TENTANG.,. i a. bahwa sebagai unit Pelaksana Teknis Daerah, sanggar

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE PROVIhISI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR

11

TAHUN 2Ot6

TENTANG

.,.

PEMUDA' PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN

DANOLAHRAGAKABUPATENKEPULAUANSANGIHE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAI.JAN SANGIHE,

Menimbang

i a.

bahwa sebagai unit Pelaksana Teknis Daerah, sanggar Kegiatan Belqiar dalam pelaksanaan penyelenggaraan

Pendidikan Kesetaraan mengalarni kendala dalam memperoleh Nomor Pokok sekolah Nasional dan Nomor Induk Siswa Nasiona-l untuk mengikuti Ujian Nasional;

b. bahwa sanggar Kegiatan Belajar selama ini

bukan merupakan satuan Pendidikan Nonformal sehingga tidak dapat menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan menerbitkan sertifikat kompetensi, serta tidak dapat diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal, maka untuk merrunjang penyelenggElraan program pendidikan nonformal pertru merubah statrrs kegiatan belajar menjadi satuan pendidikan nonformal-

c.

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pernbentukan unit Pelaksal1a Teknis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe.

: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran

Negara Reprrblik Indonesia Tahrrn 1959 Nornor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822l.;

2.

Undang-undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nornor 78, Tall}batran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1);

-2-

undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2OO3 Nomor 47, Tambalean Lembaran Negara Republik

D

Indonesia Nomor a286[ 4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA+ tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Pemerintatran Daerah {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahrrn 2AO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr aa38);

6.

Und.ang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 8l2' Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\;

7.

Undang-Undang Norrror 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reprrblik Ind.onesia Tahun 2e14 Nomor 44, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nornor 55S7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undangund.ang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

AtasUnd'ang-UndangNomorZSTahun2al4tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 5679l;

g.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lel1rharan Negara, Republik Indonesia Tahun

za#Nomor6,Tambahanl,embaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 5a9a\

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tenta:rg Fonnasi Pegawai Negeri sipll (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nornor 194, Tarnhhan l*rnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peratulra.n Pernerintah Nomor 54

Tahun 2oo3 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2ooo tentang Formasi Pegawai Negeri sipil (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nornor 122, Tambahan Leanbaran Negara Republik Indonesia Nornor a3221;

10.

Peraturan Pernerintah Nornor I Tahun 2oo3 tentang pengrangkataa, Perr,rindahan dan Pemberhentian Pega.wai Negeri sipil {kmbarafl Negara Republik Iadonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

-3-

IndonesiaNomor426g\sebagaimarratelahdirrbahdengan Tahun 2OO9 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 63 Nomor 9 Tahun Perubahan Atas Peraturan Pemerintah dan

2OO3 tentang Pengangkatan' Pemindahan (Lembaran Negara

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 164' Tambahan Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 3041); l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 tentang 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun Negara Republik standar Nasionar pendidikan (Lernbaran I.errtba.r.ast Indonesia Tahun 2CO5 Nornor 41' Tarr,.bahan sebagaimana Negara Repubtrik Indonesia Nornor 4496|

telalrdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturan PemerintahNomor13TahunZo1stentangPerubahan KeduaAtasPeraturanPernerintahNornorlgTahun2oo5 tentangStandarNasionalPerrdidikan(LembaranNegara

RepublikIndonesiaTahun2Ol5Nomorll5'Tambahan I-embaranNegaraRepubliklndonesiaNornor56T0}; tentang 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 Negara Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Republik Indonesia Tahun

2OOS

Nomor 14O' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia a578);

13.

kntang Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AAT

PembagienUrusanPemerintahanAntara'Pemerintah' PernerintahanDaerahProvinsidanPemerintahanDaerah Indonesia Ka.bupate mlKota' (Lernbaran Negara Republik Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nonror a7371;

L4"FeraturanPemerintahNonror4tTahun2aa7tentang

Republik Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

IndonesiaTahun2oo7Nomor8g,TambatranLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47+l\;

ls.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahrrn2aa6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor2lTatrrrn2olltentangPerubalran

13 Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

16. Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang

WajibBelajar(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun2ooSNomorga,Tamba.}ranLembaranNegara RePublik Indonesia Nomor a863);

LT.PeraturanPemerinta}rNomor4STahun2aoatentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor aS6l,l:,

-4-

18.

peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2oa7 tentang Petunjuk Tekais Penataan organisasi Perangkat Daerah sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2o1O tentang Perubahan Atas Peraturan h4enteri Dalam Negeri Nomor

5V Tahun 2oo7 tentang Petunjuk Teknis

Penataafi

organisasi Perarlgkat Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5371;

tq. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Froduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2o,361;

20. peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2AO7 tentang standar Pengelolaan Pendldikan oleh Pemerintah Daerah; 21. peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2OL3 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal;

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Keprrlauan sangihe Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah $abupaten Kepulauan Sangihe (Lembaral Daerah Kabrrpaten Kepulauan Sa+srhe Tahrrn 2oo8 Nomor 15) seba.gaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe Nomor 3 Tahun 2Ot2 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe Tahun

2Al2 Nomor

3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TE.KNIS PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPUT,AUAN SANGIHE. BAE}

I

KETENTUAN UMUM

Pasal Datram Peraturan Bupati

1. 2.

ini

Srang

1

dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

pnyelen ggara Pemerintahan Daerah.

3.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,

-5-

Daerah' Lembaga Lain' sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Kecamatan dan Kelurahan' Brrpati adalah Bupati Kepularran Sangihe'

4.

5.SekretariatDaerahselanjtl.tnyadisebutSETDAadalahsekretariatDaerah KabuPaten KePulauan Sangihe'

6.

adalah Sekretaris Daerah Sekretaris Daeratr selanjutnya disebut SEKDA KabuPaten KePulauan Sangihe'

KabuPaten 7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kepulauan Sangihe'

g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas g. 10"

Pendidikan Pemuda dan olahraga

KabuPaten KePulauan Sangihe' sangihe' Kecamatan adatrah Kecarnatan di Kabupaten Kepulauan adalah u11it Pelaksana Uoit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut uPT Femuda dan olahraga Kabupaten Kepulauan

Teknis Dinas Pendidikan

Sangihe yang berkedudukan ditiap Kecamatan'

SKB adalah sebagai 11. Sanggar Kegiatan Betajar yang selanjutnya disebut KabuPaten Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kepulauan Sangihe' 12. Satuan Pendidikan Nonformal adalah

unit organisasi di Lingkungan Dinas akadfr tugas teknis Pendidikan Pemtlda dan olahraga yang rnelaksan

operasional di bidang Pendidikan Nonformal' Fungsional 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Himpunan Jabatan yang mempunyai Keahlian dan/atau Jabatan Fungsional Keterampilan melaksanakan salah fungsi dan juga berkaitan erat satr..l salna lain dalarn

satu tugas Pemerintahan' tegas disebutkan L4. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara fungsi non dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan manajeriat baik teknis naaupun fasilitatif' BAB II

PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,TUGASDANFUNGSI Bagran Kesatu

Pembentukan Pasal 2 Pemrrda dan Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pad'a Dinas Pendidikan olahraga Kabupaten Kepulauan sangihe yang terdiri dari :

{1) UPT Dinas; dan t2l Satuan Pendidikan Nonformal SKB'

-6-

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

(1) UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Operasional berkedudukan di semua wilayah Kecamatan.

Dinas

yang

Satuan Pendidikan Nonformal SKB berkedudukan sebagai

(21

Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Tahuna.

{3)

UPT Dinas dipimpin oleh seorang

Kepa.la berkedudukan dibawah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

dal

(41 Safuan Pendidikan Nonforrna-} SKB dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang berada di baurah dan bertanggung jaurab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pernuda dan Olahraga.

Bagran Ketiga T\rgas dan Fungsi Pasal 4

{U UPT Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan teknis penunjang untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksaraaafl tugas dinas.

(2| Satuan Pendidikan Nonformal SKB mempunyai tugas menyelenggarakan, memberdayakan, membina, mendampingi dan membuat percontohan pelaksanaan Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas

rnerryelenggarakan fungsi:

a. b. c. d. e. f. (41

Penlrusunan kebijakan teknis; Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas; Pen5rusrrnan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang pendidika-n; Penyelenggaraan urusan ketatausahaan; Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dal Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (21, Satuan Pendidikan Nonforrnal SKts menyelenggarakan fungsi:

a.

Pen5rusunan prograrn Pendidikan Anak Usia Masyarakat;

Dini dan Pendidikan

b.

Melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia

Dini dan

Masyarakat;

Pendidikan

-7-

Mel;akukan pmbirtaan pendidik peadidikan nonformal lainnYa;

C.

d.

dan tenaga kependidikan

satuac

hidup' Memkrdayakan masyarakat melahri pendidikan kecakapan pndidikan pendidikan al}ak usia. dini, pendidikan kepemudaan, pentkrdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan serta Letrampilan dan petatihan kerja, pendidikan kesetaraan, pendidikan dalam lintas sektoral;

e-

yang Metrakukan pendampingan bag satuan pendidikan lain dan pndidikan rnensrelenggarakan program pndidikan anak usia dini masyaraka.t;

Membuat percontohan prograrn pendidikan anak us a pndidikan masYarakat;

f.

diai

dan

g.Pengkajianprograrnpendidikananakusiadinidanpendidikan masyarakat; h.

t.

bagi prograrn Mengembangkan kurikulum dan bahan a"jar muatan lokal

p"oaiaikaoaurlrakusiadinidanpendidikanmasyarakat; anak usia sebagai pusat penyelengaraan penilaian program pendidikan dini dan pendidikan masYarakat;

J.

Melaksanakan pengaMial kepada masyarakat;

k.

gemar Mendorong masyarakat dalarn rangka terciptanya masyarakat betrajar;

dini dan Memberikan layanan informasi kegiatan pendidikan anak usia pendidikan masYarakat; anak usia Pengintegrasian dan penyingkronisasian kegiatan pendidikan dini dan pendidikan masYarakat;

n. o.

Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan sKB; dan

Melaksanakan tugas-tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga'

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasa] 5

(1) Susunan Organisasi UPT Dinas terdiri dari:

a. b. c-

Kepala UPT Dinas;

Sub Bagian Tata tlsaha; dan Kelornpck Jabatan Fungsioinal'

lr

-8-

Nonformal SKB terdiri dari: (2) Susunan Organisasi Satuan Perrdidikan

a. b. c.

Kepala Satuan Pendidikan Nonforrnal;

Sub BagianTat'aUsaha; dan KelomPok Jabatan Fungsional'

pada ayat (1)' (3) Struktur Organisasi UPT Dinas sebagaimana d'imaksud tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini' (41

SKB sebagaimana struktur organisasi satuan Pendidikan Nonforrnal Peraturan Bupati ini'

II dimaksud pada ayat (Zl,tercantrrm dalam Larnpiran dipimpin oleh seoralg Kepala yang (5) Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas beradadibawahdanbertanggungjawabkepadaKepala"UPTDinas. Nonformal SKB dipimpin (6) Sub Bagian Tata Usaha pada satuan Pendidikan jawab kepada Kepala oleh seorang Kepata yang berada dan bertanggung Satuan Pendidikan Nonforrnal SKB'

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagran Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 6

(U

Kepatra

UPT Dinas rnenapunyai tugas:

a.MenyusunrencanadanprogramkerjatalrunanUPTD; Usia b. Menyusun rencana pengurusall dan pembinaan Pendidikan Anak Menengah Di5ri, sekolah Dasar, sekotrah Menengah Pertarna, sekolah Atas dan wajib Elelajar, Pendidikan Luar sekolah, Pembinaan Generasi Muda dan Keolahragaan; c. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan; Menengah d. Melaksanakan monitoriag kegiata.n PAUD, SD, SMP, Sekolah Muda dan wajib Belajar, Pendidikan Lrrar sekolah, Pembinaan Generasi darr Keolahragaan; e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan f. Melaksanakan tugas lain yang diberikal oleh Kepala Dinas'

A\

Sub Bagian Tata Usaha mernpllnyai tugas: a. Metraksanakan administrasi hukum dan kepegawaian; a. Menlrusr.rn dan menganalisa rLlmLISan penyelenggaraan perencanaan progr€un dan anggaran UPT Dinas; b. Melaksanakan adrninistrasi keuangan meliputi akuntansi, verifi.kasi, pernbrrkuan, perbendalraraan dan gaji; c. Menyiapkan' mel{rusun dan melaksanakan administrasi surat menSrurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan Yarrg

berlaku;

-9-

pertemuan dan upacara d. Melaksanakan dan mengatur fasilitas tapat, administrasi perjalanan serta melakukan kegiatan keprotokolan dan dinas;

dan ketertiban e. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor; Menyiapkan evaluasi dan menJrusun pelaporan; dan

f.

g.MelaksanakantugaslainyangdiberikanolehkepalaUPTDinas.

(3)

yang berada dibawah Sub Baglan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab keparia Kepala UPT Dinas'

Bagian Kedua Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pasal 7 (1)

tugas: Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB mempunyai tugas; a. Mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis

penunjang di bidang pendidikan luar sekolah; c. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan; d. Menyelenggarakan urusan pengembangan kemampuan dan minat belajar masyarakat;

e. Melakukan evaluasi setiap kegiatan; Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

f. (2)

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. Menyiapkan, men]ruSun, meneliti, mengkoordinasikan dan melaksanakan

administrasi hukum dan kepegawaian;

b. Mengkonsultasikan, menganalisa dan

men5rusun rumusan

penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran Satuan Pendidikan

Nonformal SKB;

c.

Melaksanakan administrasi keuangan;

d. Menyiapkan, menJrusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menJrurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang beriaku;

e. Melaksanakan dan mengatur fasilitasi rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

f. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;

-1G

g. Menyiapkan evaluasi dan menSrusun pelaporan; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB. BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 8

(1)

Kepala UPT Dinas, Kepala Satuan Pendidikan Nonforrnal, Kepala sub Bagian Tata usaha dapat diangkat oleh sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan we\#enang dari BuPati' Fungsional diangkat daa diberhentikan sesuai peraturan

(21 Pejabat

perundang-undangan yang berlaku' BAE} VI

KEIOI4PQK JABATAN FUNGSIOI{r4'L Pasal 9

{u

Kelompok Jabatan F ungsionat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sestlai dengan keahlian;

(21

Jabatan Fungsicnal terdiri dart sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi datam berbagai kelompok sesuai Ketrornpok

dengan bidang keahliannYa; (3)

setia.p

kelompk dipirnpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; {41

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayal

{21,

ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kban kerja' (5)

Jenis dan jenjang jahatan fungsional diatur sesuai

peraturan

perundang-u.ndangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal

1O

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati iai, maka Peratrrran Bupati Kepulatran Sangihe Nomor 39 Tahun 2A14 tentang Pen'rkntukan Unit pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Kepulauan sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

'l^

-Ll-

Pasal 11 perafi.rran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' pengundarrgan Peraturan Agar setiap orang rrrengetalruirrya, menrerintahkan penempatarlnya dalam Berita Daerah KabuPaten

Bupati ini dengan

Kepulauan Sangihe. Ditetapkar,r di Tahuna pada tanggal, ?? Fe'r:rnrari 2016 BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

HIROI{IMUS f,OMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna pada tanggal ?? Febrtrar*. *0t

6

SANGIHE' SEKRETARIS DAERAH KAE}UPATEN KEPULAUAN

EDWIN RORING 2AL6 NOMOR 1t BERITA DAERAH KABUPATEN KEPUI,,AUAN SANGIHETAHUN

-12-

LAMPIRAN

NOMOR TANGGAL TENTANG

I PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

: ; :

11 tahlxx 20't 5 Z?

Febn:ari

2S16

UNIT PEI,AKSANA TEKNIS PADA DINAS KABUPATEN PENDIDIKAN PEMUDA DAN OI'AHRAGA

PEMtsENTUKAI.I

KEPULAUAN SANGIHE

FEI,AKSANA TEffiIS PADA DINAS PEND{DIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA IGBUPA?EN KEPUI,AUAN SANGIHE

STRUMUR ORGAI{XSAS}

UNI

KEPATAUPT

KELOMrcK JABATAN zuNGSIONAL

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HIROfiIMU$ NON*TAS MAKAGANSA

-13-

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 11 Tahr:n 2Ot 6

NOMOR

TANGGAL TENTANG

:

fl2 Februari

201 6

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KABUPATEN PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMBENTUKAN

KEPULAUAN SANGIHE

STRUI{TUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAIT I{O$FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELA.IAR PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HIRO(IMUS ROMPAS MAKAGANSA