TESIS
PENILAIAN KINERJA ASPEK FINANSIAL DAN NON-FINANSIAL PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA DENPASAR
D A A RATIH ISWARI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2011
TESIS
PENILAIAN KINERJA ASPEK FINANSIAL DAN NON-FINANSIAL PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA DENPASAR
D A A RATIH ISWARI NIM 0991462002
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2011
PENILAIAN KINERJA ASPEK FINANSIAL DAN NON-FINANSIAL PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA DENPASAR
Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister pada Program Magister, Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Udayana
D A A RATIH ISWARI NIM 0991462002
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2011
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 7 OKTOBER 2011
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Prof. Dr. Md Kembar Sribudhi, Drs. MP NIP. 19580212 198601 1001
I Ketut Sudiana, SE., M.Si NIP. 19551212 198601 1001
Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana,
Prof. Dr. I Wayan Sudirman, SE., SU NIP. 19500510 197803 1002
Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S (K) NIP 1959021519 8510 2001
Tesis Ini Telah Diuji pada Tanggal 7 Oktober 2011 Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana, No : 1752 / UN 14.4 / HK / 2011 , Tanggal : 5 Oktober 2011
Ketua
: Prof. Dr. Md Kembar Sri Budhi, Drs. MP
Anggota
:
1. I Ketut Sudiana, SE., M.Si 2. Prof. Dr. I Made Sukarsa, MS 3. Drs. I Made Jember, M.Si 4. Dra. Lasmini Soedjono, M.Si
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Dewa Ayu Agung Ratih Iswari
NIM
: 0991462002
Tempat dan Tanggal Lahir
: Denpasar, 2 September 1988
Alamat
: Jl. Purnawira XI No. 6 Denpasar
Telepon/Hp
: 085739333747
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tidak menjiplak setengah atau sepenuhnya tesis orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Denpasar, 10 Oktober 2011
(Dewa Ayu Agung Ratih Iswari) NIM. 0991462002
UCAPAN TERIMA KASIH
Pertama-tama perkenankanlah penulis memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas asung wara nugraha-Nya/ karunia-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih pada Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Made Bakta, Sp.PD (KHOM) atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister pada Program Pascasarjana di Universitas Udayana. Ucapan terima kasih ini juga ditujukan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana yang dijabat oleh Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S (K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Udayana. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. I Wayan Ramantha, SE., MM., Ak., CPA Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi Prof. Dr. I Wayan Sudirman, SE., SU, kemudian Sekretaris Program Prof. Dr. Nyoman Djinar Setiawina, SE., MS dan Kabid Akademik Dra. Ni Putu Martini Dewi, M.Si atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti Progam Magister. Tak lupa pula Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Dr. I. G. W. Murjana Yasa, SE., M.Si dan Sekretaris Jurusan Drs. I Made Jember, M.Si atas bimbingan dan masukannya selama penulis menjadi mahasiswa Magister. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga ditujukan kepada Prof. Dr. Md Kembar Sri Budhi, Drs., MP, Pembimbing I yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, semangat, bimbingan dan saran selama penulis mengikuti Program Magister, khususnya dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih sebesar-besarnya pula penulis sampaikan kepada I Ketut Sudiana, SE., M.Si, Pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para penguji Prof. Dr. I Made Sukarsa, MS kemudian Drs. I Made Jember, M.Si, dan Dra. Lasmini Soedjono, M.Si atas saran, sanggahan, masukan dan koreksi sehingga tesis dapat terwujud seperti ini. Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang tulus disertai penghargaan kepada seluruh guru-guru yang telah membimbing penulis, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Juga penulis ucapkan terima kasih pada Aji Drs. Dewa Weraspati Wangi, Ibu Dra. A. A. Ayu Harwati, D. A. A. Candra Hari dan D. G. A. Prabujana keluarga kecil yang selalu mendoakan dan mendukung segala kegiatan penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan Magister. Tak lupa sahabat seperjuangan Tica, Wulan, Ari Sintya, Ari Pradnyani, rekan-rekan MIE angkatan XVII, seluruh staf sekretariat MIE, seluruh karyawan PT LG Electronics Indonesia dan PD
Pasar Kota Denpasar atas dukungan, bantuan dan kerjasamanya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada A. A. Ngr. A. Satria Wibawa, ST atas segala dukungan, doa, kasih sayang dan bantuan dalam segala proses perkuliahan sejak awal hingga sampai pada tahap ini. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyelesaian tesis ini sehingga dapat bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kita semua.
Denpasar, 10 Oktober 2011
Penulis
ABSTRAK PENILAIAN KINERJA ASPEK FINANSIAL DAN NON-FINANSIAL PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA DENPASAR Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi yang ada di daerahnya guna mewujudkan kemandirian financial, namun terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih belum mampu dibiayai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Denpasar merupakan salah satu PD yang ada di Kota Denpasar. Meskipun memberikan kontribusi yang kecil terhadap PAD, namun dengan mengelola secara profesional PD yang sudah ada, dapat menjadi satu alternatif untuk meningkatkan PAD. Penilaian kinerja dengan memanfaatkan informasi keuangan sebagai single indicator telah digunakan secara luas, tetapi hanya dengan meninjau ukuran financial sebagai single indicator belum menunjukkan hasil yang sempurna untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Oleh sebab itu berkembanglah system penilaian kinerja dengan menggunakan aspek non-finansial sebagai bagian system informasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja PD Pasar Kota Denpasar ditinjau dari aspek finansial dengan menggunakan konsep Value for Money dan non-finansial melalui penilaian kepuasan pedagang pasar. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Jumlah responden dalam penelitian ini berdasarkan rumus Slovin adalah sebanyak 99 pedagang pasar yang tersebar pada enam belas unit pasar secara proporsional. Dilihat dari rasio ekonomis secara rata-rata selama tahun 2001 sampai 2010 rasio ekonomis PD Pasar Kota Denpasar berada pada kriteria yang tidak ekonomis karena presentase rasio ekonomisnya berada diatas 100 persen yaitu 106,8 persen. Dilihat dari rasio efisiensi secara rata-rata selama tahun 2001 sampai 2010 rasio efisiensi PD Pasar Kota Denpasar berada pada kriteria yang kurang efisien karena presentase rasio efisiensinya berada diantara 90-100 persen yaitu 94,1 persen. Dilihat dari rasio efektivitas secara rata-rata selama tahun 2001 sampai 2010 rasio efektivitas PD Pasar Kota Denpasar berada pada kriteria yang efektif karena presentase rasio efektivitasnya berada diantara 90100 persen yaitu sebesar 96,6 persen. Kinerja aspek non-finansial melalui perspektif kepuasan pedagang pasar dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar merasa cukup puas dengan pelayanan dan jasa yang telah diberikan. Hal ini terbukti dari total 99 responden, 60 responden setuju untuk memberikan penilaian positif terhadap kinerja PD Pasar Kota Denpasar dengan perhitungan efektifitas sebesar 60,88 persen dengan kriteria efektivitas cukup efektif. Kata Kunci : Penilaian Kinerja, Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas.
ABSTRACT FINANCIAL AND NON-FINANCIAL ASPECTS OF PERFORMANCE APPRAISAL IN DENPASAR REGIONAL MARKET ENTERPRISE
Regional autonomy policy gives authority to local governments to explore the potential of the region in order to achieve financial independence, but there are some indications that governance and regional development are still not able to be funded entirely by revenue (PAD). Regional market enterprises (PD Pasar Denpasar) is one of the regional enterprises in the city of Denpasar. Although a small contribution to the regional revenue, but by professionally managing the existing one, can be an alternative to increase revenue. Assessment of performance by utilizing financial information as a single indicator has been widely used, but only by reviewing the financial size as a single indicator has not shown a perfect result for assessing the performance of a company. Therefore, the performance appraisal system developed by using non-financial aspects as part of information systems. The study was conducted to determine how the performance of PD Pasar Denpasar terms of financial aspects by using the concept of Value for Money and non-financial assessment of satisfaction with the market traders. Techniques of data collection is using interviews and questionnaires. The number of respondents in this study by Slovin formula is as much as 99 market traders who spread the sixteen units in proportion to the market. Judging from the ratio of economically on average during 2001 to 2010 the ratio of economically PD Denpasar City Market is on criteria that are not economical because of economies of the percentage ratio is above 100 percent of 106.8 percent. Judging from the ratio of efficiency on average during 2001 to 2010 the ratio of the efficiency of PD Pasar Denpasar are on criteria that are less efficient because efficiency is the percentage ratio is between 90-100 percent of 94.1 percent. Judging from the ratio of effectiveness on average during 2001 to 2010 the ratio of the effectiveness of PD Pasar Denpasar is at an effective criterion for the percentage ratio is between 90-100 percent effectiveness that is equal to 96.6 percent. Non-financial aspects of performance through the perspective of the market traders satisfaction can be concluded that the market traders were satisfied with the service and services rendered. This is evident from the average customer satisfaction scores for respondents who answered yes or a positive assessment statement is in the interval of the effectiveness ratio is between 60 to 100 percent amounting to 60,88 percent. Thus in general the performance of PD Pasar Denpasar terms of non-financial aspects of satisfaction through the perspective of market traders perform well categorized. Key Words : Performance Appraisal, Economic, Effectiveness, and Efficiency
DAFTAR ISI SAMPUL DALAM………………………………………………………………..
i
PRASYARAT GELAR…………………………………………………………...
ii
LEMBAR PERSETUJUAN……………………………………………………...
iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI……………………………………………..
iv
SURAT PERNYATAAN…………………………………………………………
v
UCAPAN TERIMAKASIH………………………………………………………
vi
ABSTRAK…………………………………………………………………………
viii
ABSTRACT……………………………………………………………………….
ix
DAFTAR ISI……………………………………………………………................
x
DAFTAR TABEL……………………………........................................................
xiii
DAFTAR GAMBAR………………………….......................................................
xvi
DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………...
xvii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang……………………………………………………………..
1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................…………………………….....
9
1.2.1 Tujuan Penelitian…………………………………………………….
10
1.2.2 Kegunaan Penelitian............................................................................
10
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasaan Teori............................................................................................
12
2.1.1 Pelaku Kegiatan Ekonomi………………………….………………..
12
2.1.2 Konsep Kinerja....................................................................................
17
2.1.3 Penilaian Kinerja.................................................................................
19
2.1.4 Ukuran dan Metode Penilaian Kinerja................................................
20
2.1.5 Penilaian Kinerja Sektor Publik..........................................................
23
2.1.5.1 Value for Money sebagai Penilaian Kinerja Sektor Publik…...
25
2.1.5.2 Kepuasan Pelanggan sebagai Penilaian Kinerja Sektor Publik
30
2.1.6 Pengertian Perusahaan Daerah.............................................................
32
2.2 Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya…...……………………………….
33
BAB III KERANGKA BERPIKIR DAN KONSEP PENELITIAN 3.1 Kerangka Berpikir .......................................................................................
35
3.2 Kerangka Konsep ........................................................................................
37
BAB IV METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi dan Objek Penelitian.........................................................................
39
4.1.1 Lokasi Penelitian……………………………………………………..
39
4.1.2 Objek Penelitian………………………………………………………
39
4.2 Identifikasi Variabel......................................................................................
39
4.3 Definisi Operasional Variabel.......................................................................
40
4.4 Jenis dan Sumber Data..................................................................................
41
4.4.1 Jenis Data Menurut Sifatnya................................................................
41
4.4.2 Jenis Data Menurut Sumbernya...........................................................
42
4.5 Responden Penelitian....................................................................................
42
4.6 Metode Penentuan Sampel............................................................................
43
4.7 Metode Pengumpulan Data...........................................................................
46
4.8 Teknik Analisis Data.....................................................................................
47
4.8.1 Penilaian Kinerja Aspek Finansial.......................................................
47
4.8.2 Penilaian Kinerja Aspek Non-Finansial...............................................
48
BAB V HASIL PENELITIAN 5.1 Gamabran Umum Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar.......................
50
5.1.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar.............
50
5.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar............
53
5.1.3 Fasilitas pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar.....................
62
5.2 Karakteristik Responden...............................................................................
63
BAB VI PEMBAHASAN 6.1 Pembahasan Hasil Penelitian........................................................................
67
6.1.1 Penilaian Kinerja Aspek Finansial.......................................................
67
6.1.2 Penilaian Kinerja Aspek Non-Finansial............................................... 6.1.2.1 Variabel Bukti Langsung...........................................................
73 73
6.1.2.2 Variabel Keandalan....................................................................
76
6.1.2.3 Variabel Daya Tanggap.............................................................
79
6.1.2.4 Variabel Jaminan.......................................................................
81
6.1.2.5 Variabel Empati.........................................................................
84
BAB VII SIMPULAN DAN SARAN 7.1 Simpulan ......................................................................................................
89
7.2 Saran.............................................................................................................
90
DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................
92
LAMPIRAN............................................................................................................
96
DAFTAR TABEL
No
Tabel
Halaman
1.1 Realisasi PAD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2001-2009 (Rupiah).....
3
Jumlah Pedagang Berdasarkan Pasar yang Dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar tahun 2011 (orang)......................................
6
2.1 Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan........................................................
27
2.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan..........................................................
29
2.3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.......................................................
30
1.2
Jumlah Populasi dan Sampel Pedagang Pasar Berdasarkan Kecamatan 4.1 pada Pasar yang Dikelola oleh PD Pasar Kota Denpasar tahun 2011……………………………………………………………………… Data Luas Area, Jumlah Pasar dan Pedagang pada Pasar yang Dikelola 5.1 oleh PD Pasar Kota Denpasar Dirinci Perkecamatan, Desa dan Kelurahan tahun 2011................................................................................
45
52
5.2
Distribusi Usia Responden pada Pasar yang Dikelola oleh Peruasahaan Daerah Pasar Kota Denpasar.....................................................................
64
5.3
Distribusi Tingkat Pendidikan Responden pada Pasar yang Dikelola oleh Peruasahaan Daerah Pasar Kota Denpasar.........................................
65
5.4
Distribusi Lama Berdagang Responden pada Pasar yang Dikelola oleh Peruasahaan Daerah Pasar Kota Denpasar.................................................
66
6.1
Rasio Ekonomis Kinerja Finansial PD Pasar Kota Denpasar Tahun Anggaran 2001-2010 (jutaan Rupiah)........................................................
68
Rasio Efisiensi Kinerja Finansial PD Pasar Kota Denpasar Tahun Anggaran 2001-2010 (jutaan Rupiah)........................................................
70
Rasio Efektivitas Kinerja Finansial PD Pasar Kota Denpasar Tahun Anggaran 2001-2010 (jutaan Rupiah)........................................................
72
Jawaban Responden Mengenai Kerapihan Karyawan Saat Bekerja pada PD Pasar Kota Denpasar............................................................................
74
Jawaban Responden Mengenai Kunjungan Rutin ke Unit Pasar PD Pasar Kota Denpasar..................................................................................
74
Jawaban Responden Mengenai Bukti Pembayaran atas Penyewaan Kios, Los, Pelataran dan Tanah pada PD Pasar Kota Denpasar..........................
75
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
6.7 6.8
Jawaban Variabel Bukti Langsung dalam Penilaian Kinerja NonFinansial PD Pasar Kota Denpasar ...........................................................
75
Jawaban Responden Mengenai Keandalan Karyawan PD Pasar Kota Denpasar dalam Melayani Kebutuhan Pedagang.......................................
76
Jawaban Responden Mengenai Keandalan Karyawan Pasar PD Pasar 6.9 Kota Denpasar dalam Memberikan Pelayanan Secara Ramah dan Memuaskan…............................................................................................ Jawaban Responden Mengenai Keandalan Karyawan PD Pasar Kota 6.10 Denpasar dalam Memberikan Informasi dengan Cepat dan Lengkap……….......................................................................................... Efektivitas Variabel Keandalan dalam Penilaian Kinerja Non-Finansial 6.11 PD Pasar Kota Denpasar............................................................................ Jawaban Responden Mengenai Daya Tanggap Karyawan PD Pasar Kota Denpasar dalam Menindaklanjuti Keluhan Pedagang............................... Jawaban Responden Mengenai Daya Tanggap Karyawan PD Pasar Kota 6.13 Denpasar dalam Memberikan Tanggapan terhadap Keluhan Pedagang………………………………………………………………… Jawaban Responden Mengenai Daya Tanggap Karyawan PD Pasar Kota 6.14 Denpasar dalam Memahami Kebutuhan Pedagang................................... 6.12
77
77 78 79
79 80
6.15
Efektivitas Variabel Daya Tanggap dalam Penilaian Kinerja NonFinansial PD Pasar Kota Denpasar............................................................
81
6.16
Jawaban Responden Mengenai Jaminan Keamanan Pasar oleh PD Pasar Kota Denpasar..........................................................................................
82
6.17
Jawaban Responden Mengenai Jaminan Keselamatan Pedagang oleh PD Pasar Kota Denpasar................................................................................
82
6.18
Jawaban Responden Mengenai Jaminan Kebersihan Pasar oleh PD Pasar Kota Denpasar.................................................................................
83
Efektivitas Variabel Jaminan dalam Penilaian Kinerja Non-Finansial PD Pasar Kota Denpasar................................................................................. Jawaban Responden Mengenai Empati Karyawan PD Pasar Kota 6.20 Denpasar dalam Perhatian yang Besar terhadap Keluhan Pedagang................................................................................................... Jawaban Responden Mengenai Empati Karyawan PD Pasar Kota 6.21 Denpasar dalam Berkomunikasi dengan Pedagang.................................. Jawaban Responden Mengenai Empati Karyawan PD Pasar dalam 6.22 Memahami Kebutuhan Pedagang Secara Personal dan Spesifik...................................................................................................... 6.19
83
84 85
85
6.23
Efektivitas Variabel Empati dalam Penilaian Kinerja Non-Finansial PD Pasar Kota Denpasar..................................................................................
6.24 Efektivitas Kinerja Non-Finansial PD Pasar Kota Denpasar.....................
86 87
DAFTAR GAMBAR
No Gambar
Halaman
1.1 Grafik Jumlah Pedagang yang Dikelola Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar tahun 2001-2009 (ribuan orang)..................................................
7
3.1 Kerangka Berpikir Penelitian Penilaian Kinerja Aspek Finansial dan NonFinansial Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar....................................
36
3.2 Kerangka Konsep Penelitian Penilaian Kinerja Aspek Finansial dan NonFinansial Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar.....................................
38
5.1 Struktur Organisasi PD Pasar Kota Denpasar..............................................
54
DAFTAR LAMPIRAN
No Lampiran 1 Kuesioner Penelitian..................................................................................... 2 Rekapitulasi sampel Penilaian Kinerja Non-Finansial PD Pasar Kota Denpasar ......................................................................................................
Halaman 96 100
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Indonesia telah menerapkan kebijakan otonomi daerah selama hampir sepuluh tahun sejak resmi diberlakukan pada tahun 2001. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menggali potensi dan sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya guna mewujudkan kemandirian finansial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Koswara, 2000). Pada prinsipnya pembangunan daerah bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara menyeluruh, melalui peningkatan kapasitas pemerintahan daerah sehingga mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik yang berasal dari pelayanan pemerintah, kapasitas sosial-ekonomi masyarakat, serta sumber daya alam yang ada di daerah. Untuk mencapai tujuan ini secara efektif pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas melalui otonomi daerah.
Dengan
demikian
pemerintah
daerah
dapat
mengurangi
ketergantungannya pada bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. Seiring dengan keadaan ekonomi, sosial dan politik yang fluktuatif, penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum berjalan secara optimal. Sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia masih belum mampu mendanai
penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di beberapa kabupaten/kota masih tinggi, dan pelayanan publik masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah masih belum mampu dibiayai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, tercantum sumber-sumber PAD terdiri dari : 1) Hasil Pajak Daerah, 2) Hasil Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara bagian laba BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak lain, 4) Lain-lain PAD yang sah. Provinsi Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memperoleh manfaat dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dengan pariwisata sebagai leading sector. Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali dan pusat pemerintahan mendapatkan tantangan guna menggali suber-sumber penerimaan sesuai potensi yang dimiliki. Kota Denpasar memiliki prioritas pembangunan yang diletakkan pada sektor budaya, pariwisata, perdagangan, jasa, industri dan sektor pertanian sebagai sektor unggulan dan mendorong sektor pelayanan dasar, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi lokal dengan pembenahan kelembagaan secara menyeluruh melalui sistem ekonomi kerakyatan . Berikut realisasi PAD kota Denpasar dijabarkan pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Realisasi PAD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2001-2009 (jutaan Rupiah)
Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pajak Daerah Rp 60.582 60.018 49.173 56.271 75.653 58.622 85.524 114.369 146.007
% 74 65 56 62 65 50 62 65 68
Retribusi Daerah Rp 14.211 20.833 26.309 27.308 29.059 40.493 38.234 47.126 20.126
% 17 23 30 30 25 35 28 27 9
Sumber PAD Bagian Laba Usaha Daerah Rp % 1.266 2 3.284 4 3.250 4 3.247 4 4.081 4 5.108 4 4.819 3 5.049 3 5.616 3
Lain-Lain PAD yang Sah Rp % 5.625 7 7.628 8 9.816 11 4.001 4 7.508 6 11.925 10 9.904 7 9.528 5 43.160 20
Sumber : Denpasar Dalam Angka 2001-2010 Tabel 1.1 menunjukkan dari keempat sumber PAD, kontribusi terbesar bagi PAD Kota Denpasar didominasi oleh pajak daerah, namun demikian pajak daerah mengalami penurunan yang cukup tajam yg terutama diakibatkan olah peristiwa penting di tahun 2002 dan 2005 yaitu Bom Bali I dan II. Tidak demikian dengan sumber PAD yang berasal dari bagian laba usaha daerah yang sejak tahun 2007 berubah menjadi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara bagian laba BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak lain, dimana berdasarkan Tabel 1.1 meskipun memberikan kontribusi yang kecil, bagian laba usaha daerah secara umum selalu stabil, meskipun akhirnya mengalami penurunan. Hal tersebut yang kemudian menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai kinerja perusahaan daerah, agar dapat menjadi suatu sumber penerimaan nyata dari daerah. Di era otonomi daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh komponen PAD dan tidak hanya tergantung
Total Rp 81.684 91.763 88.548 90.827 116.301 116.148 138.481 176.072 214.909
pada komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Semua komponen PAD harus mendapat perhatian yang sama dan harus dikelola secara ekonomis, berdayaguna dan berhasilguna, sehingga masing-masing komponen PAD diharapkan akan memberi kontribusi yang memadai terhadap peningkatan PAD pada masa yang akan datang. Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber PAD yang potensial. Meskipun memberikan kontribusi yang kecil terhadap PAD, namun dengan membenahi dan mengelola secara profesional perusahaan daerah yang sudah ada, dapat menjadi suatu alternatif positif untuk meningkatkan PAD. Kontribusi perusahaan daerah terhadap PAD diwujudkan dalam bentuk laba yang kemudian akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan demikian perusahaan daerah menambah kemampuan APBD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. Selain menjadi salah satu sumber PAD yang potensial, perusahaan daerah juga berpotensi menjadi beban pemda jika mengalami defisit pendapatan. Hal ini terjadi apabila perusahaan daerah yang ada tidak dikelola secara profesional sehingga mengakibatkan kinerja dari perusahaan tersebut buruk. Kota Denpasar sebagai pusat segala kegiatan masyarakat dengan sifat perkotaan yang begitu melekat masih mempertahankan nilai-nilai kebudayaan tradisional masyarakat lokal. Hal ini terbukti dari masih dapat dijumpainya pasar tradisional di beberapa tempat di wilayah Kota Denpasar. Pasar tradisional sebagai basis ekonomi rakyat memiliki potensi besar untuk
menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan pilihan kesempatan usaha sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat (Caroline dkk, 2007). Pasar tradisional tetap konsisten melayani dan menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dalam keadaan ekonomi yang selalu mengalami fluktuasi. Hal tersebut diterapkan pula oleh pasar tradisional yang didirikan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar. Perusahaan Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu perusahaan daerah yang bergerak di bidang jasa perpasaran dimana khusus mengelola pasar yang berada di wiliayah kota Denpasar. Perusahaan daerah ini memiliki tujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah (khususnya) dan pembangunan ekonomi nasional (umumnya) serta mengusahakan ketertiban dan kelancaran distribusi bahan-bahan pokok bagi masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka tugas pokok PD Pasar Kota Denpasar adalah membina, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang perpasaran, yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat dan pemberian jasa serta melaksanakan prinsip-prinsip perusahaan yang dapat mempertahankan hidup dan pengembangannya. Pedagang pada pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar terbagi menjadi pedagang kios, los, tanah dan pelataran. Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar saat ini telah mengelola sebanyak enam belas pasar yang tersebar di seluruh wilayah Kota Denpasar dengan jumlah total pedagang pasar pada tahun 2011 sebanyak 7.525 pedagang.
Banyaknya pasar dan jumlah pedagang yang dikelola oleh PD Pasar Kota Denpasar dijabarkan pada Tabel 1.2. Tabel 1.2 Jumlah Pedagang Berdasarkan Pasar yang Dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar tahun 2011 (orang)
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nama Pasar Jumlah Pedagang (orang) Pasar Sanglah 464 Pasar Inpres Sanglah 301 Pasar Senggol Sanglah 29 Pasar Satrya 301 Pasar Ketapian 257 Pasar Kumbasari 898 Pasar Lokitasari 50 Pasar Anyar Sari 547 Pasar Gunung Agung 235 Pasar Senggol Kumbasari 517 Pasar Badung 1.979 Pasar Abian Timbul 171 Pasar Suci Sari Jaya 67 Pasar Kreneng 938 Pasar Senggol Asoka 506 Pasar Pidada 265 7.525 Total Sumber : PD Pasar Kota Denpasar 2011
Tabel 1.2 memperlihatkan dari enam belas pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, Pasar Badung memiliki jumlah pedagang terbanyak dibandingkan lima belas pasar lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh, secara umum dari tahun ketahun jumlah pedagang pada enam belas pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar terus mengalami penurunan (Gambar 1.1). Hal ini menunjukkan indikasi bahwa
potensi yang dimiliki oleh PD Pasar Kota Denpasar belum dioptimalkan secara maksimal. Gambar 1.1 Grafik Jumlah Pedagang yang Dikelola Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar tahun 2001-2009 (ribuan orang)
Sumber : Denpasar dalam Angka 2001-2010 Gambar 1.1 menunjukkan secara umum jumlah pedagang pasar pada enam belas pasar yang dikelola oleh PD Pasar Kota Denpasar dari tahun 2001 hingga 2009 terus mengalami penurunan. Bom Bali I tahun 2002 memberikan efek peningkatan jumlah pedagang yang cukup drastis di tahun 2004. Banyaknya karyawan yang dirumahkan atau di PHK akibat sepinya wisatawan pasca Bom Bali
I
menyebabkan
banyak
karyawan
alih
profesi
dan
mencoba
peruntungannya menjadi pedagang di pasar yang dikelola oleh PD Pasar Kota Denpasar. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena jumlah pedagang pasar normal kembali pada tahun 2005. Motivasi pembentukan perusahaan daerah sebetulnya mengarah pada peningkatan sumber PAD. Walaupun memiliki kontribusi kecil dibandingkan
dengan sumber-sumber PAD lain, namun penilaian terhadap kinerja perusahaan daerah sangat penting dilakukan untuk memperbaiki pengambilan keputusan internal dan alokasi sumber daya yang ada pada perusahaan, sehingga tujuannya dalam meningkatkan PAD dapat diwujudkan. Menurut peraturan daerah kota Denpasar No 2 tahun 2001 tentang PD Pasar kota Denpasar, penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak ditetapkan antara lain untuk dana pembangunan daerah (PAD) 35 persen, untuk anggaran perusahaan daerah 25 persen, cadangan umum 10 persen, jasa produksi 10 persen, dana sosial dan pendidikan 10 persen, dan sumbangan dana pensiun dan pesangon 10 persen. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja sebuah perusahaan daerah haruslah sesuai dengan tujuan yang diharapkan pada saat didirikan, yaitu untuk menambah sumber pendapatan bagi daerah (PAD) dalam bentuk laba yang diperoleh dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, oleh sebab itu dalam penilain kinerja perusahaan daerah perlu dilakukan penelitian melalui aspek finansial dan non-finansial. Organisasi
sektor
publik
dalam
menjalankan
kinerjanya
perlu
mmperhatikan aspek finansial, salah satunya menggunakan konsep value for money yang merupakan konsep pengelolaan yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Adapun manfaat dari implementasi konsep value for money antara lain menurunkan biaya pelayanan publik karena terjadi inefisiensi akibat pemborosan dalam penggunaan input, alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan
kesadaran akan uang publik (pubic cost awareness) sebagai akar akuntabilitas publik. Motivasi
pembentukan
perusahaan
daerah
selain
mengarah
pada
peningkatan sumber PAD tetapi juga pemberian jasa pelayanan publik terhadap seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Setiap pembicaraan tentang pelayanan publik maka akan menyentuh masalah kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi publik pada masyarakat sebagai pelanggan. Kualitas pelayanan umumnya berfokus pada pelanggan, sehingga produk pelayanan didesain, diproduksi serta diberikan untuk memenuhi keinginan dan kepuasan pedagang pasar yang dalam penelitian ini merupakan pelanggan PD Pasar Kota Denpasar. Maka dalam penelitian ini penilaian kinerja non-finansial ditinjau melalui kepuasan pedagang pasar. Menurut Dwiyanto (2002) penilaian kinerja organisasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa. Penilaian kinerja dengan memanfaatkan informasi keuangan sebagai single indicator telah digunakan secara luas, tetapi hanya dengan meninjau ukuran finansial sebagai single indicator belum menunjukkan hasil yang sempurna untuk menilai kinerja suatu perusahaan (Kaplan dkk, diterjemahkan oleh Yosi Pasla, 2000), oleh sebab itu berkembanglah sistem penilaian kinerja dengan basis yang lebih komperhensif, yang tidak hanya menggunakan aspek finansial
untuk mengukur kinerja perusahaan tapi juga menggunakan aspek non-finansial sebagai bagian sistem informasi. Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana kinerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yang ditinjau dari aspek finansial dan nonfinansial?”
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.2.1 Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dari aspek finansial dan non-finansial.
1.2.2 Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini dapat dibedakan menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. 1. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih luas mengenai kinerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian serupa yang mengangkat tentang pengukuran kinerja khususnya perusahaan daerah.
2. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dan memberikan sumbangan informasi mengenai kinerja instansi selama ini sehingga dapat digunakan untuk pengambilan langkah-langkah kebijakan.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pelaku Kegiatan Ekonomi Di dunia ini setiap orang melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda dan dalam analisis ekonomi tidak mungkin untuk menyebutkan kegiatan mereka secara satu per satu. Perlu untuk dijelaskan adalah garis besar dari corak kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat. Untuk mecapai tujuan ini pelaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu : rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Masing-masing golongan ini menjalankan peranan yang sangat berbeda dalam satu perekonomian. Berikut ini diuraikan peranan mereka dalam kegiatan perekonomian negara (Sukirno, 2004).
1. Rumah tangga Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga wirausaha. Selain itu sektor ini memiliki faktor-faktor produksi yang lain, yaitu barangbarang modal kekayaan alam, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Mereka akan menawarkan faktor-faktor produksi ini kepada sektor perusahaan. Sebagai balas jasa terhadap penggunaan berbagai jenis faktor produksi ini maka sektor perusahaan akan memberikan berbagai jenis pendapatan kepada sektor
rumah tangga. Tenaga kerja menerima gaji dan upah, pemilik alat-alat modal menerima bunga, pemilik tanah dan harta tetap lain menerima sewa dan pemilik keahlian wirausaha menerima keuntungan. Berbagai jenis pendapatan tersebut akan digunakan oleh rumah tangga untuk dua tujuan, yang untuk membeli berbagai barang dan jasa yang diperlukannya dan akan disimpan atau ditabung. Penabungan ini akan dilakukan untuk memperoleh bunga atau deviden.
2. Perusahaan Perusahaan adalah organisasi swasta yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimum, para pengusaha akan menganalisis struktur biaya dan pendapatan total yang diterimanya. Berdasarkan kepada lapangan usaha yang dijalankan, perusahaan yang ada dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu industri primer, industri sekunder, dan industri tersier.
3. Permerintah Yang dimaksudkan dengan pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan seperti itu termasuk berbagai departemen pemerintahan, badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintahan daerah, angkatan bersenjata dan sebagainya. Badan-badan tersebut akan mengawasi kegiatan rumah tangga dan
perusahaan agar mereka melakukan kegiatan dengan cara yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Disamping mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan ekonomi rumah tangga dan perusahaan, pemerintah juga melakukan beberapa kegiatan ekonomi. Biasanya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah kegiatan mengembangkan prasarana ekonomi seperti jalan-jalan, jembatan, perlabuhan dan lapangan terbang. Prasarana tersebut penting artinya dalam mengembangkan kegiatan ekonomi lainnya. Pemerintah juga mengembangkan prasarana sosial seperti institusi pendidikan, badan-badan penyelidikan, menjaga ketertiban dan keamanan negara, dan menyediakan jasa-jasa yang penting peranannya dalam perekonomian. Oleh karena pemerintah cukup aktif dalam kegiatan sektor ekonomi, sektor ekonomi dapat dibedakan menjadi sektor pemerintah dan sektor swasta. Produksi sektor pemerintah berarti hasil-hasil kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan pemerintah sedangkan produksi sektor swasta berarti hasil-hasil kegiatan ekonomi yang dikelola oleh perusahaan swasta. Pemerintah dalam membiayai pengeluarannya mengenakan berbagai jenis pajak kepada rumah tangga dan perusahaan.
Sedangkan berdasarkan UUD 1945 pelaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi tiga yaitu pemerintah, swasta dan koperasi. Berikut ini diuraikan peranan mereka dalam kegiatan perekonomian negara.
1. Pemerintah Negara atau pemerintah termasuk dalam pelaku ekonomi. Selain sebagai pelaku ekonomi negara juga berperan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Pemerintah dalam menjalankan
perannya
sebagai
pelaku
kegiatan
produksi
mendirikan
perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah sebagai pelaku kegiatan konsumsi seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai pemerintah, dan sebagainya. Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan negara kepada masyarakat. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
2. Swasta (BUMS) BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan. Perusahaan-perusahaan swasta sekarang ini telah memasuki berbagai sektor kehidupan antara lain di bidang perkebunan, pertambangan, industri, tekstil, perakitan kendaraan, dan lain-lain. Perusahaan swasta terdiri atas dua bentuk yaitu perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing. Perusahaan-perusahaan swasta tersebut sangat memberikan peran penting bagi perekonomian di Indonesia. Peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia antara lain membantu meningkatkan produksi nasional, menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru, membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan, membantu pemerintah mengurangi pengangguran, menambah sumber devisa bagi pemerintah, dan meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak.
3. Koperasi Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945. Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka, turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
2.1.2 Konsep Kinerja Kinerja merupakan kombinasi antara kemampuan dan usaha untuk menghasilkan sesuatu dari apa yang dikerjakan. Agar menghasilkan kinerja yang baik, seseorang harus memiliki kemampuan, mempunyai kemauan, usaha,
serta kegiatan yang dilaksanakan, agar tidak mengalami hambatan yang berat dalam lingkungannya. Kemauan dan usaha dapat menghasilkan motivasi sehingga menimbulkan sebuah kegiatan (Berry dan Houston, 1993). Definisi kinerja menurut Mc Cloy dkk (1994) adalah kelakuan atau kegiatan yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Organisasi tersebut merupakan keputusan dari pimpinan. Dikatakan bahwa kinerja bukan outcome, konsekuensi atau hasil dari perilaku atau perbuatan. Disisi lain kinerja adalah perbuatan atau aksi itu sendiri. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi. (Prawirosentono, 1999). Terdapat hubungan erat antara kinerja perorangan dengan kinerja organisasi, dengan kata lain bila kinerja karyawan baik maka kemungkinan besar kinerja organisasi baik. Handoko (1995) mengistilahkan kinerja (performance) dengan prestasi kinerja yaitu proses melalui mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Selanjutnya As’ad (2000) menyatakan penampilan kinerja (job performance) sebagai hasil kerja adalah menyangkut yang dihasilkan seseorang dari perilaku kerjanya. Tingkat sejauh mana seseorang berhasil menyelesaikan tugasnya disebut tingkat prestasi (level of performance).
2.1.3 Penilaian Kinerja Pengertian
penilaian
kinerja
menurut
Siagian
(2004)
merupakan
pengukuran dan perbandingan hasil-hasil kinerja nyata dengan hasil-hasil yang diharapkan akan tercapai. Menurut Anthony dan Govindarajan (dikutip dari Sriani, 2004), sistem penilaian kinerja adalah suatu mekanisme yang memperbaiki kemungkinan untuk perusahaan agar strategi yang dijalankan dapat berhasil. Penilaian kinerja menurut Mulyadi dan Jony Setyawan (1999) yaitu penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sony Yuwono dkk (2004) menyimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rentan nilai yang ada dalam perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian dilakukan sebagai umpan balik yang akan memberikan prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dalam perusahaan yang memerlukan penyesuaianpenyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi dan dalam mematuhi perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya (yang berupa kebijakan atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran) agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.
2.1.4 Ukuran dan Metode Penilaian Kinerja Menurut Mulyadi (2001) terdapat tiga ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif : 1) Ukuran Kriteria Tunggal (Single Criteria) Ukuran kriteria tunggal adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran dalam menilai kinerja. 2) Ukuran Kriteria Beragam (Multiple Criteria) Ukuran kriteria beragam adalah ukuran kinerja yang mrnggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja subuah perusahaan. 3) Ukuran Kriteria Gabungan (Composite Criteria) Adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran, memperhitungkan bobot masing-masing ukuran dan menghitung rataratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja perusahaan.
Metode pengumpulan data menurut Sri Hadiati (2002) dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu : 1. Metode Penilaian dengan Orientasi Masa Lalu Metode ini merupakan metode dengan menggunakan data-data yang sudah ada untuk kemudian dilakukan perbandingan atau perhitungan pertumbuhan baik pertumbuhan penjualan diberbagai pasar sasaran, wilayah, maupun kelompok pelanggan. Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode
berikutnya.
Dengan
diketahuinya
pertumbuhan
masing-masing
komponen sumber pendapatan dapat dievaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. 2. Metode Penilaian dengan Orientasi Masa Sekarang a. Metode Skala Peringkat Metode ini bersifat subyektif, dibuat dua kolom dimana satu kolom berisi variabel yang dinilai dan kolom lainnya berisi kategori penilaian yang biasa dinyatakan dalam bentuk amat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Biasa juga dalam kategori ini diberi angka 90-100 amat baik, 80-89 baik, 70-79 cukup, 60-69 kurang, 0-59 sangat kurang b. Metode Check List Pada metode ini penilai memberi tanda ( ) pada uraian perilaku pegawai baik negatif maupun positif, masing-masing perilaku diberi bobot nilai yang besarnya tergantung pada tingkat kepentingan perilaku tersebut terhadap keberhasilan suatu pekerjaan. c. Metode Insiden Teritikal Dalam metode ini penilai menuliskan sejumlah pertanyaan terbuka yang terbagi ke dalam beberapa kategori. d. Metode Tes dan Observasi
Untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu penilaian dapat berupa tes dan observasi. Tes bias merupakan ujian tertulis yang menyangkut berbagai hal atau ujian praktek yang langsung diamati oleh penilai. 3. Penilaian Kinerja dengan Orientasi Masa Depan a. Penilaian Diri Sendiri (Self Assessment) Metode ini mendasarkan pendapat bahwa seorang pegawai mempunyai
kedewasaan mental, intelektual
dan psikologis,
sehingga dianggap bahwa mereka mampu menilai diri sendiri, baik mengenai prestasi dimasa lalu maupun potensinya yang dapat dikembangkan di masa mendatang. b. Manajemen Berdasarkan Sasaran (Management by Objective) Metode ini menggunakan target sebagai acuan kerja. Metode ini didasari pada pendapat bahwa apabila seseorang dilibatkan dalam penentuan sasaran kelompok, yang notabene juga akan merupakan bagian dari sasaran organisasi, maka dia akan merasa bertanggung jawab untuk mencapai sasaran tersebut. c. Penilaian Psikologikal Dalam penilaian ini para ahli dapat menggunakan berbagai teknik seperti wawancara, berbagai tes psikologi, diskusi dengan para superior. d. Penggunaan Pusat-Pusat Penilaian Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi para manajer tingkat menengah yang akan dipromosikan. Dengan semakin banyaknya
pusat-pusat penilaian didirikan semakin mudah organisasi menilai kinerjanya.
2.1.5 Penilaian Kinerja Sektor Publik Kinerja adalah gambaran mengenai tingkaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program. Kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi (Indra Bastian, 2001). Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan/ kegagalan suatu organisasi seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. James B Whittaker dalam Indra Bastian (2001) menyatakan pengukuran/ penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komperhensif. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antara lain : 1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor pubik dalam pemberian pelayanan publik. 2. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. 3. Untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Pengukuran kinerja dalam sektor publik sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik di belanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Mardiasmo (2009) menjelaskan sistem pengukuran sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Tujuan sistem penilaian kinerja adalah : 1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik 2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang 3. Untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence 4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja antara lain : 1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. 2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 3. Untuk
memonitor
dan
mengevaluasi
pencapaian
kinerja
dan
membandingkannya dengan tingkat kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. 6. Membantu mengidentifikasi
apakah kepuasan
pelanggan
sudah
terpenuhi 7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
2.1.5.1 Value for Money sebagai Penilaian Kinerja Sektor Publik Mardiasmo (2009) menyatakan value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sector public yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah. Pengembangan indikator kinerja sebaikanya memusatkan perhatian pada pertanyaan mengenai ekonomis, efisiensi, dan efektifitas program dan kegiatan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai konsep value for money yang dikenal dengan 3E. 1) Rasio Ekonomis Ekonomis adalah praktik pembelian dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik yang dimungkinkan (spendingless). Pengertian ekonomis sering
disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dan ekonomis, karena kedua-duanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya (cost reduction). Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran biaya dan realisasi biaya. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi adalah :
Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan x 100%
Ekonomis = Anggaran biaya untuk memperoleh pendapatan
Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomis berarti kinerja pemerintah semakin baik. Adapun kriteria ekonomis penilain kinerja keuangan yang diberikan oleh Mahsun (2006) dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan Kriteria Kurang dari 100%
Ekonomis
Sama dengan 100%
Ekonomis Berimbang
Lebih dari 100%
Tidak Ekonomis
Sumber : Mohamad Mahsun, 2006
2) Rasio Efisiensi Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan yang serendah-rendahnya (spending well). Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan value for money. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, formulasinya adalah :
Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan x 100%
Efisiensi = Realisasi Pendapatan
Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tapi dalam bentuk relatif karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara : a. Meningkatkan output pada input yang sama b. Meningkatkan output pada proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan input. c. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama d. Menurunkan input dalam porsi yang lebih besar dari pada proporsi penurunan output.
Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan akan semakin efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Adapun kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900.-327 tahun 1996 dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 100% keatas
Tidak Efisien
90%-100%
Kurang Efisien
80%-90%
Cukup Efisien
60%-80%
Efisien
Kurang dari 60%
Sangat Efisien
Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996 3) Rasio Efektivitas Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas adalah rasio efektivitas. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan targetnya. Realisasi Pendapatan Efektivitas =
Target Pendapatan
x 100%
Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar satu atau seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, maka kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan Kriteria Diatas 100%
Sangat Efektif
90%-100%
Efektif
80%-90%
Cukup Efektif
60%-80%
Kurang Efektif
Kurang dari 60%
Tidak Efektif
Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996 2.1.5.2 Kepuasan Pelanggan Sebagai Penilaian Kinerja Sektor Publik Pada umumnya perusahaan lebih banyak memusatkan diri pada kapasitas internal dengan mengandalkan kinerja produk dan inovasi teknologi tanpa memahami dan memperhatikan aspek eksternal yaitu pelanggan. Hal ini nantinya akan dimanfaatkan oleh pesaing untuk menyerang melalui penawaran
produk dan jasa yang lebih baik sesuai dengan prepensi pelanggan. Kinerja yang buruk pada aspek ini, akan menurunkan jumlah pelanggan dimasa depan meskipun saat ini kinerja keuangan terlihat baik. Kaitannya dengan perusahaan daerah, kepuasan pelanggan merupakan suatu gambaran mengenai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengupayakan pelayanan publik yang optimal, sehingga dalam jangka panjang kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Menurut Tjiptono (2000) kepuasan pelanggan terhadap jasa yang diperoleh pada umumnya dapat dievaluasi dengan menggunakan atribut dalam menentukan kualitas jasa, yaitu : 1. Bukti langsug (tangible), secara umum meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan, dan sarana komunikasi. 2. Keandalan (reability), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang menjanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 3. Daya tanggap (responsiveness) mencakup keinginan para karyawan untuk membantu para pelanggan dalam memberikan pelayanan dengan tanggap. 4. Jaminan
atau
kepastian
(insurance)
mencakup
pengetahuan,
kemampuan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki karyawan, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan. 5. Empati (emphaty) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi dengan baik, perhatian, dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan.
Pelanggan dalam Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar adalah para pedagang pasar yang sudah terdaftar pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, sehingga kepuasan pelanggan dalam penelitian ini adalah kepuasan pedagang pasar.
2.1.6 Pengertian Perusahaan Daerah Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan oleh pemerintah daerah sebagai pusat laba. Artinya Perusahaan Daerah merupakan unit organisasi dalam tubuh Pemda yang didirikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah yang mendirikan (Abdul Halim, 2007). Dengan demikian, disamping wajib menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah suatu provinsi/kabupaten/kota juga menjadi pemakai laporan keuangan entitas lain, yaitu perusahaan daerah atau BUMD di lingkungannya. Hal ini akan dapat dilihat dari aspek teori keagenan (agency theory). Teori keagenan adalah teori hubungan prinsipal dan agen. Dalam hubungan tersebut, prinsipal (rakyat/DPRD) mempercayakan pengolahan kepada agen (pemerintah daerah). Dalam konteks teori tersebut, pemerintah daerah bertindak sebagai agen ataupun sebagai prinsipal. Sebagai agen, pemerintah daerah bertugas mengelola dana prinsipal yakni rakyat yang diwakili DPRD. Sebaliknya, bagi prinsipal pemerintah daerah menyerahkan pengelolaan kekayaan kepada perusahaan daerah atau BUMD yang bertindak sebagai agen. Dalam kedudukannya sebagai prinsipal, pemerintah daerah harus mampu menganalisis laporan keuangan yang dihasilkan agennya yaitu perusahaan daerah.
Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar merupakan badan usaha yang melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang pemasaran. Kegiatan tersebut terutama diarahkan kepada pelayanan masyarakat dan pemberian jasa serta melaksanakan prinsipprinsip perusahaan dengan tujuan
mengembangkan dan mempertahankan
hidup perusahaan.
2.2 Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya Wardika (2004) meneliti tentang Kinerja Puskesmas di Kota Denpasar, ditunjau dari empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Teknik analisis data yang digunakan adalah rasio keuangan dengan rumus efektivitas, sarana dan prasarana, kepuasan pengunjung dan karyawan dengan menggunakan skala Niven. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sudah cukup baik. Sriani (2004) meneliti tentang kinerja Kantor Pelayanan Pajak Denpasar dalam pemungutan PPh. Variabel yang digunakan yaitu kepuasan pengunjung dan efektivitas kauangan. Teknik analisis data yang digunakan untuk efektivitas keuangan yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan dan target penerimaan. Sedangkan analisis data kepuasan pengunjung menggunakan skala Niven. Secara umum kinerja KPP Denpasar dalam pemungutan PPh dinilai baik.
Arya Semadi (2005) meneliti tentang kinerja PDAM Kabupaten Klungkung ditinjau dari empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Teknik analisis yang digunakan menggunakan rasio keuangan yang biasa digunakan oleh PDAM Kabupaten Klungkung, indeks kepuasan pengunjung, MCE (Manufacturing Cycle Efficiency), produktivitas karyawan dan kepuasan karyawan. Hasil penelitian secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik. Trisna Dewi (2005) meneliti tentang kinerja PDAM Kota Denpasar dengan empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Teknik analisis data yang digunakan adalah rasio keuangan, rasio pertumbuhan, indeks kepuasan pengunjung, MCE, IKK (Indeks Kepuasan Karyawan) dan tingkat produktivitas karyawan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil yang baik dan pengunjung merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh PDAM. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya khusus untuk penelitian Arya dan Trisna adalah sama-sama menilai kinerja perusahaan daerah dengan aspek financial dan non-finansial. Sedangkan persamaan penelitian sekarang dengan sebelumnya khusus untuk Wardika dan Sriani yaitu sama-sama menggunkan rumus efektivitas sebagai teknik analisis data aspek finansial dan skala Niven sebagai teknik analisis data untuk aspek nonfinansial. Perbedaan penelitian sekarang dengan sebelumnya khusus untuk Wardika dan Sriani yaitu berbeda obyek penelitian, sedangkan perbedaan
penelitian khusus untuk Arya dan Trisna adalah terletak pada teknik analisis data baik finansial maupun non-finansial.
BAB III KERANGKA BERPIKIR DAN KONSEP PENELITIAN
3.1 Kerangka Berpikir Kebijakan otonomi daerah telah memberikan semangat baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah kabupaten dan kota diberikan kesempatan untuk menggali potensi dan sumber daya yang ada guna membiayai kegiatan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik. Pembentukan BUMD pada tiap daerah dan kota merupakan salah satu usaha dalam upaya meningkatkan sumber penerimaan daerah. BUMD yang mampu dikelola dengan baik akan memberikan manfaat positif kepada pemerintah dan masyarakat, namun apabila BUMD yang ada tidak dioptimalkan dengan baik, justru akan menjadi beban pemerintah. Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali telah memiliki tiga Perusahaan Daerah, salah satunya adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, dimana PD Pasar ini telah mengelola sebanyak enam belas pasar yang tersebar di seluruh wilayah Kota Denpasar. Pasar tradisional sebagai basis ekonomi rakyat mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan kebutuhan pokok masyarakat.
Peningkatan partisipasi pembangunan dan perbaikan alokasi sumber daya produktif
TAP MPR No. XV/ MPR/ 1998 “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan RI”
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan antara Pusat dan Daerah
Otonomi Daerah
PD Pasar Kota Denpasar
Menambah kemampuan daerah untuk mewujudkan kemandirian finansial dalam pengelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Meningkatkan kualitas jasa pelayanan publik
Gambar 3.1 Kerangka Berpikir Penelitian Penilaian Kinerja Aspek Finansial dan NonFinansial Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar
3.2 Kerangka Konsep Walaupun memiliki kontribusi kecil dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lain, namun penilaian terhadap kinerja perusahaan daerah sangat penting dilakukan untuk memperbaiki pengambilan keputusan internal dan alokasi sumber daya yang ada pada perusahaan, sehingga tujuannya dalam meningkatkan PAD dapat diwujudkan. Semua komponen PAD harus mendapat perhatian yang sama dan harus dikelola secara ekonomis, berdayaguna dan berhasilguna. Motivasi pembentukan perusahaan daerah selain mengarah pada peningkatan sumber PAD tetapi juga pemberian jasa pelayanan publik terhadap seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Setiap pembicaraan tentang pelayanan publik maka akan menyentuh masalah kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi publik pada masyarakat sebagai pelanggan. Kualitas pelayanan umumnya berfokus pada pelanggan, sehingga produk pelayanan didesain, diproduksi serta diberikan untuk memenuhi keinginan dan kepuasan pelanggan. Penilaian kinerja dengan memanfaatkan informasi keuangan sebagai single indicator telah digunakan secara luas, tetapi hanya dengan meninjau ukuran finansial sebagai single indicator belum menunjukkan hasil yang sempurna untuk menilai kinerja suatu perusahaan, oleh sebab penelitian ini menggunakan sistem penilaian kinerja dengan basis yang lebih komperhensif, yang tidak hanya menggunakan aspek finansial untuk mengukur kinerja perusahaan tapi juga menggunakan aspek non-finansial sebagai bagian sistem informasi.
1. Kecilnya kontribusi PD Pasar Kota Denpasar terhadap PAD 2. Jumlah pedagang pasar secara umum menunjukkan penurunan
Penilaian Kinerja PD Pasar Kota Denpasar
Non - Finansial
Finansial
Perspektif Kepuasan Pelanggan
Efektivitas
Efisiensi Ekonomis
Buruk
Baik
Baik
Bukti Langsung Keandalan Daya Tanggap Jaminan Empati
Buruk
Evaluasi Kebijakan
Evaluasi Kebijakan
Peningkatan Kontribusi PAD
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Otonomi Daerah
Gambar 3.2 Kerangka Konsep Penelitian Penilaian Kinerja Aspek Finansial dan NonFinansial Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar
BAB IV METODE PENELITIAN
4.1 Lokasi dan Obyek Penelitian 4.1.1 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yang beralamat di Jalan Sulawesi No.1 Lantai 4 Pasar Badung dan pada enam belas unit pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar. 4.1.2 Obyek Penelitian Obyek dalam penelitian ini adalah kinerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yang dinilai dari aspek finansial dan non-finansial.
4.2 Identifikasi Variabel Variabel-variabel yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah: 1. Variabel Aspek Finansial a. Target pendapatan b. Realisasi pandapatan c. Anggaran biaya d. Realisasi biaya 2. Variabel Aspek Non-Finansial a.
Bukti langsung
b.
Keandalan
c.
Daya tanggap
d.
Jaminan
e.
Empati
4.3 Definisi Operasional Variabel Definisi operasional untuk variabel-variabel dalam penelitian ini adalah : 1. Target pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pendapatan retribusi pasar yang dianggarkan oleh PD Pasar dari tahun 2001 sampai 2010 dalam satuan rupiah. 2. Realisasi pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan realisasi pendapatan retribusi pasar yang diperoleh oleh PD Pasar Kota Denpasar dari tahun 2001 sampai 2010 dalam satuan rupiah. 3. Anggaran biaya yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan biaya yang berkaitan dengan penerimaan retribusi pasar yang dianggarkan oleh PD Pasar dari tahun 2001 sampai 2010 dalam satuan rupiah. 4. Realisasi biaya yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan realisasi biaya yang berkaitan dengan penerimaan retribusi pasar yang dikeluarkan oleh PD Pasar Kota Denpasar dari tahun 2001 sampai 2010 dalam satuan rupiah. 5. Bukti langsung (tangible) dapat dijelaskan dengan alat ukur pernyataan meliputi penampilan karyawan PD Pasar Kota Denpasar di hadapan pelanggan, kunjugan rutin ke unit pasar dan bukti fisik pembayaran. 6. Keandalan (reability) yaitu kemampuan PD Pasar Kota Denpasar untuk memberikan pelayanan dengan alat ukur pernyataan seperti pelayanan yang menjanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan
7. Daya tanggap (responsiveness) mencakup keinginan para karyawan PD Pasar Kota Denpasar dengan alat ukur pernyataan seperti membantu para pelanggan dalam memberikan pelayanan dengan tanggap. 8. Jaminan atau kepastian (insurance) dapat dijelaskan dengan alat ukur pernyataan terhadap pengetahuan, kamampuan dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki karyawan PD Pasar Kota Denpasar, bebas dari bahaya, risiko dan keraguan. 9. Empati (empathy) dapat dijelaskan dengan alat ukur pernyataan seperti kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan pada PD Pasar Kota Denpasar.
4.4 Jenis dan Sumber Data 4.4.1 Jenis Data Menurut Sifatnya 1. Data Kuantitatif Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar tahun 2001 sampai 2010 dan data jumlah pedagang pasar dari tahun 2001 sampai 2010.
2. Data Kualitatif Data kualitataif
dalam penelitian ini mengenai deskripsi responden
secara umum, sejarah dan struktur organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar serta tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian.
4.4.2 Jenis Data Menurut Sumbernya Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 1. Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban pengelola Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dari hasil wawancara dan jawaban responden
atau
pedagang
pasar
yang
dituangkan
dalam
angket/kuesioner selama kurun waktu penelitian. 2. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi catatan keuangan pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dari tahun 2001 sampai 2010 dan data jumlah pedagang pasar dari tahun 2001 sampai 2010.
4.5 Responden Penelitian Untuk menilai kinerja aspek non-finansial melaui perspektif kepuasan pelanggan responden penelitian adalah pelanggan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dalam hal ini adalah pedagang pasar dengan mengambil sampel yang dijelaskan lebih rinci pada sub bab metode penentuan sampel.
4.6 Metode Penentuan Sampel Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008 : 115). Populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang pada pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar.
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Proportionate Stratified Random Sampling dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, yaitu :
N
n=
………….………………….(1) 1 + (Ne ) 2
Keterangan : n = jumlah sampel N= jumlah populasi e= derajat penyimpangan
Berdasarkan rumus yang dikemukakan Slovin dengan kesalahan (α) sebesar 10 persen, maka jumlah sampel pedagang pasar adalah sebanyak 99 sampel dengan perhitungan sebagai berikut.
n =
=
7525
…… 1 + (7525.0,01) 7525
……
76,25
=
98,6885 ≈ 99
Proportionate Stratified Random Sampling digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2008:118). Proporsionate berdasarkan banyaknya pedagang di seluruh pasar yang dikelola oleh PD Pasar Kota Denpasar, stratified menggambarkan sampel yang distratakan di tiap-tiap pasar, sedangkan random menunjukkan pengambilan sample menggunakan sistem undian dimana tiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Dengan tingkat kesalahan 10 persen, diperoleh jumlah sampel sebanyak 98,6885 yang dibulatkan menjadi 99 pedagang dan distratakan menurut pasar. Untuk memperoleh sampel pada masing-masing pasar digunakan rumus jumlah populasi masing-masing pasar dibagi total populasi dikali total sampel. Untuk lebih mengetahui jumlah populasi dan sampel masing-masing pasar yang dikelola oleh PD Pasar Kota Denpasar, berikut akan ditampilkan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Jumlah Populasi dan Sampel Pedagang Pasar Berdasarkan Tempat Berjualan pada Pasar yang Dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar tahun 2011 (orang) Jumlah Tempat No
Nama Pasar
Kios
Los
Tanah
Pelataran
Jml Populasi
Jumlah Tempat Kios
Los
Tanah
Pelataran
Jml Sampel
1.
Pasar Sanglah
56
273
-
135
464
1
3
-
2
6
2.
Pasar Inpres Sanglah
43
125
75
58
301
1
1
1
1
4
3.
Pasar Senggol Sanglah
-
-
29
-
29
-
-
1
-
1
4.
Pasar Satrya
37
210
15
39
301
-
3
-
1
4
5.
Pasar Ketapian
20
75
100
62
257
-
1
1
1
3
6.
Pasar Kumbasari
464
196
-
238
898
6
3
-
3
12
7.
Pasar Lokitasari
28
22
-
-
50
1
-
-
-
1
8.
Pasar Abian Timbul
25
74
12
60
171
-
1
-
1
2
9.
Pasar Gunung Agung
33
202
-
-
235
-
3
-
-
3
10.
Pasar Senggol Kumbasari
-
-
89
428
517
-
-
1
6
7
11.
Pasar Anyar Sari
255
233
47
12
547
3
3
1
-
7
12.
Pasar Badung
306
1.384
-
289
1.979
4
18
-
4
26
13.
Pasar Suci Sari Jaya
67
-
-
-
67
1
-
-
-
1
14.
Pasar Kreneng
168
623
61
86
938
2
8
1
1
12
15.
Pasar Senggol Asoka
-
-
506
-
506
-
-
7
-
7
16.
Pasar Pidada
48
201
12
4
265
-
3
-
-
3
Total
7.525
Sumber : PD Pasar Kota Denpasar 2011(data diolah)
99
4.7 Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan observasi nonpartisipan. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara survei langsung ke lokasi penelitian. Cara ini dilakukan karena data yang dicari ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara survei dilakukan peneliti dengan : 1. Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan menanyakan langsung kepada pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan karyawan pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar terutama staf Bagian Umum dan Bagian Keuangan. 2. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan
atau
pernyataan
tertulis
kepada
responden
untuk
menjawabnya (Sugiyono, 2008 : 199). Dalam penelitian ini, kuisioner diberikan kepada pedagang pada pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar. Observasi nonpartisipan dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap catatan, dokumen dan beberapa literatur yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan melalui riset ke perpustakaan, dokumentasi dan jurnal yang telah dipubikasikan serta laporan lain yang mendukung penelitian ini.
4.8 Teknik Analisis Data 4.8.1 Penilaian Kinerja Aspek Finansial Teknik analisis data yang dapat digunakan untuk menilai kinerja aspek finansial yaitu dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penilaian kinerja kuangan digunakan konsep Value for Money dengan tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut. a. Rasio Ekonomis Rasio ini menunjukkan pengukuran tingkat kehematan dari pengeluaranpengeluaran yang dilakukan PD Pasar Kota Denpasar. Rasio ekonomi dapat dihitung dengan rumus : Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan Ekonomis =
Anggaran biaya untuk memeperoleh pendapatan
x 100%
…………..(2)
b. Rasio Efisiensi Rasio ini menunjukkan pengukuran tingkat pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh PD Pasar Kota Denpasar dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Rasio efisiensi dapat dihitung dengan rumus : Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan Efisiensi =
Realisasi Pendapatan
x 100%
…………..(3)
c. Rasio Efektivitas Rasio ini menunjukkan pengukuran tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh PD Pasar Kota Denpasar. Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus : Realisasi Pendapatan Efektivitas =
Target Pendapatan
x 100%
….............…………….(4)
4.8.2 Penilaian Kinerja Aspek Non-Finansial Penilaian kinerja non-finansial melalui perspektif kepuasan pedagang pasar dengan variabel bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati akan dinilai dari pernyataan positif (+) dan negatif (-). Menurut Niven (dikutip dari Wardika, 2004) pengukuran kinerja masing-masing variabel dapat dilakukan dengan dasar adanya pernyataan positif (ya) dan negatif (tidak). Dalam penelitian ini jawaban yang terdiri dari empat kategori yakni : a) sangat setuju, b) setuju, c) tidak setuju, dan d) sangat tidak setuju akan digolongkan menjadi dua pernyataan dari empat kategori tersebut. Untuk kategori pernyataan positif (ya) meliputi jawaban dengan sangat setuju dan setuju, sedangkan untuk pernyataan negatif (tidak) meliputi jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju.
Selanjutnya untuk mengetahui kinerja aspek non finasial dilakukan perhitungan efektivitas kinerja dengan rumus :
Realisasi Efektivitas =
Target
x 100% …............………….(5)
Dimana : Realisasi
= Pedagang atau sampel yang menjawab pernyataan positif
Target
= Jumlah total pedagang atau sampel
Pengukuran tingkat efektivitas non-keuangan menggunakan standar sesui dengan acuan Litbang Depdagri Republik Indonesia tahun 1991 sebagai berikut : 1. Rasio efektif dibawah 40 persen = sangat tidak efektif 2. Rasio efektivitas antara 40 – 59,99 persen = tidak efektif 3. Rasio efektivitas antara 60-79,99 persen = cukup efektif 4. Rasio efektivitas diatas 80 persen = sangat efektif
BAB V HASIL PENELITIAN
5.1 Gamabran Umum Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar 5.1.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Denpasar didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Denpasar Nomor : 14 Tahun 1993 tentang PD Tingkat II Denpasar. Pendirian PD Pasar Kota Denpasar dilakukan melalui pemisah atau pengurangan dari aset PD Pasar Kabupaten Dati II Badung yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Denpasar terhitung sejak tanggal 1 Agustus 1994. Neraca likuidasi atas pemisahan aset PD Pasar tersebut telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali dengan Laporan Nomor : Lap-4081/PW.22.5/1996 tanggal 17 Januari 1996. Menurut Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2001 tentang PD Pasar Kota Denpasar, maksud dan tujuan pendirian perusahaan adalah turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah, turut serta melaksanakan pembangunan
ekonomi
nasional
pada
umumnya
dan
dalam
rangka
meningkatkan perdagangan serta kebutuhan masyarakat pada khususnya serta membantu dan turut menyukseskan keperluan atau kebutuhan, kelancaran distribusi
bahan-bahan
pokok
mengusahakan stabilitas harga.
keperluan
sehari-hari
dan
ikut
serta
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka tugas pokok PD Pasar Kota Denpasar adalah membina, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang perpasaran, yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat dan pemberian jasa serta melaksanakan prinsip-prinsip perusahaan yang dapat mempertahankan hidup dan pengembangannya. Adapun modal PD Pasar kota Denpasar adalah kekayaan daerah yang dipisahkan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Modal ini dapat di tambah atau dikurangi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 2 Tahun 2001 tentang PD Pasar kota Denpasar, penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak ditetapkan antara lain untuk dana pembangunan daerah (PAD) 35 persen, untuk anggaran perusahaan daerah 25 persen, cadangan umum 10 persen, jasa produksi 10 persen, dana sosial dan pendidikan 10 persen, dan sumbangan dana pensiun dan pesangon 10 persen. Adapun jumlah pasar yang dikelola oleh PD Pasar Kota Denpasar adalah sebanyak 16 pasar yang tersebar diseluruh wilayah Kota Denpasar (Tabel 5.1).
Tabel 5.1 Data Luas Area, Jumlah Pasar dan Pedagang pada Pasar yang Dikelola oleh PD Pasar Kota Denpasar Dirinci Perkecamatan, Desa dan Kelurahan tahun 2011 Kecamatan/ Desa/ Kelurahan
Luas Area (M2) Nama Pasar
Tanah Bangunan
Jumlah Pedagang (orang)
I. Denpasar Selatan 1. Kelurahan Panjer
Pasar Sanglah
4.512
3.797,4
464
2. Kelurahan Panjer
Pasar Inpres Sanglah
3.800
1.188,8
301
3. Kelurahan Panjer
Pasar Senggol Sanglah
715
-
29
II. Denpasar Timur 1. Kelurahan Dangin Puri
Pasar Satrya
1.234
2.500
301
2. Kelurahan Sumerta
Pasar Ketapian
2.200
957
257
1. Kelurahan Pemecutan
Pasar Kumbasari
7.000
12.572
898
2. Kelurahan Pemecutan
Pasar Lokitasari
2.750
2.626
50
3. Kelurahan Pemecutan
Pasar Abian Timbul
1.470
577,4
171
4. Kelurahan Pemecutan
Pasar Gunung Agung
2.300
1.287,2
235
5. Kelurahan Pemecutan
Pasar Senggol Kumbasari
1.850
-
517
6. Kelurahan Padangsambian Pasar Anyar Sari
20.900
4.275
547
7. Kelurahan Dauh Puri
Pasar Badung
6.230
8.016
1.979
8. Kelurahan Dauh Puri
Pasar Suci Sari Jaya
2.850
5.663,4
67
1. Desa Dangin Puri Kangin
Pasar Kreneng
13.700
12.894,14
938
2. Desa Dangin Puri Kangin
Pasar Senggol Asoka
9.402
-
506
3. Kelurahan Ubung
Pasar Pidada
3.187
2.406,5
265
84.100
58.761
7.525
III. Denpasar Barat
IV. Denpasar Utara
Total Sumber : PD Pasar Kota Denpasar 2011
5.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Organisasi merupakan wadah untuk menampung seluruh aktifitas yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam mencapai tujuan, sehingga koordinasi kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur organisasi sebuah organisasi atau lembaga memberikan gambaran secara sistematis mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab serta hubungan yang terdapat dalam suatu organisasi atau lembaga bersangkutan. Struktur organisasi disusun agar dapat menggambarkan kerangka hubungan antara satuan-satuan organisasi di dalam suatu organisasi atau lembaga dalam rangka mempertegas tugas dan wewenang masing-masing bagian. Perusahaan Daerah Kota Denpasar menggunakan struktur organisasi garis dimana wewenangnya mengalir dari pimpinan kepada bawahannya, sehingga dalam hal ini pemimpin merupakan pemegang tertinggi diatas bagian-bagian lain yang ada di dalam perusahaan. Adapun struktur organisasi Perusahaan Daerah Kota Denpasar dapat dilihat Gambar 5.1
Gambar 5.1 Struktur Organisasi PD Pasar Kota Denpasar KEPALA DAERAH
DIREKTUR UTAMA
BDN. PENGAWAS
DIREKTUR II
DIREKTUR I
BAG. UMUM
BAG. PENGAWASAN & KEAMANAN
BAG. KEUANGAN
BAG. TEKNIK & PERENCANAAN
BAG.KEBER SIHAN
SEK. TEKNIS KEBERSIHAN
SEK. TU
SEK.ANGGARAN
SEK. PENG. UMUM
SEK. PERENCANAAN
SEK PERSONALIA
SEK. PEMBUKUAN
SEK. PENDAFTARAN
SEK. BANGUNAN
SEK. RT
SEK.BENDAHARA
SEK. KEAMANAN & KETERTIBAN
SEK. LISTRIK & AIR
SEK. PERALATAN DAN PERAWATAN
SEK. PERCETAKAN
SEK. PEMBINAAN
SEK. PERIJINAN
SEK. PERTAMANAN
SEK. HUMAS & PROTOKOL
SEK. STATISTIK
UNIT PASAR
SUB. UNIT ADMINISTRASI SUB. UNIT KEUANGAN SUB. UNIT KAMTIB
Sumber : PD Pasar Kota Denpasar, 2011 51
Adapun mengenai tugas dari masing-masing jabatan, akan dijelaskan lebih rinci. 1) Direktur Utama Direktur Utama mempunyai tugas : a. Memimpin
dan
melaksanakan
mengelola
serta
melaksanakan
kebijaksanaan
perusahaan,
kegiatan-kegiatan
lainnya
berdasarkan pengarahan yang telah digariskan oleh Badan Pengawas dan Walikota Denpasar. b. Mengusahakan dan menyelenggarakan pengembangan atau peningkatan sumber-sumber keuangan, fasilitas dan personil termasuk di bidang kesejahteraan karyawan. c. Mengajukan anggaran dan melaksanakan anggaran perusahaan setelah mendapat pengesahan dari Badan Pengawas. d. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan badan-badan organisasi lain yang berhubungan dengan tugasnya. e. Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Direktur I. f. Bilamana Direktur Utama berhalangan maka untuk sementara tugas-tugasnya dapat dilaksanakan oleh Direktur I. g. Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Pengawas yang diketahui oleh Wali Kota Denpasar.
2) Badan Pengawas Badan Pengawas mempunyai tugas : a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah. b. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi. c. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan Direksi. d. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan
Neraca
dan
Perhitungan
Laba/Rugi
beserta
penjelasannya. e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kerja Perusahaan Daerah. 3) Direktur I Direktur I mempunyai tugas : a. Direktur I merupakan pembantu utama dari Direktur Utama yang berkewajiban menyelanggarakan kegiatan sehari-hari terhadap staf perusahaan. b. Membina, mengelola, mengarahkan dan mengkoordinasikan semua kegiatan perusahaan dengan unsur-unsurnya untuk memperoleh hasil guna dan tepat guna. c. Memberikan saran-saran dan informasi kepada Direktur Utama.
d. Menjalankan tugas Direktur Utama apabila Direktur Utama berhalangan. e. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 4) Direktur II Direktur II mempunyai tugas : a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, teknik, produksi, dan distribusi. b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi teknis. c. Mengkoordinasikan
kegiatan
perizinan
serta
pengawasan
pendapatan. d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Utama. 5) Bagian Umum Bagian umum mempunyai tugas : a. Melaksanakan urusan tata usaha administrasi personil dan rumah tangga. b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Bagian umum dipimpin oleh serorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur I.
6) Bagian Keuangan Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Mempersiapkan bahan dan menyusun anggaran serta laporan keuangan perusahaan. b. Mempersiapkan keuangan perusahaan. c. Turut serta merencanakan dan mempersiapkan ketentuanketentuan peningkatan pendapatan perusahaan. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. e. Bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur I. 7) Bagian Pengawasan dan Keamanan Bagian Pengawasan dan Keamanan mempunyai tugas : a. Melaksanakan tugas-tugas di bidang pengawasan intern dan ekstern perusahaan. b. Bagian pengawasan dan keamanan dipimpin oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Keamanan yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur II. c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 8) Bagian Teknik dari Perencanaan Bagian Teknik dari Perencanaan mempunyai tugas :
a. Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan menyelesaikan kegiatan-kegiatan di bidang pemeliharaan dan pembangunan fasilitas atau bangunan-bangunan. b. Merencanakan, mengadakan penelitian yang diarahkan kepada perkembangan atau perluasan pasar. c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. d. Bagian Teknik dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur II 9) Bagian Kebersihan Bagian Kebersihan mempunyai tugas : a. Melaksanakan dan mengawasi penanganan sampah di masingmasing pasar. b. Mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan dengan membuat
rencana
penanganan
sampah
dan
keindahan
lingkungan masing-masing. c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. d. Bagian kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur II. 10) Unit Pasar Unit Pasar mempunyai tugas :
a. Melaksanakan kebijaksanaan dan kewenangan Direktur Utama PD Pasar di unit-unit pasar. b. Mengkoordinir serta mengawasi persoalan-persoalan yang ada di unit pasar. c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. d. Unit pasar dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 11) Sub Unit Administrasi Sub Unit Administrasi mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan administrasi pembukuan pada unit-unit pasar berdasarkan pedoman dan petunjuk-petunjuk dan ketentuanketentuan yang berlaku. b. Menyelenggarakan
pembukuan
karcis-karcis,
menertibkan
tagihan-tagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Membuat laporan mengenai stok karcis dan pemasukan pada unit pasar. d. Membuat inventaris mengenai peralatan yang ada di unit pasar. e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. f. Sub unit administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
12) Sub Unit Keuangan Sub Unit Keuangan mempunyai tugas : a. Bertanggung jawab mengenai keluar masuknya keuangan dengan menyelenggarakan Buku Kas Umum, Kas Pembantu dan catatan lainnya yang dianggap perlu. b. Menerima, meneliti uang setoran dan menyortir uang ke PD Pasar Kota Denpasar. c. Menyelesaikan tagihan-tagihan kepada para penyewa tempat dan fasilitas lainnya. d. Mengatur dan memberikan petunjuk dan pengawasan kepada juru tagih. e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. f. Sub Unit Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pasar. 13) Sub Unit Kamtib Sub Unit Kamtib mempunyai tugas : a. Membina, mengendalikan dan mencegah gangguan keamanan fisik dan ketertiban umum pada unit pasar. b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Sub Unit Kamtib dipimpin oleh Kepala Sub Unit Kamtib yang dalam melaksanakan tugasnnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pasar.
5.1.3 Fasilitas pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Fasilitas yang disediakan oleh PD Kota Denpasar antara lain : 1. Penyewaan Tempat Berjualan Penyewa tempat berjualan yang meliputi kios, los dan tanah yang dimiliki PD Pasar Kota Denpasar berasal dari masyarakat Bali maupun luar Bali. Penyewaan tempat berjualan ada yang berbentuk swadaya atau milik perusahaan. Penyewaan tempat berjualan yang berbentuk swadaya adalah penyewa yang hanya menyewa tanah beserta fasilitas listrik dan airnya saja, tapi bangunannya dibuat penyewa sendiri. Sedangkan penyewa tempat berjualan yang berbentuk milik perusahaan adalah penyewa yang menyewa tempat yang sudah lengkap dengan dengan bangunan beserta fasilitasnya. 2. Penyediaan Tempat Parkir Salah satu fasilitas yang diberikan oleh PD Pasar Kota Denpasar adalah penyediaan tempat parkir. Tempat parkir yang disediakan khusus untuk masyarakat yang datang kepasar dan pedagang di lingkungan PD Pasar Kota Denpasar, sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat didalam memarkir kendaraannya. 3. Fasilitas Lain Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar memberikan fasilitasfasilitas penunjang lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan. Fasilitas tersebut meliputi penyediaan WC
umum, penyediaan sarana air bersih, listrik dan penyediaan tempat sampah.
5.2 Karakteristik Responden Survey dilakukan terhadap 99 pedagang pasar yang tersebar pada enam belas unit pasar di wilayah Kota Denpasar dan dikelola oleh PD Kota Denpasar. Selanjutnya setelah melakukan penelitian, pada responden tersebut akan dilakukan pengkajian terhadap karakteristiknya guna mendapatkan informasi mengenai jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan lama berdagang. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui karakteristik responden (pedagang pasar) yang dikelola oleh PD Pasar Kota Denpasar. Untuk jenis kelamin responden, sebagian besar responden adalah berjenis kelamin perempuan dengan jumlah responden perempuan sebanyak 64 orang atau persentase sebesar 64,65 persen sedangkan responden laki-laki sebanyak 35 orang atau persentase sebesar 35,35 persen dari total responden. Selanjutnya karakteristik usia responden ditunjukkan pada Tabel 5.2 Tabel 5.2 Distribusi Usia Responden pada Pasar yang Dikelola oleh Peruasahaan Daerah Pasar Kota Denpasar No 1 2 3 4
Usia (tahun) ≤ 20 21-30 31-40 > 40 Total
Jumlah (orang)
Persentase (%)
17 48 34 99
17,2 48,5 34,3 100
Sumber : Data Hasil Penelitian 2011
Berdasarkan hasil penelitian dan dirangkum dalam Tabel 5.2 sebagian besar responden (pedagang pasar) berada pada rentang usia 31 sampai 40 tahun dengan jumlah pedagang sebanyak 48 orang atau sebesar 48,5 persen dari total responden. Sisanya sebanyak 34 orang atau 34,3 persen pada rentang usia diatas 40 tahun dan 17 orang atau 17,2 persen pedagang berada pada rentang usia 21 sampai 30 tahun. Rentang usia kurang dari 20 tahun tidak ditemukan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini responden dengan usia tertua adalah responden dengan usia 57 tahun, sedangkan responden dengan usia termuda adalah responden dengan usia 24 tahun.
Tabel 5.3 Distribusi Tingkat Pendidikan Responden pada Pasar yang Dikelola oleh Peruasahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Tingkat Jumlah Persentase Pendidikan (orang) (%) 1 SD 22 22,2 2 SMP 54 54,5 3 SMA 23 23,2 4 Perguruan Tinggi Total 99 100 Sumber : Data Hasil Penelitian 2011 No
Sedangkan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan (Tabel 5.3) sebagian besar responden (pedagang pasar) berlatar belakang pendidikan SMP yaitu dengan jumlah pedagang sebanyak 54 orang atau sebesar 54,5 persen dari total responden. Sisanya yaitu sebanyak 23 orang atau 23,2 persen berlatar belakang pendidikan SMA dan dan sebanyak 22 orang atau 22,2 persen
berlatar pendidikan SD. Latar belakang pedagang pasar pada tingkat pendidikan perguruan tinggi tidak ditemukan pada penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar lama berdagang responden pada pasar yang dikelola oleh PD Pasar Kota Denpasar lebih dari sepuluh tahun yaitu sebanyak 88 pedagang atau 88,9 persen dari total responden, dengan waktu berdagang terlama yaitu 18 tahun atau mulai berdagang sejak tahun 1993 sampai saat ini. Sisanya sebanyak sebelas orang atau 11,1 persen pedagang sudah berdagang pada pasar yang dikelola oleh PD Pasar Kota Denpasar berada pada rentang waktu lebih dari dua tahun namun kurang dari sepuluh tahun, dengan waktu berdagang terpendek yaitu baru selama tujuh tahun atau mulai berdagang sejak tahun 2004 sampai saat ini. Lama berdagang kurang dari dua tahun dan antara dua sampai lima tahun tidak ditemukan dalam penelitian ini (Tabel 5.4). Tabel 5.4 Distribusi Lama Berdagang Responden pada Pasar yang Dikelola oleh Peruasahaan Daerah Pasar Kota Denpasar
No 1 2 3 4
Lama Berdagang (tahun)
Jumlah (orang)
<2 2-5 >5-<10 11 88 ≥ 10 Total 99 Sumber : Data Hasil Penelitian 2011
Persentase (%) 11,1 88,9 100
Demikian secara umum berdasarkan penelitian kepada 99 responden (pedagang pasar) pada enam belas unit pasar yang dikelola oleh PD Pasar Kota
Denpasar sebagian besar responden adalah berjenis kelamin perempuan, berada pada rentang usia 31 sampai 40 tahun dengan latar belakang pendidikan terakhir SMP dan telah berdagang lebih dari sepuluh tahun. Dalam meningkatkan kinerja PD Pasar Kota Denpasar pemerintah perlu memperhatikan karakteristik pedagang pasar. Sesuai dengan karakteristik responden dalam penelitian ini, sebagian besar pedagang adalah berjenis kelamin perempuan, latar belakang pendidikan menengah, usia cukup produktif dan pengalaman berdagang cukup lama. Informasi ini akan mempermudah pemerintah dalam merencanakan program utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang sehingga jumlah pedagang kedepannya akan semakin meningkat.
BAB VI PEMBAHASAN
6.1 Pembahasan Hasil Penelitian 6.1.1 Penilaian Kinerja Aspek Finansial Penilaian kinerja terhadap Perusahaa Daerah (PD) Pasar Kota Denpasar masih tetap menggunakan aspek finansial atau keuangan sebagai salah satu perspektif penilaian kinerja. Sebagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang jasa pasar, pengukuran kinerja keuangan pada perusahaan daerah bukan merupakan hal yang mudah, terlebih lagi institusi pemerintah ini bersifat pelayanan kepada masyarakat atau publik. Untuk mengetahui kinerja keuangan PD Pasar Kota Denpasar berdasarkan konsep value for money tahun anggaran 2001-2010 perlu dilihat anggaran dan realisasi biaya yang dikeluarkan serta target dan realisasi pendapatan yang diperoleh pada PD Pasar Kota Denpasar. Adapun biaya yang dianggarkan oleh PD Pasar Kota Denpasar sepenuhnya digunakan untuk membiayai gaji pegawai, biaya bahan bakar, biaya konsumsi, biaya umum dan pemeliharaan gedung. Untuk penerimaan retribusi pasar diperoleh melalui pengenaan biaya kepada pedagang, antara lain cukai, parkir, kebersihan, sewa tempat (kios, los, tanah dan pelataran), listrik serta keamanan. Berikut perhitungan tiga elemen dasar value for money dalam menilai kinerja aspek finansial PD Pasar Kota Denpasar.
a. Rasio Ekonomis Rasio ini menunjukkan pengukuran tingkat kehematan dari pengeluaranpengeluaran yang dilakukan PD Pasar Kota Denpasar. Adapun perhitungan rasio ekonomis PD Pasar Kota Denpasar untuk tahun anggaran 2001-2010 dapat dilihat pada Tabel 6.1. Tabel 6.1 memperlihatkan rata-rata rasio ekonomis PD Pasar Kota Denpasar adalah sebesar 106,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata rasio ekonomis PD Pasar Kota Denpasar berada pada kriteria yang tidak ekonomis karena presentase rasio ekonomisnya berada diatas 100 persen.
Tabel 6.1 Rasio Ekonomis Kinerja Finansial PD Pasar Kota Denpasar Tahun Anggaran 2001-2010 (jutaan Rupiah) Anggaran
Realisasi
Rasio Ekonomis
Biaya
Biaya
(%)
2001
4.025
4.315
107,2
Tidak Ekonomis
2002
5.305
5.955
112,3
Tidak Ekonomis
2003
6.072
7.046
116,0
Tidak Ekonomis
2004
7.411
8.311
112,2
Tidak Ekonomis
2005
8.027
8.715
108,6
Tidak Ekonomis
2006
9.788
10.098
103,2
Tidak Ekonomis
2007
10.931
11.187
102,3
Tidak Ekonomis
2008
11.047
12.554
113,6
Tidak Ekonomis
2009
12.624
13.830
109,5
Tidak Ekonomis
2010
13.754
11.444
83,2
Ekonomis
Rata-rata
8.899
9.345
106,8
Tidak Ekonomis
Tahun
Sumber : PD Pasar Kota Denpasar (data diolah)
Keterangan
Berdasarkan hasil perhitungan, rasio ekonomis terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 83,2 persen sedangkan rasio ekonomi pada tahun 2001 sampai 2009 menunjukkan angka diatas 100 persen dimana rasio ekonomis tertinggi berada pada tahun 2003 yaitu sebesar 116 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi biaya PD Pasar Kota Denpasar selama sembilan tahun sejak tahun 2001 selalu melebihi dari anggaran yang ditetapkan, ini terjadi akibat pembengkakan pada biaya gaji dan rupa-rupa biaya umum karena penambahan karyawan dan penyelenggaraan Upacara Adat. Pada tahun 2010 sudah terjadi perbaikan rasio ekonomis yang berarti bahwa pemerintah telah mampu menekan biaya-biaya yang tidak produktif.
b. Rasio Efisiensi Rasio ini menunjukkan pengukuran tingkat pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh PD Pasar Kota Denpasar dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Adapun perhitungan rasio efisiensi PD Pasar Kota Denpasar untuk tahun anggaran 2001-2010 dapat dilihat Tabel 6.2.
Tabel 6.2 Rasio Efisiensi Kinerja Finansial PD Pasar Kota Denpasar Tahun Anggaran 2001-2010 (jutaan Rupiah) Rasio
Realisasi
Realisasi
Pendapatan
Biaya
2001
4.088
4.315
105,6
Tidak Efisien
2002
6.450
5.955
92,3
Kurang Efisien
2003
8.208
7.046
85,8
Cukup Efisien
2004
8.797
8.311
94,5
Kurang Efisien
2005
10.225
8.715
85,2
Cukup Efisien
2006
11.756
10.098
85,9
Cukup Efisien
2007
11.462
11.187
97,6
Kurang Efisien
2008
11.362
12.554
110,5
Tidak Efisien
2009
13.316
13.830
103,9
Tidak Efisien
2010
14.312
11.444
80,1
Efisien
Rata-rata
9.998
9.345
94,1
Kurang Efisien
Tahun
Efisiensi
Keterangan
(%)
Sumber : PD Pasar Kota Denpasar (data diolah) Tabel 6.2 memperlihatkan rata-rata rasio efisiensi PD Pasar Kota Denpasar adalah sebesar 94,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata rasio efisiensi PD Pasar Kota Denpasar berada pada kriteria yang kurang efisien karena presentase rasio efisiensinya berada diantara 90-100 persen. Berdasarkan hasil perhitungan, rasio efisiensi terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 80 persen sedangkan rasio efisiensi pada tahun 2002 sampai 2007 menunjukkan angka diatas 80 persen namun masih dibawah 100 persen dengan kriteria efisiensi kurang efisien dan cukup efisien. Rasio efisiensi diatas 100 persen berada pada tahun 2001, 2008 dan 2009 dengan kriteria efisiensi
tidak efisien. Tahun 2010 PD Pasar telah mampu memperbaiki kinerja dengan merealisasikan penerimaan retribusi pasar melebihi dari biaya yang dikeluarkan dengan kriteria efisiensi efisien.
c. Rasio Efektivitas Rasio ini menunjukkan pengukuran tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh PD Pasar Kota Denpasar. Melalui pengukuran efektivitas dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi. Adapun perhitungan rasio efektivitas PD Pasar Kota Denpasar untuk tahun anggaran 2001-2010 dapat dilihat Tabel 6.3. Tabel 6.3 memperlihatkan rata-rata rasio efektivitas PD Pasar Kota Denpasar adalah sebesar 96,6
persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata rasio
efektivitas PD Pasar Kota Denpasar berada pada kriteria yang efektif karena presentase rasio efektivitasnya berada diantara 90-100 persen.
Tabel 6.3 Rasio Efektivitas Kinerja Finansial PD Pasar Kota Denpasar Tahun Anggaran 2001-2010 (jutaan Rupiah) Rasio
Target
Realisasi
Pendapatan
Pendapatan
2001
5.647
4.088
72,4
Kurang Efektif
2002
5.752
6.450
112,1
Sangat Efektif
2003
7.181
8.208
114,3
Sangat Efektif
2004
9.529
8.797
92,3
Efektif
2005
10.386
10.225
98,4
Efektif
2006
11.824
11.756
99,4
Efektif
2007
12.108
11.462
94,7
Efektif
2008
12.220
11.362
93,0
Efektif
2009
14.180
13.316
93,9
Efektif
2010
14.962
14.312
95,7
Efektif
Rata-rata
10.379
9.998
96,6
Efektif
Tahun
Efektivitas
Keterangan
(%)
Sumber : PD Pasar Kota Denpasar (data diolah) Berdasarkan hasil perhitungan, rasio efektivitas terendah terjadi pada tahun 2001 dengan persentase sebesar 72,4 persen dan memenuhi kriteria kurang efektif, sedangkan rasio efektivitas dengan katgori sangat efektif hanya terjadi pada tahun 2002 dan 2003, selanjutnya sejak tahun 2004 sampai 2010 rasio efektivitas memenuhi kriteria efektif karena persentase rasio berada antara 90 sampai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa target penerimaan yang selama ini ditetapkan oleh PD Pasar Kota Denpasar masih di bawah potensi yang sebenarnya, oleh karena itu pemerintah daerah selaku pengelola pasar di wilayah Kota Denpasar dalam penetapan target pendapatan perlu melakukan
perhitungan secara akurat terhadap besarnya potensi pendapatan sehingga realisasi pendapatan berdasarkan target
yang ditetapkan dapat lebih
ditingkatkan sehingga tidak terjadi lagi tingkat efektivitas di bawah seratus persen pada tahun-tahun mendatang. 6.1.2 Penilaian Kinerja Aspek Non-Finansial Penilaian kinerja PD Pasar Kota Denpasar melalui aspek non-finansial yang dalam hal ini menggunakan perspektif kepuasan pedagang pasar, sangat diperlukan karena pedagang pasar adalah sumber utama pendapatan yang diperoleh oleh PD Pasar Kota Denpasar. Penilaian ini dilakukan dengan mengukur kepuasan pedagang pasar melalui penyebaran kuesioner pada responden penelitian. Dalam melakukan penelitian, yang menjadi responden adalah pedagang pasar pada pasar yang dikelola oleh PD Pasar Kota Denpasar. Berdasarkan perhitungan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin, jumlah pedagang yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 pedagang. Berikut ditampilakan hasil pengolahan data kepuasan pedagang pasar berdasarkan penelitian langsung yang dijelaskan secara rinci pada setiap variabel kepuasan pedagang. 6.1.2.1 Variabel Bukti Langsung Pendapat responden mengenai variabel bukti langsung dipaparkan dalam tiga pernyataan yang dijawab oleh responden. Jawaban atas pernyataan pada kuesioner dikategorikan pada jawaban negatif dan positif. Jawaban sangat
setuju dan setuju adalah positif dan tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah negatif.
Tabel 6.4 Jawaban Responden Mengenai Kerapihan Karyawan Saat Bekerja pada PD Pasar Kota Denpasar Jumlah Responden Orang % 1 Positif 99 100 2 Negatif 0 0 Jumlah 99 100 Sumber : Data Hasil Penelitian 201, Lampiran 2
No Jawaban Responden
Berdasarkan Tabel 6.4 dapat dilihat bahwa dari 99 responden 100 persen atau seluruh responden menyatakan setuju bahwa karyawan berpenampilan rapi saat bekerja. Tabel 6.5 Jawaban Responden Mengenai Kunjungan Rutin ke Unit Pasar PD Pasar Kota Denpasar Jumlah Responden Orang % 1 Positif 84 84,8 2 Negatif 15 15,1 Jumlah 99 100 Sumber : Data Hasil Penelitian 201, Lampiran 2
No
Jawaban Responden
Pada Tabel 6.5 dilihat dari pernyataan bahwa karyawan rutin melakukan kunjungan ke unit pasar pada pasar yang dikelola oleh PD Pasar kota Denpasar diperoleh bahwa 84 orang atau 84,8 persen responden menyatakan jawaban positif dan 15 orang atau 15,1 persen menyatakan jawaban negatif.
Terdapat 96 orang atau 96,9 persen responden yang memberikan jawaban positif dan 3 orang atau 3,03 persen responden memberikan jawaban negatif atas pernyataan karyawan memberikan bukti pembayaran atas penyewaan kios, los pelataran dan tanah (Tabel 6.6).
Tabel 6.6 Jawaban Responden Mengenai Bukti Pembayaran atas Penyewaan Kios, Los, Pelataran dan Tanah pada PD Pasar Kota Denpasar Jumlah Responden Orang % 1 Positif 96 96,9 2 Negatif 3 3,03 Jumlah 99 100 Sumber : Data Hasil Penelitian 201, Lampiran 2
No
Jawaban Responden
Berdasarkan ketiga pernyataan yang telah dipaparkan secara detail berdasarkan jawaban responden, maka secara umum efektivitas variabel bukti langsung dapat dilihat Tabel 6.7
Tabel 6.7 Jawaban Variabel Bukti Langsung dalam Penilaian Kinerja Non-Finansial PD Pasar Kota Denpasar No
Daftar Pernyataan
Realisasi (orang)
Target (orang)
Efektivitas (%)
Kriteria
1
Karyawan berpenampilan rapi saat bekerja
99
99
100,00
Sangat Efektif
2
Karyawan melakukan kunjungan rutin ke unit-unit pasar
84
99
84,85
Sangat Efektif
3
Karyawan memberikan bukti pembayaran atas penyewaan kios, los, pelataran dan tanah
96
99
96,97
Sangat Efektif
93
99
93,94
Sangat Efektif
Rata-rata
Sumber : Tabel 6.5, Tabel 6.7 dan Tabel 6.8
Tabel 6.7 menunjukkan bahwa dari 99 responden, rata-rata 93 responden memberikan jawaban positif atas pernyataan variabel bukti langsung dengan perserntase efektivitas sebesar 93,94 persen dan kriteria efektivitas sangat efektif.
6.1.2.2 Variabel Keandalan Pendapat responden mengenai variabel keandalan dipaparkan dalam tiga pernyataan yang dijawab oleh responden. Jawaban atas pernyataan pada kuesioner
dikategorikan pada jawaban negatif dan positif. Jawaban sangat
setuju dan setuju adalah positif dan tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah negatif. Pada Tabel 6.8 dapat dilihat bahwa 84 orang atau 84,85 persen responden memberikan jawaban positif dan sisanya 15 orang atau 15,15 persen responden memberikan jawaban negatif pada pernyataan bahwa karyawan melayani kebutuhan pedagang dengan baik. Tabel 6.8 Jawaban Responden Mengenai Keandalan Karyawan PD Pasar Kota Denpasar dalam Melayani Kebutuhan Pedagang Jumlah Responden Orang % 1 Positif 84 84,85 2 Negatif 15 15,15 Jumlah 99 100 Sumber : Data Hasil Penelitian 201, Lampiran 2
No Jawaban Responden
Dilihat dari pernyataan bahwa karyawan memberikan pelayan secara ramah dan memuaskan diperoleh bahwa 83 orang atau 83,84 persen responden
menyatakan jawaban positif dan 16 orang atau 16,16 persen menyatakan jawaban negatif (Tabel 6.9)
Tabel 6.9 Jawaban Responden Mengenai Keandalan Karyawan Pasar PD Pasar Kota Denpasar dalam Memberikan Pelayanan Secara Ramah dan Memuaskan Jumlah Responden Orang % 1 Positif 83 83,84 2 Negatif 16 16,16 Jumlah 99 100 Sumber : Data Hasil Penelitian 201, Lampiran 2
No Jawaban Responden
Berdasarkan Tabel 6.10 dapat dijelaskan bahwa terdapat 76 orang atau 76,77 persen responden yang memberikan jawaban positif dan 23 orang atau 23,23 persen responden memberikan jawaban negatif atas pernyataan karyawan dapat memberikan informasi yang diminta pedagang dengan cepat dan lengkap.
Tabel 6.10 Jawaban Responden Mengenai Keandalan Karyawan PD Pasar Kota Denpasar dalam Memberikan Informasi dengan Cepat dan Lengkap Jumlah Responden Orang % 1 Positif 76 76,77 2 Negatif 23 23,23 Jumlah 99 100 Sumber : Data Hasil Penelitian 201, Lampiran 2
No Jawaban Responden
Berdasarkan ketiga pernyataan yang telah dipaparkan secara detail berdasarkan jawaban responden, maka secara umum efektivitas variabel keandalan dapat dilihat Tabel 6.11
. Tabel 6.11 Efektivitas Variabel Keandalan dalam Penilaian Kinerja NonFinansial PD Pasar Kota Denpasar No
Daftar Pernyataan
Realisasi (orang)
Target (orang)
Efektivitas (%)
Kriteria
1
Karyawan melayani kebuthuan pedagang dengan baik
84
99
84,85
Sangat Efektif
2
Karyawan memberikan pelayanan secara ramah dan memuaskan
83
99
83,84
Sangat Efektif
3
Karyawan dapat memberikan informasi yang diminta dengan cepat dan lengkap
76
99
76,77
Cukup Efektif
81
99
81,82
Sangat Efektif
Rata-rata
Sumber : Tabel 6.8, Tabel 6.9 dan Tabel 6.10
Tabel 6.11 menunjukkan bahwa dari 99 responden, rata-rata 81 responden memberikan jawaban positif atas pernyataan variabel keandalan dengan persentase efektivitas sebesar 81,82 persen dan kriteria efektivitas sangat efektif.
6.1.2.3 Variabel Daya Tanggap Pendapat responden mengenai variabel daya tanggap dipaparkan dalam tiga pernyataan yang dijawab oleh responden. Jawaban atas pernyataan pada kuesioner dikategorikan pada jawaban negatif dan positif. Jawaban sangat setuju dan setuju adalah positif dan tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah negatif.
Tabel 6.12 Jawaban Responden Mengenai Daya Tanggap Karyawan PD Pasar Kota Denpasar dalam Menindaklanjuti Keluhan Pedagang Jumlah Responden Orang % 1 Positif 6 6,06 2 Negatif 93 93,94 Jumlah 99 100 Sumber : Data Hasil Penelitian 201, Lampiran 2
No Jawaban Responden
Pada Tabel 6.12 dapat dilihat bahwa hanya 6 orang atau 6,06 persen responden memberikan jawaban positif dan sisanya sebanyak 93 orang atau 93,94 persen responden memberikan jawaban negatif atas pernyataan bahwa karyawan dengan cepat dapat menindaklanjuti keluhan pedagang. Tabel 6.13 Jawaban Responden Mengenai Daya Tanggap Karyawan PD Pasar Kota Denpasar dalam Memberikan Tanggapan terhadap Keluhan Pedagang Jumlah Responden No Jawaban Responden Orang % 1 Positif 34 34,34 2 Negatif 65 65,66 Jumlah 99 100 Sumber : Data Hasil Penelitian 201, Lampiran 2
Dilihat dari pernyataan bahwa karyawan memberikan tanggapan atas keluhan pedagang diperoleh bahwa hanya 34 orang atau 34,34 persen responden menyatakan jawaban positif dan sebanyak 65 orang atau 65,66 persen menyatakan jawaban negatif (Tabel 6.13) Berdasarkan Tabel 6.14 dapat dijelaskan bahwa hanya terdapat 41 orang atau 41,41 persen responden yang memberikan jawaban positif dan sebanyak 58 orang atau 58,59 persen responden memberikan jawaban negatif atas pernyataan karyawan dengan cepat dapat memahami kebutuhan pedagang.
Tabel 6.14 Jawaban Responden Mengenai Daya Tanggap Karyawan PD Pasar Kota Denpasar dalam Memahami Kebutuhan Pedagang Jumlah Responden Orang % 1 Positif 41 41,41 2 Negatif 58 58,59 Jumlah 99 100 Sumber : Data Hasil Penelitian 201, Lampiran 2
No Jawaban Responden
Berdasarkan ketiga pernyataan yang telah dipaparkan secara detail berdasarkan jawaban responden, maka secara umum efektivitas variabel daya tanggap dapat dilihat Tabel 6.15
. Tabel 6.15 Efektivitas Variabel Daya Tanggap dalam Penilaian Kinerja Non-Finansial PD Pasar Kota Denpasar No
Daftar Pernyataan
Realisasi (orang)
Target (orang)
Efektivitas (%)
Kriteria
1
Karyawan dengan cepat menindaklanjuti keluhan pedagang
6
99
6,06
Sangat Tidak Efektif
2
Karyawan dengan cepat memberikan tanggapan atas keluhan pedagang
34
99
34,34
Sangat Tidak Efektif
3
Karyawan dengan cepat dapat memahami kebutuhan pedagang
41
99
41,41
Tidak Efektif
27
99
27,27
Sangat Tidak Efektif
Rata-rata
Sumber : Tabel 6.12, Tabel 6.13 dan Tabel 6.14
Tabel 6.15 menunjukkan bahwa dari 99 responden, rata-rata hanya 27 responden memberikan jawaban positif atas pernyataan variabel daya tanggap dengan persentase efektivitas sebesar 27,27 persen dan kriteria efektivitas sangat tidak efektif.
6.1.2.4 Variabel Jaminan Pendapat responden mengenai variabel jaminan dipaparkan dalam tiga pernyataan yang dijawab oleh responden. Jawaban atas pernyataan pada kuesioner dikategorikan pada jawaban negatif dan positif. Jawaban sangat setuju dan setuju adalah positif dan tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah negatif. Berdasarkan Tabel 6.16 dapat dilihat bahwa sebanyak 58 orang atau 58,59 persen responden memberikan jawaban positif dan sisanya 41 orang atau 41,41 persen responden memberikan jawaban negatif atas pernyataan perusahaan memberikana jaminan keamanan pada pasar yang dikelola olej PD Pasar Kota Denpasar.
Tabel 6.16 Jawaban Responden Mengenai Jaminan Keamanan Pasar oleh PD Pasar Kota Denpasar Jumlah Responden Orang % 1 Positif 58 58,59 2 Negatif 41 41,41 Jumlah 99 100 Sumber : Data Hasil Penelitian 201, Lampiran 2
No Jawaban Responden
Dilihat dari pernyataan bahwa PD Pasar Kota Denpasar memberikan jaminan terhadap keselamatan pedagang pasar diperoleh bahwa hanya 40 orang atau 40,40 persen responden menyatakan jawaban positif dan sebanyak 59 orang atau 59,60 persen menyatakan jawaban negatif (Tabel 6.17)
Tabel 6.17 Jawaban Responden Mengenai Jaminan Keselamatan Pedagang oleh PD Pasar Kota Denpasar Jumlah Responden Orang % 1 Positif 40 40,40 2 Negatif 59 59,60 Jumlah 99 100 Sumber : Data Hasil Penelitian 201, Lampiran 2
No Jawaban Responden
Berdasarkan Tabel 6.18 dapat dijelaskan bahwa terdapat 62 orang atau 62,63 persen responden yang memberikan jawaban positif dan sebanyak 37 orang atau 37,37 persen responden memberikan jawaban negatif atas pernyataan bahwa perusahaan memberikan jaminan terhadap kebersihan pasar
Tabel 6.18 Jawaban Responden Mengenai Jaminan Kebersihan Pasar oleh PD Pasar Kota Denpasar Jumlah Responden Orang % 1 Positif 62 62,63 2 Negatif 37 37,37 Jumlah 99 100 Sumber : Data Hasil Penelitian 201, Lampiran 2
No Jawaban Responden
Berdasarkan ketiga pernyataan yang telah dipaparkan secara detail berdasarkan jawaban responden, maka secara umum efektivitas variabel jaminan dapat dilihat Tabel 6.19
. Tabel 6.19 Efektivitas Variabel Jaminan dalam Penilaian Kinerja NonFinansial PD Pasar Kota Denpasar No
Daftar Pernyataan
Realisasi (orang)
Target (orang)
Efektivitas (%)
Kriteria
1
Perusahaan dapat memberikan jaminan terhadap keamanan pasar
58
99
58,59
Tidak Efektif
2
Perusahaan memberikan jaminan terhadap keselamatan pedagang
40
99
40,40
Tidak Efektif
3
Perusahaan memberikan jaminan terhadap kebersihan pasar
62
99
62,63
Cukup Efektif
53
99
53,9
Tidak Efektif
Rata-rata
Sumber : Tabel 6.16, Tabel 6.17 dan Tabel 6.18
Tabel 6.20 menunjukkan bahwa dari 99 responden, rata-rata hanya 53 responden memberikan jawaban positif atas pernyataan variabel jaminan dengan persentase efektivitas sebesar 53,9 persen dan kriteria efektivitas tidak efektif.
6.1.2.5 Variabel Empati Pendapat responden mengenai variabel empati dipaparkan dalam tiga pernyataan yang dijawab oleh responden. Jawaban atas pernyataan pada kuesioner dikategorikan pada jawaban negatif dan positif. Jawaban sangat setuju dan setuju adalah positif dan tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah negatif. Berdasarkan Tabel 6.20 dapat dilihat bahwa terdapat 32 orang atau 32,32 persen responden memberikan jawaban positif dan sisanya sebanyak 67 orang atau 67,68 persen responden memberikan jawaban negatif pada pernyataan karyawan memberikan perhatian yang besar terhadap keluhan pedagang
Tabel 6.20 Jawaban Responden Mengenai Empati Karyawan PD Pasar Kota Denpasar dalam Perhatian yang Besar terhadap Keluhan Pedagang Jumlah Responden Orang % 1 Positif 32 32,32 2 Negatif 67 67,68 Jumlah 99 100 Sumber : Data Hasil Penelitian 201, Lampiran 2
No Jawaban Responden
Dilihat dari pernyataan bahwa PD Pasar Kota Denpasar memberikan empati dengan komunikasi yang baik antar karyawan dan pedagang diperoleh bahwa hanya 57 orang atau 57,58 persen responden menyatakan jawaban positif dan sebanyak 42 orang atau 42,42 persen menyatakan jawaban negatif (Tabel 6.21)
Tabel 6.21 Jawaban Responden Mengenai Empati Karyawan PD Pasar Kota Denpasar dalam Berkomunikasi dengan Pedagang Jumlah Responden Orang % 1 Positif 57 57,58 2 Negatif 42 42,42 Jumlah 99 100 Sumber : Data Hasil Penelitian 201, Lampiran 2
No Jawaban Responden
Berdasarkan Tabel 6.22 dapat dijelaskan bahwa terdapat 52 orang atau 52,63 persen responden yang memberikan jawaban positif dan sebanyak 47 orang atau 47,37 persen responden memberikan jawaban negatif atas pernyataan bahwa karyawan dapat memahami kebutuhan pedagang secara personal dan spesifik.
Tabel 6.22 Jawaban Responden Mengenai Empati Karyawan PD Pasar dalam Memahami Kebutuhan Pedagang Secara Personal dan Spesifik Jumlah Responden Orang % 1 Positif 52 52,53 2 Negatif 47 47,47 Jumlah 99 100 Sumber : Data Hasil Penelitian 201, Lampiran 2
No Jawaban Responden
Berdasarkan ketiga pernyataan yang telah dipaparkan secara detail berdasarkan jawaban responden, maka secara umum efektivitas variabel empati dapat dilihat Tabel 6.23
. Tabel 6.23 Efektivitas Variabel Empati dalam Penilaian Kinerja NonFinansial PD Pasar Kota Denpasar No
Daftar Pernyataan
Realisasi (orang)
Target (orang)
Efektivitas (%)
Kriteria
1
Karyawan memberikan perhatian yang besar terhadap keluhan pedagang
32
99
32,32
Sangat Tidak Efektif
2
Karyawan dapat berkomunikasi dengan baik pada pedagang
57
99
57,58
Cukup Efektif
3
Karyawan memahami kebutuhan pedagang secara personal dan spesifik
52
99
52,53
Cukup Efektif
47
99
47,47
Tidak Efektif
Rata-rata
Sumber : Tabel 6.20, Tabel 6.21 dan Tabel 6.22
Tabel 6.23 menunjukkan bahwa dari 99 responden, rata-rata hanya 47 responden memberikan jawaban positif atas pernyataan variabel empati dengan persentase efektivitas sebesar 47,47 persen dan kriteria efektivitas tidak efektif. Untuk mengetahui efektivitas kinerja seluruh variabel non-finansial PD Pasar Kota Denpasar, maka dilakukan perhitungan dengan membandingkan realisasi dan target pada responden yang diteliti. Oleh karena jumlah responden adalah sebanyak 99 sampel, maka target dalam efektivitas kinerja ini adalah seluruh responden atau sampel pedagang pasar pada pasar yang dikelola oleh PD Pasar Kota Denpasar. Tabel 6.25 memperlihatkan bahwa secara umum dari 99 responden, 60 responden setuju untuk memberikan penilaian positif terhadap kinerja PD Pasar Kota Denpasar dengan perhitungan efektifitas sebesar 60,88 dan kriteria efektivitas yaitu cukup efektif.
Tabel 6.25 Efektivitas Kinerja Non-Finansial PD Pasar Kota Denpasar Variabel BUKTI LANGSUNG
KEANDALAN
DAYA TANGGAP
JAMINAN
EMPATI
Realisasi (orang)
Target (orang)
Efektivitas (%)
Kriteria
Karyawan berpenampilan rapi saat bekerja
99
99
100,00
Sangat Efektif
Karyawan melakukan kunjungan rutin ke unit-unit pasar
84
99
84,85
Sangat Efektif
Karyawan memberikan bukti pembayaran atas penyewaan kios, los, pelataran atau tanah
96
99
96,97
Sangat Efektif
Karyawan melayani kebuthuan pedagang dengan baik
84
99
84,85
Sangat Efektif
Karyawan memberikan pelayanan secara ramah dan memuaskan
83
99
83,84
Sangat Efektif
Karyawan dapat memberikan informasi yang diminta dengan cepat dan lengkap
76
99
76,77
Cukup Efektif
Karyawan dengan cepat menindaklanjuti keluhan pedagang
6
99
6,06
Sangat Tidak Efektif
Karyawan dengan cepat memberikan tanggapan atas keluhan pedagang
34
99
34,34
Sangat Tidak Efektif
Karyawan dengan cepat dapat memahami kebutuhan pedagang
41
99
41,41
Tidak Efektif
Perusahaan dapat memberikan jaminan terhadap keamanan pasar
58
99
58,59
Tidak Efektif
Perusahaan memberikan jaminan terhadap keselamatan pedagang
40
99
40,40
Tidak Efektif
Perusahaan memberikan jaminan terhadap kebersihan pasar
62
99
62,63
Cukup Efektif
Karyawan memberikan perhatian yang besar terhadap keluhan pedagang
32
99
32,32
Sangat Tidak Efektif
Karyawan dapat berkomunikasi dengan baik pada pedagang
57
99
57,58
Tidak Efektif
Karyawan memahami kebutuhan pedagang secara personal dan spesifik
52
99
52,53
Tidak Efektif
60
99
60,88
Cukup Efektif
Daftar Pernyataan
Rata-rata
Sumber : Tabel 6.7, Tabel 6.11, Tabel 6.15, Tabel 6.19 dan Tabel 6.23 Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pada lima variable penilaian kinerja non-finansial diperoleh kriteria sangat tidak efektif terdapat pada tiga instrumen pernyataan pada variable daya tanggap dan empati dengan masingmasing persentase hanya sebesar 6,06 persen, 32,32 persen dan 34,34 persen.
Sedangkan rasio efektivitas dengan kategori sangat efektif menunjukkan persentase efektivitas tertinggi yaitu sebesar 100 persen terdapat pada instrumen pernyataan variable bukti langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah selaku pengelola PD Pasar Kota Denpasar harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan daya tanggap dan empati terhadap pedagang pasar. Selain itu pemerintah daerah juga dirasa perlu meningkatkan kepuasan pedagang pasar melalui peningkatan kepastian jaminan keselamatan dan keamanan pedagang. Pedagang selain sebagai pelanggan dan sumber utama penerimaan pendapatan juga merupakan refleksi masyarakat secara keseluruhan, dimana pemerintah harus senantiasa meningkatkan kualitas jasa layanan. Peningkatan kualitas jasa oleh pemerintah daerah pengelola PD Pasar Kota Denpasar diharapkan mampu meningkatkan jumlah pedagang pasar pada tahun-tahun mendatang dan fungsi pasar sebagai penyediaan kesempatan kerja dapat terealisasi.
BAB VII SIMPULAN DAN SARAN
7.1 Simpulan Hasil penilaian kinerja aspek finansial dengan menggunakan konsep value for money pada tahun anggaran 2001 sampai 2010 diperoleh antara lain : 1. Dilihat dari rasio ekonomis secara rata-rata selama tahun 2001 sampai 2010 PD Pasar Kota Denpasar berada pada kriteria yang tidak ekonomis karena persentase rasio ekonomisnya berada diatas 100 persen yaitu 106,8 persen. 2. Dilihat dari rasio efisiensi secara rata-rata selama tahun 2001 sampai 2010 rasio efisiensi PD Pasar Kota Denpasar berada pada kriteria yang kurang efisien karena persentase rasio efisiensinya berada diantara 90-100 persen yaitu 94,1 persen. 3. Dilihat dari rasio efektivitas secara rata-rata selama tahun 2001 sampai 2010 rasio efektivitas PD Pasar Kota Denpasar berada pada kriteria yang efektif karena persentase rasio efektivitasnya berada diantara 90-100 persen yaitu sebesar 96,6 persen. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dalam menilai kinerja aspek nonfinansial melalui perspektif kepuasan pedagang pasar dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar merasa cukup puas dengan pelayanan dan jasa yang telah diberikan. Hal ini terbukti dari total 99 responden, 60 responden setuju untuk memberikan penilaian positif terhadap kinerja PD Pasar Kota Denpasar dengan
perhitungan efektifitas sebesar 60,88 persen dengan kriteria efektivitas cukup efektif.
7.2 Saran PD Pasar Kota Denpasar sebaiknya menerapkan value for money untuk melakukan penilaian kinerja karena dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif. Untuk mencegah terjadinya rasio yang tidak ekonomis, PD Pasar Kota Denpasar juga harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian kepada karyawan dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah juga sebaiknya teliti, transparan dan objektif dalam penentuan anggaran. Penyusunan anggaran hendaknya memperhatikan bahwa pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sehingga nantinya anggaran yang diperoleh benar-benar mencerminkan potensi yang dimiliki. Meningkatkan kepuasan pedagang pasar melalui peningkatan kualitas pelayanan dan memberikan tanggapan atas segala keluhan pedagang dirasa perlu dilakukan. Hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan komunikasi yang baik dengan pedagang pasar melalui kunjungan secara kontinyu ke unit-unit pasar yang dikelola oleh PD Pasar Kota Denpasar. Meningkatakan kepuasan pedagang pasar harus terus diupayakan mengingat para pedagang pasar merupakan sumber pendapatan PD Pasar Kota Denpasar sehingga tujuannya meningkatkan kontribusi terhadap PAD dapat segera terealisasi.
Selain
meningkatkan
kepuasan
pedagang
pemerintah
juga
harus
memperhatikan keselamatan kerja pedagang pasar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dimana pemerintah sebagai pengelola usaha harus memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang diperlukan di areal kerja. Baik pemerintah daerah dan pedagang bekerja sama mengaktualisasikan keselamatan dan kesehatan kerja, pedagang setiap saat melaporkan penyebab tidak aman di lingkungan kerja kepada pemerintah dan pemerintah juga bertanggung jawab melakukan perbaikan lingkungan. Hal ini dapat dimulai dengan memberikan pendidikan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, hingga terbentuk budaya keselamatan dan kesehatan kerja, yang akhirnya dapat membuat para pedagang terjamin keselamatannya, menjamin kelancaran proses kegiatan perdagangan, dan mencapai tujuan nol kecelakaan kerja.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat. Anonim. 2010. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Tesis dan Disertasi. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. _____. 2003. Strategi Pembangunan Ekonomi Bali. Denpasar : PT. Bali Post. Arya Semadi, I Putu. 2005. Penelitian Kinerja PDAM Kabupaten Klungkung dengan Menggunakan Balanced Scorecard Periode 2001-2005. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar. As’ad, M. 2000. Psikologi Industri. Cetakan Kelima. Yogyakarta : Liberty. Badan Pusat Statistik. 2001. Denpasar dalam Angka. Denpasar : BPS. _____. 2002. Denpasar dalam Angka. Denpasar : BPS. _____. 2003. Denpasar dalam Angka. Denpasar : BPS. _____. 2004. Denpasar dalam Angka. Denpasar : BPS. _____. 2005. Denpasar dalam Angka. Denpasar : BPS. _____. 2006. Denpasar dalam Angka. Denpasar : BPS. _____. 2007. Denpasar dalam Angka. Denpasar : BPS. _____. 2008. Denpasar dalam Angka. Denpasar : BPS. _____. 2009. Denpasar dalam Angka. Denpasar : BPS. _____. 2010. Denpasar dalam Angka. Denpasar : BPS. _____. 2011. Denpasar dalam Angka. Denpasar : BPS.
Caroline Paskarina, Dede Mariana, Tjipto Atmoko. 2007. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung. Bandung : Lembaga Penelitian Iniversitas Padjajaran Bandung.
Departemen Dalam Negeri. 2004. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sekretariat Negara, Jakarta. _____. 1996. Keputusan Dalam Negeri No. 690 900 327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Sekretariat Negara, Jakarta. Departemen Perdagangan RI. 2007. Ringkasan Eksekutif : Kajian Dampak Ekonomi Keberadaan Hypermarket terhadap Ritel/Pasar Tradisional. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan dalam Negeri. Dwiyanto, A. 2002. Reformasi Birokrasi Publik Indonesia. Yogyakarta : UGM Handoko, T.H. 1995. Manajemen Personalia dan SDM. Edisi Dua. Yogyakarta : BPFE. Indra Bastian. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta : Pusat Pengembangan Akuntansi FE UGM. Kaplan, Robert S, dan Norton, David P (Peter R. Yosi Pasla, penerjemah). 2002 Balanced Scorecard : Menerapkan Strategi Menjadi Aksi. Jakarta : Erlangga. Koswara, E. 2002. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No 22 tahun 1999 : Suatu Telaah Menyangkut Kebijaksanaan Pelaksanaannya dan Kompleksitasnya. CSIS 26 (1): h.51-52. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Offsite. Mc Cloy, R.A., Campbel, J. P., and Cudeck R. 1994. A Confirmatory Test of Model Performance Determinant, Journal of Applied Psychology. 79(4):h: 493-505. Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi ke-1. Yogyakarta : BPFE. Mulyadi dan Jhony Setyawan. 1999. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen : Sistem Pelipatgandaan kinerja Perusahaan. Yogyakarta : Arditya Media.
Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajeman : Konsep, Manfaat, dan Rekayasa. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat. Obsorne. 1997. PAD Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung : Citra Umbara. Pemerintah Kota Denpasar. 2001. Peraturan Daerah kota Denpasar No. 2 tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Kota Denpasar. Prawirosentono, S. 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta : BPFE. Siagian, Sondang P. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara. Sony Yuwono, Edy Sukarno, Mohammad Ichsan. 2004. Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Sriani, Ni Ketut. 2004. Kinerja KPP Denpasar dan Pemungutan Pajak Penghasilan. Tesis Magister Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar. Sri Hadiati. 2002. Strategi dan Program Pemasaran. Edisi 2. Yogyakarta : Andi Sugiarto, Dergibson, Siagian, Ichsan. 2004. Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Sugiyono, 2008. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta. Sukirno, Sadono. 2004. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. Suryatmaja, IGB. 2004. Pekerjaan Rumah yang Besar. (online). Available : Blog Ekonomi Indonesia http://www.google.com diakses pada 22 April 2011. Tjiptono, Fauzi. 2000. Prinsip-Prinsip Total Quality Services. Jakarta : Andi. Trisna Dewi. 2005. Balanced Scorecard sebagai Alat Pengukuran Kinerja pada PDAM kota Denpasar. Tesis Magister Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar. . Wardika, I Gusti Agung Made. 2004. Kinerja Puskesmas di Kabupaten Badung. Tesis Magister Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
Widodo, H G Suseno T. 1990. Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Yogyakarta : Kanisius. Wientor, Rah Made. 2006. Peran Perusahaan Daerah sebagai Perusahaan Jasa (online). Available : http://www.jurnalekonomiku.com diakses pada 23 April 2011.
Lampiran 1 Kepada Yth. Bapak/Ibu Pedagang PD Pasar Kota Denpasar
Dengan hormat, Dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul ”Penilaian Kinerja Finansial dan Non-Finansial PD Pasar Kota Denpasar” pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Udayana, mohon kesediaan Bapak/Ibu pelanggan PD Pasar Kota Denpasar untuk mengisi kuesioner yang telah kami persiapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini hanya untuk kepentingan ilmiah dan segala informasi serta identitas anda akan kami jaga kerahasiaannya. Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
D A A Ratih Iswari, SE
IDENTIFIKASI RESPONDEN
Yang dimaksud responden dalam penelitian ini adalaj pelanggan (pedagang pasar) yang terdaftar pada PD Pasar Kota Denpasar. Jawablah pertanyaan berikut dengan memberikan tanda lingkaran pada jawaban yang anda pilih dan memberikan jawaban pada ruang isian.
1. Nama
:
2. Jenis Kelamin
:
a. Laki-laki 3. Usia anda saat ini a. ≤ 20 tahun 4. Pendidikan terakhir a. SD
b. Perempuan : b.21-30 tahun
c.31-40 tahun
d.> 40 tahun
: b.SMP
c. SMA
d. Perguruan Tinggi
5. Lama anda berdagang pada pasar yang dikelola oleh PD Pasar Kota Denpasar : a. ≤ 2 tahun
b. 2-5 tahun
c. >5-<10 tahun
d.≥ 10 tahun
PETUNJUK Nyatakan pendapat anda secara bebas, sesuai dengan penilaian anda terhadap kinerja dari variabel pelayanan pada PD Pasar Kota Denpasar dengan memberikan tanda (√) kepada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai diantara pilihan berikut ini yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), atau sangat tidak setuju (STS).
No Daftar Pernyataan A BUKTI LANGSUNG 1 Karyawan berpenampilan rapi saat bekerja 2 Karyawan melakukan kunjungan rutin ke unit-unit pasar 3 Karyawan memberikan bukti pembayaran atas penyewaan kios, los, pelataran atau tanah B 4
KEANDALAN
5
Karyawan memberikan pelayanan secara ramah dan memuaskan
6
Karyawan dapat memberikan informasi yang diminta dengan cepat dan lengkap
C 7
DAYA TANGGAP Karyawan dengan cepat menindaklanjuti keluhan pedagang Karyawan dengan cepat memberikan tanggapan atas keluhan pedagang Karyawan dengan cepat dapat memahami kebutuhan pedagang
8 9
Karyawan melayani kebutuhan pedagang dengan baik
D 10
JAMINAN Perusahaan dapat memberikan jaminan terhadap keamanan pasar
11
Perusahaan memberikan jaminan terhadap keselamatan pedagang
SS
S
TS
STS
12
Perusahaan memberikan jaminan terhadap kebersihan pasar
E 13
EMPATI Karyawan memberikan perhatian yang besar terhadap keluhan pedagang
14
Karyawan dapat berkomunikasi dengan baik pada pedagang
15
Karyawan memahami kebutuhan pedagang secara personal dan spesifik
Lampiran 2 Rekapitulasi Sampel Penilaian Kinerja Non-Finansial PD Pasar Kota Denpasar (orang)
N o A 1
Daftar Pernyataan BUKTI LANGSUNG Karyawan berpenampilan rapi saat bekerja
SS
S
TS
STS
99
-
-
-
2
Karyawan hadir pada jam kerja
80
4
8
7
3
Karyawan memberikan bukti pembayaran atas penyewaan kios, los, pelataran atau tanah
80
16
3
-
B
KEANDALAN
4
Karyawan melayani kebuthuan pedagang dengan baik
53
31
10
5
5
Karyawan memberikan pelayanan secara ramah dan memuaskan
62
21
9
7
6
Karyawan dapat memberikan informasi yang diminta dengan cepat dan lengkap
57
19
14
9
C
DAYA TANGGAP
7
Karyawan dengan cepat menindaklanjuti keluhan pedagang
2
4
82
11
8
Karyawan dengan cepat memberikan tanggapan atas keluhan pedagang
19
15
63
2
9
Karyawan dengan cepat dapat memahami kebutuhan pedagang
23
18
42
16
D
JAMINAN
10
Karyawan dapat memberikan jaminan terhadap keamanan pasar
47
11
24
17
11
Karyawan memberikan jaminan terhadap keselamatan pedagang
31
19
39
10
12
Karyawan memberikan jaminan terhadap kebersihan pasar
51
11
18
19
E
EMPATI
13
Karyawan memberikan perhatian yang besar terhadap keluhan pedagang
22
10
53
14
14
Karyawan dapat berkomunikasi dengan baik pada pedagang
41
16
23
19
15
Karyawan bersedia terjun langsung ke pasar untuk mengetahui kondisi pasar
33
19
40
7