TENACIOUS
Sejarah | UKK Sem. I XII Landasan hukum terbentuknya Orde Baru : TAP MPR No. IX/ MPRS/ 1966 : penyerahan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto akibat G 30S/ PKI, pengukuhan Supersemar (11 Maret 1966) TAP MPR No. XXXIII/ MPRS/ 1967 : pencabutan kekuasaan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden RI (12 Maret 1967) TAP MPR No. XLIV/ MPRS/ 1968 : pengangkatan Soeharto sebagai presiden Indonesia (27 Maret 1968) Tujuan diterbitkannya Supersemar adalah untuk menstabilkan keadaan negara yang kala itu tidak stabil dikarenakan G30S PKI Tiga tokoh terkait Supersemar : Basuki Rachmad, M. Yusuf, Amir Machmud Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru : Pelaksanaan dwifungsi ABRI Pembentukan system massa mengambang Politik sentralisasi Mencanangkan Pancasila sebagai asas tunggal Bukti-bukti menguatnya peran negara pada masa ORBA : Pada masa ORBA, struktur kinerja negara sangat kuat karena didukung oleh pemusatan dan penguatan 3 sektor utama, yaitu : Militer : memperbaiki kinerja Angkatan Darat Budaya : menyebarkan organisasi turunan Golkar ke seluruh pelosok tanah air Ekonomi : menambah dana bantuan luar negeri, membentuk pola dasar pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan bertumpu pada Trilogi Pembangunan (Pelita) Hubungan dengan luar negeri tertata Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB Penghentian konfrontasi dengan Malaysia Berperan dalam pembentukan ASEAN Pemulihan hubungan dengan Singapura Mebekukan hubungan diplomatic dengan RRC Cara-cara pemerintah ORBA membentuk manusia Pancasila : Upaya pengkulturan Pancasila : memperoleh control sepenuhnya atas Pancasila dan UUD 1945 Menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sesuatu yang keramat Penetapan hari Kesaktian Pancasila (1 Oktober) Melalui penataan P4 (Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila) Membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara Dwifungsi ABRI : Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, menjadikannya organisasi politik terbesar di negara. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama. Di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui Pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sebagai stabilitator dan dinamisator. Peran dinamisator
TENACIOUS sebenarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan. Waktu itu Jenderal Soedirman telah melakukannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pemimpin pemerintahan telah ditahan Belanda. Pemilu pada masa ORBA dan masa Reformasi : No. ORBA Reformasi 1. UU No. 15 Tahun 1969 UU No. 3 Tahun 1999 2. Pelaksanaan hanya untuk memilih partai Pelaksanaan dua hingga tiga tahapan (PPP, Golkar, PDI) Tahap I : untuk memilih partai/anggota legislatif Tahap II : untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden) dengan jumlah partai mencapai 24 Parpol (Pemilu 2004) dan 34 Parpol (Pemilu 2009); 3. Tidak adanya pemilihan Presiden, Wakil Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan Presiden, serta anggota legislatif secara anggota legislatif secara langsung oleh rakyat langsung 4. Semboyan Pemilu yang LUBER Semboyan Pemilu yang LUBER JURDIL Sasaran pencapaian Pelita di ORBA : Pelita I : bidang pertanian Pelita II : bidang pertanian dan industry bahan mentah menjadi bahan baku Pelita III : pemerataan pembangunan Pelita IV : swasembada pangan, KB, pembangunan rumah Pelita V : pengolahan hasil pertanian dan swasembada pangan Pelita VI : pembangunan sector ekonomi, peningkatan SDM, pembangunan Kebijakan dan pelaksanaan politik luar negeri di era ORBA : Kembali menggunakan politik bebas aktif dimana bebas artinya tidak terikat oleh suatu ideology/ politik negara asing mana pun. Aktif artinya memberikan sumbangan nyata dalam hal kerjasama internasional Indonesia kembali menjadi anggota PBB Penghentian konfrontasi dengan Malaysia Pembentukan organisasi ASEAN Revolusi hijau merupakan bagian dari perubahan yang terjadi dalam system pertanian pada abad sekarang ini yang pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern yang ditandai dengan makin berkurangnya ketergantungan petani pada cuaca dan alam Dampak positif revolusi hijau di Indonesia : Memberikan lapangan kerja bagi para petani maupun buruh pertanian Daerah yang tadinya hanya dapat memproduksi secara terbatas dapat menikmati hasil yang lebih baik Kekurangan bahan pangan teratasi Sector pertanian mampu menjadi pilar penyangga perekonomian Indonesia Meingkatkan produktivitas tanaman pangan Peningkatan produksi pangan menyebabkan kebutuhan primer masyrakat industry terpenuhi Indonesia berhasil mencapai swasembada beras Kualitas tanaman pangan meningkat Dampak negatif revolusi hijau di Indonesia : Penurunan produksi protein Penurunan keanekaragaman hayati
TENACIOUS Ketergantungan tanaman pada pupuk Munculnya hama strain baru yang resisten karena penggunaan pestisida Menghabiskan dana besar Daya produksi tanah menurun Polusi tanah dan air Tenaga manusia digantikan mesin Muncul kormesialisasi produksi pertanian Sikap individualis dalam hal penguasaan tanah Terjadi perubahan struktur social di pedesaan Memudarnya system kekerabatan dalam masyarakat Muncul kesenjangan ekonomi Harga tanah yang tinggi tidak terjangkau oleh petani lapisan bawah Tingkat pendapatan yang berbeda Muncul kesenjangan yang terlihat dari perbedaan gaya bangunan dan berpakaian Muncul upaya petani untuk beralih pekerjaan Lahan pertanian tidak subur karena penggunaan pupuk buatan dan pestisida secara berlebih Berkurangnya keanekaragaman genetic jenis tanaman tertentu Cara bertani tradisional menjadi terpinggirkan Rasa gotong royong menurun Hasil panen dari beberapa kawasan mengalami penurunan Contoh dampak positif negatif pembangunan di era ORBA : Politik Positif : terjadinya pemilu yang diadakan secara rutin Negatif : pemerintah sangat anti kritik dan oposisi dalam berpolitik Ekonomi Positif : Indonesia mampu menjadi negara industry dan agraris Negatif : Indonesia memiliki hutang luar negeri yang sangat tinggi (51.145 USD) Social Politik : banyak didirikan sekolah baru dan banyak memperkerjakan guru Negatif : ledakan penduduk yang besar dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit Dampak terjadinya krisis moneter di Indonesia : Positif Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena program pembangunan terencana Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras) Penurunan angka kemiskinan Negatif Melemahnya kurs rupiah terhadap kurs dollar Amerika Pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah Kepercayaan internasional terhadap Indonesia menurun PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) meningkat Gerakan reformasi Indonesia yang terjadi tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam bidang politik, social, ekonomi, hukum dan pendidikan. Tujuan dari gerakan reformasi ini antara lain untuk tercapainya demokrasi, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Adapun faktor penyebab reformasi ialah :
TENACIOUS
Politik : KKN, kekuasaan otoriter tertutup, keinginan demokratisasi Ekonomi : krisis Rupiah, naiknya harga kebutuhan Hukum : tidak terwujudnya keadilan Kronologi mundurnya Soeharto dari kekuasaan : 22 Januari 1998 : Rupiah tembus 17.000 per dollar AS 12 Febuari 1998 : Soeharto menunjuk Wiranto menjadi Panglima Angkatan Bersenjata 5 Maret 1998 : 20 mahasiswa UI ke gedung MPR/ DPR untuk menyuarakan pendapatnya 10 Maret 1998 : Soeharto terpilih menjadi presiden untuk ke-7 kalinya 14 Maret 1998 : Soeharto mengumumkan kabinet baru 15 April 1998 : Soeharto meminta mahasiswa untuk mengakhiri proses 4 Mei 1998 : harga BBM melonjak 5 Mei 1998 : senat mahasiswa UI ke gedung MPR/ DPR 12 Mei 1998 : bentrokan antara apparat keamanan dan mahasiswa di sekitar Universitas Trisakti 13-14 Mei 1998 : kerusuhan semakin membesar 15 Mei 1998 : Soeharto kembali ke Indonesia dari Mesir setelah mendengar kabar kerusuhan 17 Mei 1998 : Nurcholis Majid dan Saadilah Mursyid (sekretaris negara) mengusulkan percepatan Pemilu 18 Mei 1998 : mahasiswa tinggal di gedung MPR/DPR, ketua DPR/ MPR Harmoko menghimbau agar Soeharto mengundurkan diri 19 Mei 1998 : Soeharto membentuk Komite Reformasi, Reshuffle Kabinet, mempercepat pemilu dan tidak bersedia mencalonkan diri sebagai presiden (tidak mendapat tanggapan memadai, rencana ini gagal) 20 Mei 1998 : aksi damai dilakukan untuk menuntut reformasi total diikuti oleh ribuan massa, termasuk Sultan Hamengkubuwono X. Aksi serupa juga rencananya dilaksanakan di Jakarta dipimpin oleh Amien Rais, namun aksi itu batal karena kawasan dijaga oleh 80.000 tentara. Demonstrasi besar lainnya juga terjadi di beberapa kota, seperti Bandung, Medan, dan Surakarta 21 Mei 1998 : Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatan presiden RI Sebab pengangkatan Habibie menimbulkan kontroversi : Anggapan bahwa Habibie adalah bagian dari ORBA Sejak awal masyarakat menolak hasil Pemilu 1997 Prosesi pelantikan yang inkonstitusional, yaitu oleh Mahkamah Agung di Istana Negara Agenda gerakan reformasi : Adili Soeharto dan kroninya Amandemen UUD 1945 Penghapusan Dwifungsi ABRI Otonomi daerah seluas-luasnya Supremasi hukum Bersih KKN Para korban dari peristiwa reformasi : Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan Sie, Hafidhin Royan Reaksi pemerintah ORBA dalam menghadapi gerakan reformasi : Saat gerakan reformasi (kerusuhan) terjadi, Soeharto kala itu sedang berada di Mesir untuk menghadiri KTT G-15. Mendengar situasi Indonesia yang kurang kondusif, Soeharto memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, Soeharto bertemu dengan tokoh-tokoh politik yang menghimbau beliau untuk mengundurkan diri sebagai
TENACIOUS Presiden. Namun, Soeharto bersikeras mengabaikan saran tersebut. Soeharto lalu membentuk Komite Reformasi, reshuffle kabinet yang ternyata tidak mendapat tanggapan dari masyarakat Indonesia. Gerakan mahasiswa semakin besar dan berhasil menguasai gedung MPR. Suasana gedung MPR maupun Istana Negara pun semakin tidak kondusif. Orde Baru semakin terdesak, dan akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10.00, Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden RI. Kebijakan di era pemerintahan BJ. Habibie : Pembebasan tahanan politik Kebebasan pers Pembentukan Parpol dan percepatan pemilu Penyelesaian masalah Timor Timur Pengusutan kekayaan Seoharto dan kroninya Menekan laju inflasi dan gejolak moneter Melikuidasi 38 bank swasta, 7 bank diambil alih pemerintah, 9 bank rekapitulasi Pemisahan POLRI dari ABRI, netralitas ABRI dalam Pemilu Kebijakan di era pemerintahan Gusdur : Mengangkat Amien Rais sebagai ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai ketua DPR (19992004) Pembacaan pidato pertanggungjawaban Presiden B.J Habibie (ditolak oleh anggota, menyebabkan Habibie tidak dapat maju mencalonkan diri menjadi Presiden RI selanjutnya) Pemilihan Presiden RI yang baru pada 21 Oktober, dimenangkan oleh Megawati Pemberhentian Kapolri Jend. Roesmanhadi yang dinilai tidak mampu mengantisipasi terjadinya pembakaran sekolah Kristen STT Doulos Pemberhentian Kapuspen Mayjend. TNI Sudrajat dilatarbelakangi oleh pernyataan Sudrajat bahwa Presiden bukan Panglima Tinggi TNI Pemberhentian Wiranto sebagai Menkopolkam dilatarbelakangi hubungan yang tidak harmonis antar keduanya Mengeluarkan pengumuman tentang adanya menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN Mengadakan referendum Aceh, untuk memilih merdeka/ bergabung dengan RI Akhir 1999, menyetujui nama Papua diganti Irian Jaya dan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua Kebijakan di era pemerintahan Megawati : Meminta penundaan pembayaran utang luar negeri Menaikkan pendapatan perkapita (sekitar USD 930) Kurs melonjak ke 8.500/ dollar AS dan indeks saham terus membaik Melakukan privatisasi terhadap BUMN (menjual Indosat pada tahun 2003) Mampu memperbaiki kinerja ekspor Berdirinya KPK Keberhasilannya melaksanakan Pemilu 2004 yang demokratis
