ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN, ASPEK OPERASIONAL DAN ASPEK ADMINISTRATIF

Majalah Ilmiah, Vol. 23, No. 2, Oktober 2016, Hal. 56-63 Copyright©2016 by LPPM UPI YPTK Padang

ISSN : 1412-5854

ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN, ASPEK OPERASIONAL DAN ASPEK ADMINISTRATIF RD. ADE TRIBUANA ANJAYA Universitas Muaro Bungo Email : [email protected]

ABSTRAK This research aims to assess the performance of Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). The Performance assessment can be done by analyzing three aspects : Financial aspects, operation aspects, administrative aspects. This is in accordance with the regulations contained in kepemdagri no. 47 tahun 1999 abaout the performance appraisal of Perusahaan Daerah Air Minum. This research to assess performance of Perusahaan Daerah Air Minum from 2010 until 2014. This research is descriptive qualitative and quantitative. The data used are primary and secondary data, such as financial reports of PDAM obtained through interviews, observation and quesionaire. The Analysis was done by using financial ratio analysis among others liquidity, profitability, activity and solv ability. The results showed that PDAM Kabupaten Bungo in five years have not been getting good ratings. This is due to various factors ranging from the loss, which is very high receivables, loss of water, uneven distribution, the service is not optimal to employee ratio that is not in accordance with the number of customers. Key words :Performance, ratio, financial aspects, operation aspects and adminitrative aspects

1. PENDAHULUAN Dalam konsep otonomi daerah Pemerintah daerah dituntut untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efesien, efektif dan akuntabel. Pemerintah daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati – hati. Pemerintah Daerah harus dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD dapat beradal dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain. PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pada era otonomi daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditempatkan pada posisi strategis baik pada perspektif politis, perspektif ekonomi maupun perspektif sosial. Dalam perspektif politis, dimana pendapatan daerah yang berasal dari bagian laba perusahaan daerah dapat memberikan indikasi yang sangat kuat atas keinginan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan dengan tidak membebani atau membuat masyarakat terbebani. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 bahwa salah satu sumber PAD adalah Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Salah satu perusahaan milik daerah adalah PDAM. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. PDAM bergerak dalam penyediaan air minum bagi masyarakat yang dalam operasionalnya melekat dua fungsi, yaitu sebagai unsur pelayanan masyarakat dan sebagai salah satu sumber PAD. Sebagai unsur pelayanan masyarakat

56


ISSN : 1412-5854

dituntut berorientasi sosial, sedangkan sebagai sumber PAD tidak terlepas dari aspek ekonomi, yaitu mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemasukan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum di gunakan sebagai ukuran K inerja PDAM di Indonesia, diukur dengan menggunakan tiga kriteria yaitu keuangan, operasional dan administrasi. Hasil penilaian atas prestasi kinerja PDAM dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhas ilan PDAM. Kategori kinerja dibagi menjadi lima kategori yakni Baik Sekali, Baik, C ukup, Kurang dan Tidak Baik. PDAM Pancuran Telago merupakan salah satu BUMD yang berada di Kabupaten Muara Bungo yang mempunyai potensi untuk menghasilkan laba jika dikelola dengan baik. Kinerja PDAM merupakan tingkat keberhasilan pengelolaan PDAM Pancuran Telago dalam satu tahun buku tertentu, dimana penilaiannya sangat diperlukan untuk menggambarkan tingkat prestasi yang telah dicapai P DAM Pancuran Te lago dalam satu periode tertentu. Bagi Pemerintah Kabupaten Muara Bungo permasalahan PDAM Pancuran Telago penting untuk diteliti karena merupakan salah satu kontribusi untuk meningkatkan PAD bagi Kabupaten Muara Bungo, karena tujuan didirikannya PDAM ini adalah untuk mengemban pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat, sedangkan misi bisnis sebagai perusahaan daerah, PDAM diharapkan dapat memperoleh laba dari kegiatan usahanya agar dapat berkembang dan mandiri serta dapat memberikan kontribusi bagia PAD Kabupaten Muara Bungo. Permasalahan yang ingin dikaji lebih lanjut oleh peneliti adalah menganalisa kinerja PDAM Kabupaten Bungo yang sampai saat ini masih terkategori kurang baik berdasarkan Kepmendagri No.47 Tahun 1999 yaitu tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dengan realisasi kinerja PDAM itu sendiri dari periode 2010-2014.

2. TINJAUAN LITERATUR BUMN/BUMD BUMN/BUMD merupakan wujud nyata dari investasi negara dalam dunia usaha, tujuannya adalah untuk mendorong dan mengembangkan aktivitas perekonomian nasional. Adapun tujuan BUMN menurut Sri Maemunah (1996) adalah: 1. Guna efisiensi ekonomi yang meliputi alokasi teknologi dan manajerial. 2. Kemampuan memperoleh laba, yang merupakan sumber pendapatan negara berupa pajak penghasilan atas laba yang diperoleh BUMN dan bagian laba yang diterima pemerintah sebagai pemilik. Meningkatkan kemampuan laba adalah penting bagi BUMN karena menjadi sumber dana intern juga merupakan sumber pendapatan pemerintah. 3. Distribusi pendapatan, merupakan alat pemerintah untuk mengadakan distribusi pendapatan melalui kebijksanaan harga di bawah rata-rata atau dengan keputusan investasi yang mengabaikan economies of scale untuk meningkatkan pendapatan riil golongan tertentu. 4. Tujuan bersifat makro, sebagai alat kebijaksanaan pemerintah mempunyai tujuan yang bersifat aggregate, antara lain untuk memperluas kesempatan kerja, memperbaiki neraca pembayaran, menekan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

57


ISSN : 1412-5854

Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan transaksi-transaksi dalam suatu perusahaan. Laporan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, 2003, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang dilengkapi biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Rasio Keuangan Menurut Raharjo (2007) rasio keuangan perusahaan diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu : a. Rasio Likuiditas (liquidity ratios), yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam rasio-rasio likuiditas, analisa dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut: b. Rasio Solvabilitas (leverage atau solvency ratios), yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. c. Rasio Aktivitas (activity ratios), yang menunjukkan tingkat efektifitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. d. Rasio Profitabilitas dan Rentabilitas (profitability ratios), yang menunjukka tingkat imbalan atau perolehan (keuntungan) dibanding penjualan atau aktiva. e. Rasio Investasi (investment ratios), yang menunjukkan rasio investasi dalam surat berharga atau efek, khususnya saham dan obligasi.

Kinerja Kinerja adalah gambaran pencapaian suatu kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Sri Maemunah, 1996). Sukarna (2001) memberikan batasan kinerja sebagai kesuksesan seseorang didalam melaksanakan pekerjaan. Lebih tegas lagi Lawler and Poter menyatakan bahwa kinerja adalah “succesfull role achievement” yang diperoleh seseorang dari perbuatan-perbuatanya. Standar kinerja perlu di rumuskan sebagai tolak ukur untuk membandingkan apa yang telah dilakukan dengan harapan. Standar dimaksud dapat pula dijadikan sebagai ukuran dalam mengadakan pertanggungjawaban apa yang dilakukan (Sukarna, 2001).

Pedoman Penilaian Kinerja PDAM Laporan keuangan merupakan perangkat penilaian kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau tidaknya pada Perusahaan Daerah Air Minum, yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 47 Tahun 1999 yaitu tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.

58


ISSN : 1412-5854

Gambar 2.1 Model Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Objek dan Subjek Penelitian Objek Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah : Laporan Hasil Audit Kinerja atas PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo untuk periode 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014. Subjek Penelitian Subjek penelitian ini adalah PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo

Metode & Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah penilaian terhadap kinerja PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo berdasarkan pendekatan analisis atas 3 (tiga) aspek yaitu: Aspek keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi perusahaan sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999.

Disain Penelitian Disain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Afrizal (2014), metode penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Metode deskriptif ini bertujuan untuk memberikan kepada peneliti suatu riwayat atau menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya. 59


ISSN : 1412-5854

Studi deskriptif yang menampilkan data dalam bentuk yang bermakna,dengan demikian membantu untuk (1) memahami karakteristik sebuah kelompok dalam situasi tertentu. (2) memikirkan secara sistematis mengenai berbagai aspek dalam situasi tertentu. (3). Memberikan gagasan untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut, dan/atau (4) membuat keputusan tertentu yang sederhana. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (case study), dalam hal ini studi kasusnya adalah menggambarkan kinerja pengelolaan PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo Propinsi Jambi. Untuk menganalisi tingkat kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago Kabupaten Bungo, peneliti berpedoman berdasarkan SK Menteri dalam negeri No. 47 tahun 1999 dengan melakukan analisis terhadap tiga aspek

4. HASIL DAN DISKUSI Gambaran Umum PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo 1.

2.

3.

Pembangunan prasarana dan sarana air minum di mulai dari pembentukan Badan Pengelola Air Minum ( BPAM ) Kabupaten Dati II Bungo Tebo dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen PU No. 16/KPPS/CK/IV/1984 tanggal 23 Agustus 1984; Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bungo Tebo Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo, berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Pancuran Telago Kabupaten Bungo Tebo; Pada tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Air Minum Kabupaten Bungo yaitu menetapkan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Pancuran Telago Kabupaten Bungo Tebo menjadi Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Pancuran Telago Kabupaten Bungo;

Kondisi PDAM Kabupaten Bungo Tabel 4.1 Kinerja Aspek Keuangan, Operasional & Administrasi PDAM Pancuran Telago Kab Bungo Tahun 2010 - 2014 TAHUN

ASPEK ASPEK ASPEK KEUANGAN OPERASIONAL ADMINISTRASI

TOTAL

KINERJA

2010

15.75

15.31

9.16

40.22

Kurang

2011

15.75

15.31

9.58

40.64

Kurang

2012

15

16.71

9.58

41.29

Kurang

2013

12

17.87

10.41

40.28

Kurang

2014

12.75

17.02

10.41

40.18

Kurang

Sumber : Data diolah Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo mulai tahun 2010 s/d 2014 masuk dalam kategori KURANG. 60


ISSN : 1412-5854

Penyebab Rendahnya Kinerja PDAM Kabupaten Bungo Beberapa faktor yang menyebabkan kinerja PDAM Kabupaten Bungo dinilai rendah (Kurang/cukup) antara lain : 1. PDAM Kabupaten Bungo selalu mengalami kerugian setiap tahunnya. 2. Jumlah tunggakkan pelanggan yang cukup besar sehingga berdampak pada besarnya nilai putang perusahaan. 3. PDAM Kabuapten Bungo belum mampu memberikan pelayanan air (distribusi) selama 24 Jam. Selain itu cakupan pelayanan PDAM Bungo juga masih jauh dibawah target nasional. 4. Persentase tingkat kehilangan air masih relatif tinggi (lebih dari 25 %) sementara standar persentase kehilangan air hanya 20 % 5. Penggantian meter air masih rendah (0.91%) sementara standar minimal 20%, salah satu dampak rendahnya persentase penggantian meter air berakibat pada tingginya persentase kehilangan air. 6. Jumlah Pegawai PDAM Kabupaten Bungo yang terlalu banyak, hal ini tidak sesuai dengan rasio jumlah pelanggan terhadap jumlah pegawai.

Upaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki Kinerja PDAM Kabupaten Bungo. A. Peningkatan Kinerja Aspek Keuangan Melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan melalui peningkatan efisiensi untuk meningkatkan operating ratio perusahaan; meningkatkan profitabilitas; meningkatkan utilitas asset perusahaan melalui pengelolaan manajemen piutang. B. Peningkatan Kinerja Aspek Operasional 1. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dalam rangka memenuhi target nasional yaitu mampu memberikan pelayanan air minum sebanyak 62 %. 2.Melaksanakan perbaikan jaringan distribusi dan transmisi, dan melakukan peneraan atau penggantian water meter yang sudah tua dan rusak. C. Peningkatan Kinerja Aspek Administrasi 1. Perusahaan belum memilik indikator kinerja kunci (key performance indicators) yang dilengkapi penetapan kontrak manajemen pada setiap level manajemen dan karyawan dalam upaya mengukur produktifitas secara komprehensif. 2. Manajemen harus berani mengambil sikap tegas atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.

5. KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisa data yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab sebelumnya terhadap kinerja PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo pada periode 2010 s/d 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Penilaian Kinerja PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo untuk periode tahun 2010 s/d 2014 masih dalam kategori Kurang. 61


ISSN : 1412-5854

2. Beberapa hal yang menyebabkan kinerja PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo masih dalam kategori kurang antara lain : a. Selama periode tahun 2010 s/d 2014 PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo masih selalu mengalami kerugian b. Cakupan pelayanan yang diberikan oleh PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo masih belum luas. c. Tingkat kehilangan air masih relatif tinggi. d. Harga jual air yang ditetapkan oleh perusahaan masih dibawah harga pokok air (2012 & 2013) hal ini tentunya berdampak akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. e. Rasio jumlah karyawan terhadap jumlah pelanggan yang masih belum sesuai. f. Manajemen perusahaan masih belum memiliki Rencana Jangka Panjang. g. Kurang adanya ketegasan dari manajemen perusahaan terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat internal maupun eksternal perusahaan.

Saran 1. Mengingat begitu besarnya peranan PDAM dalam memenuhi kebutuhan air minum & air bersih bagi kehidupan masyarakat maka disarankan kepada berbagai pihak pengguna jasa PDAM (Masyarakat, Pemerintah, Perusahaan) agar tidak melakukan penunggakan dalam pembayaran biaya penggunaa air setiap bulannya. 2. Untuk bisa mendapatkan keuntungan (laba) dalam kegiatan usahanya, PDAM perlu melakukan perhitungan dan kajian yang mendalam atas penetapan harga jual air. 3. Diperlukan ketegasan bagi manajemen PDAM dalam melakukan penindakkan atas adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh karyawan maupun konsumen. Karena banyaknya pelanggaran ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kurang baiknya kinerja PDAM. 4. Diperlukan komitmen yang tinggi dari manajemen terhadap penegakkan peraturan atau regulasi yang terdapat diperusahaan. 5. Bagi peneliti mendatang sebaiknya dalam melakukan penilaian kinerja PDAM tidak hanya berpedoman dengan kepmendagri saja namun juga berpedoman dengan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM).

DAFTAR PUSTAKA Afrizal, 2014, Metode Penelitian Kualitatif Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 2007, Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM Bryson,John.M, 1995, Strategic Planning For Public and Profit Organization A guide Sthrengthening and Sustaining Organizational Achievement. Revised Edition. JosseyBasic Inc. Publishers 350 Sansome st. San Fransisco.. Kepemendagri no. 47, 1999

62


ISSN : 1412-5854

Koswara, E. 2000, Menyonsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999. Analisis. CSIS Niswonger, Warren, Reeve, fess, 2005. Prinsip-prinsip Akuntansi Siagian, Sondang P. 1995, Managemen Strategik. Bumi Aksara. Jakarta. Salusu, J. 1996, Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-profit. Gramedia. Jakarta. Soeharto, Sri Maemunah. 1996, Disertasi Pengelompokan BUMN Dalam Rangka Penyusunan Tolok Ukur Pada Evaluasi Kinerja di Indonesia. Program Pasca Sarjana Unair. Surabaya Sukarma, Risyana. 2001, PDAM dan Manajemen Krisis, artikel internet Bappenas. Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Manajemen Usman, Moneyzar. 1998, Peran PAD Dalam APBD. Wacana Vol 1 63-70. Warren, Reeve, Duchac, 2009, Pengantar Akuntansi Widjaja, AW, 1998, Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta.

63

ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN, ASPEK OPERASIONAL DAN ASPEK ADMINISTRATIF

Recommend Documents