KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR) LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja Program Hasil (Outcome) Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Jenis Keluaran (Output) Volume Satuan Ukur Keluaran (Output)
: Komisi Pemilihan Umum (076) : KPU Kabupaten Klaten : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01) : Meningkatnya Kualitas Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355) : Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan : Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan : 2 (dua) : Laporan
A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum -
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian Negara/Lembaga.
2. Gambaran Umum Setiap Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk menghasilkan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB) wajib disusun dan disampaikan kepada Menteri Keuangan selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan tersebut diperlukan koordinasi lintas Biro, baik di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU maupun lintas Instansi terkait lainnya seperti Ditjen Perbendaharaan (DJPB), Ditjen Kekayaan
Negara (DJKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta segenap jajarannya di daerah. Sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPPN, KPKNL dan Perwakilan BPKP Provinsi masing-masing.
B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat dari tersusunnya Laporan Keuangan KPU adalah : 1. Internal KPU yaitu sebagai bahan/sarana untuk evaluasi dalam pengambilan keputusan khususnya yang terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan. 2. Eksternal : - Kementerian Keuangan yaitu sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu sebagai bahan pemeriksaan dan menentukan opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan : Metode pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU (3355) pada output Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan (3355.003) yang menghasilan keluaran berupa Laporan Keuangan periode Semesteran dan Tahunan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan : 1.
2.
3.
4.
Melakukan pembinaan/bimbingan teknis terkait berbagai aturan dan aplikasi SAK/SIMAK BMN kepada seluruh satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang melalui KPU Provinsi bekerjasama dengan Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPPN, KPKNL dan Perwakilan BPKP Provinsi setempat. Melakukan asistensi/pendampingan kepada seluruh satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang melalui KPU Provinsi dalam rangka penyusunan LK periode Semesteran dan Tahunan. Melakukan bimbingan teknis terkait berbagai aturan dan aplikasi SAK/SIMAK BMN kepada para penanggungjawab dan operator SAK/SIMAK BMN KPU melalui In House Training SAI dengan narasumber dari DJPB dan DJKN. Melakukan rapat koordinasi penyusunan LK KPU periode Semesteran dan Tahunan mengundang seluruh KPU Provinsi dengan narasumber dari DJPB dan DJKN.
2. Tahapan dan waktu pelaksanaan : Untuk melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU (3355) pada output Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003) pada sub output Pengelolaan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (3355.003.001) dengan keluaran berupa
tersusunnya Laporan Keuangan KPU periode Triwulanan, Semesteran dan Tahunan dilakukan melalui Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W. Adapun uraian kegiatannya antara lain : mengumpulan Laporan Keuangan dan ADK dari KPU Kabupaten/Kota sebagai UAKPA, melakukan konsolidasi ADK tIngkat wilayah,. Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA-W dilakukan setiap Semester dan Tahunan, sedangkan untuk Tingkat Satuan Kerja dilakukan setiap periode Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN :
Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun, sedangkan penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker dilaksanakan setiap Bulan, Triwulan, Semester dan Tahunan. Matrik Pelaksanaan Kegiatan di KPU : No.
1
Tahapan Kegiatan
1
2
3
4
5
BULAN KE 6 7 8
9
10 11 12
Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA
E. Biaya Yang Diperlukan Untuk pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Kota Jakarta Pusat diperlukan biaya sebesar Rp 24.192.000,- (dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), dan rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Demikian Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Klaten, 22 Desember 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO NIP. 19660203 198603 1001
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara/Lembaga Satker Program Hasil (Outcome) Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Jenis Keluaran (Output) Volume Satuan Ukur Keluaran (Output)
: Komisi Pemilihan Umum (076) : KPU Kabupaten Klaten : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01) : Meningkatnya Kualitas Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355) : Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SIMONIKA) yang Tepat Waktu dan Valid : Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran : 12 (dua belas) : Laporan
A. LATAR BELAKANG 1.
Dasar Hukum - Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355). - Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400). - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2008 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Negara/lembaga/Kantor/Satuan Kerja. - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 47/PB/2009 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelakanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506 Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
2.
Gambaran Umum Setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam
bentuk realisasi anggaran. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Negara selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam UndangUndang.
B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 1. 2. 3.
Komisi Pemilihan Umum; Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Perbendaharaan; Sebagai alat kendali Pimpinan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) seluruh Satker KPU melalui aplikasi SIMONIKA; 4. Sebagai alat kendali Pimpinan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) seluruh Satker KPU; 5. Bahan kelengkapan data untuk pengawasan dan pemeriksaan internal KPU dalam hal ini Pimpinan sebagai pengawasan melekat dan inspektorat KPU (APIP); 6. Untuk bahan Rapat Kerja Internal seperti Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja se KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 7. Penyajian Rekapitulasi LRA secara nasional dari Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) menjadi pembanding LRA yang disajikan pada Aplikasi SAI (SIMAKBMN); 8. Penyajian Rekapitulasi LRA secara nasional dari Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang disajikan pada Aplikasi SIMONIKA; 9. Bahan kelengkapan data untuk pengawasan dan pemeriksaan eksternal; 10. LRA dari LPPA sebagai bahan kelengkapan data seperti LAKIP, realisasi dari Bappenas, dan perencanaan anggaran; 11. Untuk bahan rapat kerja dengan Komisi II DPR-RI, BAPPENAS, Kementerian Keuangan,Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1.
Metode Pelaksanaan Metode Pelaksanaan Kegiatan Penyajian Peningkatan LPPA Keuangan yang Berkualitas dilakukan melalui pembinaan/bimbingan teknis/asistensi, monitoring dan, sehingga diharapkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) secara tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian KPU dapat menyusun Laporan Realisasi Anggaran untuk seluruh Satuan Kerja (Satker) secara riil, sehingga dapat digunakan sebagai dasar monitoring penyerapan anggaran yang disediakan sekaligus sebagai sarana evaluasi kinerja masing-masing Satker.
2.
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Untuk rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2017, pelaksanaannya diatur sebagai berikut: a) Menyusun laporan LPPA melalui aplikasi SIMONIKA dari Satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
b) Membuat laporan analisa dari hasil tersebut. D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dimaksud direncanakan dilaksanakan sepanjang tahun 2017, sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. 2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan NO 1.
TAHAPAN Sub komponen Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
1
2
3
4
BULAN KE 5 6 7 8
9 10
11
12
E. Biaya yang Diperlukan Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan output Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) diperkirakan sebesar Rp. 8.371.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Term of References ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Klaten, 22 Desember 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO NIP. 19660203 198603 1001
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara/Lembaga Satker Program Hasil (Outcome) Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Jenis Keluaran (Output) Volume
: Komisi Pemilihan Umum (076) : KPU Kabupaten Klaten : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01) : Meningkatnya Kualitas Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355) : Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu : Layanan Perkantoran : 12 (dua belas) bulan layanan
A. LATAR BELAKANG 1.
Dasar Hukum - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Penundaan dan Pemberhentian PNS; - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721); - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; - Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; - Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019; - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
2.
Gambaran Umum Disamping menjadi hak bagi setiap ASN untuk mendapatkan gaji/honorarium/tunjangan sesuai peraturan yang berlaku, layanan perkantoran berupa gaji, honorarium dan tunjangan bagi ASN menjadi instrument penting dalam
peningkatan kinerja ASN yang bermuara pada peningkatan kinerja Instansi tempat ASN bernaung.
B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 1. 2.
Komisi Pemilihan Umum; Aparatur Sipil Negara (PNS dan Non-PNS) di lingkungan KPU Kabupaten Klaten;
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1.
Metode Pelaksanaan Output Layanan Perkantoran dilaksanakan setiap bulan untuk memenuhi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Bilamana terdapat kekurangan atau kelebihan komponen pembayaran gaji dan tunjangan, akan segera melaporkannya kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan format yang telah diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
2.
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan a) b) c) d)
Melakukan perencanaan pengeluaran anggaran belanja pegawai. Melakukan permintaan Penerbitan SPM dari KPPN. Melakukan pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pengeluaran.
dan
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dimaksud direncanakan dilaksanakan sepanjang tahun 2017, sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. 2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan NO 1.
TAHAPAN Sub komponen Pembayaran gaji dan tunjangan
1
2
3
4
BULAN KE 5 6 7 8
9 10
11
12
E. Biaya yang Diperlukan Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan output Layanan Perkantoran diperkirakan sebesar Rp. 2.410.227.000,- (dua milyar empat ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh
tujuh ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Term of References ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Klaten, 22 Desember 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO NIP. 19660203 198603 1001
KERANGKA ACUAN KERJA DATA KEBUTUHAN & ANGGARAN LOGISTIK PEMILU TAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara/Lembaga
:
Komisi Pemilihan Umum
Unit Eselon I
:
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Program
:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)
Hasil
:
Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Unit Eselon II/Satker
:
KPU KABUPATEN KLATEN
Kegiatan
:
Fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logisitk Pemilu (3356)
Indikator Kinerja Kegiatan
:
Prosentase personil KPU Kab/Kota yang mampu mengelola logistik Pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi masing – masing satuan kerja
Jenis Keluaran
:
Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu serta Penganggarannya (3356.008)
Volume
:
1 Dokumen
manajemen
dan
A. DASAR HUKUM 1). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan tugas, wewenang dan kewajiban Sekretaris Jenderal KPU dalam beberapa pasal sebagai berikut : a. Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU bertugas membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu, memberikan dukungan teknis administratif, membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU, dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Pasal 66 ayat (2) menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, serta mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dengan peraturan perundang-undangan; c. Pasal 66 ayat (3) Sekretariat Jenderal KPU antara lain berkewajiban, memelihara arsip dan dokumen Pemilu, dan mengelola barang inventaris KPU; dan
d. Pasal 116 ayat (3) menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU mengkoordinasikan pendanaan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN 2). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Biro Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Logistik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu; b. penyusunan alokasi barang; c. pelaksanaan pengadaan barang kebutuhan Pemilu; d. penyimpanan dan pemeliharaan barang kebutuhan Pemilu; e. penyaluran dan pendistribusian barang kebutuhan Pemilu; f.
pemeliharaan dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu; dan
g. pelaksanaan urusan Tata Usaha Biro.
B. Penerima Manfaat Kegiatan ini akan bermanfaat bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota termasuk pejabat/staf yang mengelola logistik Pemilu baik pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, maupun Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Pola pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan KPU Provinsi terkait perencanaan kebutuhan dan pengelolaan logistik Pemilu berikut dengan alokasi anggaran yang akan digunakan. 2. Tahapan Pelaksanaan Untuk mencapai output kegiatan perlu dilakukan koordinasi Pengelolaan Logistik Dengan KPU Provinsi melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi terkait dengan pengelolaan logistik Pemilu di KPU Kabupaten/Kota.
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung selama 1 (satu) tahun dengan waktu pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dari bulan Januari s/d Desember 2017, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:
No 1.
Komponen masukan
Tahun 2017 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu serta Penganggarannya
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan biaya pelaksanaan kegiatan tersebut di atas untuk KPU Kabupaten Klaten adalah sebesar Rp.4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.
Klaten, 22 Desember 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
KERANGKA ACUAN KERJA LAYANAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara/Lembaga
:
Komisi Pemilihan Umum
Unit Eselon I
:
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Program
:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)
Hasil
:
Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Unit Eselon II/Satker
:
KPU KABUPATEN KLATEN
Kegiatan
:
Fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logisitk Pemilu (3356)
Indikator Kinerja Kegiatan
:
Prosentase personil KPU Kab/Kota yang mampu mengelola logistik Pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi masing – masing satuan kerja
Jenis Keluaran
:
Pengadaan Logistik Pemilu (3356.009)
Volume
:
1 Layanan Pengadaan
manajemen
dan
A. DASAR HUKUM 1). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan tugas, wewenang dan kewajiban Sekretaris Jenderal KPU dalam beberapa pasal sebagai berikut : a. Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU bertugas membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu, memberikan dukungan teknis administratif, membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU, dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Pasal 66 ayat (2) menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, serta mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dengan peraturan perundang-undangan; c. Pasal 66 ayat (3) Sekretariat Jenderal KPU antara lain berkewajiban, memelihara arsip dan dokumen Pemilu, dan mengelola barang inventaris KPU; dan d. Pasal 116 ayat (3) menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU mengkoordinasikan pendanaan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
2). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Biro Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Logistik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu; b. penyusunan alokasi barang; c. pelaksanaan pengadaan barang kebutuhan Pemilu; d. penyimpanan dan pemeliharaan barang kebutuhan Pemilu; e. penyaluran dan pendistribusian barang kebutuhan Pemilu; f.
pemeliharaan dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu; dan
g. pelaksanaan urusan Tata Usaha Biro.
B. Penerima Manfaat Kegiatan ini akan bermanfaat bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota termasuk pejabat/staf yang mengelola logistik Pemilu baik pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, maupun Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Pola pelaksanaan kegiatan sebagai upaya pencapaian keluaran adalah melalui fasilitasi pengadaan logistik Pemilu. 2. Tahapan Pelaksanaan Untuk mencapai output kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui keikutsertaan dalam rapat kerja ULP dan LPSE atau bimtek/sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa Pemilu, e-Tendering maupun ePurchasing yang diadakan oleh KPU Provinsi.
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung selama 1 (satu) tahun dengan waktu pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dari bulan Januari s/d Desember 2017, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:
No 1.
Komponen masukan
Tahun 2017 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Rapat Kerja ULP dan LPSE Sosialisasi dan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemilu, eTendering dan e-Purchasing
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan biaya pelaksanaan kegiatan tersebut di atas untuk KPU Kabupaten Klaten adalah sebesar Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.
Klaten, 22 Desember 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE DOKUMEN PERENCANAAN DAN DATA KEPEMILUAN TAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon I Program
: : :
Hasil (Output)
:
Unit Eselon II/Satker Kegiatan
: :
Indikator Kinerja Kegiatan
:
Jenis Keluaran (Output) Volume Keluaran (Output) Satuan Ukur Keluaran (Output)
: : :
Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01). Penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel dan efektif. KPU KABUPATEN KLATEN Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357). Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001) 1 (satu) Dokumen. Renja, RKAK/L dan DIPA.
A. LATAR BELAKANG 1.
Dasar Hukum -
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014. Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016.
Gambaran Umum Dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan alur perencanaan, dilaksanakan penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP), Trilateral Meeting, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/lembaga (RKA K/L). Penyusunan dokumen anggaran tersebut dikoordinasikan dengan berkoordinasi dengan DPR, Bappanas, Kemenkeu dan Instansi Terkait lainnya. Penyusunan dokumen anggaran tersebut dimulai dari evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 baik dari Program, Kegiatan, Output/Sub Output dan Komponen Tahun 2016 yang dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan penyusunan program dan rencana kerja anggaran Tahun 2016. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Kemudian guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang optimal, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan Visi dan Misi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Penyusunan Program dan Kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai dikoordinasikan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar terdapat keserasian dalam implementasinya. Selanjutnya Program dan Kegiatan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat ini adalah internal dan eksternal KPU. C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1.
Metode Pelaksanaan Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan dilaksanakan dengan metode: a. Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dan 2017. b. Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi untuk menyusun program dan kegiatan; c. Menyampaikan usulan Renja KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi; d. Melaksanakan finalisasi RKA K/L di KPU Provinsi; e. Melaksanakan proses revisi POK, Revisi DIPA baik ke Kanwil maupun usulan kepada KPU; f. Melakukan dokumentasi terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan.
2.
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 1) Penyusunan Renja dan RKA K/L TA 2017 : a) KPU Kabupaten/Kota mengumpulkan usulan dan data penyusunan Renja ke KPU Provinsi untuk kemudian disampaikan ke KPU RI guna memperoleh data yang akurat, obyektif dan sesuai dengan kondisi riil daerah. Penyusunan Renja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada belanja
b) c) d)
e)
mengikat yaitu belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran serta belanja non mengikat. Finalisasi penyusunan Renja dilaksanakan melalui rapat koordinasi antara Pimpinan dan Pejabat/Staf di lingkungan KPU Kabupaten/Kota. Finalisasi penyusunan RKA K/L KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan di KPU Provinsi. Koordinasi Program dan Kegiatan 2017 dan 2018 dengan melaksanakan sinkronisasi dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2017. Melaksanakan revisi POK dan revisi DIPA di Kantor Wilayah DJPBn.
D. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN Penanggung Jawab kegiatan adalah Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota. E. MATRIKS PENCAPAIAN KELUARAN No.
Tahapan Kegiatan
BULAN KE 1
1.
2.
F.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Revisi DIPA 2017 Penyusunan Rencana Kerja 2018
BIAYA YANG DIPERLUKAN Untuk pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data, keluaran Pengelolaan Program dan Anggaran (3357.001) di satker KPU Kabupaten Klaten dibutuhkan biaya sebesar Rp 14.031.000,- (empat belas juta tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir.
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Klaten, 22 Desember 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
12
TERM OF REFERENCE (TOR) LAYANAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TAHUN 2017
Kementerian/Lembaga
: (076) Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon I
: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon III
: Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Program
: Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU. (076.01.01).
Indikator Kinerja Utama
: Persentase
KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota
yang
memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu. Kegiatan
: Pelaksanaan
Manajemen
Perencanaan
dan
Data
(076.01.01.3357). Indikator Kegiatan
: Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan se Kabupaten Klaten
Volume
: 1 dokumen
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
b.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
d.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;
e.
Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
f.
Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
g.
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Gambaran Umum Singkat Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai Pemilu yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara
Pemilihan
Umum
adalah
lembaga
negara
yang
menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis. Dalam proses pemilihan umum, KPU melakukan berbagai macam kegiatan kepemiluan yang saling terkait dan proses tersebut disebut sebagai Tahapan Pemilu. Tahapan demi tahapan harus dilalui hingga penetapan calon terpilih. Salah satu dari tahapan pemilu adalah diselenggarakannya proses pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih yaitu kegiatan untuk memperbaharui data pemilih yang dari tahun ke tahun pasti akan mengalami perubahan baik jumlah pemilih maupun persebarannya. KPU dalam memproses pemutakhiran data pemilih Tahun 2014, telah menggunakan Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH) dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2014, selanjutnya KPU akan menggunakan dan mengembangkan Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH) tersebut. Dalam penggunaan SIDALIH, KPU akan melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Sedangkan pengembangan sistem informasi ini untuk mempermudah dan mempersingkat proses pemutakhiran data, terutama dalam mencegah adanya pemilih ganda serta memiliki derajat keakuratan yang tinggi sehingga sebagian besar pemilih dapat dimutakhirkan sebelum tahapan dimulai.
Untuk mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan beberapa aspek menjadi pertimbangan yaitu Sistem Informasi, Sumber Daya Manusia dan Relasi sehingga kegiatan pemutakhiran data pemilih, menjadi sebagai berikut: 1.
Aspek Sistem Informasi : PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI berdasarkan perundang – undangan terkait Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
2.
Aspek Sumber Daya Manusia : Meningkatkan penguasaan teknis pengoperasian Sidalih untuk tingkat operator dan tingkat manajemen menunjang proses pemutakhiran untuk pimpinan unit kerja dalam mengetahui fungsi, proses dan kebutuhan kegiatannya;
3.
Aspek Relasi : a. Koordinasi, Komunikasi Dan Kerjasama yang baik dengan pemerintah untuk memastikan masukan data pergerakan penduduk potensial pemilih tersedia bagi KPU dan masukan tersebut ditindaklanjuti dengan tepat oleh KPU. Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan berkala; b. Koordinasi, Komunikasi Dan Konsultasi untuk memastikan kemajuan proses pemutakhiran secara berkala dan berjenjang. Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan berkala. Hasil kegiatan ini adalah database pemilih termutakhir yang dapat dipergunakan
dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 serta Pemilu Kepala Daerah baik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota Tahun 2016 - 2018.
B. Target dan Sasaran yang akan dicapai Dalam proses pemutakhiran data pemilih KPU diharapkan dapat tercapainya beberapa hal sebagai berikut: 1.
Selalu terpeliharanya data pemilih yang akurat;
2.
Proses pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan, transparan dan akuntabel dengan menggunakan aplikasi Sidalih;
3.
Tersusunnya daftar pemilih pemilihan;
4.
Terbentuknya database pemilih yang selalu termutakhirkan dan dapat digunakan setiap saat.
C. Kegiatan 1.
Kegiatan di KPU Kabupaten Klaten KPU Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a.
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan petugas kecamatan setempat dalam rangka pemutakhiran data pemilih;
b.
Melakukan proses input data pemilih;
c.
Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi.
D. Matriks Pelaksanaan Kegiatan 1.
Matrik Pelaksanaan Kegiatan Bulan No
Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12
a. Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2017 - Rapat koordinasi dengan disdukcapil - Input data pemilih - Mengikuti Rapat koordinasi dengan KPU Provinsi
D. Biaya Perkiraan total anggaran untuk pelaksanaan output Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2017 akan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Klaten sebesar Rp.18.460.000,(delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
Klaten, 22 Desember 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017 Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon I Unit Eselon III/Satker Program
: : : :
Hasil (Outcome)
:
Kegiatan
:
Indikator Kinerja Kegiatan
:
Jenis Keluaran (Output) Volume Keluaran (Output)
: :
Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal KPU/KIP KABUPATEN KLATEN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01). Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357). Persentase Penyusunan Laporan Kinerja 2016 dan Perjanjian Kerja 2017 yang tepat waktu Dokumen Analisis Capaian Kinerja (3357.026) 22 (dua puluh dua) dokumen
A. LATAR BELAKANG 1.
Dasar Hukum -
-
-
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Peraturan KPU Nomor 53 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat ini adalah internal dan eksternal KPU C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan Kegiatan analisis capaian kinerja ini dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi terkait penyusunan dokumen Analisis Capaian Kinerja. 2. Tahapan Pelaksanaan - Menyusun laporan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 dengan aplikasi, matriks, monitoring RKP, dan laporan berdasarkan PMK 249/2011 - Menentukan sasaran keuangan dan sasaran fisik dari laporan - Menyusun matriks monitoring pelaksanaan kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dengan aplikasi dan monitoring RKP - Mengisi laporan output kegiatan berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 pada website Kementerian Keuangan - Menyusun indikator kinerja - Menyusun proses pelaksanaan kegiatan penyusunan LAKIP - Menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran, Laporan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016, Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Klaten 2017, Laporan Rencana Aksi dan Analisis Capaian Kinerja - Menyelenggarakan rapat – rapat, dan konsultasi dengan KPU provinsi Jawa Tengah. D. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
Penanggungjawab kegiatan adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Analisis Capaian Kinerja direncanakan akan berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d Februari 2016. 2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No
Kegiatan
1
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2017
2
1
2
3
4
5
Bulan 6 7 8
9
10 11 12
F. BIAYA
Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan 3357.026 Analisis Capaian Kinerja dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Klaten sebesar Rp. 3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (terlampir).
Klaten, 22 Desember 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon I Program Unit Eselon III/Satker Kegiatan Indikator Kegiatan
Output Kegiatan Volume
: Komisi Pemilihan Umum : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : KPU Kabupaten Klaten : Pengelolaan Barang Milik Negara (3360.009) : Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan inventarisasi aset berdasarkan stock opname tepat waktu : Laporan pelaksanaan kegiatan stock opname : 2 (dua) unit
A. DASAR HUKUM 1.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara; 3. Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi pemilihan Umum; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik negara; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; 9. Peraturan menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara; 11. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
1
B. PENERIMA MANFAAT Yang diharapkan sebagai penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan pengelolaanpersediaan untuk stock opname dilakukan dengan menghitung jumlah, melakukan cek fisik dan memilah kondisi aset. 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan stock opname terhadap aset seyogyanya dilakukan 1 kali dalam setahun yaitu Semester II, sehingga tersedianya laporan barang persediaan yang akurat dapat memudahkan satker dalam pengelolaan dan menentukan kebutuhannya.
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Laporan Persediaan (Stock Opname) direncanakan akan berlangsung selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2017. 2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1
Kegiatan
1
2
3
4
5
Bulan 6 7 8
9
10 11 12
Pengelolaan Barang Milik Negara
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan biaya pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara di satker KPU Kabupaten Klaten adalah sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.
Klaten, 22 Desember 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
2
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE PENGELOLAAN & PENERAPAN KEARSIPAN TAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIAN/LEMBAGA UNIT ESELON I PROGRAM HASIL UNIT ESELON III/SATKER KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN OUTPUT JENIS KELUARAN VOLUME
: Komisi Pemilihan Umum. : Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (076.01.01). : Penyelenggaraan dukungan Kearsipan yang Profesional, akuntabel dan efektif. : KPU Kabupaten Klaten : Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran (3360). : Penyelamatan Arsip di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota : Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip (3360.013) : Pembinaan Administrasi dan pengelolaan kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. : 1 (satu) dokumen
A. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 43 Tahun 2009. B. PENERIMA MANFAAT Dengan terselenggara kegiatan termanfaatkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Pemerintah, Lembaga, Partai dan Masyarakat umum.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan menata, mendata, dan menilai Arsip dilaksanakan di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
1
2. Tahapan Pelaksanaan Tahapan Pelaksanaan kegiatan meliputi : Membentuk Tim Untuk Penataan, Pendataan Dan Penilaian; Berkoordinasi Dengan Unit Pengelola kearsipan Di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota; Berkoordinasi Dengan Pihak Eksternal Seperti Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah; Laporan Kegiatan.
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Kegiatan dilaksanakan di masing-masing KPU dalam waktu 1 Tahun kerja. E. BIAYA Perkiraan biaya untuk kegiatan Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip di KPU Kabupaten Klaten adalah sebesar Rp. 11.309.000,- (sebelas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah). Dengan rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Klaten, 22 Desember 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
2
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE LAYANAN PERKANTORAN DI KPU KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIAN /LEMBAGA UNIT ESELON I PROGRAM HASIL UNIT ESELON III/SATKER KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
OUTPUT SUB OUTPUT JENIS KELUARAN VOLUME A.
DASAR HUKUM
B.
: Komisi Pemilihan Umum : Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01) : Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran : KPU Kabupaten Klaten : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360) : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik. : Layanan Perkantoran (3360.994) : Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran (3360.994) : Terselenggaranya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Di Lingkungan KPU Kab. Klaten : 12 (dua belas) bulan layanan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1963 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Bentuk, Jenis, Warna, Pembuatan, serta Pemakaian Pakaian Seragam dan Tanda Pengenal diluar Angkatan Perang dan Kepolisian Negara; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; Peraturan KPU No 4 tahun 2005 tentang Pakaian Seragam di Lingkungan KPU.
PENERIMA MANFAAT Kegiatan Layanan Perkantoran dan Dukungan Operasional Sarana Prasarana diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
C.
STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan layanan perkantoran dilaksanakan dengan metode : Melaksanakan pembiayaan untuk kebutuhan sehari-hari perkantoran; Melaksanakan kegiatan pembayaran tagihan langganan daya dan jasa; 1
Melaksanakan perawatan gedung kantor dan peralatan/mesin; Melaksanakan pembayaran honor terkait pelaksanaan operasional kantor. 2. Tahapan Pelaksanaan Untuk layanan perkantoran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut : a. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran Membayar honor satpam/sopir, petugas kebersihan/pramubakti Memenuhi kebutuhan ATK, alat rumah tangga, barang cetak, langganan koran/majalah dan air minum pegawai. b. Langganan Daya dan Jasa Membayar tagihan pengiriman surat dinas pos, listrik, telepon dan air. c. Pemeliharaan Kantor Melakukan pembiayaan untuk pemeliharaan gedung kantor. Melakukan pembiayaan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin seperti kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, PC/LAPTOP, AC, Printer dan inventaris kantor lainnya. d. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor Pembayaran honor untuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola. Pembayaran honor untuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Pembayaran untuk pakaian satpam, sopir, kebersihan/pramubakti. e. Pembayaran untuk kebutuhan perjalanan dinas f. Pembayaran sewa gudang D.
KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN 1.
2.
Waktu Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan perkantoran dalam mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 1 (satu) tahun mulai dari bulan Januari s.d. Desember Tahun 2017. Matriks Pelaksanaan Kegiatan NO
TAHAPAN KEGIATAN
BULAN KE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A B C D
LAYANAN PERKANTORAN Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran Langganan Daya dan Jasa Pemeliharaan Kantor Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
E.
BIAYA YANG DIPERLUKAN Biaya yang diperlukan untuk Pelaksanaan Kegiatan Layanan Perkantoran di KPU Kabupaten Klaten adalah sebesar Rp. 375.860.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Klaten, 22 Desember 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2017 Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon I Program
: : :
Hasil (Output) Unit Eselon III/Satker Kegiatan
: : :
Indikator Kinerja Kegiatan
:
Jenis Keluaran (Output) Volume Keluaran (Output) Satuan Ukur Keluaran (Output)
: : :
Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal KPU Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01). Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai dengan SAP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361). Adanya Laporan Evaluasi Terhadap Dokumen Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan LAKIP Laporan hasil evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Klaten 1 (satu) laporan. Laporan evaluasi LAKIP
A. DASAR HUKUM - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah - Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721); - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; - Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; - Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat ini adalah internal dan eksternal KPU
1
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan evaluasi LAKIP Tahun 2016 dilaksanakan dengan mengikuti undangan KPU Provinsi dalam rangka Evaluasi LAKIP tahun 2016. 2. Tahapan Pelaksanaan - Menyusun proses pelaksanaan kegiatan penyusunan LAKIP - Menyerahkan LAKIP KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016 ke tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah untuk dievaluasi D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Evaluasi terhadap LAKIP KPU Kabupaten Klaten direncanakan akan berlangsung selama 12 (dua belas) bulan terhitung antara bulan Januari sampai dengan Desember 2017 2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No
Kegiatan
1
Evaluasi terhadap LAKIP KPU Kabupaten Klaten
1
2
3
4
5
Bulan 6 7 8
9
10 11 12
E. BIAYA Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan 3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Klaten sebesar Rp. 4.142.000,- (empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (terlampir).
Klaten, 22 Desember 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
2
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2017 Lembaga
:
Komisi Pemilihan Umum
Unit Eselon I
:
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Program
:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
Hasil
:
Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai dengan SAP
Unit Eselon III / Satker
:
KPU Kabupaten Klaten
Kegiatan
:
Pengawasan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota (3361.005)
Indikator Kinerja Kegiatan
:
Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP
Output
:
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (005)
Volume
:
1 Laporan
A. DASAR HUKUM Dasar Hukum untuk melaksanakan kegiatan ini, adalah berdasarkan : 1.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
5.
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7.
Intruksi Presiden Nomor 06 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga;
9.
Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU
B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat ini adalah internal dan eksternal KPU. Melalui pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan, entitas yang direviu akan : 1. Mengetahui Prinsip - Prinsip yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah; 2. Semakin memahami prinsip penyusunan Laporan Keuangan secara berjenjang; 3. akan melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; 4. Memahami pengklasifikasian setiap unsur Laporan Keuangan.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Proses kegiatan Review Laporan Keuangan ini, melalui tahapan pengujian mengenai sifat transaksi entitas, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan akan dilaksanakan di Provinsi sebagai penyelenggara kegiatan. 2. Tahapan pelaksanaan kegiatan review Laporan Keuangan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pembuatan Surat Tugas; b. Melaksanakan Kegiatan Review Laporan Keuangan dengan cara melakukan tanya jawab, pencocokan data, verifikasi data, kepada penyusun Laporan Keuangan; c. Penyusunan Laporan
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN 1.
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Waktu Pelaksanaan antara bulan Januari s.d Desember Tahun 2017
2.
Matriks Pelaksanaan Kegiatan No
Kegiatan
1.
Reviu Laporan Keuangan Sesuai SAP
2016 Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Adapun rencana biaya untuk pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Sesuai SAP di lingkungan KPU Kabupaten Klaten sebesar Rp. 4.942.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Klaten, 22 Desember 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE PENYELENGARAAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIAN/LEMBAGA UNIT ESELON I PROGRAM HASIL UNIT ESELON II/SATKER KEGIATAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT JENIS KELUARAN
: Komisi Pemilihan Umum : Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU (076.01.02) : Terselengaranya pengadaan meubelair dan belanja modal : KPU Kabupaten Klaten : Penyelenggara Dukungan Sarana dan Prasarana Perkantoran (3362) : Tersedianya dukungan sarana dan prasarana KPU : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (3362.006) : Terlaksananya Sarana dan Prasarana pengadaan peralatan dan mesin yang Reprensentatif
A. LATAR BELAKANG a. Dasar Hukum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010, tentang Uraian Tugas Staf Pelaksanaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. b. Gambaran Umum Singkat Dalam upaya menciptakan produktivitas kerja yang tinggi dalam proses pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk tahun 2017, maka perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk operasional PPID di lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU Kab/Kota.
B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat ini adalah internal dan eksternal KPU
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN a. Metode Pencapaian Keluaran Kegiatan penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan metode pengadaan barang berupa mebelair/peralatan dan mesin untuk fasilitas PPID KPU Kabupaten Klaten.
b. Tahapan Pencapaian Keluaran Untuk kegiatan penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2017 pelaksanaannya adalah sebagai berikut : Menyeleksi penyedia barang; Membuat berita acara pengadaan peralatan dan mesin tersebut; Membuat dokumen administrasi pengadaan barang; Melaksanakan proses pengadaan mebelair/peralatan dan mesin fasilitas PPID KPU Kabupaten Klaten; D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN 1.
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran direncanakan akan berlangsung pada bulan Februari s/d Maret 2017
2.
Matrik Pelaksanaan Kegiatan No 1
Kegiatan
1
2
3
4
5
Bulan 6 7 8
9
10 11 12
Pembelian Peralatan dan Fasilitas PPID
E. BIAYA YANG DIKELUARKAN Perkiraan total biaya yang diperlukan dalam kegiatan Pembelian Peralatan dan Mesin Untuk Fasilitas PPID dibebankan pada APBN KPU Kabupaten Klaten adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggara Biaya (RAB). Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Klaten, 22 Desember 2015 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) ADVOKASI DAN SENGKETA HUKUM KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2017 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ESELON I PROGRAM
HASIL UNIT ESELON III/SATKER KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN OUTPUT VOLUME
: Komisi Pemilihan Umum : Sekretariat Jenderal KPU : Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06). : Tercapainya Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum. : KPU Kabupaten Klaten : Advokasi Hukum dan penyelesaian sengketa hukum (3363.010) : Presentase Advokasi Hukum dan penyelesaian sengketa hukum. : Rumusan bahan konsultasi hukum, dokumen pembelaan. : 1 (satu) Kasus.
A. DASAR HUKUM 1.
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5.
Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6.
Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat pada output ini adalah internal dan eksternal KPU
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan a. Menghadiri pemeriksaan di aparat penegak hukum dan sidang – sidang terkait dengan gugatan hukum/sengketa hukum yang dihadapi KPU Kabupaten/Kota di tiap tingkatan peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi), Bawaslu dan DKPP. b. Menghadiri Seminar, FGD dan Workshop dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam beracara, menyiapkan alat bukti dan manajemen administrasi c. Mengikuti Rapat Kerja dengan KPU Provinsi dalam pembekalan/penyuluhan Peraturan KPU dan mengidentifikasi strategis/materi sebagai bahan penyuluhan peraturan
rangka isu-isu
d. Melakukan pengumpulan, pengolahan bahan dengan menginventarisir datadata/bahan-bahan yang terkait dengan produk hukum. 2. Tahapan Kegiatan Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 1. Persiapan a. Penyusunan bahan dan kajian/analisa hukum terhadap hukum/sengketa hukum dan advokasi hukum
gugatan
b. Mengidentifikasi, menyiapkan bahan yang terkait dengan materi pengkajian untuk kegiatan administrasi pelayanan kepemiluan c. Melakukan pengumpulan, pengolahan bahan dengan menginventarisir data- data/bahan-bahan yang terkait dengan produk hukum 2. Pelaksanaan a. Menyelesaikan permasalahan hukum Pemilu/Pemilukada dan non pemilu/pemilukada. b. memetakan administrasi pelayanan kepemiluan yang akan dievaluasi; c. Menentukan jenis produk hukum yang akan disajikan sebagai bahan informasi 3. Laporan pelaksanaan Menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN 1. Waktu pelaksanaan kegiatan Waktu Pelaksanaan mulai bulan Januari s.d Desember Tahun 2017 2
2. Matrik pelaksanaan kegiatan N o
BULAN KE
TAHAPAN KEGIATAN 1 2 3 4 5
1.
6 7 8 9 10
11
Advokasi Hukum dan penyelesaian sengketa hukum
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Semua kegiatan yang diperlukan pada output 3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Klaten, 22 Desember 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
3
12
KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMILU & PEMILUKADA KPU KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ESELON I PROGRAM HASIL UNIT ESELON III/SATKER KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
OUTPUT VOLUME
: Komisi Pemilihan Umum : Sekretariat Jenderal KPU : Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06). : Adanya Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada : KPU Kabupaten Klaten : Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013) : Jumlah Peserta dari KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan penyelenggaraan Tahapan Pemilu : Laporan mengikuti penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada : 1 (satu) Kegiatan.
A. DASAR HUKUM 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor Pembangunan Nasional;
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 5. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 6. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat dari output ini adalah pihak internal maupun eksternal KPU.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan a. Menghadiri pemeriksaan di aparat penegak hukum dan sidang – sidang terkait dengan gugatan hukum/sengketa hukum yang dihadapi KPU Kabupaten/Kota di tiap tingkatan peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi), Bawaslu dan DKPP. b. Menghadiri Seminar, FGD dan Workshop dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam beracara, menyiapkan alat bukti dan manajemen administrasi c. Mengikuti Rapat Kerja dengan KPU Provinsi dalam pembekalan/penyuluhan Peraturan KPU dan mengidentifikasi strategis/materi sebagai bahan penyuluhan peraturan
rangka isu-isu
d. Melakukan pengumpulan, pengolahan bahan dengan menginventarisir datadata/bahan-bahan yang terkait dengan produk hukum. 2. Tahapan Kegiatan Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : a. Persiapan 1. Penyusunan bahan dan kajian/analisa hukum terhadap hukum/sengketa hukum dan advokasi hukum
gugatan
2. Mengidentifikasi, menyiapkan bahan yang terkait dengan materi pengkajian untuk kegiatan administrasi pelayanan kepemiluan 3. Melakukan pengumpulan, pengolahan bahan dengan menginventarisir data- data/bahan-bahan yang terkait dengan produk hukum b. Pelaksanaan 1. Menyelesaikan permasalahan hukum Pemilu/Pemilukada dan non pemilu/pemilukada. 2. memetakan administrasi pelayanan kepemiluan yang akan dievaluasi; 3. Menentukan jenis produk hukum yang akan disajikan sebagai bahan informasi c. Laporan pelaksanaan Menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN 1. Waktu pelaksanaan kegiatan Waktu Pelaksanaan antara bulan Januari s.d Desember Tahun 2017
2. Matrik pelaksanaan kegiatan No
BULAN KE
TAHAPAN KEGIATAN 1 2 3 4 5
1.
6 7 8 9 10
11
12
Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Semua kegiatan yang diperlukan untuk output 3363.013 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Klaten, 22 Desember 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2017 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ESELON I PROGRAM HASIL UNIT ESELON III/SATKER KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
OUTPUT VOLUME
: Komisi Pemilihan Umum : Sekretariat Jenderal KPU : Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06). : Fasilitasi Pendidikan Pemilih dan Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih. : KPU Kabupaten Klaten : Pusat Pendidikan Pemilih (3364.032) : 1. Terfasilitasinya pendidikan pemilih dengan kelompok strategis 2. Terbentuknya pusat pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Klaten. : Pusat Pendidikan Pemilih : 1 (satu) Satker.
I. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133; 3. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 5. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 6. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; 7. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; II. Penerima Manfaat Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah masyarakat pemilih maupun calon pemilih se Kabupaten Klaten. Masyarakat pemilih ini bisa dari kalangan pelajar/mahasiswa (pemilih pemula), stake holder, lembaga/instansi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), media massa dan masyarakat umum. Dengan berbagai kegiatan pendidikan pemilih tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan peran aktif masyarakat dan menyegarkan kembali kesadaran berdemokrasi melalui pemilu, sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat, baik secara kuntitas maupun kualitas. III. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan pemilih dilakukan secara berkesinambungan. Berkesinambungan dalam arti pelaksanaannya meliputi periode pemilihan dan periode di luar masa pemilihan. Pendidikan pemilih tidak berhenti hanya pada masa pemilihan. Kegiatan Pendidikan pemilih mencakup pemberian informasi kepemiluan dan pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu serta demokrasi. Implementasi dari kegiatan pendidikan pemilih antara lain melalui: fasilitasi pendidikan pemilih serta pembentukan pusat pendidikan pemilih. Metode pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pemilih yang tertuang dalam alokasi anggaran T.A. 2017 dapat diuraikan sebagai berikut: a. Fasilitasi Pendidikan Pemilih. Secara garis besar kelompok sasaran fasilitasi pendidikan pemilih dibagi menjadi dua, yakni kelompok strategis dan kelompok rentan. Kelompok pemilih strategis adalah kelompok pemilih yang karena besaran ataupun posisi dalam struktur pemilih berada dalam posisi strategis. Kluster ini terbagi dalam pra-pemilih, pemula, perempuan, marginal/difabel dan agamawan. Sedangkan kelompok rentan meliputi Daerah dengan partisipasi pemilih rendah, daerah dengan potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik dan kekerasan b. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi, kuantitatif maupun kualitatif dan pemilu maupun Pemilukada, KPU Kabupaten Klaten mulai Tahun 2016 merancang pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih (Voter Education Center). Pada T.A 2017, pusat pendidikan pemilih akan lebih dikembangkan dan dioptimalkan dalam mengedukasi pemilih.
2.
Tahapan Pelaksanaan a. Fasilitasi Pendidikan Pemilih Bentuk kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih bisa berupa kegiatan Partisipasi Masyarakat untuk sasaran kelompok strategis dan kelompok rentan. KPU Kab/Kota hanya khusus melaksanakan fasilitasi pendidikan pemilih kelompok strategis saja. Kelompok pemilih strategis adalah kelompok pemilih yang karena besaran ataupun posisi dalam struktur pemilih berada dalam posisi strategis. Kluster ini terbagi dalam pra-pemilih, pemula, perempuan, marginal, dan agamawan b. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih. Pusat Pendidikan Pemilih salah satunya melalui aktivitas dalam Pusat Pendidikan Pemilih dipandang perlu untuk dibentuk sesuai arah kebijakan KPU RI.
IV. Waktu dan Matriks Pencapaian Keluaran 1. Waktu Pencapaian Keluaran Waktu pencapaian keluaran ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Harapannya dengan terselenggaranya berbagai program dan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat pada tahun 2017 ini dapat menumbuhkan peran aktif masyarakat dan menyegarkan kembali kesadaran berdemokrasi melalui pemilu, sehingga partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas. 2. Matriks Pencapaian Keluaran
No
BULAN KE
TAHAPAN KEGIATAN 1 2 3 4 5
1.
V.
6 7 8 9 10
11
Pusat Pendidikan Pemilih a. Fasilitasi Pendidikan Pemilih b. Belanja modal untuk pusat pendidikan pemilih
Biaya Untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kabupaten Klaten tersebut dibutuhkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Perincian sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir. Klaten, 22 Desember 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
THOMAS SUNARNO
12
