31
IV. PROFIL UNIT PELAKSANA TEKNIS DIKLAT PEGAWAI PROVINSI RIAU 4.1. Profil UPT Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Provinsi Riau Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (UPT Diklat) adalah unsur pelaksana teknis dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang bertugas sebagai penyelenggara diklat di lingkungan aparatur Pemerintah Daerah. Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 dan uraian tugasnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 tahun 2009. Sebelum menjadi UPT seperti sekarang, nama lembaga diklat ini dahulunya adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang berada dibawah struktur organisasi Badan Administrasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai atau disingkat BADP sama seperti sekarang dengan nama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Unit Pelaksana teknis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (UPT) yang terletak di Kota Pekanbaru, mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Melaksanakan penyelenggaraan diklat struktural, diklat teknis fungsional dan diklat prajabatan 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat
ke
Kabupaten/Kota sebagai Instansi Pembina yang terakreditasi 3. Melaksanakan koordinasi ke Instansi Pembina yaitu Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta 4. Melaksanakan dan mengatur buku-buku perpustakaan 5. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja UPT Diklat Pegawai 6. Melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan gedung dan asrama UPT Diklat Pegawai 7. Melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Memperhatikan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan, tidak ditemukan tugas-tugas yang berkenaan dengan publik antara lain
32
kurikulum, materi pelajaran maupun rencana program/kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal semacam itu kontradiktif dengan tujuan UPT yang bertugas membekali PNS melaksanakan fungsinya sebagai abdi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan publik. Sebagai Sub Perangkat Daerah dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh UPT mempunyai susunan struktur organisasi terdiri dari Kepala UPT jenjang jabatan eselon III yang membawahi jenjang eselon IV yaitu Kepala Seksi Tata Usaha dan Kepala Seksi Pelatihan. Deskripsi uraian tugas Kepala Seksi adalah sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pelatihan a. Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja seksi pelatihan dengan mempedomani kegiatan dan program tahun lalu dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Menunjuk tenaga pengajar dalam penyelenggaraan diklat di UPT BKD Provinsi Riau dan Kabupaten dan Kota dengan persetujuan Kepala UPT Diklat Pegawai BKD serta ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Riau; c. Melakukan koordinasi terhadap tenaga pengajar dalam penyampaian halhal baru dalam bentuk buku, peraturan perundang-undangan atau sejenisnya serta dalam penentuan jadwal mengajar; d. Melakukan koordinasi ke Instansi Pembina (LAN-RI) Jakarta terhadap peraturan-peratuan serta modul-modul yang berkaitan dengan diklat; e. Melakukan pembinaan terhadap peserta diklat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota secara langsung guna meningkatkan motivasi peserta dalam mengikuti diklat; f. Melakukan pembinaan pelaksanaan diklat di Kabupaten dan Kota dengan cara memberikan petunjuk, arahan dan pedoman untuk kelancaran pelaksanaannya; g. Mengatur penyediaan alat-alat Bantu belajar dengan cara memberikan arahan pada bawahan agar alat Bantu belajar yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan materi yang disajikan;
33
h. Menyusun panitia penyelenggara diklat dengan persetujuan Kepala UPT Diklat BKD Provinsi Riau untuk ditetapkan dalam surat keputusan Kepala BKD Provinsi Riau; i. Mengatur dan melaksanakan penyelenggaraan diklat di UPT Diklat BKD Provinsi Riau dengan cara menyusun jadwal penyelenggaraan mulai tahap persiapan, pengendalian dan pelaporan serta berkoordinasi dengan Kasi Tata Usaha Diklat; j. Melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang diberikan
atasan
sepanjang
menyangkut bidang tugas Seksi Pelatihan. 2. Kepala Seksi Tata Usaha a. Merencanakan/menyusun program kerja seksi Tata Usaha dengan cara mempedomani kegiatan dan program tahun lalu dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Mengatur, memproses surat-surat kedinasan/umum, mengendalikan suratsurat masuk dan surat keluar serta penataan arsip dengan mempedomani ketentuan yang ada agar penyelesaian administrasi tata usaha UPT Diklat Pegawai berjalan lancar; c. Mengatur dan mengawasi penyediaan peralatan kantor, perbaikan gedung, pengadaan materi pelajaran, perawatan kendaraan dinas, mengatur dan mengawasi konsumsi dan penyediaan ruang belajar serta asrama secara langsung agar fasilitas yang diperlukan tetap dalam keadaan siap pakai; d. Melakukan koordinasi dengan Kasi Pelatihan dalam rangka menyusun program kediklatan; e. Membina
dan
mengatur
kegiatan
dan
menyediakan
buku-buku
perpustakaan UPT Diklat Pegawai dengan cara memberi petunjuk bimbingan agar kegiatan dan penyediaan buku-buku ssuai dengan ketentuan; f. Mengatur penyediaan peralatan ruang belajar, rapat-rapat dan kegiatan lainnya agar kegiatan belajar, rapat dan kegiatan lainnya dapat terlaksana dengan baik; g. Melaksanakan
tugas-tugas
menyangkut bidang tugasnya.
lain
yang diberikan
atasan
sepanjang
34
Sebagai bagian dari pemerintahan di Provinsi Riau, UPT Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Provinsi Riau mempunyai tujuan peningkatan kedayagunaan fungsional pendidikan dan pelatihan, peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah dengan sasaran antara lain : 1. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah baik kompetensi dasar maupun kompetensi bidang; 2. Meningkatkan kontribusi hasil pendidikan dan pelatihan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi alumni; 3. Meningkatkan
kontribusi
pendidikan
dan
pelatihan
kepada
kualitas
sumberdaya manusia pembangunan; 4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan manajemen diklat aparatur melalui : a. Peningkatan kompetensi penyelenggara pendidikan dan pelatihan; b. Peningkatan kualitas program dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; c. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya setiap tahun Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan pelatihan Pegawai (UPT) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai 2 (dua) program kerja yaitu mengadakan kediklatan fungsional dan kediklatan Teknis. Secara Nasional Lembaga Administrasi Negara Republik merupakan institusi yang bertanggungjawab dalam menyusun kebijakan kediklatan dan dijadikan pedoman bagi Lembaga Diklat Daerah untuk melaksanakan kediklatan. UPT sebagai lembaga kediklatan bagi aparatur di daerah bertugas penyelenggara program kediklatan sesuai pedoman yang ditetapkan LAN-RI. Intensitas kediklatan yang dilakukan oleh UPT dengan dukungan Widyaiswara selama ini dapat berjalan meskipun secara struktural organisasi UPT berada dibawah Badan Kepegawaian Daerah Riau dengan dibantu oleh 2 (dua) orang pejabat Kepala Seksi. Menurut Kepala UPT ketika dimintai tanggapan tentang efektivitas UPT dalam penyelenggaraan kediklatan yang hanya didukung oleh 2 (dua) orang pejabat setingkat Kepala Seksi yang dibantu oleh belasan staf disetiap Seksi,
35
memberikan jawaban bahwa selama ini program kediklatan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Pedoman dan modul pembelajaran yang digariskan oleh LAN-RI disamping dibantu oleh tenaga Widyaiswara dan tenaga pengajar dari luar institusi UPT mempermudah UPT menjalankan kediklatan meskipun diakui untuk benar-benar menjadi lembaga diklat yang bermutu perlu pembenahan terhadap kualitas tenaga widyaiswara maupun sarana dan prasarana yang refresentatif seperti ruang belajar yang memadai dan nyaman, serta peralatan belajar mengajar. 4.2. Tenaga Pengajar Tenaga kediklatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) diklasifikasikan sebagai Pengelola Lembaga Diklat dan Widyaiswara. Unit Pelaksana Teknis merupakan jenjang eselon III yang berada dibawah struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau. Meskipun secara struktur jumlah pejabat struktural di lingkungan UPT terdiri dari tiga orang yaitu Kepala UPT satu orang dan dua orang Kepala Seksi, namun dalam pelaksanaan kediklatan dibantu sejumlah personil Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga honorer yang membantu memberikan pelayanan administrasi bagi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan pegawai. Pembagian tugas dan distribusi pekerjaan kepada petugas mulai dari persiapan daftar hadir, jadwal pelajaran, petugas penghubung pemberitahuan kepada pengajar atau widyaiswara, serta persiapan sarana pembelajaran adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh penyelenggara diklat. Dalam persyaratan yang ditentukan oleh Lembaga Administrasi Negara, pengelola diklat pada Unit Pelaksana Teknis sedapatnya memiliki sertifikat Management Of Training (MOT) dan Training Officer Course (TOC). Jika memperhatikan hal tersebut, tidak ada seorangpun pejabat dan PNS di UPT yang memiliki sertifikat MOT dan TOC. Tujuan dari MOT dan TOT dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada Pengelola Diklat dalam merencanakan dan menyusun program pelatihan yang tepat sesuai standar yang dibutuhkan, kecakapan
merancang
struktur
materi
pelajaran,
dan
terpenting
dapat
melaksanakan fungsi manajerial kelembagaan. Sehingga diklat dapat lebih efektif dan efisien. Walaupun sertifikat MOT dan TOT tidak dimiliki oleh pejabat struktural dan PNS di Unit Pelaksana Teknis, tidak mengalami hambatan dalam
36
mengelola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai. Alasan yang dikemukakan bahwa proses belajar dan mengajar berjalan dengan lancar dan tertib, tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu terselenggaranya kediklatan tersebut. Efektivitas program pendidikan dan pelatihan selain ditentukan manajerial Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan pegawai, peran tenaga pengajar, widyaiswara atau fasilitator turut membentuk karakter kelembagaan diklat di UPT. Widyaiswara yang terdapat di UPT hasil penelitian Maret 2009 sejumlah 12 orang dengan latar belakang pendidikan terakhir yang terendah Sarjana sampai Pasca Sarjana. Sebagian besar Widyaiswara pernah menduduki jabatan penting di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau seperti jabatan Kepala Dinas eselon II dan eselon III setingkat Kepala Bagian/Bidang. Mereka umumnya tenaga birokrat murni yang tidak mempunyai pengalaman sebagai pengajar. Ada beberapa alasan posisi Widyaisawara ditempati oleh mantan pejabat meskipun batas usia pensiun masih cukup lama yang rata-rata 5 tahun. Pertama, perubahan kepemimpinan Gubernur berdampak terhadap perubahan pergantian pejabat puncak pada dinas/instansi. Pengaruh psikologis akibat tidak menjabat dan merasa kehilangan kekuasaan, dulunya disibuki dengan pekerjaan rutinitas kepemimpinan dan sekarang merasa menjadi pegawai biasa sama dengan pegawai kantoran lainnya, telah memberikan pilihan lebih baik menjadi pejabat fungsional termasuk Widyaiswara karena mendapat tambahan
penghasilan berupa tunjangan
fungsional selain tunjangan penghasilan beban kerja yang diperoleh setiap pegawai berdasarkan urutan golongan kepangkatan dalam jenjang penggajian pegawai negeri sipil. Disamping itu dimungkinkan mendapatkan kenaikan pangkat 2 tahun sekali sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, daripada berstatus pegawai/staf biasa, lebih baik berkarir dijabatan fungsional widyaiswara dengan harapan mendapat tambahan perpanjangan usia batas pensiun 60 tahun. Perubahan lingkungan kerja dan mindset mantan pejabat yang beralih kedalam jabatan widyaiswara seringkali memberikan pilihan yang sulit bagi Pemerintah Provinsi Riau. Disatu sisi Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai tempat dimana proses peningkatan kualitas transfer
37
pengetahuan dan perilaku PNS berproses membutuhkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pengajar. Namun disisi lain minat pegawai negeri sipil usia dibawah 50 tahun untuk menjadi widyaiswara sangat rendah karena ketertarikan terhadap jabatan struktural jauh lebih tinggi. Sehingga pada akhirnya posisi jabatan fungsional di Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di isi oleh mantan-mantan pejabat. Bukan tidak mungkin kondisi itu akan berlangsung terus dan ini dibuktikan hampir tiap tahun UPT mengalami kekurangan tenaga widyaiswara sebab pensiun karena rendahnya pengkaderan PNS menjadi widyaiswara. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan MENPAN Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, serta Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dan 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, terlihat bahwa Widyaiswara adalah jabatan karier yang harus memenuhi persyaratan kompetensi di masing-masing jenjangnya. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan kerja, karakteristik, sikap dan perilaku yang mutlak dimiliki Widyaiswara untuk mampu melakukan tugas tanggungjawabnya secara profesional. Adapun tugas-tugas Widyaiswara yang tercantum di bawah ini diturunkan dari uraian tugas jabatan fungsional Widyaiswara adalah sebagai berikut : 1.
Melakukan analisis kebutuhan diklat;
2.
Menyusun kurikulum diklat;
3.
Menyusun bahan ajar;
4.
Menyusun GBPP/SAP/Transparansi;
5.
Menyusun modul diklat;
6.
Menyusun tes hasil belajar;
7.
Melakukan tatap muka di depan kelas diklat;
8.
Memberikan tutorial dalam Diklat Jarak Jauh;
9.
Mengelola program diklat sebagai penanggung jawab dalam program Diklat;
10. Mengelola program diklat sebagai anggota dalam program Diklat;
38
11. Membimbing peserta diklat dalam penulisan kertas kerja; 12. Membimbing peserta diklat dalam praktik kerja lapangan; 13. Menjadi fasilitator / moderator / narasumber dalam seminar / lokakarya / diskusi atau yang sejenis; 14. Memberikan konsultansi penyelenggaraan diklat; 15. Melakukan evaluasi program diklat; 16. Mengawasi pelaksanaan ujian; 17. Memeriksa jawaban ujian; 18. Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Widyaiswara. Rincian tugas Widyaiswara tersebut di atas dikuasai oleh para Widyaiswara
melalui
keikutsertaan
mereka
dalam
Diklat
Fungsional
Kewidyaiswaraan Berjenjang dan Diklat Teknis Kewidyaiswaraan. Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Berjenjang meliputi Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Pertama, Muda, Madya dan Utama. Diklat Teknis Kewidyaiswaraan meliputi Diklat Teknis Pengelola Diklat (Management of Training/MOT), Diklat Teknis Analisis Kebutuhan Diklat (Training Needs Analysis/TNA), Diklat bagi Penyelenggara Diklat (Traning Officer Course/TOC) dan Diklat Teknis Kewidyaiswaraan lainnya sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi Widyaiswara. Secara yuridis formal kualifikasi widyaiswara membutuhkan kompetensi yang tinggi jika mempedomani persyaratan dari Pemerintah. Kondisi itu bukan perkara yang mudah diterapkan untuk merekrut calon widyaiswara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Keterbatasan peminat alasan diterimanya PNS yang beralih ke status meskipun tidak mempunyai pengalaman mengajar dibidang yang dibutuhkan lembaga UPT. Mereka para widyaiswara awal mulanya cenderung dimudahkan agar lulus mengikuti seleksi calon widyaiswara oleh Lembaga Administrasi Negara. Terkesan perlahan-lahan wawasan mereka akan meningkat jika telah berstatus widyaiswara melalui diklat-diklat yang diselenggarakan LAN. Tampaknya Pemerintah dalam hal LAN menciptakan performa widyaiswara pada saat mereka telah berstatus penyandang jabatan fungsional tersebut. Bukan pada
39
saat awal seleksi penerimaan calon karena rendahnya minat PNS menjadi tenaga fungsional widyaiswara. Dalam beberapa pengamatan diruang kelas yang materinya diasuh oleh widyaiswara dan sumber-sumber informasi dari PNS yang pernah mengikuti diklat-diklat administrasi pimpinan, memberikan penilaian cenderung negatif terhadap widyaiswara. Penyampaian materi yang tidak menarik walaupun isi materinya bagus. Statis, monoton, dan terlalu berfokus pada alat Bantu berupa slide dan tidak dapat mengembangkan materi secara implementatif atau teoritis. Paling sering terjadi proses kediklatan dalam kelas selalu disertai cerita-cerita pengalaman-pengalaman widyaiswara ketika masih menjabat pada jabatan struktural (post syndrome). Paparan materi yang disampaikan widyaiswara tidak jauh dari buku textbook yang juga dimiliki peserta diklat seperti diklat administrasi kepemimpinan tingkat IV, tingkat III, dan sejenisnya. Tenaga pengajar di UPT Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Provinsi Riau merupakan pegawai negeri sipil yang disebut sebagai widyaiswara. Saat kajian dilakukan, jumlah widyaiswara yaitu PNS yang berstatus sebagai pejabat fungsional untuk mendidik, mengajar, atau melatih pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri dari : Tabel 3 Jumlah Widyaiswara Tahun 2010 No Jabatan 1. Widyaiswara utama 2. Widyaiswara Madya 3. Widyaiswara Muda
orang 1 10 5
Sumber : UPT Diklat Pegawai BKD Prov. Riau, 2010
Berdasarkan tingkat pendidikan widyaiswara yang tertinggi adalah strata 2 dan terendah strata 1. Tabel 4 Jumlah dan Persentase Widyaiswara Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010 Tingkat Pendidikan Sarjana (S-1) Pasca Sarjana (S-2) Jumlah Sumber : UPT Diklat Pegawai BKD Prov. Riau, 2010
Jumlah 10 6 16
Persentase 62,5 37,5 100
40
Berdasarkan kelompok golongan ruang Widyaisawara pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terendah golongan III dan tertinggi golongan IV. Untuk lebih jelasnya terlihat pada Tabel 5.
Tabel 5 Jumlah dan Persentase Widyaiswara pada UPT menurut Golongan Tahun 2010 Golongan Ruang III IV Jumlah
Jumlah 3 13 16
Persentase 18,75 81,25 100
Sumber : UPT Diklat Pegawai BKD Prov. Riau, 2010
Disamping tenaga Widyaiswara, UPT mendatangkan tenaga kediklatan dari luar berasal dari pejabat/narasumber yang karena keahlian, kemampuan atau kedudukannya di ikutsertakan sebagai tenaga pengajar dalam proses mengajar. Tenaga pengajar dapat di rekrut dari Perguruan Tinggi, atau unsur Praktisi/Pejabat Pemerintahan. 4.3. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai memiliki pegawai 47 orang dengan klasifikasi 36 orang Pegawai Negeri Sipil termasuk didalamnya Kepala UPT dan 2 orang Kepala Seksi, dan dibantu 11 orang tenaga honorer. Adapun uraian menurut tingkat pendidikan, golongan ruang dan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 6 Jumlah dan Persentase PNS di UPT menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010 Tingkat Pendidikan Pasca Sarjana (S-2) Sarjana (S-1) Akademi SMA Jumlah
Jumlah 2 6 1 19 28
Sumber : UPT Diklat Pegawai BKD Prov. Riau, 2010
Persentase 7,14 21,43 3,57 67,86 100
41
Tabel 7 Jumlah dan Persentase PNS menurut Golongan Ruang Tahun 2010 Golongan ruang Pembina (IV/a) Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur Tk. I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pengatur Muda (II/a) Juru (I/c) Juru Muda (II/a) Jumlah
Jumlah 1 1 3 5 6 1 2 2 10 3 2 28
Persentase 3,57 3,57 10,71 17,86 21,43 3,57 7,14 7,14 35,71 10,71 7,14 100
Sumber : UPT Diklat Pegawai BKD Prov. Riau, 2010
Pada saat penelitian dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah, jumlah instruktur atau Widyaiswara sebanyak 16 orang dengan latar belakang pendidikan mulai dari sarjana sampai Pasca Sarjana, jumlah personil pengelola diklat 28 orang dengan pendidikan akhir SMA sampai Pasca Sarjana. Komposisi ketersediaan sumberdaya kediklatan di UPT dipandang belum memadai terutama dari jumlah tenaga Widyaiswara yang memegang beberapa materi kediklatan. Meskipun belum ideal komposisinya, proses belajar dan mengajar yang dilakukan selama ini dapat dilaksanakan karena tenaga Widyaiswara telah dibekali berbagai teknik pengajaran oleh Lembaga Administrasi Negara. Disamping itu modul dan kurikulum yang diterbitkan oleh LAN sebelum di implementasikan dalam kediklatan di UPT, para Widyaiswara dilatih terlebih dahulu oleh LAN. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa program kediklatan yang diselenggarakan UPT mencakup 2 (dua) program. Program Kediklatan Fungsional berhubungan dengan pembekalan pengetahuan administrasi kepemerintahan seperti Latihan Prajabatan bagi CPNS, Administrasi Umum tingkat dasar sampai lanjutan bagi PNS yang akan maupun yang telah menduduki jabatan struktural di Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Program Kediklatan Teknis. Program ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan penunjang terhadap pelaksanaan tugastugas pokok PNS di suatu Instansi, seperti kursus bendahara, bahasa inggris,
42
kearsipan, manajemen proyek dan sebagainya. Untuk diklat Teknis semacam itu, disamping keterbatasan kualitas ilmu pengetahuan Widyaiswara, pihak UPT mendatangkan tenaga pengajar dari luar seperti lembaga kursus, dinas/instansi teknis semisal keuangan dan perencanaan, maupun dari Perguruan Tinggi. Dalam jangka panjang kondisi seperti itu tidak dapat terus terjadi karena sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah, UPT seharusnya sudah mempunyai kualifikasi pengajaran tidak saja di bidang administrasi pemerintahan tetapi juga pemenuhan tenaga pengajar sendiri yang menguasai dibidang teknis. Meskipun sampai kini UPT belum mempunyai tenaga pengajar diklat non administrasi pemerintahan dapat diatasi dengan mendatangkan instruktur dari luar UPT, sebaiknya sudah harus dipertimbangkan rekrutmen tenaga pengajar untuk ditugaskan secara permanen. Mencermati tugas dan fungsi UPT Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang mempunyai fungsi pencerdasan dan pencerahan kepada PNS selama mengikuti diklat, merupakan tujuan utama pembentukan UPT. Lebih dari itu hasil yang diharapkan setelah selesai kediklatan adalah terbentuknya PNS yang berkualitas dan profesional dibidangnya. Harapan yang diberikan kepada output diklat PNS tidak berlebihan karena ketika seseorang masuk diterima menjadi aparatur maka sudah menunggu hak dan kewajiban selaku abdi Negara dan abdi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah memandang keberadaan Lembaga Diklat Birokrasi bagian dari pembentukan karakter dan perilaku secara terus menerus selama masih berstatus PNS. Sejauhmana UPT dapat berperan dalam membentuk mindset PNS selama proses pendiklatan telah dilakukan oleh UPT Provinsi Riau. Mempedomani kurikulum dan materi yang dapat disesuaikan oleh masing-masing daerah telah mendapatkan penilaian dari Lembaga Administrasi Negara. Tidak ada satupun lembaga diklat pemerintah yang tidak mendapat supervisi dari Lembaga Administrasi Negara karena merupakan kebijakan program pendiklatan nasional. Sejauh ini tolok ukur dalam menilai efektivitas pendiklatan PNS di UPT dilakukan melalui evaluasi. Evaluasi yang dilakukan UPT selain mengadakan tes tertulis terhadap materi pelajaran yang telah diberikan kepada peserta PNS, pihak UPT mengedarkan daftar isian tentang tanggapan mereka selama mengikuti diklat yang ditujukan kepada tenaga pengajar/instruktur, sarana prasarana diklat,
43
materi/kurikulum maupun hal-hal lain yang dianggap penting bagi perbaikan pembelajaran diklat. Untuk hasil evaluasi tes tertulis setiap peserta yang diterbitkan oleh UPT menunjukkan hasil baik. Demikian pula pengamatan UPT terhadap sikap dan perilaku PNS menjelang selesai diklat tidak jauh berbeda dan hasilnya menunjukkan perubahan positif. Artinya peserta telah dianggap menguasai materi yang telah diberikan dan adanya perubahan perilaku, meskipun hasil evaluasi ini cenderung diragukan kualitasnya oleh pihak-pihak diluar UPT. Pendapat Kepala UPT menyatakan tidak ada metode lain untuk menilai hasil pendiklatan PNS selain yang telah disampaikan tersebut, dan disamping itu pihak UPT tetap menpedomani rambu-rambu yang ditetapkan oleh institusi Lembaga Adminsitrasi Negara maupun Lembaga-lembaga sejenis milik pemerintah. Menurut beberapa literatur kepustakaan, evaluasi pasca diklat dipandang efektif untuk mengetahui seberapa jauh diklat yang telah diberikan kepada PNS berpengaruh dalam pembentukan karakter iptek dan perilaku seorang PNS ketika kembali ketempat kerja masing-masing. Hal ini belum pernah dilakukan UPT karena berbagai alasan yaitu Pertama, tidak tersedianya tenaga evaluator, Kedua, memerlukan waktu lama untuk mengamati seseorang yang dievaluasi. Ketiga, memerlukan dana besar, dan Keempat, instrumen evaluasi tidak sama satu dengan yang lainnya.
