TERM OF REFERENCE (TOR) OUTPUT LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Eselon I
: :
(076) Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Program
:
Indikator Kinerja Utama Program
:
Unit Eselon II/Satker Kegiatan
: :
Indikator Kegiatan
:
Volume
:
Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU. (076.01.01). Presentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perungan). Efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten (076.001.001.3355). Meningkatnya kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 2 Laporan
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jwab Keuangan Negara; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.02/2008; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011; f. Peraturan KPU Nomor 94/Kpts/KPU/Tahun 2011; g. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2005 2. Gambaran Umum Singkat Setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) dalam bentuk realisasi anggaran. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Negara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang. B. Penerima Manfaat a. Internal : sebagai alat kendali bagi pimpinan terhadap laporan realisasi anggaran (LRA) dari LPJ/Laporan Posisi anggaran dan Kas (LPJ/LPAK) b. Eksternal : sebagai bahan kelengkapan data untuk pengawasan eksternal, LAKIP, Bappenas (Realisasi sesuai PP 39 Tahun 2006), Kemenkeu, DPR, dan instansi terkait lainnya. C. Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi dilaksanakan pada setiap akhir bulan, triwulanan dan semesteran melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, akurat, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. b. Tahapan Pelaksanaan - Menyusun LPJ/LPAK satker per bulan, pertriwulan dan semesteran; - Menyusun LRA; - Menyampaikan LPJ/LPAK kepada KPU; - Mengirim operator dalam pelaksanaan Bimtek/in house training ke KPU Provinsi; - Penyusunan laporan SAI tingkat UAKPA.
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Laporan Sistem Akuntansi Intansi dan Pelaporan Keuangan dilaksanakan mulai bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014. b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1 2
Kegiatan
1 2
3
4
5
6
Bulan 7 8
9
10
11
12
Asistensi/monitoring/evaluasi LPJ Keuangan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
E. Biaya Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output layanan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 62.911.000,-. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Purwokerto, 25 September 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,
Drs. PRASETYO BUDI WIDODO NIP. 19601211 198103 1 008
TERM OF REFERENCE (TOR) OUPUT LAYANAN PERKANTORAN Kementerian Negara/Lembaga
:
(076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon I Program
: :
Indikator Kinerja Utama Program
:
Unit Eselon II/Satker
:
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU. (076.01.01). Presentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan). Efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
Kegiatan
:
Indikator Kegiatan
:
Volume
:
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten (076.01.01.3355). Meningkatnya kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 12 (dua belas) bulan
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; c. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009; e. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009. 2. Gambaran Umum Singkat Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan bertujuan untuk mewujudkan administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembayaran gaji dan tunjangan antara lain : a. Pembayaran Gaji PNS; b. Pembayaran Tunjangan (Tunjangan Struktural); c. Pembayaran Uang Makan PNS; d. Pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota KPU; e. Pembayaran Uang Kehormatan Pegawai Sekretariat. B. Penerima Manfaat Penerima manfaat adalah Pejabat dan Staf di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas. C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola. 2. Tahapan Pelaksanaan Untuk kegiatan pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan tahun pelaksanaannya antara lain : a. Melakukan perencanaan pengeluaran anggaran. b. Melakukan permintaan Penerbitan SPM dan Penerimaan SP2D dari KPKN. c. Melakukan pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan. d. Mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan pengeluaran.
2014,
D. Waktu Pelaksanaan a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan gaji, Honorarium dan Tunjangan direncanakan dilaksanakan mulai bulan Januari 2014 s/d Desember 2014. b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1 2 3 4
Kegiatan
1
2
3
4
5
6
Bulan 7 8 9
10
11
12
13
Pembayaran Gaji Pembayaran Uang Kehormatan/Honorarium Pembayaran Tunjangan Pembayaran Uang Makan
E. Biaya Yang Diperlukan Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output layanan perkantoran dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 1.116.762.000,-. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Purwokerto, 25 September 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,
Drs. PRASETYO BUDI WIDODO NIP. 19601211 198103 1 008
TERM OF REFERENCE (TOR) OUTPUT DOKUMEN PERENCANAAN DAN DATA KEPEMILUAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Eselon I Program
: : :
Indikator Kinerja Utama Program
:
Unit Eselon II/Satker Kegiatan
: :
Indikator Kegiatan
:
Volume
:
(076) Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU. (076.01.01). Presentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan). Efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (076.01.01.3357.001). Meningkatnya kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 1 Dokumen
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721); d. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. e. Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2012. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun 2014; 2. Gambaran Umum Singkat Dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja tahun 2014 perlu dilakukan penyusunan program dan rencana kerja (renja) KPU Kabupaten tahun 2013 dan penyusunan RKA K/L KPU tahun 2014. Penyusunan RKA K/L tersebut mengacu pada pagu yang telah dialokasikan pada Kementerian/Lembaga dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2014 B. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah internal KPU. C. Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan Kegiatan penyusunan program dan rencana kerja KPU Tahun 2013 meliputi Penyusunan program dan rencana kerja teknis, penyusunan program dan rencana kerja (RKA-KL), Pembinaan program dan Rencana Kerja dilaksanakan dengan konsultasi, rapat kerja dan sinkronisasi program dan rapat kerja. b. Tahapan Pelaksanaan Tahapan penyusunan program dan rencana kerja KPU Tahun 2014 sebagai berikut: 1) Penyusunan Program dan Renja 2014;
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan penyusunan program dan rencana kerja (Renja) KPU Tahun 2014 direncanakan dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d April 2014 Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1
Kegiatan
1
2
3
4
5
6
Bulan 7 8 9
10
11
12
Penyusunan Program dan Renja Tahun 2014.
E. Biaya Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 4.225.000,-. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Purwokerto, 25 September 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,
Drs. PRASETYO BUDI WIDODO NIP. 19601211 198103 1 008
TERM OF REFERENCE (TOR) OUTPUT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Eselon I
: :
(076) Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Program
:
Indikator Kinerja Utama Program
:
Unit Eselon II/Satker Kegiatan
: :
Indikator Kegiatan
:
Volume
:
Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU. (076.01.01). Presentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan). Efisien (tetpat sasaran) dan Efektif (tepat guna). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (076.01.01.3357). Meningkatnya kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 1 Laporan
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional; b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; e. Peraturan Menteri Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; f. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; h. Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2014; i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun 2014; 2. Gambaran Umum Singkat Evaluasi adalah salah satu fungsi penting dalam manajemen organisasi baik pemerintah maupun swasta. Dari kegiatan evaluasi akan diperoleh data dan informasi yang dapat memberikan umpan Papuak bagi penyusunan, penyempurnaan serta perbaikan suatu program kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, pengembangan sumberdaya baik sistem, kelembagaan dan personil mempunyai pengaruh yang signifikan. Sehubungan dengan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan kewajiban bagi setiap instansi Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga wajib untuk menyusunan laporan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai laporan pelaksanaan dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Perencanaan Strategis yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kendala di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya berkaitan dengan perkembangan masalah dan dinamika masyarakat yang dihadapi, tentu ada beberapa penyesuaian program-program. Namun demikian sasaran, tujuan, misi maupun visi yang diemban tetap harus mengacu kepada dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Berkenaan dengan hal tersebut tentunya diperlukan upaya yang terstruktur berupa pembinaan dan bimbingan teknis kepada KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemahaman terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. B. Penerima Manfaat Penerima manfaat Kegiatan Laporan Pelaksanaan adalah Internal KPU dan Intansi terkait. C. Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan TAPKIN 2014 serta Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan KPU sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 dilaksanakan dengan melakukan penyusunan, Bimtek, serta evaluasi terhadap kegiatan tersebut. b. Tahapan Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan TAPKIN 2014 serta Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan KPU sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 sebagai berikut: 1) Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan TAPKIN 2014; 2) Konsolidasi Pembahasan Penyusunan LAKIP dan TAPKIN; 3) Bintek Aplikasi Penyusunan Laporan dan sistem monitoring PP 39 Tahun 2006; 4) Penyelesaian dan Evaluasi Laporan Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006; D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan TAPKIN 2014 serta Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan KPU sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 direncanakan dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2013. b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1.
Kegiatan
1 2
3
4
5
Bulan 6 7 8
9
10
11
12
Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan KPU sesuai dengan PP 39 Tahun 2006.
E. Biaya Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output Kegiatan Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan TAPKIN 2014 serta Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan KPU sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 3.225.000,-. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Purwokerto, 25 September 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,
Drs. PRASETYO BUDI WIDODO NIP. 19601211 198103 1 008
TERM OF REFERENCE (TOR) OUTPUT PENATAAN ORGANISASI, PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA Kementerian Negara/Lembaga
:
(076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon I Program
: :
Indikator Kinerja Utama Program
:
Unit Eselon II/Satker
:
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU. (076.01.01). Presentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan). Efisien (tetpat sasaran) dan Efektif (tepat guna). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
Kegiatan
:
Indikator Kegiatan
:
Volume
:
Pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (076.01.01.3358). Meningkatnya kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 1 Laporan
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana tela diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; d. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. e. Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2014. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun 2014; g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai; h. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); i. Peraturan Pemerinta Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana tela diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; j. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai; k. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil; l. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diuba dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 2. Gambaran Umum Singkat Sesuai ketentuan Pasal 57 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, bahwa pegawai sekretariat KPU adalah pegawai negeri sipil dan tenaga profesional lainnya yang diperlukan.
B. Penerima Manfaat Penerima manfaat kegiatan ini adalah internal KPU. C. Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan Kegiatan penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sdm aparatur dilaksanakan antara lain pengelolaan data base pegawai dan penyusunan laporan bidang kepegawaian di lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota, Raker/Rakor/Konsultasi/Diklat di KPU Kabupaten, pengelolaan data base kepegawaian, Bimtek SI-ADKA Sumpah/Janji PNS KPU Kabupaten, Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat dan pensiun KPU Kabupaten, Baperjakat dan Analisa Jabatan dan seleksi tenaga profesional. b. Tahapan Pelaksanaan Tahapan penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sdm aparatur dilaksanakan antara lain Raker/Rakor/Konsultasi/Diklat di KPU Kabupaten, Sumpah/Janji PNS KPU Kabupaten, Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat dan pensiun KPU Kabupaten, Baperjakat dan Analisa Jabatan dan seleksi tenaga profesional. D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Kegiatan penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sdm direncanakan dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2014. b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1.
2. 3.
Kegiatan
1
2
3
4
5
Bulan 6 7 8
9
10
11
12
Penataan Organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian
E. Biaya Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output Penataan Organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 1.311.000,-. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Purwokerto, 25 September 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,
Drs. PRASETYO BUDI WIDODO NIP. 19601211 198103 1 008
TERM OF REFERENCE (TOR) OUTPUT LAYANAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM Kementerian Negara/Lembaga
:
(076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon I Program
: :
Indikator Kinerja Utama Program
:
Unit Eselon II/Satker
:
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU. (076.01.01). Presentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan). Efisien (tetpat sasaran) dan Efektif (tepat guna). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
Kegiatan
:
Indikator Kegiatan
:
Volume
:
Pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (076.01.01.3358). Meningkatnya kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 2 Orang
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana tela diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai; d. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); e. Peraturan Pemerinta Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana tela diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai; g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil; h. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diuba dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 2. Gambaran Umum Singkat Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur melalui pendidikan dan pelatihan merupakan upaya perubahan yang dilakukan secara sadar, untuk memposisikan diri (aparat) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan kerja yang dinamis. Upaya tersebut, dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi secara tepat dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Kesadaran diri untuk melakukan upaya perubahan kearah yang lebih baik, merupakan cerminan dari sebuah kebutuhan dari lingkungan kerja yang dinamis. Untuk itu Pemerintah melakukan penataan terkait dengan menetapkan standar kompetensi pekerjaan dan jabatan pegawai negeri, menetapkan standar pendidikan dan pelatihan aparatur untuk setiap jenis pekerjaan dan jenjang jabatan, membuat persyaratan dan mekanisme pengangkatan dalam jabatan secara transparan dan akuntabel, menyusun sistem relokasi pegawai ke instansi dan tempat lain secara jelas dan dilakukan secara kosisten. Sehingga diharapkan penataan aparatur secara proporsional dapat memenuhi kebutuhan lingkungan dan beban kerja.
B. Penerima Manfaat Penerima manfaat kegiatan ini adalah internal KPU. C. Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan seminar dan teknis kepemiluan dilaksanakan dengan melakukan pembinaan administrasi kepegawaian dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. b. Tahapan Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Diklat teknis kepemiluan adalah mengirim Pejabat atau Staf untuk melakukan diklat bidang hukum, teknis dan hupmas, perencanaan, logistik, umum SDM, dan Keuangan.. D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Layanan Peningkatan Kompetensi SDM direncanakan dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2014. b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1.
Kegiatan
1 2
3
4
5
Bulan 6 7 8
9
10
11
12
Konsinyering
E. Biaya Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output layanan peningkatan kompetensi SDM dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 4.173.000,-. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Purwokerto, 20 September 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,
Drs. PRASETYO BUDI WIDODO NIP. 19601211 198103 1 008
TERM OF REFERENCE (TOR) OUTPUT DOKUMEN KEPEGAWAIAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Eselon I Program
: : :
Indikator Kinerja Utama Program
:
Unit Eselon II/Satker Kegiatan
: :
Indikator Kegiatan
:
Volume
:
(076) Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU. (076.01.01). Presentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan). Efisien (tetpat sasaran) dan Efektif (tepat guna). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Dokumen Administrasi Kepegawaian (076.01.01.3358.006). Meningkatnya kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 1 Dokumen
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana tela diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai; d. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); e. Peraturan Pemerinta Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai; g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil; h. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diuba dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 2. Gambaran Umum Singkat Kualitas dan hubungan kerja antara Sekjen KPU dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten perlu untuk terus dibangun untuk mewujudkan kinerja dan hubungan kerja yang baik serta saling mendukung. Kualitas hubungan kerja dapat dibangun antara lain dengan membahas permasalahan-permasalahan dan kendala di bidang kepegawaian yang sering dihadapi baik oleh KPU provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Menyamakan pemahaman dan memberikan kepastian kebijakan tentang pelaksanaan evaluasi di bidang kepegawaian serta memberikan usulan kegiatan dibidang kepegawaian. B. Penerima Manfaat Penerima manfaat kegiatan ini adalah internal KPU. C. Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan Kegiatan dokumen kepegawaian dilaksanakan dengan menata keasripan di bidang kepegawaian. b. Tahapan Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan SDM adalah menata, menyimpan data mengenai kepegawaian..
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Layanan Peningkatan Kompetensi SDM direncanakan dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2014. b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1.
Kegiatan
1
2
3
4
5
Bulan 6 7 8
9
10
11
12
Raker/Rakor/konsultasi/rapat
E. Biaya Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output Dokumen kepegawaian dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kebumen sebesar Rp 71.000,-. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Purwokerto, 20 September 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,
Drs. PRASETYO BUDI WIDODO NIP. 19601211 198103 1 008
TERM OF REFERENCE (TOR) OUTPUT LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kementerian Negara/Lembaga
:
(076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon I Program
: :
Indikator Kinerja Utama Program
:
Unit Eselon II/Satker
:
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU. (076.01.01). Presentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan). Efisien (tetpat sasaran) dan Efektif (tepat guna). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
Kegiatan
:
Indikator Kegiatan
:
Volume
:
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (076.01.01.3360). Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi perkantoran. 12 Bulan
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembatan Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); d. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 2. Gambaran Umum Singkat Dalam upaya perwujudan manajemen keuangan pemerintah yang baik, terdapat pula tuntutan yang semakin aksentuatif untuk mengakomodasi, menginkorporasi, bahkan mengedepankan nilai-nilai good governance. Beberapa nilai yang relevan dan urgen untuk diperjuangkan adalah antara lain transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi stakeholders, disamping nilai-nilai efektivitas dan efisiensi tentu saja. Dalam konteks yang lebih visioner, manajemen keuangan pemerintah tidak saja harus didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, tetapi harus diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai dimaksud. Pemerintah Indonesia sudah memberi perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengakomodasi dan mewujudkan harapan dan tuntutan di atas. Upaya mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang baik, antara lain, diperjuangkan dengan memperhatikan prinsip dan nilai-nilai good governance. Yang selama ini sudah dilakukan adalah dengan menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan hal tersebut maka KPU mengedepankan upaya untuk menata administrasi perkantoran secara teratur dan pengelolaan barang milik negara yang teradministrasi dengan baik agar tercipta akuntabilitas keuangan dan pelaksanaannya yang sinergis dengan dokumen perencanaan.
B. Penerima Manfaat Penerima manfaat kegiatan ini adalah internal KPU. C. Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan perpustkaan, dilaksanakan dengan cara swakelola. b. Tahapan Pelaksanaan 1) Melakukan tata kelola kearsipan dan naskah kedinasan sesuai dengan Paraturan KPU tentang Tata Naskah Dinas. 2) Melakukan rapat-rapat dinas; 3) Melakukan dokumentasi kearsipan; D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan layanan dukungan administrasi perkantoran dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2014. b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1
Kegiatan
1
2
3
4
5
6
Bulan 7 8 9
10
11
12
Layanan dukungan administrasi perkantoran
E. Biaya Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output layanan dukungan administrasi perkantoran sebesar Rp. 21.231.000,-. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Purwokerto, 25 September 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,
Drs. PRASETYO BUDI WIDODO NIP. 19601211 198103 1 008
TERM OF REFERENCE (TOR) OUTPUT BARANG MILIK NEGARA (BMN) Kementerian Negara/Lembaga
:
(076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon I Program
: :
Indikator Kinerja Utama Program
:
Unit Eselon II/Satker
:
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU. (076.01.01). Presentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan). Efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
Kegiatan
:
Indikator Kegiatan
:
Volume
:
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (076.01.01.3360). Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi perkantoran. 12 Bulan
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembatan Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); d. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 2. Gambaran Umum Singkat Manajemen keuangan pemerintah dan pengelolaan barang milik negara merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka nation and state building. Adanya manajemen keuangan pemerintah yang baik akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa dan bernegara secara umum. Karenanya, langkah-langkah strategis dalam konteks penciptaan, pengembangan, dan penegakan sistem manajemen keuangan yang baik merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang semakin tak terelakkan dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah Indonesia sudah memberi perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengakomodasi dan mewujudkan harapan dan tuntutan di atas. Upaya mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang baik, antara lain, diperjuangkan dengan memperhatikan prinsip dan nilai-nilai good governance. Yang selama ini sudah dilakukan adalah dengan menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan hal tersebut maka KPU mengedepankan upaya untuk menata administrasi perkantoran secara teratur dan pengelolaan barang milik negara yang teradministrasi dengan baik agar tercipta akuntabilitas keuangan dan pelaksanaannya yang sinergis dengan dokumen perencanaan. B. Penerima Manfaat Penerima manfaat kegiatan ini adalah internal KPU.
C. Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dengan cara validasi dan imput data barang inventaris/barang milik negara. b. Tahapan Pelaksanaan 1) Pembentukan tim Penghapusan BMN, TGR dan Pengelolaan BMN. 2) Melakukan rapat-rapat dinas; 3) Melakukan penyusunan, evaluasi dan pelaporan; D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dokumen barang milik negara dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2014. b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1
Kegiatan
1
2
3
4
5
Bulan 6 7 8 9
10
11
12
Dokumen Barang Milik Negara
E. Biaya Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output dokumen barang milik negara sebesar Rp. 61.333.000,-. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Purwokerto, 25 September 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,
Drs. PRASETYO BUDI WIDODO NIP. 19601211 198103 1 008
TERM OF REFERENCE (TOR) LAYANAN PERKANTORAN :
(076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon I Program
: :
Indikator Kinerja Utama Program
:
Unit Eselon II/Satker Kegiatan
: :
Indikator Kegiatan
:
Volume
:
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU. (076.01.01). Presentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan), Efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (076.01.01.3360). Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi perkantoran. 12 Layanan Bulan
Kementerian Negara/Lembaga
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembatan Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); d. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 2. Gambaran Umum Singkat Untuk menunjang kelancaran operasional perkantoran dipandang perlu untuk memenuhi kebutuhan perawatan, biaya seharai-hari keperluan perkantoran serta perawatan sarana gedung.
B. Penerima Manfaat Penerima manfaat kegiatan ini adalah internal KPU. C. Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan Dilaksanakan dengan cara swakelola. b. Tahapan Pelaksanaan 1) Kebutuhan sehari-hari perkantoran; 2) Langganan Daya dan Jasa; 3) Pemeliharaan Perkantoran; 4) Penggantian barang inventaris lama; 5) Pembayaran terkait dengan output kegiatan;
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan layanan perkantoran dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2014. b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1
Kegiatan
1
2
3
4
5
Bulan 6 7 8 9
10
11
12
Layanan perkantoran
E. Biaya Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output Layanan perkantoran sebesar Rp. 380.465.000,-. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Purwokerto, 25 September 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,
Drs. PRASETYO BUDI WIDODO NIP. 19601211 198103 1 008
TERM OF REFERENCE (TOR) PENYELESAIAN DAN BANTUAN HUKUM TERKAIT SENGKETA PEMILU Kementerian Negara/Lembaga
:
(076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon I Program
: :
Indikator Kinerja Utama Program
:
Unit Eselon II/Satker Kegiatan
: :
Indikator Kegiatan
:
Volume
:
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06). Presentase (%) penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelsaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Terkait Pemilu (076.01.06.3363). Ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa pemilu 5 kasus.
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembatan Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 2. Gambaran Umum Singkat Menyiapkan dan menyusun bahan identifikasi permasalahan hukum terkait pelaksanaan pemilihan gubernur,bupati dan walikota B. Penerima Manfaat Penerima manfaat kegiatan ini adalah internal KPU. C. Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dengan cara swakelola. b. Tahapan Pelaksanaan 1. Mengidentifikasi Permasalahan hukum 2. Menyiapkan dan menyusun bahan penyelesaian permasalahan hukum D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2014.
b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1
Kegiatan
1
2
3
4
5
Bulan 6 7 8
9
10
11
12
Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu
E. Biaya Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output Dokumentasi dan indentifikasi bidang hukum terkait Pemilu sebesar Rp 2.800.000,-. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Purwokerto, 25 September 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,
Drs. PRASETYO BUDI WIDODO NIP. 19601211 198103 1 008
TERM OF REFERENCE (TOR) DOKUMENTASI DAN IDENTIFIKASI BIDANG HUKUM TERKAIT PEMILU Kementerian Negara/Lembaga
:
(076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon I Program
: :
Indikator Kinerja Utama Program
:
Unit Eselon II/Satker Kegiatan
: :
Indikator Kegiatan
:
Volume
:
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06). Presentase (%) penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelsaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Terkait Pemilu (076.01.06.3363). Ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum, peraturan perundang-undangann dan pelaksanaan penyuluhan hukum. 1 Dokumen.
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembatan Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 2. Gambaran Umum Singkat Untuk penyiapan dokumentasi terkait dengan bidang hukum, perlu dilakukan pengumpulan bahan dan data berupa Peraturan-peraturan, Keputusan, Undang-undang untuk selanjutnya di himpun menjadi dokumen penyelenggaraan Pemilu. B. Penerima Manfaat Penerima manfaat kegiatan ini adalah internal KPU. C. Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dengan cara swakelola. b. Tahapan Pelaksanaan - Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan - Rapat-rapat pembahasan terhadap Peraturan Perundang-undangan - Melakukan penyuluhan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU - Mendokumentasikan semua produk yang berkaitan dengan bidang hukum
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2014. b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1
Kegiatan
1
2
3
4
5
6
Bulan 7 8 9
10
11
12
Dokumentasi dan indentifikasi bidang hukum terkait Pemilu
E. Biaya Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output Dokumentasi dan indentifikasi bidang hukum terkait Pemilu sebesar Rp. 2.436.000,-. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Purwokerto, 25 September 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,
Drs. PRASETYO BUDI WIDODO NIP. 19601211 198103 1 008
TERM OF REFERENCE (TOR) OUTPUT KERJASAMA OMS Kementerian Negara/Lembaga
:
(076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon I Program
: :
Indikator Kinerja Utama Program
:
Unit Eselon II/Satker Kegiatan
: :
Indikator Kegiatan
:
Volume
:
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06). Presentase (%) penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten banyumas Dokumen kerjasama dengan organisasi massa dan media massa (076.01.06.3364). Jumlah kerjasama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan 1 dokumen
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembatan Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 2. Gambaran Umum Singkat Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembatan Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), Undangundang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam kaitannya dengan KPU Kabupaten/Kota menetapkan kkebutuhan kerjasama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah,adhoc dan masyarakat setempat dalam rangka melaksanakan program/kegiatan penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. B. Penerima Manfaat Penerima manfaat kegiatan ini adalah internal KPU dan stakholder lainnya. C. Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan Kerjasama dengan organisasi massa dan media massa. b. Tahapan Pelaksanaan 1. Penyusunan rencana, program dan petunjuk teknis
2. Penandatanganan kerjasama 3. Koordinasi teknis evaluasi. 4. Penyusunan laporan kegiatan D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2013. b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1
Kegiatan
1
2
3
4
5
Bulan 6 7 8
9
10
11
12
Kerjasama dengan Ormas dan media massa
E. Biaya Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output Publikasi Informasi Pemilu Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp 2.701.000.,-. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Purwokerto, 25 September 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,
Drs. PRASETYO BUDI WIDODO NIP. 19601211 198103 1 008
TERM OF REFERENCE (TOR) OUTPUT SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU Kementerian Negara/Lembaga
:
(076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon I Program
: :
Indikator Kinerja Utama Program
:
Unit Eselon II/Satker Kegiatan Indikator Kegiatan Volume
: : : :
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06). Presentase (%) penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (076.01.06.3364). Terselenggaranya sosialisasi Pemilu. 2 Kali.
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembatan Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 2. Gambaran Umum Singkat Kegiatan pelaksanaan sosialisasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilukada, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan perundangan dan peraturan KPU yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada. Sosialisasi dapat dilakukan terhadap pemilih pemula, pemilih perempuan dan penyandang cacat serta dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya tatap muka, melalui radio, sayembara dan lomba-lomba.
B. Penerima Manfaat Penerima manfaat kegiatan ini adalah internal KPU dan stakholder lainnya. C. Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dengan cara swakelola. b. Tahapan Pelaksanaan 1) Melakukan rapat persiapan sosialisasi; 2) Merumuskan bentuk-bentuk sosialisasi; 3) Melaksanakan sosialisasi; 4) Melakukan dokumentasi; 5) Melaporkan hasil sosialisasi kepada KPU
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Rancangan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2014.
b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1
Kegiatan
1
2
3
4
5
Bulan 6 7 8 9
10
11
12
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
E. Biaya Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp. 958.000,-. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Purwokerto, 25 September 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,
Drs. PRASETYO BUDI WIDODO NIP. 19601211 198103 1 008
TERM OF REFERENCE (TOR) OUTPUT PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA Kementerian Negara/Lembaga
:
(076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon I Program
: :
Indikator Kinerja Utama Program
:
Unit Eselon II/Satker Kegiatan
: :
Indikator Kegiatan
:
Volume
:
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06). Presentase (%) penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi (076.01.06.3364). Terpenuhi proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota 5 Orang.
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembatan Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); d. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 2. Gambaran Umum Singkat Masa kerja anggota DPRD, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota asil Pemilu 2009 sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2007 adalah 5 tahun dimana untuk anggota DPRD asil Pemilu 2009 akan berakhir sampai dengan pengucapan sumpa/janji anggota DPRD dimaksud asil Pemilu 2014. Dalam rentang waktu masa keanggotaan tersebut dapat terjadi adanya pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Provinsi disebabkan ole meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan sehingga berakibat pada penggantian antar waktu anggota DPRD dimaksud . B. Penerima Manfaat Penerima manfaat kegiatan ini adalah internal KPU dan stakholder lainnya. C. Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dengan cara swakelola. b. Tahapan Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut : 1) Rapat dalam rangka pembahasan mengenai inventarisasi dan klarifikasi permasalahan PAW.
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengganti antar waktu anggota DPRD dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2014. b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1
Kegiatan
1
2
3
4
5
Bulan 6 7 8 9
10
11
12
Pengganti antar waktu anggota DPRD
E. Biaya Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output Pengganti antar waktu anggota DPRD sebesar Rp. 682.000,-. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Purwokerto, 25 September 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,
Drs. PRASETYO BUDI WIDODO NIP. 19601211 198103 1 008
TERM OF REFERENCE (TOR) OUTPUT PUBLIKASI INFORMASI PEMILU Kementerian Negara/Lembaga
:
(076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon I Program
: :
Indikator Kinerja Utama Program
:
Unit Eselon II/Satker Kegiatan Indikator Kegiatan Volume
: : : :
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06). Presentase (%) penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Publikasi Informasi Pemilu (076.01.06.3364). Terselenggaranya publikasi informasi pemilu. 1 Jenis.
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembatan Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 2. Gambaran Umum Singkat Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembatan Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), Undangundang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam kaitannya dengan supervisi dan evaluasi, serta monitoring terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. B. Penerima Manfaat Penerima manfaat kegiatan ini adalah internal KPU dan stakholder lainnya. C. Strategi Pencapaian Keluaran a. Metode Pelaksanaan Publikasi informasi pemilu yang dilaksanakan dengan swakelola. b. Tahapan Pelaksanaan - Inventarisasi bahan dan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu - Persiapan pembentukan PPID
-
Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada publik
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2014. b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1
Kegiatan
1
2
3
4
5
Bulan 6 7 8 9
10
11
12
Publikasi Informasi Pemilu
E. Biaya Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output Publikasi Informasi Pemilu Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp. 1.799.000,-. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Purwokerto, 25 September 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS,
Drs. PRASETYO BUDI WIDODO NIP. 19601211 198103 1 008
