2014 terdapat 533 perkara dan tahun 2015 terdapat 532 perkara dan
semuanya diselesaikan pada waktu yang ditentukan yaitu pendaftaran ped<ara pada hari itu juga didaftarkan pada buku register
untuk perkara pidana pada saat pelimpahan perkara dari pihak Penuntut Umum langsung didaftar pada buku register baik register perkara induk, register barang bukti lalu jika ada penahanan register penahanan putr langsung diisi pada saat pelimpahan berkas pekara dari pihak penuntut umum, untuk perkara perdata pun demikian akan
tetapi perkara perdata dilihat dari
isi
gugatan
dan atau
permohonannya, jika memenuhi syarat maka langsung diterima dan didaftarkan pada register jurnal keuangan dan perkara induk, setelah
itu pada hari itu juga berkas perkara tersebut diberikan kepada Ketualwakil ketua untuk mempelajari berkas dan menentukan majelis
hakim/hakim yang menangani perkara tersebut dan waktu yang ditentukan untuk penentuan Majelis Hakim/Hakim maksimal 3 (ttga)
hari kerja dan setetah, itu diberikan kepada Panitera
untuk
menentukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti kesemuanya terselenggara dengan waktu maksimal adalah 3 (tiga) hari kerja. Untuk pembekasan (minutasi) berkas perkara yang telah putus di selesaikan maksimal 7 hari setelah perkara tersebut putus, dengan demikian bisa menumbuhkan rasa percaya dalam berperkara dari para pihak pada badan peradilan yang mana dapat mewujudkan
salah satu misi dari Pengadilan Negeri Kefamenanu yaitu
PDilGAT}II.IIil ilEGEBI f,STAilBtrANU
-
Instansi Pemerintah
"MEMBERIKAN PEISYANAN HUKUM YANG BERKEADIISN PADA PENCARI KEADILAN'.
2.2,5 Peningkatan Pembangunan Saliana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yang Memadai Dengan sasaran Presentase Usulan Pengadaan yang terpenuhi dan Presentase Penggunaan Anggaran pengadilan Negeri Kefamenanu
pada tahun 2012 sampai dengan 2015 dengan dana DIPA
01
mengadakan server CTS/SIPP dan Lambang lnstansi Pengadilan Negeri Kefamenanu.
yang mana server CTS/SIPP adalah pengadaan secara nasional untuk seluruh badan peradilan oleh karena aplikasi CTS/SIPP merupakan aplikasi perkara yang telah
di sosialisasikan
kepada
seluruh badan peradilan dan untuk Badan Peradilan Umum yang
dimana Pengadilan Negeri Kefamenanu adalah Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang telah menggunakan aplikasi CTS/SIPP
dari tahun 2013, maka dengan pengadaan ini kami mengharapkan dapat mewujudkan salah satu misi Pengadilan Negeri Keiamenanu
yaitu MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN.
PENGAI}IIAN NBSBBI f,fiTAilBN]INU
-
lnstansi Pemerintah
3.
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2A15
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENCANA STRATEGI
,
(RNESTRA) PENGADTLAN NEGERT KEFAI'|ENANU 20{5
- 2019
Untuk realisasi kinerja pada tahun 2015 dibandingkan target yang ada pada renstra Pengadilan Negeri Kefamenanu terlihat pada table berikut lndikator Kineria
Target
1. Persentase
2.
Penyelesaian perkara tepat pada waktpnya Persentase sisa perkara yang diselesaikan
80% dari Rp. 116.525.000,2. $V/o 1.
Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan
95o/o
Persentase pemenuhan anggaran yang diusulkan 2. Persentase penggunaan anggaran 1. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat. 2. Persentase Penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan
Realisasi
t.
144.326.575,- 123,860/o
l.
1000/o
Perkara putus dan dipublikasikan pada tahun 2015 97.860/o dari perkara yang putus dalam tahun 2015
1.
100% dari Rp. 4.200.551.000,1.
100o/o
dari4
1.
lo0o/o
dari3 orang
pegawai
2.
100o/o dari 4
1.
193.33o/o
jabatan
jabatan
1. Persentase
2.
100o/o dari 3 orang pegawai
Rp. 3.649.294.517,(86.87%)
berkurangnya bekas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Persentase usulan pengadaan yang dipenuhi.
l.
8006 dari
Jumlah tahun lalu.
2. 80o/o darijumlah
2.
100% darijumlah perkara yang didaftarkan
berkas yang didaftarkan perkara 90% dari Rp. 41.500.000,-
Rp.41.300.000,(99.52o/o\
Table 5
Pada table 5 diatas dapat dilihat realisasi hampir sebagian besar melebihi
PENGAITIIIfN ilDGEf,l f,SfAilENAilU
-
Laooran Kineria Instansi Pemerintah
target yang telah ditentukan dalam Renstra 2015-2019 namun terdapat
1
sasaran yang tidak memenuhi target tersebut yaitu presentase berkurangnya
berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap, dimana target yang ditentukan adalah berkurangnya berkas perkara
ygn disampaikan secara lengkap untuk permohonan upaya hukum, dari tahun 2014 yang mana terdapat 14 berkas perkara yang diajukan upaya hukum, diharapkan pada tahun ,2015 bed
diupayakan hukum, hal ini karena para pihak tidak puas akan putusan yang di ketuarkan oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu, sehingga pengajuan
,p"y,
hukum semakin meningkat, hal ini tidak di harapkan akan tetapi oleh karena
perkembangan pemikiran yang semakin kritis
dari masyarakat
sehingga
mereka menggunakan hak mereka untuk mengajukan upaya hukum guna mendapatkan kepuasan dalam berperkara, walaupun tidak sesuai target akan
tetapi Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai wadah masyarakat dakam menemukan keadilan dilayani, dalam hat pemberkasan dan pengiriman berkas
secara manual maupun elektronik yaitu Direktori Putusan Mahkamah Agung Rl.
4. Penyebab KeberhasilanlKegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kineria serta Alternatif solusi yang dilakukan Kami sadari dalam setiap perencanaan pasti ada keberhasilan dan kegagalan
oleh karena dalam merencanakan setiap rencana kinerja yang ada telah kami lakukan dengan membandingkan perkembangan realisasi kinerja dari tahun-
PBNGAIIILIN ilBGnm fEIAIIEilAilU
-
lanoran Kineria Instansi Pemerintah
tahun yang lalu dan memperhitungkan setiap persoalan dan hal-hal yang mendukung realisasi kinerja tersebut. Sumber daya manusia dan sarana prasaran pendukung masih jauh dari kurang,
akan tetapi di maksimalkan demi kelancaran pekeriaan dalam mewujudkan visi dan misiyang telah dipaparkan pada Bab ll.
Dengan pengawasan melekat dengan menekankan pada komunikasi secara
berjenjang berdasarkan. tupoksi masing-masing, walaupun masih banyak kekurangan telah banyak yang diubah, kebiasaan tidak disiplin, pengawasan $ecara berjenjang yang sebelumnya tidak di praktekkan dengan baik, tupoksi
yang tidak sesuai pada tempatnya, telah
di
luruskan kembali, Oengan
penegasan dari plmpinan dibantu dengan pengawasan oleh Hakim-hakim pengawasan yang
di
bentuk dan
di atur dalam
Surat keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor ZKPN.KFM/S1fl/2015, dan dalam pengawasan tersebut selalu di bahas dalam rapat-rapat bulanan, dalam apel pagi hari senin maupun apel sore harijumat, sehingga kekurangan-kekurangan
tersebut
di
minimalisir sedemikian, rupa oleh karena
di tekankan tentang
tanggungjawab yang harus dilaksanakan mengikuti hak yang telah diterima dari negara.
Dengan penegasan pada kesadaran diri dan disiplin dalam bekeda maka dengan sendirinya tupoksi yang dibebankan dilaksanakan dengan baik seluruh
personel Pengadilan Negeri Kefamenanu, dari tingkat tertinggi yaitu Ketua,
Wakil Ketua, Panitera Skretaris, Para Hakim, para pejabat struktural dan fungsional dan juga para tenaga honorer.
PENGAIIIUIN NBGNRI TBTAilENANU _
Ki
lnstansi Pemerintah
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Manusia, MatEriil dan Keuangan) 5.1 Sarana dan Prasarana Dengan fasilitas yang kurang memadai seperti meubeler yang sudah tidak
layak pakai, belum adanya kendaraan untuk operasional secara khusus didalam maupun keluar daerah.
Gedung kantor beserta ruang arsip dan tempat barang bukti yang belum memenuhi standar karena gedung kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu
yang telah dibangun dari tahun 1978 ini tidak sesuai dengan prototype Mahkamah Agung sehingga dalam penggunaan ruangan belum lilas, misalnya seperti ruang tahanan yang masih beriumlah 1 ruang saja padahal
menurut ketentuan harus berjumlah
3
ruang yaitu ruang tahan khusus
dewasa laki-laki, ruang tahanan dewasa khusus perempuan dan ruang tahanan khusus anak, belum terdapat ruang tunggu khusus anak, ruang khusus untuk ibu menyusui dan ruang khusus untuk penyandang disabilitas.
Akan tetapi dengan keadaan yang dimana gedung kantor yang belum sesuai dengan prototype ini kami berusaha dengan maksimal dengan menggunakan ruangan-ruangan yang ada untuk hal-hal yang penting, misalnya untuk ruang jaksa, posyankum, ruang barang bukti dan arsip, untuk diketahui bahwa ruang arsip Pengadilan Negeri Kefamenanu sudah
dalam kondisi yang tidak layak lagi karena belum ada renovasi untuk perbailkan ruangan, akan tetapi karena masih bisa digunakan untuk sementara dipakai untuk menaruh berkas perkara inaktif, register-register
PENGADIINil ilBGEf,I f,EFAilENIINU
-
Instansi Pemerinah
dari tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya, serta buku-buku jumal perkara perdata dari tahun 2013 dan tahun'tahun sebelumnya. Terkhusus untuk ruang tamu terbuka pada Pengadilan Negeri Kefamenanu belum ada, hal itu disebabkan tidak adanya dana untuk membuat ruang tamu terbuka.
Untuk rumah dinas terdapat 8 rumah dinas yang diperuntuk untuk Ketua, Wakil Ketua, Panitera Sekretaris dan hakim-hakim. Dengan keadaan yang sebenamya sudah tidak layak huni karena bangunannya telah tua, walapun
demikian dengan anggaran belanja modal dalam DIPA 01 bangunanbangunan rumah dinas tersebut di renovasi seperlunya agar tetap bercih dan bisa dihunidengan nyaman.
Untuk daftar bangunan Pengadilan Negeri Kefamenanu dapat dilihat sebagaimana berikut
1. Bangunan
Gedung Kantor Permanen
2.
Rumah dinas Ketua Pengadilan Ngeri Kefamenanu
3.
Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan negeri Kefamenanu
PENGAI}ILTil ilDGEBI f,MfiIEITA.HU
-
Instansi Pemerintah
4.
Rumah Dinas Panitera Sekretaris
5.
Rumah Dinas Hakim
a.
Jalan Mayjend ElTari (2 unit)
2.Ezra Sulaiman, S.H. (Hakim)
b. Jalan Ahmad
Yani (3 unit)
2. Yefri Bimusu, S.H.
3. I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.
Untuk kendaraan khusus operasional kantor, Pengadilan
Negeri
Kefamenanu belum mempunyai kendaraan khusus untuk operasional kantor, selama tahun 2015 dalam melaksanakan operasional kantor sering menggunakan kendaraan roda
PBITGAI}ILIIN NEGEBI f,DFAHENANU _
4 yang dipakai Panitera Sekretaris, hal
Ki
Instansi Pemerintah
ini
terpaksa dilakukan semata-mata agar operasional kantor lanmr dan dengan sendirinya menunjang pekerjaan dalam pelayanan masyarakat selain itu 2 kendaraan dinas roda
4 lainnya di berikan kepada Ketua dan Wakil
sedangkan kendaraan dinas roda
2
Ketua
diutamakan diberikan kepada para
pejabat struktural berdasarkan dan dalam penggunaan, pemeliharaan dan lainnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2A14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Untuk daftar kendaraan bermotor baik roda
2
maupun roda
Pengadilan Negeri Kefamenanu dapat dilihat sebaimana berikut:
1.
Kendaraan roda 2
a.
Honda CG
b.
Honda Gl Pro No. Polisi DH 799 D
c. Yamaha
Yupiter Z No. Pblisi DH 580 M
d.
Honda Win Z No. Polisi DH 719 M
e.
Yamaha Yupiter YT No. Polisi DH 723 M
PENGAT}II,IN NEGDf,I XEFAilENJINU
-
Ki
Instansi Pemerintah
4
pada
f.
Honda Supra X125 No. Polisi DH 581 M
g.
Honda Supra X125 No. Polisi DH 582 M
h. SuzukiThunder No. Polisi DH 581 AD
Pengganti)
i.
SuzukiThunder No. Polisi DH 580 AD
j.
Yamah Yupiter MX No. Polisi DH 2536 YB
k.
Yamah Yupiter MX No. Polisi DH 2536 YB
Pidana)
2.
Kendaraan roda 4
a.
Toyota Kijang No. Polisi DH 89 D
PNI{GADIUTil NBGEBI f,BTAUENANU
-
Inshnsi Pemerintah
b. Toyota Kijang
No. Polisi DH 211 D
c. Toyota Kijang lnnova No. Polisi DH 33 D
d.
Toyota Kijang Rush No. Polisi DH 4 D
Untuk Teknologi lnformasi Pengadilan Negeri Kefamenanu mempunyai website dengan alamat web adalah http://www.pnkefamenanu.neu yang
memuat semua tentang Pengadilan Negeri Kefamenanu, dari informasi personel, berita-berita tentang kegiatan seputar PN Kefamenanu, tentang i
nformasi ad m inistrasi perkara dan
ad m
inistrasi perkantoran.
Juga terdapat perangkat-perangkat yang menunjang pekedaan administrasi
seperti mesin ketik yang pengadaannya sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 2005, mesin stensil, komputer, laptop, seruer dan perangkat lainnya
PENGJII}II,IN NEGNf,I f,BtrAIIENANU
-
nKi
Instansi Pemerintah
