Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik Menuju Ridlo Allah SWT

Ringkasan Eksekutif Pemahaman tentang sistem akuntabilitas kinerja telah meluas di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Hal itu merupakan hasil dari berbagai upaya untuk mengenalkan dan menerapkan secara bertahap dan berkesinambungan sistem akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Garut, sehingga diharapkan program dan kegiatan pembangunan terarah pada pewujudan Visi Kabupaten Garut Tahun 2014, yaitu: Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik Menuju Ridlo Allah SWT Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut (LKj) Tahun 2014 merupakan bentuk pertanggungjawaban berkelanjutan atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Laporan Kinerja tersebut disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta dapat menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran Kinerja tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014.

Pada tahun 2014, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 48 sasaran dengan menggunakan 119 Indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Secara umum, dari 119 indikator yang diukur, sebanyak 75 indikator (63%) mencapai atau melampaui target, sebanyak 22 indikator (19%) tidak mencapai target, tetapi meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, dan sebanyak 22 Indikator (18%) tidak mencapai target. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan, sehingga menjadi bahan evaluasi yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan

Laporan Kinerja Tahun 2014

ii

Pemerintah Kabupaten Garut maupun koordinasi pelaksanaannya, sebagai upaya perbaikan kinerja pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2014 antara lain adalah sebagai berikut : 1. Belum jelasnya pembagian peran setiap SKPD dalam pencapaian sasaran program pada program yang dilaksanakan lebih dari 1 SKPD; 2. Masih kurang kuatnya komitmen setiap SKPD untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maupun program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dalam merencanakan program dan kegiatannya; 3. Belum dipahaminya secara utuh oleh setiap SKPD dalam merumuskan indikator kinerja yang ingin dicapai program yang berorientasi kepada hasil (outcome) yang relevan dan terukur untuk mencapai sasaran strategis daerah; 4. Belum ada kesesuaian antara kebijakan perencanaan yang telah ditetapkan dengan kebijakan penganggaran. Tahun 2014 merupakan tahun terakhir perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Garut 2009 – 2014, yang secara operasional pelaksanaannya dilakukan pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Garut periode Tahun 2014-2019. Oleh karenanya, sebagai bentuk kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, tahun 2014 merupakan tahun yang strategis sebagai tahap awal landasan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan untuk periode RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014 - 2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 - 2025. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 20142019, rumusan Visi Pembangunan Kabupaten Garut yang ingin diwujudkan pada tahun 2019 yaitu : ”Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera”, yang diarahkan pada 3 (tiga) pilar untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat mencapai hasil penilaian Wajar Tanpa Pengecualian, melalui pelayanan aparatur yang profesional, santun dan amanah. Beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Garut untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja ke depan adalah sebagai berikut: 1. Pembagian peran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pencapaian sasaran program, guna meningkatkan sinkronisasi dan sinergisitas dan pencapaian program; 2. Peningkatan komitmen yang lebih kuat dalam menjadikan indikasi program dan kegiatan dalam RKPD, dan RPJMD sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja di setiap SKPD; 3. Implementasi yang konsisten atas mekanisme akuntabilitas dan transparansi penetapan dan penggunaan anggaran APBD di setiap SKPD; 4. Mendorong peran aktif stakeholders pembangunan lainnya selain pemerintah, dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Garut; 5. Peningkatan sinkronisasi antara kebijakan perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan kebijakan perencanaan RKPD dan kebijakan penganggaran APBD. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2014 ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Garut. Dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan dari seluruh stakeholders sangat diharapkan demi peningkatan kinerja Kabupaten Garut dalam upaya Mewujudkan Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera.


iii

Daftar Isi Halaman KATA PENGANTAR ......................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................. DAFTAR ISI ................................................................................... DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN LAMPIRAN ...........................................

i ii iv v

BAB I

PENDAHULUAN .............................................................. A. Latar Belakang ........................................................... B. Maksud dan Tujuan ..................................................... C. Dasar Hukum.............................................................. D. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi ........................... E. Gambaran Umum Daerah ............................................ 1) Sejarah Singkat Kabupaten Garut ............................ 2) Kondisi Geografis dan Demografis ............................ 3) Kondisi Sosial Budaya ............................................ 4) Kondisi Ekonomi ................................................... 5) Kondisi SDM Pemerintahan ..................................... 6) Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah ................... 7) Kondisi Wilayah Rawan Bencana .............................. F. Isu Strategis Yang Berpengaruh................................. ... G. Sistematika Penulisan........................................... .......

I-1 I-1 I-3 I-3 I-5 I-10 I-10 I-11 I-15 I-16 I-18 I-19 I-24 I-25 I-34

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ................................................ A. Visi Kabupaten Garut ................................................... B. Misi Kabupaten Garut .................................................. C. Tujuan dan Sasaran Strategis ....................................... D. Indikator Kinerja Pembangunan .................................... E. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ......................................

II-1 II-1 II-3 II-3 II-8 II-16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................. A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Kerangka Pengukuran Kinerja.......................... ........ 2. Capaian dan Analisis Perjanjian Kinerja Tahun 2014 .... 3. Capaian Indikator Kinerja Makro .............................. 4. Capaian Indikator Kinerja Utama .............................. 5. Capaian Kinerja Lainnya ................... ...................... 6. Evaluasi Internal Terkait Kinerja ................... ........... B. Realisasi Anggaran ......................................................

III-1

BAB IV

III-1 III-3 III-136 III-148 III-150 III-161 III-172

PENUTUP… ..................................................................... IV-1

LAMPIRAN


iv

Daftar Tabel, Gambar dan Lampiran Halaman Daftar Tabel Tabel 2.1 : Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 Tabel 2.3 : Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014 Tabel 3.1 : Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 Tabel 3.2 : Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 Tabel 3.3 : Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 Tabel 3.4 : Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 Tabel 3.5 : Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Garut Tahun 2013-2014 (ton) Tabel 3.6 : Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Garut Tahun 2013-2014 (ton) Tabel 3.7 : Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan di Kabupaten Garut Tahun 2013-2014 (ton) Tabel 3.8 : Poktan dan Gapoktan di Kabupaten Garut Tahun 2014 Tabel 3.9 : Pelaku Usaha di Kabupaten Garut Tahun 2014 Tabel 3.10 : Kelompok Tani Hutan di Kabupaten Garut Tahun 2014 Tabel 3.11 : IUP Batuan Tabel 3.12 : IUP Mineral Logam Tabel 3.13 : Jumlah Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE Tabel 3.14 : Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi) Komunikasi danInformasi Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 Tabel 3.15 : Data Produk Hukum Tahun 2009-2014 Tabel 3.16 : Data Rapat Dewan di Kabupaten Garut Tahun 20092014 Tabel 3.17 : Angka Kriminalitas di Kabupaten GarutTahun 2009 s.d. 2014 Tabel 3.18 : Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Tahun 2010-2014


II – 8 II – 9 II – 17 III – 5 III – 7 III – 11 III – 12 III – 37 III – 38 III – 43 III – 52 III – 53 III – 55 III III III III

– 79 – 80 – 92 – 93

III – 95 III – 96 III – 106 III – 112

v

Pemerintah Kabupaten Garut

Halaman

Tabel 3.19 Tabel 3.20 Tabel 3.21 Tabel 3.22 Tabel 3.23 Tabel 3.24 Tabel 3.25 Tabel 3.26 Tabel 3.27 Tabel 3.28 Tabel 3.29 Tabel 3.30 Tabel 3.31 Tabel 3.32 Tabel 3.33 Tabel 3.34

: Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2013 – 2014 : Kondisi Jaringan Irigasi Pemerintah Tahun 20102014 : Kondisi Jaringan Irigasi Desa Tahun 2010-2014 : Perkembangan Perlengkapan Jalan Tahun 20132014 : Perkembangan Jumlah Kendaraan Yang Diuji Tahun 2013-2014 : Perkembangan Ijin Trayek Mobil Penumpang Umum Tahun 2013-2014 : Pencapaian Indikator Kinerja Makro Tahun 2014 : Jumlah Penerbitan Perizinan Tahun 2013 dan 2014 di Kabupaten Garut : Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Garut : Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2012 -2014 : Hasil Penilaian SAKIP SKPD Tahun 2013 dan 2014 : Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Terkait Sasaran Tahun Anggaran 2014 : Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 : Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 : Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014 : Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014

III – 112 III – 115 III – 117 III – 123 III – 124 III – 124 III – 136 III – 153 III – 155 III – 157 III – 162 III – 173 III – 176 III – 179 III – 183 III – 184

Daftar Gambar Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 3.5

: Ringkasan Pencapaian Kinerja Tahun 2014 : Ringkasan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 : Irisan Kesesuaian Program RKPD Tahun 2014 dengan APBD Tahun 2014 : Program RKPD Tahun 2014 Menurut Misi RPJMD Tahun 2009-2014 : Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 sampai dengan Triwulan IV

III – 3 III – 148 III – 165 III – 165 III – 171

Daftar Lampiran Lampiran 1 : Pengukuran Kinerja Kabupaten Garut Tahun 2014 Lampiran 2 : Pengukuran Indikator Kinerja Utama


Halaman - vi

Pendahuluan A. Latar Belakang Setiap aparatur pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan segala sifat, sikap, perilaku dan kebijakannya kepada publik selama mereka menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Pertanggungjawaban tentang sifat, sikap, perilaku, dan kebijakan dalam kerangka melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya kepada publik tadi dalam studi administrasi negara disebut dengan akuntabilitas (accountability). Organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk publik, karenanya perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah sumber daya publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana sumber daya publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi kebijakan program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak efisien, atau ada prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang "checks and balance" dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan penghitungan (account) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas merupakan suatu keharusan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku pemberi amanat dan pemilik kekuasaan serta kedaulatan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna serta berhasilguna. Akuntabilitas kinerja

merupakan

perwujudan

kewajiban

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai


Halaman I - 1

Pemerintah Kabupaten Garut misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana tata cara penyusunannya diatur

dalam

Keputusan

Kepala

Lembaga

Administrasi

Negara

RI

Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, disusun suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai suatu rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan SAKIP tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan di atas, Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai media pertanggungjawaban mengenai hasil kinerja

dari program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Garut menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Garut bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014, mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah


Halaman I - 2

Pemerintah Kabupaten Garut (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014,

sebagaimana telah dirubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2014 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut Tahun 2014.

B. Maksud Dan Tujuan Maksud disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014 adalah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi kepada

pihak-pihak

yang

berkepentingan

(stakeholders)

guna

mewujudkan

pemerintahan yang baik (good governance). Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014 adalah sebagai media untuk mendapatkan masukan stakeholders dengan memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Garut.

Melalui identifikasi

keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Sehingga Laporan Kinerja dapat menjadi proses evaluasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik.

C. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014 mengacu pada: 1.

Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

2.

Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;


Halaman I - 3

Pemerintah Kabupaten Garut 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut;

7.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 32Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014;

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014; 12. Peraturan Bupati Garut Nomor 562 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut; 13. Peraturan Bupati Garut Nomor 871 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014; 14. Peraturan Bupati Garut Nomor 818 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014; 15. Peraturan Bupati Garut Nomor 304 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2014;


Halaman I - 4


D. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Garut 1. Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab III pasal 10 diatur bahwa (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, yang kemudian pedoman pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 3007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan wajib yang dimiliki meliputi : 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) lingkungan hidup; 4) pekerjaan umum; 5) penataan ruang; 6) perencanaan pembangunan; 7) perumahan; 8) kepemudaan dan olahraga; 9) penanaman modal; 10) koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11) kependudukan dan catatan sipil; 12) ketenagakerjaan; 13) ketahanan pangan; 14) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 15) keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 16) perhubungan; 17) komunikasi dan informatika; 18) pertanahan; 19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 20) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 21) pemberdayaan masyarakat dan desa; 22) sosial;


Halaman I - 5

Pemerintah Kabupaten Garut 23) kebudayaan; 24) statistik; 25) kearsipan; 26) perpustakaan Selain

menjalankan urusan

wajib,

Pemerintah

Kabupaten Garut juga

menyelenggarakan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain : 1)

pertanian

2)

kelautan dan perikanan;

3)

kehutanan;

4)

energi dan sumber daya mineral;

5)

pariwisata;

6)

industri;

7)

perdagangan; dan

8)

ketransmigrasian.

2. Struktur Organisasi Untuk menyelenggarakan urusan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta perangkat daerah lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan


Halaman I - 6

Pemerintah Kabupaten Garut Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Garut, dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Bupati dan Wakil Bupati. 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Pemerintahan, membawahkan: a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum; b. Bagian Hukum dan HAM; c. Bagian Organisasi. 4. Asisten Perekonomian, membawahkan: a. Bagian Administrasi Pembangunan; b. Bagian Administrasi Perekonomian; c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat. 5. Asisten Administrasi Umum, membawahkan: a. Bagian Umum; b. Bagian Administrasi Keuangan; c. Bagian Informatika. 6. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 9 (sembilan) Badan, dan 2 (dua) Rumah Sakit sebagai berikut : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Badan Kepegawaian dan Diklat; c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; e. Badan Ketahanan Pangan; f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; g. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu; h. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah; i. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan; j. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet; dan k. Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk. 7. Dinas Daerah terdiri dari 17 (Tujuh Belas) Dinas Sebagai berikut :


Halaman I - 7

Pemerintah Kabupaten Garut a. Dinas Pendidikan; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; d. Dinas Perhubungan; e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar; h. Dinas Koperasi, UMKM dan BMT; i. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; j. Dinas Kehutanan; k. Dinas Perkebunan; l. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan; m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; n. Dinas Tata Ruang dan Permukiman; o. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan; p. Dinas Bina Marga; dan q. Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan. 8. Inspektorat Kabupaten Garut merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. 9. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 10. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut adalah perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam

rangka

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

untuk

melaksanakan

penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 12. Kecamatan. 13. Kelurahan.


Halaman I - 8

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut



Halaman I - 9


E. Gambaran Umum Daerah 1) Sejarah Singkat Kabupaten Garut Sejarah Kabupaten Garut berawal dari pembubaran Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh Daendles dengan alasan produksi kopi dari daerah Limbangan menurun hingga titik paling rendah nol dan bupatinya menolak perintah menanam nila (indigo). Pada tanggal 16 Februari 1813, Letnan Gubernur Hindia Belanda yang pada waktu itu dijabat oleh Raffles, telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan kembali Kabupaten Limbangan yang beribu kota di Suci. Untuk sebuah Kota Kabupaten, keberadaan Suci dinilai tidak memenuhi persyaratan sebab daerah tersebut kawasannya cukup sempit. Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Limbangan Adipati Adiwijaya (1813-1831) membentuk panitia untuk mencari tempat yang cocok bagi Ibu Kota Kabupaten. Pada awalnya, panitia menemukan Cimurah, sekitar 3 Km sebelah Timur Suci (saat ini kampung tersebut dikenal dengan nama Kampung Pidayeuheun). Akan tetapi di tempat tersebut air bersih sulit diperoleh sehingga tidak tepat menjadi Ibu Kota. Selanjutnya panitia mencari lokasi ke arah Barat Suci, sekitar 5 Km dan mendapatkan tempat yang cocok untuk dijadikan Ibu Kota. Saat ditemukan mata air berupa telaga kecil yang tertutup semak belukar berduri (Marantha), seorang panitia "kakarut" atau tergores tangannya sampai berdarah. Orang Eropa atau Belanda tersebut menirukan kata kakarut dengan lidah yang tidak fasih sehingga sebutannya menjadi "gagarut". Sejak saat itu, para pekerja dalam rombongan panitia menamai tanaman berduri dengan sebutan "Ki

Garut" dan telaganya dinamai "Ci Garut" (Lokasi telaga ini sekarang ditempati oleh bangunan SMPN 1 dan SMPN 2 Garut). Dengan ditemukannya Ci Garut, daerah sekitar itu dikenal dengan nama Garut. Cetusan nama Garut tersebut direstui oleh Bupati Kabupaten Limbangan Adipati Adiwijaya untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Limbangan. Setelah melalui perdebatan panjang mengenai penetapan hari jadi Garut, maka Pemerintah Daerah bersama DPRD akhirnya mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penetapan Hari Jadi Garut, yang ditetapkan tanggal 16 Februari. Peraturan Daerah ini sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten DT II Garut Nomor 11 Tahun 1981 tentang Penetapan Hari Jadi Garut yang sebelumnya ditetapkan Tanggal 17 Maret.


Halaman I - 10

Pemerintah Kabupaten Garut 2) Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Garut secara geografis terletak pada koordinat 6056’49” – 7045’00” Lintang Selatan dan 107025’8” – 10807’30” Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 307.407 Ha sebagaimana Permendagri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, yang memiliki batas wilayah : 

Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;



Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;



Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia;



Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Cianjur.

Kabupaten Garut memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dan secara administratif sampai tahun 2014 terdiri dari 42 kecamatan, 421 desa, dan 21 kelurahan.

Gambar 1.2 Peta Administrasi Kabupaten Garut


Halaman I - 11

Pemerintah Kabupaten Garut Tabel 1. 1 Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Garut Tahun 2014 No

Nama Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Cisewu Caringin Talegong Mekarmukti Bungbulang Pamulihan Pakenjeng Cikelet Pameungpeuk Cibalong Cisompet Peundeuy Singajaya Cihurip Banjarwangi Cikajang Cilawu Bayongbong Cigedug Cisurupan Sukaresmi

Jumlah Desa/Kel

No

Nama Kecamatan

9 desa 6 desa 7 desa 5 desa 13 desa 5 desa 13 desa 11 desa 8 desa 11 desa 11 desa 6 desa 9 desa 4 desa 11 desa 12 desa 18 desa 18 desa 5 desa 17 desa 7 desa

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Samarang Pasirwangi Tarogong Kidul Tarogong Kaler Garut Kota Karangpawitan Wanaraja Pangatikan Sucinaraja Sukawening Karangtengah Banyuresmi Leles Leuwigoong Cibatu Kersamanah Cibiuk Kadungora Bl Limbangan Selaawi Malangbong Total

Jumlah Desa/Kel

7 desa 5 12 desa 1 11 16 desa 4

13 desa 12 desa kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan 9 desa 8 desa 7 desa 11 desa 4 desa 15 desa 12 desa 8 desa 11 desa 6 desa 5 desa 14 desa 14 desa 7 desa 24 desa

421 desa dan 21 Kel

Sumber : BPMPD Kab. Garut.

Kabupaten Garut beriklim tropis basah (humid tropical climate), yang dipengaruhi tiga faktor utama, yaitu : 1) pola sirkulasi angin musiman (monsoonal circulation

pattem), 2)topografi regional yang bergunung-gunung di bagian tengah Jawa Barat, dan 3) elevasi topografi dengan curah hujan yang cukup tinggi rata-rata setiap tahun berkisar antara 2.589 mm dengan bulan basah 9 bulan berturut-turut dan bulan kering berkisar 3 bulan berturut-turut, sedangkan di sekelilingnya terdapat daerah pengunungan dengan ketinggian mencapai 3.500-4.000 meter di atas permukaan laut dengan variasi temperatur bulanan berkisar antara 240C - 270 C. Karakteristik topografi Kabupaten Garut beragam, daerah sebelah Utara, Timur dan Barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam berbukitbukit dan pegunungan, sedangkan kondisi daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif cukup curam dan di beberapa tempat labil. Kabupaten Garut mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara


Halaman I - 12

Pemerintah Kabupaten Garut wilayah yang paling rendah, yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di puncak gunung. Wilayah yang berada pada ketinggian 1.000 - 1.500 mdpl terdapat di kecamatan Cikajang, Pakenjeng, Pamulihan, Cisurupan dan Cisewu, wilayah yang berada pada ketinggian 500 - 1.000mdpl terdapat di kecamatan Pakenjeng dan Pamulihan. Wilayah yang terletak pada ketinggian 100 500 mdpl terdapat di Kecamatan Cibalong, Cisompet, Cisewu, Cikelet dan Bungbulang serta wilayah yang terletak didaratan rendah pada ketinggian kurang dari 100 mdpl terdapat di Kecamatan Cibalong dan Pameungpeuk. Wilayah Kabupaten Garut mempunyai kemiringan lereng yang bervariasi antara 0 – 2% sebesar 10,51% atau 32.229 Ha, kemiringan lahan antara 2 – 15% adalah seluas 38.097 ha atau seluas 12,43%, kemiringan lahan antara 15 – 40% adalah seluas 110.326 ha atau sebesar 35,99%. Lahan dengan kemiringan di atas 40% adalah seluas 125.867 ha atau sebesar 41,06%. Kondisi geologi wilayah, secara fisiografi termasuk dalam Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat dan Zona Bandung dengan bentang alam yang dibagi 4 (empat) satuan morfologi yaitu satuan morfologi kerucut gunung api, perbukitan berelief kasar, perbukitan berelief halus dan pedataran. Dilihat dari jenis tanahnya secara garis besar meliputi jenis tanah aluvial, asosiasi andosol, asosiasi litosol, asosiasi mediteran, asosiasi podsolik, dan asosiasi regosol, dimana jenis tanah tersebut memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat menjadi suatu potensi maupun kendala dalam pemanfaatan lahan tertentu. Jenis tanah podsolik merah kekuning-kuningan, podsolik kuning dan regosol merupakan bagian paling luas dijumpai di wilayah Kabupaten Garut, terutama di wilayah Garut Selatan, sedangkan Garut bagian utara didomiasi oleh jenis tanah andosol. Penggunaan lahan sampai tahun 2014 sebagian besar merupakan Tegal/Kebun mencapai 51.947 Ha atau 20,21%, kemudian berupa Lahan Bukan Pertanian dengan luas 53.315 Ha atau 17,39%. Lahan Bukan Sawah berupa tambak, kolam, empang, hutan negara, dan lain-lain menempati peringkat ketiga dengan luas 51.129 Ha atau 16,68%, disusul kemudian berupa Ladang/Huma dengan luas 40.170 Ha atau 13,11%, Sawah Irigasi dengan luas 36.813 Ha atau 12,01%, Perkebunan dengan luas 27.657 Ha atau 9,02%, Hutan Rakyat dengan luas 18.205 Ha atau 5,94%, dan sisanya berupa Sawah Tadah Hujan, Padang/Rumput, Sementara tidak diusahakan dengan luas lahan di bawah 5%.


Halaman I - 13


Gambar 1.3 Penggunaan Lahan Tahun 2014

Dari sisi demografi, jumlah penduduk pada tahun 2014 berdasarkan data Suseda Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut sebanyak 2.526.186 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.274.098 jiwa dan perempuan sebanyak 1.252.088 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 meningkat 0,95% dari Tahun 2013 sebanyak 2.502.410 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2014 mencapai rata-rata sebesar 824,15 jiwa/km2, meningkat 7,76 orang per km2 dibandingkan Tahun 2013 sebesar 816,40 jiwa/km2. Populasi penduduk tertinggi pada tahun 2014 terdapat di kecamatan Garut Kota sebanyak 130.016 jiwa, dan populasi terendah di kecamatan Mekarmukti sebanyak 16.566 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi di kecamatan Tarogong Kidul sebanyak 6.210 jiwa/km2, dan tingkat kepadatan terendah di kecamatan Pamulihan sebanyak 137 jiwa/km2.

Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2014


Halaman I - 14

Pemerintah Kabupaten Garut 3) Kondisi Sosial Budaya Kondisi Sosial Budaya ditinjau dari pembangunan kualitas hidup penduduk (SDM) Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada tahun 2013 telah mencapai 72,43 poin (angka tetap) dengan peningkatan sebesar 0,31 poin atau 0,43% dibandingkan pencapaian tahun 2012 sebesar 72,12 poin. Namun demikian, pencapain IPM tersebut masih terpaut 1,16 poin dari IPM Jawa Barat Tahun 2013 sebesar 73,58 poin dan terpaut 1,38 poin dari capaian IPM Nasional sebesar 73,81 poin. Kondisi jumlah penduduk Kabupaten Garut yang berada diatas Garis Kemiskinan hasil SUSENAS BPS, diprediksi pada tahun 2013 mengalami peningkatan 6.300 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari semula 314.600 jiwa menjadi 320.900 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut menyebabkan naiknya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, yakni dari 12,72% pada tahun 2012 menjadi 12,79% pada tahun 2013. Kondisi tersebut masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 9,61%, Nasional sebesar 11,47%. Sebagai daerah agraris, komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha yang digeluti berdasarkan data Suseda BPS menunjukkan dari total penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2014 sebanyak 1.006.028 orang, persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha paling banyak di sektor pertanian sebanyak 35,78% (359.942 orang), sektor Perdagangan hotel dan restoran sebanyak 22,15 % (222.874 orang) serta sektor jasa-jasa sebanyak 18,04% (181.476 orang), dan sektor industri pengolahan sebanyak 8,51% (85.655 orang). Karakteristik masyarakat Kabupaten Garut yang religius menjadikan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan, antara lain ditandai

dengan

semakin

bertambahnya

penyediaan

sarana

dan

fasilitas

keagamaan, sarana pendidikan keagamaan, meningkatnya peringatan hari-hari besar keagamaan dan senantiasa terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama, intern umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.


Halaman I - 15

Pemerintah Kabupaten Garut Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Garut pada tahun 2013 mayoritas memeluk agama Islam sebanyak 2.465.991 orang (99,73%), Kristen Protestan sebanyak 4.459 orang (0,18%), Kristen Katolik sebanyak 1.257 orang (0,05%), Budha sebanyak 589 orang (0,02%), dan Hindu sebanyak 348 orang (0,01%). 4) Kondisi Ekonomi Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan pada tahun 2013 mengalami perkembangan yang cukup positif ditandai oleh pertumbuhan sebesar 4,82%, atau meningkat 0,21% dari Tahun 2012 sebesar 4,61%. Namun demikian pertumbuhan tersebut masih terpaut 1,24% di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sebesar 6,06% dan terpaut 0,96% dibawah LPE Nasional sebesar 5,78%.

Gambar 1.5 PDRB dan LPE Kabupaten Garut Tahun 2009-2013

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp.33,63 trilyun lebih, mengalami pertumbuhan sebesar 11,57% dari tahun 2012 sebesar Rp.30,14 trilyun lebih. Sementara itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2013 atas dasar harga konstan sebesar Rp.12,87 trilyun lebih, mengalami pertumbuhan 4,82% dari tahun 2012 sebesar Rp.12,28 trilyun lebih. Sampai dengan tahun 2013, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan (prime mover) dalam menggerakkan perekonomian daerah dengan kontribusi nilai tambah


Halaman I - 16

Pemerintah Kabupaten Garut terhadap PDRB mencapai 44,59%, disusul sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 26,81%, sektor jasa-jasa sebesar 10,32%. Tingginya peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut tidak lepas dari beberapa keunggulan komparatif (comparative advantages), seperti kondisi tanah yang relatif lebih subur dan cocok untuk beragam komoditi pertanian dan jumlah penduduk yang besar yang berimplikasi pada sistem pertanian yang tampak sangat beragam dan

hampir

sebagian

besar

komoditi

produk

pertanian

sangat

dominan

kontribusinya, seperti berbagai palawija, sayur-sayuran dan juga padi. Kontribusi sektor pertanian banyak disumbang oleh subsektor tanaman bahan makanan (Tabama), diikuti oleh sub sektor perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sementara itu, tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum (inflasi) pada tahun 2014 mencapai 7,84% atau mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 6,89%. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumahtangga secara makro di Kabupaten Garut pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 7,84% dengan struktur kebutuhan yang sama pada tahun 2012 yang mencapai sebesar kurang lebih 6,89%. Kondisi inflasi pada tahun 2014 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi di Jawa Barat sebesar 7,41%, namun masih lebih rendah dari inflasi secara Nasional sebesar 8,36%.

Gambar 1.6 Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2009-2013


Halaman I - 17

Pemerintah Kabupaten Garut 5) Kondisi SDM Pemerintahan Pada aspek sumber daya aparatur (PNS), jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut terus mengalami kebijakan

pengurangan moratorium

seiring

penerimaan

pegawai baru maupun pegawai yang memasuki pensiun. Jumlah PNS per 31 Desember 2014 mencapai 18.383 orang, terdiri dari Laki-laki sebanyak 10.131 orang (55,11%) dan perempuan sebanyak 8.252 orang (44,89%). Kondisi tersebut menurun 2,73% dari tahun 2013 sebanyak 18.899 orang, dan rasio PNS terhadap penduduk mencapai 0,73% atau 1 orang PNS melayani 137 orang penduduk. Rasio jumlah PNS tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan rasio jumlah PNS Indonesia saat ini sekitar 1,75% dari total jumlah penduduk. Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNSD) di Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 No A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 C

Golongan GOLONGAN IV Pembina Utama, IV/e Pembina Utama Muda IV/c Pembina Tk. I, IV/b Pembina, IV/a GOLONGAN III Penata Tk. I, III/d Penata, III/c Penata Muda Tk. I, III/b Penata Muda, III/a GOLONGAN II Pengatur Tk. I, II/d

2

Pengatur, II/c Pengatur Muda Tk. I, II/b

D 1 2 3 4

2010 9.963

2011 10.004

2

2

5

5

5

23

38 647

49

46

40

32

654 9.299

802 9.026

743 8.727

686 8.472

5.692 1.146 1.084

5.713 1.055 1.157

5.578 1.008 1.125

5.431

1.402

1.586

1.546

1.503

2.060

1.915

1.899

4.172 404

3.646 386

3.567 376

1.898 3.520

917

818

799

787

1500 1.351

1409 1.033

1394 998

1.388 975

278 60 122

246 64 97

239 60 96

237

Pembina Utama Madya, IV/d

1 3 4

2009 10.015

Pengatur Muda, II/a GOLONGAN I Juru Tk. I, I/d Juru, I/c Juru Muda Tk. I, I/b Juru Muda, I/a JUMLAH Jumlah Penduduk Rasio PNS terhadap Penduduk Persentase PNS terhadap Penduduk

936 9.054 5.753 1.450 1.101 1.492 1.710 4.998 610 720 909 2.759 449 63 225 32

9.278 5.611 1.256 1.067 1.663 1.625 4.919 472 817 950 2.680 419 34 233

2012 9.879

2013 9.515

2014 9.195

940 1.090

370

59 96

5 147 20.912

44

59

57

56

129 21.215

52 20.146

26 19.484

26 18.899

26 18.383

2.380.981

2.407.086

2.445.911

2.485.732

2.502.410

2.526.186

112

115

121

128

132

137

0,89

0,87

0,82

0,78

0,76

0,73

Sumber : BKD Kabupaten Garut, Tahun 2015


Halaman I - 18


Komposisi PNS berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2014 paling banyak berpendidikan S1 sebanyak 12.185 orang (66%), disusul sederajat

sebanyak

3.963

SMA orang

(22%). Semakin tingginya tingkat pendidikan PNS diharapkan dapat menunjang terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat seiring semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan. 6) Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah Wilayah Kabupaten Garut memiliki potensi berbagai jenis sumber daya alam yang terbaharukan maupun yang tidak terbaharukan yang cukup besar dan bervariasi, terdiri dari sumber daya air, panas bumi, mineral dan bahan tambang, serta energi baru dan terbarukan lainnya seperti mikrohidro, surya dan angin. Dari potensi tersebut, sudah dilakukan upaya penelitian yang diindikasikan dengan kegiatan eksplorasi sumber daya mineral dan energi oleh berbagai pihak, seperti Pemerintah Kabupaten Garut, Perusahaan-perusahaan swasta, instansi lainnya maupun oleh Pemerintah Kabupaten Garut sendiri. Bahkan di beberapa lokasi sudah dilaksanakan kegiatan eksploitasi untuk sumber daya mineral dan kegiatan pembangunan untuk mengembangkan potensi sumber daya energi, seperti panas bumi dan energi baru dan terbarukan, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan energi panas bumi. Khusus di wilayah Garut Selatan, telah terindikasi adanya kandungan sumber daya mineral berupa emas, bijih besi dan pasir besi, dengan kandungan untuk bijih besi dan pasir besi Fe total 50% s.d. 60%. Pada sektor energi terutama mengenai kelistrikan, karena berada di garis khatulistiwa, Kabupaten Garut mendapatkan penyinaran matahari yang relatif stabil sepanjang tahun dengan kondisi yang sedikit lebih tinggi pada musim kemarau, rata-rata potensi radiasi penyinaran matahari mencapai 4,82 kwh/m2 merupakan alternatif energi listrik terutama pada wilayah tersebut. Selain potensi energi tersebut, Kabupaten Garut juga memiliki potensi energi panas bumi cukup besar yang diperkirakan mencapai total 1045 MW. Sumber energi panas bumi dapat


Halaman I - 19

Pemerintah Kabupaten Garut dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai energi terbarukan, panas bumi dapat diandalkan sebagai pasokan jangka panjang. Sumber daya panas bumi di Kabupaten Garut terdapat 6 (enam) lokasi manifestasi panas bumi. Khusus di Darajat, potensi panas bumi mencapai 350 MW. Sumber daya panas bumi tersebut sudah dikembangkan untuk tenaga listrik sebesar 225 MW. Potensi pengembangan energi lainnya yaitu sumber daya air sungai Cibatarua kecamatan Pamulihan, Cirompang kecamatan Bungbulang dan Cimerak kecamatan Cibalong dengan kapasitas antara 19,57 kW- 277,5 kW. Dari sisi potensi unggulan ekonomi daerah, diantaranya meliputi : a) Potensi Agribisnis Pada sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan), beberapa komoditas dapat dikategorikan sebagai komoditi unggulan dan prospektif, antara lain agribisnis tanaman pangan berupa Padi Sawah (varietas unggulan “Sarinah”), Jagung (pemasok produksi terbesar di Jawa Barat, Kedelai (ketersediaan sumberdaya lahan yang cukup luas, iklim yang cocok, teknologi yang tersedia, serta sumber daya manusia yang cukup terampil dalam usaha tani). Disamping itu, pasar komoditi kedelai masih terbuka lebar. Pada Agribisnis Tanaman Sayuran Unggulan, sebagian besar sayuran yang dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Garut adalah sayuran dataran tinggi yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Beberapa sayuran yang teridentifikasi sebagai komoditas unggulan pertama adalah kentang, cabe merah, dan tomat. Agribisnis Tanaman Buah-buahan Unggulan meliputi jeruk siam Garut (citrus nobilis

var. Micocarpa) dan keprok garut (citrus nobilis var. Chrysocarpa). Selain itu masih ada jenis lain yang dikembangkan yakni konde (Citrus nobilis var. Raticula) serta jeruk manis (Citrus nobilis var. Sinensis). Dari beberapa jenis jeruk tersebut, keprok Garut merupakan terbaik di Indonesia, dan dilihat dari aspek ekonomi, jenis ini paling tinggi nilainya jika dibandingkan dengan jeruk lainnya. Selain jeuk, jenis Alpukat yang dikembangkan di Kabupaten Garut, Alpukat Sindangreret merupakan varietas Alpukat terbaik di Kabupaten Garut, dan dilihat dari aspek ekonomi, jenis ini paling tinggi nilainya jika dibandingkan dengan Alpukat varietas lainnya. Agribisnis

Tanaman

Perkebunan

Unggulan

meliputi

Akar

Wangi

(Vetiveria

zizanoides) yang sudah diekspor dalam bentuk akar sejak tahun 1918. Seiring


Halaman I - 20

Pemerintah Kabupaten Garut dengan berkembangnya agroindustri penyulingan akar wangi, maka ekspor pun bergeser ke minyak akar wangi. Hingga Tahun 2000, permintaan dunia terutama dari Amerika Serikat, Prancis, Jepang, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, Swiss, Inggris, dan negara lainnya atas minyak akar wangi mencapai angka lebih dari 250 ton. Sementara total produksi minyak akar wangi Indonesia baru mencapai angka 70-80 ton per tahun. Jika seluruh produk akar wangi Indonesia diekspor, maka hanya baru menutupi sekitar 24%-30% pangsa pasar dunia. Hal ini menegaskan bahwa

prospek

pengembangan

akar

wangi

sangat

besar.

Secara

riil,

perkembangan ekspor dan nilai minyak akar wangi Indonesia masih fluktuatif, hal ini bukan disebabkan oleh fluktuasi permintaan pasar dunia, tetapi lebih disebabkan oleh fluktuasi produksi akar wangi dan kualitas minyak akar wangi di dalam negeri. Agribisnis Teh (Camelia Sinensis), Kabupaten Garut yang termasuk daerah Priangan merupakan salah satu sentra produksi teh andalan Jawa Barat, terutama di Kecamatan Cikajang, Singajaya, Banjarwangi, Cisurupan, Cilawu dan Pakenjeng. Tanaman teh merupakan salah satu komoditas perkebunan yang penting di Indonesia, karena nilai ekspornya dapat memberikan kontribusi devisa yang tidak sedikit bagi negara. Agribisnis Tembakau (Nicotiana Tabbacum), sudah dilaksanakan sejak lama oleh para petani di Kabupaten Garut. Tembakau merupakan suatu komoditas yang merupakan pilihan sebagian besar petani di Kabupaten Garut.

Jumlah varietas

tembakau rakyat yang diusahakan para petani di Kabupaten Garut cukup banyak diantaranya Kedu Omas, Kedu Hejo, Kedu Jonas, Kedu Rancing, Palumbon, Gambung, Cere, Virginia Garut dan lainnya.

Beberapa varietas tersebut

menghasilkan tembakau mole yang memiliki aroma serta cita rasa khas tembakau Garut sehingga tembakau mole Garut memiliki keunggulan dan prospek pasar yang sangat cerah karena memiliki kelas kualitas tersendiri sebagai sumber bahan baku beberapa perusahaan pabrik rokok dalam negeri. Agribisnis Kopi (Coffea Sp.), sebagai salah satu komoditi unggulan di kabupaten Garut, yang mempunyai peranan penting sebagai salah satu penghasil devisa negara, sumber pendapatan, penciptaan lapangan kerja sekitar 11.725 KK, mendorong agribisnis dan agroindustri serta pengembangan ekonomi wilayah, selain itu tanaman kopi mempunyai fungsi sebagai tanaman konservasi.


Halaman I - 21

Pemerintah Kabupaten Garut Agribisnis

Karet

(Hevea

Braciliensis), yang merupakan komoditi unggulan

perkebunan di Kabupaten Garut dan merupakan salah satu komoditi yang penting sebagai bahan baku bagi berbagai industri. Dari luas areal 10.913 Ha pada tahun 2014, areal karet di kabupaten Garut diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat seluas 3.136 Ha, perkebunan besar negara (PTPN) seluas 4.824 Ha dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 2.953 Ha. Agribisnis Peternakan Unggulan meliputi Ternak Sapi Perah dan Sapi Potong, yang mampu memberikan manfaat ganda bagi pengadaan pangan, yaitu sebagai penghasil susu serta penghasil daging. Selain sapi, Kabupaten Garut merupakan salah satu sentra produksi domba di Jawa Barat setelah Kabupaten Bandung. Domba menyebar secara merata di seluruh wilayah. Domba merupakan komoditas andalan yang dipelihara masyarakat. Di daerah ini, dikenal sebagai pusat pembiakan/pembibitan Domba Garut atau Domba Priangan. Kabupaten Garut merupakan salah satu pemasok produksi susu yang cukup besar di Jawa Barat. Beberapa daerah produsen susu di Kabupaten Garut diantaranya Kecamatan Cikajang, Cisurupan, Cigedug, Bayongbong dan Cilawu. Dalam Produksi Kulit Ternak, Keberadaan sentra kulit Sukaregang di Kabupaten Garut, sudah dikenal secara nasional sebagai daerah pengolah/penghasil kulit tersamak dan barang-barang dari kulit (produk setengah jadi atau produk siap pakai). Pemasaran produknya sudah sangat luas, tidak hanya lokal Jawa Barat tapi sudah menyebar ke seluruh Indonesia, beberapa diantaranya sudah pernah mengekspor produknya. Pengadaan bahan baku kulit sampai saat ini belum mampu disediakan secara lokal Garut atau regional Jawa Barat, bahan kulit mentah sebagian besar berasal dari luar Jawa Barat, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan atau Kalimantan. Agribisnis Komoditas Unggulan Perikanan,

khususnya perikanan laut perlu

mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan tingkat pemanfaatan dari potensi lestari ikan laut di Kabupaten Garut yaitu sebesar 10.000 ton/tahun. Potensi perikanan yang umumnya ditangkap di perairan selatan Kabupaten Garut diantaranya adalah Tuna, Tongkol, Cakalang, Cumi-cumi, Layur, Kakap, Bawal Hitam, Kerapu, Baronang, Cucut Botol, Lobster dan ikan hias. Disamping ikan-ikan tersebut juga terdapat rumput laut yang cukup potensial.


Halaman I - 22

Pemerintah Kabupaten Garut b) Potensi Kehutanan Kabupaten Garut mempunyai sumber daya hutan yang cukup luas yaitu 107.865 Ha (35%) dari luas wilayah Kabupaten. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 195/Kpts-II/2003, tanggal 4 Juli tahun 2003, fungsi hutan dan luasannya yang ada di Kabupaten Garut adalah: (1) Hutan Konservasi

: 26.727 Ha (24,77%)

(b) Hutan Lindung

: 75.572 Ha (70,06%)

(c) Hutan Produksi Terbatas : 5.400 Ha (5,02%) (d) Hutan Produksi

: 166 Ha (0,15%).

Selain kawasan hutan negara tersebut, Kabupaten Garut mempunyai lahan milik yang cukup luas dan layak untuk ditanami tanaman kayu. Populasi (tegakan) tanaman kayu pada lahan milik yang biasa disebut Hutan Rakyat diharapkan menjadi sumber utama penghasil kayu mengingat Hutan Negara yang mempunyai fungsi produksi sudah semakin terbatas untuk dapat mensuplai kebutuhan hasil hutan berupa kayu. Saat ini, populasi tersebut sudah memiliki luasan 39.746 Ha. e) Pariwisata Kabupaten Garut memiliki sumber daya alam, peninggalan budaya dan peninggalan sejarah yang potensial untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata yang menarik dan kompetitif. Beberapa peninggalan budaya yang menjadi tujuan wisata (ODTW) antara lain Cagar Budaya Situ Cangkuang dan Situs Ciburuy. Demikian pula potensi sumberdaya alam diantaranya, kawah Darajat yang merupakan pusat Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 sebagai upaya mewujudkan ruang Kabupaten Garut sebagai daerah konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata dan kelautan. Ditinjau dari kebijakan penataan ruang Nasional, kabupaten Garut memiliki Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi meliputi KSN Fasilitas Uji Terbang


Halaman I - 23

Pemerintah Kabupaten Garut Roket Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet; dan KSN Pengamat Dirgantara Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet. Sementara itu ditinjau dari

kebijakan penataan ruang Provinsi Jawa Barat,

Kabupaten Garut memiliki Kawasan Strategis Provinsi (KSP), yang meliputi: a.

KSP Panas Bumi Kamojang - Darajat - Papandayan dengan sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi terletak di kecamatan Samarang, Pasirwangi dan Cisurupan.

b.

KSP Garut Selatan dan sekitarnya dengan sudut kepentingan daya dukung lingkungan

hidup

terletak

di

kecamatan

Cisewu,

Caringin,

Talegong,

Bungbulang, Mekarmukti, Pamulihan, Pekenjeng, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet, Peundeuy, Singajaya, Cihurip, Banjarwangi, dan Cikajang.

Ditinjau dari rencana pola ruang wilayah Kabupaten, target alokasi luasan Kawasan Lindung mencapai sebesar 81,39% sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.

7) Kondisi Wilayah Rawan Bencana Kondisi wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai karateristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi serta berada pada jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi menjadikan Kabupaten Garut sebagai kawasan rawan bencana, diantaranya sebagai kawasan rawan bencana gunung api, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan tanah longsor. Berdasarkan kondisi geologinya, beberapa kendala yang perlu diperhatikan, khususnya dalam perencanaan konstruksi bangunan diantaranya bahaya gerakan tanah dengan lokasi terdapat di Kecamatan Cisompet, Singajaya, Talegong, Pakenjeng, Cisurupan, Bayongbong, Cisewu dan Cilawu. Bahaya rawan erosi terdapat di lereng-lereng pegunungan seperti di bagian utara komplek Gunung Mandalawangi, Gunung Haruman, Gunung Kaledong, Gunung Karacak, Gunung Guntur dan Gunung Papandayan serta tebing-tebing sepanjang Sungai Cimanuk.


Halaman I - 24


Gambar 1. 7 Kondisi Peta Rawan Bencana Kabupaten Garut

F. Isu-isu Strategis yang Berpengaruh Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dimasa datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berlangsung. Beberapa permasalahan pokok yang masih dihadapi Kabupaten Garut diantaranya : 1) Masih Rendahnya Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Memperhatikan kecenderungan pencapaian IPM dan komponen- komponennya, meskipun dapat meningkat setiap tahunnya namun peningkatannya belum terlalu signifikan hanya berkisar antara 0,31 - 0,45 poin. Disamping itu, kondisi IPM Kabupaten Garut sampai Tahun 2013 sebesar 72,43 poin masih terpaut 1,16 poin dari IPM Jawa Barat sebesar 73,58 poin dan terpaut 1,38 poin dari IPM Nasional sebesar 73,81 poin. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja pembangunan


Halaman I - 25

Pemerintah Kabupaten Garut manusia di Kabupaten Garut secara umum masih berada dibawah rata-rata pencapaian Jawa Barat dan Nasional pada umumnya. Terkait tantangan peningkatan IPM pada masa datang diperlukan adanya upaya akselerasi pencapaian IPM dengan lebih terfokus pada permasalahan yang masih dihadapi

dalam

pencapaian

setiap

komponen

IPM

terutama

pada

upaya

peningkatan Indeks Kesehatan dalam menekan tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka kematian Ibu (AKI), serta peningkatan Indeks Pendidikan terutama dalam rata-rata lama sekolah penduduk. Oleh karenanya pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat harus senantiasa ditingkatkan untuk menjamin peningkatan Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan, disamping untuk terus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. 2) Aksesibilitas dan Pelayanan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Keluarga Berencana Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan diantaranya menyangkut masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan yang perlu diperbaiki. Dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah tidak hanya ditentukan oleh jumlah murid, tetapi juga ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur sekolah yang memadai dalam mengimbangi perkembangan jumlah penduduk usia sekolah. Sampai tahun 2014, kondisi rusak berat untuk jenjang SD dari sebanyak 8.746 ruang kelas mencapai 18,10%, jenjang SMP dari sebanyak 2.963 ruang kelas mencapai 2,94%, jenjang SMA dari sebanyak 812 ruang kelas mencapai 12,07%, dan untuk jenjang SMK dari sebanyak 938 ruang kelas mencapai 8,74%. Disamping itu, tingkat ketersediaan tenaga pendidik masih terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah murid yang harus dilayani, yang ditunjukkan melalui Rasio guru/pada murid pada tahun 2014 untuk jenjang SD sederajat baru mencapai 1:22 atau masih dibawah standar nasional sebesar 1:28, untuk jenjang SMP sederajat dengan rasio 1:30 atau masih dibawah standar nasional sebesar 1:32, dan untuk jenjang SMA sederajat dengan rasio 1:21 atau masih dibawah standar nasional sebesar 1:32. Untuk itu guna memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, diperlukan kebijakan perekrutan dan penempatan tenaga pendidik yang sesuai dengan tingkat kebutuhan. Dalam

pelayanan

bidang

kesehatan,

permasalahan

yang

masih

dihadapi

diantaranya tingkat ketersediaan puskesmas yang masih kurang dibandingkan


Halaman I - 26

Pemerintah Kabupaten Garut dengan jumlah penduduk yang ada. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Garut pada tahun 2014 mencapai sebanyak 65 buah, dengan Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 38.864, dan masih di bawah standar nasional yaitu sebesar 1 : 25.000, sehingga memerlukan adanya tambahan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang disertai dengan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan. Ditinjau dari jumlah Praktek Dokter sudah cukup banyak namun tidak tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Garut. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani, masih terdapat kekurangan tenaga dokter di Kabupaten Garut. Kondisi yang sama juga terjadi untuk tenaga kesehatan lainnya yaitu perawat dan bidan yang masih mengalami kekurangan. Sementara itu pelayanan kesehatan pada RSUD dr Slamet Garut yang merupakan Rumah Sakit Umum Kelas B, dari sisi jumlah tenaga medis spesialis dasar, dokter umum dan tenaga kebidanan sudah cukup memadai, namun dari jumlah tenaga medis spesialis lain masih kurang terutama spesialis jiwa, dan jumlah sub spesialis dasar. Selain itu, seiring bertambahnya jumlah pasien yang di rawat dan bertambahnya sarana dan prasarana ruang rawat inap kelas III, keberadaan tenaga keperawatan masih belum memadai. Dalam upaya pelaksanaan program di bidang kesehatan untuk mengatasi permasalahan yang masih dihadapi, pengganggaran pembangunan kesehatan perlu lebih difokuskan pada program yang terkait upaya promotif dan preventif dengan tetap memperhatikan besaran satuan anggaran untuk program kuratif yang relatif lebih besar guna mendukung peningkatan indeks kesehatan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi urusan Keluarga Berencana, terutama terkait pelaksanaan Program Pelayanan Kontrasepsi, antara lain Masih rendahnya cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi; Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/terlayani (Unmet Need) mencapai 13,64%, Masih terbatasnya pelaksanaan pelayanan KB MO karena masih kurangnya tenaga ahli dan fasilitas serta terbatasnya alat dan obat kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan ril bagi keluarga miskin. 3) Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang diukur dari jumlah penduduk miskin masih rendah. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut yang mencapai 320.900 jiwa atau 12,79%


Halaman I - 27

Pemerintah Kabupaten Garut pada

tahun

2013

dan

masih

berada

diatas

rata-rata

penduduk

miskin

kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 9,61% dan Nasional sebesar 11,47%. Dalam bidang ketenagakerjaan, jumlah pengangguran usia kerja 15 tahun keatas masih cukup tinggi mencapai sebanyak 81.722 orang atau 8,14% (Nasional sebanyak 5,92%). Mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus digiatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. 4) Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Daerah Perekonomian Kabupaten Garut pada tahun 2013 ditinjau dari Laju Pertumbuhan Ekonomi pencapaiannya masih dibawah rata-rata Jawa Barat dan Nasional (Garut sebesar 4,82% sedangkan Jawa Barat sebesar 6,06% dan Nasional sebesar 5,78%). Struktur perekonomian Kabupaten Garut masih sangat mengandalkan sektor pertanian sebesar 44,59% yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada daerah yang telah berbasis sektor industri pengolahan. Salah satu permasalahan penting pada sektor pertanian, diantaranya konversi penggunaan lahan pertanian ke non pertanian seperti jaringan irigasi, jalan, perumahan,

pertokoan

dan

penggunaan

lainnya

terus

meningkat

yang

menyebabkan semakin rendahnya kontribusi produksi pangan domestik terhadap total ketersediaan pangan daerah. Investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Perkembangan realisasi investasi penanaman modal pada tahun 2014 mencapai Rp.837,02 milyar meningkat 15,69% dibanding tahun 2013 sebesar Rp. 723,49 milyar yang turut didorong oleh investasi pada beberapa sub sektor Tanaman pangan dan perkebunan, pertambangan, konstruksi dan perumahan yang membukukan angka realisasi pertumbuhan investasi sangat besar. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan perbaikan iklim investasi dalam pelayanan publik di bidang perijinan, melalui pelayanan perijinan secara terpadu sehingga proses pengelolaan perijinan mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu


Halaman I - 28

Pemerintah Kabupaten Garut tempat. Masuknya investor ke daerah, tentu saja sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik daerah. Sehingga diperlukan kondisi keamanan dan politik yang stabil sebagai modal penting dalam menarik minat investasi. 5) Masih Rendahnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas, Lingkungan yang Sehat, Aman dan Nyaman serta Penanggulangan Bencana Alam Seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat, perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas untuk mendorong tumbuhnya perekonomian daerah. Prasarana jalan berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses kepada lapangan kerja.

Sampai tahun 2014, kondisi infrastruktur jalan masih dihadapkan pada

permasalahan tingginya tingkat kerusakan jalan kabupaten mencapai 288,74 km atau 34,84% rusak berat. Permasalahan umum yang dihadapi diantaranya penanganan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang diakibatkan oleh keterbatasan anggaran yang mengakibatkan masih tingginya kondisi kerusakan jalan kabupaten karena sebagian besar jalan kabupaten sudah habis umur rencananya,

belum

optimalnya

sitem

jaringan

jalan

yang

menjadi

poros

penghubung antar kecamatan dan atar pusat pertumbuhan terutama di wilayah selatan dan masih rendahnya kondisi jalan kolektor di ruas jalan Jabar Selatan. Sementara itu, kerusakan jalan sebelum waktunya disebabkan oleh sebagian jalan berada pada daerah rawan bencana dan pemanfaatan yang tidak sesuai (Muatan Lebih, pemanfaatan RUWASJA yang tidak sesuai dan saluran drainase jalan yang tersumbat). Disamping itu, sarana dan prasarana penunjang penanganan jalan/ jembatan masih kurang masih kurang optimal. Seiring peningkatan dan mobilitas penduduk, kondisi tersebut mendorong terdapatnya titik simpul kemacetan yang memerlukan penanganan lebih lanjut terutama di kawasan ruas jalan nasional Limbangan-Malangbong, pada ruas jalan provinsi Bandung-Garut dan pada beberapa ruas jalan kabupaten. Pada aspek infrastruktur sumber daya air diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan air baku, mengurangi luas areal banjir, dan pengendalian banjir. Sedangkan pada irigasi masih dihadapkan pada permasalahan masih tingginya tingkat kerusakan saluran irigasi (keadaan rusak berat irigasi teknis kabupaten


Halaman I - 29

Pemerintah Kabupaten Garut sebesar 19,67% atau sepanjang 46 km dan irigasi desa sebesar 20,07% atau sepanjang 348 km). Berkenaan

dengan

dititikberatkan

pada

penyediaan upaya

penanganan/pemeliharaan

dan

pengelolaan

pemenuhan

sarana

air

kebutuhan

bersih,

sarana

air

air

bersih

permasalahan

bersih

yang

masyarakat,

yang

dihadapi

diantaranya cakupan pelayanan air minum perkotaan baru mencapai 54,90%, sementara cakupan pelayanan air bersih perdesaan baru mencapai 65%. Untuk itu perlu

terus

dilakukan

penambahan

sambungan

rumah

untuk

air

minum,

pembangunan instalasi sumber mata air dan unit distribusi dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan. Dalam hal mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, perkembangan kinerja pelayanan pengelolaan persampahan masih dihadapkan pada permasalahan terbatasnya Tingkat Pelayanan (level of service) persampahan (perkotaan) yang baru mencapai 36,4%. Untuk itu, perlu terus didorong upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah dimulai dari hulu melalui sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Upaya meningkatkan kemampuan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat masih terkendala pada masih rendahnya tingkat status mutu lingkungan. Dari indikator yang diukur dari tingkat status mutu sungai utama dan waduk besar pada tahun 2014 berada pada status mutu cemar berat. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, masih rendahnya pengelolaan limbah serta masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan menjadi kendala dalam peningkatan kualitas lingkungan. Seiring meningkatnya jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan kebutuhan energi. Sampai saat ini rasio elektrifikasi rumahtangga di Kabupaten Garut baru mencapai sebesar 64% dari target Jawa Barat sebesar 81,2%. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui program pembangunan listrik perdesaan perlu terus dilakukan guna mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat. Ketersediaan infrastruktur perkotaan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) memiliki fungsi keamanan, ekonomi dan estetika. Sampai tahun 2014, dari


Halaman I - 30

Pemerintah Kabupaten Garut sebanyak 5.698 titik PJU hanya sebanyak 60,55% dalam kondisi berfungsi. Untuk itu, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan umum yang semakin meningkat sebagai upaya untuk menunjang keamanan, keselamatan dan menunjang estetika lingkungan, perlu dilakukan penyediaan Penerangan Jalan Umum yang memadai. Dari segi kebencanaan, Kabupaten Garut memiliki potensi resiko bencana yang tinggi, dengan jumlah kawasan rawan bencana alam mencapai 96.394 Ha (31,36%) meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan bencana gunung api, dan kawasan rawan bencana tsunami. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam perlu dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana. 6) Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam pelaksanaan penataan ruang, tingkat kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung baru mencapai 40% dari target 81,3 % sebagai kawasan berfungsi lindung. Tidak terkendalinya pemanfaatan fungsi tata ruang seperti contohnya alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lahan non pertanian, penggunaan badan jalan untuk kegiatan sektor informal, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemanfaatan ruang perlu ditindaklanjuti melalui penetapan peraturan daerah zonasi pemanfaatan ruang maupun pengaturan penerbitan perijinan. 7) Belum Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan bentuk pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat. Permasalahan umum yang masih dihadapi pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan publik diantaranya pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara yang dapat menjadi gambaran dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan.


Halaman I - 31

Pemerintah Kabupaten Garut Pada aspek kelembagaan, postur birokrasi instansi pemerintah daerah belum mencerminkan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta terdapat kecenderungan untuk membentuk lembaga atau unit kerja baru, tanpa disertai dengan audit organisasi. Tantangan ke depan, diperlukan audit organisasi dan ditindaklanjuti

dengan

penajaman

fungsi

dan

struktur

organisasi

birokrasi

pemerintah daerah, sehingga terwujud postur birokrasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Pada

aspek

SDM

Aparatur,

masih

menghadapi

permasalahan

manajemen

kepegawaian meliputi komposisi PNS yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat, hal ini diantaranya berkaitan dengan komposisi jabatan, tingkat pendidikan maupun distribusi antar wilayah; tingkat disiplin dan kinerja pegawai masih rendah; belum diterapkannya sistem remunerasi yang berbasis kinerja. Selain itu, pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja. Tantangan ke depan,

adalah

melakukan

penyempurnaan

manajemen

kepegawaian

untuk

mendukung terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten, profesional, berintegritas, dan mendukung pencapaian kinerja birokrasi secara optimal. Pada aspek Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai indikator pelayanan publik dalam pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan regulasi, termasuk dalam hal dukungan pembiayaan dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, dalam penerapan SPM perlu terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, salah satunya melalui pengakomodasian SPM dalam RKPD dan APBD. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu komitmen kepala daerah dan koordinasi dengan K/L sektor terkait yang perlu didorong baik dalam penerapan, monitoring, maupun evaluasi SPM. Dalam manajemen pelayanan publik, masih juga menghadapi permasalahan antara lain: tingkat kualitas pelayanan belum dapat memenuhi keinginan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan transparan, belum meratanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, masih lemahnya SDM pelayanan publik baik dari segi kapasitas dan sikap perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan ke depan, adalah menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut dan memastikan implementasi Pelayanan Publik dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik.


Halaman I - 32

Pemerintah Kabupaten Garut 8) Masih Rendahnya Kemampuan Keuangan Daerah Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuk pendapatan daerah, realisasi selama tahun 2009-2014 didominasi oleh sumber dana perimbangan dengan proporsi rata-rata sebesar 71,47%, disusul Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan proporsi rata-rata sebesar 20,65%, sedangkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah secara-rata-rata baru mencapai 7,89%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum kokoh, karena tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pusat masih sangat tinggi. Meskipun penerimaan PAD selama tahun 2009-2014 setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif, dan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah mengalami peningkatan dari sebesar 6,44% pada tahun 2009 menjadi 11,83% pada tahun 2014 dan secara rata-rata mencapai 7,89%, namun masih dibawah rasio realisasi PAD terhadap pendapatan pada APBD kabupaten/kota di Jawa Barat yang mencapai rata-rata sebesar 12,81%. Untuk itu, perlu terus dilakukan upaya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah sehingga ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat maupun provinsi tidak terlalu besar. Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, serta janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 sebagai berikut: 1)

Aksesibilitas dan Tata Kelola Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Peningkatan Pengelolaan Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;

2)

Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, Pengangguran dan Penanggulangan Bencana Alam;

3)

Peningkatan

Laju

Pertumbuhan

Ekonomi,

Pemerataan

Kesejahteraan

Masyarakat dan Ketahanan Pangan; 4)

Pengembangan Budaya dan Destinasi Wisata;

5)

Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Memadai;

6)

Penanganan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air;

7)

Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah;

8)

Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Kemanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Masyarakat


Halaman I - 33


F. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif • Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah

Bab I Pendahuluan • Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, Dasar hukum, Tugas fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Garut, serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014

Bab II Perencanaan Kinerja • Menguraikan tentang aspek Rencana Stratejik dan Kinerja meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009–2014 serta Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014

Bab III Akuntabilitas Kinerja • Menguraikan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014, yang meliputi : Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Kinerja, Capaian kinerja lainnya, serta Akuntabilitas Keuangan

Bab IV Penutup • Menguraikan ringkasan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja dan sasaran, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah


Halaman I - 34

Perencanaan Kinerja

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014, menjadi dokumen acuan dalam

penyusunan rencana

tahunan

berupa

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD. Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan visi, misi dan program kerja seperti berikut :

A. Visi Kabupaten Garut Visi Kabupaten Garut Periode 2009 – 2014 adalah:

Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik Menuju Ridlo Allah SWT


Halaman II - 1


Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikanpembangunan Kabupaten Garut secara terpadu. Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

Terwujudnya

: Suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Mandiri dalam

Ekonomi,

Adil

dalam

Budaya

dan

Demokratis dalam Politik. Garut

: Satu kesatuan wilayah dan masyarakat dengan segala potensi dan sumberdaya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Garut.

Mandiri dalam Ekonomi

: Sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju

dengan

mengandalkan

kemampuan

mengelola berbagai potensi sumberdaya dalam pembangunan perekonomian. Adil dalam Budaya

: Sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang

secara

praporsional

dan

seimbang

membangun kehidupan sosial dan budaya sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Demokratis dalam Politik :

Sikap dan kondisi pemerintah Kabupaten Garut yang

mampu

partisipasi

membangun

masyarakat

kepercayaan

dalam

dan

mewujudkan

tatakelola pemerintahan yang baik. Menuju Ridlo Allah SWT :

Sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang senantiasa menyandarkan segala tindakan dan perbuatan semata-mata untuk mendapat Ridlo Allah SWT.


Halaman II - 2

Pemerintah Kabupaten Garut Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan

sumberdaya

yang

dimiliki,

ditetapkan

misi Kabupaten Garut, yang

didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

B. Misi Kabupaten Garut Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyatabagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Dalam ada

mengantisipasi

kondisi

dan

permasalahan

yang

serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang

yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Kabupaten Garut yang mandiri dalam ekonomi, adil dalam budaya dan demokratis dalam politik menuju Ridlo Allah SWT, maka rumusan Misi Kabupaten Garut dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut 2014 ditetapkan dalam 4 (empat) Misi, yaitu: 1. Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal; 2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah; 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan; 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang

C. Tujuan Dan Sasaran Strategis Keempat misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dimana setiap tujuan dan sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya. Untuk mengimplementasikan keseluruhan misi tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingungan internal dan eksternal yang ada. Tujuan dan sasaran strategis dari keempat misi tersebut adalah sebagai berikut :


Halaman II - 3


Misi 1 : Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal Tujuan: 1. Mendorong tingkat pendidikan, kualitas SDM dan Kompetensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan kesehatan Masyarakat Kabupaten Garut 3. Meningkatkan kesejahteraan PMKS 4. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 5. Mewujudkan keluarga berkualitas melalui pengendalian kelahiran peningkatan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga 6. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan

dalam berbagai bidang

pembangunan. Sasaran Strategis: 1.

Meningkatnya angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan

2.

Meningkatnya kualitas pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan

3.

Meningkatnya relevansi pendidikan yan berorientasi pada upaya pencapaian keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

4.

Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH)

5.

Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

6.

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

7.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan

8.

Menurunnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

9.

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja

10. Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak hak reproduksi 11. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan


Halaman II - 4


Misi 2 :

Mengembangkan

ekonomi

kerakyatan

berbasis

agribisnis,

agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni dan budaya daerah Tujuan : 1.

Meningkatkan SDM aparatur pertanian, pendapatan dan kesejahteraan petani; serta menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan

2.

Meningkatkan produksi komodtias perikanan dan kelautan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari

3.

Meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah menuju kemandirian ekonomi

4.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan.

5.

Terwujudnya kelestarian fungsi kawasan hutan dan lahan

6.

Meningkatkan kemitraan dalam pembangunan pariwisata

7.

Mengembangkan industri berbasis potensi lokal

8.

Terciptanya pasar tradisional yang aman, nyaman, bersih sehingga dapat bersaing dengan pasar modern

9.

Meningkatkan pemberdayaan KUMKM dalam mendorong perekonomian Daerah

10. Terciptanya iklim investasi yang kondusif

dalam rangka mendorong laju

pertumbuhan investasi daerah 11. Meningkatkan PAD Sasaran strategis: 1.

Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura

2.

Meningkatnya produktivitas, produksi dan nilai tambah hasil tanaman perkebunan

3.

Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan

4.

Meningkatnya kemampuan usaha dan kesejahteraan petani serta nelayan

5.

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan

6.

Meningkatnya pembangunan sistem ketahanan pangan dan pengembangan penyuluhan pertanian

7.

Meningkatnya pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan.


Halaman II - 5


Meningkatnyapenanganan Lahan Kritis dan lahan berfungsi lindung di luar kawasan Hutan

9.

Meningkatnya kunjungan wisatawan

10. Meningkatnya Pelestarian seni budaya 11. Meningkatnya Industri Berbasis Potensi Lokal 12. Meningkatnya pasar tradisional 13. Meningkatnya fungsi koperasi dan UMKM 14. Meningkatnya nilai invstasi di Kabupaten Garut 15. Meningkatnya nilai tambah Produk Bahan Galian

Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan Tujuan: 1.

Mengembangkan birokrasi yang profesional dan akuntabel

2.

Meningkatkan kualitas pengawasan internal guna mewujudkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

3.

Meningkatkan kondisi administrasi keuangan dan asset daerah yang tertib dan baik.

4.

Meningkatkan kualitas layanan publik Pemerintah Daerah

5.

Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut

6.

Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang aspiratif dan akomodatif

7.

Meningkatkan desa/kelurahan

efektifitas dalam

dan

proses

kualitas

penyelenggaraan

penyelenggaraan

pemerintahan

pemerintahan,

pengelolaan

pembangunan dan pelayanan publik. 8.

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban

9.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan

10. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan tertib adminduk Sasaran strategis: 1.

Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi

2.

Meningkatnya kualitas penyelenggaran urusan pemerintah daerah

3.

Terwujudnya kondisi administrasi keuangan dan aset yang tertib


Halaman II - 6


Meningkatnya pendapatan daerah

5.

Meningkatnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.

6.

Mengoptimalkan pendayagunaan teknologi Urusan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan e-government.

7.

Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

8.

Meningkatnya kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat;

9.

Meningkatnya

partisipasi

dan

peran

kelembagaan

masyarakat

desa

dalam

pembangunan; 10. Terwujudnya Desa Membangun; 11. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan 12. Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penjagaan Stabilitas Keamanan Di Daerah. 13. Meningkatnya tertib administrasi kearsipan 14. Tertibnya Administrasi Kependudukan

Misi 4 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang

Tujuan : 1.

Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya

2.

Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan sesuai dengan fungsi ruang

Sasaran strategis: 1.

Meningkatnya kapasitas dan daya dukung jalan dan jembatan kabupaten untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan

2.

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan

3.

Tersedianya infrastruktur sumberdaya air dan pemenuhan kecukupan air baku yang memadai untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi

4.

Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan


Halaman II - 7


Mengembangkan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa

6.

Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

7.

Penataan penduduk sehingga tercapai keserasian antara daya tampung penduduk dengan daya tampung lingkungan

8.

Meningkatnya peran dan fungsi penataan ruang.

D. Indikator Kinerja Pembangunan Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Garut selama periode waktu tahun 2009-2014, ditetapkan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah sebagai tolok ukur pencapaian secara makro pembangunan Kabupaten Garut serta Indikator Kinerja ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2009-2014. Indikator kinerja makro pembangunan daerah tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pendidikan Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Angka Melek Huruf (%) Indeks Kesehatan Angka Harapan Hidup Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran Hidup) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kasus kelahiran) Indeks Daya Beli Kemampuan Daya Beli Masyarakat Laju Pertumbuhan Penduduk (%)


Kondisi 2009

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

Sumber Data

70,98

71,58

72,17

72,77

73,31

73,85

BPS

82,15

82,44

82,73

83,02

83,22

83,41

BPS

7,29

7,39

7,49

7,59

7,67

7,74

BPS

98,93

99,03

99,12

99,22

99,27

99,32

BPS

67,00

67,48

67,95

68,43

69,17

69,5

BPS

65,20

65,49

65,77

66,06

66,50

66,7

BPS

51,65

51,11

50,57

50,03

49,40

48,76

BPS

219,64

210,86

202,08

193,3

184,50

175,7

BPS

63,78

64,80

65,83

66,85

67,75

68,65

BPS

636.010

640.428

644.846

649.264

653.156

657.048

BPS

1,61

1,61

1,61

1,61

1,61

1,61

BPS

Halaman II - 8


No 12

13 14 15 16 17 18 19

20

Kondisi 2009

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

Sumber Data

5,57

5,63

5,69

5,75

5,64

6,00

BPS

8,55

9,73

10,92

12,10

11,97

11,71

BPS

1.650.913

1.752.163

1.853.413

1.954.663

2.142.232

2.329.801

BPS

58,7

58,16

57,62

57,08

56,80

56,53

BPS

365.392

363.311

361.229

359.148

355.563

351.977

BPS

50.091

62.207

74.324

86.440

85.675

84.910

BPS

58,48

60,32

62,16

64,00

66,00

68,00

Binamarga

77,76

76,84

75,92

75,00

76,00

80,00

SDAP

Status mutu cemar berat

Status mutu cemar sedang





DLHKP

Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (% per tahun) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku (%) Jumlah kunjungan wisatawan (orang) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Jumlah penduduk miskin (jiwa) Jumlah pengangguran terbuka (jiwa) Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%) Tingkat Kemantapan Irigasi Pemerintah (%) Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ

Sumber : RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014

Sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2009-2014, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah sebagai berikut : Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

SKPD Penanggung -jawab

Penjelasan

Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi Berlandaskan Nilai Agama, Sosial dan Budaya Sesuai Kearifan Lokal 1


1 2 3


APK Wajar Dikdas 9 Tahun APM Wajar Dikdas 9 Tahun Angka Drop Out SD dan SMP

% % %

Rata-rata APK SD dan APK jenjang SMP Rata-rata APM SD dan APM jenjang SMP Jumlah putus sekolah pada jenjang SD dan SMP dibanding Jumlah siswa jenjang SD dan SMP pd tahun ajaran sebelumnya x 100%

Dinas Pendidikan

Halaman II - 9


Sasaran Strategis

2


Indikator Kinerja

Satuan

Penjelasan (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya) x 100 % Rata-rata APK jenjang SMP dan APK jenjang SMA Rata-rata APM jenjang SMP dan APM jenjang SMA (Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya) x 100% Tingkat Pelaksanaan kurikulum Jumlah sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis keunggulan local dibanding jumlah sekolah x 100% Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Muatan Lokal, Pengembangan diri dan life skills yang berbasis Iptek dibanding jumlah sekolah x 100%

4

Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK

%

5

APK Wajar 12 Tahun

%

6

APM Wajar 12 Tahun

%

7

Angka Drop Out SMA/SMK

%

8

Persentase pencapaian target kurikulum Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis keunggulan lokal

%

9

%


Dinas Pendidikan

3


10

Presentase sekolah yang menyelenggarakan Muatan Lokal, Pengembangan diri dan life skills yang berbasis Iptek

%

4


11

Persentase penduduk yang bisa baca huruf latin dan Al Quran

%

5

Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

12

Frekuensi kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

kegiatan

13

Desa Siaga Aktif

%

Jumlah Desa Siaga Aktif dibanding Jumlah desa siaga x 100%


14

Desa atau kelurahan UCI

%

15

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Jumlah Fakir Miskin KAT dan PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan (dibantu) Panti asuhan / panti jompo yang dibina

%

Jumlah Desa / Kel UCI dibanding Jumlah desa/kel x 100% Jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan dibanding Jumlah persalinan x 100% Jumlah Fakir Miskin KAT dan PMKS yang mendapat bantuan

Dinas Kesehatan

Jumlah Panti asuhan / panti jompo yang dibina

Dinsosnakertr ans

6

7

8


16

17


jiwa

panti

Jumlah penduduk usia 15th keatas yang melek huruf dibanding jumlah penduduk usia 15 th keatas x 100% Banyaknya kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Dinsosnakertr ans

Halaman II - 10


Sasaran Strategis 9


Indikator Kinerja 18

19

10

11

Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak -hak reproduksi Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan

20

21

Persentase terselesaikannya kasus PHI/PHK secara musyawarah diluar pengadilan hubungan industrial Persentase kesesuaian Nilai upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan kebutuhan hidup layak (KHL) Laju pertumbuhan penduduk

% kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan


Satuan

Penjelasan

%

Jumlah penyelesaian kasus PHI/PHK secara musyawarah diluar pengadilan hubungan industrian dibanding jumlah kasus PHI/PHK x 100% Jumlah Nilai upah Minimum Kabupaten (UMK) dibanding kebutuhan hidup layak (KHL) x100%

Dinsosnakertr ans

%

Jumlah penduduk tahun tertentu dikurangi Jumlah penduduk tahun sebelumnya dibagi Jumlah penduduk tahun sebelumya x 100%

Badan KB dan PP

%

Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan dibanding jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anakx 100%

Badan KBPP

%

Dinsosnakertr ans

Misi 2 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan dan Pariwisata disertai Pengembangan Seni Budaya Daerah 12 Meningkatnya produksi dan 22 % Peningkatan Jumlah pendapatan Dinas TPH nilai tambah hasil tanaman pendapatan usahatani usahatani tahun tertentu pangan dan hortikultura pertahun dikurangi pendapatan usahatani tahun sebelumnya - Usahatani padi (%) % dibagi pendapatan usahatani - Usahatani palawija (%) % tahun sebelumya x 100% - Usahatani sayuran (%) % 23 Produksi tanaman Pangan Ton Jumlah produksi komoditi Dinas TPH padi, jagung, kedelai, kacang, ubi 24 Produksi Tanaman Ton Jumlah produksi komoditi Dinas TPH Holtikultura sayuran, buah-buahan 13 Meningkatnya produktivitas, Jumlah Produksi komoditi Dinas 25 Produksi komoditi Ton produksi dan nilai tambah atsiri, kopi, teh, tembakau, Perkebunan unggulan perkebunan hasil tanaman perkebunan tebu, karet (Ton) 26 Prosentase peningkatan % Jumlah pengolahan produk Dinas pengolahan produk perkebunan tahun tertentu Perkebunan perkebunan (%) dikurangi pengolahan produk perkebunan tahun sebelumnya dibagi pengolahan produk perkebunan tahun sebelumya x 100% 27 Prosentase peningkatan Jumlah pemasaran produk % Dinas pemasaran produk perkebunan tahun tertentu Perkebunan perkebunan (%) dikurangi pemasaran produk perkebunan tahun sebelumnya dibagi pemasaran produk perkebunan tahun sebelumya x 100%


Halaman II - 11


Sasaran Strategis 14

15



Indikator Kinerja

Satuan

Penjelasan

28

Populasi Ternak :

ekor

29

Produksi Hasil Peternakan : - Daging Sapi (kg)

Jumlah sapi, kuda, kerbau, domba, kambing, ayam dan itik pada tahun tertentu Jumlah Produksi Hasil Peternakan

Kg

- Daging Domba (kg)

Kg

17

18

19

Meningkatnya pembangunan sistem ketahanan pangan dan pengembangan penyuluhan pertanian Meningkatnya pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan.

Meningkatnya penanganan Lahan Kritis dan lahan berfungsi lindung di luar kawasan Hutan


liter Kg

Disnakkanla

Jumlah kelompok tani dan pelaku agribisnis yang dibina

kelompok

Jumlah kelompok tani peternak yang dibina

BP4K

Kelompok Tani Hutan (KTH)/ Kelompok Tani Penghijau (KTP) yang dibina Meningkatnya produksi perikanan budidaya tambak (ton per tahun) Meningkatnya produksi perikanan budidaya kolam (ton per tahun)

kelompok

Jumlah kelompok tani hutan yang dibina

BP4K

ton / tahun

Jumlah produksi perikanan budidaya tambak dalam satu tahun Jumlah produksi perikanan budidaya kolam dalam satu tahun

Disnakkanla

35

Meningkatnya produksi perikanan budidaya air deras (ton pertahun)

ton / tahun

Jumlah produksi perikanan budidaya air derasdalam satu tahun

Disnakkanla

36

Meningkatnya hasil tangkapan nelayan (ton per tahun) Jumlah desa rawan pangan yang Tertangani

ton / tahun

Jumlah hasil tangkapan nelayan dalam satu tahun

Disnakkanla

desa

Jumlah desa rawan pangan yang mendapat bantuan

BKP

Tersedianya cadangan pangan (ton) Terbentuknya desa mandiri pangan (Desa)

ton

Jumlah cadangan pangan beras dalam satu tahun Jumlah desa mandiri pangan dalam satu tahun tertentu

BKP

32


Kg

- Susu (liter) - Telur (kg)

Disnakkanla

kelompok

30 31

16

- Daging Ayam (kg)


33

34

37 38 39 40

kelompok tani dan pelaku agribisnis (kelompok) yang dibina Kelompok tani peternak yang dibina

Produksi aneka hasil kehutanan bukan kayu: - Jamur kayu 150 (ton) - Lebah madu (140 liter)

ton / tahun

desa

Jumlah hasil kehutanan bukan kayu

Disnakkanla

BKP Dinas Kehutanan

ton liter

- Sutra Alam /kokon (4200 kg) - Tanaman bambu (btg)

kg batang

- sarang walet (kw)

kwintal

41

Potensi pariwisata alam yang tergali

lokasi

Jumlah potensi pariwisata alam yang dikembangkan

Dinas Kehutanan

42

lahan kritis yang tertangani

Ha

Jumlah lahan kritis yang ditanami

Dinas Kehutanan

Halaman II - 12


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Penjelasan

orang

Jumlah wisatawan yang berkunjung pada objek pariwisata Jumlah Gelar seni dan budaya yang dilakukan dalam satu tahun Jumlah Industri Agro dan Hasil Hutan tahun tertentu dikurangi Jumlah Industri Agro dan Hasil Hutan tahun sebelumnya dibagi Jumlah Industri Agro dan Hasil Hutan tahun sebelumya x 100% Jumlah pasar tradisional yang diperbaiki dalam satu tahun Jumlah koperasi aktif dibandingkan jumlah koperasi yang ada x 100% Jumlah Usaha Kecil dan Mikro dibanding jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada x 100% Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi dalam satu tahun Jumlah realisasi nilai investasi dalam satu tahun

20

Meningkatnya kunjungan wisatawan

43

Jumlah Wisatawan

21

Meningkatnya Pelestarian seni budaya

44

Gelar seni dan budaya (kali)

kali

22

Meningkatnya Industri Berbasis Potensi Lokal

45

Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan

%

23

Meningkatnya pasar tradisional

46

Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi

unit

24

Meningkatnya fungsi koperasi dan UMKM

47

% Koperasi aktif

%

48

Rasio Usaha Kecil dan Mikro terhadap Total UKM

%

49

Jumlah investor baru (perusahaan baru)

perusaha an baru

50

Peningkatan realisasi investasi

Rp.

%

25

Meningkatnya nilai invstasi di Kabupaten Garut

SKPD Penanggung -jawab Disbudpar

Disperindag

Disperindag Diskop UMKM Diskop UMKM BPMPT BPMPT

26

Meningkatnya nilai tambah Produk Bahan Galian

51

Meningkatnya kemitraan pengelola pertambangan

Jumlah kerjasama pengelolaan pertambangan tahun tertentu dikurangi Jumlah kerjasama pengelolaan pertambangan tahun sebelumnya dibagi Jumlah kerjasama pengelolaan pertambangan tahun sebelumnya x 100% Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan

Dinas SDAP

27

Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi

52

Terwujudnya sistem informasi data pegawai (SIMPEG) berbasis teknologi informasi Tingkat pelanggaran disiplin

28



53

54

Meningkatkan status Opini BPK

data pegawai

Update data pegawai pada SIMPEG dalam satu tahun

BKD

%

(Jumlah kasus disiplin tahun tertentu dikurangi Jumlah kasus disiplin tahun sebelumnya) dibagi jumlah kasus disiplin tahun sebelumnya x 100% Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

BKD

Status Opini

Inspektorat

Halaman II - 13


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


Satuan

Penjelasan Jumlah SKPD yang memiliki penilaian Evaluasi SAKIP dengan nilai minimal B dibanding jumlah SKPD yang ada x 100% Jumlah SKPD yang menerapkan SAP dibanding Jumlah SKPD yang ada x 100% Jumlah Pendapatan APBD dalam satu tahun

Inspektorat

55

Persentase SKPD yang memiliki penilaian Evaluasi SAKIP dengan nilai minimal B

%

29

Terwujudnya kondisi administrasi keuangan dan aset yang tertib

56

% pengelolaan keuangan sesuai SAP

%

30


57


Rp.

31

Meningkatnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.

58

Terwujudnya daerah otonom Garut Selatan

%

Pemenuhan tahapan proses pemekaran daerah

Sekretariat Daerah

59

Tingkat penyelesaian sengketa pertanahan

%

Sekretariat Daerah

Mengoptimalkan pendayagunaan teknologi Urusan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan e-government. Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

60

% proses pengadaan barang jasa melalui LPSE

%

61

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui dan ditetapkan menjadi perda

Perda

Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan dibanding jumlah sengketa tanah yang ada x 100% Jumlah paket pengadaan barang jasa melalui LPSE dibandingkan dengan jumlah Paket Pengadaan Yang Ada x 100 % Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi perda

Meningkatnya kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat;

62

Tersedianya Rencana Program dan kegiatan tahunan daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Perbup Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Perda Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Perda Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berprestasi Jumlah Lembaga Mikro Ekonomi Perdesaan

Perbup

Perbup tentang RKPD

Bappeda

Perda

Perda RPJMD

Bappeda

Perda

Perda RPJPD

Bappeda

67

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada

%

68

Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

kegiatan

32

33

34

63

64

35

36 37

Meningkatnya partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan; Terwujudnya Desa Membangun; Meningkatnya Wawasan Kebangsaan

65

66

69


DPPKA

DPPKA

Setda

Sekretariat DPRD

LPM

Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berprestasi

BPMPD

unit

Jumlah Lembaga Mikro Ekonomi Perdesaan yang ada Jumlah masyarakat yang memilih dalam Pemilu dan Pilkada dibanding Jumlah Masyarakat yang memiliki Hak Pilih x 100% Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

BPMPD

kegiatan

Kesbangpolli nmas

Kesbangpolli nmas Kesbangpolli nmas

Halaman II - 14


Sasaran Strategis

38

39

40


Indikator Kinerja

Satuan

Penjelasan

70

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

kegiatan

Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kesbangpolli nmas

Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penjagaan Stabilitas Keamanan Di Daerah. Meningkatnya tertib administrasi kearsipan

71

Menurunnya Angka Kriminalitas per 10.000 jumlah penduduk

Jumlah Kriminalitas per 10.000 jumlah penduduk

Kesbangpolli nmas

72

% SKPD yang menerapkan arsip secara baku

kasus/ 10.000 pendudu k %

Bapusipda

Tertibnya Administrasi Kependudukan

73

Kepemilikan KTP

%

74

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

per 1.000

SKPD yang menerapkan arsip secara baku dibanding Jumlah SKPD yang ada x 100% Penduduk memiliki KTP dibanding penduduk wajib KTP x 100% Penduduk memiliki akta kelahiran per 1000 penduduk

75

Terlaksananya pelayanan E-KTP

%

Terekamnya data wajib EKTP dibanding penduduk wajib E-KTP x 100%

Disdukpil Disdukpil

Disdukpil

Misi 4 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Sesuai Dengan Daya Dukung Lingkungan dan Fungsi Ruang 41


76

% Jalan dalam kondisi baik dan sedang

%

Panjang Jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan x 100%

Dinas Bina Marga

42

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan

77

Cakupan pelayanan air minum di perkotaan

%

Distarkim

78

Cakupan pelayanan air bersih diperdesaan

%

79

% Lingkungan pemukiman Kumuh

%

Jumlah penduduk pengguna air minum di perkotaan dibagi jumlah penduduk perkotaan x 100% Jumlah penduduk pengguna air bersih di perdesaan dibagi jumlah penduduk perdesaan x 100% Luas lingkungan permukiman kumuh dibagi Luas wilayah x 100%

80

% Rumah Layak Huni

%

81

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

82

% Saluran Irigasi Pemerintah dalam kondisi baik

%

83

% Saluran Irigasi Desa dalam kondisi baik

%

43



unit/km2

Jumlah rumah layak huni dibagi Jumlah seluruh rumah x 100% Rasio mobil damkar thd luas kab Garut (km2)

Distarkim

Distarkim

Jumlah Saluran Irigasi Pemerintah dalam kondisi baik dibanding jumlah saluran irigasi pemerintah x 100% Jumlah Saluran Irigasi Desa dalam kondisi baik dibanding jumlah saluran irigasi desa x 100%

Halaman II - 15



45

46

Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan Mengembangkan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan


85

86 87

88 47

48

Penataan penduduk sehingga tercapai keserasian antara daya tampung penduduk dengan daya tampung lingkungan Meningkatnya peran dan fungsi penataan ruang;

89

Meningkatnya masyarakat yang terlayani jaringan listrik (elektrifikasi rumahtangga) Jumlah kendaraan yang diuji kelayakan sarana transportasi Frekwensi operasi penertiban kendaraan bermotor (kali) % tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ jumlah calon transmigran(KK))

Satuan

Penjelasan

%

Rumahtangga pengguna listrik dibanding total rumah tangga x 100%

unit

Jumlah kendaraan yang diuji kelayakan sarana transportasi Jumlah operasi penertiban kendaraan bermotor

kali


Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

%

Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti dibanding jumlah pengaduan x 100%

Dinas LHKP

status mutu

Status kualitas mutu sungai

Dinas LHKP

KK

jumlah calon transmigran yang ditempatkan

Dinsosnakertr ans

Luas ruang terbuka hijau dibagi Luas wilayah ber HPL/HGB x 100% Jumlah produk hukum rencana tata ruang daerah

Distarkim

90

Prosentase Ruang Terbuka Hijau

%

91

Tersedianya produk rencana tata ruang (perda)

perda

Distarkim

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Dalam sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,untuk melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja, diperlukan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi, serta bagaimana masyarakat mengetahui komitmen para penyelenggara pemerintahan. Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi/unit kerja yang menerima amanah dengan pihak yang memberikan amanah. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar

penilaian

dalam

evaluasi

keberhasilan/kegagalan pencapaian

kinerja,

sebagai

dasar

dalam

penilaian

tujuan dan sasaran organisasi, sebagai dasar

melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja,


Halaman II - 16

Pemerintah Kabupaten Garut serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dalam bentuk Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2014 pada tabel berikut ini: Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2014

Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi Berlandaskan Nilai Agama, Sosial dan Budaya Sesuai Kearifan Lokal 1 Meningkatnya angka partisipasi 1 APK Wajar Dikdas 9 Tahun % 120,00% pada semua jenjang dan jalur 2 APM Wajar Dikdas 9 Tahun % 100,00% pendidikan

2


3

Angka Drop Out SD dan SMP

%

0,10%

4

%

100,00%

5

Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK APK Wajar 12 Tahun

%

77,00%

6

APM Wajar 12 Tahun

%

75,00%

7


%

1,00%

8

Persentase pencapaian target kurikulum Persentase PBM yang melaksanakan KTSP secara utuh Persentase sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis keunggulan local Presentase sekolah yang menyelenggarakan Muatan Lokal, Pengembangan diri dan life skills yang berbasis Iptek

%

100,00%

%

100,00%

%

60,00%

%

100,00%

%

60,00%

9 10 11

3

4 5

6

Meningkatnya relevansi pendidikan yan berorientasi pada upaya pencapaian keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH)

12

13


%

100,00%


14

kegiatan

4

kegiatan

7

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang

16

Frekuensi kegiatan pembinaan keimanan dan ketaqwaan di kalangan pelajar dan pemuda Frekuensi kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Desa Siaga Aktif

%

80,00%


15

Halaman II - 17


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2014

kesehatan 7

8


17


%

100,00%

18

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

%

80,00%


19

Jumlah Fakir Miskin KAT dan PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan (dibantu) Panti asuhan / panti jompo yang dibina Persentase terselesaikannya kasus PHI/PHK secara musyawarah diluar pengadilan hubungan industrian Persentase kesesuaian Nilai upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan kebutuhan hidup layak (KHL) Pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (CU/PUS)

jiwa

24.000

panti

34

%

80%

%

85,00%

20 9


21

22

23 % 73,62% Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal 24 Laju pertumbuhan penduduk % 1,61% melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak hak reproduksi 11 Meningkatnya keadilan dan 25 % kasus korban kekerasan % 100,00% kesetaraan gender dan peran terhadap perempuan dan anak perempuan dalam proses yang terselesaikan pembangunan Misi 2 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan dan Pariwisata disertai Pengembangan Seni Budaya Daerah 12 Meningkatnya produksi dan 26 % Peningkatan pendapatan nilai tambah hasil tanaman usahatani pertahun pangan dan hortikultura - Usahatani padi (%) % 2,4% - Usahatani palawija (%) % 2,4% - Usahatani sayuran (%) % 3,0% 27 Produksi tanaman Pangan Ton 1.863.796 10

13



28

Produksi Tanaman Holtikultura

Ton

29

ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat : - Beras (Ton/Tahun) - Kacang-kacangan (Ton/Tahun

Ton/Tahun Ton/Tahun

270.151 58.618

Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun Ton

42.562 200.829 167.443 152.916 9.913

%

3

30 31

- jagung (Ton/Tahun - Umbi-umbian (Ton/Tahun - Sayuran (Ton/Tahun - Buah-buahan (Ton/Tahun Produksi komoditi unggulan perkebunan (Ton) Prosentase peningkatan pengolahan produk perkebunan (%)

994.650

Halaman II - 18


Sasaran Strategis


14

15




%

2,00

ekor

3.121.217

Produksi Hasil Peternakan : - Daging Sapi (kg)

Kg

2.286.949

- Daging Domba (kg)

Kg

1.207.753

- Daging Ayam (kg) - Susu (liter)

Kg liter

3.932.238 27.787.500

Kg kelompok

4.057.522 2.961

kelompok

230

kelompok

683

ton / tahun

260,00

ton / tahun

49.151,00

ton / tahun

15.513,00

ton / tahun

1.545,00

ton / tahun

5.580,00

desa

10

ton

100

desa

5

ton

267,60

- Lebah madu (140 liter)

liter

558,00

- Sutra Alam /kokon (4200 kg)

kg

5.015,00

- Tanaman bambu (btg)

batang

585.500,00

kwintal lokasi

16,00 9

48

- sarang walet (kw) Potensi pariwisata alam yang tergali lahan kritis yang tertangani

Ha

3.500

49

Jumlah Wisatawan

orang

50


33 34

35 36

38 39 40 41 42

17


43 44 45

18


46

47 19

20 21

Meningkatnya penanganan Lahan Kritis dan lahan berfungsi lindung di luar kawasan Hutan Meningkatnya kunjungan wisatawan Meningkatnya Pelestarian seni


Target 2014

Prosentase peningkatan pemasaran produk perkebunan (%) Populasi Ternak :

37 16

Satuan

- Telur (kg) kelompok tani dan pelaku agribisnis (kelompok) yang dibina Kelompok tani peternak yang dibina Kelompok Tani Hutan (KTH)/ Kelompok Tani Penghijau (KTP) yang dibina Meningkatnya produksi perikanan budidaya tambak (ton per tahun) Meningkatnya produksi perikanan budidaya kolam (ton per tahun) Meningkatnya produksi perikanan budidaya sawah (ton per tahun) Meningkatnya produksi perikanan budidaya air deras (ton pertahun) Meningkatnya hasil tangkapan nelayan (ton per tahun) Jumlah desa rawan pangan yang Tertangani Tersedianya cadangan pangan (ton) Terbentuknya desa mandiri pangan (Desa) Produksi aneka hasil kehutanan bukan kayu: - Jamur kayu 150 (ton)

kali

2.329.801 12

Halaman II - 19


Sasaran Strategis

22


Misi seni dan budaya (kali)

kali

4

Meningkatnya Industri Berbasis Potensi Lokal

52

Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan Peningkatan nilai investasi teknologi yang diterapkan IKM (Rp.) Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi % Koperasi aktif

%

3,00%

Rp.

2.487.000.000

unit

16

%

80,00%

%

99,00%

23

Meningkatnya pasar tradisional

54

24

Meningkatnya fungsi koperasi dan UMKM

55 56


Meningkatnya nilai invstasi di Kabupaten Garut

57

Jumlah investor baru (perusahaan baru) Realisasi investasi

58 26

Target 2014

budaya

53

25

Satuan

Meningkatnya nilai tambah Produk Bahan Galian

perusahaa n baru Rp.

59

Meningkatnya kemitraan % pengelola pertambangan 60 Pengusaha pertambangan yang perusahaa dibina n Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan 27 Meningkatnya kinerja aparatur 61 Terwujudnya sistem informasi data yang berbasis kompetensi data pegawai (SIMPEG) berbasis pegawai melalui penguasaan informasi teknologi informasi dan teknologi 62 % aksesibilitas manajemen % kepegawaian daerah 63 64

28

29 30 31


Terwujudnya kondisi administrasi keuangan dan aset yang tertib Meningkatnya pendapatan daerah Meningkatnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.

65

Tingkat pelanggaran disiplin

66 67

Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatkan status Opini BPK

68

Persentase SKPD yang memiliki penilaian Evaluasi SAKIP dengan nilai minimal B % pengelolaan keuangan sesuai SAP

69

1.225.000.000.000

20,00% 46

14.771 100,00%

%

80,00%

pegawai

21.250

%

0,04%

% Status Opini %

95,00% WTP

%

100%

70,00%

70


Rp.

71

Tersedianya data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah Terwujudnya daerah otonom Garut Selatan Tingkat penyelesaian sengketa pertanahan

%

2.013.262.161. 861 50,00%

%

40,00%

%

55,00%

72 73


% pelayanan bidang kepegawaian secara transparan dan obyektif (on-line) Penempatan pegawai sesuai dengan normatif dan kompetensi

90

Halaman II - 20



33

Mengoptimalkan pendayagunaan teknologi Urusan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan e-government.

Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Indikator Kinerja Tingkat Implementasi pelayanan publik teknologi informasi

%

100,00%

75


%

25,00%

76

Tersebarnya informasi pembangunan daerah

%

100,00%

77

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui dan ditetapkan menjadi perda Jumlah rapat kerja alat kelengkapan DPRD Jumlah Perda inisiatif Dewan

Perda

11

kali

210

Perda

3

Tersedianya Data Hasil Evaluasi tentang Desa Tertinggal (dokumen) Tersedianya Rencana Program dan kegiatan tahunan daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Perbup Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Perda Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Perda Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berprestasi

dokumen

1

Perbup

1

Perda

1

Perda

1

LPM

15

85

Jumlah Lembaga Mikro Ekonomi Perdesaan

unit

100

86 87

Jumlah BUMDes yang dibina Terkendalinya konflik antar umat beragama Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Menurunnya Angka Kriminalitas per 10.000 jumlah penduduk

desa %

45 100,00%

%

75,00%

kegiatan

9

kegiatan

9

kasus/ 10.000 penduduk %

1

dokumen

2

79 Meningkatnya kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat;

80 81

82

83

35

36

37

Meningkatnya partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan; Terwujudnya Desa Membangun;

Meningkatnya Wawasan Kebangsaan

84

88 89 90 38 39

Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penjagaan Stabilitas Keamanan Di Daerah. Meningkatnya tertib administrasi kearsipan


Target 2014

74

78

34

Satuan

91 92


93

Tergalinya arsip arsip sejarah di Wilayah Kabupaten Garut

100%

Halaman II - 21



Tertibnya Administrasi Kependudukan


Jumlah SKPD yang dibina

95

Kepemilikan KTP

96

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Terlaksananya pelayanan E-KTP

97

Satuan

Target 2014

SKPD

3

%

65,00%

per 1.000

800

%

90,00%

Misi 4 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Sesuai Dengan Daya Dukung Lingkungan dan Fungsi Ruang 41 Meningkatnya kapasitas dan 98 % Jalan dalam kondisi baik dan % 68,00% daya dukung jalan dan sedang jembatan kabupaten untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 42 Meningkatnya ketersediaan 99 Cakupan pelayanan air minum di % 72,27% infrastruktur dasar Permukiman perkotaan dan perumahan 100 Cakupan pelayanan air bersih % 65,00% diperdesaan 101

% Lingkungan pemukiman Kumuh

%

2%

102

% Rumah Layak Huni

%

99%

103

Tersedianya bantuan teknis Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (unit) Cakupan pelayanan bencana kebakaran % Saluran Irigasi Pemerintah dalam kondisi baik

unit

10

unit/km2

439,15

%

80%

104 43

44 45


Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan Mengembangkan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa

105

106


%

107

Meningkatnya masyarakat yang terlayani jaringan listrik (elektrifikasi rumahtangga) Peningkatan jumlah pengendalian dan pengamanan lalu lintas

%

61%

Rambu (unit) Marka (km)

unit ,m

125 1.111,44

Pemeliharaan APILL (unit) Guard Rail (m)

unit m

14 500,00

Jumlah kendaraan yang diuji kelayakan sarana transportasi Frekwensi operasi penertiban kendaraan bermotor (kali)

unit

15.000

kali

120

108

109 110


60,00%

Halaman II - 22





116

status mutu KK

117

Prosentase Ruang Terbuka Hijau

%

30,00%

118

TerpeliharanyaTPU (lokasi)

lokasi

3

119

Tersedianya produk rencana tata ruang (perda)

perda

6

112

114 115

48

Penataan penduduk sehingga tercapai keserasian antara daya tampung penduduk dengan daya tampung lingkungan Meningkatnya peran dan fungsi penataan ruang;

Target 2014

Pelayanan pencegahan pencemaran air % tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ jumlah calon transmigran(KK))

113

47

Satuan %

100,00%

%

90,00%

%

100,00%

%

100,00% mutu cemar ringan 65

Sumber: Dokumen Penetapan Kinerja Kabupaten Garut Tahun 2014


Halaman II - 23

Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Garut selaku unsur penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

berkewajiban

menyampaikan

pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2014 memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja sasaran yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014.

A. Capaian Kinerja Organisasi 1.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2014 diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap sasaran strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, termasuk pula pengukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama, pengukuran pencapaian kinerja Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-


Halaman III - 1

Pemerintah Kabupaten Garut 2014, Pencapaian Kinerja Lainnya, dan Evaluasi Internal Terkait Kinerja. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1)

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2)

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3)

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD;

4)

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan

analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian kinerja. Pencapaian Kinerja dalam prosentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :  Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

 Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

Kriteria hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dinilai sebagai berikut : 

Realisasi Kinerja ≥ Target Kinerja : Mencapai/ Melampaui Target (√)



Realisasi Kinerja < Target Kinerja, tetapi > Realisasi Tahun Sebelumnya : Tidak

Mencapai Target, tetapi Meningkat (▲) 

Realisasi Kinerja < Target Kinerja : Tidak Mencapai Target (X)


Halaman III - 2


2. Capaian dan Analisis Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Ringkasan Kinerja Berdasarkan hasil pengukuran, pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014 secara keseluruhan disajikan pada gambar 3.2 sebagai berikut :

Gambar 3. 1 Ringkasan Pencapaian Kinerja Tahun 2014

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada tahun 2014, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 48 sasaran dengan menggunakan 119 Indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Dari 119 indikator yang diukur, sebanyak 75 indikator (63%) mencapai atau

melampaui target, sebanyak 22 indikator (19%) tidak mencapai target, tetapi meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, dan sebanyak 22 Indikator (18%) tidak mencapai target.

Uraian Rinci Kinerja Tahun 2014 adalah tahun kelima dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut periode 2009 - 2014. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014.


Halaman III - 3


Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi Berlandaskan Nilai Agama, Sosial Dan Budaya Sesuai Kearifan Lokal Jumlah sasaran pada misi 1 yang diukur kinerjanya: 11 sasaran. Jumlah indikator kinerja yang digunakan: 25 indikator. Sebanyak 16 indikator (64%) mencapai 5 indikator atau melampaui target,

Pencapaian Kinerja Sasaran Misi 1

(20%) tidak mencapai target tetapi meningkat dari tahun lalu, dan 4 indikator (16%) tidak mencapai target. Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 1 adalah sebagai berikut : 1. Sasaran strategis: Meningkatnya angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan Indikator Kinerja

Realisasi 2010

Realisasi Realisasi 2011 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2014

Capaian 2014 (%)

APK Wajar Dikdas 9 Tahun

97,26%

103,73% 104,46%

108,41%

82,69%

120%

69%

X

82,69%

120%

APM Wajar Dikdas 9 Tahun

93,10%

100,17% 96,14%

99,11%

73,85%

100%

74%

X

73,85%

100%

0,039%

0,007%

0,005%

0,003%

0,0014%

0,10%

198,60%

√

0,0014%

0,10%

73,30% 103,30%

67,30%

59,72%

100%

60%

X

59,72%

100%

48,09%

48,69%

51,63%

53,26%

46,51%

77%

60%

X

46,51%

77%

36,61%

36,66%

39,29%

40,40%

45,16%

75%

60%

▲

45,16%

75%

0,486%

0,041%

0,037%

0,034%

0,039%

1%

196,10%

√

0,039%

1%

Angka Drop Out SD dan SMP Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK APK Wajar 12 Tahun APM Wajar 12 Tahun Angka Drop Out SMA/SMK

n/a

Status Realisasi Target Akhir Capaian sd 2014 RPJMD

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia


Halaman III - 4

Pemerintah Kabupaten Garut Analisis Kinerja Tahun 2014 a. APK dan APM Wajar Dikdas 9 Tahun Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun dihitung dari ratarata APK jenjang pendidikan dasar yaitu APK SD sederajat dan APK SMP sederajat. Pada

tahun

2014,

dari

sebanyak

398.338 orang jumlah penduduk Usia Sekolah 7-12 tahun, jumlah siswa SD/MI/Paket A

mencapai 341.852

orang, sehingga APK untuk tingkat SD sederajat pada tahun 2014 mencapai 85,82%. Sementara untuk jenjang SMP Sederajat, pada tahun 2014, dari sebanyak 204.535 orang jumlah penduduk Usia Sekolah 1315 tahun, jumlah siswa SMP/MTs/Paket B mencapai 162.723 orang, sehingga APK untuk tingkat SMP sederajat sebesar 79,56%. Dari realisasi pencapaian APK tingkat SD sederajat dan APK untuk tingkat SMP sederajat tersebut, maka APK Wajar Dikdas 9 tahun pada tahun 2014 sebesar 82,69%, atau mencapai 69% dari target tahun 2014 sebesar 120%. Realisasi APK Wajar Dikdas 9 tahun pada tahun 2014 tersebut menurun 25,72% dari tahun 2013 yang mencapai 108,41%, demikian halnya menurun 14,57% dari realisasi tahun 2010 sebesar 97,26%. Tabel 3. 1 Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 2010

2011

Garut 2012

2013

2014

Usia 7-12

335.922

321.879

312.325

317.833

398.338

Usia 13-15

161.531

151.325

154.667

157.394

204.535

Uraian Data Perhitungan

Jumlah Penduduk Usia Sekolah :


Halaman III - 5


2010

2011

Garut 2012

2013

2014

364.051

364.676

347.036

350.981

341.852

SMP/MTs/PAKET B 139.144 142.495 Realisasi APK SD/MI 108,37% 113,30% jenjang pendidikan SMP/MTs 86,14% 94,16% dasar 9 Tahun Realisasi APK APK Wajar Dikdas 9 97,26% 103,73% Wajar Dikdas tahun Target RPJMD APK Wajar Dikdas 9 108,64% 111,48% 2009-2014 tahun % Capaian Thd APK Wajar Dikdas 9 89,52% 93,05% Target tahun Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Tahun 2015

151.264

167.452

162.723

111,11%

110,43%

85,82%

97,80%

106,39%

79,56%

104,46%

108,41%

82,69%

114,32%

117,16%

120,00%

91,37%

92,53%

68,91%

Uraian Jumlah siswa : SD/MI/PAKET A

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun dihitung dari rata-rata APM jenjang pendidikan dasar yaitu APM SD sederajat dan APM SMP sederajat. Pada tahun 2014, dari sebanyak 398.338 orang jumlah penduduk Usia Sekolah 7-12 tahun, jumlah siswa SD/MI/Paket A usia 7-12 tahun mencapai 318.020 orang, sehingga APM untuk tingkat SD sederajat pada tahun 2014 mencapai 79,84%. Sementara Sederajat,

untuk pada

jenjang

tahun

2014,

SMP dari

sebanyak 204.535 orang penduduk Usia Sekolah 13-15 tahun, jumlah siswa SMP/MTs/Paket B usia 13-15 tahun mencapai 138.788 orang, sehingga APM tingkat SMP sederajat sebesar 67,86%. Dari realisasi pencapaian APM untuk tingkat SD sederajat dan APM untuk tingkat SMP sederajat tersebut, maka APM Wajar Dikdas 9 tahun pada tahun 2014 sebesar 73,85%, atau mencapai 74% dari target tahun 2014 sebesar 100%. Realisasi APM Wajar Dikdas 9 tahun pada tahun 2014 tersebut menurun 25,27% dari tahun 2013 yang mencapai 108,41%, demikian halnya menurun 19,25% dari realisasi pada tahun 2010 sebesar 93,10%.


Halaman III - 6

Pemerintah Kabupaten Garut Tabel 3. 2 Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 2010

2011

Garut 2012

2013

2014

Usia 7-12

335.922

321.879

312.325

317.833

398.338

Usia 13-15

161.531

151.325

154.667

157.394

204.535

357.091

360.589

312.360

331.913

318.020

129.062

133.649

142.710

147.625

138.788

Realisasi APM jenjang 106,30% 112,03% Pendidikan Dasar 9 SMP/MTs 79,90% 88,32% Tahun Realisasi APM Wajar APM Wajar Dikdas 9 93,10% 100,17% Dikdas 9 Tahun tahun Target RPJMD 2009APM Wajar Dikdas 9 93,92% 95,44% 2014 tahun % Capaian Thd APM Wajar Dikdas 9 99,13% 104,96% Target tahun Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Tahun 2015

100,01%

104,43%

79,84%

92,27%

93,79%

67,86%

96,14%

99,11%

73,85%

96,96%

98,48%

100,00%

99,15%

100,64%

73,85%

Uraian Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Data Perhitungan

Jumlah Siswa : SD/MI/PAKET A (Usia 7-12) SMP/MTs/PAKET B (Usia 13-15) SD/MI

Perbandingan pencapaian APK Wajar Dikdas 9 Tahun Kabupaten Garut Tahun

2014

dengan

pencapaian

Provinsi Jawa Barat maupun Nasional, masih terpaut 19,43% lebih rendah dari capaian Jawa Barat sebesar 102,12% dan masih terpaut 14,15% lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 96,84% (Status Data Tahun 2013). Sementara

itu,

perbandingan

pencapaian APM Wajar Dikdas 9 Tahun Kabupaten Garut Tahun 2014

dengan

Nasional,

Jawa

untuk

Barat

dan

jenjang

SD

sederajat masih terpaut 9,61% lebih rendah dari capaian Jawa Barat sebesar 83,46% dan masih terpaut 10,89% lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 84,74% (Status Data Tahun 2013).


Halaman III - 7

Pemerintah Kabupaten Garut Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja dan penurunan kinerja diantaranya adalah kurangnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Disamping itu, ketersediaan infrastruktur sekolah pada jenjang SD dan SMP sederajat yang ada belum mampu mengimbangi perkembangan peningkatan jumlah penduduk usia sekolah. Alternatif solusi yang telah dilakukan diantaranya dengan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khususnya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal. Faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah dengan meningkatkan layanan pendidikan melalui tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan. Berdasarkan pemetaan pencapaian APK dan APM Tahun 2014 per kecamatan, untuk jenjang SD sederajat, kecamatan Cigedug, Pakenjeng, Sukaresmi, Cisewu, Talegong dan Banyuresmi memiliki nilai APK maupun APM yang relatif lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Sehingga pada kecamatan-kecamatan tersebut dapat menjadi bahan prioritas pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan jenjang SD sederajat.


Halaman III - 8

Pemerintah Kabupaten Garut Berdasarkan

pemetaan

pencapaian APK dan APM Tahun 2014 per kecamatan, untuk jenjang SMD sederajat, kecamatan

Cigedug,

Peundeuy,

Sukaresmi,

Cisewu, Banyuresmi

Talegong memiliki

dan nilai

APK maupun APM yang relatif lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Sehingga pada kecamatan-kecamatan tersebut dapat menjadi bahan prioritas pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan jenjang SD sederajat. Program yang menunjang pencapaian kinerja diantaranya penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Paripurna. b. Angka Drop Out SD dan SMP Angka Putus Sekolah (Drop Out) merupakan indikator yang menggambarkan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu yang dapat berguna untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Pada tahun 2014, untuk jenjang SD sederajat terdapat sebanyak 544 siswa putus sekolah dari sebanyak 341.852 siswa SD sederajat sehingga Angka Putus Sekolah (drop out) SD sederajat mencapai 0,0016. Sementara itu, untuk jenjang SMP sederajat, terdapat sebanyak 165 siswa putus sekolah dari sebanyak 162.723 siswa SMP sederajat sehinga Angka Putus Sekolah (drop out) SMP sederajat sebesar 0,0010. Jumlah siswa putus sekolah jenjang SD sederajat dan SMP sederajat pada tahun 2014 mencapai 709 siswa, sehingga dari total jumlah siswa jenjang SD sederajat dan SMP sederajat tahun 2014 sebanyak 504.575, maka Angka Drop Out SD dan SMP mencapai 0,0014%, dengan capaian 198,60% dari target tahun 2014 sebesar 0,1%.


Halaman III - 9

Pemerintah Kabupaten Garut Realisasi Angka Drop Out SD dan SMP pada tahun 2014 tersebut menurun 0,001% dari tahun 2013 yang mencapai 0,003%, demikian halnya menurun 0,038% dari realisasi tahun 2010 sebesar 0,039%. Faktor-faktor yang mendukung kinerja indikator ini antara lain seluruh siswa SD/MI masih konsisten mengikuti pendidikan dimulai kelas 1 sampai kelas 6 yang diakhiri oleh Ujian Nasional. Adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP, Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI dan SMP/MTS juga turut membantu pihak sekolah maupun siswa dalam pemenuhan kebutuhan operasional sekolah. Selain itu, terus dilakukannya penambahan dan pembenahan sarana prasarana sekolah serta kegiatan belajar mengajar sehingga sekolah bisa menarik minat dan menampung siswa bersekolah. Penyebab putus sekolah, antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depannya, keadaan ekonomi yang miskin, dan keadaan geografis yang kurang mendukung. Permasalahan ekonomi, seringkali menjadi permasalahan klasik yang menjadi pemicu siswa putus sekolah. Oleh karenanya untuk mengentaskan anak putus sekolah, problem sosial wajib disentuh, diantaranya melalui layanan pendidikan khusus secara non formal maupun adanya bantuan beasiswa terutama bagi keluarga tidak mampu. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Paripurna. c. Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK Angka Melanjutkan siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) sederajat pada tahun 2014 sebesar 59,72% atau dari sebanyak 56.770 siswa yang lulus dari jenjang SMP sederajat, yang melanjutkan sekolah ke kelas X jenjang SMA/SMK sederajat hanya sebanyak 33.901 siswa. Pencapaian tersebut mencapai 60% dari target 100% pada tahun 2014. Angka Melanjutkan siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) sederajat pada tahun 2014 tersebut menurun 7,58%% dari tahun 2013 yang mencapai 67,30%, demikian halnya menurun 13,58% dari realisasi tahun 2011 sebesar 73,30%. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan atau penurunan kinerja diantaranya adalah masih kurangnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan.


Halaman III - 10

Pemerintah Kabupaten Garut Alternatif solusi yang telah dilakukan diantaranya dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khususnya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal. Program

yang

menunjang

keberhasilan

pencapaian

kinerja

diantaranya

menyelenggarakan Program Pendidikan Menengah Universal. d. APK dan APM Wajar 12 Tahun Angka Partisipasi Kasar (APK) wajib belajar 12 tahun dihitung dari APK jenjang pendidikan menengah yaitu APK SMA,SMK,MA sederajat. Pada tahun 2014, dari sebanyak 188.983 orang jumlah penduduk Usia Sekolah 16-18 tahun, jumlah siswa SMA/MA/Paket C

mencapai 87.904

orang, sehingga APK untuk tingkat SMA/MA/Paket C (Wajar 12 Tahun) pada tahun 2014 mencapai 46,51% dan bila dibandingkan dengan target tahun 2014, mencapai 60% dari target sebesar 77%. Realisasi APK Wajar 12 tahun pada tahun 2014 tersebut menurun 6,75% dari tahun 2013 yang mencapai 53,26%, demikian halnya menurun 1,57% dari realisasi tahun 2010 sebesar 48,09%. Tabel 3. 3 Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 Uraian

Garut 2011 2012

2009

2010

112.411

132.748

143.687

57.514

63.834

69.955

2013

2014

151.062

153.726

188.983

77.990

81.879

87.904

51,63%

53,26%

46,51%

70,32%

73,66%

77,00%

73,42%

72,31%

60,41%

Jumlah Penduduk Usia Sekolah Data Perhitungan

Usia 16-18 Jumlah Siswa : SMA/SMK/MA/PAKET C

Realisasi APK APK Wajar 12 tahun 51,16% 48,09% 48,69% Wajar 12 tahun Target RPJMD APK Wajar 12 tahun 60,29% 63,63% 66,97% 2009-2014 % Capaian Thd APK Wajar 12 tahun 84,86% 75,57% 72,69% Target Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Tahun 2015


Halaman III - 11

Pemerintah Kabupaten Garut Pada tahun 2014, dari sebanyak 188.983

orang penduduk Usia

Sekolah 16-18 tahun, jumlah siswa SMA/MA/Paket C usia 16-18 tahun mencapai 85.352 orang, sehingga APM untuk tingkat SMA/MA/Paket C (Wajar 12 Tahun) pada tahun 2014 mencapai

45,16%

dan

bila

dibandingkan dengan target tahun 2014, mencapai 60% dari target sebesar 75%. Realisasi APM Wajar 12 tahun pada tahun 2014 tersebut meningkat 4,77% dari tahun 2013 yang mencapai 40,40%, demikian halnya meningkat 8,55% dari realisasi tahun 2010 sebesar 36,61%. Tabel 3. 4 Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 Garut

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

2014

112.411

132.748

143.687

151.062

153.726

188.983

56.889

48.604

52.677

59.359

62.099

85.352

39,29%

40,40%

45,16%

65,72%

70,36%

75,00%

59,79%

57,41%

60,22%

Jumlah Penduduk Usia Sekolah Usia 16-18

Data Perhitungan

Jumlah Siswa : SMA/SMK/MA/PAKET C (Usia 16-18)

Realisasi APM APM Wajar 12 tahun 50,61% 36,61% 36,66% Wajar 12 tahun Target RPJMD APM Wajar 12 tahun 51,79% 56,43% 61,07% 2009-2014 % Capaian Thd APM Wajar 12 tahun 97,72% 64,88% 60,03% Target Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Tahun 2015

Perbandingan pencapaian Tahun

dengan

APK

Wajar

Kabupaten

12

Garut

dengan Provinsi Jawa Barat maupun

Nasional,

maka

pencapaian Tahun 2014 masih terpaut 14,68% lebih rendah dari

capaian

Jawa


Barat

Halaman III - 12

Pemerintah Kabupaten Garut sebesar 61,19% dan masih terpaut 20,10% lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 66,61% (Status Data Tahun 2013). Sementara itu, perbandingan pencapaian APM Wajar 12 Tahun Kabupaten Garut dengan Jawa Barat dan Nasional, maka pencapaian tahun 2014 lebih tinggi 0,45% dari capaian Jawa Barat sebesar 44,71% namun masih terpaut 9,09% lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 54,25% (Status Data Tahun 2013). Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja diantaranya adalah kurangnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Disamping itu, ketersediaan infrastruktur sekolah pada jenjang pendidikan menengah SMA, SMK, MA yang ada belum mampu mengimbangi perkembangan peningkatan jumlah penduduk usia sekolah. Alternatif solusi yang telah dilakukan diantaranya dengan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khususnya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal. Faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah dengan meningkatkan layanan pendidikan melalui tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan. Berdasarkan pemetaan per kecamatan pencapaian APK dan APM pendidikan menengah atas

Tahun 2014, secara umum masih relatif rendah kecuali untuk kecamatan

Tarogong Kidul, Cisewu, Bl. Limbangan, dan Cibatu yang relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya.


Halaman III - 13

Pemerintah Kabupaten Garut e. Angka Drop Out SMA/SMK Pada tahun 2014, untuk jenjang SMA/SMK sederajat terdapat sebanyak 344 siswa putus sekolah dari sebanyak 87.904 siswa SMA/SMK sederajat sehingga Angka Putus Sekolah (drop out) SMA/SMK sederajat mencapai 0,039, dan dapat mencapai 196% dari target tahun 2014 sebesar 1%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,034% pada tahun 2013mengalami peningkatan 0,005%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan 0,45% dari sebesar 0,486%. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya seluruh siswa SMA/SMK/MA masih konsisten mengikuti pendidikan dimulai kelas 10 sampai kelas 12 yang diakhiri oleh Ujian Nasional. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah Universal. Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain : - Penambahan Ruang Kelas Sekolah/ Pembangunan Ruang Kelas Baru TK/PAUD, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK; - Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMA; - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Tingkat SD, SMP, SMA; - Penyelenggaraan SMP Terbuka dan Pemberdayaan SMP Satu Atap.

2. Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan Indikator Kinerja Persentase pencapaian target kurikulum Persentase PBM yang melaksanakan KTSP secara utuh Persentase sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup

Realisasi 2010

Realisasi Realisasi Realisasi 2011 2012 2013

Realisasi 2014

Target 2014

Capaian Status Realisasi 2014 (%) Capaian sd 2014

Target Akhir RPJMD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

√

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

√

100%

100%

33%

39%

45%

47%

60%

60%

100%

√

60%

60%


Halaman III - 14

Pemerintah Kabupaten Garut Indikator Kinerja

Realisasi 2010

Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis keunggulan lokal

42%


52%

71%

Realisasi 2014

Target 2014

85%

100%

82%


85%

▲

85%

Target Akhir RPJMD

100%


Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Persentase pencapaian target kurikulum Persentase pencapaian target kurikulum pada tahun 2014 sebesar 100% sesuai dengan target tahun 2014 sebesar 100%. Pencapaian tersebut sama dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya sebesar 100%. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Kurikulum Pembelajaran. b. Persentase PBM yang melaksanakan KTSP secara utuh Persentase PBM yang melaksanakan KTSP secara utuh pada tahun 2014 sebesar 100% sesuai dengan target tahun 2014 sebesar 100%. Pencapaian tersebut sama dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya sebesar 100%. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Kurikulum Pembelajaran serta dukungan peningkatan Kemampuan Tenaga Kependidikan melalui berbagai pelatihan kompetensi bagi guru, kepala sekolah, laboran, pustakawan, operator, dan tenaga pendidik lainnya. c. Persentase sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup Persentase sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup pada tahun 2014 sebesar 60% sesuai dengan dari target pada tahun 2014. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 13%.

Apabila

dibandingkan

dengan

kondisi

tahun

2010

mengalami

peningkatan/penurunan sebesar 27%. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pondok Pesantren dan Pelatihan Enterpreneurship Pelajar.


Halaman III - 15

Pemerintah Kabupaten Garut Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Program Peningkatan Mutu Pendidikan. d. Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis keunggulan lokal Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis keunggulan lokal pada tahun 2014 sebesar 85%, masih kurang mencapai dari target tahun 2014 sebesar 100%. Walaupun tidak mencapai target, namun realisasi persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis keunggulan lokal meningkat 3% dari tahun lalu yang sebesar 82%. Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis keunggulan lokal yang tidak mencapai target ini antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan penguasaan IPTEK dimana telah terjadi perubahan paradigma keunggulan berdasarkan sumber daya yang dimiliki (resource-based

competitiveness) menjadi keunggulan berdasarkan pengetahuan (knowledge-based competitiveness). Untuk

meningkatkan

kinerja

Persentase

sekolah

yang

menyelenggarakan

pembelajaran berbasis keunggulan lokal, Pemerintah kabupaten Garut akan mengupayakan

langkah

penyempurnaan

antara

lain

dengan

meningkatkan

kemampuan IPTEK yang ditunjang oleh ketersediaan kualitas sumber daya IPTEK, diantaranya SDM yang berkualitas, peningkatan sarana dan prasarana, serta pembiayaan menuju masyarakat berbasis pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Program Peningkatan Mutu Pendidikan. Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Sosialisasi Kurikulum 2013, Pengembangan Kurikulum KTSP, Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal, Meningkatkan Profesional Guru Dalam Implementasi Kurikulum Tahun 2013 Berbasis TIK.


Halaman III - 16

Pemerintah Kabupaten Garut 3. Sasaran strategis: Meningkatnya relevansi pendidikan yan berorientasi pada upaya pencapaian keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Indikator Kinerja

Realisasi 2010


34%

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 2011 2012 2013 2014

37%

42%

47%

75%

Target 2014

60%


Target Akhir RPJMD

√

60%

125%

75%


Analisis Kinerja Tahun 2014 Presentase sekolah yang menyelenggarakan Muatan Lokal, Pengembangan diri dan life

skills yang berbasis Iptek pada tahun 2014 sebesar 75%, mencapai 125% dari target tahun 2014 sebesar 60%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 28%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 41%. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya relevansi pendidikan yang berorientasi pada upaya pencapaian keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Pelatihan Pengembangan Kurikulum Mulok PLH SMP, SMA dan SMK), Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Penyusunan MSPD Fasilitator), Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Pelatihan Pemberdayaan MGMP SMP, SMA, SMK), Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Sosialisasi EDS), Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (TOT Fasilitator EDS Tingkat Kabupaten), Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Rakor TIM EDS Tingkat Kabupaten), Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Seminar EDS).


Halaman III - 17

Pemerintah Kabupaten Garut 4. Sasaran strategis: Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) Indikator Kinerja Persentase penduduk yang bisa baca huruf latin dan Al Quran

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi Realisasi Relisasi 2012 2013 2014

Target 2014

Capaian Status Realisasi Target Akhir 2014 (%) Capaian sd 2014 RPJMD

98,94%

98,96%

98,98%

100%

99,45%

99,28%

99,45%

▲

99,45 %

100%


Analisis Kinerja Tahun 2014 Persentase penduduk yang bisa baca huruf latin dan Alquran pada tahun 2014 sebesar 99,45%, dan masih terpaut 0,55% dari target tahun 2014 sebesar 100%. Walaupun tidak mencapai target, namun realisasi tersebut meningkat 0,17% dari tahun lalu yang sebesar 99,28%. Dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar 98,94%, maka mengalami peningkatan 0,51%. Faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian kinerja diantaranya terlalu luasnya wilayah pendidikan di Kabupaten Garut serta menurunnya angka partisipasi sekolah untuk pendidikan dasar 9 tahun dari tahun sebelumnya, terutama untuk usia 712 tahun. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut selalu mengupayakan terus dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup melalui kegiatan-kegiatan penting antara lain Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SPKS TK/SD), Pengadaan Alat Pembelajaran Matematika Kreatif dan Pintar dengan Alat Peraga 3C, Pengembangan Pendidikan Keaksaraan. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Program Peningkatan Mutu Pendidikan.

5. Sasaran strategis : Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Indikator Kinerja Frekuensi kegiatan pembinaan keimanan dan ketaqwaan di kalangan pelajar dan pemuda Frekuensi kegiatan pelatihan kewirausahaan dan

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 2010 2011 2012 2013 2014

Target 2014

Capaian 2014 (%)

Status Realisasi sd Target Akhir Capaian 2014 RPJMD

n/a

1 keg

n/a

2 keg

4 Keg

4 keg

100%

√

4 Kg

4 keg

n/a

4 keg

2 keg

6 keg

7 Keg

7 keg

100%

√

7 Keg

7 keg


Halaman III - 18

Pemerintah Kabupaten Garut Indikator Kinerja


Target 2014

Capaian 2014 (%)


kecakapan hidup pemuda


Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Frekuensi kegiatan pembinaan keimanan dan ketaqwaan di kalangan pelajar dan pemuda Frekuensi kegiatan pembinaan keimanan dan ketaqwaan di kalangan pelajar dan pemuda pada tahun 2014 sebanyak 4 kegiatan, mencapai 100% dari target tahun 2014 sebanyak 4 kegiatan. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 100%. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja adalah dukungan anggaran untuk egiatan pembinaan keimanan dan ketaqwaan di kalangan pelajar dan pemuda serta tersedianya sumber daya manusia tenaga pendidik yang berwawasan dan berkompetensi di bidang keagamaan. Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja antara lain Pelatihan Kualitas Guru Ngaji, Pemberian penghargaan kepada orang yang berprestasi di bidang keagamaan, Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Tingkat Kabupaten Garut serta Penyelenggaraan Musabaqoh Qirroatul Kutub Tingkat Kabupaten Garut.

b. Frekuensi kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Frekuensi kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda pada tahun 2014 sebanyak 7 kegiatan, mencapai 100% dari target tahun 2014. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 16%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 75%. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas pemuda di bidang keterampilan, meningkatnya kualitas dan kuantitas kewirausahaan di pedesaan, terbinanya pelajar yang memiliki jiwa wiraswasta. Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja antara lain Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan, Pembinaan Pemuda Pelopor, Pengadaan Modul Aplikasi Digital


Halaman III - 19

Pemerintah Kabupaten Garut Kewirausahaan Pemuda, Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Pelajar dan Mahasiswa, Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda, Pelatihan Kewirausahaan Pondok Pesantren, dan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan. Untuk

mencapai

sasaran

strategis

Meningkatnya

keimanan

dan

ketaqwaan,

kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain menyelenggarakan

Pelatihan

Kewirausahaan

dan

Keterampilan

bagi

Pemuda,

menyelenggarakan PORSADIN tingkat Kabupaten Garut, Musabaqoh Qirroatul Kutub Tingkat Kabupaten Garut, serta Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Tingkat Kabupaten Garut.

6. Sasaran strategis: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Indikator Kinerja

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2014

43,63%

88,68%

60,63%

72,62%

82,10%

80%

Desa Siaga Aktif

Capaian 2014 (%) 103%

Status Capaian

√

Realisasi sd 2014 82,10%

Target Akhir RPJMD 80%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 Realisasi desa siaga aktif pada tahun 2014 sebesar 82,1 %, atau mencapai 102,63% dari target tahun 2014 sebesar 80%. Desa siaga aktif tahun 2014 terdiri dari Strata Pratama 66,74 %, Madya 16,52 %, Purnama 3,62 %, Mandiri 0,23 %. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 9,48%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 38,47%. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan

peningkatan

kinerja adalah sebagai

berikut 1. Adanya peningkatan koordinasi internal dan koordinasi eksternal dalam pelaksanaan kegiatan program desa siaga. 2. Adanya dukungan dana dari a. APBD yang digunakan untuk kegiatan yang dilakukan dalam upaya penguatan jajaran kelompok kerja operasional tingkat kabupaten upaya peningkatan koordinasi dalam pembinaan, fasilitasi, advokasi pemantauan dan evaluasi yang


Halaman III - 20

Pemerintah Kabupaten Garut berkaitan dengan fungsi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif guna percepatan pencapaian target pelaksananaan dan sustainibilitas Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. b. Adanya dukungan dari BOK dalam upaya mpemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan dan kegiatan penyuluhan yang terkait berbagai program kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar antara lain posyandu. Alternatif solusi untuk meningkatkan kinerja yang telah dilakukan meliputi : a) Meningkatkan koordinasi internal (lintas program) dan koordinasi eksternal (lintas sektor), untuk pelaksanaan kegiatan. b) Peningkatan kemampuan dan kapasitas petugas Promkes Puskesmas dalam upaya Peningkatan kualitas supervisi dan fasilitasi proses program promkes baik tehnis maupun validasi data. c) Meningkatkan upaya sosialisasi program desa siaga melalui rapat koordinasi yang di hadiri oleh lintas program dan lintas sektoral

7. Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan Indikator Kinerja Desa atau kelurahan UCI Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Realisasi 2010

Realisasi 2011


83,96%

79,72%

84%

79,19%

75,10%

76,11%

83,90%

85,2%

Status Realisasi Capaian sd 2014

Target Akhir RPJMD

Target 2014

Capaian 2014 (%)

87,33

100%

87%

▲

87,33

100%

82.23

80%

103%

√

82.23

80%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Desa atau kelurahan UCI Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/ kelurahan dimana 87,33% dari jumlah bayi yang ada di kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap pada satu kurun waktu tertentu. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis DPT dan atau DPT/HB, 1 dosis Campak. Pada tahun 2014 sebanyak 87,33% dari seluruh desa/ kelurahan di Kabupaten Garut telah mencapai 87,33% terlayani UCI dari target tahun 2014 sebesar 100%.


Halaman III - 21

Pemerintah Kabupaten Garut Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 8,14%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 3,37%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100% mencapai 87,33% Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :  Capaian UCI Desa masih dibawah target nasional (90%)  Kurangnya Kompetensi tenaga vaksinator  Kurangnya sarana Cold Chain  Masih terdapatnya budaya penolakan terhadap pemberian imunisasi  Kualitas data sasaran masih akurat Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :  Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta supervisi supportif, baik berupa rasionalisasi sasaran, bimbingan teknik, dan analisa PWS (Pemantauan Wilayah Setempat)  Melakukan penilaian berkala (feed back) ke puskesmas hasil kegiatan imuisasi maksimal 6 bulan sekali  Penyelenggaran operasional pelayanan imunisasi di tingkat posyandu dibiayai oleh pusat melalui efisiensi dana Bantuan Operasional Kegiatan (BOK)  Melaksanakan pelatihan safe injection bagi tenaga pelaksana vaksinator (bidan) di puskesmas  Penyediaan logistik suku cadang untuk pemeliharaan sarana Cold Chain  Meningkatkan upaya sosialisasi program imunisasi melalui media promosi kesehatan dan pelatihan kader yang terintegrasi dengan kegiatan kesehatan ibu dan anak  Melaksanakan pendataan sasaran riil oleh puskesmas sebagai dasar penetapan sasaran yang bersifat bottom up sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh tiap puskesmas  Melakukan valiadasi dan DQS (Data Quality Self Asessment), secara periodik ke puskesmas Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :


Halaman III - 22

Pemerintah Kabupaten Garut 1. Adanya bantuan dana operasional untuk kegiatan pelayanan imunisasi di puskesmas dan jarigannya dari Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dana APBN 2. Kegiatan Sweeping imunisasi bagi desa non UCI yang dilaksanakan pada bulan Juli dan Nopember tahun 2014 sumber anggaran dari GAVI-HSS 3. Terintegrasinya program imunisasi dengan program kesehatan ibu dan bayi melalui kegiatan pelatihan kader posyandu.

b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2014 sebesar 82,23% atau mencapai 102,79% dari target tahun 2014 sebesar 80%. Namun demikian, apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 2,97%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 7,13%. Faktor – faktor yang menyebabkan penuruan kinerja pada tahun 2014 adalah sebagai berikut. 1. Menurunnya akses cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan berhubungan dengan adanya peralihan subsidi dari jaminan persalinan (Jamkesmas) menjadi JKN/BPJS sehingga ibu bersalin dari keluarga miskin kembali bersalin dengan menggunakan paraji; 2. Belum optimalnya masyarakat khusus kelompok sasaran beresiko kesehatan ibu dan bayi dan anak dalam mitra JKN/BPJS Khususnya dari keluarga non gakin; 3. Banyaknya dukun paraji yang masih aktif sebesar 1.927 orang yang tesebar di kabupaten Garut; 4. Belum optimal kemitraan antara Bidan dan Paraji; 5. Geografis yang sulit untuk akses ke wahana kesehatan; 6. Peran lintas sektor dalam proses kesehatan ibu dan bayi masih rendah; 7. Sarana dan prasarana belum optimal. Alternative solusi yang telah dilakukan tahun 2014 : 1.Peningkatan kemampuan petugas a. Supervise fasilitatif dari kabupaten ke puskesmas b. Pertemuan pemantapan coc bagi bidan di desa c. Review pasca salin d. Orientasi kesehatan reproduksi terpadu


Halaman III - 23

Pemerintah Kabupaten Garut e. Pelatihan Poned 2. Peningkatan Kapasitas Kader dalam kunjungan AKB : a. Pelatihan dan pembentukan tim fasilitatif program KIB tingkat kecamatan b. Pelatihan dan pembentukan tim fasilitatif program KIB tingkat desa c. Sosilasi pembelajaran asuhan Bayi baru lahir d. Evaluasi Posyandu siaga tingkat kabupaten 3. Peningkatan pelayana pertolongan persalina oleh tenaga kesehatan a. Evaluasi program KIB b. Rapat Koordinasi tekhnis Program kesehatan Ibu dan bayi c. Pembahasan kuesioner kematian Ibu dan bayi di tingkat kabupaten 65 Puskesmas d. Konsultasi ahli kebidanan Alternatif solusi yang akan dilakukan sebagai berikut 2015 : 1. Peningkatan kemampuan petugas pelayanan kesehatan ibu : a. Penilaian kinerja dalam rangka peningkatan kualitas Bidan di desa dalam program kib tingkat wilayah. b. Penilaian kinerja dalam rangka Peningkatan kualitas bidan tingkat Kabupaten c. Supervisi fasilitatif dari kanupaten ke 67 Puskesmas d. Bimbingan teknis penyeliaan standar pelayanan kebidanan dan neonatus bagi bidan 2. Peningkatan pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan a. Rapat koordinasi teknis program kesehatan ibu dan bayi b. Evaluasi program kesehatan ibu dan bayi bagi bidan koordinator c. Pembahasan Kasus kematian Ibu dan Bayi oleh tim pengkaji di tingkat kabupaten d. Pembahasan kasus kematian ibu bayi bagi bidan koordinator e. Konsultasi ahli ( spog,spa) dalam upaya peningkatan kompetensi kegawat daruratan kebidanan dan bayi baru lahir di 1o puskesmas . 3. Peningkatan kapasitas kader dalam penurunan kematian bayi ( AKB) a. REVIEW tekhnis bagi fasilitator program kib tingkat kecamatan dalam rangka penguatan dan pengembangan kegiatan siaga maternal dan perinatal b. REVIEW tekhnis

bagi fasilitator program kib tingkat desa dalam

rangka

penguatan dan pengembangan kegiatan siaga maternal c. Pengembangan program siaga kesehatan maternal , perinatal di posyandu


Halaman III - 24

Pemerintah Kabupaten Garut d. Workshop kegiatan program siaga maternal perinatal bagi puskesmas dengan kasus kematian ibu dan bayi tinggi. e. Seminar hasil kegiatan pengembangan siaga maternal perinatal . Faktor- faktor yang menyebabkan efisiensi penggunaan suber daya adalah sebagai berikut : 1. kurangnya

anggaran

untuk

dukungan

kegiatan

sehingga

sasaran

yang

direncanakn tidak bias di akomodir semuanya. 2. Maping program kesehatan Ibu dan Bayi baik lintas program maupun sektoral 3. Inovasi untuk kala karya sharing ilmu pemgetahuan dan keterampilan update kebidanan dan neonates Program kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaporan kinerja sebagai berikut : 1. Peningkatan kemapuan petugas 2. Peningkatan kapasitas kader dalam penurunan AKB 3. Peningkatan pelayanan pertolonga persalinan oleh tenaga kesehatan Program kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja khususnya dalam cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan : 1. Perubahan bentuk dukungan kesehatan dari jampersal menjadi JKN 2. Peran serta masyarakat belum optimal dalam memanfaatkan tenaga kesehatan 3. Sosial budaya masyarakat yang masih tinggi dalam mendukung peran paraji dalam perawatan kehamilan pertolongan persalinan dan nifas 4. Geografis yang sulit yang menghambat kelompok berisiko KIA untuk akses ke tempat pelayanan kesehatan, karena jalan yang tidak memadai di samping saran tampak objek yang di maksud terutama bagi keluarga miskin.

8. Sasaran strategis: Menurunnya Kesejahteraan Sosial (PMKS) Indikator Kinerja Jumlah Fakir Miskin KAT dan PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan (dibantu) Panti asuhan / panti jompo yang dibina

populasi


Target 2014

Penyandang

Masalah

Capaian Status Realisasi sd Target Akhir 2014 (%) Capaian 2014 RPJMD

27.439 jiwa

38.494 jiwa

36.360 jiwa

38.365 jiwa

54.304 jiwa

24.000 jiwa

226%

√

54.304 jiwa

24.000 jiwa

34 panti

34 panti

34 panti

34 panti

34 panti

34 panti

100%

√

34 panti

34 panti

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia


Halaman III - 25

Pemerintah Kabupaten Garut Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Jumlah Fakir Miskin KAT dan PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan (dibantu) Jumlah Fakir Miskin KAT dan PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan (dibantu) pada tahun 2014 sebanyak 54.304 jiwa, mencapai 226% dari target tahun 2014 sebanyak 24.000 jiwa. Bila dibandingkan dengan realisasi

tahun 2013 sebesar 38.365 jiwa

mengalami peningkatan sebesar 41,55% serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar 27.439 jiwa mengalami peningkatan sebesar 97,91%. Jumlah ini bahkan telah melampaui target akhir RPJMD periode 2009 – 2014 sebanyak 24.000 jiwa. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adalah optimalnya penanganan PMKS, meningkatnya kemampuan dan kemauan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui bimbingan dan bantuan sosial yang berkesinambungan. Pelaksanaan program yang mendukung pencapaian kinerja antara lain Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

b. Panti asuhan / panti jompo yang dibina Selama kurun waktu empat tahun terakhir, jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 34 panti, sesuai dengan target akhir yang ditentukan dalam RPJMD 2009-2014. Faktor pendukung pencapaian kinerja diantaranya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti asuhan/jompo dengan sasaran meningkatnya pengetahuan pengurus panti dalam pelayanan terhadap anak asuh. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan bagi penghuni panti sebanyak 84orang. Sasaran kegiatan ini Panti Harapawan, Pasi, YBHM, Darutholibin, Albadriyah, Ittihadul Umat, Al Mukaromah, Al Palah , Al amin, as salam, AlpalahBiru, At Takwin, Bani Ahmad, Patimah, Bunaya , Ataofik, Miptahul Palah, Darul Huda ,Anak Bangsa Jalalen, Al Iqnayah, Nurul Amin Asyipa, Pemberdayaan Umat, Winmar, Alpalah almusri, Assalafiah II, Nurul Huda, Al Mu min, Taman Harapan, Muhamadiyah, Raisul Ulum, NurulHuda, Annajat, Assaadah, Darussalam, As Syamsiah, dan Panti Nijamiah.Panti Fatimah. Selain, itu dilaksanakan pula kegiatan Pemberian Permakanan bagi anak asuh dalam panti dengan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bantuan pangan bagi anak


Halaman III - 26

Pemerintah Kabupaten Garut asuh dalam panti sebanyak 200 Anak di 30 Panti asuhan. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan bagi penghuni panti sebanyak 200 anak. Lokasi kegiatan ini Panti Harapawan Muhammadiyah , Pasi,

YBHM, Panti

Ittihadul Umat, Panti al amin, Panti Alpalah Biru, Panti At-Taofik, Panti At-Takwin, Panti Jalalen, Panti Al-iknayah Panti Nurul Amin, Panti As Syifa, Panti Winmar, Panti Alpalah Almusri, Panti Assalafiah II, Panti Nurul Huda, Panti An Najat, Panti Darussalam, Panti Asyamsiah, Panti Al Asyariah, Panti Taman Harapan Muhamadiyah, Panti Fatimah,Panti Assaadah, Panti Darul Huda Almarjan. Untuk

mencapai

sasaran

strategis

Menurunnya

populasi

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain

Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendampingan Sosial

Memperdaya Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya, Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin, Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin, Pelatihan Keterampilan bagi PMKS Lanjut Usia (LU), Keluarga Rentan Ekonomi (Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga), serta Pemberian Permakanan bagi Anak Asuh Dalam Panti.

9. Sasaran strategis : Meningkatnya perlindungan hak-hak pekerja Indikator Kinerja



Persentase terselesaikannya kasus PHI/PHK secara musyawarah diluar pengadilan hubungan industrial

100%

83,30%

100%

Persentase kesesuaian Nilai upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan kebutuhan hidup layak (KHL)

85,90%

92%

93,10%

83,33%

100%

85,90% 100,25%

kompetensi

tenaga

kerja

dan

Target 2014

Capaian 2014 (%)


80%

125%

√

100%

80%

85%

118%

√

100,2%

85%

Target Akhir RPJMD

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia


Halaman III - 27

Pemerintah Kabupaten Garut Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Persentase terselesaikannya kasus PHI/PHK secara musyawarah diluar pengadilan hubungan industrial Persentase terselesaikannya kasus PHI/PHK secara musyawarah diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2014 sebesar 100%, mencapai 125% dari target tahun 2013 sebesar 80%. Realisasi tahun 2014 ini meningkat sebear 16,67% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 83,33% dan sama bila dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu 100% dan melampaui target akhir RPJMD 80% yaitu mencapai 125%. Pada

tahun

2014,

jumlah

perusahaan

yang

bisa

menerapkan

peraturan

ketenagakerjaan dengan target 100 perusahaan dan terealisasi 100 (100%). Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adalah meningkatnya jumlah perusahaan yang bisa menerapkan peraturan ketenagakerjaan, serta optimalnya penyelesaian ketenagakerjaan yang muncul. Pelaksanaan program yang mendukung pencapaian kinerja antara lain Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, yang diimplentasikan melalui kegiatan : -

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan hukum serta jaminan sosial tenaga kerja 100 perusahaan 15 Desa 60 PA. Adapun lokasi Kegiatan yaitu Garut Kota, Tarogong Kaler, Samarang, Pasirwangi, Bayongbong, Cilawu, Banyuresmi, Karangpawitan, Cikajang, Cisurupan, Leles, Kadungora, Bl.Limbangan dan Cibatu.

-

Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan terhadap 70 perusahaan.

-

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan sasaran tercapainya kesepakatan bersama antara perusahaan sebanyak 15 persetujuan 20 kasus di perusahaan. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya hubungan yang harmonis dan dinamis di perusahaan jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

-

Perlindungan Pekerja Perempuan dan Pekerja Anak dengan sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya hak-hak pekerja perempuan dan anak sebanyak 30 pekerja Perempuan dan 25 orang Pekerja anak dalam perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Garut Kota, tarogong kaler, Samarang, Pasirwangi, Bayongbong


Halaman III - 28

Pemerintah Kabupaten Garut Cilawu, Banyuresmi, Karangpawitan, Cikajang, Cisurupan, Leles, Kadungora, Limbangan, dan Cibatu.

b. Persentase kesesuaian Nilai upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan kebutuhan hidup layak (KHL) Realisasi Upah Minimum Kabupaten Garut pada tahun 2014 mencapai Rp.1.275.000, atau mencapai sebesar 100,25% dari kebutuhan hidup layak pada tahun 2014 sebesar Rp.1.271.819, dan mencapai 118% dari target tahun 2014 sebesar 85%. Realisasi tahun 2014 ini meningkat sebesar 14,35% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 85,90% dan sama meningkat 14,35% bila dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu 85,90% dan melampaui target akhir RPJMD 85% yaitu mencapai 118%.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja diantaranya Pemberdayaan Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Triparti dengan tercapainya Surat Keputusan

perlindungan

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan UMK Tahun 2014. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan pekerja. Permasalahan yang dihadapi diantaranya masih terdapat perusahaan yang memberikan upah pekerja dibawah UMK. Alternatif solusi yang dilakukan antara lain dlakukan pembinaan bipartit yang ada diperusahaan agar berfungsi sebagaimana mestinya.


Halaman III - 29

Pemerintah Kabupaten Garut Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain : (1) Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja, meliputi : - Pelatihan berbasis kompetensi dengan target 288 orang dan terealisasi 144 orang. - Pelatihan berbasis Masyarakat dengan target 400 orang dan terealisasi 912 orang. - Pelatihan kewirausahaan dengan target 200 orang dan terealisasi 308 orang. (2) Peningkatan Penyebarluasan Kepersetaan Jamsostek dengan sasaran adalah terwujudnya kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di 45 perusahaan. Hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kepesertaan jamsostek diperusahaan. Dengan lokasi kegiatan Kecamatan Garut Kota, tarogong kaler, Samarang, Pasirwangi, Bayongbong Cilawu, Banyuresmi, Karangpawitan, Cikajang, Cisurupan, Leles, Kadungora, Limbangan, dan Cibatu. (3) Pendataan alat dan sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan sasaran tersedianya data , peralatan dan sarana K3. Hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pelayanan pekerja diperusahaan. (4) Penyuluhan panitia pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3) dengan sasaran perusahaan di Kabupaten Garut. Hasil dari kegiatan adalah Terwujudnya pekerja dan pengusaha yang memahami pentingnya K3. (5) Pembentukan panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan dengan sasaran terbentuknya P2K3 di perusahaan. Hasil Kegiatan ini adalah meningkatnya jaminan keselamatan dan perlindungan tenagakerja / menurunya kecelakaan kerja di perusahaan. (6) Penyusunan Kebijakan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dengan sasaran tersedianya Laporan Kebijakan izin penggunaan tenaga kerja asing. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya kwalitas laporan kebijakan izin penggunaan tenaga kerja asing (IMTA).


Halaman III - 30

Pemerintah Kabupaten Garut 10. Sasaran strategis: Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak -hak reproduksi Indikator Kinerja


Pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (CU/PUS)

71,67%

69,34%

71,46%

71,64%

Laju pertumbuhan penduduk

1,10%

1,61%

1,63%

0,67%

Target 2014

Capaian Status 2014 (%) Capaian 98%

▲

72,33%

73,62%

141,09%

√

0,95%

1,61%

72,33% 73,62% 0,95%

1,61%

Realisasi Target Akhir sd 2014 RPJMD

Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut, BPS, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (CU/PUS) Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif tahun 2014 sebesar 72,33%, mencapai 98% dari target tahun 2014 sebesar 73,62%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,21%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0,24%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 73,62% maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 98%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain karena pola operasional KB di lini lapangan belum tepat. Faktor penyebab lemahnya dukungan operasional di lini lapangan adalah adanya kebijakan operasional penggarapan program KB

pada kesertaan ber-KB metode

kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Metode ini dipandang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas kesertaan ber-KB. Dengan pola ini tentunya akan mempengaruhi terhadap pemakaian alat kontrasepsi Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang seperti dengan pemakaian Suntik dan Pil yang tidak lagi menjadi prioritas terutama untuk peserta KB baru.

b. Laju pertumbuhan penduduk Laju pertumbuhan penduduk tahun 2014 sebesar 0,95%, mencapai 141% dari target tahun 2014 sebesar 1,61%.


Halaman III - 31

Pemerintah Kabupaten Garut Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,28%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar -0,15%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 1,61%, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 141%. Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi. Faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja diantaranya meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang memberikan kontribusi positif bagi penekanan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sehingga terjadi penurunan di tahun 2014 ini. Strategi pemakaian alat kontrasepsi MKJP mampu meningkatkan kualitas kesertaan ber-KB dibanding dengan pemakaian non MKJP seperti suntik dan pil yang selalu menjadi Trend peserta KB baru di tahun-tahun sebelumnya dan metode ini selalu memberi kontribusi besar akan tingginya angka drop out. Sehingga dengan kata lain faktor dominan yang mempengaruhi menurunnya laju pertumbuhan penduduk adalah adanya strategi pemakaian alat kontrasepsi MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Pengadaan Alat kontrasepsi bagi Keluarga miskin, Pelayanan KIE, Pelayanan Konseling KB, Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB, Pelayanan KB Medis Operasi, serta Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah dan kegiatan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja.

11. Sasaran strategis: Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan Indikator Kinerja % kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan


100%

100%

100%

Realisasi 2013

100%

Realisasi Target 2014 2014

100%

100%

Capaian Status 2014 (%) Capaian

100%

√

Realisasi sd 2014

Target Akhir RPJMD

100%

100%

Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia


Halaman III - 32

Pemerintah Kabupaten Garut Analisis Kinerja Tahun 2014 Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan tahun 2014 sebesar 100%, mencapai 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%. Dari 80 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terlayani seluruhnya. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 adalah sama. Demikan halnya bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 sama mencapai 100%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100% maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 100%. Indikator persentase kasus korban kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan ini ditunjang oleh kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan yang bertujuan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan target 42 kecamatan dan terealisasi sebanyak 42 kecamatan atau 100%. Selain itu indikator ini didukung juga oleh pelaksanaan fasilitasi pengembangan kota layak dengan target satu desa dan terealisasi satu desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sukabakti Kecamatan Cilawu. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut : -

Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak;

-

Semakin kuat dan solidnya kerjasama Lembaga Peradilan dengan Pihak Pemerintah dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.


Halaman III - 33


Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan Dan Pariwisata Disertai Pengembangan Seni Budaya Daerah Pencapaian Kinerja Sasaran Misi 2

Jumlah sasaran pada misi 2 yang diukur kinerjanya: 15 sasaran. Jumlah indikator kinerja yang digunakan: 35 indikator. Sebanyak 23 indikator (66%)

mencapai atau melebihi target, 7 indikator (20%) tidak mencapai target tetapi meningkat dari tahun lalu, 5 indikator (14%) tidak mencapai target. Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 2 adalah sebagai berikut : 1. Sasaran strategis: Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura Indikator Kinerja

Realisasi 2010


Target 2014

% Peningkatan pendapatan usahatani pertahun:  Usahatani padi (%)

11,13%

4%

15,18 %

13,93 %

8,00%

2,40%

 Usahatani palawija (%)

7,82%

7,52%

1,5%

34,21 %

9,53%

2,40%

 Usahatani sayuran (%)

14,08%

6,31%

10,11 %

20,75 %

5,60%

3,00%

1,92 jt ton 0,96 jt ton






Produksi tanaman Pangan Produksi tanaman hortikultura ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat (ton/thn):

Capaian Status Realisasi 2014 (%) Capaian sd 2014 306%


√

333% 397% 187% 123% 311% 445%

Target Akhir RPJMD

√ √

8,00%

2,40%

9,53%

2,40%

5,60%

3,00%



√

Halaman III - 34

Pemerintah Kabupaten Garut Realisasi 2010


 Beras

578,80 ribu ton

616,16 ribu ton

92627, 3 ribu ton

672,99 ribu ton

 Kacang-kacangan

50,52 ribu ton

47,95 ribu ton

50,02 ribu ton

55,70 ribu ton

 Jagung

394,58 ribu ton

428,65 ribu ton

478,97 ribu ton

559,74 ribu ton

 Umbi-umbian

552,99 ribu ton

599,68 ribu ton

553,41 ribu ton

696,03 ribu ton

 Sayuran

719,26 ribu ton

706,70 ribu ton

707,90 ribu ton

928,34 ribu ton

 Buah-buahan

243,56 ribu ton

315,57 ribu ton

258,70 ribu ton

254,95 ribu ton

Indikator Kinerja

653,44 ribu ton 60,22 ribu ton 567,88 ribu ton 728,08 ribu ton 806,45 ribu ton 228,54 ribu ton

Target 2014 270,15 ribu ton 42,56 ribu ton 58,62 ribu ton 200,83 ribu ton 167,44 ribu ton 152,92 ribu ton

Capaian Status Realisasi 2014 (%) Capaian sd 2014 242% 103% 1334% 363% 482% 149%

Target Akhir RPJMD

653,44 ribu ton

270,15 ribu ton

60,22 ribu ton

42,56 ribu ton

567,88 ribu ton

58,62 ribu ton

728,08 ribu ton

200,83 ribu ton

806,45 ribu ton

167,44 ribu ton

228,54 ribu ton

152,92 ribu ton

Sumber : Dinas TPH Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Peningkatan pendapatan usahatani pertahun Peningkatan pendapatan usahatani per tahun terdiri dari 3 subindikator yaitu : -

Persentase usahatani padi pada tahun 2014 sebesar 8,00 %, mencapai 333,33 % dari target tahun 2014 sebesar 2,40 %. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 5,93%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 3,13%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,40 % mencapai 333,33 %.

-

Persentase usahatani palawija pada tahun 2014 sebesar 9,53 %, mencapai 397,08% dari target tahun 2014 sebesar 2,40 %. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 24,68%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 1,71%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,40% mencapai 397,08 %.

-

Persentase usahatani sayuran pada tahun 2014 sebesar 5,60 %, mencapai 186,67% dari target tahun 2014 sebesar 3,00 %. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 15,15 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar


Halaman III - 35

Pemerintah Kabupaten Garut 8,48 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 3,00 % mencapai 86,67 %. Faktor-faktor yang menyebabkan hasil pencapaian kinerja adalah adanya pembinaan dan pengawalan kepada kelompok sasaran serta adanya dukungan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani yang diimpelementasikan melalui kegiatan sebagai berikut :  Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis  Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Petani  Kegiatan penerapan GAP/SOP Kentang Granola L  Kegiatan Penerapan Teknologi GAP/SOP Pada Budidaya Tomat  Kegiatan Pengembangan Kawasan Cabe Berbasis Pertanian Berkelanjutan  Kegiatan Penataan Kawasan Kebun Jeruk  Kegiatan Pengembangan Komoditas Buah Lokal  Kegiatan Pengembangan Komoditas Pisang  Kegiatan Pengembangan Kawasan Buah  Kegiatan Pengembangan Kawasan Intensif Kentang  Kegiatan Penerapan GAP/SOP Budidaya Cabe Merah  Kegiatan Pengembangan Komoditas Sayuran dan Umbi  Kegiatan Penerapan GAP/SOP Budidaya Cabe dan Tomat  Kegiatan Pengembangan Komoditas Cabe dan Tomat  Kegiatan Pengembangan Komoditas Buah-buahan  Kegiatan Pengembangan Kawasan Cabe Indusrti  Kegiatan Revitalisasi jeruk di Kabupaten Garut  Kegiatan Pemutahiran Data Base Kelembagaan Pertanian. b. Produksi tanaman Pangan Pembangunan pertanian “intensifikasi” merupakan upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas tanaman dengan peningkatan penerapan teknologi tepat guna, peningkatan optimalisasi lahan marjinal dan pengairan serta peningkatan penggunaan sarana produksi seperti air, benih unggul, pupuk, obat-obatan dan alsin pertanian. Produksi tanaman pangan pada tahun 2014 sebanyak 2,3 juta ton, mencapai 123% dari target tahun 2014 sebanyak 1,86 juta ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 0,86 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 20,04%.


Halaman III - 36

Pemerintah Kabupaten Garut Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 1,86 juta ton mencapai 123 %. Tabel 3. 5 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Garut Tahun 2013-2014 (ton) No

Komoditi Tanaman Pangan

Peningkatan (%)

2013

2014

1.070.539

1.033.921

-3,42%

1

Padi

2

Jagung

559.741

567.876

1,45%

3

Kedelai

21.441

25.938

20,97%

4

Kacang tanah

32.122

32.225

0,32%

5

Kacang hijau

2.136

2.055

-3,79%

6

Ubi kayu

595.279

638.965

7,34%

Ubi jalar

100.750

89.110

-11,55%

2.281.258

2.300.980

0,86%

7

Produksi Komoditi Tanaman Pangan

Sumber : Dinas TPH Kab. Garut, 2015

Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adalah meningkatnya produktivitas lahan dan lahan tidur melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP) atau intensitas tanam dan peningkatan produktivitas berbagai komoditi tanaman pangan dan hortikultura. Hasil dari kegiatan Peningkatan Indek Pertanaman (IP) Tanaman Pangan di Lahan Sawah menunjukkan bahwa indek pertanaman padi meningkat dari 100 menjadi 200 25 ha, produksi padi juga meningkat sebesar 5%. Faktor lain yang berpengaruh adalah efektifnya pelaksanaan kegiatan SLPTT, SLPHT, SRI, penerapan budidaya sesuai SOP/GAP dan SLI (Sekolah Lapang Iklim) untuk mengatisipasi dampak fenomena iklim/perubahan cuaca yang tidak menentu. c. Produksi tanaman hortikultura Produksi tanaman hortikultura pada tahun 2014 sebanyak 3,09 juta ton, mencapai 311% dari target tahun 2014 sebanyak 0,99 juta ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 14,54%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 220,97%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 311 %.


Halaman III - 37

Pemerintah Kabupaten Garut Tabel 3. 6 Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Garut Tahun 2013-2014 (ton) No

Komoditi Hortikultura

A

Sayuran

1

Bawang Merah

2

Bawang Putih

3

Bawang Daun

4

2013

Peningkatan (%)

2014

18.706

17.970

-3,93%

49.264

46.070

-6,48%

Kentang

161.073

142.016

-11,83%

5

Kubis

167.085

131.915

-21,05%

6

Kembang Kol

2.403

2.613

8,74%

7

Petsay

58.018

58.584

0,98%

8

Wortel

40.511

39.058

-3,59%

9

Kacang Merah

41.835

39.338

-5,97%

10

Kacang panjang

15.660

13.596

-13,18%

11

Cabe Besar

107.337

93.638

-12,76%

12

Cabe rawit

37.148

31.148

-16,15%

13

Tomat

141.830

117.548

-17,12%

14

Terung

23.238

20.376

-12,32%

15

Buncis

19.564

16.578

-15,26%

16

Ketimun

18.605

14.893

-19,95%

17

Labu siam

14.753

14.499

-1,72%

18

Kangkung

5.158

4.180

-18,96%

19

Bayam

2.205

2.162

-1,95%

924.393

806.182

-12,79%

Jumlah Sayuran B

Buah-buahan

1

Paprika

2

Strawberi

3

Alpukat

4

266

137

-48,50%

3.682

3824

3,86%

485.056

448.240

-7,59%

Belimbing

3.829

2.909

-24,03%

5

Duku

4.377

2.749

-37,19%

6

Durian

56.765

65.345

15,11%

7

Jambu biji

47.841

38.496

-19,53%

8

Jambu air

6.410

5.239

-18,27%

144.552

135.673

-6,14%

713

656

-7,99%

9

Jeruk siam/keprok

10

Jeruk besar

11

Mangga

177.745

218.758

23,07%

12

Manggis

6.413

8.861

38,17%

13

Nangka

34.683

39.274

13,24%

14

Nenas

364

349

-4,12%

15

Pepaya

25.442

24.631

-3,19%

16

Pisang

1.522.827

1.128.751

-25,88%

17

Rambutan

36.218

34.815

-3,87%

18

Salak

1.162

687

-40,88%


Halaman III - 38

Pemerintah Kabupaten Garut No

Komoditi Hortikultura

19

Sawo

20

Markisa

21

2013

Peningkatan (%)

2014

14.500

11.134

-23,21%

41

173

321,95%

Sirsak

40.705

41.987

3,15%

22

Sukun

12.060

12.225

1,37%

23

Melinjo

2.721

2.464

-9,45%

24

Petai

61.730

52.876

-14,34%

25

Jengkol

5.463

7.917

44,92%

26

Jeruk purut

27

Anggur 2.691.617

2.284.209

-15,14%

3.616.010

3.090.391

-14,54%

Jumlah Buah Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura

Sumber : Dinas TPH Kab. Garut, 2015

d. Ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat Ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat terdiri dari : -

Beras pada tahun 2014 sebanyak 653,44 ribu ton, mencapai 241,88 % dari target tahun 2014 sebanyak 270,15 ribu ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 19,55 juta ton atau 2,99%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 74,64 juta ton atau 12,90 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 270,15 ribu ton mencapai 241,88 %.

-

Kacang-kacangan pada tahun 2014 sebanyak 60,22 ribu ton, mencapai 103% dari target tahun 2014 sebanyak 42,56 ribu ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 8,12%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan 19,20 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 42,56 ribu ton mencapai 103 %.

-

Jagung pada tahun 2014 sebanyak 567,88 ribu ton, mencapai 1334 % dari target tahun 2014 sebanyak 58,62 ribu ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 1,45 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 43,92%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 58,62 ribu ton mencapai 1334 %.

-

Umbi-umbian pada tahun 2014 sebanyak 728,08 ribu ton, mencapai 362,54 % dari target tahun 2014 sebanyak 200,83 ribu ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014


Halaman III - 39

Pemerintah Kabupaten Garut dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 4,6 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan 31,66%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 728,08 ribu ton mencapai 262,54 %. -

Sayuran pada tahun 2014 pada tahun 2014 sebanyak 806,45 ribu ton, mencapai 481,64 % dari target tahun 2014 sebanyak 167,44 ribu ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 13,13%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan 12,12%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 167,44 ribu ton mencapai 482 %.

-

Buah pada tahun 2014 sebanyak 228,54 ribu ton, mencapai 149,45 % dari target tahun 2014 sebanyak 152,92 ribu ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 10,36%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 6,17%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 152,92 ribu ton mencapai 149,45%.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah adanya pembinaan dan pengawalan kepada kelompok sasaran serta adanya dukungan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan/Pengembangan Ketahanan Pangan 

Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan;



Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;



Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija;



Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;



Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya;



Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk pertanian;



Kegiatan Pendukungan Pembangunan Agrowisata Buah-buahan;



Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Balai Benih Hortikultura;



Kegiatan Validasi Data Tanaman Pangan dan Hortikultura;



Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Tanaman Pangan;



Kegiatan Pengamanan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan;



Kegiatan Peningkatan Produksi Keamanan Pangan Akibat Dampak Perubahan Iklim;


Halaman III - 40

Pemerintah Kabupaten Garut 

Kegiatan Pengembangan Percepatan Komoditas Kedelai;



Kegiatan Percepatan Pengembangan Agribisnis Jagung Hibrida;



Kegiatan Pemberdayan Perbenihan Tanaman Pangan;



Kegiatan Pengamanan Produksi Padi Pasca Bencana Alam;



Kegiatan Pengembangan Perbenihan Kentang Industri;



Kegiatan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan;



Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan;



Kegiatan Pengkajian Kehilangan Hasil Tanaman Padi;



Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan;



Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura;

2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 

Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah;



Kegiatan

Pembangunan

Pusat-Pusat

Penampungan

Produksi

Hasil

Pertanian/Perkebunan Yang Akan di Pasarkan; 

Kegiatan Penyuluhan Distribusi Pemasaran Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Masyarakat;



Kegiatan Pengembangan Usaha dan Kemitraan Ekonomi Kreatif;

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan  Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna;  Kegiatan

Pelatihan

dan

Bimbingan

Pengoperasian

Teknologi

Pertanian/

Perkebunan Tepat Guna;  Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin Pra Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian; 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 

Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

 Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan;  Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan;  Kegiatan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan;  Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani;  Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Kentang;  Kegiatan Pengembangan Komoditas Cabe Keriting;


Halaman III - 41

Pemerintah Kabupaten Garut  Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Kentang Bersertifikat;  Kegiatan Pengembangan Agribisnis Padi;  Kegiatan Manpro Penyediaan Sarana dan Prasarana BBH Cisurupan;  Kegiatan Penataan Sistem Perbenihan Kentang;  Kegiatan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan;  Kegiatan Akselerasi Pemberdayaan Perbenihan Tanaman Pangan;  Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian; 5. Program Penegmbangan Jaringan Irigasi (No. 22/2009)  Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Irigasi Air Permukaan (No.22/2009);  Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa;  Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;

2. Sasaran strategis: Meningkatnya produktivitas, produksi dan nilai tambah hasil tanaman perkebunan Indikator Kinerja

Realisasi 2010

Realisasi 2011


Produksi komoditi unggulan perkebunan (Ton)

11,63 ribu ton

11,96 ribu ton

12,33 ribu ton

11,63 ribu ton

Persentase peningkatan pengolahan produk perkebunan (%)

2%

2%

3%

3,5%

3,5%

Persentase peningkatan pemasaran produk perkebunan (%)

6%

1,5%

1,5%

2%

2%

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

Realisasi sd 2014

Target Akhir RPJMD

117%

√

11,61 ribu ton

9,91 ribu ton

3%

117%

√

3,5%

3%

2%

100%

√

2%

2%

Target 2014

11,61 9,91 ribu ribu ton ton

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis kinerja Tahun 2014 a. Produksi komoditi unggulan perkebunan Produksi komoditi unggulan perkebunan pada tahun 2014 sebanyak 11,61 ribu ton, mencapai 117,15% dari target tahun 2014 sebanyak 9,91 ribu ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 0,17%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0,13%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 9,91 mencapai 117,15%.


Halaman III - 42

Pemerintah Kabupaten Garut Tabel 3. 7 Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan di Kabupaten Garut Tahun 2013-2014 (ton) No 1 2

3 4 5 6

Komoditi Akarwangi Kopi Kopi Arabika Kopi Robusta Teh Tembakau Tebu Karet Jumlah

2013

2014

73

70,5

1.308 468 4.932 3.509 1.141 200 11.631

1.311 469 4.935 3.498 1.126 202 11.612

Peningkatan (%) -3,42% 0,23% 0,21% 0,06% -0,31% -1,31% 1,00% -0,17%

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Garut, 2015

Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kinerja adalah sebagai berikut : 1)

Makin meningkatnya degradasi lahan akibat kurangnya upaya konservasi;

2)

Adanya produk lain sebagai substitusi produk perkebunan dengan mutu yang lebih baik;

3)

Harga produk perkebunan yang fluktuatif;

4)

Ada perubahan nama kegiatan untuk kegiatan bantuan propinsi dan anggaran.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1)

Peningkatan kuantitas SDM Dinas Perkebunan dalam rangka percepatan pembinaan terhadap masyarakat dalam penggunaan lahan perkebunan sesuai kaidah konservasi;

2)

Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan dan mengembangkan komoditas perkebunan dengan jaminan mutu produk yang berkualitas;

3)

Pengembangan dan pemanfaatan kelembagaan atau kelompok usaha bersama sektor perkebunan untuk menjaga harga produk;

4)

Perencanaan anggaran sesuai/ tepat waktu.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : a)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

2.

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agriisnis


Halaman III - 43


Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur (Sinergitas APBN)

4.

Peningkatan Kelembagaan Agribisnis Guna Meningkatkan Mutu Hasil

5.

Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau (DBHCHT)

b) Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.

Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan statistik perkebunan serta data base produksi perkebunan;

2.

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

3.

Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian

4.

Pengembangan Tanaman Aren

5.

Pengembangan Pembenihan/Pembibitan

6.

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (BANPROP)

7.

Pengembangan Pembenihan/Pembibitan (BANPROP)

8. 9.

Fasilitasi Pengujian Hasil Tembakau (DBHCHT) Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Tembakau (DBHCHT)

10. Fasilitasi Uji Multi Lokasi Pemurnian Tembakau (DBHCHT) 11. Peningkatan Produksi Bibit Cengkeh Dinas Perkebunan Kab. Garut (Banprop) c)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 1. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah 2. Penguatan Kelembagaan Petani (DBHCHT) 3. Fasilitasi Kemitraan dan Pemasaran Hasil Tembakau (DBHCHT)

d) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 1. Pengukuran Lahan Kritis Di Wilayah Perkebunan 2. Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku (DBHCHT) e)

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 1. Pengembangan Akarwangi Pola Konservasi d 2. Standarisasi Kualitas Bahan Baku Tembakau (DBHCHT) 3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Pengendalian OPT Tembakau (DBHCHT) 4. Intensifikasi/Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Rakyat 5. Intensifikasi/Rehabilitasi Tanaman Teh Rakyat 6. Peningkatan Kapasitas Jalan Usaha/ Produksi Perkebunan


Halaman III - 44

Pemerintah Kabupaten Garut 7. Bimbingan Penggunaan Pupuk Sesuai Anjuran Pada Tanaman Perkebunan 8. Peningkatan Kapasitas Jalan Produksi 9. Monitoring dan Evaluasi 10. Pengembangan Tanaman Karet Rakyat 11. Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat 12. Intensifikasi Tanaman Kopi 13. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan 14. Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung UPTD Benih dan Sarana Penunjang 15. Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan 16. Bantuan Pemupukan Berimbang Bagi Tanaman Tembakau 17. Pelepasan Varietas Tembakau Unggul Garut 18. Desiminasi Teknologi Pembudidayaan Tanaman Perkebunan 19. Pengembangan Tanaman Tebu Rakyat 20. Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan Bagi Tanaman Tembakau 21. Peningkatan Kapasitas Jalan Produksi/Usaha Tani Pada Lahan Tembakau f)

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan 1. Peningkatan kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 2. SLPHT Komoditi Perkebunan

g)

Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 1. Bimbingan Teknologi Budidaya Tembakau

b. Persentase peningkatan pengolahan produk perkebunan Persentase peningkatan pengolahan produk perkebunan pada tahun 2014 sebesar 3,5%, mencapai 116,67% dari target tahun 2014 sebesar 3%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sama. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 1,5 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 3 mencapai 116,67%. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kinerja adalah sebagai berikut : 1)

Makin meningkatnya degradasi lahan akibat kurangnya upaya konservasi;

2)

Adanya produk lain sebagai substitusi produk perkebunan dengan mutu yang lebih baik;

3)

Harga produk perkebunan yang fluktuatif;


Halaman III - 45

Pemerintah Kabupaten Garut 4)

Ada perubahan nama kegiatan untuk kegiatan bantuan propinsi dan anggaran.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1)

Peningkatan kuantitas SDM Dinas Perkebunan dalam rangka percepatan pembinaan terhadap masyarakat dalam penggunaan lahan perkebunan sesuai kaidah konservasi;

2)

Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan dan mengembangkan komoditas perkebunan dengan jaminan mutu produk yang berkualitas;

3)

Pengembangan dan pemanfaatan kelembagaan atau kelompok usaha bersama sektor perkebunan untuk menjaga harga produk;

4)

Perencanaan anggaran sesuai/ tepat waktu.

c. Persentase peningkatan pemasaran produk perkebunan Persentase peningkatan pemasaran produk perkebunan pada tahun 2014 sebesar 2%, mencapai 100% dari target tahun 2014 sebesar 2%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sama. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan/penurunan sebesar 66,67%. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan, yang diimplementasikan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu : 1. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah 2. Penguatan Kelembagaan Petani (DBHCHT) 3. Fasilitasi Kemitraan dan Pemasaran Hasil Tembakau (DBHCHT)

3. Sasaran strategis: Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan Indikator Kinerja Populasi Ternak Produksi Hasil Peternakan:  Daging Sapi (kg)

Realisasi 2010

Realisasi 2011

3,13 jt ekor

3,34 jt ekor

2,19 jt kg

2,60 jt kg


Realisasi Realisasi Realisasi Target 2012 2013 2014 2014 3,46 jt ekor

1,91 jt kg

3,68 jt ekor

1,58 jt kg

3,86 jt ekor

1,68 jt kg

3,12 jt ekor

2,29 jt kg

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

Realisasi sd 2014

124%

√

3,86 jt ekor

Target Akhir RPJMD 3,12 jt ekor

81%

▲ 1,68 jt kg

2,29 jt kg

74%

Halaman III - 46

Pemerintah Kabupaten Garut Realisasi sd 2014

Target Akhir RPJMD

97%

1,17 jt kg

1,21 jt kg

3,93 jt kg

100%

3,94 jt kg

3,93 jt kg

19,92 jt liter

27,79 jt liter

72%

19,92 jt liter

27,79 jt liter

2,45 jt kg

4,05 jt kg

61%

2,45 jt kg

4,05 jt kg

Indikator Kinerja

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi Realisasi Realisasi Target 2012 2013 2014 2014

 Daging Domba (kg)

1,11 jt kg

1,15 jt kg

1,16 jt kg

1,15 jt kg

1,17 jt kg

1,21 jt kg

 Daging Ayam (kg)

3,83 jt kg

4,02 jt kg

3,68 jt kg

3,87 jt kg

3,94 jt kg

 Susu (liter)

20,79 jt liter

21,63 jt liter

20,96 jt liter

18,32 jt liter

 Telur (kg)

2,01 jt kg

2,55 jt kg

2,57 jt kg

2,76 jt kg

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

Sumber : Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Populasi Ternak Populasi ternak pada tahun 2014 sebanyak 3,86 ekor, mencapai 124% dari target tahun 2014 sebanyak 3,12 juta ekor. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 5,02 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 23,43 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 3,12 juta ekor mencapai 124%. Jumlah populasi ternak yang ada di Kabupaten Garut berasal dari ternak sapi perah sebanyak 13.460 ekor, ternak sapi potong sebanyak 31.162 ekor, ternak kerbau sebanyak 14.031 ekor, ternak domba sebanyak 1.258.733 ekor, ternak kambing sebanyak 86,339 ekor, ternak ayam buras sebanyak 1.654.726 ekor, ternak ayam ras sebanyak 559.519 ekor dan ternak itik sebanyak 246.462 ekor. Faktor-faktor

yang

menyebabkan

keberhasilan

peningkatan

kinerja

adalah

meningkatnya minat peternak dalam melakukan aktifitas usaha terutama untuk ternak domba, kambing dan unggas. Harga daging ternak domba, kambing dan unggas mendorong minat masyarakat dalam meningkatkan jumlah populasi ternak yang mereka miliki. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan populasi domba yang cukup signifikan dari Tahun 2013 sebesar 1.126.976 ekor menjadi 1.341.101 ekor pada Tahun 2014 atau sebesar 15.97%. Peningkatan juga terjadi pada populasi kambing dari sebesar 84.646 ekor pada tahun 2013 menjadi 86.339 ekor pada Tahun 2014. Selain itu terjadi peningkatan populasi pada ayam ras pedaging dan itik yang cukup signifikan. Peningkatan populasi terjadi juga disebabkan dorongan dari Pemerintah Daerah


Halaman III - 47

Pemerintah Kabupaten Garut Kabupaten Garut melalui Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang terus melakukan upaya pembinaan bagi para peternak dalam mendorong peningkatan populasi. Alternatif solusi yang telah dilakukan diantaranya adalah melalui (1) Pembinaan dan penyuluhan masyarakat peternak untuk mengubah sistem peternakan tradisional menjadi peternakan berorientasi agribisnis, (2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam manajemen usaha, intensifikasi proses produksi dan pemasaran, (3) Pemanfaatan lahan pengangonan dan lahan tidur menjadi lahan kebun rumput dan sumber pakan ternak yang dikelola secara intensif dan terpadu (4) Peningkatan produksi dan distribusi sumber pakan hijauan ternak yang dikelola secara optimal untuk memenuhi kebutuhan peternak secara berkesinambungan sepanjang tahun, (5) Peningkatan akses permodalan bagi kelompok ternak melalui kegiatan pendampingan usaha kerjasama dengan lembaga keuangan mikro/kecil dan perbankan dan (6) Meningkatkan aktifitas pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/ternak dengan melibatkan masyarakat. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah melalui pelaksanaan program peningkatan produksi hasil peternakan yang diaplikasikan melalui berbagai kegiatan pembangunan diantaranya melalui kegiatan pendistribusian bibit ternak pada masyarakat, peningkatan sarana prasarana pembibitan ternak dan pengembangan agribisnis peternakan serta pelatihan dan pembinaan pada para peternak. Pencapaian kinerja juga didukung melalui pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak diantaranya melalui kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak serta pendataan masalah peternakan. b. Produksi Hasil Peternakan Produksi Hasil Peternakan terdiri dari 5 subindikator: -

Daging sapi pada tahun 2014 sebanyak 1.684.077 kg, mencapai 74 % dari target tahun 2014 sebanyak 2.286.949 kg. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 6,57 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar -43,54%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2.286.949 kg mencapai 74 %. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan produksi daging adalah tingginya harga karkas dan daging sapi di pasaran yang menyebabkan permintaan daging sapi mengalami penurunan. Selain itu, masuknya daging sapi


Halaman III - 48

Pemerintah Kabupaten Garut impor menyebabkan produksi daging sapi lokal mengalami penurunan cukup drastis. Pemotongan sapi impor umumnya dilakukan di luar Garut sehingga tidak tercatat dalam data produksi.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam

mendorong peningkatan produksi diantaranya adalah dengan upaya peningkatan tingkat konsumsi daging, peningkatan sarana prasara Rumah Potong Hewan serta peningkatan produksi hasil olahan pangan asal hewan. Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah melalui program peningkatan produksi hasil peternakan, program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak terutama yang berkaitan dengan pengawasan kualitas pakan asal ternak. -

Daging domba pada tahun 2014 sebanyak 1.169.430 kg, mencapai 97 % dari target tahun 2014 sebanyak 1.207.753 kg. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 2 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 3,17 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 1.207.753 kg mencapai 97%. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kinerja adalah tingkat produksi yang masih belum mampu mencapai target yang diharapkan. Meskipun populasi domba secara gradual terus mengalami peningkatan, tetapi tingkat produksi di Kabupaten Garut masih mengalami stagnasi akibat banyaknya domba yang dipotong di luar Garut. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan fungsi Rumah Potong Hewan (RPH) agar mampu melayani pemotongan domba dan kambing. Selain itu, dilakukan pembinaan agar pemotongan domba dilakukan di wilayah Garut sehingga angka produksi bisa meningkat. Program/kegiatan perlu dilakukan dalam menunjang pencapaian kinerja diantaranya melalui kegiatan peningkatan sarana prasarana Rumah Potong Hewan, pendataan pemotongan ternak diluar abatoar serta pembinaan dan pendampingan pada peternak domba.

-

Daging ayam pada tahun 2014 sebanyak 3.938.307 kg yang bersumber dari daging ayam ras dan ayam buras. Mencapai 100 % dari target tahun 2014 sebanyak 3,93 jt kg. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami kenaikan 1,73 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,15 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 3,93 jt kg mencapai 100 %. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah meningkatnya


Halaman III - 49

Pemerintah Kabupaten Garut populasi ayam buras dan ayam ras sehingga mendorong peningkatan produksi daging.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah melalui bantuan ternak

unggas ayam buras dan ayam ras serta pembinaan kelompok peternak. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah melalui program peningkatan produksi hasil peternakan, program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan serta program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak melalui aktivitas pencegahan penyakit Avian Influenza (AI) dan vaksinasi unggas. -

Susu pada tahun 2014 sebanyak 19.915.598 liter, mencapai 72 % dari target tahun 2014 sebanyak 27,79 juta liter. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 8,71 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar -28,33% . Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 27.79 juta liter mencapai 72%. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kinerja produksi susu diantaranya adalah semakin menurunnya populasi sapi perah di masyarakat. Penurunan tersebut terutama dipicu oleh kenaikan harga konsentrat sehingga tidak mampu menutup biaya operasional peternak. Selain itu, rendahnya harga susu juga menyebabkan menurunnya minat masyarakat dalam usaha peternakan sapi perah. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan populasi ternak sapi perah melalui program bantuan usaha. Pembinaan terhadap para peternak sapi perah terus dilakukan terutama dalam meningkatkan kualitas susu yang dihasilkan. Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja diantaranya adalah program peningkatan produksi hasil peternakan, program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan serta program pelatihan dan pembinaan petani/peternak.

-

Telur pada tahun 2014 sebanyak 2.452.007 kg, mencapai 61 % dari target tahun 2014 sebanyak 4,05 jt kg. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 9,84 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 23,80 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 4,05 jt kg mencapai 61%. Faktorfaktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah meningkatnya minat masyarakat dalam budidaya ternak unggas. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya populasi ternak ayam buras sebesar 2,6% serta ayam ras sebesar 1,1% dibanding tahun sebelumnya. Populasi itik juga meningkat sebesar


Halaman III - 50

Pemerintah Kabupaten Garut 1,54%. Solusi yang telah dilakukan dalam mendorong peningkatan produksi telur diantaranya melalui pembinaan peternak unggas. Program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan/kegagalan

pencapaian

kinerja

adalah

program

peningkatan produksi hasil peternakan, program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan serta program pelatihan dan pembinaan petani/peternak. Produksi hasil peternakan yang tidak mencapai target ini antara lain disebabkan oleh wilayah dan komoditi peternakan yang diusahakan masyarakat peternak pada umumnya masih bersifat tradisional dan belum mengutamakan pada skala usaha ekonomis, tingkat pengetahuan dan keterampilan peternak baik dalam proses produksi maupun pasca produksi, serta kemampuan manajemen usaha belum optimal, potensi lahan pengangonan belum dikelola secara intensif dan terpadu, ketersediaan sumber pakan hijauan ternak tidak merata diseluruh wilayah serta belum berkesinambungan sepanjang tahun, kebutuhan permodalan ditingkat kelompok peternak masih sulit terpenuhi, sehingga pengembangan volume usaha berjalan lambat, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak menular. Untuk meningkatkan kinerja produksi hasil peternakan, Pemerintah kabupaten Garut mengupayakan langkah penyempurnaan antara lain pembinaan dan penyuluhan masyarakat peternak untuk mengubah sistem peternakan tradisional menjadi peternakan berorientasi agribisnis, peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam manajemen usaha, intensifikasi proses produksi dan pemasaran, pemanfaatan lahan pengangonan dan lahan tidur menjadi lahan kebun rumput dan sumber pakan ternak yang dikelola secara intensif dan terpadu, peningkatan produksi dan distribusi sumber pakan hijauan ternak yang dikelola secara optimal untuk memenuhi

kebutuhan

peternak

secara

berkesinambungan

sepanjang

tahun,

peningkatan akses permodalan bagi kelompok ternak melalui kegiatan pendampingan usaha kerjasama dengan lembaga keuangan mikro/kecil dan perbankan, serta meningkatkan

aktifitas

pencegahan

dan

penanggulangan

penyakit

hewan

menular/ternak dengan melibatkan masyarakat.


Halaman III - 51

Pemerintah Kabupaten Garut 4. Sasaran strategis : Meningkatnya kemampuan usaha dan kesejahteraan petani serta nelayan Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 2010 2011 2012 2013 2014

Indikator Kinerja Kelompok tani dan pelaku agribisnis (kelompok) yang dibina Kelompok tani peternak yang dibina Kelompok Tani Hutan (KTH)/ Kelompok Tani Penghijau (KTP) yang dibina

2.022 250

653

2.022

2.022

2.022

4.372

250

250

250

294

653

653

653

Target 2014

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

Realisasi s.d 2014

Target Akhir RPJMD

2.961 klp

148%

√

117 klp

2.961 klp

230 klp

128%

√

75 klp

230 klp

683 klp

79%

X

55 klp

683 klp

542

Sumber : BP4K Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Kelompok tani dan pelaku agribisnis (kelompok) yang dibina Kelompoktani dan pelaku agribisnis (kelompok) yang dibina pada tahun 2014 sebanyak 4372 kelompok, mencapai 148% dari target tahun 2014 sebanyak 2.961 kelompok. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 116,22%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 116,22%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2.961 kelompok, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 148% Faktor-faktor

yang

menyebabkan

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Untuk meningkatkan kinerja Kelompok tani dan pelaku agribisnis (Pemerintah kabupaten

Garut

akan

mengupayakan

langkah

penyempurnaan

antara

lain

penyampaian teknologi selain melalui pertemuan pertemuan kelompok juga melalui penyebaran leaflet, brosur dll. Tabel 3. 8 Poktan dan Gapoktan di Kabupaten Garut Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4.

Kecamatan Banyuresmi Bayongbong Banjarwangi Bungbulang


Poktan 184 173 145 122

Gapokt an 14 15 11 11

No 22. 23. 24. 25.

Kecamatan Limbangan Leuwigoong Leles Malangbong

Poktan 108 85 206 152

Gapok tan 10 8 11 23

Halaman III - 52


Kecamatan

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Cibiuk Cibatu Cisurupan Cilawu Cikajang Cigedug Cihurip Cisompet Cibalong Cikelet Caringin Cisewu Garut Kota Kersamanah Karangtengah Karangpawitan Kadungora

Poktan 52 68 138 86 190 95 89 45 82 129 114 89 71 61 42 117 136

Gapokt an 5 11 13 17 9 4 4 8 10 12 5 7 5 3 4 19 14

No

Kecamatan

Poktan

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Mekarmukti Pangatikan Pasirwangi Pamulihan Pakenjeng Pameungpeuk Peundeuy Selaawi Sukawening Sucinaraja Samarang Sukaresmi Singajaya Tarogong Kaler Tarogong Kidul Talegong Wanaraja JUMLAH

100 60 118 67 133 126 76 132 50 61 138 77 117 117 98 70 53 4372

Gapok tan 4 5 14 5 11 6 6 7 13 7 11 7 9 9 12 7 7 393

Sumber : BP4K Kabupaten Garut Tahun 2015

b. Kelompok tani peternak yang dibina Kelompok tani peternak yang dibina pada tahun 2014 sebanyak 294 kelompok, mencapai 128% dari target tahun 2014 sebanyak 230 kelompok. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 17,60%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 17,60. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 230 kelompok, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 128%. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adalah terlaksananya pelatihan budidaya ikan, pembinaan kelembagaan kelompok tani ikan dan nelayan secara optimal dan tepat sasaran. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya kinerja adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Tabel 3. 9 Pelaku Usaha di Kabupaten Garut Tahun 2014 No

Kecamatan

Peternakan

Perikanan

1

Banjarwangi

1

1

2

Banyuresmi

1

5

3

Bayongbong

1

1

4

Bungbulang

1

1

5

Caringin

5

5


Ket.

Halaman III - 53


Kecamatan

Peternakan

Perikanan

6

Cibalong

5

8

7

Cibatu

1

1

8

Cibiuk

1

1

9

Cigedug

1

1

10

Cihurip

1

1

11

Cikajang

25

1

12

Cikelet

5

10

13

Cilawu

20

2

14

Cisewu

1

1

15

Cisompet

12

1

16

Cisurupan

30

2

17

Garut Kota

15

2

18

Kadungora

-

1

19

Karangpawitan

5

4

20

Karangtengah

3

1

21

Kersamanah

1

1

22

Leles

15

6

23

Leuwigoong

1

1

24

Limbangan

-

-

25

Malangbong

5

1

26

Mekarmukti

3

1

27

Pakenjeng

2

1

28

Pameungpeuk

8

7

29

Pamulihan

1

1

30

Pangatikan

2

3

31

Pasirwangi

5

1

32

Peundeuy

1

1

33

Samarang

-

1

34

Selaawi

3

1

35

Singajaya

1

1

36

Sucinaraja

-

3

37

Sukaresmi

1

1

38

Sukawening

1

1

39

Talegong

2

1

40

Tarogong Kaler

6

3

41

Tarogong Kidul

3

7

42

Wanaraja

5

1

200

94

Jumlah

Ket.


c. Kelompok Tani Hutan (KTH)/ Kelompok Tani Penghijau (KTP) yang dibina Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Tani Penghijau (KTP) yang dibina pada tahun 2014 sebanyak 542 kelompok, mencapai 79 % dari target tahun 2014 sebanyak 683 kelompok. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 17%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunana sebesar 17%.


Halaman III - 54

Pemerintah Kabupaten Garut Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 683 kelompok, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 79%. Kelompok Tani Hutan (KTH)/ Kelompok Tani Penghijau (KTP) yang dibina tidak mencapai target antara lain disebabkan pengelolaan dan pengembangannya berada pada tingkat keluarga sehingga dilakukan secara terpisah dan belum terbentuk dalam wadah organisasi yang profesional, selanjutnya pembentukan kelembagaan pada setiap kelompok tani sifatnya temporer dan terbatas pada saat akan mendapatkan bantuan/stimulant. Disamping itu, faktor lain yang menyebabkan kegagalan kinerja adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Untuk meningkatkan kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH)/ Kelompok Tani Penghijau (KTP) yang dibina, Pemerintah kabupaten Garut akan mengupayakan langkah penyempurnaan antara lain menumbuhkembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat melalui pembentukan kelompok tani yang kuat, mandiri dan dinamis, melibatkan masyarakat sekitar hutan dan kelompok tani hutan rakyat dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Tabel 3. 10 Kelompok Tani Hutan di Kabupaten Garut Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Kecamatan Banyuresmi Bayongbong Banjarwangi Bungbulang Cibiuk Cibatu Cisurupan Cilawu Cikajang Cigedug Cihurip Cisompet Cibalong Cikelet Caringin Cisewu Garut Kota Kersamanah Karangtengah Karangpawitan Kadungora

Jumlah 25 14 20 18 11 11 22 12 5 9 8 13 11 16 14 20 11 11 13 17 12

No 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Kecamatan Limbangan Leuwigoong Leles Malangbong Mekarmukti Pangatikan Pasirwangi Pamulihan Pakenjeng Pameungpeuk Peundeuy Selaawi Sukawening Sucinaraja Samarang Sukaresmi Singajaya Tarogong Kaler Tarogong Kidul Talegong Wanaraja JUMLAH

Jumlah 13 8 17 28 6 10 15 4 10 10 17 8 9 14 14 5 8 14 9 14 16 542


Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kemampuan usaha dan kesejahteraan petani serta nelayan, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan


Halaman III - 55

Pemerintah Kabupaten Garut kegiatan-kegiatan penting antara lain Pendampingan pada kelompok tani pembudidayaan ikan, Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani yaitu terselenggaranya mimbar saresehan, pembinaan KWT, penilaian kemampuan kelas kelompok tani, Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Pengelolaan dan Pemanfaatan hutan, pemberdayaan masyarakat Ds hutan melalui pola kemitraan, pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat.

5. Sasaran strategis: Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan Indikator Kinerja Meningkatnya produksi perikanan budidaya tambak (ton per tahun) Meningkatnya produksi perikanan budidaya kolam (ton per tahun) Meningkatnya produksi perikanan budidaya sawah (ton per tahun) Meningkatnya produksi perikanan budidaya air deras (ton pertahun) Meningkatnya hasil tangkapan nelayan (ton per tahun)


Target 2014

Capaian 2014 (%)


Target Akhir RPJMD

298,50 ton

321,04 ton

420 ton

426 ton

504 ton

260 ton

194%

√

504 ton

260 ton

24,16 ribu ton

20,22 ribu ton

27,82 ribu ton

30,71 ribu ton

32.62 ribu ton

49,15 ribu ton

66%

▲

32.62 ton

49,15 ribu ton

7,44 ribu ton

18,48 ribu ton

13,18 ribu ton

15,91 ribu ton

15.40 ribu ton

15,51 ribu ton

99%

X

15.402 t0n

15,51 ribu ton

681,62 ribu ton

803,4 0 ribu ton

795 ribu ton

527 ton

843 ribu ton

1.545 ribu ton

55%

▲

843 ton

1.545 ribu ton

5,56 ribu ton

5,61 ribu ton

4,83 ribu ton

4,13 ribu ton

3,95 ribu ton

5,58 ribu ton

71%

X

4.06 ton

5,58 ribu ton

Sumber : Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Meningkatnya produksi perikanan budidaya tambak Peningkatan produksi perikanan budidaya tambak pada tahun 2014 sebanyak 504 ton, mencapai 194 % dari target tahun 2014 sebanyak 260 ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 18,31%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 66,84 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 260 ton mencapai 194%.


Halaman III - 56

Pemerintah Kabupaten Garut Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah meningkatnya pengusahaan tambak terutama di wilayah pesisir Garut selatan, disamping

meningkatnya

permintaan

akan

produk-produk

perikanan

berupa

pemindangan, pengeringan maupun pengasinan. Komoditas subsektor ini selain ikan juga termasuk udang, kepiting, rumput laut, ikan hias dan sebagainya. Peningkatan luas lahan dan investasi modal usaha oleh pengusaha tambak juga turut berpengaruh terhadap hasil produksi. Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam mendorong peningkatan produksi tambak diantaranya adalah dengan melakukan pembinaan terhadap para pengusaha tambak. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah melalui program pengembangan budidaya perikanan dan program pengembangan kawasan budidaya air payau dan air tawar.

b. Meningkatnya produksi perikanan budidaya kolam Peningkatan produksi perikanan budidaya kolam pada tahun 2014 sebanyak 32.628 ton, mencapai 66% dari target tahun 2014 sebanyak 49,15 ribu ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 6,25 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 35,05%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 49,15 ribu ton mencapai 66%. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan produksi diantaranya adalah penetapan target pencapaian yang terlalu tinggi. Program pemerintah dalam hal ini kementerian perikanan dan kelautan yang menetapkan peningkatan produksi budidaya perikanan di tiap kabupaten sebesar 20% pertahun tidak disertai kemampuan anggaran daerah sehingga program peningkatan produksi perikanan yang telah ditetapkan ternyata tidak mampu dicapai. Selain itu penyebab tidak tercapainya produksi perikanan kolam adalah disebabkan keterbatasan dan alih fungsi lahan. Kualitas perairan yang terus mengalami degradasi juga menyebabkan rendahnya produksi perikanan budidaya. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan anggaran dalam mendorong pengembangan sentra produksi misalnya dengan mengembangkan kawasan minapolitan. Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja produksi perikanan kolam diantaranya melalui program pengembangan budidaya perikanan melalui kegiatan pengembangan bibit ikan unggul, pendampingan pada kelompok tani pembudidaya


Halaman III - 57

Pemerintah Kabupaten Garut ikan, peningkatan sarana prasarana perikanan serta pengembangan kawasan minapolitan. c. Meningkatnya produksi perikanan budidaya sawah Peningkatan produksi perikanan budidaya sawah pada tahun 2014 sebanyak 15,402 ribu ton, mencapai 99 % dari target tahun 2014 sebanyak 15,51 ribu ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 3,18 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 106,93%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 15,51 ribu ton mencapai 99 %. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah meningkatnya minat masyarakat dalam budidaya ikan dengan sistem mina padi. Potensi pesawahan di Kabupaten Garut yang cukup luas juga mendorong banyaknya petani yang melakukan budidaya di lahan sawah secara semi intensif. Selain itu, pembinaan yang terus dilakukan pada para petani ikan dan para pemilik sawah juga mendorong meningkatnya produksi mina padi. Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja produksi perikanan budidaya sawah diantaranya melalui program pengembangan budidaya perikanan yang dilaksanakan dalam sejumlah kegiatan diantaranya kegiatan pengembangan bibit ikan unggul dan kegiatan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan. d. Meningkatnya produksi perikanan budidaya air deras Peningkatan produksi perikanan budidaya air deras pada tahun 2014 sebanyak 843 ton, mencapai 55% dari target tahun 2014 sebanyak 1.545 ton. Realisasi kinerja ini meningkat 59,96% dibanding tahun 2013, dan bila dibandingkan tahun 2010 meningkat 23,68%. Peningkatan produksi perikanan budidaya air deras tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh semakin menurunnya kualitas perairan akibat sering terjadinya proses perusakan lingkungan pesisir dan pada bagian hulu Daerah Aliran Sungai, masih rendahnya kemampuan aksesibilitas petani ikan dan nelayan terhadap sistem dan mekanisme pasar serta rantai tata niaga hasil perikanan. Untuk meningkatkan kinerja Peningkatan produksi perikanan budidaya air deras, Pemerintah kabupaten Garut akan mengupayakan langkah penyempurnaan antara lain peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan terutama di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai dalam mempertahankan kualitas


Halaman III - 58

Pemerintah Kabupaten Garut sumberdaya perairan, serta peningkatan tata kelembagaan pemasaran dan perbaikan sistem tata niaga hasil perikanan. Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja produksi perikanan budidaya air deras diantaranya Penebaran Bibit Ikan di Perairan Umum.

e. Meningkatnya hasil tangkapan nelayan Peningkatan hasil tangkapan nelayan pada tahun 2014 sebanyak 3.949 ton, mencapai 71% dari target tahun 2014 sebanyak 5,58 ribu ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 4,48 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 29,01%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 5.58 ribu ton mencapai 71%. Peningkatan hasil tangkapan nelayan tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh kegiatan usaha perikanan tangkap di laut masih terbatas pada jalur pantai (zona teritorial) karena keterbatasan kapasitas dan jumlah armada penangkapan, masih terbatasnya sarana prasarana penunjang aktifitas perekonomian di sektor kelautan yang terkait keberadaan pelabuhan dan sarana penangkapan. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan pencapaian target produksi diantaranya adalah (1) terjadinya kerusakan ekosistem dan sumberdaya pesisir dan lautan akibat keberadaan pemukiman, abrasi, dan bencana alam; (2) kegiatan usaha perikanan tangkap di laut masih terbatas pada jalur pantai (zona teritorial) karena keterbatasan kapasitas dan jumlah armada penangkapan; dan (3) mulai terjadinya gejala overfishing yang menyebabkan jumlah hasil tangkapan semakin menurun secara gradual. Alternatif solusi yang perlu dilakukan adalah (1) peningkatan upaya pencegahan kerusakan ekosistem dan sumberdaya pesisir dan lautan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan stakeholder; (2) peningkatan produksi perikanan laut melalui pengembangan armada, bantuan alat tangkap dan penerapan teknologi penangkapan; (3) peningkatan manajemen dan tata kelembagaan kelompok nelayan dan masyarakat pesisir sebagai wadah usaha bersama; (4) peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran retribusi dan lelang disertai dengan pengawasan penggunaanya untuk kesejahteraan masyarakat; (5) pembinaan dan penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum dan tata aturan pemanfaatan sumberdaya kelautan; dan (6) meningkatkan upaya pengembangan sarana prasaran pelabuhan sebagai pusat ekonomi masyarakat pesisir.


Halaman III - 59

Pemerintah Kabupaten Garut Untuk meningkatkan kinerja Peningkatan hasil tangkapan nelayan, Pemerintah kabupaten

Garut

akan

mengupayakan

langkah

penyempurnaan

antara

lain

peningkatan produksi perikanan laut melalui pengembangan armada, bantuan alat tangkap dan penerapan teknologi penangkapan. Program/kegiatan

yang

menunjang

pencapaian

kinerja

diantaranya

Program

Pengembangan Perikanan Tangkap yang dilaksanakan dengan kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap, Pengembangan Sarana Penangkapan Sumber Daya Laut, Pengembangan Sarana Pendukung Usaha Perikanan Tangkap dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan. Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Pengembangan Bibit Ikan Unggul, Pendampingan pada kelompok tani pembudidayaan ikan, Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, Pengembangan Budidaya Kelompok Usaha Perikanan, Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perikanan, Pendistribusian Bibit Ikan Kepada Kelompok Usaha Perikanan, Pendistribusian Bibit Ikan Komsumsi Kepada Masyarakat, Pengembangan Kawasan Minapolitan, Pembangunan Penyediaan Kolam/Pembesaran Lele, Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap, Pembangunan tempat pelelangan ikan, Pengembangan Sarana Penangkapan Sumber Daya Laut, serta Pengembangan sarana pendukung usaha perikanan tangkap.

6. Sasaran strategis : Meningkatnya pembangunan sistem ketahanan pangan dan pengembangan penyuluhan pertanian Indikator Kinerja Jumlah desa rawan pangan yang Tertangani Tersedianya cadangan pangan (ton) Terbentuknya desa mandiri pangan (Desa)


Target 2014

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

Realisasi Target Akhir sd 2014 RPJMD

2 desa

5 desa

24 desa

8 desa

11 desa

10 desa

110%

√

11 Desa

10 desa

100 ton

125,25 6 ton

310,45 ton

347,45 ton

397,3 ton

100 ton

397%

√

397,3 Ton

100 ton

8 desa

12 desa

12 desa

24 desa

18 desa

5 desa

360%

√

74 desa

25 desa

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia


Halaman III - 60

Pemerintah Kabupaten Garut Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Jumlah desa rawan pangan yang Tertangani Jumlah desa rawan pangan yang Tertangani pada tahun 2014 sebanyak 11 Desa pada 10 kecamatan, mencapai 110% dari target tahun 2014 sebanyak 10 desa. Realisasi kinerja ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu yaitu 37,5% dari realisasi 8 desa, dan memenuhi telah melampaui target akhir periode RPJMD 2009-2014 yang sebanyak 10 desa. Penanganan Daerah Rawan Pangan dilaksanakan melalui bantuan hewan ternak domba, itik dan sapi di Desa Bojong Kec. Pameungpeuk, Desa Tegalgede dan Desa Wangunjaya Kec. Pakenjeng, Desa Barusari Kec. Pasirwangi, Desa Wanamekar Kec. Wanaraja, Desa Sindanggalih Kec. Karangpawitan, Desa Pamalayan Kec. Cikelet, Desa Haur Panggung Kec. Tarogong Kidul, Desa Cikedokan Kec. Bayongbong, Desa Samida Kec. Selaawi, dan Desa Padamukti Kec. Sukaresmi. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adalah tertanganinya daerah rawan pangan dan tersalurkannya bantuan pemberdayaan ekonomi berupa ternak, serta penyelenggaraan Diklat Penanganan Rawan Pangan. Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan. b. Tersedianya cadangan pangan Tersedianya cadangan pangan pada tahun 2014 sebanyak 397,3

ton, mencapai

397,3% dari target tahun 2014 sebanyak 100 ton. Realisasi kinerja ini mengalami Peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 14,35% dari 347,45 ton, dan mampu memenuhi target akhir periode RPJMD 2009-2014 yaitu sebesar 397,3% dari target 100 ton. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adalah adanya intervensi bantuan pada tahun 2014, tersalurkannya bantuan stimulan pemberdayaan cadangan pangan (gabah) ke daerah rawan pangan di Kabupaten, tersedianya gudang cadangan pangan pemerintah. Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah program peningkatan ketahanan pangan diantaranya melalui kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah, pengadaan lumbung pangan, pelatihan manajemen lumbung pangan.


Halaman III - 61

Pemerintah Kabupaten Garut c. Terbentuknya desa mandiri pangan Terbentuknya desa mandiri pangan pada tahun 2014 sebanyak 18 desa, mencapai 360% dari target tahun 2014 sebanyak 5 desa. Realisasi kinerja ini menurun dibanding tahun 2013 sebesar 25% dari realisasi tahun 2013 sebesar 24 Desa, namun meningkat 125% dari tahun 2010 sebanyak 8 desa. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adalah terselenggaranya kegiatan pendampingan desa mandiri pangan dan tersalurkannya bantuan ternak kepada 18 Desa yaitu Desa Ciristi Kec. Bayongbong, Desa Sirnajaya Kec. Cisurupan, Desa Simpang Sari Kec. Cisurupan, Desa Mandala Kasih Kec. Pameungpeuk, Desa Mandalasari Kec. Kadungora, Desa Pamalayan Kec. Cikelet, Desa Baru suda Kec. Cigedug, Desa Sirnagalih Kec. Bayongbong, Desa Pakenjeng Kec. Pakenjeng, Desa Sukajaya Kec. Tarogong Kidul, Desa Neglasari Kec. Pakenjeng, Desa Karangpawitan Kec. Karangpawitan, Desa Sukanegara Kec. Pendeuy, Desa Jati Kec. Tarogong Kaler, Desa Cangkuang Kec. Leles, Desa Girimukti Kec. Cisewu, Desa Dangdeur Kec. Banyuresmi, Desa Sindang Galih Kec. Karangpawitan, Desa Pamulihan Kec. Cisurupan, Desa Sukamenak Kec. Wanaraja. Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah program peningkatan ketahanan pangan diantaranya melalui kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Pelatihan Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Daerah Pangan Lestari dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Desa Mandiri Pangan .

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya pembangunan sistem ketahanan pangan dan pengembangan penyuluhan pertanian, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan program peningkatan ketahanan pangan yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan penting antara lain Penanganan Daerah Rawan Pangan, Pengembangan Cadangan Pangan daerah, Akselerasi Penanganan Rawan Pangan melalui pengembangan usaha kelompok, Penguatan Kelembagaan Untuk Penanganan Rawan Pangan, Pencegahan Rawan Pangan Melalui Pemberdayaan kelompok masyarakat, Peningkatan Peranan Kelompok Usaha Ternak Untuk Pencagahan Rawan Pangan, Pencegahan Rawan Pangan Melalui Pemberdayaan kelompok afinitas, Pengembangan Lumbung pangan, Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan Ketahanan Pangan .


Halaman III - 62

Pemerintah Kabupaten Garut 7. Sasaran strategis: Meningkatnya pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan Indikator Kinerja

Realisasi 2010

Realisasi Realisa 2011 si 2012

Realisas i 2013

Realisas i 2014

Target 2014

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

83%

√

Realisasi sd 2014

Target Akhir RPJMD

Produksi aneka hasil kehutanan bukan kayu:  Jamur kayu 150 (ton)

60,82 ton

34,82 ton

25,38 ton

39,72 ton

85,46

267,60

32%

246,20

267,60 ton

 Lebah madu (140 liter)

557,84 liter

136 liter

456,85 liter

478,70 liter

632,70

558,00

113%

2.262,09

558 liter

 Sutra Alam /kokon (4200 kg)

4.250 kg

653 kg

0 kg

177 kg

515kg

10%

5.595 kg

5.015 kg

 Tanaman bambu (btg)

565.000

77.6000 860.000

910.000

986.000

 Sarang walet (kw)

24,75 kw

559,40 kw

548,80 kw

571,8 kw

14,40 kw


1 lokasi

6 lokasi

16 lokasi

20 lokasi

23 lokasi

5.015

585.500

168%

16,00 kw

90%

9

256%

3.111.000

√

batang

585.500 btg

1.711,64 kw

16 kw

30 lokasi

9 lokasi

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Produksi aneka hasil kehutanan bukan kayu Produksi aneka hasil kehutanan bukan kayu terdiri dari 5 sub indikator: -

Jamur kayu pada tahun 2014 sebanyak 85,46 ton, mencapai 32% dari target tahun 2014 sebanyak 267,60 ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan

capaian

tahun

2013

mengalami

peningkatan

115,15%.

Apabila

dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 40,51%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 267,60 mencapai 32%. -

Lebah madu pada tahun 2014 sebanyak 623,70 liter, mencapai 113% dari target tahun 2014 sebanyak 558 liter. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan

32,17%. Apabila

dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 13,42%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 558 mencapai 113 %. -

Sutra alam/kokon pada tahun 2014 sebanyak 515 kg, mencapai 10 % dari target tahun 2014 sebanyak 5,015 kg. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan


Halaman III - 63

Pemerintah Kabupaten Garut dengan

capaian

tahun

2013

mengalami

peningkatan

190,96%.

Apabila

dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 87,88%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 5.015 mencapai 10,27 %. -

Tanaman bambu pada tahun 2014 sebanyak 986.000 batang, mencapai 168% dari target tahun 2014 sebanyak 558.500 batang. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 8,35%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 74,5%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 558.550 batang mencapai 168 %.

-

Sarang walet pada tahun 2014 sebanyak 986.000kw, mencapai 90% dari target tahun 2014 sebanyak 16.00 kw. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 109,00 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 180 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 16 mencapai 41,82 %.

Faktor-faktor yang menyebabkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : 

Faktor yang menyebabkan keberhasilan : -

Adanya sumber dana yang tersedia untuk kegiatan pengembangan aneka usaha kehutanan khususnya pengembangan hasil hutan bukan kayu.

-

Adanya kelompok-kelompok binaan dinas kehutanan sebagai pengelola atau petani budidaya hasil hutan bukan kayu (petani : Jamur kayu, Lebah madu, sutra alam, gaharu, kemiri sunan, ganitri dan HHBK lainnya.

-

Adanya program atau kegiatan-kegiatan yang mendukung terhadap pengembangan aneka usaha kehutanan atau HHBK di kabupaten garut.



Faktor yang menyebabkan kegagalan : -

Produksinya belum memuaskan dikarenakan kualitas bibit yang kurang baik, pengaruh iklim, serta faktor teknis lainnya yang kurang mendung

-

Terbatasnya areal/lokasi penanaman murbei sebagai pakan ulat sutra

-

Adanya hama penyakit pada daun murbei yang menyebabkan produksi kokon berkurang



Untuk peningkatan kinerja : -

Adanya pelatihan bagi para petani, pelaku usaha serta aparat pemerintahan Untuk menambah wawasan serta keterampilan bagi pengembagan hasil hutan bukan kayu baik dihulu maupun di hilir.


Halaman III - 64

Pemerintah Kabupaten Garut 

Sedang untuk penurunan kinerja : 1) Jumlah SDM yang masih kurang. 2) Adanya Hasil Hutan Bukan Kayu yang proses pertumbuhannya sangat lama sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar. 3) Adanya Hasil Hutan Bukan Kayu yang dikelola oleh perorangan seperti walet, sehingga data yang diperoleh kurang up to date.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1) Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatan alternatif tersebut adalah melalui : -

Bantuan sarana prasarana budidaya,

-

Pembinaan terhadap kelompok-kelompok tani baik penerima bantuan maupun yang swadaya.

-

Produk-produk dari hasil hutan bukan kayu (atau hilir) diikutsertakan dalam Even-even penurunan, baik tingkat nasional maupun daerah, sehingga banyak para pengunjung yang tertarik untuk membudidayakannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut : 1) Setiap kegiatan budidaya banyak memanfaatkan bahan baku yang ada disekitarnya, 2) Pemanfaatan lahan untuk budidaya tidak memerlukan area yang luas, 3) Kegiatan dilakukan diluar kawasan hutan. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan melalui kegiatan : a. Pengembangan hasil hutan bukan kayu, b. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

b. Potensi pariwisata alam yang tergali Potensi pariwisata alam yang tergali pada tahun 2014 sebanyak 23 lokasi, mencapai 256% dari target tahun 2014 sebanyak 9 lokasi. Realisasi kinerja ini meningkat sebesar 15% dibanding tahun 2013, dan mampu memenuhi target akhir periode RPJMD 2009 - 2014 yang sebanyak 9 lokasi. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami pen ingkatan 115%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkata sebesar 2300 %.


Halaman III - 65

Pemerintah Kabupaten Garut Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 9 lokasi mencapai 256% Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut : a) Adanya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan untuk pencapaian target identifikasi dan inventasi potensi wisata alam serta untuk pengembangan potensi wisata alam. b) Efektivitas penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan identifikasi dan inventarisasi potensi wisata alam serta untuk pengembangan potensi wiasta alam. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : 1) Optimalisasi PNBP, 2) Pengelolaan dan pemanfaatan hutan, 3) Pemanfaatan dan pengelolaan hutan , sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan serta pemeliharaan pohon pada kawasan hutan (banrop).

8. Sasaran strategis: Meningkatnya penanganan Lahan Kritis dan lahan berfungsi lindung di luar kawasan Hutan Indikator Kinerja

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2014


9.760 ha

10.275 ha 9.475 ha

4.371 ha

3.563,22

6.628 ha

Capaian Status Realisasi sd 2014 (%) Capaian 2014 102%

√

37.444,22

Target Akhir RPJMD 6.500 ha

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 Lahan kritis yang tertangani tahun 2014 seluas 3.563,22 ha, mencapai 102% dari target tahun 2014 seluas 9 ha. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 18,47%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 63,49%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 6500 mencapai 102%. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah sebagai berikut : 

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan : -

Populasi Hutan Rakyat bertambah/terus meningkat setiap tahunnya


Halaman III - 66

Pemerintah Kabupaten Garut -

Kesadaran masyarakt terhadap keutuhan fungsi lingkungan relatif meningkat terbukti dengan adanya minat/respon masyarakat terhadap kegiatan menanam.



Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan : Keadaan infrastuktur dimasing-masing lokasi tidak semuanya baik sehingga

–

mempengaruhi distribusi bibit ke lokasi tempat penyimpanan sementara –

Masih kurangnya sumber daya masyarakat dalam upaya pemeliharaan tanaman

–

Keterbatasan personil dinas kehutanan dalam melaksanakan monitoring dan pembinaan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : –

Kendaraan roda 2 sangat membantu secara sumber daya dalam melakukan pengangkutan bibit dikarenakan kondisi infrastuktur lokasi sasaran yang sebagian besar kurang baik

–

Menumbuhkan sumber daya masyarakat melalui penyuluhan dan pembinan teknis serta memperbesar peran serta masyarakat dalam penyediaan bibit tanaman

–

Rekrutmen pegawai teknis diharapkan ada peningkatan guna meningkatkan kinerja dilapangan.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : -

Pembuatan hutan rakyat

-

Pembuatan pembangunan konservasi tanah dan air

9. Sasaran strategis: Meningkatnya kunjungan wisatawan Indikator Kinerja Jumlah Wisatawan

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 2010 2011 2012 2013 2014 1,81 jt org 1,99 jt org

2,01 jt org

2,25 jt org

2,41 jt org

Target 2014 2,33 jt org

Capaian Status Realisasi 2014 (%) Capaian sd 2014 104%

√

2,41 jt org

Target Akhir RPJMD 2,33 jt org

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Garut tahun 2014 sebanyak 2.418.702 orang, mencapai 104 % dari target tahun 2014 sebanyak 2.329.801 orang. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 7,29 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 33,81%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,33 juta mencapai 104%.


Halaman III - 67

Pemerintah Kabupaten Garut Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kinerja adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penataan dan pembangunan sarana dan prasarana di obyek wisata 2. Peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media baik elektronik maupun media cetak. 3. Mengikuti even-even pameran potensi wisata Kab.Garut di dalam dan luar provinsi Jawa Barat 4. Peningkatan jaringan kerjasama promosi pariwisata 5. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi melalui web site Disbudpar 6. Peningkatan kerjasama/kemitraan antara pemerintah dengan stokeholder/pelaku pariwisata Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai penataan di obyek wista, pembangunan sarana dan prasarana di obyek wisata, promosi melalui media elektronik dan media cetak dan mengikuti pameran di luar kab.Garut tentang potensi wisata Kab.Garut. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:  Program Pengembangan Destinasi dengan kegiatan : a. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata b. Peningkatan Jenis dan paket wisata Unggulan c. Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana pariwisata d. Pengembangan Jenis Paket Wisata Unggulan Pembersihan Eceng Gondok  Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan :

a. Pengembangan SDM Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan lembaga lain

b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Kemitraan c. pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata d. Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha Cendramata  Pengembangan PemasaranPariwisata dengan kegiatan :

a. Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata b. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata c. Pembuatan Material Promosi d. Pembuatan DVD Promo paket Wisata Kab.Garut e. Pameran Hari Jadi Garut f. Atraksi Seni Budaya Dan Pariwisata g. Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Laporan Kinerja Tahun 2014

Halaman III - 68

Pemerintah Kabupaten Garut h. Pembinaan Duta Wisata i. Relly Wisata j. Pembuatan , penggandaan dan Penyebaran DVD Interaktif Potensi Wisata Garut k. Promosi Pemasaran Obyek Wisata l. Pembuatan Bilboard 10. Sasaran strategis: Meningkatnya Pelestarian seni budaya Indikator Kinerja Gelar seni dan budaya (kali) Misi seni dan budaya (kali)

Realisasi 2010

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target 2011 2012 2013 2014 2014

Capaian 2014 (%)

Status Realisasi sd Capaian 2014

Target Akhir RPJMD

n/a

3 kali

11 kali

10 kali

12 kali

12 kali

100%

√

48 kali

12 kali

n/a

2 kali

6 kali

4 kali

4 kali

4 kali

00%

√

20 kali

4 kali

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Gelar seni dan budaya Gelar seni dan budaya pada tahun 2014 sebanyak 12 kali, mencapai 100 % dari target tahun 2014 sebanyak 12 kali. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 20 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 300%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 12 mencapai 100%. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kinerja adalah sebagai berikut 1. Peningkatan pembinaan kepada para seniman dan budayawan 2. Memberikan fasilitasi berupa hibah alat kesenian Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut  Program Pengembangan Nilai Budaya 1. Pelestarian nilai Budaya 2. Gelar Seni Komunitas Adat 3. Mupunjung Basa Indung 4. Pelatihan Teknis Baca Sajak dan Puisi bagi Guru Sastra Indonesia  Prorgam Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 3. Apresiasi Seni Daerah


Halaman III - 69

Pemerintah Kabupaten Garut 4. Festival Vokal Group 5. Lomba Baca Puisi 6. Pasanggiri Reog se-Kab.Garut.

b. Misi seni dan budaya Misi seni dan budaya pada tahun 2014 sebanyak 4 kali, mencapai 100 % dari target tahun 2014 sebanyak 4 kali. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 maka sama, dan dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar100,00%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 4 kali mencapai 100 %. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kinerja adalah 1.

Peningkatan pembinaan kepada para seniman dan budayawan

2.

Memberikan fasilitasi berupa hibah alat kesenian

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja adalah

Prorgam Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah dan Apresiasi Seni Daerah.

11. Sasaran strategis: Meningkatnya Industri Berbasis Potensi Lokal Indikator Kinerja Peningkatan nilai investasi teknologi yang diterapkan IKM (Rp.) Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target 2010 2011 2012 2013 2014 2014 891,40 jt

0

487 jt

209,63 jt

2.570 M

2.487 M

0,22%

3,54%

1,62%

0,24%

1,11 %

3%

Capaian 2014 (%) 103% 37%

Status Capaian

Realisasi sd 2014

Target Akhir RPJMD

√

4.158 M

2.487 jt

▲

4,27 %

3%

Sumber : Dinas Peridustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan pada tahun 2014 sebesar 1,11 %, mencapai 37 % dari target tahun 2014 sebesar 3 %. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 0,87%.


Halaman III - 70

Pemerintah Kabupaten Garut Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,89%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 3% mencapai 37%.

Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kinerja adalah sebagai berikut : a. Pembinaan yang intensif dilakukan Dinas Perindagpas kepada para pelaku IKM baik melalui program-program berbasis anggaran maupun pendekatan pembinaan yang dilakukan oleh para Tenaga Penyuluh Lapangan Industri b. Pembinaan

penumbuhan

wirausaha

baru

bukan

hanya

dilakukan

oleh

Disperindagpas namun juga dilakukan oleh beberapa instansi terkait, baik tingkat daerah, propinsi maupun tingkat pusat c. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengolah sumberdaya alam yang tersedia menjadi memiliki nilai ekonomis

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut: a. Program Pengembangan IKM b. Program Peningkatan kapasitas IPTEK Sistem Produksi c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri d. Program pengembangan sentra-sentra Industri Potensial e. Program Penataan Struktur Industri

b. Peningkatan nilai investasi teknologi yang diterapkan IKM Peningkatan nilai investasi teknologi yang diterapkan IKM pada tahun 2014 sebesar Rp2.570 Milyar rupiah, mencapai 103 % dari target tahun 2014 sebesar Rp. 2.487Milyar rupiah. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 1126 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 188,31 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar Rp. 2.487 Milyar Rupiah mencapai Peningkatan sebesar 103 %.

Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kinerja adalah sebagai berikut : a. Pembinaan yang intensif dilakukan Dinas Perindagpas kepada para pelaku IKM baik melalui program-program berbasis anggaran maupun pendekatan pembinaan yang dilakukan oleh para Tenaga Penyuluh Lapangan Industri; b. Tumbuhnya Kesadaran, kemauan dan kemampuan dari para pelaku IKM untuk menerapkan teknologi dalam proses produksinya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk usahanya;


Halaman III - 71

Pemerintah Kabupaten Garut c. Tumbuhnya

bidang

usaha

permesinan/perbengkelan

yang

telah

mampu

memproduksi mesin/peralatan industri di Kabupaten Garut; d. Adanya dukungan anggaran dari APBD II dan APBN dalam merealisasikan usulan penerapan teknologi dari para IKM

Faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain : a. Produk teknologi/mesin yang diterapkan 100 % produk dalam negeri b. Sebagian dari teknologi/mesin peralatan industri telah mampu dibuat/diproduksi oleh pelaku usaha permesinan/perbengkelan di Kabupaten Garut sehingga anggaran dapat dieffisiensikan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut; 1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem produksi 2. Program Pengembangan IKM 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4. Program Pengembangan sentra-sentra Industri Potensial

12. Sasaran strategis: Meningkatnya pasar tradisional Indikator Kinerja

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi

0

4 unit

Realisasi Realisasi Realisasi Target 2012 2013 2014 2014 4 unit

3 unit

3 unit

16 unit

Capaian 2014 (%) 19%

Status Realisasi sd Capaian 2014 X

14 unit

Target Akhir RPJMD 16 unit

Sumber : Dinas Peridustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi tahun 2014 sebanyak 3 unit, mencapai 19 % dari target tahun 2014 sebanyak 16 unit. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 tidak mengalami perubahan (sama). Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 3 pasar. Realisasi kumulatif sampai tahun 2014 mencapai 14 pasar atau mencapai 87,5% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 16 unit. Pasar tradisional yang direvitalisasi tahun 2014 yaitu : Pasar Kadungora, Pasar Talegong dan Pasar Bayongbong. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah


Halaman III - 72

Pemerintah Kabupaten Garut - adanya perhatian dari pemerintah pusat dan propinsi - tersedianya anggaran baik dari pusat maupun daerah (APBD) - SDM yang memadai (profesional) Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut adalah adanya pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang kontinyu. Faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain : -

penghematan anggaran

- Peningkatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran - Evaluasi Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya pasar tradisional, Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Renovasi Pasar dan Pengembangan pasar tradisional, dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional yang Modern.

13. Sasaran strategis: Meningkatnya fungsi koperasi dan UMKM Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi Realisasi Realisasi Target 2012 2013 2014 2014

% Koperasi aktif

75,32%

75,81%

67,76%


98,89%

98,96%

99%

Indikator Kinerja

68,51 %

69,21 %

99,05% 99,02%

Capaian 2014 (%)


Target Akhir RPJMD

70%

87%

▲

69,21%

80%

99%

100%

√

99,02%

99%

Sumber : Dinas Koperasi UMKM dan BMT Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Persentase Koperasi aktif Persentase koperasi aktif pada tahun 2014 mencapai 69,21% atau mencapai 87% dari target tahun 2014 sebesar 70%. Dilihat dari jumlah Koperasi, dari tahun 2013 – 2014 mengalami kenaikan dari jumlah 1.396 Koperasi menjadi 1.400 Koperasi, kenaikan ini antara lain adanya animo masyarakat yang mendirikan Koperasi semakin tinggi di tambah adanya beberapa faktor pendukung yaitu banyak kelompok usaha UMKM produktif yang telah memiliki embrio kegiatan Pra-Koperasi yang selanjutnya dilegalkan sebagai badan Hukum Koperasi.


Halaman III - 73

Pemerintah Kabupaten Garut Pencapaian Persentase koperasi aktif pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan 0,69%, namun apabila dibandingkan realisasi tahun 2010 mengalami penurunan 6,11%. Apabila dilihat dari jumlah Koperasi tidak aktif, pada tahun 2014 jumlah Koperasi tidak aktif sebanyak 427 Koperasi dan yang telah dibubarkan sebanyak 2 Koperasi, sedangkan yang telah aktif kembali sebanyak 56 Koperasi melalui kegiatan aktivasi Koperasi yang didanai dari APBD Kab.Garut. Faktor yang pendorong pencapaian kinerja antara lain : 1.

Adanya Kegiatan Aktivasi Koperasi

2.

Adanya pembinaan secara rutin dalam rangka persiapan pelaksanaan RAT

3.

Pembinaan,Pengawasan

4.

Diklat Akutansi

5.

Bansos, bantuan Sarana Usaha dan barang dagangan

6.

Diklat rintisan model-model Usaha Koperasi

Faktor-faktor yang menyebabkan efesiensi penggunaan sumber daya antara lain : -

Adanya diklat yang dilakukan oleh masing-masing Koperasi dengan menggunakan dana Pendidikan di intern Koperasi Masing-masing

-

Adanya kegiatan yang mendorong Koperasi melalui kegiatan tingkat Propinsi atau Pusat yang setiap tahun di alokasikan ke Kab/Kota (Khususnya Kab. Garut).

b. Rasio Usaha Kecil dan Mikro terhadap Total UKM Rasio Usaha Kecil dan Mikro terhadap Total UKM pada tahun 2014 sebesar 99%, mencapai 87% dari target tahun 2014 sebesar 80%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 maka mengalami penurunan 0,03%, namun mengalami peningkatan 0,13% dari kondisi tahun 2010. Faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut adanya pelaku UMKM yang sudah menggunakan alat/peralatan mesin. Program / kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : -

Fasilitasi Pengembangan Usaha Bagi UMKM

-

Penumbuhan wirausaha baru

-

Bintek Kemasan dan desain produk UMKM

-

Memfasilitasi peningkatan jaringan kerjasama UMKM

Faktor kegagalan pencapaian :


Halaman III - 74


Kurangnya dukungan dari pelaku usaha dalam memahami teknologi

-

Kurangnya daya saing produk

-

Masih kurangnya penyerapan akses permodalan

Faktor Kenaikan : -

Adanya pelaksanaan pelatihan tentang kewirausahaan

-

Sosialisasi tentang akses permodalan dan Fasilitasi sertifikasi tanah

-

Bantuan modal usaha hibah berupa barang

14. Sasaran strategis: Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Garut Indikator Kinerja Jumlah investor baru (perusahaan baru) Peningkatan realisasi investasi

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2014

Capaian 2014 (%)

n/a

15 perush

20 perush

57 perush

47 Perush

90 perush

52%

X

139 Persh

90 perush

n/a

481,10 milyar

504,79 milyar

723,49 milyar

837,020 milyar

235 milyar

68%

√

2.546,40 Trilyun

1.225 milyar


Sumber : BPMPT Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Jumlah investor baru (perusahaan baru) Jumlah investor baru (perusahaan baru) pada tahun 2014 sebanyak 41 perusahaan, mencapai 52% dari target tahun 2014 sebanyak 90 perusahaan. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 17,5% sehingga jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 213%. Realisasi Jumlah investor sampai tahun 2014 secara kumulatif mencapai 139 perusahaan atau mencapai 154,4% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 90 perusahaan. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah: 1.

Promosi potensi dan peluang investasi yang dilakukan secara intensif

2.

Melakukan

kunjungan

investasi

ke

organisasi

pengusaha

dan

kementerian/lembaga yang menangani bidang perekonomian dalam rangka promosi potensi/pelung investasi 3.

Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi teknis dalam rangka penyamaan persepsi terkait pelaksanaan pelayanan investasi di Kabupaten Garut

4.

Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

5.

Optimalisasi system informasi penanaman modal sebagai media promosi


Halaman III - 75

Pemerintah Kabupaten Garut Sementara itu, program / kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah : a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.

Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

2.

Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi

3.

Penyelenggaraan pameran investasi

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.

Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal

2.

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

3.

Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah

4.

Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

5.

Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

6.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

c. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 1. Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi

b. Peningkatan realisasi investasi Peningkatan realisasi investasi pada tahun 2014 sebesar Rp. 837.020.002.883, mencapai 68% dari target tahun 2014 sebesar Rp. 1.225.000.000.000. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 15,7% sehingga jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 74%. Realisasi

investasi

sampai

tahun

2014

secara

kumulatif

mencapai

Rp.2.546.397.519.964 dan telah mencapai 207,9% dari target akhir RPJMD sebesar Rp.1.225.000.000.000. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja sebagai berikut: 1. Peningkatan pemantauan, pembinaan dan oengawasan investasi, dilakukan oleh BPMPT dengan dinas/instansi terkait 2. Membangun komunikasi dan hubungan yang intensif dengan PMA/PMDN yang ada di Kabupaten Garut 3. Meningkatkan koordinasi dengan dinas instansi terkait dalam rangka menciptakan kenyamanan dan keamanan investasi Program / kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah sebagai berikut: a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Halaman III - 76

Pemerintah Kabupaten Garut 1. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 2. Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal

15. Sasaran strategis : Meningkatnya nilai tambah Produk Bahan Galian Indikator Kinerja Meningkatnya kemitraan pengelola pertambangan Pengusaha pertambangan yang dibina

Realisasi 2010

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target 2011 2012 2013 2014 2014

Capaian Status Realisasi Target Akhir 2014 (%) Capaian sd 2014 RPJMD

n/a

n/a

n/a

20%

78,57%

20%

393%

√

20%

20%

n/a

n/a

14 perush

14 perush

23 perush

46 perush

50%

▲

14 perush

46 perush

Sumber : Dinas SDAP Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Meningkatnya kemitraan pengelola pertambangan Meningkatnya kemitraan pengelola pertambangan pada tahun 2014 sebesar 78,57%, mencapai 392,85% dari target tahun 2014 sebesar 20%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami Peningkatan 292,85 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 20% mencapai 392,85% . Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adanya kemitraan (partnership) yang fair dan equitable, artinya pemerataan tanggung jawab dan tugas terutama dalam menentukan reklamasi lokasi tambang yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat sekitar lokasi tambang, sehingga masyarakat sekitar dapat berdiri sendiri dan tidak selalu bergantung dengan perkembangan ekonomi yang disebabkan oleh operasi tambang.

b. Pengusaha pertambangan yang dibina Pengusaha pertambangan yang dibina pada tahun 2014 sebanyak 23 perusahaan, mencapai 50 % dari target tahun 2014 sebanyak 46 perusahaan.


Halaman III - 77

Pemerintah Kabupaten Garut Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 meningkat 64,29% Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 64%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 46 perusahaan mencapai 50%. Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Terbitnya Permen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian, sehingga feasibility study dengan nilai investasi dan cash flow yang telah direncanakan berubah karena tidak sesuai dengan perencanaan penambangan sebelumnya dan harus disesuaikan. 2. Belum tersedianya infrastruktur untuk mendukung kegiatan operasi penambangan mineral logam, seperti tidak tersedianya listrik untuk kebutuhan smelter dalam jumlah yang besar. 3. Pembangunan pelabuhan tidak termasuk kedalam RTRW provinsi dan kabupaten. 4. Kondisi sosial masyarakat masih belum ada kesepahaman 5. Peraturan Pemerintah Pusat yang beruah-rubah. Realisasi pengusaha pertambangan yang dibina tidak mencapai target berkaitan dengan menurunnya perusahaan yang mengantongi surat Ijin Usaha Pertambangan. Hal ini sejalan dengan terbitnya Permen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian, maka pemerintah menetapkan setiap perusahaan pertambangan wajib membangun smelter, tidak mengangkut hasil produksi dalam bentuk raw material melalui

jalan darat, tetapi

melalui pelabuhan yang dibangun oleh perusahaan. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Sosialiasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan terutama dinas teknis dalam penjelasan kemajuan dari kegiatan operasi produksi yang belum terealisasi sampai saat ini 2. Melakukan sosialisasi kepada pengusaha tambang berkenaan dengan pembangunan infrasturktur pengolahan dan pemurnian, sesuai dengan Permen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian.


Halaman III - 78

Pemerintah Kabupaten Garut 3. Berupaya untuk mengajukan revisi/perubahan peraturan daerah provinsi dan kabupaten berkenaan dengan RTRW untuk memasukan rencana pembangunan infrastruktur kegiatan pertambangan 4. Pemerintah daerah kabupaten telah melakukan kegiatan studi banding dengan mengikutsertakan para camat, kepala desa, tokoh masyarakat, lsm, pemilik lahan, dan dinas terkait untuk melihat dan mengkaji kegiatan pertambangan pasir besi dimulai dari tahap kontsruksi sampai ketahap reklamasi dan penutupan tambang.

Program / kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah sebagai berikut: Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan : 1.

Kegiatan Evaluasi Tahunan Izin Usaha Pertambangan

2.

Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan Daerah dari Sektor Pertambangan

3.

Kegiatan Penertiban Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan

4.

Kegiatan Neraca Perhitungan Produksi Pertambanagan di Kabupaten Garut

5.

Kegiatan Verifikasi Nilai Perolehan Air (NPA) Perusahaan Pengambil Air Tanah di Kabupaten Garut

6.

Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Tanah di Kabupaten Garut

7.

Kegiatan Kajian Kondisi dan Potensi Air Tanah di Wilayah Kecamatan Tarogong Kidul

8.

Kegiatan Inventarisasi Potensi Mineral Non Logam dan Batuan di Wilayah Garut Utara

9.

Kegiatan Pemetaan Zonasi Pertambangan Sesuai RTRW

10. Kegiatan Inventarisasi & Penyusunan Data Dasar Potensi Lingkungan Beraspek Geologi 11. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Geografis (SIG) Geologi & Pertambangan

Tabel 3. 11 IUP Batuan JENIS BAHAN GALIAN

NAMA PERUSAHAAN

JUMLAH IUP

LUAS

YANG SUDAH DIMANFAATKAN (HA)

2

3

4

5

5

1

30

0

6

1

5

4

25

0

20

4

1

Batu, Pasir

1

PT. Mandala Explorasi Sagara

2

CV. Subur Jaya Laksana

3

PT. Fajar Parahyangan

4

Ujang Rosid

5

CV. Agung Jaya Laksana

6

CV.Mulya Pasir Nusantara


12 IUP Operasi Produksi, 1 IUP Eksplorasi

Halaman III - 79

Pemerintah Kabupaten Garut JENIS BAHAN GALIAN

NAMA PERUSAHAAN

JUMLAH IUP

LUAS

YANG SUDAH DIMANFAATKAN (HA)

7

CV. Trikarya Abadi

21,24

6

8

CV. Cahya Priangan

30 58,51

0

9

CV. Bangkit Bersama Rahmi

10

PT.Banyuresmi Artha

124

0

11

CV. Bumi Makmur Perkasa

0

12

CV. Setia Kawan Mandiri

30 67

13

0,042

0

27

CV. Banyu Artha

0 448,75

Jumlah

16,042

Sumber : Dinas SDAP Kab. Garut, 2015

Tabel 3. 12 IUP Mineral Logam JENIS BAHAN GALIAN

NAMA PERUSAHAAN

1

2

JUMLAH IUP 3 5 IUP Eksplorasi 7 IUP Operasi Produksi

LUAS 4 4513,0

Emas

1

PT. Aneka Tambang, Tbk

Emas

2

PT. Aneka Tambang, Tbk

Tembaga

3

PT. Karunia Semesta Raya

2340,0

Pasir besi

4

PT. UMRI Garut

2475,0

Batubara

5

PT. Asgarindo Prima Utama

Bijih besi

6

PT. Tiger Root

2000,0

Pasir besi

7

PT. Megah Cipta Sawargitamas

Galena

8

PT. Hoya Perkasa Sentosa

3992,0 1911,0

Emas

9

Koperasi Bina Usaha

Emas

10

PT. Aneka Tambang, tbk

Bijih besi

11

CV. Mustika Buana

Bijih besi

12

PT. Alam Mineral Indonesia

11660,0

975,0

270,0

Jumlah

7427,0 3,0 1560,0 39126,0



Halaman III - 80


Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Bersih Dan Berkelanjutan Jumlah sasaran pada misi 3 yang diukur kinerjanya: 14 sasaran. Jumlah indikator kinerja yang digunakan: 37 indikator. Sebanyak 25 indikator (67,6%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Misi 3

mencapai atau melebihi target, 4 indikator (10,8%) tidak mencapai target tetapi meningkat dari tahun lalu, 8 indikator (21,6%) tidak mencapai target. Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 3 adalah sebagai berikut : 1. Sasaran strategis: Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi Indikator Kinerja


Target 2014

Terwujudnya sistem informasi data pegawai 20.146 19.484 18.899 18.383 14.771 5.500 data (SIMPEG) data Data data data data pegawai pegawai pegawai pegawai Pegawai pegawai berbasis teknologi informasi % aksesibilitas manajemen 70% 70% 80% 90% 90% 100% kepegawaian daerah % pelayanan bidang kepegawaian secara 80% 0% 60% 80% 80% 80% transparan dan obyektif (online) Penempatan 600 600 600 650 597 600 pegawai sesuai pegawai pegawai pegawai pegawai pegawai pegawai



124%

√

18.383 Data Pegawai

14.771 data pegawai

90%

X

90%

100%

100%

√

80%

80%

99,50%

X

99,5%

600 pegawai

Halaman III - 81

Pemerintah Kabupaten Garut Indikator Kinerja dengan normatif dan kompetensi Tingkat pelanggaran disiplin Meningkatnya disiplin aparatur


Target 2014


0,06%

0,05%

0,05%

0,04%

0,085%

0,04%

(7,32%)

X

0,085%

0,04%

70%

80%

85%

90%

95%

95%

100%

√

95%

95%

Sumber : BKD Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Terwujudnya sistem informasi data pegawai (SIMPEG) berbasis teknologi informasi Terwujudnya sistem informasi data pegawai (SIMPEG) berbasis teknologi informasi pada tahun 2014 sebanyak 18.383 data pegawai, mencapai 124% dari target tahun 2014 sebanyak 14.771 data pegawai. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 2,73%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 234,24%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar , maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 124%. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut adanya sumber daya manusia yang meningkat dan dilengkapi dengan pasilitas yang cukup. b. Persentase aksesibilitas manajemen kepegawaian daerah Persentase aksesibilitas manajemen kepegawaian daerah pada tahun 2014 sebesar 90%, mencapai 90% dari target tahun 2014 sebesar 100%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 tidak mengalami perubahan (tetap). Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 20%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100%, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 90%. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut, Karena SDM Pegawai sangat berkualitas dan bermutu meskipun aspek sarana dan prasarana juga jumlah pegawai tidak memadai.


Halaman III - 82

Pemerintah Kabupaten Garut c. Persentase pelayanan bidang kepegawaian secara transparan dan obyektif (on-line) Persentase pelayanan bidang kepegawaian secara transparan dan obyektif (on-line) pada tahun 2014 sebesar 80%, mencapai 100% dari target tahun 2014 sebesar 80%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 tidak mengalami peningkatan. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 33,33 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 80%, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 100 %. Faktor-faktor yang menyebabkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut karena sdm pegawai sangat berkualitas dan bermutu meskipun aspek sarana dan prasarana juga jumlah pegawai tidak memadai. d. Penempatan pegawai sesuai dengan normatif dan kompetensi Penempatan pegawai sesuai dengan normatif dan kompetensi pada tahun 2014 sebanyak 597 pegawai, mencapai 99,5% dari target tahun 2014 sebanyak 600 pegawai. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 8,15%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0,50 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 95%, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 99,5%. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kinerja adalah sebagai berikut perlunya penyesuaian dengan peraturan baru, yaitu PP No 5 tahun 2014 yang belum sepenuhnya berlaku efektif, karena Peraturan Pemerintah sebagai penunjang belum ada seluruhnya.

e. Tingkat pelanggaran disiplin dan Meningkatnya disiplin aparatur Tingkat pelanggaran disiplin pada tahun 2014 sebesar 0,085%, mencapai 7,32 % dari target tahun 2014 sebesar 0,04%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 0,05%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,03 %. Sedangkan untuk persentase meningkatnya disiplin aparatur sebesar 95%%, mencapai 100% dari target tahun 2014 sebesar 0,04%.


Halaman III - 83

Pemerintah Kabupaten Garut Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 5%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 25%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 95%, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 100%. Faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut sering dilaksanakannya Sosialisasi, Pembinaan Pegawai secara berjenjang dan setiap Aparatur Sipil negara kebanyakan memahami tentang peraturan Disiplin.

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi, pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Peningatan Kualitas Sumber Daya Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS, Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS, Penyusunan Dokumen Analisis Formasi, Pengembangan karir jabatan fungsional umum.

2. Sasaran strategis: pemerintah daerah Indikator Kinerja

Meningkatnya


kualitas

penyelenggaran

urusan

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2014

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

Realisasi sd 2014

Target Akhir RPJMD


WDP

WDP

WDP

WDP

WDP

WDP

75%

X

WDP

WTP


0%

9,38%

66,67 %

54,55%

57,58

70%

82%

▲

57,58

70%

Sumber : DPPKA, Inspektorat Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Meningkatkan status Opini BPK Berdasarkan

Laporan

Hasil

Pemeriksaan

BPK

RI

Tahun

2014

Nomor

:

25.A/LHP/XVIII.BDG/05/2014 tanggal 21 mei 2014, telah mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP/ qualified opinion). Realisasi kinerja ini tidak


Halaman III - 84

Pemerintah Kabupaten Garut mengalami perubahan dibanding tahun lalu, dan belum mampu memenuhi target akhir RPJMD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain dilaksanakannya sistem pengendalian internal, Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sistem penyusunan laporan keuangan secara terpadu menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Dari hasil penilaian tersebut, untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Persyaratan (WTP) dari BPK terhadap pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah maka perlu terus dilakukan perbaikan dalam pelaporan keuangan Pemerintah daerah terutama penataan barang milik negara/daerah.

b. Persentase SKPD yang memiliki penilaian Evaluasi SAKIP dengan nilai minimal B. Evaluasi akuntabilitas kinerja (Lakip) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Garut terhadap sebanyak 33 SKPD diperoleh hasil sebanyak 19 SKPD mendapatkan nilai diatas B (54,55%) mencapai 82,26% dari target tahun 2014 sebesar 70%, dengan rincian SKPD yang mendapat nilai AA sebanyak 4 SKPD (12,12%), yang mendapat nilai A sebanyak 10 SKPD (30,30%), dan yang mendapat nilai B sebanyak 5 SKPD (15,15%). Skor

Nilai

> 85

AA

Jumlah SKPD 4

> 75-85

A

10

30,30%

> 65-75

B

5

15,15%

> 50-65

CC

10

30,30%

>30-50

C

3

9,09%

0-30

D

1

3,03%

TOTAL

33

100,00%

Diatas B

18

57,58%

% SKPD 12,12%

Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 3,03%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 57%. Realisasi kinerja ini belum mampu memenuhi target akhir RPJMD 2009-2014 sebesar 70%. Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja tersebut antara lain belum sepenuhnya indikator kinerja berorientasi pada hasil (outcome). Dalam rangka


Halaman III - 85

Pemerintah Kabupaten Garut peningkatan implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut perlu terus didorong upaya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government ) dengan melakukan perbaikan-perbaikan antara lain pada kualitas perencanaan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil (outcome) yang dilengkapi indikator kinerja utama yang relevan dan terukur, sehingga penetapan kinerja yang dilakukan dapat dimanfaatkan dalam mengarahkan dan mengorganisasikan program dan kegiatan kegiatan pembangunan dalam upaya mencapai sasaran strategis daerah. serta dilaksanakannya bimbingan teknis penyusunan LAKIP pada koordinasi penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah daerah. Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaran urusan pemerintah daerah, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Bimbingan Teknis dan Asistensi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) SKPD, Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH / Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Kerjasama dan Tugas Pembantuan, Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Standar Pelayanan Minimal, Bintek Penyusunan SOP, Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

3. Sasaran strategis: Terwujudnya kondisi administrasi keuangan dan aset yang tertib Indikator Kinerja

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2014

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

Realisasi sd 2014

Target Akhir RPJMD


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

√

100%

100%

Sumber : DPPKA Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 Persentase pengelolaan keuangan sesuai SAP pada tahun 2014 telah mencapai 100% dari target. Realisasi kinerja ini tidak mengalami perubahan dibanding tahun lalu, dan telah mampu memenuhi target akhir RPJMD 2009-2014 sebesar 100%.


Halaman III - 86

Pemerintah Kabupaten Garut Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain dilakukannya pengelolaan keuangan sesuai standar melalui penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya kondisi administrasi keuangan dan aset yang tertib, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatankegiatan penting antara lain Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penertiban Asset Milik Daerah, Penertiban Administrasi SP2D, Sensus Barang Daerah VII Tahun 2014 serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD.

4. Sasaran strategis: Meningkatnya pendapatan daerah Indikator Kinerja Meningkatnya pendapatan daerah

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 2010 2011 2012 2013 1,69 trilyun

0,90 trilyun

2,31 trilyun

Realisasi 2014

Target 2014

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

Realisasi sd 2014

Target Akhir RPJMD

3,149 trilyun

2,01 trilyun

156%

√

3,14 trilyun

2,01 trilyun

2,74 trilyun

Sumber : DPPKA Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2014 sebesar Rp. 3.149.840.269 mencapai 156% dari target sebesar Rp.2,01 trilyun. Realisasi kinerja ini meningkat 14,89% dibanding tahun lalu sebesar Rp.2013.262.161.816, bahkan telah memenuhi target akhir RPJMD 2009-2014 sebesar Rp.2,01 trilyun. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain dilaksanakannya upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah mulai dari updating dan pemeliharaan basis data pendapatan daerah, pemberian reward kepada SKPD yang telah mencapai target pendapatan, koordinasi dan rekonsiliasi sumber pendapatan daerah maupun peningkatan kapasitas aparatur pengelola sumber pendapatan daerah. Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya pendapatan daerah, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Sosialisasi dan Pendataan Pajak Daerah, Pemeliharaan Basis Data PBB, , Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan, Koordinasi dan Rekonsiliasi Pajak, Koordinasi dan Rekonsiliasi Dana Perimbangan, Evaluasi PAD, Penyusunan Database Objek Pajak Reklame, dan pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan Desa / Kelurahan Yang Berprestasi Dalam Pencapaian Target PBB.


Halaman III - 87

Pemerintah Kabupaten Garut 5. Sasaran strategis: Meningkatnya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien Indikator Kinerja


Realisasi 2012


dan

ketatalaksanaan

Target 2014

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

Realisasi sd 2014

Target Akhir RPJMD

Tersedianya data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah

60%

70%

80%

100%

100%

50%

200%

√

100%

50%


50%

50%

80%

90%

90%

40%

225%

√

90%

40%


60%

75%

100%

100%

100%

55%

182%

√

100%

55%

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Tersedianya data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah Tersedianya data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah pada tahun 2014 telah mencapai 100%. Realisasi kinerja ini sama dengan pencapaian tahun lalu, bahkan telah memenuhi target akhir RPJMD 2009-2014 sebesar 50%. Data dan informasi Dokumen Usulan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan pada tahun 2011 telah disampaikan kepada Dirjen Otda Kemendagri telah melalui Surat Gubernur Nomor 135/1125/Otda.Ksm/2011 tanggal 9 Maret 2011 perihal Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan dengan kelengkapan antara lain : a. Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2009 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Garut terhadap usulan Pemebntukan Kabupaten Garut Selatan. b. Keputusan Bupati Garut Nomor 135/Kep.325-Bappeda/2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon DOB Kabupaten Garut Selatan sebagai Pemekaran dari Kabupaten Garut. c. Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-1/2011 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap Pemekaran Kabupaen Garut. d. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 135/Kep.288-Otda ksm/2011 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Garut Selatan. e. Buku Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut f.

Buku Rekapitulasi Keputusan BPD Cakupan Wilayah Calon DOB Kabupaten Garut Selatan.

g. Peta Wilayah : Peta wilayah admnistratif Kabupaten Garut, Peta Calon Daerah Induk Kabupaten Garut, dan Peta Calon DOB Kabupaten Garut.


Halaman III - 88

Pemerintah Kabupaten Garut Pada tahun 2012, data informasi pendukung proses pemekaran daerah dilengkapi dengan data Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 29 tahun 2012 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Garut terhadap persetujuan Hibah penyerahan aset utang piutang dan personil kepada Calon Kabupaten Garut Selatan. Pada tahun 2013 Kekurangan Berkas persyaratan (Peta Kabupaten Garut, Peta Kabupaten Garut Induk, Peta Calon Kabupaten Garut Selatan yang telah ditandatangai Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten yang berbatasan dan ditandatangani Gubernur dan Ketua DPRD Propinsi Jawa Barat telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain koordinasi intensif yang senantiasa dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Garut, DPRD Kabupaten Garut dan Forum Masyarakat Garut Selatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI dalam upaya pemenuhan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah.

b. Terwujudnya daerah otonom Garut Selatan Terwujudnya daerah otonom Garut Selatan pada tahun 2014 telah mencapai sekitar 90% atau 225 % dari target sebesar 40% dan sudah masuk menjadi agenda Proleglas DPR RI. Kronologis proses pemekaran daerah, diawali dari adanya penyampaian aspirasi tentang pembentukan Kabupaten Garut Selatan oleh perwakilan masyarakat Garut Selatanyaitu Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan (KP2GS) dan Presidium Masyarakat Garut Selatan kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Garut pada tahun 2007 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 17 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka persiapan pemekaran Kabupaten Garut Selatan. Pada tanggal 7 Mei 2008, dibentuk Tim Koordinasi Rencana Pemekaran Kabupaten Garut dengan Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Garut yang kemudian melakukan kajian daerah tentang kelayakan rencana pemekaran Kabupaten Garut pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa pembentukan calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut

Selatan

termasuk

dalam

kategori

“SANGAT

MAMPU”

dan

kemudian

ditindaklanjuti dengan terbitnya keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 4 tahun 2009 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Pada tahun 2011, DPRD Propinsi Jawa Barat memberikan Rekomendasi Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Garut


Halaman III - 89

Pemerintah Kabupaten Garut Selatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian Dokumen Usulan Pembentukan

Kabupaten

Garut

Selatan

dengan

Surat

Gubernur

Nomor

135/1125/Otda.Ksm/2011 tanggal 9 Maret 2011 perihal Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan ke Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2012, diterbitkan Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 29 tahun 2012 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Garut terhadap persetujuan Hibah penyerahan aset utang piutang dan personil kepada Calon Kabupaten Garut Selatan. Pada tahun 2013 dilakukan penyempurnaan kekurangan administrasi dan Kelengkapan data persyaratan DOB Kabupaten Garut Selatan untuk disampaikan ke DPR RI. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain koordinasi intensif yang senantiasa dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Garut, DPRD Kabupaten Garut dan Forum Masyarakat Garut Selatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI dalam mendukung proses pemekaran daerah.

c. Tingkat penyelesaian sengketa pertanahan Penyelesaian Kasus Tanah Negara pada tahun 2014 sebanyak 7 kasus dari sebanyak 7 kasus yang terdaftar (100%) atau mencapai 182 % dari target sebesar 55%. Realisasi kinerja ini sama dengan tahun lalu sebesar 100%, dan telah memenuhi target akhir RPJMD 2009-2014 sebesar 55%. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain Penanganan masalah konflik pertanahan dilakukan secara negosiasi dan musyawarah dengan para pihak yang bersengketa. Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Rapat koordinasi unsur MUSPIDA, Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah, Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.


Halaman III - 90

Pemerintah Kabupaten Garut 6. Sasaran strategis: Mengoptimalkan pendayagunaan teknologi Urusan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan e-government IndikatorKinerja Tingkat Implementasi pelayanan publik teknologi informasi % proses pengadaan barang jasa melalui LPSE Tersebarnya informasi pembangunan daerah

Realisasi 2010


Realisasi 2014

Target 2014

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

Realisasi sd 2014

Target Akhir RPJMD

√

100%

100%

14%

25%

94,66%

100%

57,14%

56%

66,67%

90%

100%

100%

100%

n/a

11,71%

17,98%

12,99%

14%

25%

56%

▲ ▲ 97,14%

74,67%

90,67%

93,33%

94,66%

100%

95%

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Tingkat Implementasi pelayanan publik teknologi informasi Tingkat Implementasi pelayanan publik teknologi informasi pada tahun 2014 mencapai 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%. Pencapaian ini sama dengan tahun 2013, dan meningkat 42,86% dari tahun 2010. Pelayanan publik melalui teknologi (E-Government) merupakan suatu mekanisme interaksi modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder) yang melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. Faktor faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain

tersediannya

website resmi Pemerintah Kabupaten Garut (garutkab.go.id) sebagai media pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang secara lengkap menyampaikan berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, infrastruktur, potensi daerah, sistem informasi manajemen (hukum, kepegawaian, perijinan, pariwisata, kecamatan, informasi publik), informasi harga, rencana umum pengadaan, rencana pembangunan daerah, transparansi pengelolaan anggaran daerah dan lain sebagainya serta menjadi media interaksi secara elektronik dengan stakeholder pembangunan untuk menyampaikan saran, masukan, tanggapan dan keluhan terhadap penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Garut.

b. % proses pengadaan barang jasa melalui LPSE Sejak Tahun 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah melaksanakan lelang pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)


Halaman III - 91

Pemerintah Kabupaten Garut untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui pelelangan yang dilaksanakan oleh dinas/badan/kantor/bagian

di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Garut

yang

diselenggarakan melalui media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau jaringan internet. LPSE ini sendiri dikelola oleh Tim LPSE Kab. Garut yang dibentuk melalui SK Bupati Garut pada tahun 2011 dengan anggota tim yang terdiri dari unsur Bagian Administasi Pembangunan dan Bagian Informatika Sekretariat Daerah Kab. Garut. Pada tahun 2014, LPSE Kab. Garut telah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebanyak 232 paket lelang dengan pagu anggaran yang dilelangkan sebesar Rp. 172 milyar lebih dengan persentase proses pengadaan barang jasa melalui LPSE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut baru sebesar 14% dari total nilai belanja modal dan belanja barang dan jasa tertentu pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.26 triliun lebih dan baru mencapai 54,7% dari target sebesar 25% pada tahun 2014 serta belum mampu mencapai terget akhir RPJMD tahun 2009-2014 sebesar 25%. Secara nominal pagu anggaran yang dilelangkan pada tahun 2014 tersebut lebih tinggi dari tahun 2013 yang mencapai Rp. 172 milyar lebih, dan ditinjau dari jumlah paket yang dilelangkan mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 191 paket. Belum tercapainya target persentase proses pengadaan barang jasa melalui LPSE pada tahun 2014 tersebut disebabkan kendala kurangnya tenaga pengadaan barang jasa bersertifikat dan penyebarannya tidak merata pada setiap SKPD, sehingga penyerahan data untuk pengadaan barang dan jasa di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Garut menjadi lambat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh antara lain SKPD melalui Keputusan Bupati membentuk pokja barang dan jasa, penyelenggaraan ujian sertifikasi untuk tenaga pengadaan barang dan jasa, menyiafkan infrastruktur jaringan dan sistem LPSE yang handal selain penyiapan Sumber Daya Manusia ( SDM ) untuk mengelola fasilitas-fasilitas LPSE tersebut. Tabel 3. 13 Jumlah Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE No. 1

Uraian Pengadaan Barang/Jasa

Jml Pkt

2011 Nominal (Rp.000)

Jml Pkt


65

49.283.062,3

257 149.469.083,3 191 161.097.677,9 232 172.848.360.963

Jml Pkt


Jml Pkt


Sumber :Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Garut, Tahun 2015.


Halaman III - 92

Pemerintah Kabupaten Garut c. Tersebarnya informasi pembangunan daerah Dalam rangka penyebaran informasi, dari sebanyak 33 SKPD dan 42 kecamatan, baru sebanyak 71 satuan kerja perangkat daerah yang memiliki akses internet (100%) atau mencapai 94,6% dari target sebesar 100% pada tahun 2014. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 1,42 %. Faktor-faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut adalah penyebaran informasi pembangunan daerah melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Garut (garutkab.go.id), turut ditunjang oleh ketersediaan sarana / prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Garut terdiri dari akses internet, sistem informasi, hotspot, media informasi radio komunikasi. Pada tahun 2014 jumlah SKPD yang memiliki akses internet sejumlah 70 SKPD, jumlah sistem informasi sebanyak 79 aplikasi, jumlah titik hotspot sejumlah 8 titik, jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi sebanyak 82 buah serta jumlah radio komunikasi yang aktif sebanyak 17 unit. Belum tercapainya target prosentase proses penyebaran informasi pembangunan daerah tahun 2014 tersebut, disebabkan kendala kondisi geografis Kabupaten Garut dengan luasnya wilayah mencapai 306.519 ha yang terbagi dalam 42 kecamatan, 421 desa, dan 21 kelurahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh adalah dengan meningkatkan sarana dan prasrana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sumberdaya manusia bidang Komunikasi dan kerjasama dengan penyedia jasa bidang teknologi komunikasi dan informasi. Tabel 3. 14 Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi) Komunikasi danInformasi Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 No. Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah SKPD yang 15 34 56 68 70 1 memilikiakses internet 2 Jumlahsisteminformasi yang ada 20 20 42 50 75 Jumlahtitik hotspot yang 3. 6 6 3 4 6 difasilitasipemda Jumlah media yang digunakan 4. 80 80 60 75 81 untuk penyebaran informasi Jumlah radio komunikasi yang 5. 15 15 10 14 16 aktif Sumber :Bagian Informatika Setda Kabupaten Garut, Tahun 2015


2014 70 79 8 82 17

Halaman III - 93

Pemerintah Kabupaten Garut Untuk mencapai sasaran strategis mengoptimalkan pendayagunaan teknologi urusan bidang Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan e-government, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi, Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi untuk masyarakat, Pelayanan Jaringan Data dan Informasi, Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Pemberdayaan Pers dan Media Massa, dan Peningkatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

7. Sasaran strategis: Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Indikator Kinerja


Target 2014

Capaian 2014 (%)


Target Akhir RPJMD


15 perda

32 perda

24 perda

18 perda

22 Perda

11 perda

200%

√

22 perda

11 perda

Jumlah rapat kerja alat kelengkapan DPRD

329 kali

383 kali

282 kali

272 kali

272 kali

210 kali

142%

√

272 kali

210 kali

Jumlah Perda inisiatif Dewan

0

0

0

0

0

3 perda

0%

x

0

3 perda

Sumber : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui dan ditetapkan menjadi perda Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui dan ditetapkan menjadi perda pada tahun 2014 sebanyak 22 buah peraturan daerah atau mencapai 200% dari target sebayak 11 buah perda pada tahun 2014. Kondisi tersebut mengalami Peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 22,22% dari 18 buah perda, apabila dibandingkan realisasi tahun 2010 mencapai 46,67%, dan

telah melebihi target akhir RPJMD

sebanyak 11 buah perda. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adanya koordinasi yang sinergis antara SKPD pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah serta Sekretariat DPRD dalam dalam upaya memperoleh penjelasan materi/substansi pembentuan produk hukum, guna memperlancar permbahasan


Halaman III - 94

Pemerintah Kabupaten Garut rancangan peraturan daerah yang diajukan sehingga dapat distujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Tabel 3. 15 Data Produk Hukum Tahun 2009-2014 NO

JENIS/URAIAN

1 2 3 4

Peraturan Daerah Peraturan Bupati Keputusan Bupati Lomba Kadarkum

5

Perjanjian Kerjasama/Lainnya Dokumentasi Informasi Hukum (Buku)

6

TAHUN 2009 13 buah 28 buah 482 buah

2010 15 buah 25 buah 469 buah



-

-

-

-

7 buah

3 buah

7 buah

5 buah

- 1250 buah buku Peraturan Daerah - 12 buah buku Himpunan Kepbup dan Perbup - 15 buah buku peraturan perundangundangan pusat.

- 1263 buah buku Perda - 198 buah buku himpunan perda - 11 buku himpunan kepbup dan perbup - 24 buku peraturan perundangundangan pusat

-

-

-

-

1260 buah buku Perda 198 buah buku himpunan perda 15 buah buku himpunan kepbup dan perbup 30 buah buku peraturan perundang -undangan pusat

2084 buah buku Perda 175 buah buku himpunan perda 13 buah buku himpunan kepbup dan perbup 30 buah buku peraturan perundangundangan pusat

2013 18 buah 23 buah 660 buah 1 (satu) kegiatan -

1585 buah buku Perda - 120 buah buku himpunan perda - 10 buah buku himpunan kepbup dan perbup 14 buah buku peraturan perundangundangan pusat

2014 22 buah 75 buah 882 buah 1 (satu) kegiatan - 2465 buah buku himpunan Perda - 1927 buah buku himpunan Perda - 10 buku himpunan kepbup - 30 buku peraturan perundangundangan pusat

Sumber : Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kab. Garut Thn 2014

b. Jumlah rapat kerja alat kelengkapan DPRD Jumlah rapat kerja alat kelengkapan DPRD pada tahun 2014 sebanyak 298 kali atau mencapai 141,90% dari target sebanyak 210 kali pada tahun 2014, meliputi rapat paripurna, komisi, panitia khusus, pimpinan, Badan musyawarah, Badan kehormatan, Badan legislasi, Hearing/Dialog dan rapat BURT. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 9,56% dan bila dibandingkan realisasi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 9,42% dan telah melampaui target akhir RPJMD. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kelengkapan DPRD sehingga rapar kerja alat kelengkapan DRPD dapat terselenggara.


Halaman III - 95

Pemerintah Kabupaten Garut Tabel 3. 16 Data Rapat Dewan di Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 No

Jenis Rapat

2009*

2010

2011

2012

2013

2014

1

Paripurna

40

33

27

28

37

42

2

Komisi

93

91

81

96

119

96

3

Panitia Khusus

55

59

68

25

48

71

4

Pimpinan

14

27

27

15

12

14

5

Badan musyawarah

12

12

18

16

18

24

6

Badan kehormatan

1

3

3

1

1

7

Badan legislasi

15

2

13

3

1

4

8

Hearing/Dialog

72

102

146

99

36

46

9

BURT

2 329

383

282

272

298

Jumlah

304

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Garut Tahun 2015 c. Jumlah Perda Inisiatif Dewan Salah satu fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat adalah Fungsi legislasi yang diharapkan dapat melahirkan peraturan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Perda Inisiatif dapat merupakan salah satu cerminan kinerja DPRD sebagai lembaga legislatif yang dituntut untuk lebih responsif dan strategis dalam menciptakan suatu tatanan kebijakan. DPRD sebagai lembaga yang mempresentasikan aspirasi masyarakat secara terlegitimisasi, harus mampu menciptakan tatanan kebijakan publik inisiatif DPRD. Jika peran ini mampu dimainkan, kebijakan yang dihasilkan diproyeksikan mampu mengakomodir kepentingan berbagai golongan masyarakat dan tidak hanya atas keinginan pemerintah daerah. Perumusan kebijakan tidak hanya dominasi pemerintah, DPR sebagai wakil rakyat juga harus mampu menghasilkan Perda atau kebijakan yang berorientasi pada pemberian perlindungan terhadap hak-hak rakyat, memberdayakan masyarakat dan melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahan good governance. Penyusunan sebuah Perda Inisiatif berkaitan erat dengan kemampuan melaksanakan peran yang disebabkan oleh tiga hal yaitu tingkat pemahaman anggota dewan terhadap peranannya, kualitas serta kapabilitas individual anggota dewan dan terakhir adanya kemauan serta komitmen kuat Pada tahun 2014 belum terdapat Perda Inisiatif dari DPRD dari target sebanyak 3 buah perda, kondisi tersebut disebabkan penyusunan sebuah Perda Inisiatif berkaitan erat dengan kemampuan melaksanakan peran yang disebabkan oleh tiga hal yaitu tingkat


Halaman III - 96

Pemerintah Kabupaten Garut pemahaman anggota dewan terhadap peranannya, kualitas serta kapabilitas individual anggota dewan dan terakhir adanya kemauan serta komitmen kuat. Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan, Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama, Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat-Rapat Paripurna, Kegiatan Reses, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah, dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

8. Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat Indikator Kinerja Tersedianya Data Hasil Evaluasi tentang Desa Tertinggal (dokumen) Tersedianya Rencana Program dan kegiatan tahunan daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Perbup Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Perda Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Perda


Realisasi 2014

Target 2014

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

Realisasi sd 2014

Target Akhir RPJMD

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

100%

√

1 dok

1 dok

1 perbup

1 perbup

1 perbup

1 perbup

1 perbup

1 perbup

100%

√

1 perbup

1 perbup

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

100%

√

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

100%

√

1 perda

1 perda

Sumber : Bappeda Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Tersedianya Data Hasil Evaluasi tentang Desa Tertinggal


Halaman III - 97

Pemerintah Kabupaten Garut Penyediaan Data Hasil Evaluasi tentang Desa Tertinggal pada tahun 2014 sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100% dari target sebanyak 1 dokumen pada tahun 2014. b. Tersedianya Rencana Program dan kegiatan tahunan daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Perbup Penyediaan Rencana Program dan kegiatan tahunan daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 385 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2015 atau mencapai 100% dari target sebanyak 1 perbup pada tahun 2014. c. Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Perda Penyediaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 atau mencapai 100% dari target sebanyak 1 perda pada tahun 2014. d. Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Perda Penyediaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Garut Tahun

2005-2025 atau mencapai 100% dari target sebanyak 1 perda pada tahun 2014. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain dilaksanakannya koordinasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Untuk

mencapai

sasaran

strategis

meningkatnya

kualitas

perencanaan

dan

mengembangkan perencanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Penyusunan

Rancangan RKPD,

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Penunjang

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Nasional, Penyelenggaraan Forum SKPD, Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Tertinggal.


Halaman III - 98

Pemerintah Kabupaten Garut 9. Sasaran strategis: Meningkatnya partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan Indikator Kinerja Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berprestasi


5 LPM

9 LPM

10 LPM

12 LPM

Realisasi 2014

Target 2014

15 LPM

15 LPM

Capaian Status 2014 (%) Capaian

100%

√

Realisasi sd 2014

Target Akhir RPJMD

51 LPM

15 LPM

Sumber : BPMPD Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berprestasi pada tahun 2014 sebanyak 15 LPM atau mencapai 100 % dari target sebanyak 15 LPM pada tahun 2014. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 25 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 200%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 15 LPM berprestasi, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 100%. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah sebagai berikut : 1. Adanya pembinaan kepada LPM secara terarah dan berkesinambungan dari semua jenjang dan tingkatan (Kabupaten, Kecamatan serta Desa/Kelurahan). 2. Adanya motivasi berupa pemberian bantuan dana operasional terhadap LPM dari APBD/ADD. 3. Memberikan peluang serta kewenangan dalam menjalankan tugas pokok dan peran serta fungsi LPM (diberdayakan). Diselenggarakannya berbagai kegiatan perlombaan yang menuntut LPM memperlihatkan kompetensi serta kapasitasnya. Kegiatan penting yang dilakukan tahun 2014 dalam upaya pencapaian kinerja adalah Fasilitasi Pembentukan DPC LPM di 42 Kecamatan.


Halaman III - 99

Pemerintah Kabupaten Garut 10. Sasaran strategis: Terwujudnya Desa Membangun Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Mikro Ekonomi Perdesaan Jumlah BUMDes yang dibina

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 2010 2011 2012 2013 2014 97 unit

105 unit

17 desa

n/a

117 unit 20 desa

120 unit 30 desa

120 unit 105 desa

Target 2014 100 unit 45 desa

Capaian 2014 (%)


120%

√

120 unit

233%

√

105 desa

Target Akhir RPJMD 100 unit 45 desa

Sumber : BPMPD Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Jumlah Lembaga Mikro Ekonomi Perdesaan Jumlah Lembaga Mikro Ekonomi Perdesaan pada tahun 2014 sebanyak 120 unit atau mencapai 120 % dari target sebanyak 100 unit. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 samasama mencapai target 100 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 23,71 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100 Lembaga Mikro Ekonomi Perdesaan, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 120 %. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut : 1)

Adanya pembinaan yang berkesinambungan serta kerjasama lintas sektoral yang sesuai dengan Renstra dan Renja.

2)

Adanya pelatihan KUKM dan kerjasama dengan pihak ke 3 (Bank, Koperasi).

Kegiatan penting yang dilakukan tahun 2014 dalam upaya pencapaian kinerja adalah Pelatihan Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro.

b. Jumlah BUMDes yang dibina Jumlah BUMDes yang dibina pada tahun 2014 sebanyak 105 desa atau mencapai 233,3 % dari target sebanyak 45 desa. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 250 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 518 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 45 BUMDes, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 233,3 %.


Halaman III - 100

Pemerintah Kabupaten Garut Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut : 1)

Adanya pembinaan yang berkesinambungan serta kerjasama lintas sektoral yang sesuai dengan Renstra dan Renja.

2)

Adanya motivasi berupa bantuan dari program-program yang berkesinambungan (PNPM-MP).

Kegiatan penting yang dilakukan tahun 2014 dalam upaya pencapaian kinerja adalah Monitoring dan Evaluasi Pasar Desa dan Bumdes Tahun 2014.

11. Sasaran strategis: Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Indikator Kinerja

Realisasi 2010


Target 2014

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

Realisasi sd 2014

Target Akhir RPJMD

Terkendalinya konflik antar umat beragama

40%

54%

75%

100%

100%

100%

100%

√

100%

100%


n/a

n/a

n/a

65%

70,86%

75%

94%

▲

70,86%

75%

3 keg

3 keg

11 keg

11 keg

5 keg

9 keg

56%

33 keg

9 Keg

30keg

9 keg

Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

X

X 2 keg

5 keg

9 keg

9 keg

5 keg

9 keg

56%

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Terkendalinya konflik antar umat beragama Pengendalian konflik antar umat beragama pada tahun 2014 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target sebesar 100% yaitu penanganan konflik Agama dan Kepercayaan Jemaat Ahmadiyyah di kecamatan Cilawu Desa Genteng. Pencapaian tersebut sama dengan tahun 2013, dan meningkat 60% dibanding tahun 2010. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain kuatnya oleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan melalui berbagai forum komunikasi dengan unsur masyarakat dan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat / KOMINDA.


Halaman III - 101

Pemerintah Kabupaten Garut Dalam rangka pengendalian konflik antar umat beragama pada tahun 2014 telah dilaksanakan pengembangan wawasan kebangsaan terhadap ormas melalui : 1)

Kegiatan Pengawasan

Aktifitas Jemaah Ahmadiyah,

untuk memfasilitasinya

aktivitas Tim Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kabupaten Garut sebagai tindak lanjut SKB 3 (tiga) Menteri dan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Ahmadiyah Indonesia yang dilaksanakan di Kecamatan Banyuresmi dan Kecamatan Bungbulang dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 280 Orang; 2)

Kegiatan Peningkatan Harmonisasi

Antar Umat Beragama dalam pengutan

Ketahanan Bangsa, untuk menghasilkan (output) peningkatan pemahaman tentang konsep ketahanan bangsa dan pengamalan nilai-nilai kearifan lokal yang dilaksanakan di Kecamatan Leles dan Kecamatan Garut Kota

dengan jumlah

peserta sebanyak 200 Orang yang berasal di kalangan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda; 3)

Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama, untuk menghasilkan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat, yang diikuti oleh sebanyak 200 orang, di Kecamatan Garut Kota;

4)

Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat, yang diikuti oleh sebanyak 400 orang tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat,

di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Cikajang, Kadungora,

Sukaresmi dan Garut Kota ; 5)

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai- Nilai Luhur Budaya Bangsa, untuk menghasilkan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dikalangan pemuda dan pelajar sebanyak 400 orang di Kecamatan Bl. Limbangan, Cibatu, Wanaraja dan Leles;

6)

Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar, untuk menghasilkan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dikalangan pemuda dan pelajar sebanyak 100 orang di Kecamatan Garut Kota ;

7)

Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat/ KOMINDA, berupa pelaksanaan monitoring dan atau melakukan pemantauan juga rapat pengumpulan

informasi

dari

berbagai

elemen

untuk

mengantisipasi

permasalahan yang muncul di Kabupaten Garut, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban di masyarakat;


Halaman III - 102

Pemerintah Kabupaten Garut 8)

Kegiatan Koordinasi Penanganan Potensi Konflik, dalam bentuk rapat koordinasi dengan unsur Muspika se Kabupaten Garut, dengan jumlah peserta sebanyak 472 orang;

9)

Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaku Kerawanan Stabilitas

serta

Pengawasan Aktivitas orang Asing, dalam bentuk koordinasi dengan unsur muspika yang dilaksanakan di aula Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut untuk melakukan

pengawasan

terhadap

aktivitas

orang

asing,

hal

ini

untuk

mengantisipasi pelaku kerawanan sosial; 10) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bela Negara, untuk menghasilkan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dikalangan Mahasiswa sebanyak 400 orang di Kecamatan Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul dan Samarang ; 11) Kegiatan Peningkatan Pemahaman Niali-Nilai Kebangsaan bagi Masyarakat, untuk menghasilkan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dikalangan masyarakat (perempuan/Orang

tua)

agar

dapat

mensosialisasikan

akan

pentingnya

pembentukan nilai-nilai kebangsaan di keluarga masing-masing, dengan sasaran kader PKK dan kepala Keluarga di desa Daung Sari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut sebanyak 100 orang.

b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada pada tahun 2014 sebesar 70,86% atau mencapai 94,48% dari target sebesar 75%. Dengan rincian sebagai berikut pada pemilu legislatif partisifasi pemilih yaitu 73,91 dan pada Pemilihan Presiden mencapai 67,8%. Apabila dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada pilkada tahun 2013 sebesar 70,86%, mengalami peningkatan 5,86%. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain dilaksanakannya pendidikan politik bagi masyarakat dan anggota parpol serta fasilitasi dukungan kelancaran pemilu legislatif maupun presiden tahun 2014. c. Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan politik daerah pada tahun 2014 sebanyak 5 kegiatan atau mencapai 56% dari target sebanyak 9 kegiatan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, mengalami penurunan 54%, namun bila dibandingkan terhadap realisasi tahun 2010 mengalami peningkatan 66%. Secara kumulatif dari tahun 2010 sampai


Halaman III - 103

Pemerintah Kabupaten Garut 2014, telah dilaksanakan sebanyak 33 kegiatan pembinaan politik daerah atau 94% dari target kumulatif RPJMD dalam waktu yang sama sebanyak 35 kegiatan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik dan meningkatkan pemahaman pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat maka dilaksanakan program pendidikan politik mayarakat yang diimplementasikan pada tahun 2014 melalui kegiatan : 1) Kegiatan Verifikasi bantuan keuangan partai politik untuk pembinaan bagi 10 (sepuluh) Partai Politik; 2) Kegiatan Pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan

pengetahuan

pendidikan politik bagi masyarakat sebanyak 465 orang unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh etnik lainnya, di Kec. Pasirwangi, Pakenjeng, Karangtengah, Selaawi dan Cisurupan ; 3) Kegiatan Pendidikan politik bagi Anggota Parpol bagi para kader partai politik tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, sebanyak 300 orang untuk penguatan fungsi partai politik disamping peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik, yang dilaksanakan di Kecamatan leuwigoong, Cibatu dan Cikelet. 4) Kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan untuk menghasilkan partisipasi perempuan dalam pembangunan politik, diikuti oleh sebanyak 300 orang dari unsur partai politik, PKK, unsur Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) di Kecamatan Bayongbong, Pasirwangi dan Banyuresmi. 5) Kegiatan Workshop/Lokakarya Hasil Pemilu Kabupaten Garut 2014, untuk menghasilkan peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Garut melalui Sosialisasi hasil penyelenggaraan Pemilu 2014 di Kabupaten Garut dengan sasaran peserta tokoh masyarakat, anggota partai politik dan aktivis mahasiswa, dengan jumlah peserta sebanyak 250 Orang. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah terhadap pembinaan politik daerah. d. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada tahun 2014 sebanyak 5 (lima) kegiatan atau mencapai 56% dari target sebanyak 9 kegiatan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, mengalami penurunan 44%, namun bila dibandingkan terhadap realisasi tahun 2010 mengalami peningkatan 150%. Secara kumulatif dari tahun 2010 sampai 2014, telah dilaksanakan sebanyak 30 kegiatan


Halaman III - 104

Pemerintah Kabupaten Garut pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP atau 86% dari target kumulatif RPJMD dalam waktu yang sama sebanyak 35 kegiatan. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain tingginya tingkat kepedulian dan aspirasi LSM, Ormas dan OKP untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada tahun 2014 sebagai implementasi pengembangan Wawasan Kebangsaan, melalui pelaksanaan kegiatan : a)

Kegiatan Fasilitasi Pencapaaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan,

b)

Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan,

c)

Kegiatan Fasilitasi Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat.

d)

Kegiatan Sosialisasi Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi

e)

Kegiatan Sosialisasi dan Pemantapan Sosial Budaya Dalam Perspektif Ketahanan Bangsa.

12. Sasaran strategis: Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penjagaan Stabilitas Keamanan Di Daerah Indikator Kinerja

Realis asi 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2014

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

Realisasi sd 2014

Target Akhir RPJMD


2,47 kasus

1,49 kasus

1,51 kasus

0,51 kasus

0,012 kasus

1 kasus

198%

√

0,012 kasus

1 kasus

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Pada tahun 2014 jumlah tindak kriminal di Kabupaten Garut sebanyak 372 kasus. Apabila dibandingkan dengan kondisi jumlah penduduk, dari data ini dapat diketahui bahwa angka kriminal di Kabupaten Garut pada tahun 2014 mencapai 0,012 ini artinya dari 10.000 jumlah penduduk di Kabupaten Garut terdapat sekitar 0,012 tindak kriminal atau mencapai 198%. Apabila capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami penurunan 97,65%. Dan apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sbesar 99,51%. Serta menurun dibandingkan target akhir RPJMD sebanyak 1 kasus.


Halaman III - 105

Pemerintah Kabupaten Garut Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adanya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penjagaan Stabilitas Keamanan Di Daerah, pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Pengendalian Keamanan Lingkungan, Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI / POLRI dan Kejaksaan, Kerjasama Koordinasi dan Antisipasi Keamanan Lingkungan Pengembangan Teknis Fungsional Aparatur Sat Pol PP, Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat, dan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi. Tabel 3. 17 Angka Kriminalitas di Kabupaten GarutTahun 2009 s.d. 2014

No

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1. 2. 3.

Jumlah kasus Narkoba Jumlah kasus Pembunuhan Jumlah Kejahatan Seksual Jumlah kasus Penganiayaan Jumlah kasus Pencurian Jumlah kasus Penipuan Jumlah kasus Pemalsuan uang Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun Jumlah Penduduk Angka Kriminalitas (8)/(9) per 10.000 jumlah penduduk

43 5 32

38 2 33

47 7

30 2 1

24 4 3

308

438

23

33

20

5 1 52

308 -

438 -

298 30

291 21

170 150

168 145

-

-

-

-

-

1

520

600

368

379

380

372

2.424.888

2.464.010

2.503.765

2.544.160

2,47

1,49

1,51

0,51

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2.386.388 2,18

3.003.004 0.012

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Garut, Tahun 2015

13. Sasaran strategis: Meningkatnya tertib administrasi kearsipan Indikator Kinerja % SKPD yang menerapkan arsip secara baku Tergalinya arsip arsip sejarah di Wilayah Kabupaten Garut Jumlah SKPD yang dibina

Realisasi 2010


Target 2014

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

Realisasi sd 2014

Target Akhir RPJMD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

√

100%

100%

1 dok

n/a

n/a

1 dok

33 dok

6 dok

1650%

√

35 dok

6 dok

2 SKPD

3 SKPD

1 SKPD

42 SKPD

18 SKPD

15 SKPD

600%

√

18 SKPD

18 SKPD

Sumber : Bapusipda Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia


Halaman III - 106

Pemerintah Kabupaten Garut Analisis Kinerja Tahun 2014 a. % SKPD yang menerapkan arsip secara baku Pada tahun 2014, dari sebanyak 18 SKPD, seluruhnya telah menerapkan arsip secara baku atau sebesar 100%% sesuai dengan target. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dan 2010 sama. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 18 SKPD, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 100%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut: 1)

Terbatasnya SDM pengelola kearsipan/arsiparis

2)

Kurang peduli terhadap arsip

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut melaksanakan sosialisasi tentang kearsipan. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Program pemeliharaan dan pelestarian dokumen/arsip daerah melalui Kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah. b. Tergalinya arsip arsip sejarah di Wilayah Kabupaten Garut Terkumpulnya arsip sejarah pada tahun 2014 sebanyak 33 dokumen atau mencapai 1.650% dari target. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 3.200%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 3.200%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 6 dokumen, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 550% Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut: 1)

Terbatasnya SDM

2)

Terbatasnya dana, sanana/prasarana

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut memaksimalkan sarana/prasarana yang ada. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.


Halaman III - 107

Pemerintah Kabupaten Garut c. Jumlah SKPD yang dibina Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan pengelolaan arsip sebanyak 18 SKPD atau mencapai 600% dari target sebanyak 3 SKPD. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami Peningkatan 1.700 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami Peningkatan sebesar 800%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 3, maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 600% Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah sebagai berikut: 1)

Terbatasnya SDM

2)

Terbatasnya dana, sarana/prasarana

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah / Swasta.

14. Sasaran strategis: Tertibnya Administrasi Kependudukan Indikator Kinerja Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Terlaksananya pelayanan E-KTP

Realisasi 2010


Target 2014

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

Realisasi sd 2014

Target Akhir RPJMD

60,02%

60,41 %

60,80 %

61%

79,06

65%

122%

√

79,06

65%

699 org

734 org

740 org

783 org

967 orang

800 org

121%

√

967 orang

800 org

25%

60%

82%

85%

85%

90%

94%

X

85%

90%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Kepemilikan KTP Kepemilikan KTP sebesar 79,06% atau mencapai 121,63% dari target sebesar 65,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mengalami peningkatan 18,06% dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 meningkat sebesar 19,04% dan telah melampaui target akhir RPJMD 122%. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain tingkat kesadaran penduduk terhadap kepemilikan KTP sudah baik.

b. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk


Halaman III - 108

Pemerintah Kabupaten Garut Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk sebanyak 967 per 1000 penduduk atau mencapai 120,88% dari target sebanyak 800 per 1000 penduduk. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mengalami peningkatan 23,54% dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 meningkat sebesar 38,36% dan telah melampaui target akhir RPJMD 121%. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adanya pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Massal Melalui Penetapan Pengadilan Sidang di Tempat untuk Masyarakat Kurang Mampu.

c. Terlaksananya pelayanan E-KTP Terlaksananya pelayanan E-KTP sebesar 85,00% atau mencapai 94,44% dari target sebesar 90%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sama 85% dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 meningkat sebesar 60% dan belum mencapai target akhir RPJMD karena hanya mencapai 94%. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain Proses penerbitan dilaksanakan masih dipusatkan di Jakarta. Untuk mencapai sasaran strategis tertibnya administrasi kependudukan, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan, Pengembangan Data Base Kependudukan, Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pendataan Penduduk Rentan Adminduk, Penerapan EKTP Kependudukan dan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil.


Halaman III - 109


Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Sesuai Dengan Daya Dukung Lingkungan Dan Fungsi Ruang Pencapaian Kinerja Sasaran Misi 4 Jumlah sasaran pada misi 4 yang diukur kinerjanya: 8 sasaran. Jumlah indikator kinerja yang digunakan: 22 indikator.

Sebanyak 11 indikator (50%) mencapai atau melebihi target, 6 indikator (27%) tidak mencapai target tetapi meningkat dari tahun lalu, dan 5 indikator (23%) tidak mencapai target.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 4 adalah sebagai berikut : 1. Sasaran strategis: Meningkatnya kapasitas dan daya dukung jalan dan jembatan kabupaten untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Indikator Kinerja % Jalan dalam kondisi baik dan sedang

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 2010 2011 2012 2013 2014 61,57%

62,68%

63,16%

64,49%

65,16

Target Capaian 2014 2014 (%) 68%

95,8%

Status Realisasi Target Akhir Capaian sd 2014 RPJMD ▲

65,16

68%

Sumber : Dinas Binamarga Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 Realisasi kinerja prosentase jalan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2014 sebesar 65,16 % dengan capaian kinerja sebesar 95,83% dari target yang ditetapkan sebesar 68% atau belum mencapai target. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 0,67 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan/penurunan sebesar 5,59%.


Halaman III - 110

Pemerintah Kabupaten Garut Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 68%, maka realisasi tahun 2014 hanya mencapai 95,83% sehingga belum mencapai akhir RPJMD. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kinerja adalah sebagai berikut : a)

Penangan jalan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, Akibatnya sebagian besar jalan sudah habis umur

b) Kerusakan jalan sebelum waktunya Akibat sebagai jalan berada di daerah rawan bencana, Curah Hujan / iklim basah yang berkepanjangan. c)

Keterbatasan anggaran

d) Adanya beberapa ruas jalan yang tingkat kerusakanya tidak dapat ditangani dengan pemeliharaan rutin e)

Kondisi Cuaca yang tidak mendukung

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : a) Perlu dilakukan program peningkatan jalan dan rehabilitasi jalan b) Untuk pengurangan dampak Akibat bencana alam perlu adanya peningkatan penghijauan c) Melakukan skala Prioritas penangan jalan terhadap perbaikan jalan akibat bencana alam, dan usulan bantuan kepada APBD Provinsi dan APBN d) Pelaksanaan Pekerjaan diusahkan sebelum musim Penghujan Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : a) Pembangunan / Penggantian Jembatan Sebanyak 9 Buah b) Pembangunan / Penggantian Jembatan Akibat Bencana Alam Sebanyak 1 Buah c) Pembanguna saluran Drainase sepanjang 8.851 m dan 3 Paket d) Pembanguna Tembok penahan Tanah Sebanyak 128 Paket e) Penangan jalan Akibat Bencana Alam f) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan sebanyak 23 Buah g) Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota sepanjang 71,66 Km h) Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten sepanjang 287,75 Km i)

Rehabilitasi / Pengaspalan jalan Non Status sepanjang 46,43 Km dan 6 Paket

j) Rehabilitasi jalan Kabupaten sepanjang 15,27 Km


Halaman III - 111

Pemerintah Kabupaten Garut Tabel 3. 18 Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Tahun 2010-2014 No 1 2 3

Indikator Baik Sedang Rusak Berat Jumlah Kemantapan

Tahun 2010 Km % 305,00 36,80 205,25 24,77

Tahun 2011 Km % 323,77 39,07 195,72 23,62

Tahun 2012 Km % 305,99 36,89 217,49 20,78

318,51

38,43

309,27

37,32

305,28

42,33

828,76

100

828,76

100

828,76

100

510,25

61,57

519,49

62,68

523,48

63,16

2013 Km % 346,21 41,77 188,24 22,71

2014 Km % 343,96 41,50 196,06 23,66

294,31

35,51

288,74

34,84

828,76 534,45

100 64,49

828,76 540,02

100 65,16

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Garut

Kondisi permukaan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2014, meliputi aspal sepanjang 342,80 km (41,36%), hotmix sepanjang 334,56 km (40,37%), jalan batu sepanjang 138,90 km (16,76%), tanah sepanjang 1,60 km (0,19%), dan beton sepanjang 10,90 km (1,32%). Sementara itu, jumlah jembatan di Kabupaten Garut mencapai 10 buah. Tabel 3. 19 Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2013 – 2014 No

Tahun 2013

Kondisi

1

Hotmix

285,67

34,47

Km 334,56

2

Beton

0,7

0,08

10,90

1,32

3

Aspal

386,59

46,65

342,80

41,36

154,2

18,61

138,90

16,76

1,6

0,19

1,60

0,19

828,76

100

828,76

100

4

Batu

5

Tanah Jumlah

Km

%

Tahun 2014 % 40,37

Sumber: Dinas Binamarga Kab. Garut

2. Sasaran strategis : Meningkatnya Permukiman dan perumahan

ketersediaan infrastruktur dasar


Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2014


38,23%

42,59%

45,13%

52,83%

59%

72,27%

75%

∆

59%

72,27%

Cakupan pelayanan air bersih diperdesaan

53,55%

55,32%

59,98%

63,83%

65,68%

65%

101%

√

65,68%

65%

4%

n/a

n/a

3,34%

0,23%

2%

188,50%

√

0,23%

2%

98%

98%

98%

98%

90,47%

99%

91%

X

90,47

99%

1 unit

6 unit

n/a

4 unit

4

10 unit

40%

X

15

10 unit

512,34 unit/km2

512,34 unit/km2

439,15 unit/km2

83,33%

√

512,34 unit/km2

439,15 unit/km2

Indikator Kinerja

% Lingkungan pemukiman Kumuh % Rumah Layak Huni Tersedianya bantuan teknis Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (unit) Cakupan pelayanan bencana kebakaran (unit/km2)

614,81 614,81 512,34 unit/km2 unit/km2 unit/km2


Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut, 2015


Halaman III - 112

Pemerintah Kabupaten Garut Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Cakupan pelayanan air minum di perkotaan Pada tahun 2014, realisasi cakupan pelayanan air minum di perkotaan sebesar 54,10% persen mencapai 75% dan tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 72,27% persen. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 1,27%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 15,87%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 72,27% mencapai 75%%. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan air minum dan kerja sama antara pemerintah, masayrakat dan pihak swasta, perluasan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dari PDAM. b. Cakupan pelayanan air bersih di perdesaan Pada tahun 2014, realisasi cakupan pelayanan air minum di perdesaan sebesar 65.68% atau mencapai 101% berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 65 persen. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 2,90%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 22,65%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 65 persen mencapai 101 % Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan air minum dan kerja sama antara pemerintah, masayrakat dan pihak swasta, perluasan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dari PDAM. c. % Lingkungan pemukiman Kumuh Pada tahun 2014, realisasi prosentase lingkungan pemukiman kumuh sebesar 0,23% mencapai 188,50 % mencapai target yang ditetapkan sebesar 2 persen. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 0,1%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 3,77%.


Halaman III - 113

Pemerintah Kabupaten Garut Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2% mencapai 188,50 %. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kinerja adalah sebagai berikut Meningkatnya Infrastruktur dasar Permukiman dan Perumahan. d. % Rumah Layak Huni Pada tahun 2014, realisasi rumah layak huni sebesar 90,47% atau mencapai 91% dan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 99%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami Penurunan 7,54. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami Penurunan sebesar 7,53%. Selain itu, apabila belum mencapat target akhir RPJMD sebesar 99% karena hanya mencapai 91%. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kinerja adalah sebagai berikut Banyaknya bantuan untuk program RTLH yang bersumber dari APBN. e. Tersedianya bantuan teknis Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (unit) Realisasi tersedianya bantuan teknis Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 4 unit belum mencapai target sebesar 10 unit atau hanya 40%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sama. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 300%. Selain itu, apabila dibandingkan target akhir RPJMD sebesar 10% mencapai 40%.

f. Cakupan pelayanan bencana kebakaran (unit/km2) Realisasi cakupan pelayanan bencana kebakaran 512,345 unit/km2 mencapai target yang dibebankan sebesar 439,15 unit/km2 Atau hanya mencapai 83,33%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sama yaitu 83,33%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 16,67%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar mencapai 83,33% dan belum mencapai target sebesar 439.2 unit/km2. Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Pembangunan Sarana dan Prasarana air Bersih Pedesaan, Penyediaan Peralatan Jaringan Air Bersih, Pipanisasi Air


Halaman III - 114

Pemerintah Kabupaten Garut Bersih, Pembuatan sumur bor, rehabilitasi rumah tidak layak huni, Bantuan Teknis Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, Pemeliharaan saran dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, dan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.

3. Sasaran strategis: Tersedianya infrastruktur sumberdaya air dan pemenuhan kecukupan air baku yang memadai untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi Indikator Kinerja


Target 2014


Target Akhir RPJMD

% Saluran Irigasi Pemerintah dalam kondisi baik

56,46%

56,46%

57,14%

57,14% 57,91%

80%

72%

▲

57,91%

80%


53,41%

55,52%

46,08%

53,41% 57,32%

60%

96%

▲

57,32%

60%


Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Persentase Saluran Irigasi Pemerintah dalam kondisi baik pada tahun 2014 sebesar 57,91 persen, hanya mencapai 72% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 0,77 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 98,97%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 80 mencapai 72%. Tabel 3. 20 Kondisi Jaringan Irigasi Pemerintah Tahun 2010-2014 DAERAH IRIGASI PEMERINTAH URAIAN 2010 Panjang Saluran (Km) Areal ( Ha )

%

2011

%

2012

%

2013

%

2014

147

147

147

147

223,807

11.771

11.771

11.771

11.771

16.067

%

Saluran ( Km ) : 223,807 Baik

83

56,46

83

56,46

84

57,14

84

57,14

141

60,31

Rusak Berat

30

20,41

30

20,41

29,5

20,07

29,5

20,07

46

19,67

Rusak Ringan

34

23,13

34

23,13

33,5

22,79

33,5

22,79

46,807

20,02

Bangunan Bendung (buah) : 38


Halaman III - 115

Pemerintah Kabupaten Garut DAERAH IRIGASI PEMERINTAH URAIAN 2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

Baik

15

65,22

15

65,22

11

47,83

14

60,87

23

60,53

Rusak Berat

4

17,39

4

17,39

6

26,09

3

13,04

6

15,79

Rusak Ringan

4

17,39

4

17,39

6

26,09

6

26,09

9

23,68

Baik

728

44,66

728

44,66

898

55,09

992

60,86

1024

60,45

Rusak Berat

637

39,08

637

39,08

421

25,83

213

13,07

232

13,70

Rusak Ringan

265

16,26

265

16,26

311

19,08

425

26,07

438

25,86

Baik

195

29,46

195

29,46

218

32,93

259

39,12

435

60,25

Rusak Berat

309

46,68

309

46,68

297

44,86

278

41,99

189

26,18

Rusak Ringan

158

23,87

158

23,87

147

22,21

125

18,88

98

13,57

Bangunan Air (buah) : 1.630

Pintu (buah) : 722


Faktor-faktor

yang

menyebabkan

keberhasilan

kinerja

adalah

menjamin

terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif, dengan sasaran menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah untuk mencapai hasil pertanian yang optimal, tanpa mengabaikan kepentingan lainnya. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah melalui pembangunan saluran pembawa berupa pipanisasi untuk melayani 500 KK dan pembangunan Sumur Air Tanah untuk melayani 1080 KK yang lokasinya tersebar di kabupaten Garut Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja adalah mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kepentingan masyarakat di segala kehidupan dan penghidupan

b. Persentase Saluran Irigasi Desa dalam kondisi baik pada tahun 2014 sebesar 57,32% atau hanya mencapai 96% dari target yang ditetapkan sebesar 60%. . Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 7,31 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 7,31 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 60% mencapai 57,32%


Halaman III - 116

Pemerintah Kabupaten Garut Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatnyanya intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten seluas 11.771 Ha. Tabel 3. 21 Kondisi Jaringan Irigasi Desa Tahun 2010-2014 DAERAH IRIGASI DESA (NON TEKNIS) URAIAN

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

2014

Panjang Saluran (Km)

1.758

1.758

1.758

1.758

1.681

Areal ( Ha )

45.931

45.931

45.931

45.931

41.945

%

Saluran ( Km ) : 1.681 Baik

942

53,58

976

55,52

810

46,08

942

53,58

1009

60,02

Rusak Berat

438

24,91

423

24,06

518

29,47

438

24,91

348

20,70

Rusak Ringan

378

21,50

359

20,42

430

24,46

378

21,50

324

19,27

Baik

420

34,94

468

38,94

512

42,60

580

48,25

712

60,03

Rusak Berat

593

49,33

505

42,01

392

32,61

293

24,38

238

20,07

Rusak Ringan

189

15,72

229

19,05

298

24,79

329

27,37

236

19,90

Baik

412

40,39

478

46,86

527

51,67

580

56,86

581

60,77

Rusak Berat

438

42,94

426

41,76

399

39,12

380

37,25

319

33,37

Rusak Ringan

170

16,67

116

11,37

94

9,22

60

5,88

56

5,86

Baik

6

15,38

6

15,38

9

23,08

12

30,77

14

60,87

Rusak Berat

29

74,36

29

74,36

26

66,67

23

58,97

7

30,43

Rusak Ringan

4

10,26

4

10,26

4

10,26

4

10,26

2

8,70

Bangunan Bendung (buah) : 1.186

Bangunan Air (buah) : 956

Pintu (buah) : 23


Untuk mencapai sasaran strategis tersedianya infrastruktur sumberdaya air dan pemenuhan kecukupan air baku yang memadai untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasin dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di berbagai daerah di Kabupaten Garut.


Halaman III - 117

Pemerintah Kabupaten Garut 4. Sasaran strategis: Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan Indikator Kinerja

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2014

Capaian Tahun 2014 (%)

Status Capaian

Realisasi sd 2014

Target Akhir RPJMD

Meningkatnya masyarakat yang terlayani jaringan listrik (elektrifikasi rumahtangga)

54,59%

54,97%

62,13%

62,16%

64,21%

61%

105%

√

64%

61%


Analisis Kinerja Tahun 2014 Realisasi capaian kinerja meningkatnya masyarakat yang terlayani jaringan listrik (elektrifikasi rumahtangga) sebesar 105% telah memenuhi target sebesar 61%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 3,30%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 17,61%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 61% mencapai 105%. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya program Lisdes sejak tahun 2008 sampai 2014 telah membangun JTR, IR dan SR secara hibah pada masyarakat pra-KS dan KS sebanyak 2.845 KK dari APBD Kabupaten Garut, dan 11.316 KK dari APBD Provinsi Jawa Barat.

5. Sasaran strategis: Mengembangkan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa Indikator Kinerja Peningkatan jumlah pengendalian dan pengamanan lalu lintas:  Rambu (unit)  Marka (m)  Pemeliharaan APILL (unit)  Guard Rail (m) Jumlah kendaraan yang diuji kelayakan sarana transportasi Frekwensi operasi penertiban kendaraan bermotor (kali)

Realisasi 2010


Target 201 4

Capaian 2014 (%) 307%

Status Realisasi Target Akhir Capaian sd 2014 RPJMD

√

770

784

994

1.132

1259

1259 1.111,4 4

1007%

1259

625

750

1420

1.050

1.220

1044

94%

1044

1.111,44

14

14

14

14

14

14

100%

14

14

0

0

80

80

137

500

27%

137

500

11650

12.737

13.141

14.151

14.776

15.000

99%

▲

14.776

15.000

70

102

107

102

138

156

115%

▲

156

120

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, 2015


Halaman III - 118

Pemerintah Kabupaten Garut Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Peningkatan jumlah pengendalian dan pengamanan lalu lintas diturunkan ke dalam empat indikator yaitu: 1. Jumlah rambu 2. Jumlah marka 3. Pemeliharaan APILL 4. Guard Rail Rambu (unit) Realisasi capaian kinerja jumlah rambu pada tahun 2014 sebanyak 1.259 atau mencapai 1.007% dari target 125. Apabila dibandingkan dengan tahun realisasi 2013 mengalami peningkatan 11,22%, dan apabila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan 63,51%. Serta dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 1.007%. Marka (KM) Realisasi capaian kinerja jumlah marka pada tahun 2014 sebanyak 1.044 atau mencapai 94% dari target 1.111,44. Apabila dibandingkan dengan tahun realisasi 2013 mengalami peningkatan 14,43 %, dan apabila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan 39,20 %. Serta dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 94%. Pemeliharaan APILL(unit) Realisasi capaian kinerja jumlah pemeriharaan apill (unit) pada tahun 2014 sebanyak 14 atau mencapai 100 % dari target 14 Apabila dibandingkan dengan tahun realisasi 2013 dan 2010 sama yaitu 14 Unit atau mencapai 100%, Serta dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 100 % Guard Rail (m) Realisasi capaian kinerja jumlah – guard rail (m) pada tahun 2014 sebanyak atau mencapai 137 meter

dari target 500 meter atau hanya mencapai 27%. Apabila

dibandingkan dengan tahun realisasi 2013 mengalami peningkatan 71,25%, dan apabila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan 71,25%. Serta dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 27% atau belum mencapai target 500 meter. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya Anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana lalulintas; 2. Adanya dukungan dari stakeholders;


Halaman III - 119

Pemerintah Kabupaten Garut 3. Adanya sumber daya manusia yang memadai. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Memperbesar pengajuan/permohonan anggaran kegiatan; 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait; 3. Menyelenggarakan Bimtek Internal. Faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut : 1.

Kebijakan prioritas kebutuhan;

2.

Pembinaan personil/petugas;

3.

Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : 1.

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 1.1

2.

Kegiatan Kegiatan Koordinasi Forum Lalulintas dan angkutan jalan;

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas 2.1

Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas;

2.2

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan;

2.3

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan (DAK);

2.4

Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas (DAK);

2.5

Kegiatan Pengadaan Guadriil (DAK).

2.6

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan, Rambu-rambu Lalu Lintas dan Guadriil (Manajemen DAK);

2.7

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;

2.8

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Lalu Lintas.

b. Jumlah kendaraan yang diuji kelayakan sarana transportasi pada tahun 2014 sebanyak 14.776 unit tidak mencapai target sebanyak 15.000 unit atau hanya mencapai 99%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 4,42%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 26,83 %. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar mencapai 15.000 hanya mencapai 99% artinya tidak mencapai target. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan /penurunan kinerja sebagai berikut : 1.

Optimalisasi anggaran yang telah disediakan;

2.

Adanya dukungan dari stakeholders;


Halaman III - 120


Melakukan pembenahan secara bertahap terhadap sistem pelayanan;

4.

Melakukan koordinasi dengan bidang/seksi dan instansi terkait;

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1.

Adanya sosialisasi tentang pentingnya pengujian kendaraan bermotor melalui pamflet;

2.

Dilengkapinya standar pelayanan baik sarana maupun prasarana penunjang untuk kenyamanan pelayanan kepada masyarakat;

3.

Optimalisasi pengujian kendaraan bermotor melalui pemberian kemudahan, kenyamanan serta efisiensi waktu pelayanan kepada masyarakat.

4.

Pembangunan citra yang lebih baik berkenaan dengan pengujian kendaraan bermotor khususnya, sehingga dapat mengubah persepsi masyarakat yang selama ini berkembang dengan memberdayakan potensi sumber daya manusia secara maksimal.

Faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut : 1.

Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai;

2.

Tersedianya fungsional penguji kendaraan bermotor dari tingkat penyelia s/d pemula;

3.

Optimalisasi peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Program / kegiatan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut : 1.

Program peningkatan kelaikan Pengoprasian kendaraan bermotor 1.1

Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;

1.2

Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor;

1.3

Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Uji (Buku Uji, Plat dan Stiker).

c. Frekwensi operasi penertiban kendaraan bermotor (kali) Realisasi indikator frekwensi operasi penertiban kendaraan bermotor pada tahun 2014 sebanyak 138 kali atau mencapai 115% dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 120 kali/tahun. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 35,29 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 secara kumulatif mengalami peningkatan sebesar 97,14%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 120 mencapai 115% Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :


Halaman III - 121


Tersedianya anggaran;

2.

Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualifikasi khusus;

3.

Adanya dukungan dari stakeholders terkait

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;

2.

Mempertahankan konsolidasi (internal) dalam melaksanakan tupoksi.

Faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi penggunaan sumber daya adalah melakukan optimalisasi fungsi sarana dan prasarana. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

2.

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya.

Program dan Kegiatan Bidang Perhubungan dititikberatkan untuk menunjang kelancaran roda perekonomian daerah seperti menunjang kegiatan usaha masyarakat dalam mendistribusikan pemasaran hasil produk barang dan jasa yang diindikasikan pada kelancaran dan keselamatan di jalan melalui pengadaan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan dan RPPJ serta meningkatnya pelayanan bagi penyedia dan pengguna jasa transportasi seperti di terminal. Indikator-indikator keberhasilan

program

dan

kegiatan

bidang

perhubungan

ditentukan

oleh

perkembangan perlengkapan jalan seperti: Rambu Lalu Lintas, Rambu pendahulu petunjuk jurusan, Rambu pendahulu petunjuk jurusan portable, Marka Jalan, Traffict Cones, Lampu peringatan (Warning Light), Water barrier,Paku jalan, Pagar pengaman jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light). Rambu Lalu Lintas mengalami kenaikan sebesar 11,22% pada tahun 2014, dari jumlah Rambu Lalu lintas sebanyak 1.132 unit pada tahun 2013 menjadi 1.259 unit pada tahun 2014, Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) 135 pada tahun 2013 menjadi 141 pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 4,44%, Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) portable 28 pada tahun 2013 menjadi 38 tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 35,71%, Traffict cones 24 pada tahun 2013 menjadi 58 tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 141,67%, pagar pengaman jalan 88 pada tahun 2013 menjadi 235 pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 167,05%, paku jalan 0 pada tahun 2013 menjadi 103 pada tahun 2014, water barrier 35 pada tahun 2013 menjadi 45 pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 28,57, Marka jalan 1.220m2 pada tahun 2013 menjadi 1.044 m2 pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 14,43% karena ada kerusakan.


Halaman III - 122

Pemerintah Kabupaten Garut Perkembangan perlengkapan jalan seperti terlihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3. 22 Perkembangan Perlengkapan Jalan Tahun 2013-2014 No

Perkembangan/ Penurunan

Tahun

Jenis Fasilitas 2013

2014

Unit

%

1.132

1.259

127

11,22

1

Rambu lalu-lintas

2

Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ)

135

141

6

4,44

3

Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) portable

28

38

10

35,71

4

Traffict Cones

24

58

34

141,67

5

Lampu peringatan (Warning Light)

8

8

0

0

6

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

2

2

0

0

7

Pagar Pengaman Jalan

88

235

147

167,05

8

Marka Jalan

1.220 m2

1.044

(-)176

(-) 14,43

9

Paku Jalan

0

103

0

0

10

Water barrier

35

45

10

28,57

Sumber: Dishub, Kab. Garut tahun 2015

Aspek keselamatan merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian karena dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kerugian materi. Dampak kecelakaan tidak hanya dirasakan sesaat, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan atau bagi korban yang mengalami cacat seumur hidup. Disamping itu kerugian materi sebagai akibat rusaknya fasilitas keselamatan dan sarana bukanlah nilai yang kecil. Kendaraan bermotor berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu-lintas yang dapat berakibat korban manusia bahkan kematian saat dioperasikan dijalan. Untuk menghindari atau mengurangi resiko tersebut di atas, setiap kendaraan bermotor harus dilakukan pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Sampai dengan saat ini kewajiban uji bagi kendaraan bermotor baru sebatas kendaraan umum dan barang. Ketentuan yang mengatur pengujian kendaraan bermotor adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang


Halaman III - 123

Pemerintah Kabupaten Garut telah direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011. Pada Tahun 2014 Jumlah kendaraan bermotor yang diuji mengalami kenaikan sebesar 4,42%. Dari jumlah kendaraan yang diuji sebanyak 14.150 unit pada tahun 2013 naik menjadi 14.776 unit pada tahun 2014. Tabel 3. 23 Perkembangan Jumlah Kendaraan Yang Diuji Tahun 2013-2014 Perkembangan/ Penurunan

Tahun No

Jenis Kendaraan 2013

2014

Angka

%

1

Mobil Penumpang

2.462

2.506

44

1,79

2

Bus

1.103

1.208

105

9,52

3

Barang

10.585

11.062

477

4,51

14.150

14.776

626

4,42

Jumlah

Sumber: Dishub, Kab. Garut tahun 2015

Perkembangan ijin trayek mobil penumpang umum di Kabupaten Garut sangat beragam, trayek Angkutan Kota yang memberikan pelayanan mobilitas pengguna jasa di sekitar/menuju pusat kota, trayek Angkutan Perkotaan yang melayani pengguna jasa antar kawasan/kecamatan dengan pusat kota, trayek Angkutan Pedesaan

untuk

melayani

mobilitas

penduduk

di

pelosok/pedesaan

yang

menghubungkan pusat kegiatan kecamatan dengan desa-desa di luar wilayah pusat kota. Jumlah Angkutan lokal (Angkutan Kota, Angkutan Perkotaan maupun Angkutan Perdesaan) menunjukkan kenaikan sebanyak 16 unit atau sebesar 0,80% dari jumlah ijin trayek sebanyak 2.003 unit pada tahun 2013 menjadi 2.019 unit pada tahun 2014. Perkembangan ijin trayek mobil penumpang umum (MPU) terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 24 Perkembangan Ijin Trayek Mobil Penumpang Umum Tahun 2013-2014

TAHUN

PERKEMBANGAN

JENIS TRAYEK

Angkot Perkotaan


2013

2014

(unit)

(%)

1.063

1079

16

1,51

453

453

0

0

Halaman III - 124

Pemerintah Kabupaten Garut TAHUN

PERKEMBANGAN

JENIS TRAYEK

Perdesaan JUMLAH

2013

2014

(unit)

(%)

487

487

0

0

2.003

2.019

16

0,80

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Garut 2015

6. Sasaran strategis : Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Indikator Kinerja Pelayanan pencegahan pencemaran air % tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2014

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

Realisasi sd 2014

12,50%

16,67%

50%

70,37%

75%

100%

75%

▲

75%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

111%

√

100%

60%

60%

50%

100%

100%

100%

100%

√

100%

n/a

8,37%

71,43%

100%

100%

100%

100%

√

100%

Cemar berat

Cemar berat

Cemar berat

Cemar berat

Cemar berat

Mutu cemar ringan

X

Cemar berat

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Pelayanan pencegahan pencemaran air pada tahun 2014 tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 100 persen dengan realisasi 2014 sebesar 75,00 persen berarti hanya mencapai 75%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan 6,58%. Dan bila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan 4,63%. Dan belum mencapai target akhir RPJMD 100% karena hanya mencapai 75%. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya partisipasi sektor industri dalam program EPCM dan produksi bersih, serta belum optimalnya upaya penegakkan hukum di dalam memberikan efek shock theraphy terhadap pelaku pencemar. b. % tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 90 persen dengan realisasi sebesar 100 persen atau mencapai 111%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2010 sama yaitu mencapai 100% Dan sudah mencapai target


Halaman III - 125

Pemerintah Kabupaten Garut akhir RPJMD mencapai 111%. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain telah adanya prosedur tindak lanjut yang jelas sehingga ketika ada pengaduan masyarakat dapat ditanggulangi dengan tepat dan cepat. c. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen berarti mencapai 100%. bila dibandingkan dengan tahun 2013 sama mencapai 100%. Dan bila dibandingkan dengan tahun 2010

mengalami peningkatan 66%. Dan sudah

mencapai target akhir RPJMD sebesar 100%. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain diberlakukannya uji emisi untuk kendaraan bermotor sesuai baku mutu yang berlaku dan introduksi pertanian yang ramah lingkungan oleh dinasdinas teknis terkait. d. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen berarti mencapai 100%. Bila dibandingkan dengan tahun 2013 sama mencapai 100%. Dan bila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 91,63% serta sudah mencapai target akhir RPJMD sebsear 100%. Faktorfaktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adanya sumber-sumber informasi yang relevan berupa kajian yang berkaitan dengan lingkungan hidup mengenai kebijakan rencana dan program dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lahan.

e. Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ pada tahun 2014 termasuk kategori cemar berat yang artinya tidak mencapai target mutu cemar ringan. Dari tahun 2010 nsampai 2013 masih masuk kategori cemar berat dan belum mencapai target akhir RPJMD yaitu mutu cemar ringan. Hal ini disebabkan antara lain oleh diakibatkan tingginya beban pencemaran dari kegiatan domestik, pertanian, perkebunan, peternakan, industri dan aktifitas lain yang berada di DAS Cimanuk yang air limbahnya di buang ke sungai dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Untuk mencapai sasaran strategis terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air, Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan, Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan Kajian Evaluasi Lingkungan.


Halaman III - 126

Pemerintah Kabupaten Garut 7. Sasaran strategis: Penataan penduduk sehingga tercapai keserasian antara daya tampung penduduk dengan daya tampung lingkungan Indikator Kinerja


Jumlah calon transmigran(KK))

65 KK

10 KK

40 KK

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2014

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

55 KK

5 KK

65 KK

8%

X

Realisasi sd 2014 175 KK

Target Akhir RPJMD 335 KK

Sumber : DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Analisis Kinerja Tahun 2014 Sasaran strategis Penataan penduduk sehingga tercapai keserasian antara daya tampung penduduk dengan daya tampung lingkungan memiliki satu indikator yaitu jumlah calon transmigran yang ditempatkan dengan realisasi pada tahun 2014 sebanyak 5 KK atau hanya mencapai 8% dari target 65KK. Apabila dibandingkan dengan realisasi penempatan pada tahun 2013 sebanyak 55KK maka terdapat penurunan 90%. Secara kumulatif sampai dengan tahun 2014, jumlah calon transmigran yang ditempatkan mencapai 175 KK atau mencapai 52% dari total target kumulatif RPJMD sebanyak 335 KK. Faktor-faktor yang menyebabkan target tersebut tidak tercapai antara lain rendahnya keterampilan yang dimiliki calon transmigran dan belum optimalnya peran pemerintah dalam membuka kerjasama dengan daerah lain untuk mendapatkan peluang penempatan calon transmigrasi. Untuk mencapai sasaran strategis penataan penduduk sehingga tercapai keserasian antara daya tampung penduduk dengan daya tampung lingkungan, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Pelatihan Transmigrasi Lokal. . 8. Sasaran strategis: Meningkatnya peran dan fungsi penataan ruang Indikator Kinerja Prosentase Ruang Terbuka Hijau TerpeliharanyaTPU (lokasi) Tersedianya produk rencana tata ruang (perda)

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target 2014

Capaian 2014 (%)

Status Capaian

Realisasi sd 2014

26,44%

26,44%

26,44%

26,44%

26,44%

30%

88%

√

26,44%

2 lokasi

n/a

16 lokasi

48 lokasi

73 lokasi

3 lokasi

2433%

√

73 lokasi

2 perda

3 perda

6 perda

6 perda

6 perda

6 perda

100%

√

6 perda

Sumber : Distarkim, Dinas LHKP Kabupaten Garut, 2015 Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia


Halaman III - 127

Pemerintah Kabupaten Garut Analisis Kinerja Tahun 2014 a. Prosentase Ruang Terbuka Hijau Capaian indikator prosentase ruang terbuka hijau pada tahun 2014 sebesar 26,44% atau baru mencapai 88% dari target sebesar 30%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 maka tidak mengalami perubahan, namun apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 yang mencapai 22% mengalami peningkatan sebesar 19,35%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 30% mencapai 88%. Faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 telah diamantkan mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan dan mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30% pada kawasan perkotaan dengan perincian berupa 20% milik publik dan 10% milik pribadi (privat). RTH merupakan salah satu kebutuhan ruang untuk menjaga keseimbangan kehidupan terutama dikawasan perkotaan yang penuh dengan aktivitas dan ruang terbangun yang semakin mendesak ruang terbuka. Sampai saat ini kondisi RTH yang sudah terdata dikawasan Perkotaan Garut masih sekitar 26,43 % dan belum mencapai 30% Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : Melakukan upaya-upaya untuk menjaga dan mengelola RTH pada kawasan perkotaan melalui penetapan secara proporsi yaitu 30% dari luas wilayah perkotaan dan kegiatan lainnya seperti pemeliharaan Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : Reboisasi (Penghijauan Hutan) dan Melakukan upaya-upaya untuk menjaga dan mengelola RTH pada kawasan perkotaan melalui penetapan secara proporsi yaitu 30% dari luas wilayah perkotaan dan kegiatan lainnya seperti pemeliharaan. b. Terpeliharanya TPU (lokasi) Realisasi terpelihara TPU pada tahun 2014 sebanyak 73 lokasi jauh melampaui target 3 lokasi atau mencapai 2433%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 52,08 % dan dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 3650%.


Halaman III - 128

Pemerintah Kabupaten Garut Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adanya dukungan dana yang cukup besar sehingga dapat meningkatkan jumlah TPU yang terpelihara dengan baik. Program yang dilaksanakan pada tahun 2014 terkait pemeliharaan TPU adalah Program Pengelolaan Pemakaman, yang diimplementasikan melalui 73 (Tujuh Puluh Tiga) kegiatan, yaitu: 1.

Kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman, Lokasi kegiatan, yaitu TPU Tenjolaya dan TPU Santiong. Sasaran kegiatan yaitu pengelolaan TPU. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terkelolanya makam;

2.

Kegiatan Penataan TPU Makam Cibulu Ds. Cikembulan Kec. Kadungora, Lokasi kegiatan, yaitu Kecamatan Kadungora. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembuatan gapura 36 m², pembuatan pagar depan 53,2 m², pagar samping 36 m²;

3.

Kegiatan Penataan TPU (Pemagaran dan Pasang Paving Blok) Kedusunan Cibaregbeg Kp. Cigaregbeg RT.02/RW.05 Karyamukti Kec. Cibalong Lokasi kegiatan, yaitu Kecamatan Cibalong. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pemagaran 185 m³ dan pemasangan pavingblok 10 m²;

4.

Kegiatan Pengadaan Tanah Makam Kp. Sukamentri Kel. Sukamentri Kec. Garut Kota Lokasi kegiatan, yaitu Kecamatan Kecamatan Garut Kota. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pengadaan tanah makam seluas 70m²;

5.

Kegiatan Pengadaan Tanah Makam RW.04 Muarasanding Kel. Muarasanding Kec. Garut Kota

6.

Kegiatan Pengadaan Lahan Pemakaman Umum Kp. Ciloa Ds. Banjarsari Kec. Bayongbong. Lokasi kegiatan, yaitu Kecamatan Bayongbong. Sasaran kegiatan ini yaitu Masyarakat Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pengadaan tanah makam seluas 442 m²;

7.

Kegiatan Penataan TPU Tenjolaya,. Lokasi kegiatan, yaitu Kecamatan Tarogong Kidul. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pemagaran dan pengerasan jalan 139 m²;

8.

Kegiatan Pemagaran TPU Kp. Nanggela Karangsari Kec. Cikelet Lokasi kegiatan, yaitu Kecamatan Cikelet. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 62 m³, pemagaran 52 m², gapura 1 buah;

9.

Kegiatan Pembangunan Pemagaran TPU kp. Puncak Limus Mancagahar Kec. Pameungpeuk Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Pameungpeuk. Hasil yang dicapai dari


Halaman III - 129

Pemerintah Kabupaten Garut kegiatan ini adalah pembangunan TPT 22,9 m³, pembuatan jalan makam 35,78 m; 10. Kegiatan Penataan / Pembangunan Kirmir TPU Mekargalih Kec. Tarogong Kidul Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Tarogong Kidul. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan kirmir 100,28 m³; 11. Kegiatan Penataan / Pembangunan Kirmir TPU Padamukti Kec. Sukaresmi, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Sukaresmi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan kirmir 79,64 m²; 12. Kegiatan Pemagaran Makam Umum Joglo Kp. Kalidung Ds. Tarogong Kec. Tarogong Kidul, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Tarogong Kidul. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pemagaran makam 97 m²; 13. Kegiatan Penataan TPU Kp. Cibelentuk Ds. Bojong Kec. Bungbulang Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Bungbulang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan TPU; 14. Kegiatan Penataan TPU Kp. Cimahi Ds. Cimahi Kec. Caringin Lokasi kegiatan, yaitu Kp. Cimahi Ds. Cimahi Kec. Caringin. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan TPU; 15. Kegiatan Penataan TPU Kp. Johar Ds. Indralayang Kec. Caringin Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Caringin. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan TPU; 16. Kegiatan Penataan TPU Kp. Pesantren Kec. Sukawening, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Sukawening. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan TPU 98,76 m³; 17. Kegiatan Penataan TPU Ds. Simpen Kaler Kec. Limbangan Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Limbangan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan TPU 128,47 m³; 18. Kegiatan Penataan TPU Talu Nanjung Jaya Kec.Kersamanah Lokasi kegiatan, yaitu Nanjungjaya Kec. Kersamanah. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 210,1 m³; 19. Kegiatan Penataan TPU Gunung Sulah Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Cikelet. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 39,8 m³, pembuatan jalan makam 66,2 m, saluran 13,27 m, gerbang 1 buah; 20. Kegiatan Penataan TPU Kp. Cisitu. Lokasi kegiatan, yaitu Karangsari Kec. Pangatikan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan TPU 74,47 m³;


Halaman III - 130

Pemerintah Kabupaten Garut 21. Kegiatan Pembangunan TPT Makam Cijaringao Kp. Cijaringao. Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Mekarmukti. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT; 22. Kegiatan Penataan TPU Kp. Pangereunan RW. 07 Lokasi kegiatan, yaitu Ds. Mekarjaya Kec. Tarogong Kaler. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan TPU 136,29 m³; 23. Kegiatan Penataan Kirmir TPU Kp. Ciakar, Lokasi kegiatan, yaitu Mekarjaya Kec. Bayongbong. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan kirmir; 24. Kegiatan Penataan Makam Kp. Jatimulya Ds. Jatimulya Kec. Pameungpeuk, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Pameungpeuk. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pemagaran 96,2 m² dan jalan lingkungan makam 7,5 m; 25. Kegiatan Penataan Makam kp. Pamotong Ds. Pamalayan Kec. Cikelet,. Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Cikelet. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan makam; 26. Kegiatan Penataan Makam Mangkurakyat Kec.Cilawu, Lokasi kegiatan, yaitu Kecamatan Cilawu. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan makam 129,76 m³; 27. Kegiatan Pembangunan TPU Kp. Siburugul Margawati Kec. Garut Kota, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Garut Kota. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pemagaran dan pengecatan 592,8 m²; 28. Kegiatan Pembangunan dan Pemagaran Makam Burujul Desa Kolot Kec. Cilawu. Lokasi kegiatan, yaitu Kp. Burujul Ds. Kolot Kec. Cilawu. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pemagaran 259,28 m²; 29. Kegiatan Pembangunan TPU Cipeujeuh Sanding Muara Sanding Kec. Garut Kota Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Garut Kota. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPU 98,70 m³; 30. Kegiatan Pembangunan TPU Sukarame Ds. Sukarame Kec. LelesLokasi kegiatan, yaitu Kec. Leles. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembuatan gapura dan pemagaran 328,36 m²; 31. Kegiatan Penataan Makam Cigempol Kp. Surabaya Ds. Surabaya Kec. Limbangan Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Limbangan. Sasaran kegiatan ini yaitu Masyarakat Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan makam; 32. Kegiatan Penataan Makam Congkrang Kp. Cigoce Ds. Sindang Suka Kec. Cibatu. Lokasi kegiatan, yaitu Ke. Cibatu. Hasil yang dicapa

i dari kegiatan ini adalah

penataan makam 124,21 m³;


Halaman III - 131

Pemerintah Kabupaten Garut 33. Kegiatan Penataan Makam Astana Gede Banjarsari Kec. Bayongbong, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Bayongbong. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan makam; 34. Kegiatan Pemagaran dan Pengerasan Jalan TPU Santiong Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Karangpawitan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pemagaran 53,6 m², pengerasan jalan 30,03 m; 35. Kegiatan Penataan Makam Burung Ayun Ds. Sukalaksana Kec. Banyuresmi, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Banyuresmi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan makam 127,88 m³; 36. Kegiatan Penataan Makam Pasir Salam Ds. Haruman Leles,. Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Leles. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan makam 159,77 m³; 37. Kegiatan Penataan TPU Kp. Cipeujeuh Ds. Sukamerang Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Kersamanah. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan TPU 81,17 m³; 38. Kegiatan Pembangunan TPT dan Penataan TPU Cempaka Ds Cintakarya,. Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Samarang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 81,19 m³, jalan makam 9,78 m, gerbang 1 buah; 39. Kegiatan Pembangunan TPT dan Penataan TPU Kondang Kp. Padasuka Ds. Situsaeur. Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Karangpawitan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pemagaran 170 m², pengecatan 512,3 m, tempat keranda 10 m²; 40. Kegiatan Pembangunan TPT dan Penataan TPU Kp. Gandasari RT/Rw 01/02 Ds. Mangkurayat, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Cilawu. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 158,73 m³; 41. Kegiatan Pembangunan TPT dan Penataan TPU Ds. Mekarjaya Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Tarogong Kidul. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan TPU; 42. Kegiatan Penataan TPU Kp. Tanjung Pura Desa Lengkong Jaya,. Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Karangpawitan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan TPU 254,39 m³; 43. Kegiatan Pembangunan TPT dan Penataan TPU Kp. Tanggulun Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Kadungora. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT dan pemagaran TPU;


Halaman III - 132

Pemerintah Kabupaten Garut 44. Kegiatan Penataan Makam Kp. Cikadu Ds. Cigintung Singajaya Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Singajaya. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 105 m³; 45. Kegiatan Pembangunan TPT dan Penataan TPU RT 03 RW 06 Mariuk Ds.Maripari. Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Sukawening. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 128,94 m³; 46. Kegiatan Pembangunan TPT dan Penataan TPU Lengensari. Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Tarogong Kaler. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 115,03 m³, pilar gerbang 2 buah; 47. Kegiatan Pembangunan TPT dan Penataan TPU Cawene Koneng Ds. Padasuka, -. Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Pasirwangi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan TPU 220,97 m³; 48. Kegiatan Pembangunan TPT dan Penataan TPU Cikarokrok Ds. Sukasenang,. Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Banyuresmi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pemagaran 72,55 m², jalan makam 5,7 m, pengecatan 670,72 m², gapura 1 buah; 49. Kegiatan Pengerasan Jalan dan Penataan TPU Makam Kebon Seureuh Family Ds. Cimanganten,. Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Tarogong Kaler. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan TPU; 50. Kegiatan Pembangunan TPT dan Penataan TPU Kp. Koropeak Ds. Tegal Panjang, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Sucinaraja. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 133,6 m³; 51. Kegiatan Pembangunan TPT dan Penataan TPU Gordah Ds. Jayawaras, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Tarogong Kidul. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 96,63 m³, pemagaran 82,75 m², pengecatan 142,41 m²; 52. Kegiatan Pembangunan TPT dan Penataan TPU Ds. Sadang, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Sucinaraja. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 115,68 m³; 53. Kegiatan Pembangunan TPT dan Penataan TPU Ds. Jati, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Tarogong Kaler. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 216,02 m³; 54. Kegiatan Penataan Tempat Pemakaman Umum Kp. Nagrog Ds. Rancabango, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Tarogong Kaler. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 119,34, jalan makam 15,44 m;


Halaman III - 133

Pemerintah Kabupaten Garut 55. Kegiatan Penataan Tempat Pemakaman Umum Kp. Pasir Ds. Sukajadi, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Tarogong Kaler. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan TPU 153,9 m³; 56. Kegiatan Penataan Tempat Pemakaman Umum Kp. Punclut Ds. Ngamplang, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Tarogong Kaler. Sasaran kegiatan ini yaitu Masyarakat Hasil yang dicapai dari kegiatan ini penataan TPU 152,8 m³, pembuatan jalan makam 14,8 m²; 57. Kegiatan Penataan Tempat Pemakaman Umum Kp. Bentar Girang RW 03 Kel. Kota kulon Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Garut Kota. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan makam; 58. Kegiatan Penataan Tempat Pemakaman Umum Kp. Tarogong Kolot Rw 02 Ds. Tarogong, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Tarogong Kaler. Sasaran kegiatan ini yaitu Masyarakat Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 66,77 m³, jalan makam 11,31 m, bangunan joglo 71,5 m²; 59. Kegiatan Pembangunan TPT Pemakaman Kp. Jati RT 04 RW 06 Ds. Jati, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Tarogong Kaler. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT; 60. Kegiatan Pembangunan TPT dan Penataan Makam Ancol Kp. Ancol Ds. Selaawi, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Selaawi. Hasil kegiatan ini adalah pembangunan TPT 65,2 m³; 61. Kegiatan Pemagaran dan Penataan TPU Kp. Cibeureum Desa Mulayasari Kec. Bayongbong, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Bayongbong. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan TPU; 62. Kegiatan Plesterisasi Makam Campedak Mulyasari Kec. Bayongbong Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Bayongbong. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah plesterisasi 298 m²; 63. Kegiatan Pembangunan TPT TPU Tegalsari Ds. Banyuresmi, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Banyuresmi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT; 64. Kegiatan Pembangunan TPT TPU Kp. Bojot Desa Situsari Kec. Karangpawitan Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Sukawening. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT; 65. Kegiatan Pembangunan TPT TPU Waruga Tengah Banyuresmi, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Banyuresmi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 51,57 m³;


Halaman III - 134

Pemerintah Kabupaten Garut 66. Kegiatan Penataan TPU Cikapunuhan Ds. Sirnajaya Kec. Pasirwangi, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Pasirwangi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 96,63 m³, jalan makam 7,98 m; 67. Kegiatan Penataan TPU Karomah Ds. Tanjungkarya Kec. Samarang, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Samarang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah penataan TPU 76,76 m³; 68. Kegiatan Pemagaran Taman Makam Pahlawan Ds. Keresek Kec. Cibatu, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Cibatu. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pemagaran 52,55 m²; 69. Kegiatan Pengadaan Tanah Makam Santiong Kec. Karangpawitan, Lokasi kegiatan, yaitu Kec. Karangpawitan; 70. Kegiatan Pembangunan TPT TPU Ds.Cigintung Kec.Singajaya Kecamatan Singajaya. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 54,34 m³; 71. Kegiatan Penataan Makam Kp.Cinengah Desa Jatisari Kec.Cisompet, Kec.Cisompet. Sasaran kegiatan ini yaitu Masyarakat Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan TPT 92,44 m³, pemagaran dan pembuatan gapura 143,77 m²; 72. Kegiatan Pembangunan TPT Pemakaman Umum RW 01 Desa Giri Makmur (Banprop) 73. Kegiatan Pembangunan TPT TPU Patrol Ds. Sukakarya Kec. Tarogong Kidul.

c. Tersedianya produk rencana tata ruang (perda) Realiasi produk rencana tata ruang yang telah dibuat sebanyak 6 perda telah mencapai target sebanyak 6 perda. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 tidak mengalami perubahan. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan/penurunan sebesar 200%. Dan, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 6 mencapai 100%. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut : Terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penataan ruang seperti Perda No. 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 dan rencana rincinya seperti Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (RTRKSK) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang


Halaman III - 135

Pemerintah Kabupaten Garut sangat dibutuhkan untuk pedoman bagi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : Mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan meningkatkan pengendaliannya secara konsisten dan konsekuen dengan mengacu pada rencana umum berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana rincinya berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (RTRKSK) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan hidup dengan mengarahkan pemanfaatan sumber daya alam secara selektif, efisien dan produktif. Dengan kegiatan seperti sosialisasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk pelanggaran dalam implementasinya serta mengambil langkah-langkah penyempuran dalam kebijakan tata ruang untuk menjamin kepastian hukum Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : tersedianya dokumen rencana tata ruang mulai dari rencana umum berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana rincinya berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (RTRKSK) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang sangat dibutuhkan untuk pedoman bagi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

3. Capaian Indikator Kinerja Makro Hasil pengukuran Kinerja atas indikator makro Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2014 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3. 25 Pencapaian Indikator Kinerja Makro Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Pencapaian 2014 Realisasi

Target

Capaian

Status Capaian

1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

72,12

72,43 *

N/A

73,85

N/A

N/A

2

Indeks Pendidikan

82,36

82,44 *

N/A

83,41

N/A

N/A

7,37

7,39 *

N/A

7,74

N/A

N/A

98,98

99,03 *

N/A

99,32

N/A

N/A

3 4

Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf


Pertumbu han dari Tahun 2013

Halaman III - 136


No

5 6 7

8

Indikator Kinerja

Indeks Kesehatan Angka Harapan Hidup Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran Hidup) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kasus kelahiran)

Realisasi 2012

Realisasi 2013

68,98

Pencapaian 2014

Status Capaian

Realisasi

Target

Capaian

69,18 *

N/A

69,5

N/A

N/A

66,39

66,51 *

N/A

66,7

N/A

N/A

49,95

49,29

N/A

48,76

N/A

N/A

193,29

184,50

N/A

175,7

N/A

N/A

65,00

65,65 *

N/A

68,65

N/A

N/A

9

Indeks Daya Beli

10

Kemampuan Daya Beli Masyarakat

641.280

644.100 *

N/A

657.048

N/A

N/A

11

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

1,61

0,67 *

0,95

1,61

140,99

√

12

Laju Pertumbuhan Ekonomi

4,61%

4,82%

N/A

6,00

80,33%

▲

13

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku

12,10%

9,56%

N/A

11,71

81,62%

N/A

14

Jumlah kunjungan wisatawan (orang)

2.014.766

2.254.283

2.418.702

2.329.801

103,82%

√

15

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

54,21

58,82

N/A

56,53

N/A

N/A

16

Jumlah penduduk miskin (jiwa)

317.301

320.900

N/A

351.977

N/A

N/A

17

Jumlah pengangguran terbuka (jiwa)

77.286

N/A

84.910

N/A

N/A

18

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

63,16%

64,49

65,16

68,00

95,82%

▲

19

Tingkat Kemantapan Irigasi Pemerintah

58,00%

57,14

57,91

80,00

72,39%

▲

20

Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ

Status mutu cemar Berat




Cemar Berat

X

81.722

Pertumbu han dari Tahun 2013

Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, N/A= data tidak tersedia, *) Realisasi 2013 yang merupakan angka

perbaikan. Sumber: BPS, Dinas PU Binamarga, Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan, Dinas SDAP

Dari 20 indikator makro di atas, sebanyak 2 indikator (10%) mencapai atau melampaui target, 3 indikator (15%) tidak mencapai target, tetapi meningkat dibandingkan tahun


Halaman III - 137

Pemerintah Kabupaten Garut lalu, sebanyak 1 indikator (5%) tidak mencapai target, dan 14 indikator (70%) data realisasinya belum tersedia (N/A). Penjelasan pencapaian indikator makro pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2014: 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli. Pada tahun 2013, pencapaian IPM berada pada level menengah atas (Klasifikasi UNDP) dengan nilai sebesar 72,43 poin (angka tetap) dengan peningkatan sebesar 0,31 poin atau 0,43% dibandingkan pencapaian tahun 2012 sebesar 72,12 poin dengan tingkat capaian sebesar 98,80% dari target capaian kinerja IPM tahun 2013 sebesar 73,31 poin. Secara umum, peningkatan capaian IPM di Kabupaten Garut pada tahun 2013 tampak lebih banyak disumbang dari semakin membaiknya Indeks kesehatan yang diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 0,2 poin atau 0,29%% dari sebesar 68,98 poin pada tahun 2012 menjadi 69,18 poin pada tahun 2013. Namun demikian, pencapaian IPM Kabupaten Garut Tahun 2013 tersebut masih terpaut 1,16 poin dari capaian Jawa Barat (73,58) dan terpaut 1,38 poin dari capaian Nasional (73,81).

2. Indeks Pendidikan Derajat pendidikan masyarakat secara makro mengalami peningkatan, yang terefleksi dari pencapaian nilai Indeks Pendidikan pada tahun 2013 diproyeksikan sebesar 82,44 poin yang mengalami peningkatan sebesar 0,08 poin atau 0,09% dibandingkan pencapaian Tahun 2012 sebesar 82,36 poin. 3. Angka Rata-rata Lama Sekolah Pencapaian nilai Indeks Pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh pencapaian nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dimana pada Tahun 2013, RLS mencapai 7,39


Halaman III - 138

Pemerintah Kabupaten Garut Tahun, yang berarti meningkat 0,02 tahun atau 0,27% dari pencapaian RLS tahun 2012 sebesar 7,37 tahun. Cara yang efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah adalah dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan melalui peningkatan partisipasi dan mutu sekolah jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah universal, dan pendidikan tinggi yang berdaya saing, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyelenggaraan pendidikan non formal berupa kejar Paket A setingkat SD, Paket B setingkat SMP dan Paket C setingkat SMA. 4. Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu variabel dari indeks pendidikan, dihitung dari persentase penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan huruf latin dan atau huruf lainnya. Pada tahun 2013 diproyeksikan sebesar 99,03% mengalami peningkatan 0,05% dari Tahun 2012 sebesar 98,98%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sampai dengan Tahun 2013 kemampuan baca masyarakat Kabupaten Garut terus mengalami kenaikan. 5. Indeks Kesehatan Indeks Kesehatan merupakan satu dari tiga indikator perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks kesehatan mengalami peningkatan sebesar 0,20 poin atau 0,29% dari 68,98 poin pada tahun 2012 menjadi 69,18 poin pada tahun 2013. 6. Angka Harapan Hidup Peningkatan pencapaian indeks kesehatan dipengaruhi oleh perkembangan yang positif dari pencapaian nilai Angka Harapan Hidup (AHH), dimana sampai dengan Tahun 2013, AHH mencapai 66,51 tahun, sehingga bayi-bayi yang dilahirkan menjelang Tahun 2014 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang menjadi sekitar 66 tahun lebih yang berarti meningkat 0,12 tahun atau 0,18% dari Tahun 2012 yang mencapai 66,39 tahun. Kenaikan angka kontribusi AHH tersebut memberikan gambaran adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Garut secara makro. Hal ini tidak terlepas dari peran kinerja pemerintah antara lain melalui program Jamkesmas. Peran pemerintah tersebut masih perlu untuk ditingkatkan yaitu untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat. 7. Angka Kematian Bayi


Halaman III - 139

Pemerintah Kabupaten Garut Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama sebagai gambaran keadaan sosial ekonomi masyarakat pada waktu angka kematian tersebut dihitung.AKB di Kabupaten Garut dari tahun 2012-2013 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013 diproyeksikan terjadi penurunan angka kematian sebesar 0,66 kematian per 1000 kelahiran hidup atau sebesar 1,32% dari sebesar 49,95 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi sebesar 49,29 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2013. Salah satu faktor utama yang menghambat akselerasi dari pertumbuhan AHH banyak disebabkan karena masih tingginya persentase penolong kelahiran yang dilakukan oleh tenaga nonmedis serta pengetahuan ibu yang masih minim tentang kesehatan balita yang juga terefleksi dari RLS wanita di Kabupaten Garut yang masih rendah. Kondisi inilah yang menyebabkan masih relatif tingginya angka kematian bayi (AKB) yang sangat berpengaruh pada rendahnya Angka Harapan Hidup secara umum. 8. Angka Kematian Ibu Angka Kematian Ibu (AKI) juga diproyeksikan mengalami penurunan 4,55% atau 8,79 kematian per 100.000 kelahiran dari sebesar 193,29 per 100.000 kelahiran pada tahun 2012 menjadi sebesar 184,50 per 100.000 kelahiran pada tahun 2013. Secara khusus, upaya yang dapat ditempuh dalam akselerasi penurunan AKB dan AKI diantaranya : (a) Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan strategis pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan kesehatan ibu dan anak terutama di daerah tertinggal; (b) Memenuhi kebutuhan ber-KB (unmet need) karena terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kontrasepsi; (c) Meningkatkan jumlah Puskesmas mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan peningkatan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) pada rumah sakit dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak; (d) Menjamin penyediaan obat dan vaksin terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar. 9. Indeks Daya Beli Pada tahun 2013 nilai Indeks Daya Beli mencapai 65,65 poin atau mengalami peningkatan sebesar 0,65 poin atau sebesar 1,01% dari Tahun 2012 sebesar 65


Halaman III - 140

Pemerintah Kabupaten Garut poin. Peningkatan pada periode ini tidak lepas dari kebijakan Pemerintah yang berhasil menciptakan iklim yang diminati oleh investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Garut sebagai wilayah yang memiliki sumber daya dan pangsa pasar yang cukup potensial. Dengan meningkatnya intensitas investasi yang ditanamkan di wilayah ini otomatis akan memperbesar aliran pendapatan ke masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan daya beli secara makro. 10. Kemampuan Daya Beli Masyarakat Peningkatan capaian Indeks Daya Beli dipengaruhi oleh peningkatan Kemampuan Daya Beli atau Purchasing Power Parity (PPP), dimana sampai dengan Tahun 2013 PPP mencapai Rp.644.100,-, yang berarti meningkat 0,44% dari Tahun 2012 yang mencapai Rp.641.280,-. Namun demikian, masih perlu dicermati bahwa kondisi ini masih belum menunjukkan kualitas kemampuan ekonomi masyarakat secara riil, karena tingkat daya beli masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal Kabupaten Garut yang berkembang. Untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah perlu lebih diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi beban biaya hidup masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, langkah-langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah: 1) Mendorong berkembangnya ekonomi lokal, yaitu usaha yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal serta melibatkan pelaku usaha lokal, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan penyuluhan; 2) Menciptakan iklim usaha yang dapat menarik para investor baik lokal, domestik maupun asing untuk menanamkan investasinya pada berbagai bidang usaha yang akan memperkuat perekonomian daerah, mengingat Kabupaten Garut memiliki faktor produksi, pasar domestik dan sumber daya alam yang cukup besar; 3) Memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada kalangan dunia usaha dan wirausahawan untuk dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat mendorong perluasan lapangan kerja, khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM) pada agribisnis dan rantai-rantainya selaku sektor yang sangat dominan dengan bahan baku lokal yang dapat meminimalisasi larinya nilai tambah keluar daerah (Withdrawal) ;


Halaman III - 141

Pemerintah Kabupaten Garut 4) Mendorong promosi produk unggulan daerah; 5) Mengembangkan sistem perdagangan yang dapat menjaga stabilitas harga komoditi yang diterima petani produsen; 6) Menggerakkan

perekonomian

daerah

dengan

memanfaatkan

potensi

pariwisata dan budaya daerah, pengelolaan potensi sumber daya alam yang masih terpendam dan lahan-lahan tidur pertanian dalam upaya untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas penduduk dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada pemerataan dan pertumbuhan (Redistribution with Growth). Selanjutnya, dalam rangka mengurangi biaya hidup masyarakat, langkah-langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah: 1) Memperluas penerapan jaminan kesehatan daerah melalui program BPJS; 2) Memperluas program pendidikan gratis untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah; 3) Mengkoordinasikan

implementasi

program-program

penanggulangan

kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan sasaran. 11. Laju Pertumbuhan Penduduk Selama periode Tahun 2013-2014, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Garut

sedikit

mengalami

peningkatan

sebesar

0,95%.

Kondisi

tersebut

menunjukkan bahwa tingginya jumlah penduduk dapat menjadi potensi sekaligus beban pembangunan. Pada satu sisi, penduduk yang berkualitas (produktif) merupakan potensi/kekuatan pembangunan, sementara di sisi lain penduduk dengan kualitas rendah (nonproduktif) merupakan beban pembangunan. Oleh karenanya kualitas penduduk harus ditingkatkan ditandai dengan semakin tingginya jenjang pendidikan, kualitas kesehatan yang semakin baik sehingga akan membentuk sumberdaya manusia yang makin produktif. Permasalahan lain terkait kependudukan yaitu masalah urbanisasi yang menyebabkan penduduk perkotaan terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Intensitas mobilitas penduduk yang semakin tinggi tentu saja akan menuntut jaringan prasarana yang semakin baik dan luas yang dapat berdampak secara jangka panjang terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Dalam pelaksanaan

pembangunan

daerah

diperlukan

adanya

keseimbangan

pembangunan perkotaan dan perdesaan untuk mengantisipasi meningkatnya urbanisasi

diantaranya

melalui

peningkatan

pembangunan

infrastruktur

perdesaan.


Halaman III - 142

Pemerintah Kabupaten Garut Penduduk merupakan objek sasaran pembangunan sekaligus sebagai subjek pelaku pembangunan yang turut berperan dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Potensi dan tantangan pembangunan daerah turut ditentukan oleh keadaan riil kependudukan dan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Oleh karenanya pembangunan daerah harus menempatkan penduduk sebagai titik sentral dari seluruh kebijakan pembangunan yang dilakukan. 12. Laju Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan,secara sektoral merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada sektor yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan

perencanaan

pembangunan

ekonomi

daerah.

Secara

makro,

pengukuran LPE dapat diukur dari perkembangan besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan, dimana BPS memakai harga konstan tahun 2000. Perekonomian Kabupaten Garut pada tahun 2013 mengalami perkembangan yang cukup positif ditandai oleh pertumbuhan sebesar 4,82%, naik 0,21% dari pertumbuhan tahun 2012 sebesar 4,61%. Hingga tahun 2013, 3 (tiga) sektor/lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pencapaian LPE adalah pertanian (44,59%), perdagangan (26,81%), dan jasa-jasa 10,32%). Meskipun masih berada di bawah pencapaian Jawa Barat (5,78%) maupun Nasional (6,06%), perekonomian Garut mampu tumbuh ditengah-tengah perekonomian Jawa Barat maupun Nasional yang mengalami penurunan.


Halaman III - 143

Pemerintah Kabupaten Garut 13. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku Selama periode Tahun 2012-2013, Laju Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Garut mengalami peningkatan 9,56% dar Rp. 3.913 milyar lebih pada tahun 2012 menjadi Rp. 4.287 milyar lebih pada tahun 2013. Peningkatan realisasi investasi penanaman modal pada tahun 2014 mencapai 15,69% dari sebesar Rp.Rp.723.490.480.526 pada tahun 2013 menjadi Rp. 837.020.002.883 pada tahun 2014 realisasi investasi yang cukup signifikan pada sektor tersier subsektor listrik, gas dan air terutama untuk bidang usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang sebelumnya selalu menjadi investasi tertinggi di kabupaten Garut. Peningkatan intensitas investasi berkaitan erat dengan penanaman modal atau minat investasi. 14. Jumlah Kunjungan Wisatawan Selama tahun 2014-2013, jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan 164.419 orang atau 7,29% dari tahun 2012 sebanyak 2.254.283 menjadi 2.418.702 orang pada tahun 2013. Keberhasilan pencapaian sasaran peningkatan jumlah

kunjungan

wisatawan

tersebut,

tidak

terlepas

dari

keberhasilan

pelaksanaan program dan kegiatan urusan kebudayaan dan pariwisata, diantaranya

pengembangan

destinasi

wisata

melalui

pembangunan,

pemeliharaan/perbaikan/renovasi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang disertai dengan pelestarian dan pengembangan keberadaan seni tradisional dan upacara adat istiadat khas Garut sebagai potensi daya tarik wisata seni dan budaya Kabupaten Garut. Disamping itu, keberhasilan peningkatan jumlah kunjungan wisatawaan tersebut tidak terlepas dari upaya mempromosikan potensi pariwisata baik kebudayaan maupun pariwisata melalui berbagai event di Kabupaten Garut maupun di luar Kabupaten Garut dan berbagai media. 15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas. Angkatan kerja (labour force) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pada tahun 2013, persentase TPAK sebesar 58,82%, mengalami peningkatan sebesar 4,61% dari tahun 2013 sebesar 54,21%. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja lebih sedikit dari peningkatan jumlah penduduk usia kerja tiap tahunnya. Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Garut selama kurun


Halaman III - 144

Pemerintah Kabupaten Garut waktu 5 tahun terakhir memiliki pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja & penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah pertumbuhan penduduk dan masalah pendidikan. 16. Jumlah Penduduk Miskin Pengukuran kemiskinan secara makro dilakukan BPS melalui estimasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan (GKM) setara dengan besaran minimal jumlah rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari untuk 52 jenis paket komoditi kebutuhan dasar makanan. Sedangkan kebutuhan dasar bukan makanan (GKNM) setara dengan besaran rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan. Sehingga, secara teknis penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah pada

penduduk tahun

miskin 2013

berdasarkan hasi Susenas BPS,

mengalami

peningkatan

6.300

dibandingkan sebelumnya,

jiwa tahun

yakni

dari

semula

314.600

jiwa

menjadi

320.900

jiwa.

Peningkatan

jumlah

penduduk miskin tersebut menyebabkan naiknya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yakni dari 12,72% pada tahun 2012 menjadi 12,79% pada tahun 2013. Pencapaian tersebut masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 9,61%, Nasional sebesar 11,47%.


Halaman III - 145

Pemerintah Kabupaten Garut 17. Jumlah Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, baik yang sudah pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap angkatan kerja. Pada tahun 2013, jumlah pengangguran usia kerja 15 tahun keatas diproyeksikan kembali mengalami peningkatan menjadi 81.722 orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,14%. Masih relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kabupaten Garut masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Dilihat dari lapangan kerja, sektor pertanian merupakan sektor yang menampung paling banyak menampung tenaga kerja tiap tahunnya walaupun mengalami penurunan. Pada tahun 2013, sektor pertanian menampung sebanyak

33,63%,

kemudian

sektor

jasa

sebanyak

22,20,45%,

sektor

perdagangan sebanyak 20,92%, dan sektor industri pengolahan sebanyak 9,71%. Sedangkan dari segi peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja, Pemerintah Kabupaten Garut melakukan berbagai upaya diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja baik melalui pendidikan formal maupun informal. 18. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Dalam kurun waktu tahun 2013-2014, kondisi tingkat kemantapan jalan kabupaten mengalami peningkatan sebesar 0,67% dari 64,49% (534,45km) pada tahun 2013 menjadi 65,16% (540,02km) pada tahun 2014.


Halaman III - 146


Namun peningkatan kemantapan jalan tersebut tidak luput dari berbagai permasalahan baik secara teknis maupun nonteknis (faktor alam). Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya : a) Terdapat titik simpul kemacetan di kawasan ruas jalan nasional LimbanganMalangbong, pada ruas jalan provinsi Bandung-Garut dan pada beberapa ruas jalan kabupaten; b) Tidak terlaksanannya penanganan pemeliharaan jalan sesuai dengan rencana umur jalan; c) Kerusakan jalan sebelum waktunya akibat sebagian besar jalan berada pada daerah rawan bencana, curah hujan/iklim basah yang berkepanjangan serta muatan berlebih. 19. Tingkat Kemantapan Irigasi Pemerintah Irigasi

merupakan

pendayagunaan,

penyediaan,

pengembangan

dan

pengusahaan sumber daya air untuk menunjang pertanian yang berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pada tahun 2014 mencapai 16.067 Ha meningkat dari tahun 2013 seluas 11.771 Ha dengan jumlah bangunan bendung utama 38 buah, bangunan air pelengkap 1.630 buah dan panjang saluran sekunder 223,807 Km. Kondisi saluran irigasi pemerintah dalam kondisi baik pada tahun 2014 mencapai 141 km (60,31%), meningkat 3,17% dari kondisi tahun 2013 yang mencapai 84 km (57,14%). Tingkat kemantapan jaringan irigasi pemerintah pada tahun 2014 mencapai 57,91%, meningkat dari tahun 2013 sebesar 54,17%. 20. Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ Selama kurun waktu dua tahun terakhir, tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ belum mengalami perubahan yang signifikan sehingga belum mampu memenuhi target yang ditentukan yaitu berstatus cemar ringan. Status ini berkaitan dengan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dengan sasaran terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kegagalan dalam pemenuhan target terutama diakibatkan beban pencemaran


Halaman III - 147

Pemerintah Kabupaten Garut dari kegiatan domestik, pertanian, perkebunan, peternakan, industri dan aktifitas lain yang berada di DAS Cimanuk yang air limbahnya di buang ke sungai: Upaya pengendalian pencemaran dan pelestarian lingkungan dilakukan antara lain melalui: 1) Pengembangan teknologi ramah lingkungan antara lain biogas, komposter, lubang biopori, sumur resapan, alat bor biopori dan sarana IPAL UKM; 2) Peningkatan sarana prasarana pengangkutan sampah; 3) Penambahan personil petugas kebersihan; 4) Pemeliharaan rutin kali/sungai di wilayah perkotaan.

4. Capaian Indikator Kinerja Utama Untuk

memperoleh

informasi

kinerja

yang

penting

dan

diperlukan

dalam

menyelenggarakan pemeritahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan 91 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut periode 2009 – 2014. Dari hasil pengukuran tahun 2014 terhadap 91 Indikator Kinerja Utama tersebut, sebanyak 55 indikator (60%) mencapai atau melampaui target, sebanyak 16indikator (18%) tidak mencapai target tetapi meningkat dibandingkan tahun lalu, dan sebanyak 20 Indikator (22%) tidak mencapai target. Gambar 3. 2 Ringkasan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014

Sumber : Hasil Pengolahan Data Berikut diuraikan ringkasan hasil pengukuran Tahun 2014 atas Indikator Kinerja Utama sasaran strategis untuk setiap misi Pemerintah Kabupaten Garut.


Halaman III - 148

Pemerintah Kabupaten Garut Jumlah sasaran pada misi 1 yang diukur kinerjanya: 11 sasaran. Jumlah indikator kinerja utama yang digunakan: 21 indikator.

Pencapaian IKU pada Misi 1

Jumlah sasaran pada misi 2 yang diukur kinerjanya: 15 sasaran. Jumlah indikator kinerja utama yang digunakan: 30 indikator.


Jumlah sasaran pada misi 3 yang diukur kinerjanya: 14 sasaran. Jumlah indikator kinerja utama yang digunakan: 24 indikator.


Sebanyak 13 indikator (62%) mencapai atau melampaui target, 6 indikator (29%) tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, dan 2 indikator (9%) tidak mencapai target.




Halaman III - 149

Pemerintah Kabupaten Garut Jumlah sasaran pada misi 4 yang diukur kinerjanya: 8 sasaran. Jumlah indikator kinerja utama yang digunakan: 16 indikator. Sebanyak 7 indikator (44%) mencapai atau melampaui target, 4 indikator (25%) tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, dan 5 indikator (31%) tidak mencapai target.


Rincian realisasi dan capaian IKU Kabupaten Garut tahun 2014 terdapat pada lampiran 2.

5. Capaian Kinerja Lainnya 1. Kinerja Pengelolaan Keuangan Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri atas komponen: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil audit BPK atas LKPD Kabupaten Garut sebagai berikut : -

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2011, dengan opini: Wajar Dengan Pengecualian (WDP/ qualified opinion)

-


-


-


Dalam Laporan Nomor : 25.A/LHP/XVIII.BDG/05/2014, tanggal 21 Mei 2014 BPK menyatakan opini, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan, jika Pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan inventarisasi dan


Halaman III - 150

Pemerintah Kabupaten Garut penilaian aset tetap secara tuntas dan menyeluruh, Neraca Pemerintah Kabupaten Garut tanggal 31 Desember 2012, laporan keuangan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Garut tanggal 31 Desember 2012, realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan inventarisasi dan penilaian kembali atas aset

tetap tanah, peralatan dan

mesin, gedung da abngunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya namun belum dilakukan secara tuntas dan menyeluruh sampai tingkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sekolah dan puskesmas. Menurut pendapat BKP, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jiak ada, yang mungkin dilakukan, jika Pemerintah Kabupaten Garut telah dapat menyajikan rincian aset tetap secara keseluruhan, menyajikan nilai aset tetap sesuai SAP dan dapat menelusuri keberadaan aset tetap, Neraca Pemerintah Kabupaten Garut tanggal 31 Desember 2013, laporan keuangan tersebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Garut tanggal 31 Desember 2013, realisasi anggara, arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari hasil penilaian tersebut, perlu terus dilakukan perbaikan dalam pelaporan keuangan Pemerintah daerah sehingga pada akhirnya sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK, diantaranya : a.

Peningkatan sistem pengendalian intern;

b.

Peningkatan penataan barang milik negara/daerah dengan tertib;

c.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d.

Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

e.

Penguatan sistem penyusunan laporan keuangan;

f. Peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah.

2. Kinerja Manajemen Internal a. Inisiatif dalam Pemberantasan Korupsi


Halaman III - 151

Pemerintah Kabupaten Garut Dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, Pemerintah Kabupaten Garut telah menyusun Penyusunan Rencana Aksi Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Garut, melaksanakan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang diimplementasikan antara lain berupa Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Inventarisasi Temuan Pengawasan, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan,

Penanganan

Kasus

Pengaduan/Khusus

dan

Tujuan

Tertentu

dilingkungan Pemerintah Daerah serta pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) SPIP pemerintah kabupaten Garut. Sementara untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dilaksanakan melalui pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kerja. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan membuat Nota Kesepahaman BPK RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk akses data Pada Pemerintah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. b. Inovasi dalam Manajemen Kinerja/ Pelayanan Publik Terobosan / inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya memberikan/ meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya dalam Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang dilakukan melalui Penerapan

E-procurement yang mulai operasi sejak bulan Agustus tahun 2011. Pada tahun 2014 jumlah pengadaan barang/jasa melalui LPSE sebanyak 232 paket lelang dengan pagu anggaran yang dilelangkan sebesar Rp. 172 milyar lebih dan secara nominal pagu anggaran yang dilelangkan lebih tinggi dari tahun 2013 yang mencapai Rp. 172 milyar lebih, dan ditinjau dari jumlah paket yang dilelangkan mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 191 paket. Selain itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim investasi dalam pelayanan publik di bidang perijinan, maka diselenggarakan pelayanan perijinan secara terpadu sehingga proses pengelolaan perijinan mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Jenis perijinan yang diselenggarakan melalui Badan Penanaman


Halaman III - 152

Pemerintah Kabupaten Garut Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Garut meliputi 98 jenis ijin dan 28 jenis non ijin. Gambaran pelayanan publik terkait perizinan pada Tahun 2014, Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut dalam Penyelenggaraan Perizinan efektif dilaksanakan. Dengan dilaksanakannya peraturan tersebut , per 1 Januari BPMPT mengelola sebanyak 128 perizinan. Jumlah perizinan yang diterbitkan pada tahun 2014 sebanyak 11.065 atau mengalami kenaikan sebesar 107,8% dari tahun sebelumnya sebagaimana disajikan tabel berikut : Tabel 3. 26 Jumlah Penerbitan Perizinan Tahun 2013 dan 2014 di Kabupaten Garut No

JENIS IZIN

2013

2014

%

1.581

18%

18%

1

Izin Gangguan (IG)/ Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

2

Izin Mendiriikaan Bangunan (IMB)

508

48%

48%

3

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ( IPPT )

53

-11%

-11%

4

Izin Lokasi (IL)

8

288%

288%

5

Izin Reklame ( IR )

87

47%

47%

5

Izin Usaha Industri (IUI)

2

150%

150%

6

Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK )

157

39%

39%

7

Izin Usaha Kepariwisataan (IUK)

-

8

Izin Usaha Perdagangan ( IUP )

1.532

16%

16%

9

Tanda Daftar Gudang (TDG)

26

46%

46%

10

Tanda Daftar Industri (TDI)

11

127%

127%

11

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.352

18%

18%

12

Izin Prinsip Penanaman Modal

7

14%

14%

13

Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Parwisata

-

14

Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata

-

15

Tanda Daftar Usaha Penyedia Akomodasi

-

16

Izin Usaha Toko Modern

-

17

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

-

18

Izin Trayek

-

19

Izin Trayek (Kartu Pengawasan)

-

20

Surat Izin Perusahaan Angkutan (SIPA)

-

21

Izin Usaha Angkutan

-

22

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

-

23

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

-


Halaman III - 153


JENIS IZIN

2013

24

Izin Klinik

-

25

Izin Rumah Sakit

-

26

Izin Pemanfaatan ruang jalan, ruang milik jalan & ruang pengawasan jalan

-

27

Izin Lingkungan

-

28

Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Batuan

-

29

Izin Pengambilan Air Tanah

-

30

Izin Pengeboran

Jumlah

5.324

2014

11.065

%

108%

Sumber : Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut.

c. Penilaian Kinerja dari Media Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, terutama untuk membangun kepercayaan melalui transparansi akuntabilitas dan good government, transparansi bukan hanya menjadi kebutuhan masyarakat tapi juga menjadi kebutuhan pemerintah daerah. Media massa dapat menjadi alat komunikasi independen yang netral dan profesional dalam menyebarkan informasi kebijakan pemerintah daerah maupun menginformasikan berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menyadari

pentingnya

peran

media massa, pemerintah daerah Kabupaten

Garut

Program

melalui

Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media Massa dan Program Kerjasama Informasi dan Media Massa telah menyelenggarakan kegiatan

sebagai

berbagai bentuk

optimalisasi peran media massa, diantaranya menyelenggarakan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dalam bentuk komunikasi interaktif “Dialog Pubik” melalui radio maupun televisi lokal serta penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui surat kabar lokal, regional maupun nasional dan melalui website resmi pemerintah daerah.


Halaman III - 154

Pemerintah Kabupaten Garut 3. Kinerja dari Penilaian Instansi Pemerintah Lainnya a. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri c.q. Pemerintah Provinsi jawa Barat Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). EKPPD adalah sebuah model evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfokus pada evaluasi sendiri dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi mandiri Pemda terhadap berbagai dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2011, Kabupaten Garut berada pada peringkat ke-39 (tiga puluh sembilan) secara nasional dari 365 kabupaten yang dinilai, dengan skor 2,8425 poin dan berada pada kelompok prestasi kinerja “tinggi” dan apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat ke-2 (dua) setelah Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian evaluasi LPPD Tahun 2009 yang berada pada peringkat 118 secara nasional dengan skor 2,4211 poin dari 344 kabupaten yang dinilai secara nasional dan di Jawa Barat pada peringkat ke-8 (delapan). Tabel 3. 27 Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Garut Tahun

Peringkat Nasional Nomor

Status

Skor

Total Kabupaten Yang Dinilai

Peringkat di Jawa Barat

Kab. Di Jawa Barat dengan peringkat di atas Kab. Garut

2009

118

2,4211

Tinggi

344

8

Subang, Cianjur, Sukabumi, Sumedang, Bandung, Indramayu, Purwakarta

2010

29

2,9515

Tinggi

346

5

Bogor, Sukabumi, Bandung, Subang

2011

39

2,8425

Tinggi

365

2

Bogor

10

Kab. Bogor, Ciamis, Kab.Sukabumi, Bandung Barat,

2012

113

2,6706


Tinggi

373

Halaman III - 155

Pemerintah Kabupaten Garut Peringkat Nasional

Tahun

Nomor

Status

Skor

Total Kabupaten Yang Dinilai

Peringkat di Jawa Barat

Kab. Di Jawa Barat dengan peringkat di atas Kab. Garut Purwakarta, Kab.Tasikmalaya, Cianjur, Indramayu, Subang

Sumber : Kementerian Dalam Negeri

Hasil evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tersebut menunjukkan sejauhmana penyelenggaraan pemerintahan daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu

melaksanakan

berbagai

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangannya dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat atas kinerja pemerintahan daerah. b. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Evaluasi akuntabilitas kinerja kabupaten/ kota tahun 2014 dilaksanakan terhadap 462 kabupaten/kota yang dilakukan bersama oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Provinsi serta Kementerian PAN RB. Secara Nasional, nilai rata-rata akuntabilitas kinerja mengalami peningkatan, dari skor tahun 2013 sebesar 43,82 poin menjadi 44,90 poin pada tahun 2014. Penilaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014 mendapat penilaian CC (Cukup baik/memadai) dengan skor sebesar 56,86 poin, mengalami peningkatan 3,71 poin atau 6,98% dari capain skor tahun 2013 sebesar 53,15 poin dan berada diatas skor rata-rata nasional sebesar 44,90 poin. Aspek

yang

Dinilai

pada

Evaluasi

Akuntabilitas

Kinerja tersebut meliputi Aspek perencanaan (bobot 35%), Aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%) dan Aspek Capaian kinerja (bobot 20%).


Halaman III - 156

Pemerintah Kabupaten Garut Tabel 3. 28 Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2012 -2014 NO Uraian 1 Skor Hasil Evaluasi 2 Tingkat Akuntabilitas Kinerja

2012 51,05 CC

2013 53,15 CC

2014 56,86 CC

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka peningkatan implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut perlu terus didorong upaya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government ) dengan melakukan perbaikan-perbaikanantara lain pada kualitas perencanaan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil (outcome) yang dilengkapi indikator kinerja utama yang relevan dan terukur, sehingga penetapan kinerja yang dilakukan dapat dimanfaatkan dalam mengarahkan dan mengorganisasikan program dan kegiatan kegiatan pembangunan dalam upaya mencapai sasaran strategis daerah. Selama periode tahun 2009-2014, Pemerintah Daerah telah melakukan restrukturisasi kelembagaan, penempatan sumberdaya aparatur, pengelolaan keuangan daerah dan pengembangan kapasitas anggota legislatif. Pelaksanaan tugas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan publik pada hakikatnya merupakan bentuk pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat. Prinsip pelayanan publik meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelayakan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan (termasuk kesopanan dan keramahan), serta kenyamanan. 4. Kinerja Transparansi a. Aksesibilitas informasi peraturan-peraturan, dokumen Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran melalui Website Dalam rangka meningkatkan transparansi, melalui website Pemerintah Kabupaten Garut yaitu garutkab.go.id, telah dipublikasikan berbagai informasi-informasi mengenai peraturan-peraturan, dokumen-dokumen perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, antara lain :


Halaman III - 157


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025;

-

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014;

-

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD);

-

Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati, Instruksi Bupati dan Perjanjian.

-

Rencana Umum Pengadaan

-

Perda tentang APBD

-

Laporan Realisasi Anggaran

b. Aksesibilitas Informasi pelayanan melalui Website Dalam

rangka

penyediaan

media

informasi pemerintah daerah yang dapat

diakses

oleh

publik,

telah

tersedia website resmi Pemerintah Kabupaten Garut yaitu garutkab.go.id dikelola oleh Bagian Informatika — Sekretariat Daerah Kabupaten Garut yang disajikan dalam 3 (tiga) bahasa yaitu Indonesia, Inggris dan Sunda, sebagai media untuk menginformasikan berbagai hal mengenai Kabupaten Garut baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun sosial kemasyarakatan melalui layanan informasi secara online. 5. Kinerja/ Penghargaan Lainnya Penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam tahun 2014 diantaranya :


Halaman III - 158

Pemerintah Kabupaten Garut 1) Keputusan

Menteri

Negara

Pembangunan

Daerah Tertinggal Nomor 141/2014 tanggal 25 September

2014,

Kabupaten

Garut

dinyatakan sebagai Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Pada Tahun 2014 dan menjadi daerah yang berpotensi untuk maju; 2) Penghargaan National Investment Award 2014 sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (PTSP-PM); 3) Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori Kota Sedang Tahun

2014 dari

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 4) Penghargaan Gubernur Jawa Barat sebagai Nominator Terbaik II Kabupaten/Kota penyelenggara manajemen Kepegawaian yang bermutu, Akuntabel, Inovatif, dan Kreatif (Baik) Kluster I Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2014; 5) Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai Badan Publik terbaik Ke-9 Tk. Propinsi Jawa Barat dalam Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP); 6) Penghargaan LPPKS Appreciation 2014 7) Juara III Lomba Pelaksanaan Terbaik Gotong Royong Nasional,

Masyarakat diraih

oleh

(BBGRM) Desa

Tingkat

Cangkuang

Kecamatan Leles 8) Juara I Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat, diraih oleh Desa Cangkuang Kecamatan Leles 9) Juara I Lomba Pelaksanaan Terbaik Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Jawa Barat, diraih oleh Desa Cangkuang Kecamatan Leles 10) Peringkat I Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Tingkat Provinsi Jawa Barat; 11) Juara II kategori sedang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat Jawa Barat; 12) Peringkat II Kinerja Bupati dalam rangka Lomba Penanaman 1 Milyar pohon Tingkat provinsi Jawa Barat Kategori Kabupaten 13) Peringkat IV Kegiatan Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat; 14) Juara harapan II Lomba Perpustakaan Umum Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2014


Halaman III - 159

Pemerintah Kabupaten Garut 15) Sepuluh (10) besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang sudah menyusun perencanaan tenaga kerja daerah 16) Penghargaan Kalpataru dari Kemeterian Lingkungan Hidup a.n. Bapak Ipin; 17) Penghargaan Upakarti

oleh Kiki Gumular Chocodot dalam Kategori Jasa

Kepoloporan. 18) Penghargaan Program Sekolah Berbudaya Lingkungan Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup a.n. SMKN 1 Garut; 19) Penghargaan Sertifikasi Organik Tingkat Nasional a.n. Kelompok Tani Saung Daun Desa salakuray Kec. Bayongbong komoditi Padi, Kelompok Tani Sukakarya Desa Ciwangi Kec. Limbangan Untuk Komoditi Sayuran, dan Kelompok Tani sukaluyu Desa Sukarasa Kec. Sukaresmi Untuk Komoditi Padi Ketan (1 Ha) 20) Juara I Anugerah Inovasi Tingkat Nasional CV. 1001 21) Juara I Lomba Kelompok Tani Berprestasi Tingkat Nasional Kegiatan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija 22) Juara I Diversifikasi Pangan yang diraih oleh IKM Binaan Renjati di ajang Food Ethnik Prop. Jawa Barat 23) Juara I Lomba Kelompok Agribisnis Peternakan Tingkat Provinsi Jawa Barat kategori Domba Kelompok Pusaki Wangi 24) Juara I Penilaian Petugas Inseminator Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 kategori Inseminator Sapi Potong atas nama Suherman; 25) Juara I Penilaian Petugas Inseminator Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 kategori Inseminator Sapi Perah atas nama Rian Aryanto,S.Pt 26) Juara I Lomba Kelompok Agribisnis Peternakan Tingkat Provinsi Jawa Barat kategori Sapi Potong Kelompok Santani; 27) Juara I Sekaligus Juara Umum Lomba Upacara Pengibaran Bendera Hari Senin Antar Slta SeProvinsi Jawa Barat Tahun 2014, an. SMKN 1 Garut 28) Juara

Pertama

Pelopor

Perkebunan

Buah

Nusantara Dalam Rangka Pekan Buah dan Bunga Nusantara a.n. kelompok Mandiri Desa Karangsari Kec. Karangpawitan 29) Juara III pada Lomba Sekolah Sehat Tk. Provinsi Jabar (SMPN 2 Bayongbong). 30) Juara III Desa Mandiri Pangan Tingkat Provinsi a.n. Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi 31) Juara ke III pelaksana terbaik P2WKSS tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2014;


Halaman III - 160

Pemerintah Kabupaten Garut 32) Juara III Kelompok KB Pria Tingkat Provinsi Jawa Barat 2014 (Kec. Pakenjeng); 33) Juara harapan II Motivator KB Pria tingkat provinsi Jawa Barat 2014; 34) Juara II Duta Mahasiswa Genre (Generasi Berencana) Tingkat Jawa Barat 35) Koperasi Percontohan Tingkat Prop.Jawa Barat a.n. KPGS Cikajang;

6. Evaluasi Internal Terkait Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut 1. Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Evaluasi akuntabilitas kinerja (Lakip) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Garut berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Lakip SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Dari hasil evaluasi SAKIP terhadap 33 SKPD : - Memuaskan sebanyak 4 SKPD (12,12%),

Rekapitulasi Skor Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2014

-

Sangat Baik sebanyak 10 SKPD (30,30%),

-

Baik sebanyak 5 SKPD (15,15%),

-

Cukup Baik sebanyak 10 SKPD (30,30%),

-

Agak Kurang Sebanyak 3 SKPD (9,09%),

-

Kurang sebanyak 1 SKPD (3,03%)

Pada tahun 2014, Evaluasi terhadap SAKIP SKPD dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Garut terhadap 33 SKPD pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Dari 33 SKPD yang dievaluasi, jumlah SKPD yang mendapat hasil penilaian B keatas pada tahun 2014 mencapai sebanyak 19 SKPD (57,58%), meningkat dari tahun 2013 sebanyak 18 SKPD (54,55%). Skor

Nilai

Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2013


Jml SKPD

Rasio(%)

Jml SKPD

Rasio(%)

Interpretasi dan Karakteristik Instansi

> 85

AA

1

3,03%

4

12,12%

Memuaskan

> 75-85

A

7

21,21%

10

30,30%

Sangat Baik

> 65-75

B

10

30,30%

5

15,15%

Baik

> 50-65

CC

11

33,33%

10

30,30%

Cukup Baik (memadai)


Halaman III - 161

Pemerintah Kabupaten Garut Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2013


Interpretasi dan Karakteristik Instansi

Skor

Nilai

>30-50

C

3

9,09%

3

9,09%

Agak Kurang

0-30

D

1

3,03%

1

3,03%

Kurang

TOTAL

33

100,00%

33

100,00%

Diatas B

18

54,55%

19

57,58%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Garut

Dari sebanyak 33 SKPD yang dievaluasi, rata-rata skor hasil evaluasi Sakip SKPD Tahun 2014 mencapai 68,52% atau meningkat 2,35% dari Tahun 2013 sebesar 66,18%. Tabel 3. 29 Hasil Penilaian SAKIP SKPD Tahun 2013 dan 2014 NO

SKPD

Tahun 2013 (%)

Tahun 2014 (%)

Predikat

Interpretasi

1

Dinas Pendidikan

76,68

64,93

CC

2

Dinas Kesehatan

64,64

48,07

C

Agak Kurang

3

PPK - BLUD RSUD dr. Slamet

73,5

71,84

B

Baik

4

RSUD Pameungpeuk

39,08

17,70

D

Kurang

5

Dinas Bina Marga

69,51

82,88

A

Sangat Baik

6

Dinas Perumahan Tata Ruang dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan

59,07

37,89

C

Agak Kurang

X X X X √ X

64,8

82,62

A

Sangat Baik

√

60,86

72,67

B

Baik

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, UMKM dan BMT

70,3

72,38

B

Baik

√ √

75,93

75,07

A

Sangat Baik

X

79,86

80,32

A

Sangat Baik

√

93,47

94,21

AA

Memuaskan

√

61,74

51,44

CC

Cukup Baik

64,01

76,32

A

Sangat Baik

X √

70,39

72,66

B

Baik

√

71,01

63,30

CC

Cukup Baik

X

17

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa Politik

42,46

54,83

CC

Cukup Baik

18

Sekretariat Daerah

84,26

89,96

AA

Memuaskan

19

Sekretariat DPRD

76,86

82,62

A

Sangat Baik

20

74,52

78,86

A

Sangat Baik

21

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Inspektorat

√ √ √ √

70,66

84,12

A

Sangat Baik

22

Badan Kepegawaian dan Diklat

72,63

80,29

A

Sangat Baik

23

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Ketahanan Pangan

60,14

63,38

CC

Cukup Baik

56,31

56,36

CC

Cukup Baik

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

61,68

78,44

A

Sangat Baik

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

24 25


Cukup Baik

Ket

√ √ √ √ √

Halaman III - 162

Pemerintah Kabupaten Garut NO 26 27 28 29 30 31 32 33

SKPD

Tahun 2013 (%)

Tahun 2014 (%)

Predikat

Interpretasi

Ket

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Perkebunan

35,38

60,21

CC

Cukup Baik

√

76,88

89,19

AA

Memuaskan

√

83,57

88,23

AA

Memuaskan

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Dinas Kehutanan

60,35

59,68

CC

Cukup Baik

√ X

29,43

41,45

C

Agak Kurang

√

73,47

72,65

B

Baik

67,86

54,70

CC

Cukup Baik

X X

62,51

62,02

CC

Cukup Baik

X

B

Baik

√

Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rata-rata Skor Hasil LAKIP

66,18

Sumber : Inspektorat Kabupaten Garut Ket: √ = Skor penilaian lebih tinggi dari tahun lalu, X = Skor penilaian lebih rendah dari tahun lalu.

68,52

▲ = Skor penilaian sama dengan tahun lalu,

Gambaran hasil evaluasi Lakip SKPD di lingkungan Pemerintah Garut adalah sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut telah menyusun dokumen perencanaan berupa Renstra SKPD, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja adalah memastikan setiap tujuan dan sasaran rencana strategis seluruh SKPD yang terkait dengan pencapaian kinerja jangka menengah daerah (RPJMD) yang akan diwujudkan oleh SKPD. b. Pengukuran Kinerja Pengukuran keberhasilan pencapaian setiap tujuan dan sasaran rencana strategis seluruh SKPD disamping mengukur pencapaian Penetapan Kinerja atau Kontrak Kerja yang telah disusun dan disepakaki, juga harus dapat menginformasikan pencapaian kinerja jangka menengah daerah yang diwujudkan oleh SKPD. c. Pelaporan Kinerja LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut telah disusun dan disampaikan kepada Bupati Garut melalui Inspektorat Kabupaten Garut. Hal yang perlu diperhatikan adalah penyajian pembandingan capaian kinerja tidak hanya


Halaman III - 163

Pemerintah Kabupaten Garut realisasi dengan targetnya saja, namun dengan membandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dan target akhir dalam Renstra ataupun RPJMD. d. Evaluasi Kinerja Evaluasi atas program disamping menyangkut pelaksanaan kegiatan serta realisasi anggarannya,

juga

perlu

menginformasikan

faktor

keberhasilan

ataupun

ketidakberhasilan pelaksanaan program dan perubahan yang terjadi akibat adanya program yang telah dilakukan. e. Capaian Kinerja Terhadap hasil evaluasi Lakip di atas, Inspektorat Kabupaten Garut secara umum memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja SKPD sebagai berikut:  Melakukan reviu dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja SKPD untuk memastikan tersedianya indikator dan target kinerja yang relevan dan terukur.  Memperbaiki isi dan penyajian informasi kinerja pada LAKIP SKPD antara lain menjelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) dan dikaitkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan Renstra.  Meningkatkan kualitas evaluasi internal sehingga hasil evaluasi lebih dapat mendorong peningkatan kinerja SKPD. Tindak lanjut yang dilakukan oleh SKPD terkait dengan rekomendasi hasil evaluasi lakip tahun sebelumnya antara lain adalah melaksanakan revisi renstra yaitu revisi indikator kinerja sasaran strategis dan revisi sasaran agar lebih terukur dan berorientasi hasil.

2. Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Garut Evaluasi pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Garut pada Tahun 2014 dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Garut bertujuan untuk melihat implementasi hasil pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2014. Secara umum kesimpulan hasil evaluasi program tersebut adalah sebagai berikut: 

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2014, memuat sebanyak 359 buah program dan 3.233 buah kegiatan indikatif dari 33 unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 42 kecamamatan dan 21 kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan


Halaman III - 164

Pemerintah Kabupaten Garut dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut Tahun 2014, pelaksanaan program RKPD Kabupaten Garut Tahun 2014 mencapai sebanyak 300 buah program atau mencapai 83,57% dari total sebanyak 359 program RKPD Tahun 2014.

Gambar 3. 3 Irisan Kesesuaian Program RKPD Tahun 2014 dengan APBD Tahun 2014



Ringkasan program RKPD Kabupaten Garut Tahun 2014 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran misi pembangunan jangka menengah daerah, disajikan sebagai berikut:

Gambar 3. 4 Program RKPD Tahun 2014 Menurut Misi RPJMD Tahun 2009-2014


Halaman III - 165

Pemerintah Kabupaten Garut Rekapitulasi perbandingan pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2013 dengan APBD Tahun 2014 untuk setiap misi RPJMD Tahun 2009-2014 disajikan sebagai berikut: Misi 1 :

Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal

RKPD Tahun 2014 pada misi 1 memuat sebanyak 86 program dan 414 kegiatan, dengan tingkat pelaksanaan program RKPD mencapai 86,05%.

RKPD Tahun 2014

APBD

MISI/ URUSAN

Pelaksanaan Program RKPD

% Pelaksanaan Program RKPD

Program

Kegiatan

Program

Kegiatan

MISI 1

86

414

86

12

74

86,05%

Pendidikan

11

91

10

122

10

90,91%

Pemuda dan Olahraga

5

15

6

30

5

100,00%

Kesehatan

24

105

26

137

22

91,67%

Sosial

14

72

13

42

11

78,57%

Tenaga Kerja

6

28

3

22

3

50,00%

Transmigrasi

2

3

2

3

2

100,00%

12

38

13

44

10

83,33%

5

11

4

8

4

80,00%

Perpustakaan

4

32

6

7

4

100,00%

Kebudayaan

3

19

3

11

3

100,00%

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan

Misi 2 :

Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni dan budaya daerah


Program

Kegiatan

Program

Kegiatan


96

635

109

536

81

% Pelaksanaan Program RKPD 84,38%

Ketahanan Pangan

6

58

6

56

6

100,00%

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

4

23

9

48

4

100,00%

Penanaman Modal

9

32

8

39

8

88,89%

RKPD Tahun 2014 MISI/ URUSAN MISI 2


APBD

Halaman III - 166

Pemerintah Kabupaten Garut RKPD Tahun 2014

APBD

% Pelaksanaan Program RKPD

Program

Kegiatan

Program

Kegiatan


Pertanian

45

346

48

276

38

84,44%

Kehutanan

9

37

10

41

8

88,89%

Perikanan dan Kelautan

6

21

6

22

3

50,00%

Pariwisata

7

39

8

40

7

100,00%

Perindustrian

6

26

5

4

5

83,33%

Perdagangan

4

53

9

18

2

50,00%

MISI/ URUSAN

Misi 3

: Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan


Program

Kegiatan

Program

Kegiatan


138

828

145

1585

84


Urusan Perencanaan Pembangunan

15

82

12

85

10

66,67%

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

5

32

6

33

5

100,00%

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi

87

469

93

1277

66

75,86%

Urusan Kearsipan

4

8

4

5

4

100,00%

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

17

70

19

89

16

94,12%

Urusan Pemberdayaan Masyarakat

10

167

11

68

9

90,00%

RKPD Tahun 2014 MISI/ URUSAN MISI 3

Misi 4

APBD

: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang

RKPD Tahun 2014 pada misi 4 memuat sebanyak 39 program dan 1.313 kegiatan, dengan tingkat pelaksanaan program RKPD mencapai 89,74%.


Halaman III - 167


Program

Kegiatan

Program

Kegiatan


39

1313

67

1318

35


14

609

22

1453

13

92,86%

6

583

12

1268

5

83,33%

1

1

1

5

1

100,00%

7

22

12

82

6

85,71%

7

89

16

196

6

85,71%

4

9

4

25

4

100,00%

359

3190

301

4.535

300

83,57%

RKPD Tahun 2014 MISI/ URUSAN MISI 4 Urusan Pekerjaan Umum (Kebinamargaan dan Sumber Daya Air) Urusan Perumahan dan Permukiman Urusan Penataan Ruang Urusan Perhubungan Urusan Lingkungan Hidup Urusan ESDM TOTAL



APBD

Penyerapan Dana Program dan Kegiatan RKPD. Ditinjau dari total pagu indikatif RKPD Tahun 2014 sebesar Rp. 2,15 trilyun lebih, penganggaran belanja langsung dalam APBD Tahun 2014 sampai triwulan IV sebesar Rp.1,46 trilyun lebih atau mencapai 67,84%. Rekapitulasi perbandingan pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2014 dengan APBD Tahun 2014 untuk setiap misi RPJMD Tahun 2009-2014 disajikan sebagai berikut: Misi 1 :

Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal

Ditinjau dari pagu indikatif RKPD Tahun 2014 pada misi 1 sebesar Rp. 976,92 milyar lebih, pada pelaksanaan APBD Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.518.69 milyar lebih atau mencapai 53,18% dari pagu RKPD, dengan tingkat realisasi penyerapan APBD sampai dengan Triwulan IV sebesar 86,13%. RKPD MISI/ URUSAN MISI 1 Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kesehatan


APBD

976,92

Anggaran (Milyar Rp.) 518,69

466,77

53,18%

% Realisasi APBD 86,13%

372,36

166,12

133,15

44,61%

80,16%

8,47

5,45

4,22

64,35%

77,43%

280,39

304,12

268,75

108,47%

88,37%

Total Pagu (Milyar Rp.)

Realisasi (Milyar Rp.)

Rasio Pagu thd RKPD

Halaman III - 168

Pemerintah Kabupaten Garut RKPD

APBD

Sosial

53,47

8,48

8,39

15,86%


Tenaga Kerja

15,83

17,43

15,40

110,14%

88,36%

Transmigrasi

1,70

0,53

0,52

30,88%

99,58%

217,46

11,41

11,27

5,25%

98,80%

Pemberdayaan Perempuan

2,71

1,22

1,19

45,04%

97,22%

Perpustakaan

5,52

1,31

1,25

33,89%

95,78%

Kebudayaan

19,02

2,62

2,61

13,75%

99,85%

MISI/ URUSAN

Keluarga Berencana

Misi 2 :


Anggaran (Milyar Rp.)


Rasio Pagu thd RKPD

Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni dan budaya daerah

Ditinjau dari pagu indikatif RKPD Tahun 2014 pada misi 2 sebesar Rp. 385,10 milyar lebih, pada pelaksanaan APBD Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.183,25 milyar lebih atau mencapai 48,37% dari pagu RKPD, dengan tingkat realisasi penyerapan APBD sampai dengan Triwulan IV sebesar 88,95%. RKPD MISI/ URUSAN MISI 2

Total Pagu (Milyar Rp.) 385,10

APBD Anggaran (Milyar Rp.)


183,25

163,01

48,37%


155,15%

82,58%

93,67%

90,05%

Rasio Pagu thd RKPD

Ketahanan Pangan

19,54

30,31

25,03

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

17,39

16,29

14,67

Penanaman Modal

11,14

3,93

3,88

80,22%

98,75%

Pertanian

195,87

88,13

76,74

41,56%

87,07%

Kehutanan

46,74

11,69

10,51

25,03%

89,82%

Perikanan dan Kelautan

31,26

14,53

14,33

96,46%

98,65%

Pariwisata

31,26

6,81

6,59

21,78%

96,83%

Perindustrian

13,44

2,67

2,49

30,25%

97,32%

Perdagangan

18,45

8,98

8,75

38,35%

97,48%

Misi 3

: Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan

Ditinjau dari pagu indikatif RKPD Tahun 2014 pada misi 3 sebesar Rp. 244,77 milyar lebih, pada pelaksanaan APBD Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.192,98 milyar lebih atau mencapai 78,87% dari pagu RKPD, dengan tingkat realisasi penyerapan APBD sampai dengan triwulan IV sebesar 87,47%.


Halaman III - 169

Pemerintah Kabupaten Garut RKPD

APBD

MISI/ URUSAN



MISI 3

244,77

192,98

Realisasi (Milyar Rp.) 168,80

25,97

18,13

Urusan Perencanaan Pembangunan

0,50

Urusan Statistik

Rasio Pagu thd RKPD

% Realisasi APBD

78,87%

87,47%

12,87

71,20%

70,99%

0,85

0,84

170,00%

99,28%

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

10,98

5,38

5,08

49,05%

94,38%

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi

137,78

132,70

114,95

84,73%

86,62%

Urusan Komunikasi dan Informatika

3,309

2,65

2,38

78,98%

89,22%

Urusan Pertanahan

0,77

0,1

0,1

12,99%

100,00%

Urusan Kearsipan

1,27

3,12

3,08

106,71%

98,70%

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

22,04

17,12

16,92

77,68%

98,83%

Urusan Pemberdayaan Masyarakat

22,16

13,04

12,69

55,84%

97,34%

Misi 4

: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang

Ditinjau dari pagu indikatif RKPD Tahun 2014 pada misi 4 sebesar Rp. 554,85 milyar lebih, pada pelaksanaan APBD Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.568,55 milyar lebih atau mencapai 102,82% dari pagu RKPD, dengan tingkat realisasi penyerapan APBD sampai dengan triwulan IV sebesar 94,95%. RKPD

APBD

MISI/ URUSAN




Rasio Pagu thd RKPD

% Realisasi APBD

MISI 4

554,85

568,55

539,86

101,82%

94,95%

Urusan Pekerjaan Umum (Kebinamargaan dan Sumber Daya Air)

388,66

296,56

281,65

88,83%

94,97%

Urusan Perumahan dan Permukiman

121,81

210,67

201,87

172,95%

95,82%

Urusan Penataan Ruang

0,00

3,79

2,75

23,46

12,32

10,24

17,61

42,79

41,07

52,71%

83,11%

3,32

2,43

2,29

119,35%

99,19%

2.157,30

1.463,53

1.338,55

67,84%

90,09%

Urusan Perhubungan Urusan Lingkungan Hidup Urusan ESDM TOTAL


72,41%

Halaman III - 170




Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Garut Tahun 2014 sampai triwulan IV Tahun 2014 atas pelaksanaan urusan pemerintahan tahun 2014. Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Garut Tahun 2014 dari setiap urusan pemerintahan sampai dengan triwulan IV, menunjukkan pelaksanaan program RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 pada RKPD Tahun 2014 secara ratarata tingkat pencapaian kinerja program mencapai 89,17% (predikat kinerja tinggi) meningkat 46,80% dari triwulan III sebesar 42,37%, sementara tingkat tingkat pencapaian realisasi anggaran mencapai sebesar 98,23% (predikat kinerja sangat tinggi) meningkat 46,31% dari triwulan III sebesar 51,92%. Gambar 3. 5 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 sampai dengan Triwulan IV

Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja hasil Evaluasi RKPD Tahun 2014 antara lain : 

Masih terdapatnya ketidakkonsistenan uraian indikator dan satuan target indikator;



Masih banyak kegiatan dalam RKPD yang tidak dilengkapi besaran target indikator;



Terdapatnya program dalam RPJMD yang tidak dilengkapi besaran pagu indikatif;



Kesalahan pengisian program RPJMD oleh kegiatan;


Halaman III - 171

Pemerintah Kabupaten Garut 

Pengukuran kinerja tidak dapat dilakukan pada SKPD baru yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan;



Kegiatan indikatif dalam RKPD belum sepenuhnya menjadi acuan pelaksanaan kegiatan APBD (banyak terdapat kegiatan baru);



Terdapatnya kesalahan penempatan kegiatan pada suatu program (tidak sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006);



Kesulitan pengumpulan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga memerlukan waktu untuk melengkapinya yang berdampak pada penyampaian laporan;



Permasalahan SDM perencana tingkat SKPD akibat frekuensi perpindahan / mutasi yang cukup tinggi;



Keterlambatan penyampaian laporan triwulan capaian kinerja dari SKPD.

Dari evaluasi hasil RKPD tersebut, tindaklanjut yang diperlukan dalam penyusunan RKPD berikutnya diantaranya perlu dilakukannya Pengendalian dan evaluasi kebijakan penyusunan rencana secara berjenjang, serta verifikasi dokumen rencana untuk mewujudkan keselarasan/kesesuian antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) yang kemudian menjadi pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD.

B. Realisasi Anggaran Reformasi di bidang perencanaaan dan penganggaran yang dimulai sejak tahun 2005 menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan tiga pendekatan, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja (PBK). Ciri utama PBK adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan

(input), dan hasil yang diharapkan (outcomes), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan dan instansi. Untuk melengkapi pelaporan kinerja dan untuk keperluan analisis efektivitas dan efisiensi dalam rangka pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Garut, perlu disajikan pembiayaan yang terealiasi dalam rangka mencapai kinerja tahun 2014. Hasil pengukuran penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2014, untuk mencapai 48 sasaran strategis dianggarkan sebesar Rp. 1.463.583.675.251,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.318.552.090.583,00 atau 90,09%, sebagai berikut:


Halaman III - 172

Pemerintah Kabupaten Garut Tabel 3. 30 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Terkait Sasaran Tahun Anggaran 2014 Tingkat Rasio Sasaran Strategis Anggaran Realisasi Realisasi Realisasi % % Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi Berlandaskan Nilai Agama, Sosial dan Budaya Sesuai Kearifan Lokal

489.172.480.165

418.386.625.389

85,53

31,73

150.251.891.350

117.595.549.419

78,27

8,92

1


2


4.920.000.100

4.806.187.000

97,69

0,36

3

Meningkatnya relevansi pendidikan yan berorientasi pada upaya pencapaian keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan

1.252.310.500

1.226.758.500

97,96

0,09

620.000.000

613.040.000

98,88

0,05

5.450.000.000

4.219.835.000

77,43

0,32

9.858.097.250

9.741.525.250

98,82

0,74

285.159.178.565

250.633.925.790

87,89

19,01

5.582.550.000

5.559.872.625

99,59

0,42

17.434.900.000

15.404.619.630

88,36

1,17

Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak -hak reproduksi Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan

7.423.552.400

7.399.212.175

99,67

0,56

1.220.000.000

1.186.100.000

97,22

0,09

Misi 2 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan dan Pariwisata disertai Pengembangan Seni Budaya Daerah

159.623.914.552

141.583.104.703

88,70

10,74

4 5

6 7 8 9 10

11

Menurunnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja

12

Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura

19.823.937.804

19.513.817.650

98,44

1,48

13


22.959.402.009

19.893.371.007

86,65

1,51

14


16.645.000.000

15.298.761.900

91,91

1,16

15

Meningkatnya kemampuan usaha dan kesejahteraan petani serta nelayan Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan

325.000.000

285.600.000

87,88

0,02

14.630.630.000

14.428.338.500

98,62

1,09

16


Halaman III - 173


Sasaran Strategis

Anggaran

Realisasi

Tingkat Rasio Realisasi Realisasi % %

17


41.820.163.276

31.826.109.449

76,10

2,41

18


4.966.520.000

3.904.155.100

78,61

0,30

19

5.992.134.300

5.923.598.500

98,86

0,45

20

Meningkatnya penanganan Lahan Kritis dan lahan berfungsi lindung di luar kawasan Hutan Meningkatnya kunjungan wisatawan

3.727.000.000

3.692.034.305

99,06

0,28

21

Meningkatnya Pelestarian seni budaya

2.615.000.000

2.610.985.000

99,85

0,20

22

Meningkatnya Industri Berbasis Potensi Lokal Meningkatnya pasar tradisional

2.565.000.000

2.496.277.112

97,32

0,19

7.105.194.000

6.898.933.750

97,10

0,52

14.596.222.800

12.994.749.283

89,03

0,99

1.704.060.363

1.668.173.147

97,89

0,13

148.650.000

148.200.000

99,70

0,01

252.064.360.979

230.232.126.362

91,34

17,46

4.407.855.809

4.136.132.499

93,84

0,31

3.063.715.500

2.966.162.500

96,82

0,22

6.142.650.880

5.480.292.615

89,22

0,42

6.833.734.389 177.892.441.001

5.915.121.186 162.288.006.126

86,56 91,23

0,45 12,31

2.540.604.650

2.266.712.434

89,22

0,17

12.536.469.800

10.305.738.065

82,21

0,78

12.763.552.700

11.749.394.313

92,05

0,89

23 24 25 26

Meningkatnya fungsi koperasi dan UMKM Meningkatnya nilai invstasi di Kabupaten Garut Meningkatnya nilai tambah Produk Bahan Galian

Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan 27 28 29

Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi Meningkatnya kualitas penyelenggaran urusan pemerintah daerah Terwujudnya kondisi administrasi keuangan dan aset yang tertib

30 31

Meningkatnya pendapatan daerah Meningkatnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.

32

Mengoptimalkan pendayagunaan teknologi Urusan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan egovernment. Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Meningkatnya kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat;

33 34

35

Meningkatnya partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan;

8.118.477.300

7.810.915.609

96,21

0,59

36

Terwujudnya Desa Membangun;

3.305.000.000

3.298.187.430

99,79

0,25

37

Meningkatnya Wawasan Kebangsaan

4.570.678.550

4.528.047.250

99,07

0,34

38

Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penjagaan Stabilitas Keamanan Di Daerah.

5.791.064.000

5.668.469.150

97,88

0,43

39

Meningkatnya tertib administrasi kearsipan Tertibnya Administrasi Kependudukan

2.111.850.000

2.049.877.895

97,07

0,16

1.986.266.400

1.769.069.290

89,07

0,13

40


Halaman III - 174


Sasaran Strategis

Anggaran


42 43

44 45

46 47

48

Tingkat Rasio Realisasi Realisasi % %

Realisasi

562.722.919.555

528.350.234.129

93,89

40,07

Meningkatnya kapasitas dan daya dukung jalan dan jembatan kabupaten untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan

136.573.070.855

129.697.461.650

94,97

9,84

216.868.088.200

201.875.796.300

93,09

15,31

Tersedianya infrastruktur sumberdaya air dan pemenuhan kecukupan air baku yang memadai untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

155.760.503.500

148.071.895.594

95,06

11,23

2.425.143.500

2.288.437.000

94,36

0,17

Mengembangkan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Penataan penduduk sehingga tercapai keserasian antara daya tampung penduduk dengan daya tampung lingkungan Meningkatnya peran dan fungsi penataan ruang; JUMLAH

7.152.126.600

5.130.868.400

71,74

0,39

39.624.386.900

38.015.400.260

95,94

2,88

525.000.000

522.803.475

99,58

0,04

3.794.600.000

2.747.571.450

72,41

0,21

1.463.583.675.251

1.318.552.090.583

90,09

100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Realisasi ABPD TA. 2014, DPPKA Kab. Garut

Realisasi APBD Tahun 2014 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia adalah sebagai berikut : Target dan Realisasi Pendapatan Dalam

tahun

anggaran

2014,

Pendapatan

Daerah

ditargetkan

sebesar

Rp.3.161.339.193.252,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.3.149.840.104.269,00 atau 99,64%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.741.528.333.148,00, maka realisasi pendapatan daerah pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 14,89%.

Tabel 3. 31 Realisasi Pendapatan Daerah


Halaman III - 175

Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014 NO

URAIAN

ANGGARAN SET. PERUBAHAN

REALISASI

3.161.339.193.252

3.149.840.104.269

99,64%

324.329.660.481

372.642.956.806

114,90%

%

4

PENDAPATAN DAERAH

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.1

Hasil Pajak Daerah

59.640.000.000

64.490.559.906

108,13%

4.1.2

Hasil Retribusi Daerah

16.811.146.125

21.662.477.763

128,86%

4.508.342.157

4.450.222.727

98,71%

243.370.172.199

282.039.696.410

115,89%

2.059.581.782.862

2.043.601.220.447

99,22%

210.544.233.862

194.563.671.447

92,41%

4.1.3 4.1.4

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

4.2

DANA PERIMBANGAN

4.2.1

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

4.2.2

Dana Alokasi Umum

1.702.452.909.000

1.702.452.909.000

100,00%

4.2.3

Dana Alokasi Khusus

146.584.640.000

146.584.640.000

100,00%

4.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

777.427.749.909

733.595.927.016

94,36%

4.3.1

Pendapatan Hibah

9.000.000.000

7.998.000.000

88,87%

4.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

83.671.266.909

90.834.365.150

108,56%

4.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

496.329.783.000

496.329.783.000

100,00%

4.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

188.426.700.000

138.433.778.866

73,47%

Sumber : DPPKA Kab. Garut

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dianggarkan sebesar Rp.324.329.660.481,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.372.642.956.806,00 atau 114,90%. Kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan Daerah pada tahun 2014 mencapai sebesar 11,79%, lebih tinggi dibandingkan kontribusinya pada tahun 2013 sebesar 8,78%. Adapun realisasi PAD Tahun Anggaran 2014 bila dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2013 mengalami peningkatan sebesar 54,86%.

b. Dana Perimbangan Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp. 2.059.581.782.862,- dan pada akhir

Tahun

Anggaran

2014

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.2.043.601.220.447,- atau 99,22% dari anggaran.


Halaman III - 176

Pemerintah Kabupaten Garut Kontribusi realisasi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan Daerah pada tahun 2014 mencapai sebesar 64,64%, menurun dibandingkan kontribusinya pada tahun 2013 sebesar 69,21%. Adapun realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2014 bila dibandingkan dengan realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2013 mengalami peningkatan 7,70%. c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Tahun Anggaran 2014 ditargetkan sebesar Rp. 777.427.749.909,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 733.595.927.016,- atau sekitar 94,36.%. Kontribusi realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total pendapatan Daerah pada tahun 2014 mencapai sebesar 23,21.%, meningkat dibandingkan kontribusinya pada tahun 2013 sebesar 22,01%. Adapun realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2014 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2013 mengalami peningkatan 21,58%. Permasalahan dan Upaya Pemecahan a. Permasalahan 1. Permasalahan sektor pendapatan untuk sektor Pendapatan Asli Daerah, meliputi hal-hal sebagai berikut : a.

Masih rendahnya kesadaran wajib pajak daerah terhadap pelaksanaan kewajibannya, yang dibuktikan dengan masih adanya temuan kurang bayar berdasarkan hasil audit BPK RI, terutama untuk jenis-jenis pajak yang bersifat self-assesment;

b.

Pemberlakuan multi tarif pada jenis pajak hotel dan restoran, serta penetapan tarif tinggi pada jenis pajak hiburan, yang mengakibatkan kurang tergalinya potensi pada jenis-jenis pajak tersebut.

c.

Kurangnya fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, baik memang karena belum tersedia atau akibat dari kerusakan sarana prasarana yang dimiliki, dalam menopang optimalisasi kinerja retribusi daerah, termasuk akibat dari dampak pemanfaatan/penguasaan aset daerah oleh masyarakat yang belum memberikan kontribusi secara ekonomis;

d.

Kurangnya sumber daya ahli/profesional pada sektor pendapatan asli daerah,

yakni

tenaga

fungsional

yang

berhubungan

dengan

pelaksanaan penilaian, pemungutan dan pengawasan.


Halaman III - 177

Pemerintah Kabupaten Garut 2. Pengaruh perkembangan ekonomi dunia terhadap pendapatan Pemerintah Pusat, yang berimbas pada capaian kinerja pendapatan daerah untuk jenis dana perimbangan ; 3. Keterlambatan penetapan APBD-Perubahan Provinsi Jawa Barat, yang berdampak pada penyerapan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; b. Upaya Pemecahan 1. Upaya-upaya yang telah dan akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan sektor Pendapatan Asli Daerah, yaitu : a.

Peningkatan

kegiatan

pengawasan,

yang

ditopang

dengan

peningkatan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak, serta perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah; b.

Rencana perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dalam program legislasi daerah Tahun 2015, yang salah satu substansinya adalah perubahan besaran tarif pajak daerah;

c.

Mengupayakan secara maksimal, pemenuhan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kinerja retribusi daerah, termasuk langkah-langkah penertiban pemanfaatan atau penggunaan aset daerah oleh masyarakat;

d.

Mengupayakan secara maksimal, pengiriman pegawai yang bertugas disektor

pendapatan

dalam

kegiatan

diklat

fungsional

yang

berhubungan dengan peningkatan kompetensi, guna menunjang capaian kinerja pendapatan asli daerah. 2. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, termasuk peningkatan validasi data yang berhubungan dengan kegiatan rekonsiliasi dana perimbangan; 3. Melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dapat dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran. Target dan Realisasi Belanja Dalam

Tahun

Anggaran

Rp.3.237.124.283.157,00

2014, dan

Belanja dapat

Daerah

dianggarkan

direalisasikan

sebesar sebesar

Rp.3.043.612.200.508,00 atau 94,02%. Apabila dibandingkan dengan realisasi


Halaman III - 178

Pemerintah Kabupaten Garut belanja daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.934.073.591.407,00, maka realisasi belanja daerah pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 3,73%. Tabel 3. 32 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 NO

ANGGARAN SET. PERUBAHAN

URAIAN

REALISASI

%

5

BELANJA DAERAH

3.237.124.283.157

3.043.612.200.508

94,02%

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.773.540.607.906

1.725.060.109.925

97,27%

5.1.1

Belanja Pegawai

1.680.091.337.326

1.633.560.663.072

97,23%

5.1.4

Belanja Hibah

8.885.000.000

8.875.000.000

99,89%

5.1.5

Belanja Bantuan Sosial

3.378.731.100

3.378.730.525

100,00%

5.1.6

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kab. / Kota dan Pemerintahan Desa

30.620.480

30.620.480

100,00%

5.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kab. / Kota dan Pemerintahan Desa

71.674.919.000

70.419.037.223

98,25%

5.1.8

Belanja Tak Terduga

9.480.000.000

8.796.058.625

92,79%

5.2

BELANJA LANGSUNG

1.463.583.675.251

1.318.552.090.583

90,09%

5.2.1

Belanja Pegawai

132.704.520.887

128.313.373.266

96,69%

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

770.033.041.036

702.784.969.241

91,27%

5.2.3

Belanja Modal

560.846.113.328

487.453.748.076

86,91%

Sumber : DPPKA Kab. Garut

a. Belanja Tidak Langsung Anggaran

Belanja

Tidak

Langsung

Tahun

Anggaran

2014

sebesar

Rp.1.773.540.607.906,00 dan direalisasikan sebesar Rp.1.725.060.109.925,00 atau 97,27%. Komposisi realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2014 terhadap total realisasi belanja daerah mencapai sebesar 56,68%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2013 sebesar Rp.1.640.305.516.161,00, maka realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 5,17%. Realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2014 terdiri dari: 1) Belanja Pegawai Dianggarkan sebesar Rp. 1.680.091.337.326,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 1.633.560.663.925,00 atau 97,23%. Apabila dibandingkan dengan


realisasi

belanja

pegawai

pada

tahun

2013

sebesar

Halaman III - 179

Pemerintah Kabupaten Garut Rp.1.515.276.256.027,00, maka realisasi belanja pegawai pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 7,81%. 2) Belanja Hibah Dianggarkan sebesar Rp.8.885.000000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.8.875.000.000,00 atau 99,89%. 3) Belanja Bantuan Sosial Dianggarkan sebesar Rp.3.378.731.100,00 dan direalisasikan sebesar Rp.3.378.730.525,00. atau 100.%. Apabila dibandingkan dengan realisasi

belanja

bantuan

sosial

pada

tahun

2013

sebesar

Rp.1.459.725.000,00, maka realisasi belanja bantuan sosial pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 131,46%. 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Dianggarkan sebesar Rp. 30.620.480,- dan direalisasikan sebesar Rp.30.620.480,- atau 100% sebagai Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa pada tahun 2013 sebesar Rp. 30.620.480,00, maka realisasi Belanja Bagi

Hasil Kepada

Pemerintahan Desa pada tahun 2014 masih sama. 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Dianggarkan sebesar Rp.70.419.037.223,00 dan direalisasikan sebesar Rp.71.674.919.000,00. atau 98,25%. Apabila dibandingkan dengan realisasi

Belanja

Bantuan

Keuangan

Kepada

Kabupaten

dan

Pemerintahan Desa pada tahun 2013 sebesar Rp. 69.250.775.125,00, maka realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 1,69%. 6) Belanja Tidak Terduga Rp. 8.796.058.625,00 atau 92,79%. Apabila dibandingkan dengan realisasi

Belanja

Tidak

Terduga

pada

tahun

2013

sebesar

Rp.1.635.223.900,00, maka realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 437,91%.


Halaman III - 180

Pemerintah Kabupaten Garut b. Belanja Langsung Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 1.463.583.675.251,- dan direalisasikan sebesar Rp.1.318.552.090.583,- atau 90,09%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Langsung pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.293.768.075.246,00, maka realisasi Belanja Langsung pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 1,92%. Komposisi realisasi belanja langsung pada tahun 2014 terhadap total realisasi belanja daerah sebesar 43,32%. Realisasi Belanja Langsung pada tahun 2014 terdiri dari : 1) Belanja Pegawai Dianggarkan sebesar Rp. 132.704.520.887,-. dan direalisasikan sebesar Rp. 128.313.373.266,-

atau 96,69.%. Apabila dibandingkan dengan

realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung tahun 2013 sebesar Rp. 157.047.376.457,00, maka realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 18,30%. 2) Belanja Barang dan Jasa Dianggarkan sebesar Rp 770.033.041.036,00. dan direalisasikan sebesar Rp. 702.784.969.241,00 atau 91,27%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2013 sebesar Rp.444.352.270.148,00, maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 58,16%. 3) Belanja Modal Dianggarkan sebesar Rp. 560.846.113.328,00 dan direalisasikan sebesar Rp.487.453.748.076,00 atau 86,91%. Apabila dibandingkan dengan

realisasi

Belanja

Modal

tahun

2013

sebesar

Rp.

692.368.428.641,00, maka realisasi Belanja Modal tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 29,60%.

Permasalahan dan Upaya Pemecahan a. Permasalahan


Halaman III - 181

Pemerintah Kabupaten Garut Beberapa pokok permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan sektor belanja, lebih pada realisasi belanja modal. Hal ini disebabkan pada beberapa permasalahan, yaitu : 1. Proses negosiasi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang membutuhkan waktu cukup panjang pada jenis belanja modal tanah, sehingga baru sebagian yang dapat direalisasikan anggarannya; 2. Keterlambatan petunjuk teknis dalam pengadaan buku yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan; 3. Tidak terlaksananya beberapa pengadaan alat-alat kedokteran karena terjadinya gagal lelang, sebagai akibat tidak dipenuhinya kualifikasi atau persyaratan dalam proses pengadaan barang/jasa; b. Upaya Pemecahan Sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

dibidang

pengelolaan keuangan Negara/Daerah, serta dalam rangka menjaga kesinambungan program/kegiatan, maka seluruh anggaran yang belum dapat diserap untuk kepentingan belanja modal, dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2015. Pembiayaan Tahun 2014 Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya Surplus atau Defisit Anggaran. Surplus Anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan lebih besar daripada Anggaran Belanja, sedangkan Defisit Anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan lebih kecil daripada Anggaran Belanja. Apabila terjadi Surplus Anggaran dapat dimanfaatkan melalui Pengeluaran Anggaran Pembiayaan untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Cicilan Utang, Penyertaan Modal (investasi) dan atau menjadi Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenan. Sedangkan apabila terjadi Defisit Anggaran ditutup/ dibiayai dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah yang dianggarkan pada Penerimaan Anggaran Pembiayaan. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan, secara keseluruhan dianggarkan sebesar Rp. 75.785.089.905,00 sampai dengan akhir tahun anggaran dapat direalisasi sebesar Rp. 76.840.244.506,00 atau 101,39%, yang terbagi kedalam :


Halaman III - 182

Pemerintah Kabupaten Garut 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 101.885.089.905,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 101.838.244.506,00 atau 99,95%, yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya. Tabel 3. 33 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014 No Penerimaan Pembiayaan Daerah 1

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya

Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)

Realisasi (Rp.)

101.885.089.905

Penyerapan Anggaran %

101.838.244.506

99,95%

Sumber Data : DPPKA Kabupaten Garut

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran

Daerah

dianggarkan

sebesar

Rp.

26.100.000.000,00

dan

direalisasikan sebesar Rp.24.988.000.000,00. atau 95,78% terdiri dari: a. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dan direalisasikan Rp. 5.000.000.000,00 atau 100%. b. Penyertaan

Modal

Pemerintah

Daerah

dianggarkan

Rp.17.600.000.000,00 dan direalisasikan Rp. 16.598.000.000,00

sebesar atau

94,31%, meliputi : 1) Penyertaan Modal pada BPR dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000,00 dan direalisasi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 atau 100%; 2) Penyertaan Modal pada PDAM dianggarkan sebesar Rp.11.000.000.000,00 dan direalisasi sebesar Rp.9.998.000.000,00 atau 90,89%; 3) Penyertaan Modal pada PD PK dianggarkan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 dan direalisasi sebesar Rp. 2.600.000.000,00 atau 100%; 4) Pembiayaan Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 atau 100%. c. Pembayaran

Pokok

Utang

Jatuh

Tempo

dianggarkan

sebesar

Rp.3.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.3.400.000.000,00 atau 97,14%, meliputi untuk Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Bank dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.400.000.000,00 atau 80%, dan


Pembayaran Cicilan kepada Lembaga Halaman III - 183

Pemerintah Kabupaten Garut Keuangan

Bukan

Bank

(PT

Askes)

yang

dianggarkan

sebesar

Rp.3.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.3.000.000.000,00 atau 100%. Tabel 3. 34 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014 No

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1 Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) 2 Pemerintah Daerah 1) Penyertaan Modal pada PD. BPR

Anggaran Setelah Perubahan(Rp.) 5.000.000.000,00

Realisasi (Rp.)

Penyerapan Anggaran %

5.000.000.000,00

100,00%

17.600.000.000,00 16.598.000.000,00

94,31%

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

100,00%

2) Penyertaan Modal pada PDAM

11.000.000.000,00

9.998.000.000,00

90,89%

3) Penyertaan Modal pada PD PK

2.600.000.000,00

2.600.000.000,00

100,00%

3) Pembiayaan Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK)

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

100,00%

3.500.000.000,00

3.400.000.000,00

97,14%

500.000.000,00

400.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

100,00%

26.100.000.000,00 24.998.000.000,00

95,78%

2 Pembayaran Pokok Utang 1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank 2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (PT Askes) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

80,00%

Sumber Data : DPPKA Kabupaten Garut

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia adalah sebagai berikut : Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 3.149.840.104.269,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 3.161.339.193.252,00 atau 99,64.%. Realisasi belanja sebesar Rp. 3.043.612.200.508,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.3.237.124.283.157,00 atau 94,02.%. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rp.76.840.244.506,00 atau 101,39% dari anggaran sebesar Rp. 75.785.089.905,00. Dengan demikian, dari hasil realisasi keuangan daerah Tahun Anggaran 2014 tersebut, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp.183.068.148.267,00.


Halaman III - 184

Penutup Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2014 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2014, yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Visi Kabupaten Garut periode 2009 – 2014 adalah:

Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik Menuju Ridlo Allah SWT dengan misi: 1. Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal; 2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah; 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan; 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang Terkait dengan visi dan misi di atas, Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan 29 tujuan dan 48 sasaran strategis. Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam periode 2009 - 2014. Dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya (anggaran) Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2014, maka sasaran yang


Halaman IV - 1

Pemerintah Kabupaten Garut ingin dicapai pada tahun 2014 ditetapkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja berupa Penetapan Kinerja Tahun 2014. Dokumen perjanjian kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2014. Dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2014 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam RPJMD yang diprioritaskan untuk dicapai, dan 119 indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2014, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran strategis. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Garut dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data kinerja dari masing-masing SKPD yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaransasaran strategis yang ingin dicapai, dan dari instansi lain yang terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), dan lain sebagainya.

Pada tahun 2014, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 48 sasaran dengan menggunakan 119 Indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Dari 119 indikator yang diukur, sebanyak 75 indikator (63%) mencapai atau melampaui target, sebanyak 22 indikator (19%) tidak mencapai target, tetapi meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, dan sebanyak 22 Indikator (18%) tidak mencapai target..

Permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2014 antara lain adalah sebagai berikut : 1. Belum jelasnya pembagian peran setiap SKPD dalam pencapaian sasaran program pada program yang dilaksanakan lebih dari 1 SKPD; 2. Masih kurang kuatnya komitmen setiap SKPD untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maupun program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dalam merencanakan program dan kegiatannya; 3. Belum dipahaminya secara utuh oleh setiap SKPD dalam merumuskan indikator kinerja yang ingin dicapai program yang berorientasi kepada hasil (outcome) yang relevan dan terukur untuk mencapai sasaran strategis daerah;


Halaman IV - 2

Pemerintah Kabupaten Garut 4. Belum ada kesesuaian antara kebijakan perencanaan yang telah ditetapkan dengan kebijakan penganggaran.

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Garut 2009 – 2014, yang secara operasional pelaksanaannya dilakukan pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Garut periode Tahun 2014-2019. Oleh karenanya, sebagai bentuk kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, tahun 2014 merupakan tahun yang strategis sebagai tahap awal landasan penyusunan kebijakan

perencanaan pembangunan untuk periode RPJMD

Kabupaten Garut Tahun 2014 - 2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 2025. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, rumusan Visi Pembangunan Kabupaten Garut yang ingin diwujudkan pada tahun 2019 yaitu : ”Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera”, yang diarahkan pada 3 (tiga) pilar untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat mencapai hasil penilaian Wajar Tanpa Pengecualian, melalui pelayanan aparatur yang profesional, santun dan amanah. Beberapa

upaya

Pemerintah

Kabupaten

Garut

untuk

mendorong

optimalisasi

peningkatan kinerja ke depan adalah sebagai berikut: 1. Pembagian peran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pencapaian sasaran program, guna meningkatkan sinkronisasi dan sinergisitas dan pencapaian program; 2. Peningkatan komitmen yang lebih kuat dalam menjadikan indikasi program dan kegiatan dalam RKPD, dan RPJMD sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja di setiap SKPD; 3. Implementasi yang konsisten atas mekanisme akuntabilitas dan transparansi penetapan dan penggunaan anggaran APBD di setiap SKPD; 4. Mendorong peran aktif stakeholders pembangunan lainnya selain pemerintah, dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Garut;


Halaman IV - 3

Pemerintah Kabupaten Garut 5. Peningkatan sinkronisasi antara kebijakan perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan kebijakan perencanaan RKPD dan kebijakan penganggaran APBD. 6. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014 :  Dari sisi Perencanaan Kinerja, penyusunan indikator kinerja sasaran strategis dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur;  Dari sisi Pengukuran Kinerja, dilakukan sistem pengumpulan data kinerja secara terkoordinir dengan membentuk Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja yang beranggotakan perwakilan dari setiap SKPD sehingga dapat menghasilkan pengumpulan data kinerja yang memadai untuk melakukan pengukuran kinerja yang akuntabel;  Dari sisi Pelaporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja dapat menyajikan dan menginformasikan hasil pencapaian sasaran strategis dari aspek kinerja maupun keuangan;  Dari sisi Evaluasi Kinerja, Inspektorat melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai media untuk perbaikan kinerja;  Dari sisi Capaian Kinerja, penyajian capaian kinerja dalam Laporan Kinerja dapat menginformasikan informasi yang menggambarkan hasil (outcome) yang dicapai;  Dari

Kapasitas

penyusunan

SDM,

Laporan

melaksanakan

Kinerja

Satuan

Bimbingan Kerja

Teknis

Perangkat

dan

Asistensi

Daerah

untuk

meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Semoga Laporan Kinerja Tahun 2014 ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Garut. Dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan dari seluruh stakeholders sangat diharapkan demi peningkatan kinerja Kabupaten Garut dalam upaya Mewujudkan Kabupaten Garut yang Bermartabat,

Nyaman dan Sejahtera.


Halaman IV - 4

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

Realisasi 2010 Realisasi 2011 Realisasi 2012 Realisasi 2013

Realisasi 2014

Capaian 2014 (%)


2



1


%

108,64%

111,48%

114,32%

117,16%

120,00%

97,26%

103,73%

104,46%

108,41%

82,69%

69%

2


%

93,92%

95,44%

96,96%

98,48%

100,00%

93,10%

100,17%

96,14%

99,11%

73,85%

74%

3


%

0,82%

0,64%

0,46%

0,28%

0,10%

0,039%

0,0014%

198,60%

4


%

68,00%

76,00%

84,00%

92,00%

100,00%

0,007%

0,005%

0,003%

73,30%

103,30%

67,30%

59,72%

60%

46,51%

60%

5

APK Wajar 12 Tahun

%

63,63%

66,97%

70,32%

73,66%

77,00%

48,09%

48,69%

51,63%

53,26%

6

APM Wajar 12 Tahun

%

56,43%

61,07%

65,72%

70,36%

75,00%

36,61%

36,66%

39,29%

40,40%

45,16%

60%

7


%

2,60%

2,20%

1,80%

1,40%

1,00%

0,486%

0,041%

0,037%

0,034%

0,039%

196,10%

8

Persentase pencapaian target kurikulum Persentase PBM yang melaksanakan KTSP secara utuh

%

80,80%

85,60%

90,40%

95,20%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100%

100%

%

68,00%

76,00%

84,00%

92,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100%

100%

60%

100%

9

10

Persentase sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup

%

36,00%

42,00%

48,00%

54,00%

60,00%

33,00%

39,00%

45,00%

47,00%

11


%

44,00%

58,00%

72,00%

86,00%

100,00%

42,00%

52,00%

71,00%

82,00%

85%

85%

34,00%

37,00%

42,00%

47,00%

75%

125%

3


12


%

36,00%

42,00%

48,00%

54,00%

60,00%

4


13


%

99,18%

99,39%

99,59%

99,80%

100,00%

5


14

Frekuensi kegiatan pembinaan keimanan dan ketaqwaan di kalangan pelajar dan pemuda

kegiatan

2

2

3

3

4

1

15

Frekuensi kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

kegiatan

2

3

5

6

7

4

6


16

Desa Siaga Aktif

%

63,76%

67,82%

71,88%

75,94%

80,00%

88,68%

7


17


%

71,20%

78,40%

85,60%

92,80%

100,00%

83,96%

79,72%

84,00%

79,19%

87,33%

87%

18

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

%

68,50%

71,38%

74,25%

77,13%

80,00%

75,10%

76,11%

83,90%

85,20%

82,23%

103%


19

Jumlah Fakir Miskin KAT dan PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan (dibantu)

jiwa

20.000

21.000

22.000

23.000

24.000

38.365

54.304

226%

20

Panti asuhan / panti jompo yang dibina

panti

34

34

34

34

34

34

34

100%

8

98,94%

43,63%

98,96%

27.439

34

98,98%

99,45%

99,45%

2

4

100%

2

6

7

100%

60,63%

72,62%

82,10%

103%

38.494

34

99,28%

36.360

34

Lampiran 1/ 1

Sasaran Strategis 9

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan perlindungan hakhak pekerja

10 Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak -hak reproduksi 11 Meningkatnya keadilan

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

21

Persentase terselesaikannya kasus PHI/PHK secara musyawarah diluar pengadilan hubungan industrial

%

68,00%

71,00%

74,00%

77,00%

80%

22

Persentase kesesuaian Nilai upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan kebutuhan hidup layak (KHL)

%

81,80%

82,60%

83,40%

84,20%

85,00%

23

Pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (CU/PUS)

%

71,62%

72,12%

72,62%

73,12%

73,62%

24

Laju pertumbuhan penduduk

%

25

% kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan

%

dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan

1,61%

1,61%

68,00%

1,61%

76,00%

1,61%

84,00%

Realisasi 2010 Realisasi 2011 Realisasi 2012 Realisasi 2013 100%

85,90%

71,67%

1,61%

90,00%

83,3%

92,00%

69,34%

1,10%

100,00%

100,00%

100,0%

93,10%

71,46%

1,61%

100,00%

83,33%

85,90%

71,64%

1,63%

100,00%

Realisasi 2014

Capaian 2014 (%)

100,00%

125%

100,25%

72,33%

0,67%

100,00%

0,95%

100,00%

118%

98%

141,09%

100%

Misi 2 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan dan Pariwisata disertai Pengembangan Seni Budaya Daerah 12 Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura

26

27 28 29

13 Meningkatnya produktivitas, produksi dan nilai tambah hasil tanaman perkebunan 14 Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan

15 Meningkatnya kemampuan usaha dan kesejahteraan

30 31

% Peningkatan pendapatan usahatani pertahun - Usahatani padi (%) - Usahatani palawija (%) - Usahatani sayuran (%) Produksi tanaman Pangan Produksi Tanaman Holtikultura ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat :

2,4% 2,4% 3,0% 1.741.965 987.816

2,4% 2,4% 3,0% 1.782.575 990.094

2,4% 2,4% 3,0% 1.823.185 992.372

2,4% 2,4% 3,0% 1.863.796 994.650

11,13% 7,82% 14,08% 1.916.821 962.815

4,00% 7,52% 6,31% 2.051.116 1.022.267

15,18% 1,50% 10,11% 2.077.939 966.600

13,93% 34,21% 20,75% 2.281.258 3.616.010

8,00% 9,53% 5,60% 2.300.980 3.090.391

333% 397% 187% 123% 311% 445%

Ton/Tahun Ton/Tahun

281.043 54.657

278.320 55.647

275.597 56.638

272.874 57.628

270.151 58.618

578.803 50.521

614.213 47.946

625.935 50.285

672.987 55.699

653.440 60.220

242% 103%

- jagung (Ton/Tahun - Umbi-umbian (Ton/Tahun - Sayuran (Ton/Tahun - Buah-buahan (Ton/Tahun Produksi komoditi unggulan perkebunan (Ton)

Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun Ton

39.686 187.261 156.130 142.585 9.369

40.405 190.653 158.958 145.167 9.505

41.124 194.045 161.786 147.750 9.641

41.843 197.437 164.615 150.333 9.777

42.562 200.829 167.443 152.916 9.913

394.579 552.986 719.257 243.558 11.627

428.552 599.676 706.697 315.570 11.956

478.968 553.409 707.901 258.699 12.327

559.741 696.029 928.341 254.955 11.631

567.880 728.080 806.450 228.540 11.611

1334% 363% 482% 149% 117%

%

2,2

2,4

2,6

2,8

3

2

2

3

3,50

3,50

117%

33 34

Produksi Hasil Peternakan :

35

Ton

2,4% 2,4% 3,0% 1.701.354 985.539

- Beras (Ton/Tahun) - Kacang-kacangan (Ton/Tahun

Prosentase peningkatan pengolahan produk perkebunan Prosentase peningkatan pemasaran produk perkebunan Populasi Ternak :

32

306% % % % Ton

%

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

6,00

1,50

1,50

2,00

2,00

100%

ekor

2.959.195

2.999.701

3.040.206

3.080.712

3.121.217

3.130.781

3.341.811

3.456.426

3.679.766

3.864.432

124%

- Daging Sapi (kg)

Kg

1.937.616

2.024.949

2.112.283

2.199.616

2.286.949

2.982.720

2.604.251

1.911.607

1.580.312

1.684.077

74%

- Daging Domba (kg)

Kg

978.666

1.035.938

1.093.209

1.150.481

1.207.753

1.207.753

1.153.713

1.155.418

1.146.500

1.169.430

97%

3.871.384

3.938.307

100%

18.319.634

19.915.598

72%

81%

- Daging Ayam (kg)

Kg

2.957.024

3.200.827

3.444.631

3.688.434

3.932.238

- Susu (liter)

liter

21.425.357

23.015.893

24.606.428

26.196.964

27.787.500

- Telur (kg)

Kg

2.648.615

3.000.842

3.353.068

3.705.295

4.057.522

2.010.000

2.550.000

2.570.000

2.760.000

kelompok

2.210

2.398

2.585

2.773

2.961

2.022

2.022

2.022

2.022

kelompok tani dan pelaku agribisnis (kelompok) yang dibina

3.932.238 27.787.500

4.019.428 21.631.470

3.680.272 20.963.787

2.488.292 4.372

61% 148%

Lampiran 1/ 2

Sasaran Strategis petani serta nelayan

16 Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014


Realisasi 2014

Capaian 2014 (%)

36

Kelompok tani peternak yang dibina

kelompok

206

212

218

224

230

250

250

250

250

294

128%

37

Kelompok Tani Hutan (KTH)/ Kelompok Tani Penghijau (KTP) yang dibina Meningkatnya produksi perikanan budidaya tambak (ton per tahun)

kelompok

659

665

671

677

683

653

653

653

653

542

79%

ton / tahun

219,68

229,76

239,84

249,92

260,00

426,00

504,00

194%

38

298,50

321.04

420,00

39

Meningkatnya produksi perikanan budidaya kolam (ton per tahun)

ton / tahun

24.021,00

30.303,50

36.586,00

42.868,50

49.151,00

24.160,81

20.224.16

27.818,00

30.708,00

32.628

66%

40

Meningkatnya produksi perikanan budidaya sawah (ton per tahun)

ton / tahun

9.684,03

11.141,27

12.598,52

14.055,76

15.513,00

7.443,11

18.477.66

13.182,00

15.908,00

15.402

99%

41

Meningkatnya produksi perikanan budidaya air deras (ton pertahun)

ton / tahun

554,20

801,90

1.049,60

1.297,30

1.545,00

681,62

803.4

795,00

527,00

843

55%

42

Meningkatnya hasil tangkapan nelayan (ton per tahun)

ton / tahun

5.532,49

5.544,37

5.556,24

5.568,12

5.580,00

5.563,02

5.611,80

4.834,00

4.134,00

3.949

71%

17 Meningkatnya pembangunan sistem ketahanan pangan dan pengembangan penyuluhan pertanian

43

Jumlah desa rawan pangan yang Tertangani

desa

4

5

7

8

10

2

8

11

110%

44

Tersedianya cadangan pangan (ton)

ton

100

100

100

100

100

100

45

Terbentuknya desa mandiri pangan (Desa)

desa

5

5

5

5

5

8

18 Meningkatnya pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan.

46

Produksi aneka hasil kehutanan bukan kayu:

5

24 125,256

12

310,45

12

347,45

24

397,3

18

397%

360%

83%

- Jamur kayu 150 (ton)

ton

147,60

177,60

207,60

237,60

267,60

60,82

34,82

25,38

39,72

85,46

32%

- Lebah madu (140 liter)

liter

450

477

504

531

558

557,84

136,00

456,85

478,70

632,70

113%

4.250,00

653,00

0,00

177,00

515,00

kg

1.655

2.495

3.335

4.175

5.015

- Tanaman bambu (btg)

batang

557.100

564.200

571.300

578.400

585.500

- Sutra Alam /kokon (4200 kg)

565.000

776.000

860.000

910.000

986.000

10% 168%

- sarang walet (kw)

kwintal

9,60

11,20

12,80

14,40

16,00

24,75

559,40

548,80

6,89

14,40

90%

47


lokasi

3

4

6

7

9

1

6

16

20

23

256%

19 Meningkatnya penanganan Lahan Kritis dan lahan berfungsi lindung di luar kawasan Hutan

48


Ha

6.010

6.500

6.500

6.500

3.500

9.760

10.275

9.475

4.371

20 Meningkatnya kunjungan 21 Meningkatnya Pelestarian seni budaya

49

Jumlah Wisatawan

orang

1.786.691

1.922.468

2.058.246

2.194.023

1.807.500

1.988.615

2.014.766

2.254.283

2.418.702

104%

22 Meningkatnya Industri Berbasis Potensi Lokal 23 Meningkatnya pasar tradisional 24 Meningkatnya fungsi koperasi dan UMKM

2.329.801

3.563,22

102%

50


kali

2

5

7

10

12

0

3

11

10

12

100%

51

Misi seni dan budaya (kali)

kali

1

2

2

3

4

0

2

6

4

4

100%

52

Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan

%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

0,22%

3,54%

1,62%

0,24%

1,11%

37%

53

Peningkatan nilai investasi teknologi yang diterapkan IKM Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi % Koperasi aktif

Rp.

497.400.000

994.800.000

1.492.200.000

1.989.600.000

2.487.000.000

891.400.000

0

487.000.000

209.628.500

2.570.000.000

103%

54 55

unit

3

6

10

13

16

0

4

4

3

3

19%

%

75,56%

76,67%

77,78%

78,89%

80,00%

75,32%

75,81%

67,76%

68,52%

69,21%

87%

Lampiran 1/ 3

Sasaran Strategis koperasi dan UMKM


% Rasio Usaha Kecil dan Mikro terhadap Total UKM Jumlah investor baru (perusahaan perusahaan baru baru) Rp. Peningkatan realisasi investasi

25 Meningkatnya nilai invstasi di Kabupaten Garut

57

26 Meningkatnya nilai tambah Produk Bahan Galian

59

Meningkatnya kemitraan pengelola pertambangan

60

Pengusaha pertambangan yang dibina

58

Satuan

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

98,92%

98,94%

98,96%

98,98%

99,00%

18 245.000.000.000

36 490.000.000.000

54 735.000.000.000

72 980.000.000.000

Realisasi 2010 Realisasi 2011 Realisasi 2012 Realisasi 2013 98,89%

98,96%

99,00%

99,05%

90

15

20

1.225.000.000.000

481.097.434.905

504.789.601.650

Realisasi 2014

Capaian 2014 (%)

99,02%

100%

57

47

52%

723.490.480.526

837.020.002.883

68%

20,00%

78,57%

393%

14

23

50%

%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

perusahaan

46

46

46

46

46

10.371

11.471

12.571

13.671

14.771

5.500

20.146

19.484

18.899

18.383

124%

14

Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan 27 Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi

61

data pegawai Terwujudnya sistem informasi data pegawai (SIMPEG) berbasis teknologi informasi

62

% aksesibilitas manajemen kepegawaian daerah

%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

0,00%

70,00%

68,00%

90,00%

90,00%

90%

63

% pelayanan bidang kepegawaian secara transparan dan obyektif (on-line)

%

16,00%

32,00%

48,00%

64,00%

80,00%

0,00%

0,00%

60,00%

80,00%

80,00%

100%

64

Penempatan pegawai sesuai dengan normatif dan kompetensi

pegawai

16.120

12.240

8.360

4.480

600

600

600

600

650

597

99,50%

65

Tingkat pelanggaran disiplin

%

0,06%

0,05%

0,05%

0,04%

0,04%

0,06%

0,05%

0,05%

0,04%

0,085%

-7,32%

66

Meningkatnya disiplin aparatur

%

67,00%

74,00%

81,00%

88,00%

95,00%

70,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100%

28 Meningkatnya kualitas penyelenggaran urusan pemerintah daerah

67


Status Opini

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WDP

WDP

WDP

WDP

WDP

75%

68


%

14,00%

28,00%

42,00%

56,00%

70,00%

0,00%

9,38%

66,67%

54,55%

57,58%

82%

29 Terwujudnya kondisi administrasi keuangan dan aset yang tertib

69


%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

30 Meningkatnya pendapatan daerah

70


Rp.

1.493.999.315.072

1.623.815.026.769

1.753.630.738.467

1.883.446.450.164

2.013.262.161.861

1.695.066.200.909

901.136.877.884

2.310.652.841.232

2.741.528.333.148

3.149.840.104.269

156%

31 Meningkatnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.

71

Tersedianya data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah

%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

100,00%

100,00%

200%

72


%

8,00%

16,00%

24,00%

32,00%

40,00%

50,00%

50,00%

80,00%

90,00%

90,00%

225%

73


%

20,60%

29,20%

37,80%

46,40%

55,00%

60,00%

75,00%

100,00%

100,00%

100,00%

182%

74

Tingkat Implementasi pelayanan publik teknologi informasi

%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

57,14%

56,00%

66,67%

100,00%

100,00%

100%

75


%

0,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

11,71%

17,98%

12,99%

14,00%

56%

76

Tersebarnya informasi pembangunan daerah

%

60,00%

50,00%

80,00%

90,00%

100,00%

74,67%

90,67%

93,33%

94,66%

95%

32 Mengoptimalkan pendayagunaan teknologi Urusan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan egovernment.

97,14%

Lampiran 1/ 4

Sasaran Strategis 33 Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD




78

Jumlah rapat kerja alat kelengkapan DPRD

79

Jumlah Perda inisiatif Dewan

80

Tersedianya Data Hasil Evaluasi tentang Desa Tertinggal (dokumen) Tersedianya Rencana Program dan kegiatan tahunan daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Perbup

81

Realisasi 2014

Capaian 2014 (%)

18

22

200%

282

272

298

142%

Satuan

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014


Perda

11

11

11

11

11

15

32

24

kali

206

207

208

209

210

329

383

Perda

2

2

3

3

3

0

0

0

0

0

0%

dokumen

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

Perbup

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

82

Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Perda

Perda

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

83

Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Perda

Perda

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

84

Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berprestasi

LPM

7

9

11

13

15

5

9

10

12

15

100%

85

Jumlah Lembaga Mikro Ekonomi Perdesaan

unit

40

55

70

85

100

97

105

117

120

120

120%

86

Jumlah BUMDes yang dibina

desa

17

24

31

38

45

17

20

30

105

233%

87

Terkendalinya konflik antar umat beragama

%

52,00%

64,00%

76,00%

88,00%

100,00%

40,00%

54,00%

75,00%

100,00%

100,00%

100%

88


%

63,42%

66,32%

69,21%

72,11%

75,00%

65,00%

70,86%

94%

89

Kegiatan pembinaan politik daerah

kegiatan

5

6

7

8

9

3

3

11

11

5

56%

90

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

kegiatan

5

6

7

8

9

2

5

9

9

5

56%

38 Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penjagaan Stabilitas Keamanan Di Daerah.

91


kasus/ 10.000 penduduk

1,94

1,71

1,47

1,24

1

2,47

1,49

1,51

0,51

0,01

198,80%

39 Meningkatnya tertib administrasi kearsipan

92


%

100%

100%

100%

93

Tergalinya arsip arsip sejarah di Wilayah Kabupaten Garut

dokumen

1

33

1650%

94

Jumlah SKPD yang dibina

600%

95

Kepemilikan KTP

96

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

97

Terlaksananya pelayanan E-KTP

35 Meningkatnya partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan; 36 Terwujudnya Desa Membangun;

37 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan

40 Tertibnya Administrasi Kependudukan

100% 1

100% 1

100% 1

100% 1

100%

100%

2

1

2

SKPD

3

3

3

3

3

%

61,00%

62,00%

63,00%

64,00%

65,00%

per 1.000

720

740

760

780

800

%

18,00%

36,00%

54,00%

72,00%

90,00%

100%

3 60,02% 699

25,00%

100%

1 60,41%

60,80%

734 60,00%

740 82,00%

1

18

61,00%

79,06%

122%

783

967,00

121%

85,00%

85,00%

94%

Lampiran 1/ 5

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014


Realisasi 2014

Capaian 2014 (%)



42 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan

98

% Jalan dalam kondisi baik dan sedang

%

60,00%

62%

64,00%

66,00%

68,00%

61,57%

62,68%

63,16%

64,49%

65,16%

95,8%

99


%

41,96%

49,54%

57,11%

64,69%

72,27%

38,23%

42,59%

45,13%

52,83%

54,10%

75%

100 Cakupan pelayanan air bersih diperdesaan

%

52,20%

55,40%

58,60%

61,80%

65,00%

53,55%

55,32%

59,98%

63,83%

65,68%

101%

101 % Lingkungan pemukiman Kumuh

%

6,00%

5%

4,00%

3%

2%

4,00%

0,33%

0,33%

0,23%

188,50%

98,02%

98,02%

90,47%

91%

4

4

40%

%

98,20%

98,16%

98,13%

98,11%

99%

98,00%

98,00%

103 Tersedianya bantuan teknis Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (unit)

unit

2

4

6

8

10

1

6

104 Cakupan pelayanan bencana kebakaran

unit/km2

614,81

614,81

512,35

512,35

439,2

614,814

614,814

512,345

512,345

512,345

83,33%

105 % Saluran Irigasi Pemerintah dalam kondisi baik

%

47,57%

55,68%

63,78%

71,89%

80%

56,46

56,46

57,14

57,14%

57,91%

72%

106 % Saluran Irigasi Desa dalam kondisi baik

%

53,64%

55,23%

56,82%

58,41%

44 Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

107 Meningkatnya masyarakat yang terlayani jaringan listrik (elektrifikasi rumahtangga)

%

56%

57%

58%

60%

45 Mengembangkan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa

108 Peningkatan jumlah pengendalian dan pengamanan lalu lintas

102 % Rumah Layak Huni

43 Tersedianya infrastruktur sumberdaya air dan pemenuhan kecukupan air baku yang memadai untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi

61%

53,41%

55,52%

46,08%

53,41%

57,32%

96%

54,59%

54,97%

62,13%

62,16%

64,21%

105%

307%

Rambu (unit)

unit

693

551

409

267

125

Marka (km)

,m

4.022,29

3.294,58

2.566,86

1.839,15

1.111,44

Pemeliharaan APILL (unit)

unit

14

14

14

14

14

770

784

994

750,00

1.420,00

1.050,00

14

14

m

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

109 Jumlah kendaraan yang diuji kelayakan sarana transportasi

unit

10.232

11.430

12.835

14.418

15.000

110 Frekwensi operasi penertiban kendaraan bermotor (kali)

kali

75

86

98

109

120

111 Pelayanan pencegahan pencemaran air

%

30,00%

47,50%

65,00%

82,50%

100,00%

12,50%

16,67%

112 % tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

%

98,00%

96,00%

94,00%

92,00%

90,00%

100%

100%

Guard Rail (m)

46 Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

60,00%

0,00 11650

14 0,00

12737

70

80,00

1.132

1.259

1.220,00

1.044,00

1007% 94%

14

14

100%

80,00

137,00

27%

14151

14776

99%

102

138

115%

50%

70,37%

75,00%

75%

100%

100%

100%

111%

13141

102

107

Lampiran 1/ 6

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Realisasi 2014

Capaian 2014 (%)

100%

100%

100%

71,43%

100%

100%

100%

Cemar berat

Cemar berat

Cemar berat

Cemar berat

Satuan

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

113 Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

%

68,00%

76,00%

84,00%

92,00%

100,00%

60%

60%

50%

114 Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa

%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

-

8,37%

Cemar berat

115 Tingkat status mutu sungai utama status mutu mutu cemar sedang dan waduk/situ

mutu cemar sedang

mutu cemar sedang

mutu cemar sedang

mutu cemar ringan


47 Penataan penduduk sehingga tercapai keserasian antara daya tampung penduduk dengan daya tampung lingkungan

116 jumlah calon transmigran(KK))

KK

100

40

65

65

65

65

10

40

55

5

8%

48 Meningkatnya peran dan fungsi penataan ruang;

117 Prosentase Ruang Terbuka Hijau

%

23,60%

25,20%

26,80%

28,40%

30,00%

22%

26,44%

26,44%

26,44%

26,44%

88%

118 TerpeliharanyaTPU (lokasi)

lokasi

3

3

3

3

3

2

-

16

48

73

2433%

119 Tersedianya produk rencana tata ruang (perda)

perda

1

2

4

5

6

2

3

6

6

6

100%

Lampiran 1/ 7

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

97,26%

103,73%

104,46%

108,41%

Realisasi 2014

Capaian 2014 (%)



1


%

108,64%

111,48%

114,32%

117,16%

120,00%

82,69%

69%

2


%

93,92%

95,44%

96,96%

98,48%

100,00%

93,10%

100,17%

96,14%

99,11%

73,85%

74%

3


%

0,82%

0,64%

0,46%

0,28%

0,10%

0,039%

0,007%

0,005%

0,003%

0,0014%

198,60%

4


%

68,00%

76,00%

84,00%

92,00%

100,00%

73,30%

103,30%

67,30%

59,72%

60%

5

APK Wajar 12 Tahun

%

63,63%

66,97%

70,32%

73,66%

77,00%

48,09%

48,69%

51,63%

53,26%

46,51%

60%

6

APM Wajar 12 Tahun

%

56,43%

61,07%

65,72%

70,36%

75,00%

36,61%

36,66%

39,29%

40,40%

45,16%

60%

7


%

2,60%

2,20%

1,80%

1,40%

1,00%

0,486%

0,041%

0,037%

0,034%

0,039%

196,10%


8

Persentase pencapaian target kurikulum

%

80,80%

85,60%

90,40%

95,20%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

9


%

44,00%

58,00%

72,00%

86,00%

100,00%

42,00%

52,00%

71,00%

82,00%

85%

85%

3


10 Presentase sekolah yang menyelenggarakan Muatan Lokal, Pengembangan diri dan life skills yang berbasis Iptek

%

36,00%

42,00%

48,00%

54,00%

60,00%

34,00%

37,00%

42,00%

47,00%

75%

125%

4


11 Persentase penduduk yang bisa baca huruf latin dan Al Quran

%

99,18%

99,39%

99,59%

99,80%

100,00%

98,94%

98,96%

98,98%

99,28%

99,45%

99%

5


12 Frekuensi kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

kegiatan

2

3

5

6

7

4

2

6

7

100%

6


13 Desa Siaga Aktif

%

63,76%

67,82%

71,88%

75,94%

80,00%

43,63%

88,68%

60,63%

72,62%

82,10%

103%

7


14 Desa atau kelurahan UCI

%

71,20%

78,40%

85,60%

92,80%

100,00%

83,96%

79,72%

84,00%

79,19%

87,33%

87%

68,50%

71,38%

74,25%

77,13%

80,00%

75,10%

76,11%

83,90%

72,27%

82,23%

103%

8

jiwa

20.000

21.000

22.000

23.000

24.000

38.365

54.304

226%

panti

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

100%

9


15 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 16 Jumlah Fakir Miskin KAT dan PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan (dibantu) 17 Panti asuhan / panti jompo yang dibina 18 Persentase terselesaikannya kasus PHI/PHK secara musyawarah diluar pengadilan hubungan industrial

%


%

68,00%

71,00%

74,00%

77,00%

80%

100%

83,3%

100,0%

83,33%

100,00%

125%

2

27.439

38.494

36.360

100%

100%

Lampiran 2/ 1

Sasaran Strategis

10 Terkendalinya

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

19 Persentase kesesuaian Nilai upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan kebutuhan hidup layak (KHL)

%

81,80%

82,60%

83,40%

84,20%

85,00%

20 Laju pertumbuhan penduduk

%

pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak -hak reproduksi

21 % kasus korban kekerasan 11 Meningkatnya terhadap perempuan dan anak keadilan dan yang terselesaikan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan

%

1,61%

1,61%

68,00%

1,61%

76,00%

1,61%

84,00%

Realisasi 2010

100,00%

Realisasi 2012

85,90%

92,00%

93,10%

1,10%

1,61%

1,63%

1,61%

90,00%

Realisasi 2011

100,00%

100,00%

100,00%

Realisasi 2013 85,90%

Realisasi 2014 100,25%

0,67%

87,00%

0,95%

100,00%

Capaian 2014 (%) 118%

141,09%

100%

Misi 2 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan dan Pariwisata disertai Pengembangan Seni Budaya Daerah 12 Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura

13 Meningkatnya produktivitas, produksi dan nilai tambah hasil tanaman perkebunan

14 Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan

22

% Peningkatan pendapatan usahatani pertahun - Usahatani padi (%) - Usahatani palawija (%) - Usahatani sayuran (%) 23 Produksi tanaman Pangan

% % % Ton

24 Produksi Tanaman Holtikultura

Ton

25 Produksi komoditi unggulan perkebunan (Ton)

Ton

9.369

9.505

9.641

9.777

9.913

11.627

11.956

12.327

26 Prosentase peningkatan pengolahan produk perkebunan

%

2,2

2,4

2,6

2,8

3

2

2

27 Prosentase peningkatan pemasaran produk perkebunan (%) 28 Populasi Ternak :

%

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

6,00

ekor

2.959.195

2.999.701

3.040.206

3.080.712

3.121.217

3.130.781

- Daging Sapi (kg)

Kg

1.937.616

2.024.949

2.112.283

2.199.616

2.286.949

- Daging Domba (kg)

Kg

978.666

1.035.938

1.093.209

1.150.481

1.207.753

1.207.753

1.153.713

- Daging Ayam (kg) - Susu (liter)

Kg liter

2.957.024 21.425.357

3.200.827 23.015.893

3.444.631 24.606.428

3.688.434 26.196.964

3.932.238 27.787.500

3.932.238 27.787.500

4.019.428 21.631.470

4.568.469

4.763.761

16 Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan

2,4% 2,4% 3,0% 1.701.354 985.539

2,4% 2,4% 3,0% 1.741.965 987.816

2,4% 2,4% 3,0% 1.782.575

2,4% 2,4% 3,0% 1.823.185

990.094

2,4% 2,4% 3,0% 1.863.796

992.372

11,13% 7,82% 14,08% 1.916.821

994.650

962.815

4,00% 7,52% 6,31% 2.051.116

15,18% 1,50% 10,11% 2.077.939

13,93% 34,21% 20,75% 2.281.258

8,00% 9,53% 5,60% 2.300.980

966.600

3.616.010

3.090.391

311%

11.631

11.611

117%

3

3,50

3,50

117%

1,50

1,50

2,00

2,00

100%

3.341.811

3.456.426

3.679.766

3.864.432

124%

1.022.267

29 Produksi Hasil Peternakan :

- Telur (kg) 15 Meningkatnya kemampuan usaha dan kesejahteraan petani serta nelayan

306% 333% 397% 187% 123%

81% 2.286.949

4.553.036

1.911.607

1.580.312

1.684.077

74%

1.155.418

1.146.500

3.680.272 20.963.787

3.871.384 18.319.634

1.169.430 3.938.307 19.915.598

100% 72%

2.488.292

97%

Kg

2.648.615

3.000.842

3.353.068

3.705.295

4.057.522

30 kelompok tani dan pelaku agribisnis (kelompok) yang dibina

kelompok

2.210

2.398

2.585

2.773

2.961

2.022

2.022

2.022

2.022

4.372

148%

31 Kelompok tani peternak yang dibina 32 Kelompok Tani Hutan (KTH)/ Kelompok Tani Penghijau (KTP) yang dibina 33 Meningkatnya produksi perikanan budidaya tambak (ton per tahun)

kelompok

206

212

218

224

230

250

250

250

250

294

128%

kelompok

659

665

671

677

683

653

653

653

653

542

79%

ton / tahun

219,68

229,76

239,84

249,92

260,00

298,50

321.04

420,00

426,00

504,00

194%

ton / tahun

24.021

30.304

36.586

42.869

49.151

24.160,81

20.224.16

27.818,00

34 Meningkatnya produksi perikanan budidaya kolam (ton per tahun)

4.057.522

2.604.251

30.708,00

61%

66% 32.628

Lampiran 2/ 2

Sasaran Strategis

17 Meningkatnya pembangunan sistem ketahanan pangan dan pengembangan penyuluhan pertanian

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

35 Meningkatnya produksi perikanan budidaya air deras (ton pertahun)

ton / tahun

554

802

1.050

1.297

1.545

36 Meningkatnya hasil tangkapan nelayan (ton per tahun)

ton / tahun

37

Jumlah desa rawan pangan yang Tertangani

38 Tersedianya cadangan pangan (ton) 39 Terbentuknya desa mandiri pangan (Desa)

18 Meningkatnya pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan.

40 Produksi aneka hasil kehutanan bukan kayu: - Jamur kayu 150 (ton) - Lebah madu (140 liter) - Sutra Alam /kokon (4200 kg) - Tanaman bambu (btg) - sarang walet (kw) 41 Potensi pariwisata alam yang tergali

Realisasi 2010

Realisasi 2011

681,62

Realisasi 2012

803.4

795,00

Realisasi 2013

Realisasi 2014

527,00

Capaian 2014 (%) 55%

843 5.532,49

5.544,37

5.556,24

5.568,12

5.580,00

5.563,02

5.611,80

4.834,00

4.134,00

71% 3.949

desa

4

5

7

8

10

2

ton

100

100

100

100

100

100

desa

5

5

5

5

5

8

5

24

125,256

12

8,00

310,45

24

11,00

347,45

24

110%

397,3

18

397%

360%

83% ton

148

178

208

238

268

liter kg

450 1.655

477 2.495

504 3.335

531 4.175

558 5.015

60,82

34,82

25,38

39,72

85,46

32%

557,84 4.250 565.000 24,75

136,00 653 776.000 559,40

456,85 0

478,70 177 910.000 571,80

632,70 515

113% 10%

batang kwintal

557.100 9,60

564.200 11,20

571.300 12,80

578.400 14,40

585.500 16,00

986.000 14,40

168% 90%

lokasi

3

4

6

7

9

1

6

9

4

Ha

6.010

6.500

6.500

6.500

3.500

9.760

10.275

9.475

4.371

orang

1.786.691

1.922.468

2.058.246

2.194.023

1.807.500

1.988.615

2.014.766

2.254.283

860.000 548,80

23

256%

19 Meningkatnya penanganan Lahan Kritis dan lahan berfungsi lindung di luar kawasan Hutan

42 lahan kritis yang tertangani

20 Meningkatnya kunjungan wisatawan

43 Jumlah Wisatawan

21 Meningkatnya Pelestarian seni budaya

44 Gelar seni dan budaya (kali)

kali

2

5

7

10

12

0

3

11

10

12

100%

22 Meningkatnya Industri Berbasis Potensi Lokal

45 Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan

%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

0,22%

3,54%

1,62%

0,24%

1,11%

37%

23 Meningkatnya pasar tradisional 24 Meningkatnya fungsi koperasi dan UMKM

46 Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi 47 % Koperasi aktif

unit

3

6

10

13

16

0

4

4

3

3

19%

%

75,56%

76,67%

77,78%

78,89%

80,00%

75,32%

75,81%

67,76%

68,52%

69,21%

87%

48 Rasio Usaha Kecil dan Mikro terhadap Total UKM

%

98,92%

98,94%

98,96%

98,98%

99,00%

98,89%

98,96%

99,00%

99,05%

99,02%

100%

25 Meningkatnya nilai invstasi di Kabupaten Garut

49 Jumlah investor baru (perusahaan baru) 50 Peningkatan realisasi investasi

perusahaan baru

18

36

54

72

Rp.

245.000.000.000

490.000.000.000

735.000.000.000

980.000.000.000

26 Meningkatnya nilai

51 Meningkatnya kemitraan pengelola pertambangan

%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

tambah Produk Bahan Galian

2.329.801

90

15

20

1.225.000.000.000

481.097.434.905

504.789.601.650

102%

3.563,22 2.418.702

104%

57

47

52%

723.490.480.526

837.020.002.883

68%

20,00%

78,57%

393%

Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan 27 Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi

52 Terwujudnya sistem informasi data pegawai (SIMPEG) berbasis teknologi informasi

53 Tingkat pelanggaran disiplin

data pegawai

10.371

11.471

12.571

13.671

14.771

5.500

20.146

19.484

18.899

18.383

124%

%

0,06%

0,05%

0,05%

0,041%

0,04%

0,06%

0,05%

0,050%

0,037%

0,085%

-42,86%

Lampiran 2/ 3

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Capaian 2014 (%)

Status Opini

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WDP

WDP

WDP

WDP

WDP

75%

28 Meningkatnya kualitas penyelenggaran urusan pemerintah daerah

54 Meningkatkan status Opini BPK 55 Persentase SKPD yang memiliki penilaian Evaluasi SAKIP dengan nilai minimal B

%

14,00%

28,00%

42,00%

56,00%

70,00%

0,00%

9,38%

66,67%

54,55%

57,58%

82%

29 Terwujudnya kondisi administrasi keuangan dan aset yang tertib

56 % pengelolaan keuangan sesuai SAP

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



Rp.

1.883.446.450.164

2.013.262.161.861

1.695.066.200.909

901.136.877.884

2.310.652.841.232

2.741.528.333.148

3.149.840.104.269

156%

31 Meningkatnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.

58 Terwujudnya daerah otonom Garut Selatan

%

8,00%

16,00%

24,00%

32,00%

40,00%

50,00%

50,00%

80,00%

90,00%

90,00%

225%

59 Tingkat penyelesaian sengketa pertanahan

%

20,60%

29,20%

37,80%

46,40%

55,00%

60,00%

75,00%

100,00%

100,00%

100,00%

182%

32 Mengoptimalkan

60 % proses pengadaan barang jasa melalui LPSE

%

0,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

11,71%

17,98%

12,99%

14,00%

56%

pendayagunaan teknologi Urusan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan egovernment.

1.493.999.315.072 1.623.815.026.769 1.753.630.738.467

33 Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

61 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui dan ditetapkan menjadi perda

Perda

11

11

11

11

11

15

32

24

18

22

200%


62 Tersedianya Rencana Program dan kegiatan tahunan daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Perbup

Perbup

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

63 Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Perda

Perda

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

64 Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Perda

Perda

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

65 Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berprestasi

LPM

7

9

11

13

15

5

9

10

12

15

100%

36 Terwujudnya Desa Membangun;

66 Jumlah Lembaga Mikro Ekonomi Perdesaan

unit

40

55

70

85

100

97

105

117

120

120

120%

37 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan

67 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada

%

63,42%

66,32%

69,21%

72,11%

75,00%

65,00%

70,86%

94%

35 Meningkatnya partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan;

Lampiran 2/ 4

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Capaian 2014 (%)

68 Kegiatan pembinaan politik daerah

kegiatan

5

6

7

8

9

3

3

11

11

5

56%

69 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

kegiatan

5

6

7

8

9

2

5

9

9

3

33%

70 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

kegiatan

5

6

7

8

9

2

5

9

9

3

33%

38 Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penjagaan Stabilitas Keamanan Di Daerah.

71 Menurunnya Angka Kriminalitas per 10.000 jumlah penduduk

kasus/ 10.000 penduduk

1,94

1,71

1,47

1,24

1

2,47

1,49

1,51

0,51

0,01

198,80%

39 Meningkatnya tertib administrasi kearsipan

72 % SKPD yang menerapkan arsip secara baku

%

100%

100%

100%

40 Tertibnya Administrasi Kependudukan

73 Kepemilikan KTP

61,00%

79,06%

122%

783

967,00

121%

Sasaran Strategis

74 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 75 Terlaksananya pelayanan E-KTP

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60,02%

100%

100%

60,41%

60,80%

%

61,00%

62,00%

63,00%

64,00%

65,00%

per 1.000

720

740

760

780

800

%

18,00%

36,00%

54,00%

72,00%

90,00%

25,00%

60,00%

82,00%

85,00%

85,00%

94%

699

734

740



42 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan

76 % Jalan dalam kondisi baik dan sedang

%

60,00%

62%

64,00%

66,00%

68,00%

61,57%

62,68%

63,16%

64,49%

65,16%

96%

77 Cakupan pelayanan air minum di perkotaan

%

41,96%

49,54%

57,11%

64,69%

72,27%

38,23%

42,59%

45,13%

52,83%

54,10%

75%

78 Cakupan pelayanan air bersih diperdesaan

%

52,20%

55,40%

58,60%

61,80%

65,00%

53,55%

55,32%

59,98%

63,83%

65,68%

101%

79 % Lingkungan pemukiman Kumuh

%

6,00%

5%

4,00%

3%

2%

4,00%

0,33%

0,33%

0,23%

188,50%

80 % Rumah Layak Huni

%

98,20%

98,16%

98,13%

98,10%

99%

98,00%

98,00%

98,00%

98,00%

90,47%

99,90%

81 Cakupan pelayanan bencana kebakaran

unit/km2

614,814

614,814

512,345

512,345

439,15

614,814

614,814

512,345

512,345

512,345

117%

43 Tersedianya infrastruktur sumberdaya air dan pemenuhan kecukupan air baku yang memadai untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi

82 % Saluran Irigasi Pemerintah dalam kondisi baik

%

47,57%

55,68%

63,78%

71,89%

80%

56,46

56,46

57,14

57,14%

57,91%

72%

83 % Saluran Irigasi Desa dalam kondisi baik

%

53,64%

55,23%

56,82%

58,41%

44 Meningkatnya cakupan

84 Meningkatnya masyarakat yang terlayani jaringan listrik (elektrifikasi rumahtangga)

%

56%

57%

58%

60%

pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

60,00%

61%

53,41%

55,52%

46,08%

53,41%

57,32%

96%

54,59%

54,97%

62,13%

62,16%

64,21%

105%

Lampiran 2/ 5


46

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Capaian 2014 (%)

11650

12737

13141

14151

14776

99%

102

138

115%

111%

Mengembangkan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa

85 Jumlah kendaraan yang diuji kelayakan sarana transportasi

unit

10.232

11.430

12.835

14.418

15.000

86 Frekwensi operasi penertiban kendaraan bermotor (kali)

kali

75

86

98

109

120


87 % tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

%

98,00%

96,00%

94,00%

92,00%

90,00%

100%

100%

100%

100%

100%

mutu cemar ringan

Cemar berat

Cemar berat

Cemar berat

Cemar berat

Cemar berat

88 Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ

status mutu mutu cemar sedang

mutu cemar sedang

mutu cemar sedang

mutu cemar sedang

70

102

107

47 Penataan penduduk sehingga tercapai keserasian antara daya tampung penduduk dengan daya tampung lingkungan

89 jumlah calon transmigran(KK))

KK

100

40

65

65

65

65

10

40

55

5

8%

48 Meningkatnya peran dan fungsi penataan ruang;

90 Prosentase Ruang Terbuka Hijau

%

23,60%

25,20%

26,80%

28,40%

30,00%

22%

26,44%

26,44%

26,44%

26,44%

88%

91 Tersedianya produk rencana tata ruang (perda)

perda

1

2

4

5

6

2

3

6

6

6

100%

Lampiran 2/ 6

Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik Menuju Ridlo Allah SWT

Recommend Documents