TESIS
KECAKAPAN BATASAN UMUR PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH
ANAK AGUNG ISTRI MANGU PRATIWI NIM : 1192461031
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2014 i
KECAKAPAN BATASAN UMUR PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH
Tesis untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana
ANAK AGUNG ISTRI MANGU PRATIWI NIM : 1192461031
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2014 ii
Lembar Pengesahan TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 12 JUNI 2014
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S. NIP. 19440611 197302 1 001
Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum NIP. 19611224 198803 1 001
Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H. M.H NIP. 19650221 199003 1 005
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S. (K) NIP. 19590215 198510 2 001
iii
Tesis ini Telah Diuji Pada Tanggal : 11 Juni 2014
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 1273/UN14.4/HK/2014 Tanggal: 30 April 2014
Ketua
: Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH., M.S.
Anggota
:
1. Dr. I Dewa Gede Palguna, SH., M.Hum 2. Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH., M.Hum. 3. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum. 4. I Made Pria Dharsana, SH., MH.
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Dengan ini saya menyatakan yang sebenarnya bahwa : Nama
: ANAK AGUNG ISTRI MANGU PRATIWI
NIM
: 1192461031
Program Studi
: Kenotariatan
Judul Tesis
: Kecakapan Batasan Umur Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Berkaitan Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 18 Maret 2014 Yang membuat pernyataan
(Anak Agung Istri Mangu Pratiwi)
v
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Adapan judul tesis ini adalah “Kecakapan Batasan Umur Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Berkaitan Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah”. Tesis ini disusun untuk memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat meraih gelas Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Udayana. Penulisan tesis ini pun tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari pembimbing dan berbagai pihak. Pada Kesempatan ini, diperkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besanya kepada Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., MS., selaku pembimbing pertama dan Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., selaku pembimbing kedua, yang telah memberikan bimbingan, perhatian, dan saran kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Kepada panitia penguji tesis Prof. Dr. I Wayan Parsa, S.H., M.Hum., selaku penguji I, Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, S.H., M.Hum., Selaku Penguji II dan Made Pria Dharsana, S.H., M.H., yang telah memberikan ide, bimbingan, dan saran kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD.- KEMD atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Universitas Udayana, kepada Direktur Program vi
Pascasarjana Universitas Udayana Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswi Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H. atas izin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan Universitas Udayana Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H., M.H. atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Terima kasih juga penulis tujukan kepada Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana yang telah memberikan ilmu kepada penulis, Bapak dan Ibu seluruh staf dan karyawan di Sekretariat Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah membantu penulis dalam proses administrasi, seluruh teman-teman Angkatan II Mandiri Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah membantu memberikan semangat dan dorongan dalam penulisan Tesis ini. Terima kasih juga penulis tujukan kepada Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika, S.H., M.Kn., yang telah sangat membantu memberika ide dalam menyelesaikan Tesis ini. Terima kasih juga penulis tujukan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Anak Agung Gde Gerana Putra, S.H., dan Dewa Ayu Putu Juniati dan nenek tercinta Anak Agung Putri, adik Anak Agung Gde Rama Kaesara dan Anak Agung Ngurah Putra Samajaya, SH yang vii
dengan sabar selalu mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini, sahabatsahabat Mizka Zulianti Goma, S.H., M.Kn., Putu Lestari Dewi, S.H., M.Kn., Ida Ayu Agung Wirdaputri Amadja, SH., M.Kn., Putu Mia Rahmawati, SH., M.Kn., dan Kadek Oka Widiantara, SH., M.Kn., atas dukungan dan motivasi selama penulisan tesis ini, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung proses penulisan tesis ini. Sebagai akhir kata penulis berharap semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.
Denpasar, 9 Mei 2014 Penulis
viii
ABSTRAK KECAKAPAN BATASAN UMUR PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH Kecakapan bertindak seseorang untuk melakukan perbuatan hukum merupakan salah satu syarat melekat untuk membuat perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 330 KUHPerdata syarat batasan umur untuk cakap bertindak termaksud adalah 21 tahun. Batasan umur pihak-pihak untuk membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Akta PPJB) menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN) yaitu 18 tahun, yang menimbulkan implikasi hukum karena Akta PPJB memuat peralihan hak atas tanah. Implikasi hukum tersebut timbul karena, disatu pihak, setiap peralihan hak atas tanah terikat pada ketentuan UUPA sementara, dilain pihak, UUPA sendiri tidak secara eksplisit mengatur batasan umur pihak dalam membuat Akta PPJB. Dengan demikian timbul konflik norma antara ketentuan dalam KUHPerdata, UUPA dengan UUJN. Berdasarkan uraian diatas masalah hukum yang diteliti dalam peneltian tesis ini adalah berapa batasan umur seseorang untuk dapat dianggap cakap membuat akta notaris yang berisi peralihan hak atas tanah dan apa konsekuensi yuridis dari Pasal 39 ayat (1) huruf a UUJN yang mengatur batasan umur untuk cakap membuat akta notaris yang berisikan peralihan hak atas tanah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertolak dari adanya konflik norma antara KUHPerdata, UUPA, dan UUJN mengenai kecakapan bertindak untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, ditunjang pula dengan data lapangan. Setelah semua data terkumpul, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian diklasifikasi secara kualitatif sesuai dengan masalah. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara teoritis, ketentuan hukum yang mengatur batasan umur untuk cakap bertindak membuat akta notaris, karena UUPA (sebagai lex specialis) tidak mengatur secara eksplisit, maka yang berlaku adalah ketentuan didalam UUJN (sebagai legi generalis). Adapun konsekuensi hukum dari akta PPJB yang memuat peralihan hak atas tanah dimana batasan umur para pihaknya mengacu pada Pasal 39 ayat (1) huruf a UUJN tetap sah dan mengikat sebagai suatu akta otentik.
Kata-kata kunci : Kecakapan Bertindak, Batasan Umur, Akta Notaris, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. ix
ABSTRACT The Parties Legal Age Limit in Making a Notary Deed related to Land Sale and Purchased Binding Agreement One’s legal capacity to conduct legal act is an inherent requirement to conclude agreement pursuant to Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). According Article 330 KUHPerdata, the minimum age for having such legal capacity shall be of 21 years ald. The minimum age of parties to conclude a land purchasing deed (Acta PPJB), described in Article 39 paragraph 1 letter A concerning the position of Notary number 2 Year 2014 regarding the amendment of law number 30 year 2004 of the law of the position of Notary Law, is 18 years ald, creates legal implication since the Acta PPJB contains a transfer of right of land. Such legal implication drises because on the one hand, any transfer of right of land is abide by Provisions of the Agrarian Law (UUPA) while, on the other hand, the UUPA does not explicitly regulate the minimum age of parties in concluding a Acta PPJB. Hence, there is a conflict of norms of KUHPerdata, UUPA, and UUJN. Based on the above menteioned description, the legal issues studied in this research are what the minimum age someone shall have to be considered of having legal capacity to conclude a notary deed containing a transfer of right of land and what is the legal consequence of the Article 39 paragraph 1 letter Aof the UUJN regulating the minimum age for having legal capacity to conclude a notary deed containing a transfer of right of land, tha is 18 years old. The research is a normative legal research. It starts from the existence of conflictly norms of KUHPerdata, UUPA, and UUJN concerning the legal capacity to conduct legal ac, there are approaches applied in this research they are the statute approach, conceptual approach, and historical approach. Sources of material used are the primary, secondary, and tertiary legal materials, wich is also library studies, then they were qualitatively classified according to the problems. The result shows that, theoretically legal provision regulating the minimum age to conclude a notary deed, since UUPA (as lex specialis) does not regulate it explicitly then the provision of the UUJN (as lex generalis) prevails. The legal consequence of a containing a transfer of right of land in which the minimum age of the parties concerned referring Article 39 paragraph 1 letter A of UUJN is remain valid and binding as an authentic deed.
Key words : Legal Capacity, Minimum Age, Notary Deed, Land Sale and Purchased Binding Agreement.
x
RINGKASAN Tesis ini menganalisis mengenai pengaturan kecakapan batasan umur penghadap dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli tanah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bab I menguraikan latar belakang masalah yang berasal dari adanya dishamoni norma atau konflik norma antara Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 330 jo 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dapat dianalisa bahwa Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Jabatan Notaris mengatur secara khusus mengenai kecakapan batasan umur penghadap dalam perbuatan hukum khususnya perjanjian dimana ketentuan mengenai perjanjian diatur secara umum dalam KUHPerdata tersebut terjadi konflik dengan Pasal 330 jo 1330 KUHPerdata yang mengatur secara umum mengenai batasan umur dalam melakukan perbuatan hukum baik perjanjian maupun perbuatan hukum perdata lainnya. Dengan adanya perbedaan pengaturan tentang ketentuan batasan umur dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan implikasi hukum pada substansi atau isi akta notaris itu sendiri dalam kaitannya dengan ketentuan pendaftaran tanah. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka pada sub bab ini diuraikan mengenai rumusan permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, landasan teoritis dan metode penelitian yang digunakan. Bab II sebagai penjabaran dari tinjauan pustaka yang membahas meliputi: tinjauan umum tentang perjanjia, tinjauan umum tentang akta, tinjauan umum tentang akta notaris, dan tinjauan umum tentang akta perjanjian pengikatan jual beli. Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan permasalahan pertama yang diuraikan dalam empat sub bab, sub bab pertama menguraikan konsep batasan umur dan kecakapan bertindak di dalam hukum, sub bab kedua menguraikan pengaturan tentang syarat batasan umur sebagai syarat cakap untuk dapat bertindak menurut hukum di Indonesia, sub bab ketiga menguraikan akta perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian peralihan hak atas tanah, dan sub bab keempat menguraikan batasan umur sebagai syarat kecakapan bertindak dalam akta notaris tentang peralihan hak atas tanah. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan permasalahan kedua yang diuraikan dalam dua sub bab, pertama menguraikan konsekuensi yuridis akta perjanjian pengikatan jual beli notaris sebagai dasar dibuatnya akta jual beli, sub bab kedua menguraikan konsekuensi yuridis akta perjanjian pengikatan jual beli notaris sebagai dasar dibuatnya akta jual beli yang diuraikan dalam dua sub sub bab, sub sub bab pertama menguraikan konsekuensi yuridis bagi kedudukan akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai dasar dibuatnya akta jual beli balik nama dan sub sub bab kedua menguraikan konsekuensi yuridis akta perjanjian pengikatan jual beli yang syarat dewasa penghadapnya berdasarkan pada Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar dibuatnya akta jual beli balik nama. xi
Bab V sebagai bab penutup yang menguraikan mengenai simpulan dan saran. Adapun simpulan dari pembahasan diatas adalah : pengaturan hukum terhadap syarat dewasa agar dapat dikatakan cakap bertindak untuk dibuatnya akta notaris adalah berdasarkan UUJN Pasal 39 ayat (1) huruf a, yakni 18 tahun. Akan tetapi dalam hal akta PPJB yang mengandung peralihan hak atas tanah yang akan digunakan sebagai dasar dibuatnya akta jual beli balik nama kemudian dijadikan alat pendaftaran peralihan hak atas tanahnya melahirkan konflik norma, sebab syarat pemohon dalam permohonan peralihan hak atas tanah dikantor Pertanahan mengacu pada batas umur 21 tahun sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam UUPA yang mendasarkan pada hukum kebiasaan yang berlaku sekarang ini. Khusus untuk kecakapan batasan umur UUPA sebagai lex specialis tidak mengatur tentang syarat umur tersebut sehingga yang berlaku adalah UUJN karena sebagai legi generalis, masalahnya adalah di dalam praktek PPJB yang mengacu kepada UUJN tidak dapat diterima, karena sebagai kebiasaan yang berlaku sampai saat ini penafsiran dari PPAT maupun Badan Pertanahan mengacu pada syarat 21 tahun. Konsekuensi yuridis dari batas umur sebagai syarat kecakapan bertindak terhadap akta PPJB tanah yang syarat dewasa penghadapnya berdasar pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a UUJN bahwa akta PPJB tanah tersebut tetap sah dan mengikat sebagai suatu akta otentik. Akan tetapi terhadap akta jual beli balik nama yang sebagai lanjutan akta peralihan hak, melahirkan konsekuensi bahwa akta tersebut menjadi invalid, yaitu tidak dapat digunakan sebagai alat pendaftaran peralihan hak atas tanah pada kantor Pertanahan kabupaten/kota letak tanah tersebut berada. Adapun saran dari pembahasan diatas adalah : kepada para notaris yang membuat akta PPJB harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada pedaftaran tanah yaitu menetapkan syarat 21 tahun sebagai pembeli di dalam akta. Oleh karena akta PPJB dijadikan dasar untuk dibuatnya akta jual beli balik nama yang digunakan sebagai alat pendaftaran peralihan hak yang mengacu pada norma batasan umur 21 tahun sebagai syarat dewasa. Kepada pemerintah selaku eksekutif dan DPR selaku legisatif sebagai pembentuk undang-undang juga seyogyanya melakukan research and assessment terlebih dahulu sebelum menentukan batas kedewasaan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Agar dalam menyempurnakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 39 ayat (1) huruf a dengan menambahkan klausul dalam hal akta yang dibuatkan oleh notaris yang berisi peralihan hak atas tanah syarat dewasa bagi komparannya harus berumur 21 tahun dengan mengacu pada norma pendaftaran tanah yaitu UUPA maupun KUHPerdata.
xii
DAFTAR ISI SAMPUL DEPAN SAMPUL DALAM ..............................................................................................
i
PRASYARAT GELAR ........................................................................................
ii
LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................
iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI ....................................................................
iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ...................................................................
v
UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................................
vi
ABSTRAK ...........................................................................................................
viii
ABSTRACT ...........................................................................................................
ix
RINGKASAN ......................................................................................................
x
DAFTAR ISI ........................................................................................................
xii
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………..
1
1.1. Latar Belakang Masalah ..................................................................
1
1.2. Rumusan Masalah ..................................................................... ......
23
1.3. Tujuan Penelitian ...................................................................... ......
23
1.3.1. Tujuan umum .................................................................. ......
23
1.3.2. Tujuan khusus.................................................................. ......
23
1.4. Manfaat Penelitian .................................................................... ......
24
1.4.1. Manfaat teoritis................................................................ ......
24
1.4.2. Manfaat praktis ................................................................ ......
24
xiii
1.5. Landasan Teoritis ...................................................................... ......
25
1.5.1. Teori perjenjangan/hierarki norma hukum (stufenbau des recht) Hans Kelsen .......................................................... ......
25
1.5.2. Konsep kecakapan ........................................................... ......
33
1.5.3. Konsep akta notaris ......................................................... ......
34
1.6. Metode Penelitian ..................................................................... ......
35
1.6.1. Jenis penelitian ................................................................ ......
35
1.6.2. Jenis pendekatan .............................................................. ......
36
1.6.3. Sumber bahan hukum ...................................................... ......
37
1.6.4. Teknik pengumpulan bahan hukum ................................ ......
40
1.6.5. Teknik analisis bahan hukum .......................................... ......
40
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, AKTA OTENTIK, AKTA NOTARIS DAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ...........................................................................................
41
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian ......................................... ......
41
2.1.1. Pengertian perjanjian ....................................................... ......
41
2.1.2. Syarat sahnya perjanjian .................................................. ......
45
2.1.3. Unsur-unsur perjanjian .................................................... ......
48
2.2. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik .................................... ......
49
2.2.1. Pengertian akta otentik.................................................... ......
49
2.2.2. Syarat sahnya akta otentik .............................................. ......
56
2.2.3. Fungsi akta otentik ......................................................... ......
58
xiv
BAB III
2.3. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris .................................... ......
60
2.3.1. Pengertian akta notaris ................................................... ......
60
2.3.2. Syarat sahnya akta notaris .............................................. ......
62
2.3.3. Jenis-jenis akta notaris.................................................... ......
66
2.3.4. Kekuatan Pembuktian akta notaris ................................. ......
69
2.4. Tinjauan Umum Tentang Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli .....
73
2.4.1. Pengertian akta perjanjian pengikatan jual beli ............... ......
73
2.4.1. Fungsi akta perjanjian pengikatan jual beli .................... ......
78
2.4.1. Isi akta perjanjian pengikatan jual beli ........................... ......
80
2.4.1. Bentuk akta perjanjian pengikatan jual beli ................... ......
81
PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN SYARAT KECAKAPAN PARA PIHAK BERDASARKAN SUDUT PANDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ..................... ......
82
3.1. Konsep Batasan Umur Dan Kecakapan Bertindak Dalam Hukum .
82
3.2. Pengaturan Tentang Syarat Batasan Umur Sebagai Syarat Kecakapan Untuk Dapat Bertindak Menurut Hukum Di Indonesia
93
3.2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ..........................
94
3.2.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....................................................................
.
95
3.2.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .........................................................
98
3.2.4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .............................................................
98
3.2.5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan ...........................................................
100
xv
3.2.6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ..............................
101
3.3. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Merupakan Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah .......................................................
106
3.4. Batasan Umur Sebagai Syarat Kecakapan Bertindak Dalam Akta Notaris Tentang Peralihan Hak Atas Tanah .............................
125
BAB IV KONSEKUENSI YURIDIS AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DALAM HAL NOTARIS MENERAPKAN SYARAT DEWASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS .................................................................
136
4.1. Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris Sebagai Dasar Dibuatnya Akta Jual Beli. ....................
136
4.2. Konsekuensi Yuridis Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris Sebagai Dasar Dibuatnya Akta Jual Beli .....................
144
4.2.1. Konsekuensi yuridis bagi kedudukan akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai dasar dibuatnya akta jual beli balik nama ................................................................
144
4.2.2. Konsekuensi yuridis akta perjanjian pengikatan jual beli yang syarat dewasa penghadapnya berdasarkan pada Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar dibuatnya akta jual beli balik nama ..........
148
BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan ...............................................................................
166
5.2. Saran .........................................................................................
167
DAFTAR PUSTAKA
xvi
