Mulai 2012 terbit empat kali setahun pada bulan Maret, Juni, September, Desember

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012

Mulai 2012 terbit empat kali setahun pada bulan Maret, Juni, September, Desember Ketua Penyunting: Subijanto (Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan) Penyunting: Herry Widyastono (Kurikulum untuk Ilmu Pendidikan), Philip Suprastowo (Kebijakan Pendidikan), Ida Kintamani Dewi (Kebijakan Pendidikan), Sutjipto (Kurikulum untuk Ilmu Pendidikan), Nur Listiawati (Kebijakan Pendidikan), Sabar Budi Raharjo (Kebijakan Pendidikan), Ence Oos Mukhamad Anwas (Teknologi Pendidikan), Ariani Soelistyarini (Penilaian Pendidikan), Nasrudin (Budaya/Sastra) Mitra Bestari: Prof. Dr. Madyo Eko Susilo, M.Ed. (Universitas Veteran Sukoharjo/Manajemen Pendidikan), Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. (Universitas Negeri Yokyakarta/Teknik), Dr. Retno Dwi Suyanti (Universitas Negeri Medan/Kebijakan Pendidikan), Prof. Dr. Muhammad Sidin Ali, M.Pd. (Universitas Negeri Makasar/Evaluasi Pendidikan) Desain Grafis Agus Prayitno, Eko Purwanto Sekretariat: Bandiyah, Rochana, Erwin, Dodi R. Pribadi Nugroho Penerbit: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Izin Terbit: SK MENPEN No. 1045/SK/Ditjen PPG/STT/1986 Tgl. 7 Agustus 1986 dan SK MENPEN No.: 88/Ditjen PPG/K/1995 Tgl. 30 Mei 1995 Alamat Penyunting dan Redaksi: Sekretariat Balitbang Kemdikbud Gedung E Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telepon : (021) 5727044, 57900406 Faksilile : (021) 57900406 Email : [email protected] Distribusi: Bagian Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Balitbang Kemdikbud

Sekretariat menerima artikel tentang kebijakan penelitian, pemikiran, revie/teori/konsep/metodologi/resensi buku baru dan informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan dan kebudayaan “Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis”

30

Hendarman, Peran Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan

Daftar Isi Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012 Editorial ....................................................................................................................................................................

ii-iii

Subijanto

Quo Vadis Praksis Evaluasi Kurikulum: Studi Pendahuluan terhadap Ranah Kurikulum yang Terlupakan .

1-11

Al Musanna

Analisis-Kritis Perlunya Perubahan Kebijakan terhadap Pelabelan Mata Pelajaran dalam Kurikulum Sekolah 12-20 Hermana Somantrie

Dimensi Pembangunan Karakter dan Strategi Pendidikan ................................................................................

21-33

Bambang Indriyanto

Peran Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan .................................................

34-44

Hendarman

Administrasi Ujian Nasional (UN) dengan Menggunakan Model Computerized Adaptive Testing (CAT) .....

45-53

Handaru Catu Bagus

Lesson Study untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA bagi Siswa Sekolah Dasar ...........................................

54-64

Prayekti dan Rasyimah

Kinerja Pendidikan Kesetaraan sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal ........................................

65-84

Ida Kintamani Dewi Hermawan

Mengatasi Masalah-masalah Psikososial Akibat Ketunanetraan pada Usia Dewasa ....................................

85-97

Didi Tarsidi

Peningkatan Kompetensi Sosial Anak Usia Dini dengan Metode Bermain Peran (Studi Kasus di Raudhatul Athfal Muhajirin-Medan) .............................................................................................

98-106

Masganti Sit

Korelasi antara Komunikasi Antarpersonal, Etos Kerja, dan Budaya Organisasi dengan Pelayanan ...........

107-119

Rasmadi

31ii


Editorial

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Edisi ke-1 Bulan Maret 2012 ini menyajikan sepuluh artikel dari beberapa hasil penelitian dan kajian sebagai berikut. Hasil studi Al Musanna tentang quo vadis praksis evaluasi kurikulum menunjukkan bahwa kurikulum merupakan produk zaman, sehingga keberadaannya senantiasa merupakan representasi semangat zamannya, zeitgeist. Untuk mengetahui relevansi praksis kurikulum dan semangat zaman, keberadaan evaluasi kurikulum memainkan peran sangat strategis. Melalui evaluasi kurikulum dapat diketahui apakah kurikulum mampu berkontribusi tidak saja mempersiapkan peserta didik bertahan hidup, tetapi yang lebih penting yaitu apakah kurikulum tersebut mampu membekali peserta didik untuk menjalani dan memuliakan kehidupan (nobelling life). Dalam realitas aktualnya, evaluasi kurikulum belum mendapat perhatian yang proporsional baik dari kalangan akademisi maupun praktisi pendidikan di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Upaya memahami dan menyebarluaskan kesadaran mengenai signifikansi evaluasi kurikulum dalam penggagasan dan reformulasi kebijakan pendidikan merupakan prasyarat dalam pembenahan pendidikan di masa mendatang. Hermana Somantrie melakukan analisis kritis perlunya perubahan kebijakan terhadap pelabelan mata pelajaran dalam kurikulum sekolah di mana mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia telah dikelompokkan secara irasional ke dalam dua jenis labeling (pelabelan). Disatu sisi, beberapa mata pelajaran menggunakan label “pendidikan”; di sisi lain beberapa mata pelajaran tidak menggunakannya. Kedua jenis pelabelan itu perlu dipertanyakan secara kritis melalui melalui pertanyaan filosofis: 1) mengapa pelabelan ini telah terjadi dalam kurikulum sekolah? dan 2) apa filosofi dasar untuk pelabelan ini? Oleh karena itu, semua mata pelajaran dalam kurikulum semestinya mempunyai label pendidikan yang sama atau sebaliknya. Hal ini tampak sebagai suatu masalah krusial dalam dunia pendidikan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengembangkan kurikulum baru. Untuk melakukan hal tersebut, semua ahli pendidikan, pengembang kurikulum, dan birokrasi pendidikan harus memiliki persepktif yang kuat terhadap filsafat pengetahuan. Hasil kajian Bambang Indriyanto tentang dimensi pembangunan karakter dan strategi pendidikan di mana artikel ini mengajukan suatu thesis tentang dua peran pendidikan yakni transfer dan transformasi. Peran transfer menekankan pada penyampaian ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk mendukung pengembangan kompetensi berpikir analitis, sedangkan peran transformasi menekankan pada penanaman nilai yang mengembangkan kompetensi afektif. Pembangunan karakter yang menjadi pusat perhatian pada artikel ini berorientasi pada pencapaian kehidupan yang harmonis dan kemampuan mengatasi tantangan ke depan. Dua dimensi pembangunan karakter ini menjadi dasar untuk memelihara stabilitas kehidupan dan kemajuan kehidupan sosial. Kedua dimensi ini menjadi syarat bagi Indonesia sebagai bangsa dan bangsa Indonesia untuk memasuki kompetisi global. Saran yang dikemukakan yaitu bahwa agar strategi pendidikan dapat memberikan sumbangan terhadap dua dimensi pembangunan karakter tersebut, yakni pencapaian kehidupan yang harmonis dan kemampuan mengatasi tantangan ke depan maka startegi pendidikan yang dimaksud meliputi misi kurikulum yang komprehensif dan saling berkaitan dengan tujuan dan isi; strategi pengajaran yang relevan, dan penilaian pendidikan yang komprehensif. Hendarman melakukan studi

terhadap dewan pendidikan menunjukkan bahwa badan ini masih

belum menjadi mitra strategis dan sejajar bagi pemerintah daerah dan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Fungsinya masih kurang maksimal di beberapa kabupaten/kota, dan belum memberikan kontribusi untuk kemajuan pendidikan. Saran yang dikemukakan yaitu pembentukan dewan pendidikan dilakukan atas prinsip transparan, akuntabel, dan demokratis. Di samping itu, perlu dirancang satu media pertemuan antara dinas pendidikan dan dewan pendidikan dengan tujuan bersama-sama melakukan analisis masalah pendidikan di daerah.

32 iii


Hasil penelitian Handaru Catu Bagus tentang administrasi Ujian Nasional (UN) dengan menggunakan model Computerized Adaptive Testing (CAT) mrenunjukkan bahwa jumlah soal yang dipilih pada model CAT lebih sedikit dibandingkan dengan model Paper Pencil Test (PPT)

dan soal tersebut menyesuaikan

dengan tingkat kemampuan penempuh serta terdapat hubungan yang signifikan dengan model PPT. Oleh karena itu, model CAT lebih efisien dalam hal waktu karena jumlah soal lebih sedikit dibandingkan dengan model PPT, efektif karena menyesuaikan dengan kemampuan peserta dan memiliki keakuratan yang sama dibandingkan dengan model PPT. Prayekti dan Rasyimah hasil belajar IPA

memaparkan hasil studinya tentang lesson study terhadap peningkatan

siswa SD menunjukkan bahwa setelah lesson study pemahaman para guru menjadi

lebih baik dalam hal: bagaimana siswa belajar dan guru mengajar; pemanfaatan kegiatan refleksi dan pengamatan teman sejawat; pembelajaran secara sistematis berdasarkan refleksi dan masukan dari teman sejawat secara

kolaboratif;

menimba pengetahuan dari guru lainnya; mendokumentasikan

kemajuan kerjanya; memperoleh umpan balik dari teman guru; mampu mem-publikasikan dan mendeseminasikan hasil akhir dari lesson study. Bagi siswa, selain terlibat langsung dalam pembelajaran, kreativitas

lebih meningkat baik dalam kegiatan diskusi maupun melaksanakan percobaan IPA dengan

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan materi yang dibahas. Dalam kegiatan diskusi kelompok telah nampak beberapa siswa yang lebih menonjol dari teman–teman satu kelompoknya, sehingga pembelajar-an IPA menjadi hidup dan berkembang serta kegiatan

lebih terpusat pada siswa.

Hasil kajian Ida Kintamani Dewi Hermawan tentang kinerja pendidikan kesetaraan sebagai salah satu jenis pendidikan nonformal menunjukkan bahwa pemerataan Paket A yang terbesar dengan nilai 87,22 dan Paket C yang terkecil dengan nilai 79,77 sehingga rata-rata pendidikan kesetaraan sebesar 83,24. Sebaliknya, nilai mutu Paket B yang terbesar dengan nilai 64,61 dan Paket A yang terkecil dengan nilai 48,03 sedangkan rata-rata pendidikan kesetaraan sebesar 54,86. Berdasarkan nilai pemerataan dan mutu maka kinerja Paket B yang terbesar dengan nilai 73,68 dan Paket C yang terkecil dengan nilai 65,85. Didi Tarsidi melakukan penelitian tentang mengatasi masalah-masalah psikososial akibat ketunanetraan pada usia dewasa menunjukkan bahwa suatu model konseling rehabilitasi yang dapat digunakan untuk membantu para tunanetra dewasa mengatasi masalah-masalah psikososial secara lebih efektif yang diakibatkan oleh ketunanetraannya agar mereka memperoleh kembali kemandiriannya dan mampu mencapai kehidupan yang bermakna. Model konseling tersebut dikembangkan melalui penelitian yang dilakukan menggunakan exploratory mixed methods research design. Konstruk model dikembangkan berdasarkan data hasil studi kasus terhadap enam orang yang ketunanetraannya terjadi pada usia dewasa dan telah terbukti berhasil dalam kehidupannya, sedangkan model divalidasi dengan expert judgment dan diujicobakan dengan desain single-subject research pada dua orang klien yang relatif baru mengalami ketunanetraan. Hasil studi kasus Masganti Sit tentang peningkatan kompetensi sosial anak usia dini dengan metode bermain peran di Raudhatul Athfal Muhajirin Medan menunjukkan bahwa metode bermain peran dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu bermain peran personifikasi, bermain peran berdua dengan menggunakan media, dan bermain peran dengan situasi sosial. Terdapat peningkatan nilai rata-rata antara asesmen awal dan akhir setiap siklus pada nilai kompetensi sosial anak usia dini. Rasmadi memapakkan hasil penelitiannya tentang korelasi antara komunikasi antarpersonal, etos kerja, dan budaya organisasi dengan pelayanan membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara komunikasi antarpersonal, etos kerja, dan budaya organisasi dengan pelayanan, baik secara sendirisendiri maupun secara bersama-sama. Semakin tinggi komunikasi antarpersonal, etos kerja, dan budaya organisasi, maka semakin tinggi mutu pelayanan aparatur. Sehubungan dengan itu, upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan aparatur, dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan komunikasi antarpersonal, etos kerja, dan budaya organisasi. Editor Subijanto 33 iv


PERAN DEWAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PENDI D I KAN *) THE ROLE OF EDUCATION BOARD IN IMPROVING THE QUALITY OF SERVICE FOR EDUCATION Hendarman Balitbang Kemdikbud, Jl. Jenderal Sudirman - Senayan Universitas Pakuan Bogor Email: [email protected] Abstract: Board of education has been established the issuance of Minister of National Education’s decree number 044/U/2002 concerning Board of Education and School Committee and the Government Gazette number 17 year 2010 concerning the implementation and management of education. In principle, this board plays the role as society representatives in improving quality improvement, equality and efficiency of educational management. Also, this board could play as the mediator for the needs and aspiration of society related to educational policies taken by local government and schools. This study focused on the analysis of 2 (two) main research questions, namely to what extent the stakeholders are aware of this board and its roles, and the barriers that this board encounters in its implementation. The findings showed that this board has yet to 1) be the strategic partner of the local government and schools, 2) maximally function in a number of districts/cities, and 3) contribute for the education advancement. It is recommended that the establishment of this board shall be based on the principles of transparent, accountable, and democratic. In addition, it is suggested to encourage the regular meetings between local education authorities and board of education aims for the analysis of critical issues in the local areas for its solutions. Keywords: board of education, educational management, society Abstrak: Keberadaan Dewan Pendidikan masih dipertanyakan terkait dengan peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Meskipun sudah dibentuk di berbagai provinsi/kabupaten/kota, tampaknya dewan ini masih belum dianggap sebagai mitra bagi berbagai pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Penelitian ini mengkaji berbagai kegiatan atau terobosan yang telah dilakukan Dewan Pendidikan khususnya dalam kaitan peningkatan mutu pelayanan pendidikan serta kendala-kendala yang dihadapi untuk melaksanakan peran tersebut. Data dan informasi diperoleh dari data primer dan sekunder yang berasal dari hasil wawancara dan analisis informasi terkait yang dimunculkan dalam berbagai media termasuk surat kabar dan situs-situs. Secara umum, dewan pendidikan telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan merujuk kepada standar nasional pendidikan. Kendala-kendala yang dihadapi dewan pendidikan lebih sebagai akibat belum adanya persepsi dan apresiasi yang sama dari pemerintah daerah terhadap keberadaan dan peran dari dewan pendidikan. Kata kunci: dewan pendidikan, mutu pelayanan pendidikan, masyarakat

Pendahuluan

guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi

pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan

oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu

prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu mana-

pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan.

jemen sekolah. Namun demikian, beberapa indikator

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan

mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan

mutu pendidikan nasional, termasuk pengembangan

yang optimal. Sebagian sekolah, terutama di kota-

kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi

kota menunjukkan peningkatan mutu akademik dan

*)

Diterima tanggal 8 Pebruari 2012 - dikembalikan tanggal 28 Pebruari 2012 - disetujui tanggal 1 Maret 2012

34


nonakademik yang cukup memberikan harapan.

merupakan badan yang mewadahi peran serta

Sebagian lainnya masih memerlukan perbaikan dan

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu,

peningkatan yang didukung oleh adanya sinergi dari

pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

berbagai pihak atau pemangku kepentingan baik pada

Pada tahun 2010, Pemerintah mengeluarkan

tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Penge-

serta juga peranserta masyarakat dalam berbagai

lolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Kementerian

bentuk terobosan atau kebijakan pendidikan

Pendidikan Nasional, 2010), yang di dalam-

(Kementerian Pendidikan Nasional, 2011).

nya menetapkan pula tentang Dewan Pendidikan

Di sisi lain, pencapaian terhadap berbagai

(sebagai satu-satunya nama lembaga). Peraturan

kebijakan atau inisiatif yang dilakukan di bidang

Pemerintah ini memberikan ruang yang lebih luas

pendidikan akan tergantung dari adanya sinergi dan

tentang Dewan Pendidikan, bukan hanya pada tingkat

koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan

kabupaten/kota tetapi juga Dewan Pendidikan

(stakeholders) baik di tingkat pusat maupun di tingkat

Nasional dan Dewan Pendidikan Provinsi. Meskipun

daerah, termasuk keterlibatan unsur-unsur dari

st rukt urny a se akan bir okr atis dan hir arki s,

masyarakat. Tingkat kepedulian dan keterlibatan aktif

tetapi tidak ada hirarki sama sekali.

dari unsur-unsur masyarakat sekaligus sebagai peran

Kajian ini difokuskan pada peran-peran yang

kontrol terhadap mutu pelayanan pendidikan yang

sudah dilakukan oleh berbagai dewan pendidikan yang

mencakup pe rencanaa n, i mple ment asi dan

ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota

pemantauan dari kebijakan-kebijakan yang sudah

mengingat masih banyaknya keluhan dari berbagai

ditetapkan maupun yang akan dirumuskan. Penting-

pemangku kepentingan terhadap keberadaan dewan

nya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan

pendidikan tersebut. Secara khusus, kajian ini akan

termasuk unsur-unsur masyarakat didukung

menganalisis 2 (dua) fokus utama, yaitu 1) peran-

kenyataan adanya otonomi pengelolaan pendidikan

peran yang telah dilakukan oleh dewan pendidikan

yang memberikan kewenangan kepada daerah

khususnya dalam peningkatan mutu pelayanan

kabupaten/kota, bahkan pada tingkat operasional

pendidikan; dan 2) kemungkinan kendala yang

kepada satuan pendidikan yaitu di tingkat sekolah.

dihadapi dewan pendidikan untuk menjalankan

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah

perannya sesuai yang diamanahkan dalam peraturan

telah mengamanahkan pembentukan Dewan

perundang-undangan yang ada. Analisis terhadap

Pendidikan maupun Komite Sekolah yang diatur

peran dewan pendidikan ini diharapkan dapat menjadi

dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

bahan pembelajaran (lessons-learnt) dari daerah

044/U/2002. Kepmendiknas dimaksud merupakan

provinsi/kabupaten/kota yang kemungkinan belum

jawaban terhadap amanah yang tercantum dalam

memperoleh model-model implementasi peran

Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang

dewan pendidikan, dan alternatif solusi yang perlu

Sistem Pendidikan Nasional (Departemen Pendidikan

diambil terhadap kendala-kendala yang dihadapi

Nasional, 2003) yang menyebutkan:

dewa n pend idikan dalam pening katan mutu

“Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri

pelayanan pendidikan.

dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan

Kajian Literatur

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga,

Peran Dewan Pendidikan

sarana dan prasarana, serta pengawasan

Keberadaan, fungsi dan tugas dewan pendidikan diatur

pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010

Ka bupa ten/ Kota yang t idak mem punyai

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

hubungan hirarkis.”

khususnya dalam pasal 192 ayat (2), (3), (4), dan

Kepmendiknas ini menegaskan bahwa dewan

(5). Ayat (2) menyatakan bahwa “Dewan pendidikan

pendidikan hanya ada di tingkat kabupaten dan kota

berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan

saja, serta namanya boleh disesuaikan dengan

pendidikan dengan memberikan pertimbangan,

kondisi dan kebutuhan daerah, seperti Majelis

arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana,

Pendidikan maupun nama-nama lainnya yang

serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional,

disepakati. Dengan demikian, Dewan Pendidikan

provinsi, dan kabupaten/kota”. Ayat (3) menyatakan

35


“D ewan pendidi kan menjala nkan fungsinya

menguatkan pentingan pembentukan dewan

secara mand iri dan prof esional”. Ayat ( 4)

pendidikan. Pertama, tuntutan peningkatan mutu

menyatakan bahwa “Dewan pendidikan bertugas

suatu prod uk a tau lay anan jasa te rmasuk

menghimpun, menganalisis, dan memberikan

pe ndid ikan

rekomendasi kepada Menteri, gubernur, bupati/

(stakeholders) terus menerus berkembang dan

walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan

meningkat dari waktu ke waktu. Masyarakat

asp irasi ma syarakat ter hada p pe ndid ikan”.

se maki n ce rdas dal am meng krit isi sist em

Sedangkan ayat (5) berbunyi “Dewan pendidikan

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

melaporkan pelaksanaan tugas sebagai-mana

Oleh karena itu, penyelenggara dan pengelolaan

dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat

pendidikan tidak lagi asal jadi atau statis tanpa

me lalui

lama n,

perbaikan berkesinambungan dalam memenuhi

pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai

tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Kedua,

pertanggung-jawaban publik”.

orientasi dan tekad baru dalam kondisi dana yang

me dia

ceta k,

elek tronik,

ole h

pe mang ku

k epenting an

Dari butir-butir ayat tersebut jelas bahwa Dewan

belum terpenuhi, itulah tantangan yang nyata

Pendidikan dan Komite Sekolah memiliki peran penting

dihadapi pemerintah. Orientasi baru yang lebih

dalam upaya memajukan dunia pendidikan di tingkat

demokratis dan kewajiban untuk mengkaji agar

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dewan ini

sesuai dengan tuntutan desentralisasi kemudian

turut memberikan pertimbangan mengenai pelbagai

ditata oleh pemerintah provinsikabupaten/kota

isu pe ndid ikan kep ada sej umla h pe mang ku

dengan cara membangun good governance yang

kepentingan seperti gubernur, bupati/walikota, Dinas

me mung kink an

Pendidikan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

kew enangan- deng an d emik ian

Posisi ini menjadikan Dewan Pendidikan dan Komite

pem biay aan dan hak serta tanggung-ja wab

Sekolah sebagai mitra strategis dan sejajar bagi

dengan pemerintahan di daerah dan masyarakat

Pemda dan sekolah da lam penyelenggaraan

dan swasta. Ketiga, di tengah anggaran negara

pendidikan. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

yang be lum mema dai, aga knya pem erintah

sebagai representasi masyarakat sedianya me-

sekarang melihat bahwa sumbangan masyarakat

nyuarakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat

masih sangat rendah, rata-rata hanya sepertiga

dalam berbagai kebijakan pendidikan yang diambil

dari anggaran sekolah (di luar gaji), sehingga

Pemda dan sekolah. Dalam konteks ini pula Dewan

dengan

Pendidikan dan Komite Sekolah memberi pertim-

Pemerintah membagi beban tata-kelola kepada

bangan dan masukan terhadap peraturan-peraturan

lini manajemen yang lebih rendah (provinsi dan

yang dirumuskan oleh lembaga eksekutif dan legislatif

terutama kabupaten/kota, serta sekolah) adalah

di daerah. Hubungan kemitraan antara Dewan

antara lain untuk tujuan itu, diteruskan oleh

Pendidikan dan Komite Sekolah dengan Pemda dan

pemerintah yang sekarang.

p eme rint ah

mana jeme n

ya ng

m emba gi juga

beb an

m emungkinkan

DPRD pada akhirnya melahirkan bentuk kerja sama

Dengan demikian, de wan pendidikan ini

yang baik. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat

diharapkan dapat sebagai perwujudan adanya good

selaras dengan kebijakan publik tentang pendidikan.

education governance yaitu dikaitkan dengan

Dengan demikian, tujuan pendidikan dalam rangka

“berbagi tanggung jawab” serta memungkinkan

mencerdaskan kehidupan bangsa mudah terwujud

peran serta publik dalam memperbaiki mutu

karena semua elemen bahu-membahu untuk

pendidikan. Penelaahan dasar legal tentang dewan

mencapai cita-cita tersebut. Masyarakat tak akan

pendidikan dapat dikatakan bahwa lembaga ini

memandang dirinya sebagai objek pendidikan.

memiliki tujuan, peran, dan fungsi yang sangat

Seb aliknya, m ereka mer asa sebaga i sub jek

strategis dan vital. Peran tersebut adalah: 1) mem-

pendidikan lantaran kepentingan mereka yang

beri pertimbangan (advisory agency) dalam

tersalurkan lewat Dewan Pendidikan dan Komite

penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;

Sekolah terakomodasi dalam pelbagai kebijakan

2) memberikan dukungan (supporting agency) baik

publik. Dan, yang terpenting, mereka merasa dilibat-

pem ikiran, tena ga, ma upun finansial da lam

kan dalam proses pencerdasan anak bangsa.

penyelenggaraan pendidikan; 3) mengontrol

Paling tidak 3 (tiga) alasan filosofis yang

36

(control ling

agency)

dala m

m ewujudk an


transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

be las)

ora ng

y ang

dan pelayanan pendidikan bermutu; dan 4)

Kee namb elas

memediasi (mediating agency) antara pemerintah

(termasuk Gubernur yang ditunjuk dan anggota

(eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif)

dewan terpilih, Inspektur Instruksi Publik, dan dua

dengan masyarakat.

perwakilan mahasiswa), bertemu secara teratur

ang gota

sifa tnya suk arel a

suk arel a. te rseb ut

Pendapat lain dari Jusfah (2009) mengatakan

untuk mengeksplorasi implikasi kebijakan untuk

bahwa Dewan Pendidikan dibentuk berdasarkan

sekolah, untuk meng-advokasi praktik terbaik,

kesepakatan dan tumbuh dari bawah berdasarkan

untuk melibatkan publik dalam wacana tentang

sosiomasyarakat dan budaya serta sosiodemografis

sistem pendidikan, dan untuk mengantisipasi

dan nilai-nilai daerah setempat) sehingga lembaga

tantangan masa depan yang terben-tang di

tersebut bersifat otonom yang menganut asas

depan dan memberikan strategi tantangan-

kebersamaan menuju ke arah peningkatan kualitas

tantangan tersebut dapat diantisipasi secara strategis

pengelolaan pendidikan di daerah yang diatur oleh

(sumber: http://www.sbe.wa.gov/).

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kondisi

Anggota Dewan Pendidikan di negara bagian New

ini hendaknya dijadikan dasar pertimbangan oleh

York, Amerika Serikat berjumlah 7 (tujuh) orang,

masing-masing pihak atau pemangku kepentingan

adalah relawan terpilih untuk masa jabatan tiga tahun

pendidikan di daerah agar tidak terjadi adanya

dengan tidak memperoleh bayaran. Dua atau tiga

pelanggaran hukum administrasi negara yang

anggota dewan dipilih setiap tahun pada bulan Mei.

mengakibatkan adanya konsekuensi hukum baik

Untuk dapat menjadi anggota Dewan Pendidikan,

perdata maupun pidana di kemudian hari.

sesuai dengan peraturan negara bagian, individu yang

Dewan pendidikan juga dapat ditemukan di

berminat harus terdaftar, minimal berusia 18 tahun,

negara lain. Di negara bagian California, Amerika

dan telah tinggal sebagai penduduk di wilayah

Serikat peran dewan pendidikan umumnya adalah

tersebut paling satu tahun. Di samping itu, mereka

“mengatur sekolah-sekolah” (California School

bukan pegawai sekolah tertentu, tidak berada di

Boards Association, 2009). Pengertian “mengatur”

rumah yang sama dengan individu yang sedang

dalam praktek sehari-hari yaitu bahwa peran dewan

menjabat sebagai anggota dewan, serta harus

harus responsif terhadap, keyakinan nilai-nilai dan

mampu membaca dan menulis bahasa Inggris.

prioritas dari komunitasnya. Untuk memenuhi peran

Tanggung jawab utama dari Dewan ini adalah 1)

ini maka Dewan melakukan tiga tanggung jawab

menetapkan seluruh kebijakan dari sekolah-sekolah

utama, yaitu: 1) menetapkan arah bagi masyarakat

yang berada di lingkup distrik; 2) menyusun anggaran

sekolah; 2) membentuk struktur persekolahan di

tahunan untuk memperoleh persetujuan publik; 3)

tingkat distrik yang efektif dan efisien; 3) memberikan

menyetujui dan menolak rekomendasi dari pengawas

dukungan melalui perilaku dan tindakan, dimana

atau kewenangan di atasnya terkait kepegawaian

dewan memiliki tanggung jawab untuk mendukung

dan kontrak-kontrak yang berkait dengan per-

pengawa s da n st af. Dala m ka itan dengan

sekolahan; dan 4) menjadi mediator antara

pembentukan struktur yang efektif dan efisien maka

masyarakat dan pengawas atau pimpinan distrik

Dewan Pendidikan bertanggungjawab dalam

(sumber: http://www.bhbl.org/district/board/

mem peke rjak an p enga was dan peng atur an

boardduties.htm).

kebijakan untuk mempekerjakan personil lainnya;

Dari kajian-kajian terhadap berbagai peraturan

mengawasi pengembangan d an me ngadopsi

perundang-undangan maupun pengalaman praktis di

kebijakan; menetapkan arah dan mengadopsi

sejumlah negara, jelas bahwa Dewan Pendidikan

kuri kulum; meneta pkan pr ioritas angga ran,

sesungguhnya memiliki peran penting dalam upaya

mengadopsi anggaran dan fasilitas mengawasi

memajukan dunia pendidikan baik pada tingkat

masalah; dan memberikan arah dan mengadopsi

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dewan

perjanjian perundingan bersama.

Pendidikan turut memberikan pertimbangan

Di negara bagian Washington, Amerika Serikat,

mengenai pelbagai isu pendidikan kepada sejumlah

Dewan Pendidikan yang dibentuk bertanggung jawab

pemangku kepentingan seperti gubernur, bupati/

untuk pengawasan strategis dari sistem K-12 publik.

walikota, Dinas Pendidikan, dan Dewan Perwakilan

Anggota Dewan Pendidikan berjumlah 16 (enam

Rakyat Daerah melalui suatu proses panjang yaitu

37


meramu masalah-masalah pendidikan di daerah

pendidikan harus mampu mengembangkan faktor

untuk dijadikan masukan ke pemerintah daerah,

rekayasa dan faktor motivasi agar secara bertahap

secara intens menyelenggarakan diskusi-diskusi

dan pasti kultur mutu akan berkembang di dalam

dengan berbagai topik hangat dan urgen yang terjadi

organisasi institusi pendidikan. Keempat, perubahan

dalam dunia pendidikan. Posisi ini sekaligus menem-

organisasi (upside-down organization) y ang

patkan Dewan Pendidikan sebagai mitra strategis dan

berimplikasi kepada adanya hubungan-hubungan

sejajar bagi pemerintah daerah (Pemda) dan

kerja struktur organisasi pendidikan. Maknanya

sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan,

adalah ditetapkan dengan tegas kewenangan,

kar ena

masyara kat

tugas-tugas, dan tanggungjawab dari masing-

sey ogia nya meny uara kan kepe ntingan dan

masing unit kerja atau individu dalam organsasi

kebutuhan masyarakat dalam berbagai kebijakan

pendidikan dimaksud. Kelima, mempertahankan

pendidikan yang diambil Pemda dan sekolah.

hubungan dengan pengguna proses dan produk

seba gai

repr esentasi

pe ndid ikan yang di arti kan seba gai adanya Mutu Pelayanan Pendidikan

mekanisme keterbukaan terhadap masukan-

Mutu merupakan sebuah filosofi dan metodologi yang

masukan dan kritik yang bersifat konstruktif dari

membantu institusi untuk merencanakan perubahan

berbagai pemangku kepentingan. Mekanisme

dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-

dimaksud akan menjadi dasar untuk memberikan

tekanan ekternal yang berlebihan. Dalam konteks

mutu pelayanan pendidikan yang lebih baik dari

ini, seyogianya institusi pendidikan atau pihak-pihak

waktu ke waktu.

yang terkait dalam bidang pendidikan memposisikan

Mutu dapat digunakan sebagai suatu konsep

dirinya sebagai institusi jasa yaitu yang memberikan

yang relatif (Sallis, 2006). Definisi ini memandang

pelayanan (service) sesuai dengan yang diharapkan

mutu bukan sebagai suatu atribut produk atau

dan diinginkan oleh pelanggan (customer) dengan

layanan, tetapi sesuatu yang dianggap berasal dari

merujuk kepada visi dan misi pendidikan tertentu.

produk atau layanan tersebut. Mutu dapat dikatakan

Untuk dapat memberikan kepuasan kepada keinginan

ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi

berbagai pemangku kepentingan dalam bidang

yang ada. Mutu merupakan sebuah cara yang

pendidikan, seyogianya terdapat beberapa hal yang

menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan

perlu dipertimbangan untuk menghasilkan mutu

standar atau belum. Produk atau layanan pendidikan

pendidikan yang bermutu (Sallis, 2006). Pertama,

yang memiliki mutu dalam konsep relatif ini, tidak

perbaikan secara terus menerus ( continuous

harus mahal dan eksklusif tetapi sesuai dengan tujuan

improvement) yang dimaknai sebagai pihak pengelola

yang telah ditentukan terhadap produk yang

yang senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan

dihasilkan. Definisi relatif tentang mutu memiliki dua

peningkatan secara terus menerus untuk menjamin

aspek. Pertama, adalah menyesuaikan diri dengan

semua komponen penyelenggara pendidikan telah

spesifikasi yang diartikan sebagai “sesuai dengan

mencapai standar mutu yang ditetapkan. Konsep ini

tujuan dan manfaat”. Kedua, adalah memenuhi

juga diartikan bahwa institusi pendidikan senantiasa

kebutuhan pelanggan yang diartikan bahwa dalam

memperbaharui proses berdasarkan kebutuhan dan

penyusunan proses dan produk memperhatikan hal-

tuntutan dari pengguna proses dan produk institusi

hal apa yang diharapkan pengguan dapat diwujudkan

pendidikan tersebut. Kedua, menentukan standar

dalam bentuk pelayanan yang diberikan.

mutu (quality assurance) dari berbagai komponen

Dalam konteks pendidikan, mutu yang diharap-

yang mempengaruhi proses dan produk pendidikan

kan cenderung belum dapat dipenuhi oleh penyeleng-

yang dilakukan. Standar ini diperlukan untuk

gara pendidikan terhadap harapan dari pengguna. Dari

mendayagunakan secara optimal proses pembe-

berbagai pengamatan dan analisis, setidaknya ada 3

lajaran sehingga dihasilkan mutu lulusan yang

(tiga) faktor yang yang menyebabkan mutu

kompetitif. Ketiga, perubahan kultur (culture change)

pendidikan tidak mengalami peningkatan secara

dimana setiap institusi pendidikan menciptakan

merata (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011).

budaya yang menghargai mutu dan menjadikan mutu

Faktor pertama terkait dengan kebijakan dan

sebagai orientasi semua komponen organisasional.

pe nyel engg araa n pe ndid ikan nasiona l ya ng

Dalam konteks ini kepemimpinan dalam bidang

menggunakan pendekatan education production

38


function atau input-output analysis yang belum

pendidi kan adal ah untuk menjami n ba hwa

sepenuhnya dilaksana kan secara konsekuen

penyelenggaraan pendidikan sudah memper-

dimana cara pendidikan ini melihat pendidikan

timbangkan dan merujuk kepada standar-standar

sebagai sistem yang linear. Pendekatan ini melihat

na sional p endi dika n y ang ada yait u ya ng

bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai

mencakup standar isi, standar proses, standar

pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga

yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut

kependidikan, standar sarana dan prasarana,

akan menghasilkan output yang dikehendaki.

standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan

Contoh, pendekatan ini meyakini bahwa apabila

st anda r pe nila ian pend idik an ( Depa rtem en

pe lati han guru, pe nga daan buk u da n al at

Pendidikan Nasional, 2005). Dewan Pendidikan

pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana

dal am m enja lank an p eran ter sebut

pendidi kan

me nggunaka n

lainnya

dipe nuhi

mak a

mutu

de lapa n

st anda r

ha rus

na sional

pendidikan (output) maka secara otomatis lebih

pe ndid ikan ter sebut sebag ai d asar

dal am

baik. Pada kenyataannya, mutu pendidikan yang

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

diharapk an bel um se penuhnya me muask an.

pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan

Faktor kedua, keterpaduan penyelenggaraan

nasional yang b ermutu yang secara k husus

pendidikan nasional antara pemerintah pusat

dikaitkan dengan provinsi/kabupaten/kota yang

dengan pemerintah daerah belum dilaksanakan

menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi dari

secara optimal. Peran pemerintah pusat dalam

dewan pendidikan.

penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan semakin berkurang, tetapi pemerintah

Metode Penelitian

daerah belum sepenuhnya mengambil alih peran

Model penelitian yang digunakan adalah mengadopsi

yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah

model analisis kebijakan yang mengarahkan

pusat.

Faktor ketiga, peranserta pemangku

kajiannya terhadap akibat dari penerapan suatu

kepentingan sekolah khususnya masyarakat dan

kebijakan yang juga dikenal sebagai model analisis

orangtua peserta didik dalam penyelenggaraan

kebijakan evaluatif. Secara sederhana, model ini

pendidikan selama ini masih minim. Partisipasi

menggunakan pendekatan dengan melakukan

pem angk u ke pent inga n da lam peng ambi lan

evaluasi terhadap dampak dari suatu kebijakan yang

keputusan masih kurang diperhatikan, padahal

sedang atau telah diimplementasikan (Suharto,

terjadinya perubahan di sekolah juga dapat

2005).

di peng aruhi

ol eh

pe mang ku

Data yang digunakan berupa data primer dan

kepentingan. Partisipasi masyarakat selama ini

data sekunder. Data primer didapat dari hasil

disalahartikan sebagai dukungan dana semata-

wawancara terhadap beberapa anggota dewan

mata, sedang dukungan-dukungan lain seperti

pendidikan, sedangkan data sekunder diperoleh dari

pe miki ran, mor al, dan bara ng/j asa kura ng

peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil

diperhatikan. Akuntabilitas sekolah terhadap

penelitian, hasil pengamatan, serta berbagai opini

masyarakat juga masih lemah dimana sekolah

atau pernyataan yang muncul di berbagai media

ce nder ung

unt uk

cetak. Analisis yang dilakukan menggunakan metode

mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan

trianguasi (triangulation method) yaitu mengaitkan

pendidikan kepada masyarakat sebagai bukti

keterkaitan atau hubungan antara berbagai sumber

tercapainya mutu pelayanan pendidikan yang

data yang ada dengan isu-isu permasalahan dari

sudah disepakati dalam bentuk tujuan pendidikan.

kajian atau studi ini. Pada tahap pertama, dilakukan

Dari tinjauan teoritis maupun praktis yang telah

identifikasi terhadap data dan informasi yang terkait

dikemukakan sebelumnya maka peran dewan

dengan 2 (dua) pertanyaan utama penelitian yaitu

pendidikan dalam peningkatan mutu pelayanan

1) peran-peran yang sudah dilakukan dewan

me njad i sa ngat penting da n ba hkan dap at

pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan

dia sumsikan seb agai sesuatu yang be rsif at

pendidikan; dan 2) kendala-kendala yang dihadapi

keniscayaan. Keniscayaan berarti bahwa peran dewan

dewan pendidikan.

pendidi kan

tida k

p eransert a

dala m

me mili ki

kontek s

b eban

mutu

l ayanan

39


Pada ta hap berikutnya, terhadap setiap

anggaran yang dialokasikan yang bagi mayoritas

informasi yang tersedia khususnya melalui media-

masyarakat dianggap belum menunjukkan hasil

cetak, dilakukan uji validitas yaitu melalui proses

yang optimal dalam proses pembelajaran dan

ver ifik asi. Proses dima ksud yai tu m enca ri

pe ning kata n mutu p end idik an. Pada tahun

kebenaran dari informasi yang ada dengan cara

anggaran 2012 ini, dewan pendidikan provinsi

menghubungi beberapa kontak individu (contact-

Sum ater a Ut ara akan mel akuk an k egia tan

person) yang be rada di lok asi munculnya

pemetaan guru sebagai tanggapan dikeluarkan

pernyataan atau isu-isu. Dalam hal terdapat

Sur at K eput usan Ber sama 5 M ente ri y ang

ke ragu-rag uan

selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah

atau

ke tida k-be nara n

da ri

informasi yang diberikan atau tertulis dalam media

dae rah

cetak tersebut didasarkan atas contact-person

ka bupa ten/ kota

yang ada, maka dilakukan eliminasi terhadap data

pencermatan terhadap distribusi guru.

dan informasi yang sudah diidentifikasi pada tahap pertama.

baik

di

ting kat unt uk

prov insi d apat

maupun

mel akuk an

Peran Dewan Pendidikan Sumatera Utara terkait mutu pelayanan pendidikan juga ditunjukkan dalam pernyataan salah satu anggotanya yaitu Ronald

Hasil dan Pembahasan

Naibaho terhadap pelaksanaan sertifikasi guru.

Hasil

Dikatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru yang

Peran penting dewan pendidikan dalam konteks

bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus

mutu pelayanan ditemukan secara umum pada

kesejahtera an g uru, bel um b erja lan seca ra

berbagai daerah dalam berbagai bentuk kontribusi

profesional dan rawan terjadi kolusi, korupsi dan

yang terkait kebijakan-kebijakan di provinsi/

nepotisme. Praktik KKN dalam pelaksanaan sertifikasi

ka bupa ten/ kota . Te rjuw udnya ha l te rseb ut

guru, menurut dia, rawan terjadi mulai dari proses

sebagai bentuk adanya komunikasi yang dibentuk

penjaringan, seleksi internal yang diselenggarakan

antara dewan pendidikan dan pemerintah daerah.

Dinas Pendidikan kabupaten/kota hingga pemberian

Salah satu bukti terbangunnya komunikasi yang

sertifikat profesi oleh perguruan tinggi yang mengasuh

baik antara dewan pendidikan provinsi dengan

program studi ilmu pendidikan. Karena itu, dia

pemanfaatan daerah serta pemanfaatan hasil

menyarankan kepada pemerintah dan lembaga

kerja dewan pendidikan oleh pemerintah daerah

legislatif agar mengevaluasi kinerja pelaksanaan

ad alah hasil w awancara dengan sekr etar is

program sertifikasi yang diproyeksikan tahun 2014

dewan pendidikan provinsi Sumatera Utara.

seluruh guru di Indonesia telah bersertifikasi.

Dewan Pendidikan provinsi sudah melakukan

Dewan Pendidikan Kaltim turut berupaya untuk

sejumlah aktivitas yang bermuara pada upaya

meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim dengan

peningkatan mutu pelayanan pendidikan untuk

memberikan masukan kepada pemerintah dan

daerah Sumatera Utara. Pada tahun 2010, Dewan

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dalam

Pendidikan provinsi Sumatera Utara memantau

hubungan penjaminan mutu pendidikan di Kaltim.

kepala sekolah dan pengawas sekolah yang telah

Untuk itu lembaga ini memberikan masukan kepada

mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) yang

pemerintah tentang konsep dan rencana aksi

dilaksanakan Kementerian Pendidikan Nasional

penjaminan mutu pendidikan, serta masukan tentang

(Kemendiknas) dalam rangka peningkatan dan

pemetaan kualitas satuan pendidikan dasar dan

penguat an k epal a da n pe ngaw as sekol ah.

menengah di Kaltim maupun masukan tentang

Kegiatan ini diyakini sebagai bentuk melakukan

upaya-upaya penjaminan mutu pendidikan dan

proses penjaminan mutu pendidikan ke depan

tenaga kependidikan. Sebagai supporting agency

lebih baik lagi. Pada tahun 2011, kegiatan utama

(kegiatan pendukungan), lembaga ini bekerjasama

berupa pemetaan kinerja guru pasca sertifikasi

dengan LPMP telah membantu pemerintah dalam

di 18 kabupaten dan tingkat kinerja Rintisan

upaya-upaya penjaminan mutu pendidikan dengan

Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di provinsi

1) menyusun rencana aksi penjaminan mutu

Sumatera Utara. Kedua hal tersebut termasuk isu

pendidikan dasar dan pendidikan menengah di

sentral dari bidang pendidikan pada saat ini

Kalimantan Timur; 2) melakukan monitoring dan

kar ena

evaluasi terhadap penjaminan mutu di Kaltim dengan

40

terk ait

deng an

m asal ah

b esar nya


melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

provinsi setelah mendapat respons atau penilaian

penyelenggaraan tes daya serap (Ujian Nasional/UN);

masyarakat; 7) berkonsultasi dan mendapat

dan 3) monitoring terhadap program-program

arahan dari gubernur tentang kepengurusan

penjaminan mutu.

Terkait bidang kerjasama

dewan pendidikan provinsi Kalbar; 8) anggota

pendidikan, lembaga ini memberikan masukan

te rpil ih m enga daka n ra pat inte rnal unt uk

kep ada peme rint ah t erha dap upay a-up aya

menyusun ke peng urusan d ewan pendidi kan

pendanaan pendidikan non Anggaran Pendapatan

prov insi Kal bar; 9) menyampa ikan susunan

dan Belanja Daerah (APBD) dengan pola menjalin

kepengurusan dewan pendidikan provinsi ke

kersama dengan lembaga-lembaga pendidikan

Gubernur Kalbar; 10) pengukuhan kepengurusan

berskala nasional maupun internasional, seperti

dewan pendidikan provinsi oleh Gubernur Kalbar;

UNESCO, Asian Development Bank, Yayasan

dan 11) merencanakan dan melaksanakan studi

Pendidikan, Non-Governmental Organization

banding ke dewan pendidikan provinsi lain.

(NG O/Le mbag a sw aday a Ma syar akat Int ernasional) maupun lembaga lainnya.

Kepedulian dewan pendidikan terhadap peran penting yang harus dijalankan untuk meningkatkan

Pr oses kom unik asi yang bai k te rseb ut

mutu pelayanan pendidikan ditemukan pada dewan

tampak-nya juga terjadi di provinsi Kalimantan

pendidikan kabupaten Brebes. Rapat koordinasi

Barat, khususnya pada saat dilakukan pemilihan

antara dewan pendidikan kabupaten Brebes dan

anggota Dewan Pendidikan (Dwijowijoto, 2008).

koordinator Komite Kecamatan se Kabupaten Brebes

Panitia pemilihan anggota dibentuk pada tahap

menghasilkan komitmen untuk menghimbau Kepala

awa l de ngan tug as p okok : 1) mengada kan

Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes agar menyelesai-

sosialisasi kepada masyarakat tentang dewan

kan persoalan pendidikan dan mengejar keter-

pendidikan; 2) menyusun kriteria dan meng-

tinggal an d ari daer ah l ain. Per soal an y ang

identifikasi calon anggota berdasarkan usulan

di ungk apka n

ma syar akat ; 3) menyel eksi cal on a nggota

rendahnya pemerataan perlengkapan sarana dan

berdasarkan usulan masyarakat; 4) mengumum-

prasarana di setiap satuan pendidikan, dan

kan nama-nama anggota terpilih; 5) menyusun

faktor-faktor yang menyebabkan IPM Kabupaten

nama-mana anggota terpilih; 6) memfasilitasi

Bre bes

pe mili han

peng urus

dan

ang gota

khususnya

tere ndah

se

Jawa

terk ait

Tengah.

deng an

Unt uk

dew an

me nduk ung hal tersebut , se kret aris dew an

pendidikan; dan 7) menyampaikan nama pengurus

pendidi kan kabupate n Br ebes menekankan

dan anggota dewan pendidikan kepada Gubernur

bahwa

untuk diterbitkan Keputusan. Setelah ditetapkan

Pe ndid ikan maupun Koor dina tor Komi te i ni

se baga i pa niti a pe mil ihan ang gota Dew an

dijadikan mitra penjaminan mutu, bukan malah

Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, panitia

di jauhi. K edep an hubungan koor dina si d an

menyusun rencana kerja yaitu 1) audiensi panitia

komunikasi dengan kami harus diperbaiki”. Untuk

pe mili han kepa da K epal a Di nas Pend idik an

itu dewan pendidikan menghimbau pemerintah

Provinsi Kalimantan Barat; 2) rapat internal panitia

ka bupa ten

pemilihan dengan agenda pokok; menentukan

keberadaan koordinator Komite Kecamatan yang

kriteria calon anggota Dewan Pendidikan Provinsi

sudah berdiri di 17 Kecamatan. Alasan yang

Kalbar dan mekanisme sosialisasi, pendaftaran,

dikem ukan adal ah bahwaKomite Keca matan

penyeleksian, dan pemilihan; 3) mengadakan

merupakan kepanjangan tangan dari Dewan

sosialisasi melalui media massa dan mengirim

Pendidikan yang juga memiliki peran dalam

surat pemberitahuan kepada organisasi terkait;

membantu memfasilitasi dan membina sekolah di

4) mengumpulkan seluruh berkas pendaftar-an

satuan pendidikan demi penjaminan kualitas dan

dan menyeleksi calon anggota dewan pendidikan;

mutu pendidikan di wilayah Kecamatan masing-

5) mengumumkan nama-nama calon anggota

masing. Sebagai tindak lanjut dari peran dewan,

kepada masyarakat melalui media massa untuk

tel ah d isep akat i untuk mela kuka n be rbag ai

me ndap at r espons a tau penilai an t enta ng

evaluasi khususnya terhadap program bantuan

kredibilitas-nya; 6) menyusun dan menetapkan

Pe meri ntah, me liputi p elak sana an Bantuan

nama-nama calon anggota dewan pendidikan

Operasional Sekolah (BOS) dan pekerjaan yang

“ Seha rusnya

Breb es

k eber adaa n

untuk

De wan

mem berd ayak an

41


dibiayai dari DAK (Dana Anggaran Khusus) bidang

telah dilakukan oleh dewan pendidikan ternyata

pendidikan.

kurang mendapatkan respons atau hanya dianggap

Di sisi lain, ternyata masih cukup banyak masya-

sebagai pelengkap saja oleh pengambil kebijakan.

rakat yang belum menyadari keberadaan Dewan

Kenyataan yang ada bahwa sampai saat ini tidak ada

Pendidikan. Huda (2011), salah seorang anggota

sanksi tegas untuk eksekutif maupun birokrat jika

Dewan Pendidikan Kota Cirebon periode 2010-

tidak menjalankan saran dari Dewan Pendidikan.

2015, mengatakan bahwa setiap kali bertemu

Akibat dari hal tersebut adalah bahwa saran dan

dengan para tokoh, sesepuh, akademisi, dan

pertimbangan akhirnya hanya sebagai dokumen di

aktivis selalu mendapatkan pesan kurang lebih

atas meja bagi pengambil kebijakan pendidikan di

sebagai berikut “Dewan pendidikan harus dibenahi,

pemerintah kabupaten/kota.

di berd ayak an, lebi h kr itis dal am m embe la kepentingan masyarakat. Problem pendidikan di Kota

Pembahasan

Cirebon ini luar biasa besar, namun selama ini dewan

Dari berbagai temuan di atas dapat dikatakan

pendidikan hampir tidak ada bunyinya. Sayang

bahwa dewan pendidikan telah melakukan peran

sekali, lembaga sehebat itu tak terasa manfaatnya”.

yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan

Testimoni dari anggota tersebut dibuktikan ketika

pendidikan dengan tingkat yang berbeda dimulai

ditanyakan secara acak kepada 50 guru di kota

dari yang dalam tingkat penjajagan hingga tingkat

Cir ebon

PN S)

yang sudah menjadikan dewan sebagai mitra

eksistensi dewan pendidikan. Cukup mempri-

(te ruta ma

y ang

berstatus

utama dari pemerintah daerah. Di samping itu,

hatinkan, hampir semua merasa tidak tahu dan

terdapat variasi pendekatan yang digunakan oleh

ata u ha nya pernah m ende ngar ada Dew an

dewan pendidikan dalam menjalankan peran

Pendidikan, tetapi tidak tahu apa tugas dan

untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan

tanggungjawabnya, manfaat bagi mereka, dan apa

di masing-masing daerahnya. Beberapa dewan

yang telah dilakukan dewan terhadap mereka. Secara

baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota telah

singkat, Dewan Pendidikan belum populer di mata

menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas,

guru dan masyarakat kota Cirebon. Temuan yang

dan demokratis. Namun, prinsip-prinsip tersebut

cukup menarik adalah hasil analisis Suwarto (2011)

tampaknya masih belum sepenuhnya diterapkan

dari Forum Komunikasi Dewan Pendidikan Solo Raya

di berbagai kabupaten/kota lain di Indonesia.

yang menyatakan “yang penting bahwa peran dewan

Belum diterapkannya prinsip-prinsip tersebut

pendidikan sekarang mengalami penurunan akibat

sa ngat ber kore lasi dengan berb agai rag am

dari jajaran Kemendikbud, tidak mempertimbangkan

kebijakan dan dinamika politik yang berkembang di

fungsi dewan pendidikan kota”.

Salah satu saran

masing-masing kabupaten/kota. Diduga hal ini yang

dari Forum ini adalah agar seluruh jajaran Kemdikbud,

menjadi salah satu penyebab belum dikenalnya atau

dalam setiap mengambil kebijakan yang akan

dimiliki persepsi yang sama dari masyarakat

dilaksanakan oleh pemerintah kota/kabupaten perlu

setempat terhadap keberadaan dan peran dewan

mempertimbangkan keterlibatan Dewan Pendidikan

pendidikan terhadap proses peningkatan mutu

kota/kabupaten dengan alasan dewan ini dapat

layanan pendidikan.

difungsikan untuk 1) memberikan pertimbangan; 2)

Belum dikenal dan dipahaminya keberadaan dan

memberikan arahan; 3) memberikan dukungan

peran dewan pendidikan tersebut diduga disebabkan

dalam bentuk tenaga, sarana dan prasarana; dan 4)

karena 1) belum adanya sosialisasi; 2) belum adanya

melaksanakan pengawasan pendidikan.

mekanisme akses informasi yang terbuka; 3) belum

Penting untuk mencermati pengamatan Mulyadi

adanya forum khusus antara pemangku kepentingan

(2004) seorang guru SLTPN 22 Samarinda yang

(stakeholders) dalam bidang pendidikan; 4)

dimuat dalam Harian Kaltim Post tanggal 17 dan 18

kurangnya kepedulian masyarakat terhadap berbagai

Februari 2004. Menurut Mulyadi, sebenarnya dewan

kebijakan; dan 5) kurangnya dukungan media dalam

pendidikan sudah melakukan peran dalam kaitan

pengenalan dewan pendidikan. Sosialiasi merupakan

dengan peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

suatu strategi yang dianggap efektif dan efisien untuk

Namun, yang menjadi permasalahan adalah

menyampaikan berbagai informasi perubahan atau

pemikiran, pertimbangan, saran, dan kontrol yang

inovasi dari pembuat informasi kepada obyek yang

42


nantinya akan mengimplementasikan informasi

De wan pend idik an j uga dipa hami dap at

dimaksud. Sedangkan mekanisme akses informasi

mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka

yang terbuka dimaksudkan sebagai suatu strategi

meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi

yang memungkinkan setiap anggota masyarakat

pengelolaan pendidikan serta dapat menjembatani

untuk mengakses secara langsung informasi

antara masyarakat dan pihak-pihak yang berkewe-

perubahan (kebijakan) dan inovasi yang terjadi

nangan di sektor pendidikan khususnya pemerintah

secara rinci dan tidak menimbulkan multi-tafsir.

daerah terutama untuk mengantisipasi dan merespon

Misalnya, akan menjadi suatu kondisi ideal apabila

terhadap berbagai isu yang muncul sebagai akibat

pembentukan Dewan Pendidikan dilakukan atas

adanya implementasi kebijakan.

prinsip transparan (dibentuk secara terbuka dan

Kendala -kendala

da lam

(panitia pemilihan menyampaikan laporan pertang-

pemerintah daerah lebih karena pemerintah

gungjawaban kinerjanya), dan demokratis (proses

daerah masih beranggapan bahwa lembaga ini

pe mili han angg ota dan peng urus dil akuk an

ka dang -kad ang

dengan musyawarah mufakat). Sedangkan forum

pe leng kap saja ole h pe ngam bil kebi jaka n.

dia log

Kendala -kendala

p emangku

kepe ntingan

de wan

te rjad i

hubung an

anta ra

a ntar a

yang

diketahui oleh masyarakat secara luas), akuntabel

masi h

pend idik an

di angg ap

ter sebut

d an

sebag ai

me ngak ibat kan

sesungguhnya merupakan suatu kesempatan

beberapa pemikiran, pertimbangan, saran, dan

untuk merekam atau mendengarkan berbagai

kontrol dari dewan pendidikan masih kurang

aspirasi yang muncul dari berbagai kelompok

direspons oleh pengambil kebijakan.

khususnya yang termasuk dalam obyek adanya perubahan dan inovasi tersebut. Melalui forum

Saran

dimaksud maka diharapkan adanya kesamaan

Untuk dapat melakukan peran yang lebih baik

per sepsi da ri pe mang ku k epent inga n untuk

da lam rang ka p eningka tan mutu pel ayanan

meninda klanjuti perub ahan (kebijak an) dan

pendidikan, dewan pendidikan di tingkat provinsi/

inovasi yang ada.

kab upat en/k ota

seyogianya

harus

leb ih

berorientasi pada prinsip-prinsip transparansi, Simpulan dan Saran

akuntabilitas, dan demokratis. Di samping itu

Simpulan

dewan pendidikan harus lebih aktif dan proaktif

Peran dewan pendidikan di tingkat provinsi/

di ant aranya m elak uka n pe rtem uan seca ra

kabupaten/kota dalam rangka peningkatan mutu

regular dan berkesinambungan dengan isu-isu

pelayanan pendidikan pada umumnya sudah berjalan

pe ndid ikan yang ak tual dan kri tis deng an

dan diapresiasi oleh berbagai kelompok masyarakat

pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan

dan pemangku kepentingan. Dari berbagai kontribusi

dan lembaga legislatif. Pertemuan ini dimaksudkan

aktif dan positif yang diberikan dewan terhadap

untuk menemukan alternatif solusi yang relevan

pe meri ntah

me ning katk an

terhadap isu-isu yang muncul sebagai keluhan,

kesadaran dari berbagai pemangku kepentingan

kritik maupun ketidakpuasan yang muncul di

ba hwa

lapangan.

dae rah

dewa n

tela h

pe ndid ika n

se sung guhnya

merupakan mitra sanding dari lembaga birokrasi untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Pustaka Acuan California School Boards Association. 2009. School Board Leadership: the Role and Function of California’s School Boards. West Sacramento, CA: California School Boards Association. (Sumber: http://www.ppssf.org/Resources/SFBOE/SchoolBoard_Leadership.pdf Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

43


Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2008. Kebijakan Pendidikan yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana, 2000-2006. Penerbit: Pustaka Pelajar. http://www.bhbl.org/district/board/boardduties.htm. Board of Education Members’ Roles & Duties. Diunduh: 10 Maret 2012 http://www.sbe.wa.gov/. The Washington State Board of Education. Diunduh 18 Februari 2012. Huda, Nurul. 2011. “Mengoptimalkan Peran Dewan Pendidikan”. www.kabarCirebon.com/ Diunduh 5 April 2011 Jusfah, Jasmi. 2009. “Fungsi Dewan Pendidikan”. Sumber: http://enewsletterdisdik.wordpress.com/2009/ 05/30/fungsi-dewan-pendidikan/ Diunduh 20 Maret 2012. Kementerian Pendidikan Nasional. 2002. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. Manajemen Berbasis Sekolah di SMP pada Era Otonomi Daerah. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional. Mulyadi. 2004. Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. (dimuat dalam Harian Kaltim Post bagian Opini tanggal 17 dan 18 Februari 2004). Sallis, Edward. 2006. Total Quality Management in Education (Management Mutu Pendidikan). Yogyakarta: IRCiSoD. Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Suwarto. 2011. Kurang Maksimal, Fungsi Dewan Pendidikan Kota/Kabupaten. Sumber: http://m.timlo.net/ baca/17359/kurang-maksimal-fungsi-dewan-pendidikan-kota-kabupaten/ Diunduh 18 Februari 2012.

44

Mulai 2012 terbit empat kali setahun pada bulan Maret, Juni, September, Desember

Recommend Documents