TESIS. RESISTENSI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP KORPORASI: Kekerasan Massa Dalam Aksi Penolakan Izin Usaha Pertambangan di Lambu Kabupaten Bima

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

1

TESIS RESISTENSI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP KORPORASI: Kekerasan Massa Dalam Aksi Penolakan Izin Usaha Pertambangan di Lambu Kabupaten Bima

MUHAMMAD ERWIN NIM. 071214453011

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2014

TESIS

RESISTENSI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP...

MUHAMMAD ERWIN


2

RESISTENSI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP KORPORASI: Kekerasan Massa Dalam Aksi Penolakan Izin Usaha Pertambangan di Lambu Kabupaten Bima

TESIS Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Ilmu Politik Pada Program Magister Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Oleh : Muhammad Erwin 071214453011

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2014

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


3

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL : 7 JULI 2014

Oleh : Pembimbing Ketua

Dr. Siti Aminah, MA NIP.19655022419890032002

Pembimbing Kedua

Drs. Aribowo, MS NIP.195808011985021002

Mengetahui, Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Prof. Dr. Budi Prasetyo, M.Si NIP.196507191990031002

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


4

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

Telah Diuji Oleh Panitia Penguji Tesis Sidang Terbuka Tanggal 21 Juli 2014

PANITIA PENGUJI Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. Budi Prasetyo, M.Si

( ................................)

Anggota:

TESIS

1. Dr. Kris Nugroho, M.Si

( ............................... )

2. Dr. Siti Aminah, MA

( ............................... )

3. Drs. Aribowo, MS

( ............................... )


MUHAMMAD ERWIN


5

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT Dengan ini saya, Muhammad Erwin, menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) ataupun Magister (S2) dari Universitas Airlangga ataupun Perguruan Tinggi lain. Semua informasi yang terdapat di dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber kutipan penulis secara benar, dituliskan dengan format kutipan dalam isi penulisan proposal tesis dan penulisan tesis. Semua isi dari karya ilmiah atau tesis ini sepenuhnya asli dan menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis. Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 16 Juli 2014

(Muhammad Erwin)

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


6

UCAPAN TERIMA KASIH Syukur alhamdulillah yang amat mendalam kepada Illahi Robbi, tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya dan Rosulku pembuka umat yang menjadi pelita hidup. Segala kesulitan, kelelahan dan kebanggaan tugas akhir ini kuhaturkan untuk mereka yang begitu sangat memberi arti dalam perjalanan hidupku serta pihakpihak disekitar saya yang turut memberikan sumbangsih dukungan baik materil maupun moral, pemikiran, akses informasi, saran/kritik, serta kerjasamanya yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, antara lain :  Kepada Pembimbing I, Dr. Siti Aminah, MA. Penulis tuturkan penghargaan, penghormatan serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya, oleh karena telah sabar membimbing, mengarahkan saya dalam penyelesaian tesis ini. Pada waktu sibuk pun Beliau sempatkan membalas SMS sejenak untuk sekedar memberikan informasi mengenai waktu tenggang untuk bisa konsultasi bimbingan. Dalam proses bimbingan pun masih cukup mudah memberikan arahan-arahan solusi perbaikan tesis ini untuk melengkapi data tesis ini.  Penghargaan, penghormatan dan ucapan terima kasih, juga penulis sampaikan kepada Pembimbing II, Drs. Aribowo, MS. Walaupun penuh dengan kesibukannya sebagai Dekan Fkultas Ilmu Budaya (FIB), Beliau masih bisa menyempatkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan baik demi penyelesaian Tesis ini.  Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik yang sekaligus merupakan ketua tim

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


7

penguji Prof. Dr. Budi Prasetyo, M.Si yang telah mendampingi saya selama menimba ilmu di kampus tercinta ini.  Tak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Dr. Kris Nugroho, MA. Selaku anggota tim penguji tesis. Beliau telah turut mewarnai tulisan ini dengan saran dan kritik yang bersifat konstruktif.  Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh struktur universitas Airlangga, terutama Staf Pengajar S2 Ilmu Politik. Kepada Rektor Universitas Airlangga Dr. H. Fasich, APT. Dekan Fakultas FISIP Universitas Airlangga Dr. I Basis Susilo, MA. Dan seluruh staff pengajar Magister (S2) Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof. Ramlan Surbakti, Drs, MA, Ph.D. prof. Kacung Marijan, Drs, MA, Ph.D. Drs. Priyatmoko MA, Dr. Dwi Windyastuti, MA, Prof. Dr. Budi Prasetyo, M.Si, Dr. Kris Nugroho, MA, Drs. Haryadi MA, Drs. Wisnu Pramutanto, M.Si, Dr. Siti Aminah, MA, Drs. Sutrisno, MS, Drs. Aribowo, MS, serta seluruh staf administrasiilmu politik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk mbak Hilda dan mas Tino orang yang paling sabar yang pernah saya temui, semoga kesabaran mas dalam melayani kami menjadi amal kelak di kemudian hari.  Kepada seluruh sahabat-sahabatku program Pasca Sarjana Ilmu Politik angkatan 2012 dan 2013 yang telah mewarnai perjalanan hidupku kurang lebih 2 tahun di kota termacet nomor empat dunia ini, mas Renald, mas Frets, mas Halim, mas Novi, Nailis, mbak Riva, Fajar Muharram, Fajar

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


8

Ismail, Risca, mas Boni, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih buaanyak sobat, aku bangga bisa berteman & menjadi bagian dari kalian semua semoga cerita ini akan berlanjut dikemudian hari  Penghargaan, penghormatan dan ucapan terima kasih sangat tulus dengan penuh kerendahan hati kepada mama dan papa tersayang yang senantiasa memberikan doa, semangat, bimbingan, cinta dan kasih sayang yang tiada batas, adik Rengga, abang Agaf, serta tak lupa untuk calon istriku Dyah.  Penulis ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Camat Lambu Bapak Mustafa H. AR, beserta jajarannya yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian.  Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tak lupa saya haturkan kepada Bapak Hasanudin, Bapak M. Syafrin, mas Wardan, Bapak Mulyadin dan tokoh-tokoh penggerak rakyat lambu lainnya serta seluruh masyarakat Lambu yang bersedia di repotkan selama proses pengumpulan data.  Tidak lupa juga untuk sahabatku Andre (tuan guru) beserta keluarga yang telah banyak membantu selama penelitian berlangsung, terima kasih telah menjadi teman, keluarga selama saya berada ditanah yang baru pertama kali kuinjakkan kaki. Surabaya,

2015

Penulis

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


9

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang, faktor apa yang menyebabkan masyarakat melakukan perlawanan terhadap korporasi, implikasi gerakan, serta siapa saja aktor yang memimpin gerakan dan melalui institusi apa saja massa digerakkan dalam perlawanan menolak ijin usaha pertambangan di tanah Lambu Kabupaten Bima. Dalam menganalisis perlawanan rakyat Lambu terhadap korporasi dikaji dan ditelusuri faktor penyebab, implikasi gerakan, serta faktor kepemimpinan aktor gerakan dalam menggerakkan masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap korporasi. Faktor kepemimpinan dikaji untuk mengetahui dan memahami seberapa besar kontribusinya dalam memotivasi terjadinya perlawanan rakyat Lambu. Untuk merekonstruksi peristiwa penolakan rakyat Lambu terhadap izin usaha pertambangan sebagai sebuah gerakan perlawanan politik dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Metode ini dipilih karena lebih mampu menemukan fakta dan mampu mengurai ralitas di lapangan dengan teori. Hasil penelitian menunjukkan perlawanan rakyat Lambu digerakkan oleh kondisi deprivasi relatif yang disebabkan oleh sikap arogansi kepala daerah yang kemudian berubah menjadi deprivasi kolektif sehingga mereduksi tindakan masyarakat Lambu untuk memobilisasi tuntutan melalui ekspresi kekerasan. Sedangkan, implikasi dari gerakan ini terjadinya berbagai peristiwa kekerasan massa serta membawa dampak terhadap tergeraknya kecamatan-kecamatan lain untuk turut menolak keberadaan perusahaan tambang di Kabupaten Bima Kata kunci: perlawanan politik, kekerasan massa

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


10

ABSTRACT This study aimed to describe the background, what factors cause resistance to the corporate community, the implications of the movement, as well as any actor who led the movement and through any institution driven masses in opposition refused to allow mining on Lambu Bima. In analyzing people's resistance against corporate Lambu ditelisuri assessed and the causes, implications of the movement, and the movement of the actor's leadership in mobilizing the community to take the fight against the corporation. Factors studied leadership to know and understand how big contribution in motivating the people's resistance Lambu. To reconstruct the events of rejection Lambu people against mining license as a political resistance movement carried out by the method of qualitative research with descriptive analysis. This method was chosen because it is able to find the facts and be able to parse the morality in the field with the theory. The results showed resistance Lambu people driven by relative deprivation conditions caused by the arrogance of the head area which later turned into a collective deprivation thus reducing Lambu to mobilize community action demands through violence expression. Meanwhile, the implications of this movement the occurrence of various events of mass violence and the impact on other subdistricts tergeraknya to participate reject the existence of a mining company in Bima Keywords : political resistance, mass violence

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


11

DAFTAR ISI Halaman Sampul Depan ......................................................................................... i Halaman Sampul Dalam ........................................................................................ ii Halaman Persyaratan Gelar .................................................................................... iii Halaman Persetujuan ............................................................................................. iv Halaman Penetapan Panitia Penguji ..................................................................... v Halaman Pernyataan Orisinalitas .......................................................................... vi Ucapan Terima Kasih ........................................................................................... vii Abstrak .................................................................................................................. x Abstract ................................................................................................................ xi Daftar Isi ............................................................................................................. xii Daftar Tabel ........................................................................................................ xiv Daftar Gambar....................................................................................................... xv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ......................................................................................... 13 C. Tujuan Penelitian .......................................................................................... 13 D. Manfaat Penelitian ........................................................................................... 14 D.1 Manfaat Akademik ................................................................................... 14 D.2 Manfaat Praktis ......................................................................................... 14 BAB II KONSEPSI TEORITIS 2.1 Teori Deprivasi Relatif ........................................................................... 15 2.2 Teori Kekerasan Kolektif ........................................................................ 20 2.3 Kerangka Konseptual ............................................................................. 29

TESIS

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Pendekatan Penelitian ............................................................................ 3.2 Lokasi Penelitian ..................................................................................... 3.3 Penentuan Subjek Penelitian .................................................................. 3.4 Instrumen Penelitian .............................................................................. 3.5 Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 3.5.1 Dept Interview ............................................................................... 3.5.2 Dokumentasi .................................................................................. 3.6 Teknik Analisa Data ...............................................................................

31 32 32 34 35 35 38 38

BAB IV GAMBARAN UMUM A. Sejarah Kabupaten Bima .............................................................................. B. Letak Geografis Kabupaten Bima ................................................................ C. Kondisi Topografi ........................................................................................ D. Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat............................................................ 1. Kondisi Sosial .......................................................................................... 2. Kondisi Ekonomi .....................................................................................

40 43 45 46 46 47


MUHAMMAD ERWIN


12

E. Potensi Kekayaan Alam ............................................................................... 49 F. Profil Singkat Kecamatan Lambu ................................................................ 51 BAB V PERLAWANAN MASSA TERHADAP KORPORASI 5.1 Latar Belakang Perlawanan Rakyat Lambu ................................................. 5.2 Awal Lahirnya Perlawanan masyarakat ...................................................... 5.3 Pembentukan FRAT ..................................................................................... 5.4 Penggalangan Dana Gerakan ...................................................................... 5.5 Aktor-Aktor Dalam Gerakan .......................................................................

54 58 65 66 67

BAB VI KEKERASAN: ANTARA ALAT PERJUANGAN DAN NALURI KOLEKTIF A. Pembakaran Kantor Camat Lambu ................................................................. 72 B. Kisah Pilu di Pelabuhan Sape ......................................................................... 76 C. Runtuhnya Arogansi Kepala Daerah ............................................................... 81 BAB VII PENUTUP A. Kesimpulan ..................................................................................................... 86 B. Saran dan Rekomendasi .................................................................................. 88 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 89 LAMPIRAN ........................................................................................................ 92

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


13

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 3.1 Tabel 4.1 Tabel 5.1 Tabel 6.1

Perbandingan Antar Agen dengan Struktur .................................... Jejaring Kekerasan .......................................................................... Aras dan Dimensi Kekerasan .......................................................... Daftar Informan .............................................................................. Luas Wilayah Menurut Kecamatan ................................................ Rentetan Peristiwa Perlawanan Rakyat Lambu .............................. Kronologis Kejadian Tragedi Pelabuhan Sape ...............................

22 24 26 33 44 62 79

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .................................................................. 30 Gambar 6.1 Kantor Camat Lambu Setelah Dibakar ....................................... 75 Gamabr 6.2 Kantor Bupati Bima Setela Dibakar

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


14

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dinamika sosial-politik masyarakat di negeri ini pasca berakhirnya rejim Orde Baru menunjukkan perkembangan yang sungguh menarik untuk diamati. Bagaimana tidak, pada masa rejim Orde Baru masih berkuasa, hampir tidak ada dinamika didalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan politik Orde Baru yang tidak memberikan peluang dan ruang kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasi. Masyarakat diatur dan dibatasi perilaku dan tindakannya oleh norma, nilai dan sistem hukum yang berlaku. Barulah di era reformasi masyarakat

memiliki

panggung

politik

sehingga

dapat

leluasa

untuk

mengungkapkan kepentingan dan aspirasi politiknya. Bergesernya tatanan kehidupan kebangsaan dari yang sebelumnya cenderung otoritarian menuju tatanan demokratis dinilai membawa efek pada kemunculan berbagai dinamika sosial politik di negeri ini. Berbagai dinamika tersebut diekspresikan dengan cara dan bentuk yang bervariatif mulai dari caracara yang konstruktif hingga yang destruktif. Berbagai dinamika sosial tersebut antara lain berupa gerakan separatis, kerusuhan antar etnis, kerusuhan antar agama, kerusuhan antar suporter sepak bola, konflik antar pendukung dalam pilkada, fenomena kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan (baca: TNI, Kepolisian, Satpol PP) terhadap masyarakat, sampai pada gerakan-gerakan perlawanan yang ditujukan kepada pemerintah seperti gerakan protes buruh,

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


15

gerakan masyarakat miskin kota yang menolak penggusuran, serta aksi-aksi protes para petani. Berbagai dinamika sosial-politik yang muncul di negeri ini pun berhasil menarik perhatian banyak peneliti antara lain adalah Wahyudi (2005), dalam bukunya yang berjudul Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Reklaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang, yang mengkaji struktur dan struktur gerakan sosial petani (peasant) di Kalibakar, Malang Selatan. Buku ini menggambarkan perjuangan petani Kalibakar dalam mengambil kembali (reklaiming) tanah nenek moyang mereka yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan industri. Namun, pemerintah menganggap pengambilalihan tanah tersebut oleh petani, yakni merupakan suatu usaha penjarahan kekayaan negara. Perjuangan gerakan petani tersebut sesungguhnya berlangsung cukup panjang dan mengalami pasang surut, yakni dimulai dengan usaha prosedural land reform sejak pasca pendudukan zaman Jepang, berlanjut ke Agresi Belanda ke-II, masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, masa Reformasi, dan hingga saat ini pun belum selesai. Selanjutnya, penelitian dari Victor Silaen dalam bukunya Gerakan Sosial Baru: Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir yang berlangsung dua dasawarsa. Dalam penelitian ini Silaen mengangkat persoalan perjuangan rakyat yang dirugikan akibat dampak negatif yang dihasilkan perusahaan Indorayon yang telah bertahun-tahun tidak terselesaikan sejak zaman Orde Baru hingga Orde Reformasi. Dalam gerakan masyarakat Batak Toba Samosir muatan isu yang diangkat relatif kompleks diantaranya isu pencemaran

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


16

lingkungan sebagai efek dari operasional perusahaan Indorayon, masalah adat, kesejahteraan, keadilan dan sosial-ekonomi bagi komunitas Batak Toba Samosir. Yang unik dari temuan silaen adalah gerakan anti Indorayon tidak muncul dari kaum terpelajar melainkan digagas dan dimotori oleh para inang (ibu-ibu) yang berjumlah sepuluh orang, melalui aksi pencabutan tanaman ekaliptus yang ditanam oleh perusahaan itu ditanah adat mereka. Artinya kesadaran akan dampak negatif keberadaan perusahaan Indorayon malah pertama kali muncul dari kaum ibu-ibu (para inang). Keunikan lain dari gerakan ini adalah terciptanya jejaring solidaritas seSumatera utara, bahkan nasional untuk mendukung perjuangan kesepuluh orang ibu ini, sehingga mereka tidak hanya terbebas dari penjara tetapi berhasil mendapatkan kembali tanah adat mereka. Selanjutnya adalah bahwa gerakan rakyat di kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir ini di dukung oleh tokohtokoh gereja di Sumatra Utara, terutama Huria Kristen Batak Protestan terbesar di Indonesia. Selain itu, Soenyono, mengamati gerakan masyarakat miskin perkotaan yang mengambil setting masyarakat Stren Kali Kota Surabaya dalam ikhtiarnya menolak kebijakan penggusuran. Dalam gerakan sosial masyarakat Stren Kali Surabaya belum mencapai apa yang menjadi target dan tujuan gerakan yaitu keluarnya perda yang menetapkan bahwa tidak ada penggusuran bagi warga Stren Kali Surabaya, baru sebatas kebijakan penundaan penggusuran dalam waktu yang tidak diketahui. Dalam konteks yang lain Soenyono melihat kemunculan gerakan sosial-politik masyarakat, hal ini kemudian memicu eskalasi konflik baik

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


17

horisontal maupun vertikal tumbuh subur di negeri ini.1 tidak hanya terjadi di kota-kota besar dan pusat pemerintahan namun merambah hingga ke pelosokpelosok daerah. Berbagai gerakan tersebut tersebar di berbagai daerah dengan ekskalasi konfik yang begitu luas, salah satu dari sekian kasus yang paling meradang adalah penolakan masyarakat Lambu Kabupaten Bima terhadap kebijakan pemerintah yang memberi ijin eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam mereka. Peristiwa besar itu diawali dengan keputusan Bupati Bima yang memberikan Izin eksplorasi kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN)2 melalui SK. No. 188.45/367/004/2010 sebagai kuasa pertambangan dengan tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat dan lokasi pertambangan yang tidak jauh dari daerah pemukiman dan lahan pertanian masyarakat. Hal ini kemudian memicu gelombang protes dari warga setempat yang merasa dirugikan dengan keberadaan perusahaan pertambangan. Penolakan masyarakat terhadap rencana eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam yang berlangsung di kecamatan Lambu Kabupaten Bima menjadi kasus yang menarik untuk diteliti, disamping faktor yang melatar belakangi lahirnya sikap kolektif masyarakat dalam menolak kehadiran perusahaan pertambangan, gerakan yang dibumbui dengan aksi kekerasan massa terhadap instansi-instansi 1

Soenyono. 2005. Gerakan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan : Studi Kasus Gerakan Sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya Menolak Kebijakan Penggusuran (yang dilakukan pemerintah). Disertasi. Unair 2 PT Sumber Mineral Nusantara adalah perusahaan tambang emas yang 95% sahamnya dimiliki perusahaan asal Australia, Arc Exploration Ltd. Perusahaan itu diberi izin melakukan kegiatan eksplorasi selama lima tahun dengan luas area 24.980 hektare (ha), yang berada di wilayah Kecamatan Sape, Lambu, dan Langgudu, Kabupaten Bima, NTB.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


18

pemerintahan setempat, disisi lain juga memperlihatkan bagaimana negara dalam cengkeraman hegemoni korporasi. Kabupaten Bima adalah salah satu daerah dengan intensitas konflik sosial yang tinggi. Berbagai peristiwa berdarah yang melibatkan massa besar sudah sering terjadi ditanah Bima tanah yang lebih dikenal dengan sebutan dana mbojo, beberapa diantaranya misalkan pada 14 Juni 2010 terjadi bentrokan antara massa aksi yang menolak hasil pilkada yang memenangkan pasangan Feri Zukarnain dan H. Syafrudin dengan aparat kepolisian. Dalam peristiwa tersebut menghasilkan 11 korban luka-luka akibat terkena peluru tajam aparat kepolisian serta insiden pemboman kantor KPUD dan pembakaran kantor DPD Golkar oleh massa aksi. Selain itu ditemukannya pondok pesantren yang teridentifikasi sebagai pusat aktifitas teroris yang berlokasi di desa Sanolo, belum lagi bentrokan antar warga kampung hampir tidak terhitung jumlahnya, hal ini kemudian mengukuhkan Bima sebagai daerah dengan budaya kekerasan yang tinggi. Disisi lain, Kabupaten Bima merupakan daerah dengan sejumlah potensi kekayaan sumber daya alam yang begitu besar. Potensi tersebut teridentifikasi berupa berbagai bahan galian seperti emas, mangan, tembaga hingga pasir besi. Potensi itu menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bima. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Bima, terdapat 14 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan sebagai penyesuaian dari Kuasa Pertambangan (KP) yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bima sebelumnya. Terdapat Sebanyak 14 (empat belas) IUP yang dikeluarkan itu yakni izin untuk eksplorasi jenis tembaga diberikan

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


19

kepada PT Mineral Nusantara Citra Persada dan PT Indomineral Citra Persada mengantongi 2 (dua) IUP Operasi Produksi, PT Indomining Karya Buana mengantongi tujuh IUP Operasi Produksi, dengan jenis bahan galian berupa mangan dan pasir besi, sedangkan untuk bahan galian emas, pemerintah kabupaten menguasakan IUP eksplorasi kepada PT Bima Putera Minerals dan PT Sumber Mineral Nusantara. Selain 14 IUP itu, pemerintah Kabupaten juga mengeluarkan IUP Eksplorasi Mangan pada PT Anugerah Nusantara Resources pada tanggal 28 April 2010, dengan Nomor 188.45/357/004/2010 pada wilayah Desa Lido dan Soki, Kecamatan Belo. Kekayaan alam berlimpah ruah yang dimiliki suatu daerah sejatinya merupakan anugerah tuhan yang tidak ternilai harganya, namun tidak jarang pula menjadi bencana bagi daerah dan rakyat. Berkaca pada daerah-daerah yang lebih dulu melakukan eksplorasi kekayaan alam seperti Freeport di Papua, Blok Cepu di Kabupaten Blora, dan yang paling dekat adalah daerah tetangga Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki PT Newmont. Kenyataannya keberadaan perusahaan-perssahaan tambang tersebut tidak mampu mengangkat taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat, yang menonjol justru dampak negatif yang ditimbulkan baik secara ekologi maupun dampak secara sosial. Dampak dari kegiatan pertambangan menurut Muhammad dalam Sulto (2011) dapat bersifat positif bagi daerah pengusaha pertambangan, sedangkan Noor dalam Sulto (2011) mengatakan bahwa kegiatan pertambangan bersifat negatif terhadap ekosistem daerah setempat. Munculnya dampak positif maupun negatif dari usaha pertambangan, terjadi pada tahap eksplorasi, eksploitasi hingga

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


20

apa yang akan terjadi setelah penambangan selesai tidak akan bisa terpisahkan dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar dan oleh karenanya itu dalam proses pengelolaannya haruslah memperhitungkan berbagai macam dampak yang akan ditimbulkan dari proses penambangan tersebut, maka dari itu diperlukan kontrol yang kuat dari seluruh steakeholder (perusahaan, pemerintah dan seluruh masyarakat), untuk mencegah kemerosotan lingkungan dan sumber daya alam dengan maksud agar lingkungan dan sumber daya alam tersebut tetap terpelihara keberadaan dan kemampuan dalam mendukung berlanjutnya pembangunan kelak, seperti yang telah dipesankan oleh Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama dalam pidato Tri Sakti 1963 yang menganjurkan agar kekayaan alam Negara ini tetap tersimpan di perut bumi, hingga Saat putra-putri bangsa indonesia sudah mampu untuk mengelolahnya sendiri. Namun perlu juga di ingat persoalan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam sering kali menghadirkan konflik. Konflik dibidang pertambangan biasanya melibatkan banyak aktor namun secara sederhana berwujud konflik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan korporasi, pemerintah dengan korporasi dan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sedangkan konflik Lambu adalah konflik yang melibatkan masyarakat dengan korporasi dan pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Masyarakat menuntut agar surat keputusan pemerintah daerah tentang izin eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam disekitar mereka segera dicabut. Masyarakat menilai keberadaan perusahaan tambang dapat merusak alam.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


21

Penolakan masyarakat Lambu terhadap keberadaan perusahaan tambang diwujudkan melalui aksi-aksi protes yang kemudian berkembang menjadi gerakan perlawanan dengan melibatkan massa besar, dan melahirkan gejolak sosial yang begitu besar di tanah Bima. Menurut Michael C. Hudson dan Charles Lewin Taylor Unjuk rasa atau demonstrasi - aksi protes merupakan ekspresi atau akatualisasi nilai dan kepentingan politik masyarakat yang dibenturkan secara langsung dengan nilai dan kepentingan politik negara. Dalam negara demokrasi aksi protes, demonstrasi, pawai tentu saja menjadi hal yang sah saja terjadi. Di Indonesia pun diatur dalam UU No. 9/1998 tentang Keemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 2 ayat 1 dan 2, dan Pasal 9 ayat 1. Namun reaksi yang berlebihan tentu juga tidak dibenarkan dalam konstitusi misalkan tindakan yang mengarah pada kekerasan, seperti mengganggu ketertiban umum serta merusak fasilitas publik. Sebaliknya pemerintah juga tidak menggunakan cara-cara represif ketika menghadapi gejolak di akar rumput. Perjuangan masyarakat lambu dilandasi oleh tuntutan agar pemerintah daerah mencabut SK. izin operasional PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang merugikan masyarakat setempat. Diawali dengan keengganan Camat Lambu untuk ikut mendukung perjuangan masyarakat yang menutut dicabutnya SK Bupati Nomor 188 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada PT Sumber Mineral Nusantara. Masyarakat yang merasa geram dan merasa aksi protesnya selama ini tidak ditanggapi serius akhirnya meluapkan amarahnya dengan membakar kantor Camat Lambu.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


22

Konflik Lambu telah mengorbankan sejumlah fasilitas publik serta memakan korban jiwa. Dari data yang dihimpun di lapangan terdapat beberapa instansi pemeritahan yang dibakar massa pada konflik Lambu antara lain; Kantor Camat Lambu, Kantor Dinas Kehutanan Kecamatan Lambu, Kantor Urusan Agama (KUA) Lambu, Kantor Polsek Lambu, Kantor Pertanian Kecamatan Lambu, dan 4 (empat) kantor kepala desa yaitu desa Lanta, desa Sumi, desa Soro, dan desa Melayu, dan yang terakhir adalah Kantor Bupati Bima yang merupakan pusat aktifitas pemerintahan Kabupaten Bima. Selain itu, sebelum kejadian pembakaran Kantor Bupati Bima oleh massa aksi, terdapat aksi kekerasan massa lainnya yang bahkan menyita perhatian nasional yaitu peristiwa di pelabuhan sape pada 24 Desember 2011, massa menduduki pelabuhan sape yang kemudian menyebabkan jalur transportasi Bima - Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur menjadi lumpuh total. Puncak dari peristiwa ini terjadi bentrokan antar massa aksi dengan aparat kepolisian pada tanggal 24 Desember 2011 yang berujung pada jatuhnya 2 (dua) korban jiwa dan ratusan orang luka-luka. Jika merujuk pada pemikiran Gandhi tentang ahmsa (nir-kekerasan) atau perlawanan tanpa kekerasan tentu apa yang dilakukan masyarakat Lambu tidak dibenarkan. Namun jika mengacu pada teori gerakan sosial baru, penggunaan kekerasan dalam gerakan perlawanan dianggap sah-sah saja. Asumsinya adalah apakah kita harus menyerah begitu saja terhadap perampok dan pencuri yang masuk ke rumah menjarah dan merampas harta benda atau kehormatan kita serta

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


23

tidak segan untuk menciderai kita, dalam hal ini apakah salah ketika kita menggunakan kekerasan untuk melawan mereka. Pemaknaan kekerasan dari sudut pandang teori gerakan sosial baru terbagi menjadi dua sifat antara lain, kekerasan itu bersifat ofensif apabila secara aktif dipakai untuk menyerang orang lain atau sumber daya yang dijadikan tujuan kekerasan. Kekerasan bersifat defensif apabila hanya dipakai untuk membela diri. Kalau itu ditarik pada gerakan yang terjadi di tanah Lambu maka peggunaan kekerasan dalam gerakan penolakan terhadap ijin usaha pertambangan yang berlokasi disekitar pemukiman mereka dapat dikatakan sebagai bentuk usaha masyarakat mempertahankan hak-haknyaa atas ligkungan disekitar area pemukiman mereka. Disisi lain, undang-undang No. 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan lebih bagi Daerah dalam urusan pengelolaan pertambangan di daerah, termasuk dalam hal perijinan usaha pertambangan. Kewenangan tersebut kemudian diperkuat lagi oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba (Mineral dan Batubara) dimana pada pasal 37 disebutkan bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) diberikan oleh bupati/walikota jika wilayah tambang berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya, IUP diberikan oleh gubernur jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. Selanjutnya, IUP diberikan oleh Menteri ESDM jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah provinsi.3

3

TESIS

Lihat Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba (Mineral dan Barubara)


MUHAMMAD ERWIN


24

Maka secara tidak langsung otonomi daerah telah memberi kuasa yang amat besar kepada pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan. Selain itu, undang-undang Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 menempatkan kepala daerah sebagai aktor tunggal dalam penerbitan dan pencabutan izin tambang. Otoritas besar yang dimiliki daerah melalui kepala daerah seharusnya menjadikan pemerintah daerah bijak dalam mengelola potensi yang dimiliki daerah serta memberikan hak untuk menolak atau menerima segala bentuk investasi yang masuk. Kembali pada kasus Lambu negara dapat diasumsikan tidak hadir sebagai institusi yang menjamin dan memproteksi hak-hak masyarakat sipil, melainkan sebagai kekuatan besar dan kejam yang menindas dan memangsa hak-hak dan merampas keadilan masyarakat sipil atau dalam istilah lain yang diungkap Marx negara tidak lain sebagai alat bagi kaum kapitalis. Otoritas besar yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 menjadikan kepala daerah sebagai penguasa yang seringkali mematahkan kekuatan oposisi rakyat dengan mengatas namakan negara. Situasi hubungan yang hegemonis dan alienatif inilah kemudian memicu perlawanan masyarakat Lambu menolak diterbitkannya Ijin Usaha Pertambangan kepada PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) karena tidak mempertimbangkan lokasi pertambangan yang berada di sekitar area pemukiman dan lahan pertanian warga.

Menurut

Thomas

Aquinas,

tugas

negara

bukan

hanya

untuk

mempertahankan keselarasan sosial atau mengusahakan perdamaian dan keadilan,

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


25

namun juga harus mampu membangun dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Kembali pada gerakan perlawanan rakyat Lambu, posisi yang teralienasi inilah yang telah mendorong solidaritas dan soliditas antar-warga masyarakat yang sama-sama merasakan terancamnya kepentingan ekonomi mereka karena hadirnya perusahaan pertambangan. Disamping itu, menurut James Scott komunitas petani memang menganut pola hidup gotong-royong, tolong menolong dan melihat persoalan secara kolektif. Sikap tersebut muncul karena dilandasi oleh struktur kehidupan yang terjepit sehingga harus menyelamatkan diri. Demikian, hadirnya industri besar berjenis perusahaan tambang di sekitar pemukiman penduduk kecamatan Lambu yang jauh dari keramaian kota, oleh pemerintah diasumsikan dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, ternyata tidak berbanding lurus dengan sambutan masarakat setempat. Bahkan bagi masyarakat menganggapnya sebagai bentuk arogansi pemerintah dalam hal ini kepala daerah karena tidak mempertimbangkan area pemukiman dan lahan pertanian warga setempat. Sejak awal digulirnya isu hadirnya perusahaan pertambangan telah menuai reaksi protes dan penolakan dari masyarakat, yang seiring dengan waktu bahkan berkembang menjadi gerakan perlawanan demi dicabutnya kebijakan tentang ijin pertambangan di daerah mereka untuk selama-lamanya. Dengan demikian, berdasarkan uraian panjang diatas tesis ini diarahkan untuk mendeskripsikan berbagai fenomena kekerasan dalam gerakan perlawanan rakyat Lambu serta mengkaji peran masing-masing aktor dalam gerakan. Guna

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


26

mengkaji dan membahas lebih dalam tentang perlawanan masyarakat dalam menolak ijin pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, maka peneliti mengambil judul: Resistensi Politik Masyarakat Terhadap Korporasi: Kekerasan Massa dalam Aksi Penolakan Ijin Usaha Pertambangan di Lambu Kabupaten Bima B. Rumusan Masalah Berdasarkan

gambaran

permasalahan

yang

disampaikan

didepan,

penelitian ini mencoba untuk mencari jawaban atas permasalahan berikut : 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat melakukan perlawanan terhadap korporasi? 2. Bagaimana implikasi perlawanan masyarakat Lambu terhadap korporasi dan pemerintah Kabupaten Bima? 3. Siapa saja aktor yang memimpin gerakan dan melalui institusi apa saja massa digerakkan dalam perlawanan menolak ijin usaha pertambangan di tanah Lambu Kabupaten Bima? C. Tujuan Penelitan Penelitian ini bertujuan untuk mengurai realitas sosial guna memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih absah, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai konteks yang melatarbelakangi perlawanan masyarakat dan implikasi dari gerakan perlawanan masyarakat Lambu Kabupaten Bima terhadap hegemoni korporasi. Diharapkan dengan memahami fenomena perlawanan massa terhadap korporasi yang terjadi di Lambu Kabupaten Bima dapat menjelaskan fenomena yang sama yang terjadi di pelbagai daerah di Indonesia.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


27

D. Manfaat Penelitian a. Manfaat Akademis Secara akademis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berarti kepada entitas akademisi sebagai wahana untuk menambah wacana dan memperkaya khasanah tentang perlawanan massa terhadap hegemoni korporasi yang berlangsung di Lambu Kabupaten Bima. b. Manfaat Praktis Sedangkan secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penulis serta praktisi yang menaruh perhatian yang sama pada persoalan dinamika sosial-politik di aras lokal khususnya terkait dengan gerakan sosial dan kekerasan kolektif, serta bagaimana permasalahan yang terjadi dapat dikaji, dianalisis oleh praktisi, akademis dan dapat mencari solusi melalui pendekatan ilmu pengetahuan/ ilmiah, dalam konteks gerakan perlawanan masyarakat demi menjamin kehidupan sosial-politik lokal yang lebih sehat.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


28

BAB II KONSEPSI TEORITIS Ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini, antara lain: Teori deprivasi relatif dan teori kekerasan kolektif. Peneliti berpendapat kedua teori tersebut dapat menjelaskan kompleksitas dari fenomena kekerasan massa dalam aksi penolakan terhadap perusahaan pertambangan oleh masyarakat Lambu. Disamping itu, disadari juga bahwa untuk memahami realitas konflik kekerasan yang terjadi tidak dapat diterangkan dengan teori tunggal, akan tetapi dari banyak dimensi, teori dan bahkan perspektif. 2.1 Teori Deprivasi Relatif Salah satu peristiwa yang menonjol sejak era reformasi digulirkan adalah munculnya beragam aksi protes dari masyarakat sipil, baik itu petani, buruh, maupun mahasiswa dengan latar belakang persoalan yang berbeda-beda. Sedangkan bentuk-bentuk protes baik yang destruktif maupun konstruktif akibat dari perlakuan tidak adil sering disebut dengan deprivasi relatif (Crosby, 1982; Croby & Gonzales-Intal, 1984), namun tidak semua deprivasi relatif berakhir dengan protes. Secara konseptual deprivasi relatif diungkapkan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli antara lain; Pertama, David Aberle menyatakan bahwa deprivasi relatif kesenjangan antara legitimate expectation dengan kenyataan. Definisi ini menimbulkan perdebatan, terutama dalam memahami legitimate expectation. Pengertiannya bisa reference group, common man, namun ada juga yang mengartikan sebagai harapan yang biasanya dalam arti past expectation. Lebih

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


29

detil lagi Davis memebedakan reference group, yang diartikan sebagai in-group, dengan out-group. Dijelaskan lebih lanjut bahwa deprivasi relatif terjadi bila pembandingnya adalah anggota in-group. Sementara itu bila pembandingnya outgroup maka yang terjadi adalah social inferiority. Baik deprivasi relatif maupun keminderan sosial terjadi bila kondisinya lebih jelek dari pembandingnya. Bila kondisinya lebih baik dan pembandingnya in-group maka yang terjadi adalah gratifikasi (kepuasan), sedangkan bila pembandingnya out-group maka yang muncul adalah sosial superiority.4 Kedua, Runciman memformulasikan munculnya deprivasi relatif bila seseorang (1) tidak mempunyai X, (2) dia tahu orang lain mempunyai X, (3) dia menginginkan X, (4) dia merasa layak/mampu memiliki X. Menurut Runciman deprivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu egoistical and fraternal deprivation. Deprivasi egoistikal terjadi bila seseorang merasa kondisinya lebih buruk dibanding orang lain dalam kelompoknya. Sementara deprivasi fraternal terjadi bila seseorang menilai kondisi kelompoknya lebih jelek dibanding dengan kelompok lainnya. Ada kemungkinan seseorang merasakan keduanya sehingga dia mengalami doubly deprived. Ketiga, Ted Robert Gurr mendefinisikan deprivasi relatif sebagai the discrepancy between ought an is (adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dangan apa yang senyatanya). Secara operasional, konsep ini digunakan untuk menggambarkan persepsi seseorang terhadap ketimpangan antara nilai-nilai yang diharapkan (value expectation) dengan nilai-nilai kapabilitas (value capabilities) 4

TESIS

Faturrochman. 1999. Deprivasi Relatif: Rasa Keadilan dan Kondisi Psikologis Buruh Pabrik. Jurnal Psikologi UGM. Hal. 6


MUHAMMAD ERWIN


30

yang diperlukan untuk meraih harapan tersebut. Nilai-nilai yang dimaksud berupa benda material atau kondisi kehidupan dimana seseorang merasa mempunyai hak untuk memilih atau menikmatinya. Secara matematis ia memformulasikan deprivasi relatif sebagai berikut : RD =

Ve – Vc Ve

Ket: RD : relative deprivation Ve : value expectations Vc : value capabilities Lebih lanjut, menurut Gurr terdapat tiga bentuk deprivasi. Pertama, decremental deprivation terjadi bila nilai-nilai harapan kelompok tidak berubah tetapi kemampuan kelompok menurun. Kedua, aspirational deprivation (deprivasi aspirasi) yang akan muncul bila kemampuan kelompok tidak berubah tetapi harapan kelompok meningkat. Ketiga, progresive deprivation (deprivasi progresif) dapat terjadi bila kedua unsurnya berubah, yaitu terjadi penurunan kemampuan sementara harapannya justru meningkat. Kategori deprivasi relatif yang ketiga, progressive deprivation seringkali menjadi rasionalitas atau sumber trjadinya protes sosial atau gerakan sosial. Dari penjelasan ini terlihat bahwa model yang dikemukakan Gurr tampak lebih dinamis dibanding dengan lainnya. Protes sosial, gerakan perlawanan ataupun gerakan sosial menurut Ted Robert Gurr pada umumnya dipicu oleh kemarahan banyak anggota masyarakat, khususnya ketika kondisi lingkungan praktis dan budaya mereka menciptakan terjadinya kesenjangan yang lebar antara harapan-harapan dan kemampuan mereka untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut. Dengan kata lain ia

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


31

menegaskan, gerakan sosial pada umumnya terjadi sebagai akibat terjadinya deprivasi relatif, yakni ketika dihadapan masyarakat terbentang jurang panjang yang memisahkan antara harapan masyarakat dengan kemampuan mereka mendapatkan sarana-sarana yang diperlukan untuk memenuhi harapan-harapan yang diinginkan. Lebih jauh dari pada itu, Zeihin dalam konsepnya yang disebut ― deprivasi kumulatif‖, menyatakan bahwa kekecewaan seseorang cenderung memiliki sumbernya dalam ketidakpuasan ekonomi, terutama ketika ketidakpuasan dan ketidaknyamanan yang dipikulnya sebagai akibat kemiskinan ekonomi yang sudah lama dialaminya menjadi semakin memburuk.5 Dengan kata lain, Zeihin ingin menyatakan bahwa ketidak puasan dan ketidaknyamanan yang terakumulasi akan lebih mudah mengarahkan dan memotivasi seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu gerakan perlawanan ataupun gerakan sosial. Dalam konteks terjadinya gerakan perlawanan masyarakat ataupun gerakan sosial DiRenzo menyatakan argumen yang hampir tidak berbeda bahwa penyebab terjadinya perlawanan sosial bersumber pada adanya perasaan kekecewaan

(sense

of

discontent)

yang

luas,

kemunikasi

kekecewaan

(communicatition of discontent),6 ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial (social attribution of discontent), kemungkinan adanya resolusi kekecewaan (probability of resolution of discontent), dan adanya sumber daya untuk melakukan mobilisasi (resource mobilization). Ia berpendapat kondisi deprivation 5 6

TESIS

M. Zeihin. 1966. Economic Insecurity and Political Attitudes of Cuban Workers. American Sociology Review. Vol. 31 No. 1. Hal 31 Komunikasi kekecewaan yang dimaksud disini adalah bertemunya kekecewaan seseorang dengan kekecewaan orang yang lain, sehingga mereka merasa mempunyai perasaan senasib. Dengan perasaan senasib itu, mereka mudah bersatu untuk melakukan gerakan.


MUHAMMAD ERWIN


32

hanya merupakan faktor sekunder dari suatu gerakan perlawanan masyarakat, sementara yang menjadi faktor primer adalah mobilisasi sumber daya. Sumber daya yang dimaksud meliputi kepemimpinan, pendukung atau pengikut, aset keuangan, profesionalitas yang berbakat, akses kepada media, perlengkapan yang tepat, dan kedekatan fisik. Bagi peneliti, kondisi deprivasi bukan sekedar sebagai faktor sekunder, akan tetapi merupakan faktor primer mendahului kepemilikan sumber daya. Terbukti, bayak masyarakat hanya berbekal rasa kekecewaan, mereka mempunyai tekad yang kuat dan sanggup melakukan gerakan meskipun tanpa didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan resistensi sendiri diartikan sebagai semua tindakan para anggota kelas masyarakat yang rendah dengan maksud melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri (misalnya pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atasan ini (Scott, 1985). Konsep resistensi seringkali dipakai untuk menjelaskan perlawanan yang dilakukan oleh mereka yang tertindas karena ketidak adilan dan hegemoni kekuasaan. Dengan demikian, aksi protes, gerakan perlawanan atau bahkan gerakan sosial lahir dari situasi dalam masyarakat karena adanya kekecewaan secara kolektif dari masyarakat terkait dengan ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat. Dengan kata lain, gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan lahir dari reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau keinginan

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


33

akan adanya perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Sedangkan gerakan perlawanan rakyat Lambu merupakan gerakan yang lahir dari prakarsa masyarakat dalam menuntut perubahan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini tuntutan perubahan itu lahir karena melihat kebijakan yang ada tidak sesuai dengan konteks masyarakat yang ada ataupun bahkan bertentangan dengan harapan dan kepentingan masyarakat setempat. 2.2 Teori Kekerasan Kolektif Dalam analisis politik, dikenal dua tradisi atau tema utama sebagai unsur wadah pemikiran yang memiliki kerangka analisis tentang kekerasan, yaitu paham tingkah laku (behavioralism) dan paham struktural (strukturalism). Kedua tradisi tersebut memiliki tumpuan analisis yang berbeda. Paham tingkah laku bertumpu pada pengambilan individu selaku manusia politik sebagai satuan dasar pengamatan, mengkaji bagaimana orang bertingkah laku dan apa yang mendorong tingkah laku mereka. Sementara itu, pembagian kehidupan sosial kedalam jaringan peran, tukar, kelas-kelas, dan cara-cara teratur untuk melakukan tindakan timbal-balik merupakan bidang paham struktural. Dua pemikir besar yang memiliki pandangan paradoks mengenai kekerasan sekaligus mewakili pertentangan kedua tradisi tersebut adalah; Thomas Hobbes (1588-1679) dan Jean-Jacques Rosseau (1712-1778)7. Pandangan Hobbes didasarkan pada anggapan manusia sebagai mahluk yang dikuasai oleh dorongan irasional dan anarkistis serta mekanistis yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, pendek pikir, atau bersosok homo homini lupus, 7

TESIS

Deden Faturrochman & Wawan Sobari. 2004. Pengantar Ilmu Politik. UMM Press. Malang. Hal. 260-261


MUHAMMAD ERWIN


34

belum omnium contra omnes. Artinya kekerasan itu alamiah, merupakan dinamika sifat manusia untuk mempertahankan dan meraih keinginannya. Sedangkan Rosseau berpandangan bahwa kekerasan bukan merupakan produk manusia secara alamiah sebagai mahluk yang polos, mencintai diri serta spontan, tidak egois dan tidak altruis, mustahil mau berbuat kekerasan. Jadi rantai peradabanlah yang membentuk manusia memiliki sifat agresi, hubunganhubungan dengan aktifitas manusia menimbulkan gesekan yang bermasalah sehingga menciptakan manusia yang memiliki kemungkinan melakukan kekerasan Pada dasarnya persilangan pendapat antara Hobbes dengan Rousseau diatas mengarahkan kita pada sebuah pertanyaan besar apakah suatu tindakan kekerasan itu ditentukan oleh agen atau individu secara otonom ataukah ditentukan oleh struktur yang melingkupinya, baik struktur dalam pengertian nilai, budaya, ekonomi, maupun politik. Dalam perdebatan teoritis, muncul dua pandangan yang menyebutkan, apakah suatu kekerasan itu diletakkan dalam tataran agen atau struktur. Dugaan tentang sinyalemen adanya pihak ketiga atau pihak tertentu yang melakukan provokasi sampai menggerakkan kerumunan massa, bukan merupakan alasan pemerintah semata, di kalangan ilmuwan sosial pun cara pandang ini digunakan, yaitu melihat kekerasan kolektif dalam tataran agen. Kekerasan diyakini sebagai suatu tindakan individu yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mereproduksi dan mentransformasikan realitas sosial. Dugaan-dugaan adanya dalang, rekayasa, dan konspirasi dibalik peristiwa kekerasan massa

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


35

dipandang sebagai usaha rasional dari individu atau kelompok tertentu, yang mencoba menarik kepentingan dengan terjadinya kekerasan dalam cara pandang ini menjadi sah. Sehingga tokoh sentral yang diperankan individu atau kelompok penggerak kekerasan massa, mengabaikan dugaan faktor luar atau kendala struktural yang mempengaruhi massa, dan secara ekstrim tidak memperhatikan dampak hubungan-hubungan sosial dan masyarakat. Sebaliknya dalam tataran struktur, kekerasan dipahami sebagai hasil dari proses-proses hubungan sosial atau struktur dimana pelaku tersebut berada. Hubungan itu bukan sekedar antar masyarakat, tetapi melibatkan pemerintah, yang di dalamnya terdapat persoalan. Hal inilah yang mendorong massa melakukan tindakan kekerasan, dan yang terpenting bukan dugaan oleh individu yang mempunyai niat untuk memanfaatkannya, tetapi individu-individu itulah yang menjadi produk struktur. Tabel 2.1 Perbandingan Antara Agen dengan Struktur Agen 1.Individu adalah agen yang tindakannya secara sadar dan sengaja mereproduksi dan mentransformasi realitas sosial. 2.― Penjelasan dari dalam ‖ mengabaikan dan menyepelekan faktor dan kendala struktural dan proses-proses sosial dan politik. 3.― Masalah Weber‖yaitu perhatian pada individu dan aksi manusia penentu struktur sosial. 4.Realitas dipandang‖rapuh‖dapat dirundingkan (― bargaining for reality‖)dan terbentuk sebagai

TESIS

Struktur 1.Masyarakat terdiri dari hubunganhubungan sosial atau‖struktur‖yang menjadi kondisi interaksi dan hasil tindakan agen-agen. 2.― Penjelasan dari luar‖mengabaikan dan menyepelekan faktor-faktor motivasi, niat, strategi dan aksi agen karena dianggap tidak lebih dari artefak atau produk struktur. 3.― Masalah Durkheim‖yaitu perhatian pada masyarakat sebagai sistem yang‖berdikari‖sedangkan individu dianggap sebagai sebagian emanasi, representasi dan epifenomena


MUHAMMAD ERWIN


36

konstruksi individu-individu yang subjektif. 5.Hubungan yang monocausal dan sederhana mengaitkan agen dengan struktur : Agen membentuk struktur. 6.Penekanan pada praktik-praktik mikro(micro-practices) dalam interaksi sosial yang ditandai dengan keunikan dan kekayaan interaksi sosial dan politik. 7.Untuk menjelaskan suatu peristiwa dan fenomena politik dimulai daridan diakhiri dengan-individu. 8.Voluntarisme yakni memahami peristiwa dan fenomena politik dengan memperhatikan niat dan motivasi aktor. 9.Penekanan pada bagian-bagian yang membentuk keseluruhan seperti tindakan individu

masyarakat. 4.Nilai dan norma dipandang sebagai‖imperatif struktural‖ yang terinternalisasi dalam individu, sehingga orang berperilaku selaras dengan atau fungsional terhadap sistem. 5.Hubungan yang monocausal dan sederhana mengaitkan struktur dengan agen : Struktur membatasi dan bahkan menentukan keagenan. 6.Penekanan pada aksi yang selalu tertanam dalam struktur yang lebih luas(macro-embeddedness). 7.Struktur sosial politik dianggap sebagai alpa dan omega penjelasan tindakan aktor. 8.Determinisme dan teleologisme, yakni pandangan yang menempatkan proses-proses sosial dan politik dinisbatkan kepada’historical and state’ seperti hubungan-hubungan ekonomi dalam marxisme. 9.Penekanan pada keseluruhan yang mempengaruhi bagian-bagian yang menjadi unsurnya Sumber: Dikutip dari Akmal Budianto, Pemimpin Politik dan Kualitas Demokrasi Tahun 2010 Sejalan dengan tabel diatas Robert Gurr dalam teori tentang konflik kekerasan. Ia melihat bahwa tindakan kekerasan dapat dilihat dari dua bentuk yaitu kekerasan struktural dan kekerasan nonstruktural. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang dilakukan oleh pengusaha maupun penguasa. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, ia mampu membuat hukum atau peraturan yang kemudian merugikan bahkan menindas rakyat. Kekerasan nonstruktural biasanya dilakukan oleh masyarakat, dan sifatnya perlawanan spontan, sporadis, dan tidak tersistematis.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


37

Disis lain, seiring dengan perkembangannya teori kekerasan dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok besar, yaitu kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor, kekerasan sebagai produk dari struktur, dan kekerasan sebagai jejaring antara aktor dengan struktur. Jack Douglas mendeskripsikan kekerasan sebagai tindakan yang dilakukan oleh aktor atau kelompok aktor yang memiliki

kekuatan

untuk

menghancurkan.

Selanjutnya

kelompok

yang

memberikan pengertian bahwa kekerasan terkait dengan struktur dipelopori oleh Johan Galtung. Galtung (1975) mendefinisikan kekerasan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Bentuk kekerasan structural yang dikemukakan oleh galtung menunjukan bentuk kekerasan tidak langsung, tidak tampak, dan statis. Dalam perkembangan berikutnya Galltung dan Turpin juga menjelaskan bahwa kekerasan dapat ditimbulkan oleh adanya pertautan antara aktor dan struktur.

Tabel 2.2 Jejaring Kekerasan

Aktor Kekerasan

Asumsi

Pemerhati

Penyebab kekerasan adalah faktor biologis, fisiologis, dan psikologis (faktor bawaan/innate)

Jack D. Dougla dan Frances Chaput Waksler James Giligan Ted Robert Gurr Chrales tilly

Kekerasan

Johan Galtung

Individu/kelompok individu

Struktur/Negara

TESIS

sangat


Tesis Kekerasan dilakukan oleh aktor/kelompok aktor yang memiliki kekuatan menghancurkan. kekerasan sebagai balasan atas represi rejim yang berkuasa. Mobilisasi massa dengan kalkulasi politik berpengaruh bagi keberhasilan kekerasan. Penghalangan pada

MUHAMMAD ERWIN


Jaringan antar aktor dengan struktur

terkait dengan struktur/negara

Barbara Salet Marx Johnson Anthony Giddens Norbert Elias

Konflik bersifat endemik Kekerasan adalah akibat perubahan organisasi sosial dan indiidu

Jeniffer Turpin dan Lester R. Kurtz

38

aktualisasi individu merupakan bentuk kekerasan negara. Kekerasan terkait dengan revolusi. Peran negara bangsa dalam kekerasan Kaitan perdebatan dengan struktur sosial dalam melahirkan kekerasan Kekerasan sebagai sebuah jaringan Pertautan kekerasan aktor dan struktur

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan. Kekerasan dapat dilakukan oleh indifidu atau kelompok, Negara atau struktur, dan jejaring antar aktor dan struktur. Jenis kekerasan yang terakhir ini oleh Galtung disebut sebagai kekerasan kultural. Kemudian penjelasan tentang gejala kekerasan yang lebih spesifik tampak pada table berikut ini : Tabel 2.3 Aras dan Dimensi Kekerasan Aras

Negara

TESIS

Pelaku

Aparat Negara

Struktur social

Aparat Negara Pengendali capital

Personal/komunitas

Indifidu/kelomp

Dimensi Fisik/non fisik (teror mental) Non-fisik (politik, sosial, ekonomi, dan budaya) Fisik

Medium Senjata Organisasi tentara dan polisi Kebijakan publik Kebijakan public Akumulasi capital Proses dan sarana produksi Kelompok


Ruang Lingkup

Komprehensif

Komprehensif

Terbatas

MUHAMMAD ERWIN


ok

39

anomi Aksi indifidual

Sumber : Dikutip dari Thomas Santoso, Teori-Teori Kekerasan Tahun 2002 Peristiwa pembakaran dan perusakan oleh massa terhadap instansi pemerintah yang notabene sebagai fasilitas publik merupakan bentuk dari kekerasan kolektif, yaitu kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai atau secara bersama-bersama. Menurut Ted Robert Gurr8 dalam teori

― deprivasi

relatif‖ menyatakan bahwa kekerasan kolektif terjadi karena adanya kesenjangan antara ekspektasi nilai dan kapabilitas nilai. Ekspektasi nilai adalah barang dan kondisi kehidupan yang dianggap bisa diperoleh dan dipelihara. Sedangkan kapabilitas nilai adalah barang dan kondisi yang dianggap bisa diperoleh dan dipelihara. Namun, mengapa manusia melakukan kekerasan secara kolektif atau massal? dari teori ― deprivasi relative‖ Ted Robert Gurr, oleh para sejarah dan ilmuwan sosial telah mendiskusikan secara luas teori-teori kekerasan kolektif (revolusi, pemberontakan, kerusuhan, pembuhuhan beramai-ramai oleh massa), gerakan sosial, dan partisipasi politik agresif. Pada paruh pertama abad 20, para sosiolog Amerika menerima bentuk penjelasan tunggal fenomena tersebut dibawah rubric ― perilaku kolektif‖. Perilaku seperti itu didefinisikan sebagai perilaku yang mengganggu keseimbangan masyarakat normal atau stabil. Perilaku seperti itu didiorong oleh tindakan emosional indifidu yang terisolasi secara social.

8

TESIS

Santoso, Thomas. 2002. Teori-Teori Kekerasan. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 65


MUHAMMAD ERWIN


40

Menurut Rule (1988)9, teori perilaku kolektif ditegakkan berdasarkan premis bahwa setiap bentuk pemberontakan dengan kekerasan atau tidak, berasal dari tindakan orang-orang dan merepresentasikan ancaman bagi masyarakat. Untuk itulah riset ilmu-ilmu social tentang perilaku kolektif dan ― masyarakat massa‖ dibutuhkan guna memfasilitasi pengendallian atas kekerasan atau gerakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Menurut kajian ilmu-ilmu sosial, kekerasan kolektif pada prinsipnya dapat ditelaah dari dua perangkat lunak analisis sosial yaitu studi-studi mengenai perilaku kolektif dan kerumunan (collective behavior and crowds) sehingga menghasilkan tindakan kolektif (the logic of collective action) serta studi-studi dalam perspektif konflik social (social conflict). Teori perilaku kolektif mencoba menjelaskan tentang kemunculan aksi sosial. Aksi sosial merupakan sebuah gejala aksi bersama yang ditujukan untuk merubah norma dan nilai dalam jangka waktu yang panjang. Pada sistem sosial seringkali dijumpai ketegangan baik dari dalam sistem atau luar sistem. Ketegangan ini dapat berwujud konflik status sebagai hasil dari diferensiasi struktur sosial yang ada. Teori ini melihat ketegangan sebagai variabel antara yang menghubungkan antara hubungan antar individu seperti peran dan struktur organisasi dengan perubahan sosial. Perubahan pola hubungan antar individu menyebabkan adanya ketegangan sosial yang dapat berupa kompetisi atau konflik bahkan konflik terbuka atau

9

TESIS

Rule, James B. 1988. Theories of Civil Violence. Berkeley : University Of California Press. Hal 145


MUHAMMAD ERWIN


41

kekerasan. Kompetisi atau konflik inilah yang mengakibatkan adanya perubahan melalui aksi sosial bersama (tindakan kolektif) untuk merubah norma dan nilai. Logika tindakan kolektif dilandasi asumsi bahwa kerjasama hanya dapat terjadi apabila setiap indifidu yang terlibat didalamnya akan memperoleh manfaat. Hitungan untung rugi individu jauh lebih penting daripada hitungan untung rugi kelompok. Sebab bukan kelompok itu yang rasional, melainkan indifidu-indifidu yang menjadi anggotanya. Dalam

suatu

interaksi

sosial,

seseorang

dimugkinkan

untuk

memmpengaruhi perilaku orang lain yang selanjutnya memudahkan penyamaan persepsi sabagai pijakan kerjasama. Suatu kerjasama kelompok dapat terjadi untuk hal-hal yang dianggap baik, dapat pula untuk hal-hal yang dianggap tidak baik. Tindakan kolektif adalah suatu bentuk kerjasama juga. Oleh karena yang terpenting dalam suatu kerjasama adalah individu, maka berartiterdapat peluang untuk melihat bentuk kekerasan kolektif pada tingkat indifidual yang mendompleng gerakan massa. Dalam situasi seperti itu – meminnjam istilah Hoffer, anggota-anggota kerumunan dikendalikan oleh sikap ketidakpuasan, rasa kecewa, dan lainnya. Sumber-sumber kekecewaan, rasa tidak puas, dianggap sebagai suatu sebab munculnya aksi kolektif. Pada level indifidual (agen), salah satu penjelasan tentang munculnya kekerasan kolektif acapkali dikaitkan dengan sifat dasar manusia dalam psikologi politiknya Thomas Hobbes disebut homo homini lupus, atau versi Le Bon sebagai kecenderungan barbarianisme ketika terjadi kerumunan (crowds), atau disebut sebagai situasi anomie, yakni suatu kondisi hilangnya orientasi masyarakat yang

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


42

mempengaruhi gerakan massa, termasuk didalamnya adalah pembunuhan oleh massa. Konteks indifidual yang diduga melingkupi kekerasan kolektif dalam bentuk pembakaran oleh massa terhadap sejumlah istansi pemerintahan yang juga merupakan fasilitas publik dalam penelitian ini adalah terakumulasinya kekecewaan (deprivation), keluhan (grievance), bahkan oleh sebagian aktor dipersepsikan sebagai instrument perjuangan. Jika ditinjau dari teori konflik, maka asal muasal konflik kekerasan berasal dari rasa frustrasi yang dialami setiap anggota masyarakat. Rasa kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk dialami rakyat kemudian melahirkan ketidak senangan, yang puncaknya adalah tindakan kekerasan. 2.3 Kerangka Konseptual Gambar dibawah akan menjelaskan perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan di Lambu Kabupaten Bima. Pemerintah daerah sebagai institusi negara yang berperan sebagai pembuat kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam tambang, korporasi sebagai pengelola dan pemanfaat langsung dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta masyarakat lokal sebagai sekumpulan orang yang berada di sekitar lokasi penambangan dan merupakan pihak yang mendapatkan dampak langsung dari adanya aktivitas pertambangan.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


43

Pemerintah Daerah Masyarakat Lokal Perusahaan Pertambangan

SK. 188

Aksi Protes Masyarakat

Resistensi

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


44

BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Pendekatan Penelitian Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lebih tepatnya kualitatif deskriptif. Menurut Newman, penelitian kualitatif merupakan reseach that more concerned about construct social reality, cultural meaning, focus on interactive processes, events authenticly is key values are present and explicit, situationally constrained, few cases, and subject thematic analysis where the researcher is involved.10 Maka penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dengan tujuan untuk mengkonstruksi realitas dan memahami fenomena. Disamping itu, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan

fenomenologi.

Pendekatan

ini

dipilih

dimaksudkan

mempelajari secara mendalam dan komprehensif salah satu peristiwa sosial politik yang terjadi di Kabupaten Bima. Metode ini dipilih karena lebih mampu menemukan fakta dan mampu mengurai ralitas di lapangan dengan teori. Karena penelitian kualitatif-deskriptif berupaya untuk mendiskripsikan secara rinci dan menyeluruh kekerasan massa dalam gerakan masyarakat menolak ijin pertambangan di Kabupaten Bima. Dalam penelitian ini pula peneliti melakukan kajian analisis dari perspektif studi gerakan sosial politik untuk melihat serta menganalisa gerakan perlawanan

10

TESIS

Newman W. Lawrence. 2003. Social Research Method. Allin and Bacon. United State. Hal. 15


MUHAMMAD ERWIN


45

masyarakat disekitar area pertambangan di kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Inilah kemudian yang menjadi alasan peneliti mengunakan metode kualitatif. Dengan pendekatan ini, peranan peneliti dalam melaksanakan penelitian sangat dominan, oleh karenanya ciri-ciri penelitian kualitatif itu menempatkan peneliti baik secara sendiri ataupun dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul data yang paling utama atau sebagai instrumen penelitian itu sendiri. 3.2 Lokasi Penelitian Dalam penelitian yang bercerita tentang gerakan perlawanan masyarakat menolak ijin usaha pertambangan ini, lokasi yang dijadikan sebagai kajian penelitian adalah kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Meskipun area yang menjadi lokasi pertambangan mencakup tiga kecamatan yaitu Kecamatan Lambu, Kecamatan Sape, dan Kecamatan Langgudu. Namun tidak semua kecamatan yang tercakup pada area pertambangan akan menjadi lokasi penelitian, melainkan penelitian akan difokuskan pada kecamatan lambu. Karena selain menjadi daerah terdekat dari lokasi pertambangan, Kecamatan lambu merupakan kecamatan dengan potensi gerakan yang relatif radikal dan menjadi poros dari perlawanan menolak keberadaan perusahaan pertambangan. 3.3 Penentuan Subjek Penelitian Subjek penelitian dipilih berdasarkan teknik purposive. Menurut W. Lawrence Newman teknik purposive adalah an acceptable kind of sampling for special situation, it uses the judgement of an expert in selecting case or it selects

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


46

cases with a specific purpose in mind.11 Teknik ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh data dari informan sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya, sehingga mampu merepresentasikan informasi dari suatu fenomena yang berlangsung. Untuk itu, maka peneliti memetakan dan memilih informan yang memiiki kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan masalah penelitian yang diteliti. Berdasarkan penjelasan diatas, penentuan subjek penelitian dalam penelitian tesis ini meliputi, sebagai berikut : Tabel 3.1 Daftar Informan No

Profil Informan

1.

Bpk. Mustafa H. AR

Camat Lambu

2.

Bpk. Jubair, S.Ag

Sekretaris Camat Lambu

3.

Bpk. Drs. H. Abdul Wahab

4.

Bpk. M. Syafrin

Kepala Desa Lanta

5.

Bpk. Hasan

Koordinator FRAT

6.

Bpk. Mulyadin, S.Pd

Sekretaris FRAT

7.

Adicus Wardana

Aktifis LMND

8.

Adi Supriadin

Aktifis KMLB

9.

Agus Andriansyah, S.Ip

Aktifis KKLM

10.

Bpk. Jakaria

Masyarakat

11.

Bpk. Muhammad

Masyarakat

11

TESIS

Nama Informan

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bima

Ibid. Hal. 213


MUHAMMAD ERWIN


12.

Bpk. Burhan

Masyarakat

13.

Bpk. Maman

Masyarakat

14.

Bpk. Abidin

Masyarakat

15.

Bpk. Masykur

Masyarakat

Beberapa

nama

yang

dijadikan

informan

47

diatas

dipilih

karena

kedekatannya dengan persoalan penelitian atau dengan kata lain merupakan tokoh-tokoh yang memiliki keterkaitan langsung serta terlibat dalam gerakan. Sehingga diharapkan dapat menjawab dan menjelaskan persoalan yang sedang diteliti. 3.4 Instrumen Penelitian The researcher is the instrument for measuring field data (Newman, 2003: 375). Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Newman tersebut maka yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti menjadi instrumen penting dalam penelitian karena dengan posisi sebagai instrumen dapat menjadikan pengingat bagi peneliti ketika menggali data di lapangan agar lebih sensitif terhadap apa yang terjadi di lapangan dan disiplin didalam merekam datadata yang diinterpretasikan oleh peneliti menjadi tanggungjawab peneliti itu sendiri. Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan instrumen lain sebagai alat bantu untuk megumpulkan data seperti : perekam handphone, kamera digital, serta notebook. Namun semua alat bantu tersebut penggunaannya sangatlah bergantung pada peneliti. Dalam penelitian ini alat bantu perekam handphone digunakan untuk memudahkan peneliti merekam berbagai informasi yang diberikan oleh

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


48

para informan dalam penelitian ini. Sementara kamera digital digunakan untuk membuat dokumentasi (gambar/foto) ketika peneliti melakukan pencarian data ataupun

melakukan penggalian data pada informan serta mengumpulkann

gambar-gambar terkait dengan fenomena dinamika sosial politik masyarakat Lambu. Sedangkan note book digunakan untuk mencatat hal-hal yang peneliti temukan ketikamengumpulkan data-data di lapangan. 3.5 Teknik Pengumpulan Data Untuk instrumen pengumpulan data, agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten dengan metode penelitian yang dipilih dan objek yang menjadi unit analisis, maka ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan dan kajian dokumentasi. a. Wawancara Mendalam (Dept Interview) Teknik wawancara dalam hal ini dilakukan dengan kontak langsung secara lisan atau tatap muka dengan informan yang menjadi sumber data, dalam sebuah situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan pengumpulan data. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik elite interviewing. Elite interviewing adalah metode pengumpulan data secara langsung dengan melakukan wawancara mendalam terhadap orang-orang/tokoh yang dianggap mempunyai keterkaitan langsung dengan aksi kekerasan dalam gerakan penolakan ijin usaha pertambangan seperti halnya tokoh gerakan, organisasi yang terlibat dalam gerakan, dan masyarakat kecamatan Lambu.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


49

Dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan sebagai aktor yang terkait dengan peristiwa perlawanan

masyarakat Lambu, peneliti bisa

mendapatkan informasi yang absah terkait dengan masalah yang sedang diteliti, selain itu. diharapkan bisa menggali berbagai informasi terkait dengan permasalahan penelitian. Sedangkan prosedur wawancara yang digunakan adalah tidak terstruktur, sehingga dapat berkembang sesuia harapan dan kebutuhan penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara berupa kutipan langsung dari subyek/informan tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya maupun dari observasi langsung terdiri dari pemberian rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orangorang, serta keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati, (Oetomo dalam Bagong, 1995, 152). Wawancara mendalam dilakukan dengan berpatokan pada interview guide, yakni daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka dan ingin memperoleh jawaban mendalam. Dalam interview guide, peneliti tidak membuat instrumen interview yang terstruktur dan baku, melainkan hanya mencantumkan daftar pertanyaan yang sifatnya umum berupa rambu-rambu untuk mengarahkan peneliti agar tidak terjebak dalam pertanyaan dan dialog dengan informan diluar permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun pertanyaan yang dapat dijadikan interview guide sebagai pedoman yang dapat dikembangkan dalam wawancara pengumpulan data adalah :

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


50

1. Apakah yang melatarbelakangi penolakan masyarakat terhadap adanya ijin usaha pertambangan di Lambu? 2. Bagaimana masyarakat mengorganisasikan diri dan bergerak menolak keberadaan perusahaan pertambangan. 3. Mengapa masyarakat membakar sejumlah fasilitas publik? 4. Apakah dalam proses hadirnya perusahaan tambang telah memenuhi prosedur? 5. Apakah ada sosialisasi baik dari pemerintah maupun pihak korporasi terkait dengan rencana pertambangan di Lambu? 6. Kelompok/siapa saja yang terlibat dalam konflik pertambangan? 7. Siapa saja aktor yang terlibat dalam aksi penolakan terhadap ijin usaha pertambangan? 8. Adakah upaya dari stake holder untuk membicarakan bersama pemecahan konflik? 9. Adakah

pengaruh

konflik

pertambangan

terhadap

kehidupan

masyarakat setempat? 10. Bagaimana dampak konflik bagi kehidupan sosial politik masyarakat Lambu? Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data ini lebih merupakan wujud kata-ata dari pada deretan angka-angka. Pilihan atas data

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


51

kualitatif ini didasarkan atas pertimbangan, untuk penelitian deskriptif, lebih memungkinkan untuk memahamin fenomena dan gejala sosial secara luas dan mendalam. Dengan data kualitatif dapat diikuti dan dipahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak bermanfaat. Disisi lain, data kualtatif akan dapat membimbing peneliti memperoleh penemuan-penemuan yang tak terduga sebelumnya, membentuk kerangka teooritis baru; data tersebut membantu peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja. b. Dokumentasi Selain

wawancara

mendalam,

peneliti

juga

menggunakan

data

dokumentasi atau yang sering disebut dengan data sekunder berupa sejumlah data dan informasi dokumentasi tertulis yang berkaitan dengan peristiwa perlawanan masyarakat menolak ijin usaha pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, seperti halnya Surat Keputusan Bupati Bima tentang pemberian ijin eksplorasi pertambangan, artikel dan laporan-laporan penelitian tentang peristiwa kekerasan massa di kecamatan Lambu. 3.6 Teknik Analisis Data Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yang merupakan teknik analisa data yang digunakan untuk menafsirkan data dan menginterpretasikan data yang didapat dari wawancara yang dilakukan dan juga data dokumentasi yang didapat. Data yang didapat selanjutnya dibuat dalam bentuk laporan diskripsi yang berisi narasi kualitatif, dengan tujuan mendiskripsikan tentang Gerakan Perlawanan Masyarakat Lambu Kabupaten

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


52

Bima terhadap Hegemoni Korporasi. Adapun tahapan yang dilakukan dalam menganlisis data adalah sebagai berikut: pertama, tahap klasifikasi data, kedua tahap analisa pola, dan ketiga tahap analisa logis, (straus & corbin, 1990).12 Analisa klasifikasi dilakukan untuk mengkategorikan data dari subyek. Analisa pola dilakukan untuk mengungkapkan konfigurasi berbagai inti persoalan yang telah dikatagorikan. Analisa logis dilakukan untuk menarik hubunganhubungan logis antara berbagai inti data yang dikonfigurasikan.

12

TESIS

Strauss & Corbin. 1990. Basics of Qualitatif Research. Newbury Park. Sage Publication.


MUHAMMAD ERWIN


53

BAB IV GAMBARAN UMUM Pada bab ini secara khusus memaparkan hal-hal umum yang berkaitan dengan profil Kabupaten Bima, meliputi sejarah Kabupaten Bma, letak geografis, kondisi topografis, struktur sosial-ekonomi masyarakat, dan profil singkat kecamatan Lambu. 4.1 Sejarah Kabupaten Bima Dari hasil penelitian sejarah, Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, ketika sultan Abdul Kahir dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan pemerintahan berdasarkan syariah Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Bima yang diperingati setiap tahun. Dalam sejarah kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas bangsa melayu purba dan bangsa melayu baru. Demikian halnya dengan penduduk yang mendiami daerah Kabupaten Bima, mereka yang menyebut dirinya dou mbojo, dou donggo yang mendiami kawasan pesisir pantai. Disamping penduduk asli juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari sulawesi selatan, jawa, madura, kalimantan, nusa tenggara timur, dan maluku. Dalam sejarah Bima disebutkan bahwa Kerajaan Bima dahulu terpecahpecah dalam kelompok kecil yang masing-masing dipimpin oleh ncuhi. Ada lima ncuhi yang menguasai lingkungan lima wilayah, yakni : 1. Ncuhi Dara, memegang kekuasaan wilayah bima tengah. 2. Ncuhi Parewa, memegang kekuasaan wilayah bima selatan. 3. Ncuhi Padolo, memegang kekuasaan wilayah bima barat.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


54

4. Ncuhi Banggapupa, memegang kekuasaan wilayah bima utara. 5. Ncuhi Dorowoni, memegang kekuasaan wilayah bima timur. Kelima Ncuhi ini hidup berdampingan secara damai, saling hormatmenghormati dan selalu mengadakan musyawarah mufakat bila ada sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Ncuhi Dara bertindak sebagai pemimpin dari Ncuhi lainnya. Pada masa-masa berikutnya para ncuhi ini dipersatukan oleh seorang utusan yang berasal dari Jawa. Menurut legenda yang dipercayai secara turun temurun oleh masyarakat bima, cikal bakal Kerajaan Bima adalah Maharaja Pandudewata yang mempunyai lima orang putra yaitu Darmawangsa, Sang Bima, Sang Arjuna, Sang Kula, Sang Dewa. Salah seorang dari lima bersaudara ini yakni sang bima berlayar kearah timur dan mendarat disebuah pulau kecil disebelah utara Kecamatan Sanggar yang bernama Satonda. Sang Bima inilah yang mempersatukan kelima ncuhi dalam satu kerajaan yakni Kerajaan Bima, dan Sang Bima sebagai raja pertama bergelar ― Sangaji‖. Sejak saat itulah bima menjadi sebuah kerajaan yang berdasarkan hadat, dan saat itu pulalah hadat Kerajaan Bima ditetapkan berlaku bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Hadat ini berlaku terus menerus dan mengalami perubahan dan masa pemerintahan raja Ma Wa’a Bilmana. Setelah menanamkan sendi-sendi dasar pemerintahan berdasarkan hadat sang bima meninggalkan kerajaan bima menuju timur, tahta kerajaan diserahkan kembali kepada Ncuhi Dara hingga Indra Zamrud (putra Sang Bima) datang sebagai pewaris tahta abad XIV/XV.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


55

Bima yang berdasarkan hadat mengalami perubahan yakni ketika pemerintahan raja Ma Wa’a Bilmana pemerintahan yang ada disesuaikan. Istilah Tureli Nggampo diganti dengan istilah Raja Bicara. Dan yang sangat melanggar hadat adalah pergantian jabatan. Jabatan raja yang seharusnya diduduki oleh garis lurus keturunan diubah oleh Bilmana. Tahta kerajaan yang seharusnya diduduki oleh raja Ma Wa’a Bilmana diserahkan kepada adiknya Manggampo Donggo yang menjabat sebagai raja bicara, sedangkan jabatan raja sifatnya permanen karena dikukuhkan dengan sumpah bahwa untuk melanjutkan keturunan Bilmana tetap sebagai Raja Bicara, sedangkan keturunan Manggampo Donggo tetap menduduki tahta kerajaan. Kebijaksanaan ini dilakukan oleh Bilmana, dikarenakan keadaan rakyat waktu itu sangat memprihatinkan, kemiskinan merajalela, perampok-perampok merampok rakyat sehingga rakyat sangat menderita. Keadaan yang meprihatinkan ini hanya dapat diatasi oleh Raja Bicara sebagai pemegang kekuasaan, sedangkan Raja Bicara Kira-kira pada awal abad XVI kerajaan Bima mendapat pengaruh islam dengan raja pertamanya adalah Sultan Abdul Kahir yang penobatannya pada tanggal 5 Juni 1640 M. Pada masa ini susunan dan penyelenggaraan pemerintahan disesuaikan dengan tata pemerintahan Kerajaan Goa yang memberi pengaruh besar terhadap masuknya agama islam di Bima. Gelar Ncuhi di ubah/diganti menjadi Galarang (Kepala Desa). Struktur pemerintahan berdasarkan Majelis Hadat, terdiri dari tiga unsur Hadat, unsur Sara dan Majelis Hukum yang

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


mengemban

tugas

pelaksanaan

Hukum

Islam.

56

Dalam

penyelenggaraan

pemerintahan ini Sultan dibantu oleh : 1. Majelis Tureli (Dewan Menteri) yang terdiri atas Tureli Bolo, Woha, Belo, Sakuru, Parado, dan Tureli Donggo yang dipimpin oleh Tureli Nggampo atau Raja Bicara. 2. Majelis Hadat yang dikepalai oleh Kepala Hadat yang bergelar Bumi Lumah Rasa Na’e dibantu oleh Buni Lumah Bolo. Majelis Hadat beranggotakan dua belas orang dan merupakan Wakil Rakyat dan mengganti hak Ncuhi untuk mengangkat atau melantik dan memberhentikan Sultan. 3. Majelis Agama dikepalai oleh seorang Qadhi (Imam Kerajaan) yang beranggotakan empat orang Khatib Pusat yang dibantu oleh 17 orang Lebe Na’e. 4.2 Letak Geografi Kabupaten Bima Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah otonom di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak diujung timur pulau sumbawa atau lebih tepatnya bersebelahan dengan Kota Bima (pemekaran dari Kabupaten Bima). Kabupaten Bima berada pada posisi I17°.40’ — II9°.24’ Bujur Timur dan 8°.51 - 9°40’ Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut13:

13

TESIS

a.

Sebelah Utara dengan : Laut Flores

b.

Sebelah Timur dengan : Selat Sape

c.

Sebelah Selatan dengan : Samudera Indonesia

Selayang Pandang Kabupaten Bima. 2003. Humas Setda Kabupaten Bima. Hal : 4


MUHAMMAD ERWIN


d.

Sebelah Barat dengan

57

: Kabupaten Dompu

Luas Wilayah Kabupaten Bima setelah pembentukan Kota Bima berdasarkan undang-undang Nomor 13 tahun 2002 adalah 438.940 Ha atau 4.394,38 km2 (sebelum pemekaran 459.690 Ha atau 4.596,90 km2). Kabupaten Bima terbagi atas 14 kecamatan yang kemudian pada tahun 2007 terjadi pemekaran wilayah dengan penambahan empat kecamatan baru yaitu Kecamatan Parado, kecamatan Lambitu, Kecamatan Soromandi, dan Kecamatan Palibelo. Dengan adanya pemekaran tersebut, sekarang Kabupaten Bima memiliki jumlah kecamatan sebanyak 18 wilayah yang terdiri dari 168 desa dan 542 dusun. Kecamatan sanggar dan tambora merupakan kecamatan yang berlokasi paling jauh dari pusat pemerintahan kabupaten bima, keduanya memiliki jarak tempuh sekitar 130 km dan 250 km. Selain itu, kedua kecamatan ini merupakan kecamatan terluas dikabupaten bima dengan luas masing-masing 627.820 km2 dan 477.890 km214. Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Bima Menurut Kecamatan No

Kecamatan

Luas Wilayah Ha

14

TESIS

Km²

1

Monta

24.500

245,00

2

Parado

24.381

243,81

3

Madapangga

23.758

237,58

4

Woha

10.557

105,57

Ibid. Hal : 4


MUHAMMAD ERWIN


5

Belo

6

58

5.831

58,31

Langgudu

32.294

322,94

7

Wawo

13.500

135,00

8

Sape

23.212

232,12

9

Lambu

40.425

404,25

10

Wera

46.532

465,32

11

Ambalawi

18.065

180,65

12

Donggo

11.337

113,37

13

Sanggar

47.789

477,89

14

Tambora

62.782

627,82

15

Bolo

6.693

66,93

16

Soromandi

35.212

352,12

17

Lambitu

6.269

62,69

18

Palibelo

5.803

58,03

438.940

4.389,400

Jumlah Sumber : BPN Kabupaten Bima, 2010 4.3 Kondisi Topografi Kabupaten Bima

Wilayah Kabupaten Bima dikelilingi oleh pengunungan yang terdiri dari gunung Tambora di Kecamatan Tambora, gunung Sangiang di Kecamatan Wera, Gunung Maria di Kecamatan Wawo dan gunung Soromandi di Kecamatan Donggo. Gunung Soromandi merupakan gunung yang tertinggi dengan ketinggian mencapai 477.5 m.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


59

Secara topografis wilayah Kabupaten Bima sebagian besar (70%) merupakan dataran tinggi bertekstur pegunungan sementara sisanya (30%) adalah dataran rendah. Sekitar 14% dari proporsi dataran rendah tersebut merupakan areal persawahan dan Iebih dari separuh merupakan lahan kering. Oleh karena keterbatasan lahan pertanian seperti itu dan dikaitkan pertumbuhan penduduk kedepan, akan menyebabkan daya dukung lahan semakin sempit. Konsekuensinya diperlukan transformasi dan reorientasi basis ekonomi dari sektor pertanian tradisional ke wirausaha dan sektor industri kecil dan perdagangan. Dilihat dan ketinggian dari permukaàn laut, Kecamatan Donggo merupakan daerah tertinggi dengan ketinggian 500 m dari permukaan laut, sedangkan daerah yang terendah adalah Kecamatan sape dan Sanggar yang mencapai ketinggian hanya 5 m dari permukaan laut.15 4.5 Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat a.

Kondisi Sosial Penduduk Kabupaten Bima hampir 99% merupakan pemeluk agama

Islam, dengan jumlah Masjid 420 buah, Langgar 344 buah, dan Mushola 139 buah, Gereja Protestan 3 buah, Gereja Katolik 3 buah dan Pure 3 buah. 16 Selain itu juga terdapat sarana pembinaan agama seperti TPQ sebanyak 372

buah

dengan jumlah siswa 20.238 orang, lembaga dakwah 20, Madrasah 86 buah, dengan jumlah siswa 23.450, penyuluh agama 210 orang dan tokoh agama sebanyak 493 orang.17

15

Data BPN Kabupaten Bima. 2003 Selayang Pandang Kabupaten Bima. 2003. Op. Cit. Hal: 7 17 Ibid. Hal: 7 16

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


60

Guna memantapkan pengamalan ajaran agama berdasarkan Syariat Islam mulai tahun 2002 ditetapkannya Piagam Mbojo yang berisikan tentang pelaksanaan dan pemberlakuan jum’at khusyu’ di seluruh wilayah bima. Piagam Mbojo tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2003. Isi Perda tersebut pada intinya adalah menciptakan ketenangan dan kekhusyu’an pelaksanaan Ibadah Sholat Jum’at dengan menghentikan segala aktifitas diluar pelaksanaan ibadah mulai pukul 11.30 Wita sampai 13.30 Wita. b. Kondisi Ekonomi Struktur perekonomian suatu daerah mencerminkan kekuatan dan sekaligus ketergantungan suatu daerah terhadap suatu sektor. Struktur perekonomian Kabupaten Bima masih didominasi oleh sektor pertanian yang memiliki peranan 50,14 persen. Sektor yang paling kecil menciptakan nilai tambah adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (LGA). Sektor industri yang diharapkan menggantikan posisi sektor pertanian untuk menuju proses industrialisasi, belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Peranan sektor industri baru mencapai sekitar 2,24 persen dari perekonomian Kabupaten Bima.18 Komoditas utama pertanian, selain padi dan palawija seperti kedelai, jagung, dan ubi, juga memiliki komoditas unggulan yang menjadi andalan holtikultura sebagai penghasil bawang merah dan bawang putih. Luas area untuk budidaya bawang merah mencakup sekitar 13.683 Ha dan baru dimanfaatkan

18

TESIS

http://bimakab.bps.go.id. Pendapatan Regional. Diakses pada tgl 2 September 2012


MUHAMMAD ERWIN


61

sekitar 49% dari seluruh potensi dengan total produksi per tahun mencapai 66.076 ton. Bima dikenal sebagai daerah penghasil bawang dengan kualitas terbaik. Bawang Keta Monca (bawang merah) saat ini menjadi komoditi unggul nasional, dan bersama bidang usaha pertanian lainnya seperti yang dijelaskan sebelumnya telah memberikan sumbangan cukup signifikan dalam perekonomian Kabupaten Bima. Selain produksi yang besar, bawang Keta Monca dikenal memiliki mutu dan ciri khas sendiri, serta banyak diminati konsumen baik dari Bali, Jawa, Makassar dan Banjarmasin maupun luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan sejak 2009 lalu, Kabupaten Bima dijadikan sentra benih bawang merah nasional. Sumbangan perekonomian lainnya berasal dari peternakan terutama sapi dan kambing, serta perikanan. Produksi bawang merah Kabupaten Bima pada 2009 mencapai 113.542 ton, meningkat 49,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian produksi bawang merah Kabupaten Bima merupakan komoditi ekspor guna memenuhi kebutuhan daerah lainnya utamanya Pulau Lombok (BPS, 2009). Luas lahan untuk pengembangan bawang merah di kabupaten Bima tercatat 13.663 hektare, yang telah dimanfaatkan seluas 6.710 Ha tersebar di Sape, Lambu,Wera, Ambalawi, Belo dan Monta. Karena aktivitas mata pencaharian utama inilah yang menjadi salah satu alasan warga menolak kegiatan pertambangan. Pertambangan akan membuat susutnya debit air irigasi lahan pertanian, khususnya tanaman bawang merah yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Selain melindungi

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


62

sumber air, mereka belajar dari potret buruk tambang emas raksasa di Batu Hijau milik Newmont, tetangga di pulau yang sama. Selain itu, mayoritas masyarakat Kabupaten Bima juga banyak menggantungkan kehidupan di bidang perkebunan. Jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan meliputi 18 jenis yang terdiri dari 11 (sebelas) jenis tanaman tahunan dan 7 (tujuh) jenis tanaman musiman meliputi tanaman jambu mete, kopi, kelapa, kemiri, kapas, wijen, dan empon-empon. Khusus pengembangan Jambu Mete diupayakan melalui program kimbun dengan memanfaatkan lahan kering di kecamatan Donggo, kecamatan Bolo, dan kecamatan Madapangga. Salah satu komoditas perkebunan unggulan yang dimilki Kabupaten Bima adalah Kopi Tambora yang potensi pengembangannya cukup luas. Sekitar 10.085,15 Ha lahan perkebunan di kecamatan Tambora telah dikembangkan komoditas kopi, Jambu Mete, Kelapa dan komoditas lainnya. Khusus pengembangan

kebun

Kopi

Tambora

berdasarkan

status

kepemilikan

dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu kebun Kopi Eks. HGU PT Bayu Aji Bima Sena dan Kebun Kopi milik rakyat. Dari 831 Ha luas pertanaman kopi di kecamatan Tambora, 500 Ha dikelola oleh Eks. HGU PT Bayu Aji Bima Sena, sedangkan 331 Ha lainnya dikelola secara personal oleh rakyat. 4.4 Potensi Kekayaan Alam Sebagaimana telah disampaikan di Bab awal, Kabupaten Bima merupakan daerah dengan sejumlah potensi kekayaan sumber daya alam yang begitu besar. Potensi tersebut teridentifikasi berupa bahan galian seperti emas, mangan, tembaga hingga pasir besi. Potensi itu menyebar hampir di seluruh wilayah

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


63

kecamatan di Kabupaten Bima. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Bima, terdapat 14 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan sebagai penyesuaian dari Kuasa Pertambangan (KP) yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bima sebelumnya. Terdapat Sebanyak 14 IUP yang dikeluarkan itu yakni izin untuk PT Mineral Nusantara Citra Persada dengan IUP eksplorasi nomor 188.45/346/004/2010, masa berlaku tanggal 28 April 2010 hingga 1 Mei 2015, dengan luas wilayah 14.403 hektare. Meliputi wilayah Kecamatan Madapangga yaitu Desa Campa, Tonda, Mpuri, Rade, Woro. Kemudian Kecamatan Bolo di Desa Tumpu dan Kecamatan Woha di Desa Keli dan Risa. Bahan galian jenis tembaga. PT

Indomineral

Citra

Persada

dengan

IUP

Eksplorasi

nomor

188.45/348/004/2010, dengan luas wilayah 30.521 hektare. Berada di Kecamatan Monta, meliputi Desa Baralau, Pela, Tolo Uwi, Wilamaci dan Kecamatan Parado, meliputi Desa Parado Wane dan Lere. Dengan jenis bahan galian tembaga. PT Indomineral Citra Persada, IUP Eksplorasi Tembaga nomor 188.45/347/004/2010, luas wilayah 14.318 hektare, berada di Kecamatan Lambu, meliputi Desa Mangge, Lanta dan Simpasai, serta Kecamatan Langgudu pada desa Waworada. PT Indomining Karya Buana mengantongi tujuh IUP Operasi Produksi, dengan jenis bahan galian berupa mangan dan pasir besi. Untuk mangan berada di wilayah desa Waworada, Karumbu, Rupe Kecamatan Langgudu, Desa Mpuri, Tonda dan Campa, Kecamatan Madapangga, Desa Pela, Kecamatan Monta, Desa Kawuwu, Kecamatan Langgudu, Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Desa Kombo, Kambilo, Maria dan Ntori, Kecamatan Wawo.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


64

Sedangkan untuk bahan galian pasir besi diberikan PT Indomining Karya Buana mengantongi IUP di Desa Oi Tui, Tawali dan Tengge, Kecamatan Wera dan Desa Mawu, Nipa, Nangaraba dan Tololai, Kecamatan Ambalawi. PT Jagad Mahesa Karya mengantongi IUP Operasi Produksi bahan galian pasir besi dengan SK Nomor 188.45/345/004/2010 untuk wilayah Desa Sangiang, Oi Tui, Tadewa, Kecamatan Wera dan Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi. Untuk bahan galian emas, pemerintah kabupaten keluarkan IUP eksplorasi

pada

PT

Bima

Putera

Minerals

dengan

SK

Nomor

188.45/344/004/2010, pada wilayah Desa Maria, Pesa dan Kambilo, Kecamatan Wawo.

Kemudian

untuk

biji

besi

dikeluarkan

IUP

Eksplorasi

188.45/356/004/2010 pada PT Bima Feroindo, pada wilayah Desa Karampi, Waduruka, Kecamatan Langgudu. Sedangkan IUP Nomor 188.45/357/004/2010, untuk bahan galian emas diberikan pada PT Sumber Mineral Nusantara, dengan wilayah Kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu. Selain 14 IUP itu, pemerintah Kabupaten juga mengeluarkan IUP Eksplorasi Mangan pada PT Anugerah Nusantara Resources pada tanggal 28 April 2010, dengan Nomor 188.45/357/004/2010 pada wilayah Desa Lido dan Soki, Kecamatan Belo. 4.5 Profil Singkat Kecamatan Lambu Kecamatan Lambu adalah kecamatan pemekaran dari Kecamatan Sape yang kini menjadi salah satu dari 18 (delapan belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kecamatan ini memiliki dua belas desa antara lain desa Hidi Rasa, desa Kale’o, Desa Lambu, desa Lanta, desa Lanta

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


65

Barat, desa Magge, desa Melayu, desa Nggelu, desa Rato, desa Simpasai, desa Soro, desa Sumi, desa Cangga, dan desa Monta baru. Desa Cangga dan desa Monta Baru adalah desa pemekaran baru, desa Cangga merupakan pemekaran dari desa Simpasai, sedangkan desa Monta Baru merupakan desa pemekaran dari desa Kale’o. Kecamatan yang terletak di ujung timur Kabupaten Bima dan berbatasan langsung dengan Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur ini dikenal dengan masyarakat petani bawang merah, yang merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Bima. Struktur sosial masyarakat yang merupakan sebagian besar petani inilah yang menjadi salah satu alasan penolakan masyarakat adanya pertambangan di daerah mereka. Desa Sumi yang merupakan tempat eksplorasi tambang yang di dilakukan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara dengan IUP bernomor 188/45/357/004/2010, dan pengoperasiannya dilakukan di lokasi seluas 24.980 Ha. Kehadiran perusahaan pertambangan di Bima memang seringkali melahirkan reaksi penolakan dari masyarakat sekitar, terutama bagi masyarakat yang terkena langsung dampak penambangan tersebut. Tercatat terjadi penolakan dari masyarakat hampir di seluruh kecamatan-kecamatan yang menjadi target pertambangan antara lain pertambangan pasir besi di Kecamatan Wera dan Kecamatan Soromandi, tambang emas di Kecamatan Parado, kecamatan Sape, Kecamatan Langgudu bahkan di Kota Bima juga terjadi penolakan pertambangan marmer namun reaksi yang paling besar dan masif terjadi di kecamatan Lambu.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


66

Dalam polemik pertambangan di Lambu, bawang merah menjadi alasan kuat masyarakat Lambu menolak tambang emas. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya sebagian besar masyarakat Lambu menyandarkan hidupnya pada bawang Keta Monca. Hasil panen Keta Monca itu bahkan sampai ke daerah lain, dalam maupun luar negeri. Anehnya, pemerintah justru memilih tambang emas. Usaha ekonomi yang hanya bisa dilakukan dalam jangka pendek, tak terbarukan, dan memiliki daya rusak luar biasa. Itulah sebabnya, sejak awal keberadaan perusahaan tambang emas ini ditolak warga Lambu.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


67

BAB V PERLAWANAN MASSA TERHADAP KORPORASI Pada bab ini ada dua pertanyaan penelitian yang akan dibahas. Pertama, adalah tentang faktor apa saja yang mendorong masyarakat melakukan perlawanan terhadap korporasi. Dalam menjawab pertanyaan tersebut diatas, peneliti mengurainya dalam beberapa bahasan antara lain meliputi latar belakang perlawanan rakyat Lambu, isu-isu yang mendasari perlawanan masyarakat Lambu, serta tahapan perkembangan gerakan sehingga menjadi gerakan perlawanan. Kedua, tentang siapa saja aktor yang memimpin gerakan dan melalui institusi apa saja massa digerakkan dalam perlawanan menolak ijin usaha pertambangan di tanah Lambu Kabupaten Bima. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini peneliti mengemasnya dengan memetakkan masing-masing aktor berdasarkan peran dan kontribusinya dalam gerakan perlawanan rakyat Lambu. 5.1 Latar Belakang Perlawanan Masyarakat Lambu Pada bagian ini secara khusus menjelaskan latar belakang lahirnya gerakan perlawanan masyarakat lambu menolak kebijakan pemerintah yang memberi izin pertambangan di daerah mereka. Konflik Lambu sejatinya sudah muncul sejak Tahun 2010 pasca Bupati Bima mengeluarkan SK Nomor : 188.45/357/004/2010 tertanggal 28 April 2010 tentang ijin usaha pertambangan yang diberikan kepada PT Sumber Mineral Nusantara dengan luas wilayah 24,980 Hektar dengan lokasi tambang di Kec. Sape, Kec. Lambu dan Kec. Langgudu untuk kegiatan ekplorasi

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


68

dalam bahan galian Emas (dmp). Masa berlaku izin tersebut, yakni 28 April 2010 s/d 1 Mei 2015. SK Nomor : 188.45/357/004/2010 hanya salah satu dari 13 SK yang dikenal dengan 188 yang semua dikeluarkan tertanggal 28 April 2010 dan diberikan kepada 6 perusahaan dengan wilayah operasi yang berbeda-beda, termasuk jenis tambangnya, seperti mangan, pasir besi, dan tembaga. Dari enam perusahaan tersebut, sebagian sudah melakukan ekploitasi dan sebagian lagi masih dalam tahap eksplorasi, diantaranya PT Sumber Mineral Nusantara. Sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Bima tersebut telah menimbulkan reaksi protes dari masyarakat Lambu. Masyarakat menilai kegiatan eksplorasi ini dapat mengganggu mata pencahrian masyarakat setempat, mereka khawatir akan dampak-dampak yang dihasilkan jika pertambangan itu dilakukan mengingat sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai peternak dan petani. Selain itu, keberadaan perusahaan tidak sepengetahuan warga setempat. Masyarakat merasa dikagetkan dengan hadirnya perusahaan pertambangan, masyarakat menilai keberadaan perusahaan tidak memiliki etika dan itikad baik. Masyarakat tidak pernah di sosialisasi dan diajak bicara tentang persoalan pertambangan tersebut, tidak ada informasi dari pemerintah dan instansi terkait dengan rencana pertambangan serta apa saja manfaat yang diperoleh oleh masyarakat setempat. Kami tidak pernah disosialisasikan tentang adanya rencana pertambangan ini, baik dari pemerintah maupun dari pihak perusahaan, kami tidak pernah diajak bicara, kami tidak pernah dimintai pendapat, apa manfaatnya bagi kami masyarakat lambu, bahkan kami tidak tau kapan perusahaan itu ada ditanah kami dan mulai beroperasi ditanah kami.19

19

Wawancara dengan Bpk. Mulyadin, S.Pd selaku sekretaris FRAT pada tanggal 25 September 2013

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


69

Disisi lain masyarakat menilai keberadaan perusahaan pertambangan dalam hal ini PT Sumber Mineral Nusantara dan pemerintah tidak lain layaknya sekumpulan perampok yang mencoba merampok harta kekayaan mereka, dan tidak segan-segan menciderai pemiliknya jika berusaha melawan. Asumsi inilah yang mendasari perlawanan masyarakat Lambu dalam menolak realisasi SK 188.45/357/004/2010 tentang ijin eksplorasi kekayaan alam mereka. Kami tidak tahu siapa yang mengeluarkan SK 188, dengan siapa dibuatnya SK 188 itu, tiba-tiba ada perusahaan pertambangan datang dan beroperasi di tanah kami tanpa sepengetahuan kami warga Lambu dan mencuri seluruh tanah milik kami termasuk pemukiman kami, lalu kami diminta untuk menerima, kami harus menyebutnya apa mereka ini, kalo bukan perampok.20 Selanjutnya, perkembangan dialektika masyarakat pada saat itu memadat dan mengarah pada tiga isu besar (grand isue) yaitu : a. Isu Tanah (Isu Agraria) Pemerintah atas nama kepentingan umum, memang memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah-tanah tak bertuan, meskipun tanah-tanah tersebut sudah sekian lama digarap dan di diami oleh masyarakat. Namun itupun dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan cara-cara yang elegan. Namun Surat Keputusan (SK) Bupati Bima yang dikenal dengan sebutan SK 188 tentang Izin eksplorasi PT Sumber Mineral Nusantara tidak hanya mencantumkan tanah-tanah tak bertuan atau tanah milik negara seperti hutan lindung sebagai wilayah operasi perusahaan, tetapi juga seluruh wilayah pemukiman warga serta lahan pertanian warga. Selain itu terdapat pula perbukitan

20

TESIS

Wawancara dengan Bpk. Hasanudin selaku koordinator FRAT pada tanggal 24 September 2013


MUHAMMAD ERWIN


70

(tanah adat) oleh masyarakat setempat disebut Doro Jamangko yang begitu dikeramatkan oleh masyarakat Lambu. Selain itu, terdapat pula mata air yang dikeramatkan warga setempat, yang disebut ― tembaromba‖. Tembaromba atau disebut juga Dam (bendung) Diwu Moro atau Siwu, airnya mengaliri irigasi serta parit-parit warga 12 desa di Kec. Lambu

(Soro, Melayu, Rato, Sumi, Lambu, Nggelu, dan enam desa lainnya)

untuk memasok air kebutuhan rumah tangga warga dan pertanian bawang. Sehingga bila terdapat penambangan emas akan mengganggu sumber mata air. b. Isu lingkungan. Kekhawatiran akan dampak-dampak yang dihasilkan perusahaan tambang terhadap lingkungan menjadi salah satu yang menjadi landasan perjuangan warga Lambu menolak keberadaan perusahaan tambang di tanah mereka. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh PT Freeport di Papua, Blok Cepu di Blora Jawa Tengah, dan yang terdekat adalah PT Newmont Sumbawa benar-benar dijadikan pelajaran oleh masyarakat Lambu. Bagi rakyat Lambu alam merupakan sumber penghidupan mereka karena itulah alam patut untuk dijaga. Perlu diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Lambu berprofesi sebagai petani dan nelayan, sehingga tidak berlebihan kiranya jika penulis menyebut sebagian besar masyarakat Lambu menyandarkan hidup pada alam. c. Isu budaya Masyarakat menilai keberadaan perusahaan Multinasional akan membawa dampak sosial yang dapat merusak nlai-nilai moral masyarakat mengingat

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


71

masyarakat lambu merupakan masyarakat muslim dikhawatirkan merusak kebudayaan Islam di tanah Lambu. Hadirnya perusahaan pertambangan dikhawatirkan membawa dampak sosial terhadap

kehidupan

masyarakat

seperti

munculnya

praktek

prostitusi,

bermunculannya tempat-tempat hiburan malam yang biasanya disertai dengan perjudian, yang dapat merusak tatanan nilai-nilai lokalitas masyarakat yang telah ada dan menjadi pegangan hidup masyarakat sejak dulu. Masyarakat Lambu menyadari bahwa kehadiran PT Sumber Mineral Nusantara di tanah mereka tidak akan banyak membawa manfaat, justru keberadaannya akan membawa kerugian bagi kelangsungan hidup mereka. Hal inilah yang melandasi perjuangan masyarakat Lambu dan sekitarnya sehingga pantang menyerah untuk terus berjuang menolak keberadaan perusahaan tambang tersebut. 5.2 Awal Lahirnya Perlawanan Masyarakat Awal mula perlawanan masyarakat terhadap perusahaan pertambangan di Lambu dipelopori oleh aktifis mahasiswa Kerukunan Mahasiswa Lambu Bima (KMLB). Sejak adanya isu keberadaan perusahaan tambang di tanah Lambu mahasiswa/pelajar lambu meresponnya dengan melakukan kajian intensif dan mendalam disertai dengan riset kecil-kecilan tentang seputar persoalan pertambangan. Dari hasil kajian intensif yang dilakukan oleh aktifis pelajar/mahasiswa Lambu di Bima sampailah pada titik kesimpulan bahwa keberadaan perusahaan tambang lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaat yang diperoleh masyarakat setempat. Dari hasil kajian tersebut

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


72

melahirkan sikap penolakan mahasiswa terhadap Izin pertambangan di daerah mereka. Sejatinya penolakan terhadap perusahaan tambang telah berlangsung sejak 2009, sejak PT Sumber Mineral Nusantara mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahun 2008 dengan kuasa pertambangan (KP) Nomor 621 Tahun 2008. Izin tersebut kemudian diperbaharui oleh Pemerintah Kabupaten Bima dengan diberikannya IUP bernomor 188/45/357/004/2010 pada 28 April 2010. Mahasiswa menyikapi SK Bupati No. 188/45/357/004/2010 tersebut dengan menggelar aksi di depan kantor camat Lambu pada tanggal 28 April 2010. Pada aksi ini hanya melibatkan massa kecil yang beranggotakan mahasiswa/mahasiswi Lambu yang kuliah di Kota Bima dan dipimpin oleh Ansari selaku Ketua Kerukunan

Mahasiswa

Lambu

Bima

(KMLB).

Aksi

ini

bermaksud

mempertanyakan proses masuknya perusahaan tambang serta meminta dukungan pemerintah kecamatan yang dipimpin oleh Bpk. Muhaimin, S.Sos selaku Camat Lambu untuk ikut serta menolak perusahaan tambang. Disisi lain, aksi ini membawa pesan penyadaran kepada masyarakat luas tentang bahaya dan dampak pertambangan sehingga masyarakat merasa tergugah untuk ikut serta dan ambil bagian dalam perjuangan menolak perusahaan pertambangan di daerah mereka. Sampai pada aksi kedua dan ketiga (terhitung mulai aksi tanggal 28 April 2010) belum banyak massa yang terhimpun atau dengan bahasa lain keterlibatan masyarakat pada saat itu belum terlalu besar dan belum terorganisir dengan baik. Misi penyadaran terus dilakukan, berbagai cara dan strategi pun dilakukan untuk mengirim pesan kepada masyarakat agar mau bersatu menentang kebijakan

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


73

pemerintah dan menolak perusahaan pertambangan. Seiring waktu sampailah pada sebuah cara yang mampu menggugah nurani dan kesadaran masyarakat yaitu dengan menyiarkan video tentang berbagai efek dan dampak negatif dari pertambangan melalui tv kabel langganan masyarakat. Cara ini ternyata sangat efektif karena masyarakat dapat menyaksikan secara langsung ekses negatif dari keberadaan perusahaan-perusahaan pertambangan. Pasca diputarkannya video yang berisikan tentang persoalan-persoalan pertambangan di Indonesia sontak memberi pengaruh besar terhadap peningkatan massa yang terlibat dan bergabung dalam sejumlah agenda perjuangan rakyat lambu baik dalam mimbar bebas, rapat-rapat umum yang membahas rencana strategis dan praksis gerakan. Pada awal munculnya reaksi penolakan masyarakat hanya berupa aksi protes yang berusaha mempertanyakan kebijakan pemerintah kemudian seiring waktu berkembang menjadi gerakan perlawanan, yang semakin hari semakin membesar, meluas dan melibatkan banyak orang terutama kecamatan lain yang masuk wilayah pertambangan, putra/putri mahasiswa Lambu maupun Bima secara umum di berbagai daerah perantauan. Protes itu sendiri menurut Lipsky, sebagaimana dikutip oleh Silaen, dapat dianggap sebagai aksi politik, yang ditandai dengan kegiatan yang bersifat tidak umum dan dilakukan oleh kelompok relatif lemah.21 Disamping sebagai aksi; protes juga dapat dilihat sebagai gerakan (movement), dalam arti yang terorganisir pada masyarakat yang menginginkan perubahan tatanan yang ada dengan tujuan 21

Silaen, Victor. 2006. Gerakan Sosial Baru : Perlawanan Komuitas Lokal pada Kasus Indorayon Toba Samosir. Yogyakarta. Ire Press. Hal. 236

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


74

penghancuran kepentingan kekuasaan demi hadirnya pola baru.22 Pendapat yang hampir sama dengan itu mengatakan, gerakan sosial politik seringkali diidentikkan dengan radikalisme yang bermakna sebagai gerakan sosial yang sedang berlaku dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang punya hak-hak istimewa dan berkuasa. Karena itu, salah satu aspek yang menarik dalam gerakan-gerakan sosial adalah dimensi politiknya, dimana pada dasarnya semua gerakan demikian merupakan ekspresi akan protes terhadap keadaan-keadaan sosial yang tidak adil atau berbagai kekacauan termasuk pemerasan dan penindasan oleh mereka yang menggunakan kekuasaan. Dengan demikian, gerakan perlawanan masyarakat lahir dari situasi dalam masyarakat karena adanya kekecewaan secara kolektif dari masyarakat terkait dengan ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat. Dengan kata lain, gerakan perlawanan lahir dari reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil dan merampas hak-hak rakyat. Disini terlihat tuntutan rakyat Lambu itu lahir karena melihat kebijakan yang ada tidak sesuai dengan harapan mereka ataupun bertentangan dengan kepentingan masyarakat Lambu secara umum.

22

TESIS

Ibid, hal. 237


MUHAMMAD ERWIN


75

Tabel 5.1 Rentetan Peristiwa Perlawanan Rakyat Lambu Tanggal

Peristiwa

Keterangan

28 April 2010

Melakukan aksi protes menentang kebijakan Bupati Bima Aksi Mahasiswa KMLB yang menerbitkan SK No 188/45/357/004/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan kepada PT SMN

Oktober 2010

Aksi warga

Terjadi bentrok berdarah yang menyebabkan jatuhnya 35 orang korban luka berat dan ringan dari pihak warga.

Desember Pertemuan dengan 2010 Camat Lambu

8 Januari 2011

• Warga meminta camat Lambu (Muhaimin, S.Sos) untuk menolak kehadiran PT Sumber Mineral Nusantara. • Camat berjanji akan menyampaikan aspirasi warga kepada Bupati Bima. Warga mempertanyakan janji Camat, warga yang menamai diri Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) kecewa karena camat tidak mau menemui mereka.

Demo Massa

Demo yang melibatkan 31 Januari massa sekitar 1500 2011 orang

• (FRAT) kembali mendatangi kantor camat dan meminta Camat Lambu untuk menandatangani surat pernyataan penolakan adanya penambangan emas yang telah dioperasikan oleh PT. SMN. • Setelah perdebatan alot perwakilan massa diterima oleh Camat, namun camat belum bisa menandatangani pernyataan penolakan tersebut karena harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati Bima.

Sekretaris Camat mengumumkan melalui 9 Februari pengeras suara Masjid Sekretaris Camat hampir di amuk massa 2011 Agung Lambu agar masyarakat tidak melakukan demo 10 Februari 2011

TESIS

Demo ke 3, 7000 orang dari 12 Desa

• Massa aksi melakukan long march dari lapangan Sura desa Rato yang jaraknya sekitar dua kilometer hingga sampai ke kantor camat Lambu. • Masa tetap meminta Camat menandatangani Surat Pernyataan Penolakan. • Pengamanan aksi unjuk rasa yang dikawal oleh 250


MUHAMMAD ERWIN


76

personil aparat Polres Kota Bima, 60 personil gabungan intel dan Bareskrim dan 60 personil Brimob Polda NTB, kembali memediasi perwakilan dari FRAT dengan pihak Camat. • Camat seakan mengulur-ulur waktu dan menjelaskan bahwa Bupati masih belum bisa ditemui. • Setelah itu aksi masa ricuh, M. Nasir (23) terkena peluru polisi (aksi tambah parah) ditambah ulah preman kecamatan yang membuat situasi memanas. • Massa memukul mundur aparat dan melampiaskan kekecewaan terhadap pemerintah dan aparat kepolisian serta preman peliharaan camat dengan merusak dan membakar Satu unit truck Pol PP Camat Lambu, satu unit mobil kijang patroli Pol PP Camat Lambu, satu unit mobil dinas Camat Lambu, satu unit mobil pemadam kebakaran Kota Bima, satu unit mobil avanza, satu unit rumah jabatan Camat Lambu, satu unit kantor Camat Lambu, delapan unit sepeda motor serta sepuluh unit komputer dan ruang aula camat lambu

Pemkab Bima melaporkan kerusakan Pasca dan anarkisme rakyat Kerusuhan Lambu ke Mapolres Kota Bima

Pemblokiran jalan 19 kebupaten penghubung Desember antara Kecamatan Sape, 2011 Lambu dan Parado Perwakilan warga 20 Lambu melakukan Desember pertemuan dengan 2011 Bupati Bima dan perwakilan kepolisian Ocupacy Port Sape 24 Desember

TESIS

• Bukannya membuka ruang diskusi, pemkab Bima membuat Laporan ke Mapolresta, dan meminta aparat menindak tegas oknum yang menjadi provokator (5 orang dijadikan tersangka). • Kecamatan Lambu pun terus mencekam, intimidasi serta swiping pun terus digelar, hampir diseluruh cabang jalan se-kecamatan Lambu dipenuhi oleh aparat bersenjata lengkap pada pekan pertama pasca pengrusakan Pendudukan atas simpang empat yang menghubungkan kecamatan Sape, Lambu, Parado dan jalur menuju Pelabuhan Sape merupakan pertimbangan rasional mengingat ketika harus aksi ke Bima membutuhkan biaya yang cukup besar. dalam perundingan tersebut warga tetap pada tuntutannya bahwa SK 188 harus dicabut. Mereka menolak daerah tempat tinggalnya dijadikan area pertambangan emas dan menuntut agar Adi Supriadi, salah satu aktivis dari kalangan warga yang ditahan polisi, untuk dibebaskan. Pemblokiran Pelabuhan Sape yang menghubungan Bima dengan Provinsi NTT oleh warga Lambu hingga dilakukan pembubaran paksa oleh aparat polisi yang menyebabkan


MUHAMMAD ERWIN


2011

77

dua orang korban jiwa.

Bupati tetap bersikukuh tidak akan mencabut SK 188/2010 dikarenakan tidak ada alasan yang mendasar untuk Desember Rapat konsultasi DPRD melakukan itu. Bupati berdalih, ada tiga hal yang bisa 2011 Bima mencabut SK itu, yakni jika perusahaan pemegang ijin tidak melaksanakan kwajibannya, terlibat masalah pidana dan dinyatakan pailit. Pembakaran Kantor 26 Januari Bupati Bima dengan 2012 20.000 massa

Puncak amarah warga pasca 5 hari sebelumnya Bupati bersedia menemui warga, namun hingga hari itu Bupati tak kunjung mau menemui warga

28 Januari Bupati cabut tetap IUP Pencabutan secara tetap IUP No 188/2010 melalui SK 2012 No 188/2010 188.45/64/004/2012 Data diolah dari hasil wawancara dari berbagai narasumber Protes dan penolakan dari masyarakat yang kemudian berkembang menjadi gerakan perlawanan, bisa dikatakan sebagai akibat dari tidak adanya kehendak politik (political will) yang kuat dari pihak pemerintah untuk mendengar dan membuka komunikasi politik dengan masyarakat yang merasa dirugikan oleh keberadaan PT Sumber Mineral Nusantara. Selain itu, pemberian izin operasi perusahaan tambang yang mencakup dengan lahan pertanian dan pemukiman warga merupakan bentuk arogansi penguasa kepala daerah dengan mengabaikan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, gerakan rakyat Lambu melawan pemerintah dan perusahaan

tambang

dilandasi

oleh

keinginan

dan

motivasi

untuk

mempertahankan kampung halaman, melindungi tanah kelahiran dari ancaman sabotase korporasi dan bahaya dampak negatif dari perusahaan pertambangan serta melindungi nilai-nilai tradisi masyarakat.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


78

5.3 Proses Pembentukan FRAT23 Ide pembentukan FRAT (Front Rakyat Anti Tambang) pertama kali muncul dari pemikiran mahasiswa/mahasiswi Lambu. Hal ini dilandasi oleh pemikiran agar massa semakin padat dan mudah dilakukan konsolidasi. Kemudian alasan lain adalah supaya gerakan ini betul-betul milik rakyat dan rakyat pun merasa ini merupakan agenda mereka. Ide pembentukan FRAT ini adalah muncul dari ide adik-adik mahasiswa sebenarnya yang lahir dari KMLB itu dengan alasan untuk menyolidkan rakyat, memang kita tidak memakai bendera apa-apa termasuk adik-adik kami mahasiswa hanya memakai bendera itu (baca: FRAT).24 Disamping itu, latar belakang organisasi mahasiswa yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor penunjang lahirnya FRAT. Karena dikalangan mahasiswa saja terdiri dari berbagai latar belakang bendera organisasi baik berlatarkan organisasi daerah (Orda) seperti Kesatuan Mahasiswa Lambu Bima (KMLB), Kesatuan Aksi Mahasiswa Lambu Mataram (KAMIL), maupun organisasi yang mengusung ideologi tertentu seperti Front Mahasiswa Nasional (FMN), Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), dan HMI MPO. Belum lagi organisasi-organisasi diluar organisasi kemahasiswaan yang ikut melakukan advokasi persoalan Lambu. Dengan demikian dirasa perlu untuk membentuk sebuah wadah perjuangan yang dapat mewakili tujuan perjuangan masyarakat Lambu dan menghilangkan identitas kelompok-kelompok sehingga tidak ada bendera lain selain bendera 23

FRAT merupakan oragnisasi yang dibentuk sebagai wadah perjuangan masyarakat Lambu dalam menolak kehadiran perusahaan pertambangan di tanah mereka. FRAT lahir dari keresahan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan pertambangan yang mengeksploitasi kekayaan alam mereka dan merampas tanah mereka. 24 Wawancara dengan Bpk. M. Syafrin selaku Kades Lanta sekaligus menjadi aktor dalam gerakan rakyat Lambu, pada tanggal 25 September 2013

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


79

FRAT (Front Rakyat Anti Tambang). Disisi lain masyarakat pada saat itu sudah membayangkan akan sebuah perjuangan besar sehingga perlu adanya sebuah identitas yang dapat menyatukan seluruh elemen masyarakat Lambu dan sekitranya (Sape, Wera, dan Langgudu). Sejak dibentuknya FRAT gerakan rakyat Lambu menjadi terorganisir, disamping dalam hal taktis di lapangan pada saat demonstrasi, juga tersruktur dengan baik, hal ini dibuktikan dengan terbentuknya koneksi/jejaring antar desa hingga ke tingkat-tingkat RT (rukun tetangga) dengan membentuk struktur di masing-masing desa dalam bentuk Koordinator Desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Mc Adam, dkk., struktur penggerak sebuah gerakan sosial adalah piranti, dimana orang-orang memobilisasi dan terlibat dalam tindakan kolektif tersebut. Dalam konteks gerakan perlawanan rakyat Lambu, FRAT mempunyai andil besar dalam memobilisasi masyarakat Lambu. FRAT mampu mengambil alih peran organisasi sosial kemasyarakatan yang telah ada seperti RT/RW, HKTI. 5.4 Penggalangan Dana Gerakan Peroses penggalangan dana untuk gerakan dilakukan dengan dua cara; yang pertama dengan melakukan aksi penggalangan dana di simpang empat yang menghubungkan antara Pelabuhan Sape, Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu, dan Kecamatan Parado. Cara kedua adalah dengan menggerakkan kordinatorkordinator masing-masing desa untuk menggalang bantuan berupa sumbangan ke seluruh masyarakat Desa kemudian di setorkan pada koordinator umum. Karena sumbangan sifatnya sukarela besaran dana yang disumbangkan pun tidak menentu mulai dari Rp. 1.000 sampai dengan Rp. 1.000.000, biasanya

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


80

penyumbang terbesar dengan angka Rp. 100.000 keatas datang dari kalangan pegawai negeri sipil, pengusaha lokal dan petani bawang yang merasa dirugikan oleh keberadaan perusahaan tambang. Dana yang terkumpul kemudian di setorkan pada pengurus inti atau Koordinator Umum, penyetoran dana hasil penggalangan dilakukan pada saat rapat koordinasi. Dana yang terkumpul digunakan untuk keperluan aksi, mengingat satu kali turun aksi ke kantor Bupati Bima menghabiskan biaya sekitar puluhan juta. Sebagiannya lagi digunakan untuk keperluan konsumsi rapat, dan agenda gerakan lainnya, seperti pembuatan pamflet, spanduk, dan lain-lain. 5.5 Aktor-Aktor Gerakan Rakyat Lambu Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama ini, baik di lapangan maupun dari data dokumentasi diperoleh bahwa aktor dalam gerakan rakyat Lambu berupa aktor-aktor berdiri secara individual tidak mewakili institusi ataupun organisasi. Meskipun awalnya digagas oleh organisasi mahasiswa yang berbasiskan kedaerahan bernama KMLB (Kerukunan Mahasiswa Lambu Bima), namun hanya berperan sebagai wadah untuk membangun opini dan sikap hingga menggagas aksi setelah itu para mahasiswa ini sepakat menggunakan aliansi rakyat (FRAT) sebagai alat perjuangan. Selanjutnya peran masing-masing aktor sebagai pemimpin gerakan rakyat sangat besar terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan bahaya pertambangan dan ketidak adilan yang dilakukan pemerintah – melakukan perlawanan secara bersama-sama untuk mengusir perusahaan pertambangan ditanah Lambu. Sementara kesulitan terbesar yang dirasa para aktor dalam

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


81

membangun gerakan adalah membingkai (framing) masalah sosial dan ketidak adilan menjadi spirit perjuangan rakyat. Dalam setiap gerakan sosial atau gerakan massa proses framing menjadi tahapan penting yang berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah gerakan proses ini seringkali disebut dengan ― kerangka berpihak. Berikut akan diuraikan tentang posisi dan peran masing-masing aktor dalam gerakan perlawanan rakyat Lambu. 1. Bapak Hasanudin Seorang Preman Bermental Panglima Perang Sepintas tidak ada yang istimewa dari sejarah hidup dan latar belakang bapak berumur 46 tahun ini. Bapak Hasanudian adalah mantan preman yang masa mudanya dipenuhi dengan catatan kriminal, kerjaannya keluar masuk penjara dengan berbagai masalah dan kasus. Namun pada gerakan rakyat lambu beliau hadir sebagai sosok pembeda yang mampu menggerakkan dan mengkoordinir masyarakat, menjadi inspirasi dan mampu membakar semangat rakyat Lambu untuk terus berjuang melawan korporasi bersama pemerintah. Kepemimpinannya mampu mengubah wajah gerakan yang semula sebatas gerakan protes menjadi gerakan perlawanan yang tidak gentar meskipun berhadapan dengan barikade polisi dan brimob. Dibawah kepemimpinannya masyarakat Lambu seolah mendapat suntikan keberanian untuk terus melawan meskipun harus berhadapan dengan tindakan reprsif dari aparat kepolisian. Berkat keberanian dan kemampuannya tersebut oleh warga ia dipanggil dengan sebutan Jenderal Hasan. 2. Ansari Mahasiswa Penggagas Gerakan Rakyat Lambu

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


82

Ansari saat itu merupakan salah satu mahasiswa perguruan tinggi di salah satu kampus swasta di kota Bima. Ia adalah aktifis sekaligus ketua KMLB (Kerukunan Mahasiswa Lambu Bima) periode 2010-2011. Sejak masuknya perusahaan pertambangan ditanah Lambu diresponnya dengan mengkoordinir seluruh anggota/putra-putri Lambu untuk melakukan kajian secara intens terkait dengan masuknya perusahaan tambang ditanah Lambu. Dari hasil kajian dan analisa yang dilakukan secara rutin bersama temanteman dan seluruh kader KMLB di Bima lalu sampailah pada kesimpulan bahwa masalah tersebut perlu disikapi secara serius. Ia pun bertekad membawa masalah tersebut ke jalan, dengan bermodalkan kesamaan pandangan ia lalu menggerakkan seluruh mahasiswa/i yang merupakan kader KMLB untuk turun kejalan guna mempertanyakan kebijakan pemerintah tentang pemberian izin pertambangan di tanah mereka. 3. Adi Supriadin Pejuang Rakyat Yang Dikriminalkan Adi Supriadin merupakan Ketua KMLB setelah periode kepemimpinan Ansari yaitu periode 2011-2012. Ia salah satu aktifis KMLB yang paling getol menentang keberadaan perusahaan pertambangan di tanah Lambu. Diawal-awal aksi penolakan perusahaan tambang ditanah ia bergantian dengan ansari memimpin aksi mahasiswa dan masyarakat Lambu. Semangatnya tersebut akhirnya membawa pada awal dari sejumlah peristiwa besar dalam polemik ditanah Lambu yaitu kisruh di Kantor Camat Lambu yang berakhir pada pembakaran Kantor Camat Lambu. Tidak hanya itu beberapa aksi sebelumnya pun ia selalu berada pada barisan paling depan untuk

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


83

memimpin massa sehingga aparat pada saat itu menempatkannya sebagai provokator massa atau dalam bahasa Gramsci merupakan ― aktor intelektual‖ dalam kasus pembakaran Kantor Camat Lambu. Ia pun kemudian menyusul kelima warga Lambu lainnya yang terlebih dahuulu ditangkap. Ia dan kelima warga lain kemudian di jatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan. 4. Syafrin Sosok Yang Tak Kenal Lelah Membangkitkan Kembali Semangat Perjuangan Rakyat. Pasca pembakaran kantor Camat Lambu situasi di Kecamatan Lambu berubah mencekam, seluruh wilayah kecamatan Lambu dikuasai oleh aparat Kepolisian yang terus melakukan patroli menyisir seluruh wilayah kecamatan mencari para aktor yang terlibat dalam proses pembakaran Kantor Camat. Hal ini menyebabkan seluruh aktifitas gerakan menjadi mati selain itu, sejumlah tokoh memilih untuk sementara hijrah ke daerah lain. Dari situasi yang demikian membangkitkan inisiatif Bapak Syafrin untuk kemudian mengambil alih peran yang ditinggalkan oleh teman-temannya dan kembali mengidupkan gerakan rakyat Lambu. Ia memulai dengan menghubungi beberapa teman-temannya yang masih bersemangat untuk turun aksi meskipun beberapa kali mereka melakukan long march hanya diikuti sekitar 5 – 10 orang tidak menyurutkan semangatnya. Aksi long march terus dilakukan tidak peduli berapa orang yang ikut terlibat tetapi hal ini harus dilakukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan

masyarakat bahwa gerakan ini belum usai,

perjuangan belum berakhir.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


84

BAB VI KEKERASAN: ANTARA ALAT PERJUANGAN DAN NALURI KOLEKTIF Pertambangan kerap menjadi sumber konflik antara masyarakat di satu sisi, antar masyarakat dengan perusahaan bersama pemerintah di sisi lainnya. Menyikapi permasalahan yang kedua seringkali pendekatan represif selalu dipilih pemerintah untuk menyikapi dinamika yang terjadi pada masyarakat sekitar pertambangan. Penggunaan aparat keamanan dinilai menjadi solusi pamungkas bagi pemerintah untuk menyelesaikan gejolak di akar rumput. Model penyelesaian masalah seperti ini kerapkali menyisakan masalah didepan, tidak jarang aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat yang awalnya sekedar aksi protes dan mempertanyakan sebuah kebijakan tiba-tiba berubah menjadi bentrokan berdarah dikarenakan provokasi aparat keamanan. Reaksi pemerintah yang mengedepankan pendekatan kekerasan dari pada pendekatan persuasif tidak jarang dibalas oleh masyarakat dengan kekerasan pula sebagai upaya perlawanan. Hal ini yang terjadi pada masyarakat Lambu ketika melakukan aksi protes guna menolak kehadiran perusahaan tambang ditanah leluhur mereka. Keberhasilan masyarakat lambu dalam mengusir perusahaan pertambangan ditanah mereka tidak terlepas dari aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh massa ketika berunjuk rasa, terlebih lagi berbagai peristiwaperistiwa kekerasan yang terjadi berhasil di rekam media baik lokal maupun nasional.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


85

Berbagai peristiwa kekerasan massa dalam gerakan perlawanan rakyat lambu terhadap perusahaan tambang dan pemerintah antara lain adalah, pembakaran Kantor Camat, pendudukan Pelabuhan Sape yang melumpuhkan jalur transportasi Bima-Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diikuti dengan pembakaran kantor instansi pemerintahan di kecamatan Lambu antara lain Kantor KUA Kecamatan Lambu, Kantor Polisi Sektor Lambu, Kantor UPT Dinas Pertanian, Kantor UPT Dinas Kehutanan, dan 4 (empat) kantor Kepala Desa yaitu desa Lanta, desa Sumi, desa Soro, dan desa Melayu, dan yang terakhir adalah Kantor Bupati Bima yang merupakan pusat aktifitas pemerintahan Kabupaten Bima. Selanjutnya uraian berikut akan membahas secara terperinci tentang sejumlah kekerasan massa dalam perjuangan masyarakat dalam rangka memprotes dan melawan perusahaan pertambangan bersama pemerintah. 1. Pembakaran Kantor Camat Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Februari 2011, pada saat itu warga melakukan long march dari lapangan Sura desa Rato yang jaraknya sekitar dua kilometer hingga sampai ke kantor camat Lambu. Setiba di sana, warga menyampaikan tuntutan supaya Bupati Bima mencabut IUP PT Sumber Mineral Nusantara sebagai perusahaan yang diberi kuasa pertambangan ditanah mereka. Aksi ini bukan yang pertama kali dilakukan masyarakat lambu tapi yang kesekian kali namun pada aksi demostrasi ini tergolong aksi dengan massa paling besar diantara aksi-aksi sebelumnya. Hal ini dipicu oleh kemarahan masyarakat terhadap sekretaris Camat yang menghimbau kepada seluruh masyarakat Lambu

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


86

untuk tidak lagi melakukan aksi demonstrasi lewat pengeras suara Masjid Agung Lambu sehari sebelumnya. Namun setibanya di Kantor Camat Lambu yang saat itu dijabat oleh Muhaimin, S.Sos, enggan untuk menyampaikan aspirasi warga dan dinilai sengaja mengulur-ulur waktu. Masyarakat yang merasa gerah setelah sekian kali melakukan demonstrasi namun tidak membuahkan hasil apa-apa, dan seketika itu aksi yang semula berjalan damai dan tertib berubah menjadi ricuh. Seketika itu pula disikapi oleh polisi dengan tembakan menggunakan gas air mata, peluru karet bahkan diduga ada juga yang menggunakan peluru tajam. Mendapatkan salah seorang rekan mereka yang bernama M. Nasir yang terkena tembakan semakin membakar semangat massa untuk terus melawan. Massa yang sudah tidak terkendali kemudian membakar kantor Camat Lambu. Dilain sisi, fakta yang mencengangkan dari kerusuhan ini selain menghadapkan masyarakat dengan aparat kepolisian secara head to head, negara juga menggunakan instrumen lain seperti mengorganisir para preman untuk dibenturkan dengan masyarakat. Sehingga kerusuhan yang terjadi membentuk pola segi tiga yaitu antara masyarakat melawan aparat kepolisian dan para preman yang di organisir oleh pemerintah kecamatan. Tindakan pemerintah kecamatan yang mengorganisasikan para preman merupakan tindakan yang sengaja memprovokasi keadaan sehingga menyulut emosi masyarakat pada saat itu, atau dalam istilah Carter memunculkan pembangkangan sipil. Akibat peristiwa pembakaran Kantor Camat tersebut, lima orang warga ditangkap antara lain; Abidin, M.

TESIS

Nur, Tasrif, Mashulin, dan Faisal Jadil,


MUHAMMAD ERWIN


87

kemudian dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara. Kemudian disusul dengan empat nama lain yang dituding sebagai profokator (aktor intelektual); Mulyadin, Musaidin, Adi Supriadin, dan Ansari. Keempat orang ini dinilai sebagai tokoh sentral yang seringkali memimpin aksi rakyat Lambu, dalam kaca mata polisi mereka melakukan provokasi massa untuk melakukan pembakaran kantor camat. Pasca pembakaran kantor Camat Lambu situasi di Kecamatan Lambu berubah mencekam, masyarakat dilanda perasaan ketakutan. Pasca kejadian seluruh wilayah kecamatan Lambu dikuasai oleh aparat Kepolisian, mereka terus melakukan patroli menyisir seluruh wilayah kecamatan Lambu dan disertai dengan tindakan intimidasi terhadap masyarakat Lambu. Tidak sedikit dari masyarakat yang memilih bersembunyi di gunung dan di ladang-ladang dan ada pula memilih untuk sementara pindah ke Dompu dan Sumbawa karena khawatir di tangkap tiba-tiba oleh pihak kepolisian, sementara yang tetap tinggal memilih untuk diam dan tidak beraktifitas diluar rumah. Pasca pembakaran Kantor Camat, seluruh masyarakat Lambu ketakutan, seluruh wilayah ini dikuasai oleh aparat, tapi bagi kita pada saat itu tidak ada rasa takut, kita menghindar selama 1 minggu. Kita menghindar bukan bermaksud tidak bertanggung jawab atas perbuatan kita, tetapi kita menunggu situasi aman dan kondusif untuk melanjutkan perjuangan.25 Masyarakat merasa takut karena aparat menghadapi aksi-aksi mereka secara represif. Namun bagi tokoh-tokoh FRAT sementara mengungsi ke daerah lain dalam bahasa mereka ― menghindar‖, menghindar bagi mereka merupakan pilihan bijak guna menunggu situasi kembali kondusif sehingga dapat kembali mengorganisir perjuangan rakyat. Ditengah penghindaran sementara Mulyadin 25

Wawancara dengan Bpk. Syafrin (Kades Lanta yang juga salah satu dari tokoh penggerak rakyat Lambu) pada tanggal 24 September 2013

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


88

selaku sekretaris FRAT menghubungi adik-adik mahasiswa Lambu di Makasar untuk pulang dan mengorganisasikan kembali masyarakat Lambu karena mereka tidak memungkinkan untuk mengambil peran tersebut karena statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) polisi.

Gambar 6.1 Kantor Camat Lambu setelah dibakar massa Perlawanan rakyat lambu bukanlah aksi individual melainkan aksi kelompok yang terorganisir sehingga meskipun beberapa aktornya ditangkapi dan dipenjara, ada pula sebagian yang melarikan diri untuk sementara karena masuk daftar buruan polisi, masih ada aktor-aktor lain siap untuk mengambil alih perjuangan. Hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya Adi Supriadi sebagai aktor

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


89

penggerak awal dari masyarakat Lambu namun tidak mematikan gerakan perlawanan rakyat Lambu. Mengacu pada pendapatnya Erick Hoffer, sebuah Gerakan massa dicirikan oleh: terbangkitnya kerelaan para anggota untuk berkorban sampai mati; kecenderungan untuk beraksi secara kompak; dimilikinya fanatisme, antusiasme, harapan berapi-api, kebencian, intoleransi, kepercayaan buta dan kesetiaan tunggal. Masyarakat dan para tokoh gerakan rakyat Lambu menyadari bahwa aksi-aksi semacam ini beresiko besar, karena berpotensi merugikan diri sendiri. Namun, bagi mereka itu merupakan konsekuensi logis yang siap mereka hadapi di balik perjuangan ini. Bahkan para pemuda/mahasiswa yang menjadi aktor penggerak masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap korporasi ini rela mengorbankan hidup dan masa depannya untuk masyarakat Lambu, bayangkan aksi demonstrasi yang hanya beralatkan kayu dan spanduk menghadapi aparat yang kepolisian yang bersenjatakan lengkap. 2. Kisah Pilu di Pelabuhan Sape Sejalan dengan waktu radikalisme masyarakat Lambu dalam menentang kehadiran PT Sumber Mineral Nusantara berada pada titik puncak. Masyarakat mulai menggunakan cara-cara yang radikal dengan tujuan agar persoalan Lambu mendapat perhatian pemerintah pusat dan menjadi permasalahan nasional. Salah satu dari sekian aksi radikal masyarakat lambu adalah dengan menduduki Pelabuhan Sape yang merupakan jalur penghubung antar Bima dengan Nusa Tenggara Timur. Puncak dari aksi ini terjadi bentrokan antar masyarakat dengan aparat kepolisian yang dalam usahanya membubarkan massa secara paksa.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


90

Peristiwa berdarah yang menyita perhatian nasional tersebut berawal dari aksi long march yang digelar oleh masyarakat pada tanggal 19 Desember 2011 dengan berjalan kaki dari lapangan Sura Rato menuju perempatan yang menghubungkan antara pelabuhan, kecamatan Sape, kecamatan Lambu, dan Kecamatan Langgudu. Tujuan dari aksi ini adalah melumpuhkan jalur transportasi yang menuju pelabuhan Sape, Kecamatan Sape, Lambu, dan Langgudu. Menurut Bpk. Hasanudin (Hasan) selaku Koordinator Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) sejak awal pendudukan dilapangan mengarahkan untuk melakukan pendudukan terhadap pelabuhan Sape. Ketika massa bergegas menuju pelabuhan Sape, aparat kepolisian berusaha menghadang namun gagal dilakukan disebabkan jumlah massa saat itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah aparat kepolisian. Mulai hari itu juga massa berhasil memblokir/menduduki pelabuhan Sape. Sehari setelahnya pada tanggal 20 Desember 2011 dilakukan pertemuan dan dialog di ruangan Camat Sape antara 8 (delapan) orang perwakilan masyarakat Lambu dengan Bupati Bima dan difasilitasi Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) NTB dan rombongan, Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi NTB, Kapolresta Bima, Dandim 1608 Bima, Camat Sape, Camat Lambu dan Kapolsek Sape. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengarkan apa saja yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat Lambu. Adapun yang menjadi tuntutan massa pendemo pada saat itu : Pertama, menuntut Bupati Bima melakukan pencabutan SK 188.45/357/004/2010 tentang penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


91

eksplorasi kepada PT Sumber Mineral Nusantara. Kedua, pembebasan salah satu anggota mereka yang bernama Adi Supriadi yang ditahan pasca insiden pembakaran Kantor Camat Lambu. Sebagai jawaban atas tututan/permintaan rakyat lambu tersebut, Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain, ST menyikapinya dengan membuat pernyataan tertulis dan ditandatangani, yang isinya: Pertama, Bupati Bima akan melakukan penghentian sementara atas ijin eksplorasi PT. Sumber Mineral Nusantara, karena tuntutan pencabutan sebagaimana dikehendaki pihak pendemo tidak bisa dipenuhi. Kedua, terkait dengan tuntutan pembebasan saudara Adi Supriadi tidak dapat dipenuhi karena hal tersebut telah masuk ke ranah penegakkan hukum dalam hal ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Raba Bima (P 21). Menanggapi pernyataan tertulis dari bapak Bupati Bima tersebut, pihak massa yang diwakili 8 orang yang dipimpin oleh bapak Hasanudin (Jenderal Hasan) menolak tawaran bupati Bima yang menghendaki adanya penghentian sementara dan tetap kukuh pada tuntutan awal yaitu pencabutan SK 188.45/357/004/2010 serta pembebasan saudara Adi Supriadi yang menjadi tersangka dalam aksi pembakaran Kantor Camat Lambu pada tanggal 10 Februari 2011. Pasca itu, upaya negosiasi dan komunikasi terus dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda. Namun tidak membuahkan hasil. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2011 dilakukan dialog antara tokoh masyarakat Lambu, Sape, Muspika bersama Kapolresta Bima namun lagi-lagi tidak membuahkan hasil.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


92

Pada tanggal 23 Desember 2011, sebagaimana yang dijanjikan Bupati Bima mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/743/004/2011 yang berisi tentang penghentian sementara Izin Eksplorasi Emas Oleh PT Sumber Mineral Nusantara di Kecamatan Lambu, Kecamatan Sape, dan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Penghentian sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 24 Desember 2011 pukul 06.00 Wita sampai dengan 08.00 Wita, pasukan Brimob dan Dalmas melakukan pembubaran paksa terhadap 150 orang massa yang bertahan di Dermaga penyeberangan Sape sehingga mengakibatkan 54 orang pendemo ditahan antara lain ; 23 orang luka-luka, 31 orang ditahan dan 2 orang meninggal dunia yaitu Arif Rahman (19 Tahun) alamat RT. 04 RW 10, Desa Sumi Kecamatan Lambu dan saudara Saiful (17 tahun) alamat RT 10 RW 06 Desa Soro Kecamatan Lambu.

Tabel 6.1 Kronologis Kejadian No

TESIS

Tanggal

Peristiwa

1.

19/12/2011

Aksi Long March

2.

20/12/2011

Pertemuan dengan Bupati Bima yg difasilitasi Wakapolda, dishubkominfo prov. NTB, Kapolresta Bima,

Keterangan Massa melakukan aksi jalan kaki dari lapangan Sura Rato menuju perempatan yang menghubungkan antara pelabuhan, kecamatan Sape, kecamatan Lambu, dan Kecamatan Langgudu Massa menyampaikan tuntutannya yaitu pencabutan SK 188.45/357/004/2010, dan meminta pembebasan untuk rekan mereka Adi Supriadi. Di respon oleh bupati Bima dengan menawarkan SK Penghentian


MUHAMMAD ERWIN


3.

21/12/2011

4.

22/12/2011

5.

23/12/2011

6.

24/12/2011

93

Dandim 1608 Bima, Camat Lambu, Camat Sape, dan Kapolsek Sape

Sementara atas Ijin Eksplorasi PT Sumber Mineral Nusantara, dan ditolak mentah-mentah oleh Bpk. Hasan selaku perwakilan dari massa aksi.

Dilakuakan dialog antara tokoh masyarakat Lambu, Sape dgn Muspika bersama kapolresta Bima Pukul 12.30 pertemuan Kapolda NTB dgn sejumlah tokoh masyarakat Pukul 14.30, dilakukan rapat antara Kapolda NTB, Bupati dan Wakil Bupati Bima, Dandim 1068 Bima, Kejaksaan Negeri Bima, Badan Lingkungan Hidup, Sekda Bima, Asisten I, dan Distamben Kab. Bima. Bupati Bima mengeluarkan SK penghentian Sementara Izin Eksplorasi PT SMN Terjadi bentrokan berdarah di pelabuhan Sape yang melibatkan aparat kepolisian dengan massa aksi.

Lagi-lagi tidak membuahkan hasil apapun

Rapat ini membahas tentang langkah bupati Bima untuk mengeluarkan SK penghentian sementara Izin eksplorasi PT SMN tersebut perlu diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. Selanjutnya membahas tentang langkah-langkah yang akan diambil oleh aparat keamanan untuk membubarkan massa aksi.

Pada pukul 23.30 Kapolda melakukan pertemuan dengan dengan Koordintor Aksi namun belum ada kesepakatan di capai.

Pada pukul 06.00 pasukan Brimob dan Dalmas melakukan pembubaran paksa terhadap massa aksi yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 23 orang luka-luka akibat terkena peluru tajam aparat. Data diolah dari hasil wawancara dengan masyarakat dan berita acara penanganan kasus Lambu (dokumen Distamben Kabupaten Bima).

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


94

Keputusan Bupati Bima yang memilih mengeluarkan SK penghentian sementara Izin Eksplorasi PT Sumber Mineral Nusantara merupakan bentuk pengabaian atas aspirasi masyarakat dan lebih berpihak kepada pihak korporasi. Ini menandakan bagaimana negara berada dalam cengkeraman hegemoni korporasi, negara/pemerintah tidak mampu berbuat banyak ketika berhadapan dengan pihak korporasi dan ketika dihadapkan pada persoalan seperti ini rakyatlah yang menjadi korban. 3. Runtuhnya Arogansi Sang Kepala Daerah Sampai pada terjadinya tragedi kemanusiaan di Pelabuhan Sape Bupati Bima masih kukuh dengan sikap dan pendiriannya. Sikap arogansi bupati ini membuat masyarakat geram sehingga semakin memicu reaksi perlawanan yang lebih besar dari masyarakat. Kali ini masyarakat mengarahkan targetnya kepada simbol pemerintah (Kantor Pemerintah Kabupaten Bima). Sekitar 1 minggu kemudian masyarakat kembali melakukan konsolidasi, masyarakat yang belum bisa menerima kematian dua orang warganya melampiaskan amarahnya dengan membakar instansi pemeritahan yang ada di kecamatan Lambu serta empat (4) kantor Desa yang kepala desanya dinilai ikut mendukung berdirinya perusahaan tambang adapun rinciannya adalah Kantor UPT Kehutanan Lambu, Kantor UPT Pertanian Lambu, Kantor KAU Kecamatan Lambu, Kantor Polsek Lambu, dan empat kator desa antara lain; kantor Desa Lanta, kantor Desa Sumi, kantor Desa Soro, kantor Desa Melayu. Pada tanggal 26 Januari 2012 terjadi aksi besar-besaran yang mengerahkan massa lebih dari 5000 yang merupakan gabungan dari masyarakat Kecamatan

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


95

Lambu, Sape, Wera, Wawo, Parado dan Kecamatan Langgudu. Jika saja pemerintah peka dengan perkembangan dinamika diakar rumput, aksi ini sebenarnya sudah dapat diprediksi sejak lima hari sebelumnya. Pada hari Jum’at (20/1) 2012 masyarakat menggelar rapat akbar yang diikuti oleh masyarakat kecamatan Sape, Wera, Lambu, Wawo, Langgudu, Ambalawi dan Parado menyikapi pernyataan Bupati Bima yang bersikukuh untuk tidak mencabut izin tambang yang telah diberikannya kepada PT. Sumber Mineral Nusantara. Hasil dari Rapat akbar ini dikeluarkanya ultimatum yag ditujukan kepada bapak Bupati Bima yang juga diblow up oleh berbagai media. Masyarakat memberikan waktu selama 5 x 24 jam kepada Bupati Bima untuk mencabut SK 188.45/357/004/2010, jika tidak masyarakat akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Selama tenggat waktu 5 x 24 jam tersebut masyarakat terus menjalankan aksi demonstrasi di simpang empat yang yang menghubungkan kecamatan Sape, Lambu, dan Langgudu dengan memblokir jalan utama menuju pelabuhan Sape sekitar 3 kali, sehingga pelabuhan Fery di sape kembali lumpuh dan tidak bisa melayani penumpang. Selasa ( 24/1)2012: Bupati melakukan konsultasi dengan DPRD di ruang rapat utama. Dalam rapat tersebut Dewan meminta Bupati untuk mencabut SK terkait

ijin eksplorasi

188, namun bupati tetap bersikukuh tidak akan

mencabutnya SK tersebut. Padahal sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bima mengingatkan ekses negatif dari keputusanya tersebut. Demikian juga tokoh masyarakat dan tokoh agama telah berulangkali mengingatkan Bupati akan terjadi kemarahan warga dengan tidak dicabutnya SK tersebut. Apalagi karakter

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


96

masyarakat sape dan Lambu yang dikenal berkarakter keras dan temperamental. Ditambah telah jatuhnya korban jiwa dalam keluarga mereka. Rabu 25 Januari 2012: DPRD Kabupaten Bima mengeluarkan rekomendasi supaya: 1. Mencabut SK ijin Tambang PT. SMN 2. Melakukan

evaluasi

menyeluruh

terhadap

izin

PT.

SMN

agar

terjustifikasikasi sesuai undang-undang yang berlaku. Pada waktu yang bersamaan massa di kecamatan sape dan Kecamatan Lambu mendesak camat Lambu untuk menandatangani persetujuan keputusan bersama untuk mendesak Bupati Bima supaya mencabut SK Izin Eksplorasi PT Sumber Mineral Nusantara. Berada dibawah tekanan massa, camat akhirnya bersedia menandatangani persetujuan bersama tersebut. Kamis 26 januari 2012: konsentrasi massa dari Sape menuju Kota Bima dengan konfoi kendaraan berbagai jenis diikuti lebih dari 5000 massa bergerak menuju pusat pemerintahan kabupaten Bima (kantor bupati bima) yang berjarak lebih dari 40 km itu sejak pagi jam 11.00 jam sepuluh mereka sudah berkumpul dan mengelilingi kantor bupati Bima. Pagar kawat berduri sudah dipasang sekeliling kantor bupati. Pengamanan diprediksi sekitar 300 personil polisi dan 200 personil Pol PP. Beberapa kali terdengar tembakan peringatan sampai akhirnya pembakaran itu terjadi dan menghanguskan seluruh bagian dari kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bima. Setelah insiden pembakaran Kantor Pekmkab Bima barulah Bupati mencabut izin operasi PT Sumber Mineral Nusantara dengan mengeluarkan SK. Nomor 188.45/64/004/2012 tentang

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


97

penghentian secara tetap kegiatan usaha pertambangan eksplorasi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Kecamatan Lambu, Kecamatan Sape, dan Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.

Gambar 6.2 Kantor Bupati Bima setelah dibakar massa Kasus Lambu menunjukan sikap arogansi pemimpin daerah dalam hal ini Bupati, yang dengan sengaja melakukan pengabaian terhadap aspirasi dan tuntutan rakyat (public grievances). Pengabaian tersebut dibuktikan dengan sikap Bupati yang bersikukuh tetap mempertahankan kebijakan izin pertambangan yang diberikan kepada PT Sumber Mineral Nusantara, meskipun pemerintah telah menghadapi gelombang perlawanan dari masyarakat seperti aksi masyarakat pada

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


98

tanggal 10 Februari 2011 yang berakhir dengan pembakaran kantor Camat Lambu, Kerusuhan di Pelabuhan Sape yang melibatkan masyarakat dengan aparat kepolisian, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta pembakaran seluruh instansi pemerintahan yang ada di kecamatan Lambu. Sikap politik yang demikian, dalam literatur studi konflik disebut politik keras kepala (contentious politics), hal ini menyebabkan kondisi terdeprivasi secara kolektif di kalangan masyarakat. Yakni, situasi mengecewakan yang makin dalam dan mengakar dalam hati masyarakat akibat ekspektasi akan adanya perubahan sikap dan kebijakan satu pemerintah menemui kenyataan terbalik secara ekstrem. Disisi lain, sikap politik yang demikian tanpa disadari membangkitkan emosi masyarakat secara massal. Tidak dipungkiri dalam setiap tindakan agresi tidak satupun kejadian baik yang bersifat personal maupun yang melibatkan massa terjadi jika tidak dibangkitkan emosinya terlebih dahulu. Terbangkitnya kemarahan masyarakat Lambu dikarenakan perasaan kecewa, frustrasi, merasa semua upaya damai yang dilakukan sia-sia.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


99

BAB VII PENUTUP

1.

Kesimpulan Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab

terdahulu, maka peneliti memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, perlawanan masyarakat Lambu didasari oleh tidak adanya inisiatif politik dari pemerintah dan korporasi untuk membangun komunikasi dengan masyarakat setempat, baik dalam proses awal terbitnya SK tentang izin usaha pertambangan yang diberikan kepada PT Sumber Mineral Nusantara sampai terjadinya reaksi protes masyarakat. Hal lain yang menjadi faktor perlawanan rakyat Lambu adalah kondisi deprivasi relatif yang dialami rakyat yang disebabkan oleh sikap arogansi kepala daerah yang kemudian berubah menjadi deprivasi kolektif hal ini menjadi kimia sosial sehingga mereduksi tindakan masyarakat Lambu untuk memobilisasi tuntutan melalui ekspresi kekerasan. Sedangkan, peristiwa kekerasan yang terjadi merupakan naluri kolektif yang muncul ketika perjuangan rakyat mengalami kebuntuan. Selain itu, ada pula tindakan kekerasan yang lahir dari pilihan strategis yang diambil secara sadar dalam usaha mereka memperjuangkan hak-haknya dan mempublis perjuangannya sehingga mendapat perhatian khalayak luas. Kedua, aksi perlawanan masyarakat lambu memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kehidupan sosial - politik di Kabupaten Bima. Secara politik perlawanan rakyat lambu menyisakan trauma yang luar biasa dikalangan pemerintah Kabupaten Bima, menyisakan perasaan sakit hati diantara kedua belah

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


100

pihak yang berkonflik (Pemerintah Kabupaten Bima dan Masyarakat). Meskipun perlawanan tersebut mampu menuai hasil yang ditargetkan sebagian besar rakyat Lambu yaitu perubahan kebijakan pemerintah (pencabutan SK 188 tentang izin pertambangan) di tanah Lambu namun tetap saja menyisakan perasaan luka yang mendalam di hati masyarakat sebaliknya pemerintah pun demikian, konflik ini membawa kerugian besar terhadap pemerintah Kabupaten Bima terlebih peristiwa pembakaran Kantor Bupati Bima. Selanjutnya, dari sisi sosial masyarakat perlawanan rakyat lambu memberi dampak terhadap lahirnya gerakan-gerakan lain ditanah Bima terutama kecamatan-kecamatan berada disekitar kecamatan Lambu yang memiliki potensi sumber daya alam antara lain Kecamatan Wera, Langgudu, Wawo dan Parado. Khusus di kecamatan Parado, peristiwa Lambu membawa efek terhadap hidup kembalinya gerakan penolakan rakyat parado terhadap pertambangan yang sejak lama mati. Ketiga, gerakan perlawanan rakyat Lambu dimotori oleh aktifis mahasiswa yang berbasiskan kedaerahan yaitu Kerukunan Mahasiswa Lambu Bima (KMLB). Ketika gelombang gerakan ini mulai besar dibentuklah FRAT (Front Rakyat Anti Tambang) front ini dibentuk dengan tujuan untuk menyatukan semua elemen yang terlibat dalam gerakan, mempermudah konsolidasi massa serta meniadakan simbol lain diluar simbol besar ― rakyat anti tambang‖. Temuan lain adalah masing-mang aktor pemimpin gerakan memberi pengaruh terhadap corak dan wajah gerakan. Pada kasus Lambu menunjukan bagaimana pemimpin gerakan memiliki pengaruh besar terhadap wajah gerakan, masuknya Hasanudin

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


101

dan mengambil alih kepemimpinan gerakan yang sebelumnya diperankan oleh Ansari dan Adi Supriadi yang merupakan aktifis mahasiswa membawa perubahan terhadap wajah gerakan yang sebelumnya hanya sebatas gerakan protes menjadi gerakan perlawanan.

2.

Saran Oleh karena persoalan gerakan perlawanan rakyat Lambu begitu kompleks

dan luas, penelitian ini belum mampu mengakomodir berbagai substansi persoalan yang lain. Oleh sebab itu, kiranya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang : a. Proses pembentukan jaringan gerakan ke kecamatan-kecamatan lain sehingga terkonsolidasi tujuh kecamatan. b. Proses rekonsiliasi yang dilakukan pemerintah daerah pasca konflik. c. Tujuan dan motivasi para aktor gerakan tampil dalam dunia politik seperti menjadi kepala desa dan menjadi calon anggota legislatif pada Pileg 2014.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


102

DAFTAR PUSTAKA Aberle, David F. 1966. A Classification Of Sosial Movement. Chicago: Aldine Publishing Aberle Co. Baldbridge, J. Victory. 1998. Sociology: A Critical Approach to Power, Conflict, and Change. New York, London, Sydney, Toronto: John Wiley and Son, Inc. Budianto, Akmal. 2010.Pemimpin Politik Dan Kualitas Demokrasi. Surabaya: Putra Media Nusantara. Bottomore, Tom. 1983. Sosiologi Poltik, terj. Sahat Simmora. Jakarta: Bina Aksara. Diah Pitaloka, Rieke. 2010. Banalitas Kekerasan. Depok: Koekoesan. Dryzek, John S. dkk. 2003. Green State and Social Movements. Environmentalisme in the United States, United Kingdom, German, and Norway. Oxford University Press. Galtung, Johan. 2003. Studi Perdamaian: Perdamaian Dan Pembangunan Dan Peradaban. Surabaya: Pustaka Eureka.

Konflik,

Genevie, Louise E. 1978. Colective Behavior and Social Movement. New York: F.E. Pecock Publisher, Inc. Haberle, Rudolf. 1951. Sosial Movement. Appleton-Century Croft. New York. Hardiman, Budi. 2011. Massa Teror dan Trauma. Yogyakarta: Lamalera. Harper, Charles.1986. Exploring Social Change. New Jersey: Prentice Haryanto, Analisis Tahap-Tahap Gerakan Mahasiswa Indonesia 1974 dan 1978, (Laporan Penelitian Fisipol UGM Yogyakarta, 1989). Hoffer, Eric. 1993. Gerakan Massa, terj. Masrfi Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Kurniawan, Hamzah. 2013. Persistensi dan Resistensi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pertambangan Emas di Desa Bonto Katute Kabupaten Sinjai. Skripsi. Unhas Landsberger, Henry A. dan YU. G Alexandrov. 1984. Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial, terj. Aswab Mahasin. Jakarta: Rajawali. Lipschutz, Ronie D. 2006. Civil Societies And Social Movements. Clivornia: Ashgate Publising.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


103

Martinussen, John. 1997. Society State & Market: A Guide To Competing Theories Of Development. Dhaka University Press Ltd. Mirsel, Robert. 2004. Teori Pergerakan Sosial: Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis. Yogyakarta: Resist Book. M. Zeihin. 1966. Economic Insecurity and Political Attitudes of Cuban Workers. American Sociology Norman I. Fainstein and Susan S.,Fainstein. 1974. Urban Political Movements. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Rule, James B. 1988. Theories of Civil Violence. Berkeley: University Of California Press Scott, James. 1993. Perlawanan Kaum Tani, terj. Budi Kusworo, et al. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Silaen, Victor. 2006. Gerakan Sosial Baru: Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir. Yogyakarta: IRE Press. Singarimbun, Masri. 1998. Metode Penelitian Survey. LP3ES. Jakarta. Wahyudi. 2005. Formasi Dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Reklaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan. Malang. UMM Press. Wilson, John. 1973. Introduction to Social Movements. New York: Basic Books, ins. Publishers. Soenyono. 2005. Gerakan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan : Studi Kasus Gerakan Sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya Menolak Kebijakan Penggusuran (yang dilakukan pemerintah). Disertasi. Unair Faturrochman. 1999. Deprivasi Relatif: Rasa Keadilan dan Kondisi Psikologis Buruh Pabrik. Jurnal Psikologi UGM. Tim Reality. 2008. Kamus terbaru Bahasa Indonesia. Surabaya: Reality Publisher Dokumen Lihat Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Batubara)

Minerba (Mineral dan

UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kumpuan SK. Ijin Usaha Pertambangan (Distamben) Kabupaten Bima.

TESIS


MUHAMMAD ERWIN


104

Internet http://www.lombokpos.co.id. Tambang, Antara Harapan dan Petaka. Diakses pada tgl 26 Maret 2013. http://abiechuenk.wordpress.com/2010/12/14/gerakan-sosial/. Gerakan Sosial di Indonesia: (Pengertian Dan Konsep Gerakan Sosial). Diakses pada tgl. 19 Mei 2013

TESIS


MUHAMMAD ERWIN

TESIS. RESISTENSI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP KORPORASI: Kekerasan Massa Dalam Aksi Penolakan Izin Usaha Pertambangan di Lambu Kabupaten Bima

Recommend Documents