WARTA SMS
JIKOM UNDANA Edisi : 04/22 Januari 2014
Dari Redaksi Pembaca yang budiman, Pada edisi ke-empat Warta SMS Jikom Undana kali ini mengetengahkan isu raport merah pelayanan publik Kota Kupang. Nilai ‘buruk’ ini berkaca pada hasil penilaian Ombudsman NTT. Tentu saja penilaian lembaga yang pro terhadap efektifitas layanan publik ini bukan tanpa dasar. Ada sejumlah kriteria dan indikator yang dijadikan patokan. Tapi menariknya, Walikota Kupang, Jonas Salean, SH., M.Si langsung mengambil sikap tegas. Surat edaran pun lalu diberikan kepada semua instansi Kota Kupang untuk tidak melakukan pungutan liar dan berjanji untuk menindak aparat yang kedapatan melakukan pungutan tanpa dasar. Walaupun tidak mudah untuk melakukan kontrol dan menjamin kepatuhan aparat terhadap surat edaran tersebut. Namun, setidaknya tindakan yang responsif dari Walikota ini bisa dibaca sebagai salah satu bentuk kepedulian sekaligus langkah konkrit agar layanan publik di Kota Kupang menjadi lebih baik. Nah, sejalan dengan hal ini, pada edisi 4 ini, Warta SMS Jikom Undana menyuguhkan ulasan seputar kinerja pelayanan publik Kota Kupang. Selain itu, anda juga kami ketengahkan beberapa tanggapan masyarakat terhadap isu ini baik melalui SMS maupun Facebook. Dalam rubrik profil, anda dapat belajar sesuatu dari kebiasaan baik Gubre, salah seorang jurnalis warga dari program SMS Jurnalisme ini, yang gemar berbagi informasi layanan publik melalui media sosial. Kami berharap agar informasi-informasi yang disajikan dalam newsletter ini menjadi inspirasi bagi anda semua. Setidaknya, akan menambah semangat juang kita bagi kepedulian untuk melakukan pemantauan terhadap pelayanan publik di Propinsi kita NTT pada umumnya dan Kota Kupang secara khusus. Selamat membaca!
TERBIT 2 KALI SEBULAN
Media Komunikasi antar Jurnalis Warga untuk Optimalisasi Pelayanan Publik E-mail :
[email protected]
Index Berita Dari Redaksi Salam ...................................................... 1 Opini Warta SMS Membongkar Ketimpangan Kekuasaan dalam Pelayanan Publik ........................................ 2 SMS dalam Berita Postingan Warga tentang Layanan Publik .. 4 Komentar Kadispenduk Kota Kupang........ 6 Agenda Agenda Warta SMS Jikom Undana ............ 7 Profil Gubre: Manfaatkan Media Sosial untuk Berbagi Informasi ................................. 8 Diterbitkan oleh : Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisip, UNDANA bekerjsama dengan LSPP Jakarta, Kemitraan, dan USAID Pembina : Drs. Umrah Kamahi, M.Si Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Hanif Suranto, LSPP Jakarta Pemimpin Redaksi: Mariana A. N. Letuna, S.Sos., M.A Editor : Petrus A. Andung, S.Sos., M.Si Anggota Redaksi : 1. Rayne Mellissa 2. Herline Zacharias 3. Yanuarius Fahik, S.Ikom 4. Victor Hamapati, S.Pt 5. Junalis Warga Kota Kupang Percetakan : KSU Talenta Kupang Alamat Redaksi : Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisip, UNDANA. Jl. Adicusipto, Penfui, Kupang, NTT. Telp. 0380-881183 E-mail :
[email protected]
1
Opini Warta SMS MEMBONGKAR KETIMPANGAN KEKUASAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK Oleh: Laurensius Sayrani, S.Sos., MPA Pengajar Fisipol Undana; Peneliti Bengkel APPeK
Pelayanan publik adalah fungsi paling nyata dari pemerintah. Secara normatif, pemerintah dituntut memberikan pelayanan secara berkualitas kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban akan eksistensinya tersebut. Dalam realitasnya, logika normatif ini tidak sepenuhnya digenapi. Pemerintah justru bermetamorfosis menjadi kelas penguasa dalam arena pelayanan publik. Fakta Buruk Pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur (NTT) memperlihatkan sisi yang yang buruk. Lihat saja komentar Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, S.H, mengenai hasil penilaian tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di NTT. Disebutkan, indeks pelayanan publik di NTT masih sangat rendah. Meski berada di urutan 19 dari 33 Propinsi, indeks pelayanan publik NTT mendapat opini atau nilai C-Kurang.Artinya, pelayanan di NTT sangat tidak memuaskan. Selain itu, banyak pula pengaduan tentang pelayanan lembaga publik yang tidak memuaskan dari masyarakat (Pos Kupang, 23 September 2013). Pada kesempatan yang lain, Darius Beda Daton juga menjelaskan laporan dari masyarakat terkait buruknya pelayanan publik seperti pembuatan KTP, akte kelahiran, akta nikah, dan izin-izin lain yang berbelit-belit. Pelayanan itu cenderung harus segera dituntaskan dengan “uang” sebagai pelicin. “Itu terjadi di pintu
depan seperti front office, satpam, sampai pada penanggungjawab atau pengambil keputusan utama,” Demikian ungkap Daton (Kompas. Com/ 2 Januari 2013). Cerita buruk pelayanan publik di NTT akan semakin panjang jika kita merunutnya lagi pada keseharian pelayanan kesehatan di pusat pelayanan kesehatan, pendidikan yang mahal, rendannya alokasi anggaran pemerintah daerah untuk sektor pelayanan publik dan cerita lain yang nyaris diterima sebagai “nasib”. Lalu bagaimana kita memahami, menjelaskan dan “membongkar” realitas buruknya pelayanan publik di NTT. Menggunakan pendekatan struktural-kekuasaan, penulis ingin mendiskripsikan situasi ini. Pelayanan Publik : Hak dan Kewajiban Sekali lagi, pelayanan publik adalah fungsi negara/pemerintah. Pelayanan publik ketika kita letakkan dalam fungsi negara/pemerintah maka di saat yang bersamaan mesti ada komponen lain yang menerima, merasakan fungsi tersebut yaitu warga. Ketika ada pemerintah di satu sisi dan warga di sisi yang lain, persis di titik itu, pelayanan publik yang kita lihat sebagai proses keseharian (misalnya orang pergi berobat di puskemas, anak-anak ke sekolah, dll) sesungguhnya berubah menjadi arena subtansial yaitu arena bertemunya pemerintah dengan warga secara politik.
2
Opini Warta SMS Arena ini akan melahirkan posisi dan peran dari masing-masing pihak secara politik pula. Kalau kita menggunakan perspektif rezim pemerintahan demokratis, maka pemerintah akan berposisi dan berperan sebagai aktor yang “wajib” menyediakan pelayanan publik sebaik mungkin kepada warga. Kenapa wajib? Jawaban pendeknya, karena pemerintah diadakan oleh warga melalui mekanisme pemilu, misalnya. Di sisi yang lain, warga berposisi sebagai pihak yang memiliki “hak” untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
ada tindakan-tindakan dari petugas kesehatan yang dirasakan tidak benar oleh pasien. Mereka tidak bisa protes karena memang tidak banyak warga yang memiliki informasi yang memadai tentang medis. Ketiga, sumber daya pelayanan publik sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan pemerintahlah yang mendikte apa dan bagaimana jenis pelayanan publik diberikan kepada warga.
Rekonstruksi Relasi Secara subtansial, pelayanan publik yang Ketimpangan Relasi Kekuasaan berkualitas terutama yang disediakan oleh Pelayanan publik yang buruk adalah tanda pemerintah akan terwujud hanya jika pola rerelasi kekuasaan antara negara/pemerintah lasi kekuasaan yang timpang antara pemerintah dengan warga dalam skema hak dan kewajiban dengan warga dikonstruksi ulang. sesunguhnya tidak berjalan. Ada semacam pengRekonstruksi tersebut terutama dengan abaian terhadap prinsip ini. Kenapa itu bisa termenyediakan ruang, mekanisjadi? me terkait sistem akuntabilitas, Relasi antara pemerintah dengan Secara transparansi dan partisipasi. Rewarga sesuangguhnya mengalami dislasi antara pemerintah dengan subtansial, torsi/pembiasan di aras praksisnya. warga dalam pelayanan publik Relasi hak dan kewajiban tersebut jussesungguhnya diikat oleh akunpelayanan tru berubah menjadi asimetris dimana tabilitas. Pemerintah akan dapat pemerintah justru berubah menjadi publik yang menjalankan kewajibannya dan kelas penguasa dan warga sebagai warga bisa terpenuhi haknya berkualitas kelompok yang dikuasai/didominasi. hanya jika pemerintah senPembiasaan itu dimulai dengan proses terutama yang antiasa menjelaskan apa yang konstruksi kekuasaan yang justru bias disediakan oleh dikerjakannya dalam melayani negara/pemerintah. pemerintah akan warga dan warga pun memiliki Pembiasan ini ini nampak pada be- terwujud hanya kesempatan mempertanyakan berapa hal : Pertama, kewenangan kualitas pelayanan tersebut. (otoritas) selalu dimiliki oleh aktor memungkinkan jika pola relasi Akuntabilitas pemerintah. Esensi dari kewenangan kekuasaan yang warga dapat menuntut pertangadalah mengambil keputusan. Dalam gungjawaban atas pelayanan yang pelayanan publik apapun di negeri timpang antara buruk. Transparansi akan menini, keputusan atas apapun terkait dorong warga untuk memiliki pemerintah dengan pelayanan publik semisal akses informasi terkait pelayanan dengan warga publik sehingga komplain warga prosedur, biaya, waktu, dll ditetapkan oleh pemerintah sebagai penyedia. dapat berjalan. Bersamaan dendikonstruksi Warga di sisi lain dipaksa mengikuti gan itu, partisipasi memungkinkan ulang ketetapan pemerintah tersebut. warga turut menentukan berbagai aspek pelayanan publik. Kedua, informasi terkait dengan pelayanan publik terutama sekali Tanpa ada akuntabilitas, transterkait dengan hal teknis semua dikuasai oleh paransi dan partisipasi dalam pelayanan publik, pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. dapat dipastikan relasi kekuasaan akan terus Informasi yang dimiliki aktor pemerintah di- timpang. Butuh komitmen reformasi pelayanan transformasi menjadi kekuasaan yang mema- publik yang kuat dari pengambil kebijakan dan tikan, yang membuat warga tidak berdaya. Hal ini penyedia pe-layanan publik untuk membangun terutama nampak pada tidak berdayanya pasien ketiga aspek ini jika kita ingin membangun pelayang berobat di puskemas, rumah sakit ketika yanan publik yang berkualitas.
3
SMS dalam Berita
4
SMS dalam Berita Pendapat Masyarakat di facebook tentang RAPORT MERAH PELAYANAN PUBLIK KOTA KUPANG VERSI PENILAIAN OMBUDSMAN NTT
5
SMS dalam Berita Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang: “Pelayanan publik akan berjalan dengan baik apabila adanya kerja sama dari semua pihak yang terkait” Ombudsman memiliki kriteria-kriteria tertentu sehingga memberikan raport merah untuk pelayanan publik Kota Kupang, demikian komentar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Daud Hironimus Djira saat ditemui Warta SMS Jikom Undana di ruang kerjanya, Senin (13/01). Menurutnya, penilain Ombudsman ini terkait dengan tidak diadakannya pemasangan informasi di Kantor Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dikarenakan peraturan yang terus berubahubah. “Poin-poin yang menjadi penilaian dari ombudsman sudah dibenahi satu-persatu. Dimulai dengan memasang informasi terkait pelayanan di kaca-kaca jendela, standar pelayanan, dan meja”, tegas Djira. Terkait pelayanan publik, beliau mengatakan akan melakukan pembenahan secara bertahap. Selain itu, Kepala Dispenduk Kota Kupang juga berjanji akan melakukan pemasangan visi, misi dan moto sesuai sorotan ombudsman. Ditambahkan Djira bahwa yang menjadi kendala utama pelayanan publik dari intansi yang ia pimpin adalah pelayanan berkaitan dengan penggunaan sistem elektronik dan juga pengisian data dari masyarakat yang kurang benar. “Karena peralatan yang digunakan berbasis elektronik, seringnya listrik padam menjadi kendala tersendiri. Akhirnya pekerjaan pelayanan masyarakat menjadi terhambat. Selain itu kurangnya dukungan dari masyarakat dalam pengisian data secara benar. Masyarakat harus menginformasikan data secara benar agar dapat menerbitkan dokumen secara benar. Ini merupakan kendala lain yang menghambat pemrosesan data dan apabila terjadi kesalahan kemudian akan menjadi penilaian yang buruk”, ujar Djira dengan tegas. Ketika ditanyakan soal isu pungutan liar yang beredar di masyarakat, Daud menampiknya sebagai masalah yang berada di luar sistem. “Ini menyangkut dengan masyarakat yang
Daud Hironimus Djira, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang menggunakan pihak ketiga. Untuk menghindari pungutan liar maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak menggunakan calo untuk melancarkan proses yang ada”, tegasnya. Beliau menambahkan, pelayanan publik akan berjalan dengan baik apabila adanya kerja sama dari semua pihak yang terkait. Karena itu ia menghimbau masyarakat agar mau memahami dan menaati aturan yang berlaku. Menurutnya penilaian yang diberikan oleh ombudsman merupakan hal yang baik untuk memacu dan memperbaiki kualitas pelayanan. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, I Wayan Ari Wijana S. Putra, saat ditemui Warta SMS Jikom Undana di ruang kerjanya senin (13/01). Menurutnya, penilaian ombudsman terkait
Bersambung ke hal. 7
6
Agenda Kegiatan No
Agenda
1
Refresher Training tentang Jurnalisme SMS
2
Round tablediscussion
3
Warta SMS Jikom Undana Edisi 5
Waktu
Keterangan
3-4 Februari 2014
20 Februari 2014
14 Februari 2014
Topik: Isu Kesehatan
Sambung dari hal. 6 dengan raport merah kinerja pelayanan publik di Kota Kupang sebagai tantangan untuk diperbaiki karena aturan mengatakan bahwa visi dan misi serta prosedur pelayanan harus dipasang agar masyarakat mengetahuinya. Ditambahkan juga bahwa ada beberapa kendala dalam pelayanan kesehatan di Kota Kupang. Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Kedua, sarana-pra-
STOP PRESS!
sarana penunjang yang masih terbatas. Terkait edaran yang dikeluarkan oleh Walikota Kupang untuk menindak tegas staf yang melakukan pungutan liar, Kadis Kesehatan Kota Kupang ini mengatakan, “Saya sangat setuju adanya tindakan tegas bagi pegawai yang melakukan pungutan liar”. (HZ)
AYO... BANTU PEMERINTAH MEMAKSIMALKAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN MENGGUNAKAN HP ANDA SEKARANG JUGA ...
Anda dapat menyuarakan aspirasi, komentar, saran, dan bahkan keluhan atau unek-unek Anda tentang pelayanan publik di Kota Kupang dan NTT secara keseluruhan. Caranya gampang... “MANFAATKAN HP ANDA” Ikuti prosedur berikut ini. 1. Daftarkan no HP anda ke Server agar dikenali system di server. Caranya, ketik REG spasi No. HP Anda, dan kirimkan ke Server Warta SMS Jikom Undana, No. 08113829300. Tarif normal sama seperti SMS biasa. 2. Setelah terdaftar, Ketik REP untuk mengirim berita atau informasi kepada Server. Selain Anda terhubung dengan semua Warga lainnya, anda juga akan menerima berbagai informasi secara rutin dari Moderator SMS.
7
Profil GUBRE: MANFAATKAN MEDIA SOSIAL UNTUK BERBAGI INFORMASI Gubre, begitulah biasanya dia disapa. Pemilik nama Gusti Brewon atau Gusti Lado Brewon ini merupakan salah satu IB (information broker/Jurnalis Warga) yang aktif berbagi informasi terutama di bidang kesehatan. Asal tahu saja, salah satu pengelola program di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) ini memiliki kesukaan dalam hal berselancar di dunia maya. Walaupun merupakan alumni dari Jurusan Teknik Sipil, Universitas Nusa Cendana, Gubre tetap bersemangat dalam membantu sesama yang memiliki masalah dengan HIV/AIDS. Rasa peka terhadap sesama yang membutuhkan bantuan inilah yang kemudian menggerakkan pria kelahiran Rote, 8 Agustus 1979 ini untuk langsung bergabung dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2005 selepas kuliah. Ia aktif berbagi informasi terutama masalah HIV dan AIDS melalui media sosial. Facebook dan Twitter dipilih sebagai wadah yang kerab dipakai oleh pria berdarah Lembata – Rote ini. Sebagai salah seorang masyarakat yang aktif dalam dunia kesehatan, Gubre berpendapat bahwa pelayanan kesehatan di Kota Kupang dari waktu ke waktu terus membaik. Yang perlu ditingkatkan adalah spirit pelayanan/pengabdian dari petugas kesehatan, agar pelayanan tidak hanya berorientasi profit (keuntungan semata). Sebab menurutnya, kebanyakan pelayanan kesehatan yang dijalankan di kota ini masih semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan semata; bukan karena ada rasa memiliki untuk saling membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Bergabung menjadi salah satu IB untuk Program Jurnalisme SMS yang dikelola Jikom UNDANA, membuatnya semakin bersemangat untuk berbagi informasi mengenai masalah-masalah kesehatan dan sosial lainnya. Baginya, program ini merupakan suatu terobosan yang baik dimana warga dilibatkan secara aktif sebagai pewarta. “Masyarakat mendapat informasi secara cepat dalam kesempatan per-
tama. Istimewanya media ini adalah memanfaatkan sarana SMS yang dimiliki hampir semua warga masyarakat. Apalagi semua kalangan masyarakat saat ini dari anak-anak hingga orang tua mulai memanfaatkan telepon genggam sebagai salah satu kebutuhan, sehingga informasi melalui SMS akan lebih cepat diterima masyarakat”, katanya. Ia menambahkan bahwa Jurnalisme berbasis SMS ini ke depan akan menjadi salah satu media alternatif ketika saat ini masyarakat mulai memperlihatkan rasa jenuh kepada media-media mainstream. Kekhasannya dari dan oleh masyarakat, dalam pandangan Gubre, akan menjadi daya tarik tersendiri dari media ini dalam menyebarkan informasi.“Teman-teman moderator memiliki tugas yang berat dalam mengawasi penyebaran informasi melalui SMS ini dan juga menjadi sangat penting untuk moderator bekerja dengan lebih keras lagi dalam menjaga agar akurasi informasi tetap terjaga. Sehingga informasi yang didapat oleh masyarakat tidak simpang siur yang akhirnya justru menimbulkan kebingungan. Akan ada hal yang indah ketika kita dapat berbagi sesuatu hal yang bermanfaat bagi sesama kita. Tanpa kita harus peduli pada perbedaan usia dan SARA”, demikian ujarnya menutup perbincangan dengan Warta SMS Jikom Undana. (Rayne)
8
