WALIKOTA A PRA ABUM MULIH H PERATU URAN WALIKOT W TA PRAB BUMULIH H NOMOR R TAHUN 2010 0 TENTAN T G PEDOMAN PELAK KSANAA AN PENGA ADAAN BARANG G /JASA A PEMER RINTAH S SECARA A ELEKT TRONIK
W WALIKOT TA PRAB BUMULIH H, mbang Menim
: a. bahwa efes menin a dala am r rangka ngkatkan siensi, efektifitas,trans sparansi, persain ngan sehat dan n akunta abilitas dalam pelaksanaan pengadaan n barang//jasa pem merintah perlu dilaksa anakan pengadaa p an barang g / jasa secara s ele ektronik; b. Bahwa a dalam rangka r m melaksan nakan pengadaan n barang / jasa pemerintah dengan sis stem aplikasi laya anan seccara elek ktronik p ah Kota Prabum mulih, pe erlu ditetapkan dilingkungan pemerinta man Pela aksanaan n Pengad daan Barrang / jassa Peme erintah Pedom Secara aa Elektro onik; c. Bahwa a berdas sarkan pertimban p ngan huruf a da an b terrsebut diatas perlu dia atur dalam m Peratu uran walik kota;
Mengingat
: 1.
Undang–Unda ang Nom mor 6 Tah hun 2001 tentang Pemben ntukan Kota Prabum mulih (Le embaran Negara a Repub blik Indo onesia Tahun n 2001 Nomor N 86 6, Tamba ahan Lem mbaran N Negara Nomor N 4113));
2.
Undang-Unda ang Nom mor 5 Ta ahun 19 999 tenta ang Lara angan Prakte ek Mon nopoli da an Perssaingan Usaha Tidak Sehat (Lemb bran Negara Re epublik Indonesia a Tahun 1999 Nomor N 33,Ta ambahan Lembarran Negara Rep publi Indo onesia Nomor N 3817));
3.
Undang-Unda ang Nomo or 28 Tahun1999 9 tentang penyele engara Negara yang Berisi dan Beb bas darii Korupssi, Kolus si dan Nepotisme Ne egara Republik Indo onesia (Lembarran Tahun n1999 Nomor 75, Ta ambahan n Lemb baran Negara N Republik Indonesia No omor 385 51);
-1-
4.
5.
Udang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubil Indonesia tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuwangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor58,TambahanLembaranNegaraNomor4843 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MIlik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuwangan Daerah jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuwangan Daerah; -2-
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang / Jasa 16. Peraturan Menteri Negara Perancanaan Pembangunan /Nasional /Kepala BAPPENAS Nomor PER.0002/MPPN/04/2027 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /badan Perencanaan Pembangunan Nasional; .
MEMUTUSKAN : MENETAPKAN
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8.
9.
10.
11.
Daerah adalah Kota Prabumulih. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Prabumulih. Walikota adalah Walikota Prabumulih. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disubut SKPD adalah .satuan Kerja Perangkat Daerah ddi lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Pengadaan Barang / Jasa secara elektronik ( Electronic Goverment Procurement) adalah proses pengadaan barang /jasa pemerintah yang pelaksanaanya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik e- Lelang (e-Procurement) Pengadaan Barang/jasa adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan dengan peleang umum secara terbuka,dalam rangka mendapatkan barang/ jasa Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; Pengelola sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Pengelola LPSE adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; Kuasa pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk menggunakan anggaran SKPD;
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa; -3-
13. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat olehPA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; 14. Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati dan PA yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah; 15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa; 16. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (user id dan password) ke dalam sistem aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 17. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme control secara asas nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barng/jasa yang meliputi persetujuan password dan penyampaian notifikasi persetujuan; 18. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh PPK/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi; 20. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami olh orang yang mampu memahaminya; 21. Message Diggest 5 (MD5) adalah suatu metodelogi untuk member jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan ‘sidik jari’ atau ‘Hash Key’ dari dokumen-dokumen tersebut; 22. User Id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi didalam suatu sistem elektronik; 23. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi User Id kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut; 24. Kode Elektronik atau Hash key adalah angka,huruf symbol,karakter lainya atau kombinasai diantaranya,yang merupakan kunci untuk dapat mengakes computer dan sitem elektronik BB II MAKSUDD DAN TUJUAN Pasal 2
(1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan PemerintahDaerah ; (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan efisiensi,efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
-4-
BAB III ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 3 (1) PA/KPA/PPK, Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait melaksanakan pengadaan barang/jasapemerintah secara elektronik, sesuai etika dan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah ; (2) Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik,PA/KPA/PPK, Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa,Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib : a. menjaga kerahasian dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari user id dan password ; b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
Pasal 4 PA/KPA/PPK, Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilarang : a. mengganggu, merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan
BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pengelola LPSE Pasal 5 (1) Pengelola LPSE terdiri dari Pengarah dan Pelaksana ; (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 6 Pengelola LPSE mempunyai fungsi : a. pengoperasian sistim informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secaraelektronik ; b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang jasa memenuhi persyaratan yang berlaku dalam pengadaan barang / jasa secara elektronik.
-5-
Pasal 7 (1). Dalam hal ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, Pengelola LPSEmemberitahukan kepada PA/KPA/PPK dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat ; (2). Inspektorat menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua PA/KPA/PPK dan Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Paragraf 1 PA/KPA/PPK Pasal 8 (1) PA/KPA mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatanpenggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatanbagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola ; c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai ; d. menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan barang/jasa secara elektronik ; e. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri ( HPS ), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan/unit layanan pengadaan ; f. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia pengadaan/unit layanan pengadaan, sesuai kewenangannya ; g. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak denganpihak penyedia barang/jasa ; h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ; dan i. menindaklanjuti temuan Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada pasal 7. (2) Dengan pertimbangan tertentu, Kepala SKPD selaku PA dapat menunjuk pejabat yang memenuhi persyaratan dan kompetensi sebagai PPK untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa, dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Penandatanganan perjanjian/kontrak oleh PA/KPA dapat menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Paragraf 2 Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan Pasal 9 Panitia pengadaan barang/jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ; b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri ( HPS ) ; c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh pengelola LPSE ;
-6-
d. e. f. g. h. i.
mengumumkan pengadaan barang/jasa pemerintah di website pengadaan nasional; menilai kualifikasi penyedia barang / jasa ; melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ; mengusulkan calon pemenang ; membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA ; menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
Bagian Ketiga Penyedia Barang/Jasa Pasal 10 (1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. mendaftarkan diri kepada Pengelola LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi oleh Pengelola LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum Penyedia Barang/Jasa diberi kode akses untuk menggunakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ; b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankanusaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa ; c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa ; d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani hukuman ; e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak ; f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotocopy bukti tanda terima penyampaian surat pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotocopy surat setoran pajak ( SSP ) PPh pasal 29 ; g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan penyedia barang/jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun ; h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa ; i. tidak masuk dalam daftar hitam ; j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos ; k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai. (2) Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g ; (3) Penyedia Barang/Jasa wajib mengisi dan menandatangani Formulir Keikutsertaan dalam sistem e-Procurement barang/jasa ; (4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.
BAB V MEKANISME DAN PROSEDUR Pasal 11 (1)
Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, metodepemilihan penyedia barang/jasa yang digunakan adalah : a. metode e-lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) file ; -7-
b. metode e-lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 2 (dua) file ; c. metode e-lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 1 (satu) file ; d. metode e-lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 2 (dua) file ; (2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan e-lelang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
Pasal 12 Pertukaran Dokumen Elektronik (1) Proses e-Procurement di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui aplikasi www.lpse.kota Pprabumulih.go.id ; (2) User Id dan Password seluruh pengguna sistem e-Procurement di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadapseluruh aktifitas dalam e-Procurement ; (3) User Id dan Password yang dimaksud dalam ayat (2) terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem e-Procurement sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut ; (4) Otentikasi dokumen di e-Procurement menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan kode elektronik atau hash key yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik. Sehingga apabila penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirim sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem e-Procurement berdasarkan hash key yang dihasilkan dari metodologi MD5 sesuai pada lampiran, maka penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik ; (5) Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat diperlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; (6) Pengadaan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan keputusan, peraturan dan petunjuk lain yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); (7) Mekanisme pertukaran elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 12 tercantumdalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariperaturan Walikota ini.
Pasal 13 Pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) mulai berlaku tanggal…………...
BAB VI KETENTUAN PENUTUPAN Pasal 14 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kota Prabumulih ;
-8-
Pasal 15 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.
Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal WALIKOTA PRABUMULIH,
RACHMAN DJALILI Diundangkan di Prabumulih pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH
NILA UTAMA BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2010 NOMOR
-9-
SERI
- 10 -
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR : TAHUN 2010 TANGGAL :
PEDOMAN PELAKSANAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
I.
PENGGUNA SISTEM Pengguna (user) Sistem adalah pihak-pihak yang menggunakan aplikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik meliputi : 1. Publik, adalah badan usaha atau orang perseorangan yang berminat untuk menjadi peserta lelang pengadaan barang/jasa. 2. Pengelola LPSE, adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, bertindak sebagai Certificate Authority (CA) dan Verifikator. 3. Certificate Authority memberikan jaminan keamanan baik kepada penyedia barang/jasa maupun panitia pengadaan /unit layanan pengadaan. CA memberikan kepastian kepada penyedia barang/jasa bahwa dokumen penawaran yang dikirimkannya tidak dapat dibuka oleh panitia pengadaan /unit layanan pengadaan sebelum tanggal yang ditentukan. 4. Verifikator, adalah pejabat yang bertugas untuk menangani pendaftaran publik menjadi rekanan. 5. PjPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 6. Panitia Pengadaan, adalah tim yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 7. Unit Layanan Pengadaan, adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh PA yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. 8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
II.
ALUR PROSES Alur proses aplikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu: 1. Pendaftaran Penyedia barang/jasa; 2. Persiapan pengadaan; 3. Pelaksanaan pengadaan : a. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) file; b. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 2 (dua) file; c. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 1 (satu) file; d. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 2 (dua) file; e. 2.1 Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa
Untuk mengikuti apikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, terlebih dahulu badan usaha atau orang perseorangan harus mendaftar untuk menjadi penyedia barang/jasa di LPSE sebagai vendor. Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa digambarkan dalam diagram berikut:
Penyedia Barang/Jasa
LPSE (Verifikator)
Mulai Mulai
Mendaftar (Registrasi)
Download formulir pendaftaran
Mengisi dan mencetak Formulir pendaftaran
Mengirim formulir pendaftaran dan Dan berkas pendukung
Verifikasi formulir pendaftaran dan berkas pendukung
Login
A
Certificate Authhority
LPSE (Verifikator)
Penyedia Barang/Jasa
Certificate Authhority
A
tidak
ya
Persetujuan pendaftaran
Menerima notifikasi Tanda ditolak
Mengirim nontifikasi Tanda ditolak Membuat user
Selesai
Download LPSE‐clent
Mengirim notifikasi Utuk download LPSE‐client
Install aplikasi LPSE‐client
Isi form dan kirim Login
Persetujuan data tidak ya
Menerima notifikasi Untuk perbaikan data Update certifikasi
Selesai
Mengirim notifikasi Untuk perbaikan data Mengirim certificate Via email
2.2.
Persiapan Lelang Dalam persipan pengadaan barang/jasa pemerintah, terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan, pembuat paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia barang/jasa melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Persiapan lelang melibatkan Pengelola LPSE sebagai Agency, PjPK, dan Panitia Pengadaan, Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram berikut : LPSE (Agency)
PjPK
Panitia Pengadaan
Mulai
Login
Mendaftar PjPK dan Panitia
Login
Menetapkan paket
Tidak
Persetujuan PjPK
W
Login
Menentukan sistem Pengadaan, dok lelang, HPS
Minta persetujuan Dari PjPK
Ya
Pengumuman lelang
Selesai
2.3.
Pelaksanaan Pelelangan Dalam proses pelelangan melibatkan Penyedia Barang/Jasa, Panitia Pengadaan, dan PjPK. Alur proses pelelangan dibedakan sebagai berikut :
2.3.1. e – Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) file
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PjPK
Mulai
Login
Mencari Pengumuman lelang Mendaftar lelang Ya
Mengirim pertanyaan tentang dokumen lelang
Menjawab pertanyaan Ya
Tidak Masih ada pertanyaan?
Tidak
Masa Penjelasan selesai?
Ya Tidak
Ada perubahan dok lelang?
Ya Tidak
Perubahan aspek teknis/spek?
Tidak
Ya
Persetujuan PjPK
Minta Persetujuan PjPK
Membuat addendum dokumen lelang
B
Upload addendum dokumen lelang
Ya
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PjPK
B
Upload dokumen Penawaran dan Mengirim kualifikasi
Pembukaan dokumen penawaran X
Evaluasi Biaya
Penayangan Hasil evaluasi biaya
Tidak
Seluruh Penawaran >pagu dana?Ya
Y
W
Evaluasi administrasi dan teknis thd 3 Penawaran terendah Penayangan Hasil evaluasi Administrasi dan Teknis thd 3 Penawar terendah
Tidak
Ya
Tdk ada yang Memenuhi Syarat?
Z
Evaluasi Kualifikasi Tidak
Penayangan Hasil evaluasi kualifikasi
Ya
Tdk ada yang Memenuhi Syarat?
C
WALIKOTA
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PjPK
C Pembuktian kualifikasi calon pemenang pertama dst (manual)
Menyerahkan data otentik (manual)
X Y
Tidak
Gugur
Lulus?
Z
Ya
Usulan calon pemenang
Tidak
Minta persetujuan
Persetuju an Ya
W
Penetapan pemenang X
Tidak
Ada S
Y
h
?
Ya Z
Menjawab Sanggahan Banding
Menjawab sanggahan
Mengirim sanggahan
Ya
Sanggahan banding?
Tidak
Proses sanggaha
Ya
Membuat SPPBJ Penandatangan an Selesai
Ya
Sanggaha n
2.3.2.
e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 2(dua) file
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PjPK
Mulai
Login
Mencari Pengumuman lelang Mendaftar lelang Ya
Mengirim pertanyaan tentang dokumen lelang
Menjawab pertanyaan Ya
Tidak Masih ada pertanyaan?
Tidak
Masa Penjelasan selesai?
Ya Tidak
Ada perubahan dok lelang?
Ya Tidak
Perubahan aspek teknis/spek?
Tidak
Ya Persetujuan PjPK
Minta Persetujuan PjPK
Membuat addendum dokumen lelang
Upload addendum dokumen lelang B
Ya
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PjPK
B
Upload dokumen penawaran file1 (satu) (Administrasi dan teknis)dan penawaran file 2 (dua) (penawaran harga)
Pembukaan dokumen P
fil 1 (
t ) Y
Evaluasi administrasi & teknis Penayangan Hasil evaluasi administrasi dan teknis
Tidak
Tidak ada yg memenuhi syarat?
Ya X
W
Pembukaan dokumen file 2 (dua) (penawaran biaya) Evaluasi Biaya
Penayangan hasil evaluasi biaya
Tidak
Seluruh penawaran > pagu dana ?
Ya
Z
Evaluasi Kualifikasi
Penayangan Tidak
Hasil evaluasi kualifikasi
Tdk ada yang Memenuhi
C
Ya
WALIKOTA
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PjPK
C
Pembuktian kualifikasi calon pemenang pertama dst (manual)
Menyerahkan data otentik (manual)
X Y Z
Usulan calon Tidak
pemenang Minta persetujuan
Persetujuan
Dari PjPK PjPK
Ya W
Penetapan X
pemenang
Tidak Ada S
Y
h
?
ya Z
Menjawab sanggahan
Mengirim sanggahan
Menjawab
Ya
Sanggahan banding?
Tidak
Proses sanggahan
Ya
Sanggahan Membuat SPPBJ Tidak Penandatanganan
Selesai
Ya Tidak Sanggahan Dit i
?
2.3.3. e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 1 (satu) file
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PjPK
Mulai
Login
Mencari Pengumuman lelang Mendaftar lelang
Download dokumen prakualifikasi
Mengisi dokumen prakualifikasi
Upload dokumen prakualifikasi
Evaluasi prakualifikasi
W
Yang lulus >=3?
Tidak
Tidak Ya Minta persetujuan dari PjPK
Persetujuan PjPK
Ya Pengumuman hasil prakualifikasi
D
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PjPK
D
Ada sanggahan?
Tidak Ya
Menjawab sanggahan prakualifikasi
Mengirim sanggahan prakualifikasi
Download dokumen lelang
Upload dokumen lelang
Sanggahan diterima?
Tidak
Ya Mengirim pertanyaan tentang dokumen lelang
W
Menjawab pertanyaan
Ya Masih ada pertanyaan?
Tidak
Masa penjelasan selesai?
Ya Tidak Tidak
Ada perubahan dok lelang?
Ya
Tidak
v Perubahan aspek teknis/spek?
Tidak
Ya Persetujuan PjPK
Minta persetujuan PjPK
Membuat addendum dokumen lelang Download addendum dokumen lelang dan Upload dokumen penawaran
Upload addendum dokumen lelang Pembukaan dokumen penawaran (administrasi, teknis dan harga) E
Ya
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PjPK
E
Y
Evaluasi administrasi & Teknis
Penayangan hasil evaluasi administrasi dan teknis
Tidak
Tak ada yg memenuhi syarat?
Ya X
W
Evaluasi biaya
Penayangan hasil evaluasi biaya
Ya Tidak
Seluruh penawaran > pagu dana?
Z
Pembuktian kualifikasi calon pemenang pertama (manual)
Penayangan hasil evaluasi kualifikasi
Tidak
Tak ada yg memenuhi syarat?
Ya
Usulan calon pemenang
Minta persetujuan dari PjPK
Persetujuan PjPK
Penetapan Pemenang F
WALIKOTA
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PjPK
F
W
Tidak X
Ada sanggahan?
Ya
Y
Z
Menjawab sanggahan banding (manual)
Menjawab sanggahan
Mengirim sanggahan
Tidak Ya
Sanggah banding?
Proses sanggah selesai?
Ya
Tidak Ya Tidak
Membuat SPPBJ
Sanggah diterima?
Menyampaikan dokumen pendukung penawaran (hard copy)
Penandatanganan kontrak
Selesai
2.3.4.
e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 2 (dua) file
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PjPK
Mulai
Login
Mencari Pengumuman lelang Mendaftar lelang
Download dokumen prakualifikasi dan penawaran
Mengisi dokumen prakualifikasi dan penawaran Upload dokumen prakualifikasi
Evaluasi prakualifikasi Tidak
Minta persetujuan dari PjPK
Pengumuman hasil prakualifikasi D
Persetujuan PjPK
Ya
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PjPK
D
Ada sanggahan?
Tidak Ya Menjawab sanggahan prakualifikasi
Mengirim sanggahan prakualifikasi
Download dokumen lelang
Upload dokumen lelang
Mengirim pertanyaan tentang dokumen lelang
Menjawab pertanyaan
Tidak
Sanggah diterima?
Ya W
Ya Masih ada pertanyaan?
Tidak
Masa penjelasan selesai?
Ya
Tidak
Tidak
Ada perubahan dok lelang?
Ya
Tidak
Perubahan aspek teknis/spek?
Tidak
Ya Persetujuan PjPK
Minta persetujuan PjPK
Membuat addendum dokumen lelang Upload dokumen penawaran file 1 (satu) (administrasi dan teknis) dan file 2 (dua) (penawaran harga)
Upload addendum dokumen lelang
Pembukaan dokumen penawaran file 1 (satu) (administrasi dan teknis) E
Ya
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PjPK
E
Evaluasi administrasi & Teknis
Penayangan hasil evaluasi administrasi dan teknis
Tidak
Tak ada yg memenuhi syarat?
Ya W
X
Pembukaan dokumen file 2 (dua) (penawaran biaya)
Evaluasi biaya
Ya
Penayangan hasil evaluasi biaya
Tidak
Seluruh penawaran > pagu dana?
Z
Evaluasi Kualifikasi
Penayangan hasil evaluasi kualifikasi
Tidak
Tak ada yg memenuhi syarat?
X
Ya
Y
Menyerahkan data Otentik (manual)
Pembuktian kualifikasi calon pemenang pertama dst (manual)
Z
Tidak Perstujuan PjPK
Usulan calon pemenang
Minta persetujuan dari PjPK
Ya Penetapan Pemenang
F
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PjPK
F
Ada sanggahan?
Tidak
Ya Mengirim sanggahan pemenang
Menjawab sanggahan pemenang
Ya Ada banding pemenang?
Tidak
Masa sanggah selesai?
Ya
Tidak Membuat SPPBJ
Menyampaikan dokumen pendukung penawaran (hard copy) Tandatangan kontrak
selesai
WALIKOTA PRABUMULIH,
RACHMAN DJALILI
