Tenti Novari Kurniawati Perkumpulan IDEA
Di negara Colombia, gerakan mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan dengan membentuk Departemen Perempuan, dimana lembaga ini fokus kepada pemberdayaan perempuan, isu yang berkaitan dengan anak, lansia dan kelompok difable. Selain itu, juga ada kebijakan Women’s Equity and Participation serta Program Community Welfare Homes, dimana negara memberikan subsidi untuk pelatihan-pelatihan perbaikan nutrisi, perawatan kesehatan, psikologi anak, dan pinjaman skala mikro untuk pengembangan ekonomi perempuan. Di Medellin Colombia ini, terdapat 80.000 Community Welfare Homes. Program ini bertujuan untuk mengurangi persoalan gizi buruk bagi anak balita dan anak-anak miskin secara umum
penganggaran partisipatif(participatory budgeting) sebuah proses demokrasi langsung, sukarela dan universal, di mana orang dapat berdebat dan memutuskan anggaran dan kebijakan publik. Partisipasi warga negara tidak terbatas pada tindakan pemungutan suara untuk memilih eksekutif atau legislatif, tetapi juga memutuskan tentang pengeluaran prioritas dan kontrol pengelolaan pemerintah. Dia berhenti menjadi pihak yang hanya menerima dari proses politik yang ada dan menjadi protagonis permanen administrasi publik. Penganggaran partisipatif menggabungkan demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan, dan sebagai sebuah prestasi yang harus dijaga dan dihargai.
Di beberapa wilayah seperti di Peru, Argentina, Brazil, (Belem, Resife, Sao Paulo) memberikan kuota 50% untuk kehadiran perempuan dalam proses PB. Di Recife Brazil, disediakan fasilitas pusat penitipan anak ketika perempuan terlibat atau memfasilitasi proses PB. Di kota Sao Paulo Brazil, ada mekanisme bagaimana kelompok-kelompok rentan yang aspirasinya sering tidak didengarkan didorong untuk terlibat dalam proses PB. Upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan forum khusus untuk pemilihan delegasi dari masing-masing satu dari 9 kelompok rentan (perempuan, kulit hitam, anak-anak dan remaja, orang tua, orang dewasa muda dan GLBTs (gay, lesbian, biseksual dan transeksual). Di Belem Brazil, Kongres Kota dalam proses PB memberikan kuota untuk kaum muda, perempuan, kelompok pribumi, difable, homoseksual.
Siapa aktor-aktor kunci di internal birokrasi yang menjadi faktor pendukung keberhasilan? Siapa aktor-aktor di luar birokrasi yang menjadi faktor pendukung keberhasilan Apa proses yang sudah didorong dan dikembangkan? Kebijakan yang ideal dan didorong oleh proses yang ideal belum tentu berhasil karena ada konteks dimensi konteks yang mempengaruhi – bisa menjadi faktor pendukung namun bisa menjadi faktor penghambat
konten -Kebijakan apa yang sudah ada -Bagaimana proses penyusunan kebijakan -Siapa aktor-aktor yang terlibat
proses
Kondisi derajat kesehatan reproduksi dan seksual di DIY
Ada UU keistimewaan dan Perda Induk Keistimewaan DIY
konteks
Hak untuk mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya Hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak Hak untuk hidup dan terbebas dari resiko kematian karena kehamilan, kelahiran Hak atas kebebasan dan keamanan dalam kesehatan reproduksi Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi Hak mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan reproduksinya Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang bernuansa kesehatan reproduksi Hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dalam kesehatan reproduksi
Pasal 71 (1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada lakilaki dan perempuan. (2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan; b. pengaturan kehamilan, alat konstrasepsi, dan kesehatan seksual; dan c. kesehatan sistem reproduksi. (3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
Pasal 72 Setiap orang berhak: a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah. b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama. d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yangbenar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 73 Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.
RPJMD 2012-2017 sudah memasukkan isu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat RKPD 2014 juga sudah memasukkan
Bagaimana dengan kebijakan keistimewaan DIY?
UU K DIY N0.13 tahun 2012
Perda No.1 tahun 2013 Tata cara Pembentukan Daerah Istimewa
Perdais Induk No. Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam urusan Keistimewaan
Permendagri No.27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014
Mekanisme pencairan Dana Keistimewaan PMK No.107/2013
1.
2. 3. 4. 5.
Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Urusan Kelembagaan Urusan Kebudayaan Urusan Pertanahan Urusan Tata Ruang
Diturunkan ke dalam Program dan Kegiatan di SKPD
Kesehatan
Meningkatkan akses dan Mutu Pelayanan Penanggul angan Dasar Pendidikan Kemiskina n
Setiap 72 menit kanker serviks mengakibatkan kematian bagi perempuan
(dinkes.jogjaprov.go.id/.../588-tiap-72-menitkanker-serviks)
25 wanita Indonesia meninggal setiap hari karena kanker serviks Data Yayasan Kanker Indonesia Cab.Yogyakartasetiap hari 40-60 orang Jenis kankernya bermacam, yakni kanker payudara dan leher rahim pada perempuan dan kanker paruparu serta prostat pada laki-laki AKI DIY Tahun 2011 56 kasus
RPJMD DIY Tahun 2012-2017 Istilah kesehatan reproduksi hanya ditemukan di urusan Keluarga Berencana dan Urusan Keluarga Sejahtera
indikator keberhasilan program KB adalah angka kepesertaan KB mandiri tinggi, angka kepesertaan KB pria tinggi, dan unmet need yang rendahbukan kepada kampanye pencegahan dengan memperbanyak materi tentang kespro
Program Pelayanan KIE Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu, Promosi Pelayanan Khiba, Pembinaan Keluarga BerencanaAdvokasi dan Penyuluhan, Pengembangan Ketahanan danPemberdayaan keluarga, Pengembangan Ketahanan Keluarga, Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang KesehatanReproduksi Remaja (KRR) Memperkuat dukungan dan PartisipasiMasyarakat
Program Pengembangan PusatPelayanan Informasi dan Konseling KRR Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Pembinaan Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar sekolah
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS, Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah Output/target realisasi RPJMD 2013: Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling KRR Target kinerja: 78% Total anggaran Rp.370 jutaBPPM
Kabupaten BantulKec.Pajangan, Srandakan, kasihankegiatan pengembangan dan pendirian PIK KRRanggaran Rp.6 juta Kabupaten GunungkidulKec.Patuk, Semanu, Tepus Kota YogyakartaKec.Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan Kab.KulonprogoKec.Kalibawang, Pengasih, Sentolo Kab.SlemanGodean, Kalasan, Kec.Sleman.
Dinas Pendidikan Pelatihan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Indikator HasilMemberikan bekal pengetahuan akan kesehatan reproduksi yang menangani peserta didik anak berkebutuhan khusus untuk dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah masing-masing. AnggaranRp.200 jutayang dilatih 120 guru Dinas Kesehatan Pertemuan forum Kerjasama KRRsasaran puskesmasanggaran Rp.14,3 juta Kesepakatan keterpaduan KRR Kab/kotaRp.26,9 juta
Jumlah Rupiah Usulan Tahun 2013 Dana Keistimewaan Diy (sumber:informasi publik.jogjaprov.go.id)
N o
Urusan
1.
Kebudayaan
2.
Pertanahan
3.
Kelembagaa n
4.
Tata Ruang TOTAL
Usulan Awal 2013 459.896.360.420
+/Hasil Akhir Usulan Pembahasan 2013 (245.784.849.42 214.111.511.000 0)
40.652.937.500 (34.352.937.500)
6.300.000.000
(506.593.250)
2.516.142.500
31.642.000.000 (21.612.000.000)
10.030.000.000
(303.821.380.17 0)
231.392.653.500
3.022.735.750
535.214.033.670
Adakahkebijakan program, kegiatan dan anggaran untuk mendukung derajat kesehatan reproduksi dan seksual? Jika tidak, apa yang harus dilakukan?
Ada 3 sebaran wilayah yang dipilih yaitu: (1) Wilayah perkotaan dipilih Kecamatan Bantul (desa Ringinharjo dan Desa Trirenggo); (2) wilayah pegunungan dipilih Kecamatan Pleret (desa Pleret dan Desa Wonolelo); (3) Kecamatan Kretek (Desa Donotirto dan Desa Parangtritis) untuk wilayah pesisir. Dari data awal diperoleh 2.833 responden ibu hamil dan mempunyai anak balita. Sebaran responden di Kecamatan Bantul sebanyak 1.131 responden, di Kecamatan Kretek ada 920 responden dan di Kecamatan Pleret terdapat 782 responden. Data awal ini diperoleh dari kader posyandu di dusun maupun di desa. Keluarga yang memiliki anak balita atau jumlah anak balita
Pemahaman responden terhadap proses kehamilan dan persalinan cukup tinggi. Pemahanan proses kehamilan yang baik berkorelasi dengan pemeriksan selama kehamilan. Dari data yang kami peroleh 82,6% melakukan pemeriksan USG untuk mengetahui kondisi janin, 13,2% tidak melakukan pemeriksan USG dan 4,2% responden tidak menjawab. Dari hasil USG sebanyak 17,1% bayi mengalami permasalahan , kemudian 81,5% dinyatakan normal dan 1,4% tidak menjawab. Program Jampersal tersosialisasikan dengan baik ke warga, warga paham syarat untuk mendapatkan Jampersal dan dimana saja proses persalinan dengan mengunakan jampersal dapat di layani. Terkait pelayanan saat melahirkan sebanyak 93,7 % responden dibantu para medis dan 4,5% tidak dibantu para medis dan 1,7% responden tidak menjawab. Dari pertanyaan proses persalinan yang tidak dibantu paramedis sebanyak 129 responden dan 104 responden berada di Kecamatan Kretek. Terkait dengan Balita BGM yang dalam 3 kali penimbangan berturut-turut tidak mengalami kenaikan berat badan sebanyak 38,8% anak atau sebanyak 1.097 anak.
Tambahan dana untuk PMT (dana disesuaikan kepada jumlah balita yang ada di setiap posyandu) Penyuluhan tentang AKI, AKB, dan Gizi Buruk Penyuluhan BKR (Bina Keluarga Remaja) perlu di optimalkan untuk mengurangi angka persalinan di bawah 20 tahun PMT disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak, jangan malah makanan dewasa yang diberikan ke anak Subsidi untuk kader posyandu ditambah Penyuluhan tentang AKI, AKB, dan Gizi Buruk ditingkat puskesmas kecamatan ditingkatkan Sosialisasi Jampersal , AKI, AKB dan GIBUR dikuatkan serta disesuaikan caranya dengan object sosialisasi
Urusan Kebudayaanbisakah memasukkan isu kesehatan reproduksi berbasis budaya?
Metode KIE disesuaikan dengan konteks budaya lokal
