Materi Sejarah Kelas XII IPS

Materi Sejarah Kelas XII IPS

2. Perjanjian Roem – Royen Perjanjian Roem-Royen merupakan perundingan yang membuka jalan ke arah terlaksananya.Konferensi Meja Bundar yang menjadi cikal bakal terwujudnya Negara Kesatuan Repulik Indonesia yang utuh. Atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia, maka pada tanggal 14 April 1949 diselenggarakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, Anggota Komisi dari Amerika Seruikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem dan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. H.J. Van Royen. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Mr. Moh. Roem, yang berisi antara lain. a. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. b. Kerja sama dalam pengembalian perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. c. Turut serta dalam KMB yang bertujuan untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. Kemudian pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. H.J. Van Royen yang berisi antara lain. a. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Kepresidenan Yogyakarta. b. Pemerintah Belanda membebaskan secara tak bersyarat pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948. c. Pemerintah Belanda setuju bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. d. Konfrensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 22 Juni 1949, diselenggarakan perundingan segitiga antara Republik Indonesia, BFO dan Belanda. Perundingan itu diawasi PBB yang dipimpin oleh Chritchley menghasilkan tiga keputusan yaitu : a. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949. b. Perintah penghentian perang gerilya. c. KMB akan dilaksanakan di Den Haag. 3. Konfrensi Inter-Indonesia Hasil Konfrensi Inter-Indonesia yang disetujui bersam di Yogyakarta antara lain. a. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme (serikat) b. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden.

Created by Aries Eka Prasetya, S.Pd, M.Si HISTORY EDUCATION http ://ariesgoblog.wordpress.com/

11


c. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda d. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional, dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS. e. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh Pemerintah RIS dengan inti dari TNI dan KNIL serta kesatuan-kesatuan Belanda lainnya. 4. KMB (Konfrensi Meja Bundar) dan Pengakuan Kedaulatan Pada tanggal 4 Agustus 1949 pemerintah Republik Indonesia menyusun delegasi untuk menghadiri KMB yang terdiri dari Drs. Moh. Hatta (ketua), Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Soepomo, dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel TB Simatupang dan Mr. Muwardi. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak. Pada tanggal 23 Agustus 1949, KMB dimulai di Den Haag, Belanda. Konferensi berlangsung sampai tanggal 2 November 1949 dengan hasil yang dicapai sebagai berikut. a. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka dan beraulat. b. Status Kepresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. c. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda bedasarkan kerja sama sukarela dan sederajat. d. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. e. RIS harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942. 5. Peran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dalam sidang tersebut Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang disetujui semua negara,yaitu: a. Membebaskan presiden dan wakil presiden serta pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948. b. Memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948.

a. b. c. d. e. f. g.

Hasil-hasil keputusan lainnya yang berhasil dicapai oleh PBB di antaranya adalah : Piagam Pengakuan Kedaulatan (27 Desember 1949) Pembentukan RIS. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda. Pembubaran tentara KNIL dan KL yang diintegrasikan ke dalam APRIS. Piagam tentang kewarganegaraan. Persetujuan tentang ekonomi keuangan. Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali setahun kemudian.


12


6. Kembali ke NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) Hasil persetujuan dalam KMB yang berakhir pada tanggal 2 November 1949 adalah dibentuknya satu negara federal di Indonesia yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada tanggal 19 Mei 1950, diadakan persetujuan antara RIS dengan RI untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani Rancangan Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian lebih di kenal dengan sebutan UUDS 1950. 7. Merebut Kembali Irian Barat a. Perjuangan Diplomasi Pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah Republik Indonesia menyatakan pemutusan hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda. b. Konfrontasi Ekonomi Pada tanggal 18 November 1957, diadakan rapat umum di Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan aksi mogok para buruh yang bekerja pada perusahaanperusahaan Belanda. Bank Escompto di ambil ahli oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 1957, kemudian Netherlandsche Handel Maatschappij NV diubah menjadi Bank Dagang Negara. c. Tri Komando Rakyat (TRIKORA) Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu perintah dalam rangka perjuangan pembebaskan Irian Barat. Perintah itu kemudian terkenal dengan sebutan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang isinya sebagai berikut. 1. Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan colonial Belanda. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilitas umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia.

C. Perjuangan Menghadapi Pergolakan Dalam Negeri 1. Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948 Akibat Persetujuan renville, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh karena dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Persetujuan Renville dianggap tidak menjamin secara tegas kedudukan dan kelangsungan hidup Republik Indonesia. Hasil persetujuan Renville membuat posisi Indonesia bertambah sulit. Wilayah Republik Indonesia juga semakin berkurang sehingga wilayah kekuasaan Indonesia menjadi sempit. Presiden kemudian menunjuk Moh. Hatta untuk membentuk kabinet. Hatta menyusun kabinet tanpa campur tangan golongan sayap kiri atau sosialis.


13


Kabinet Hatta, sekalipun mendapat serangan dari kaum Komunis, tetap melaksanakan program reorganisasi dan rasionalisasi. Cara yang ditempuh antara lain : a. Melepaskan para prajurit dengan sukarela untuk meninggalkan ketentaraan dan kembali kepada pekerjaan semula. b. Mengambil 100 ribu orang laskar dari masyarakat dan menyerahkan penampungan kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Dengan bantuan rakyat, pada tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil direbut kembali oleh pasukan TNI. Dalam pelariannya, Musso dan Amir Syarifuddin tewas tertembak. Selanjutnya dilakukan operasi pembersihan di daerah – daerah lain. Pada awal Desember 1948, operasi itu dinyatakan selesai. 2. Gerakan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia ( DI / TII ) Di Daerah Jawa Barat Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda, Sukarmadji Maridjan ( SM ) Kartosuwiryo telah mempunyai cita – cita untuk mendirikan Negera Islam Indonesia. Akhirnya pada tahun 1960 dilaksanakan Operasi Pagar Betis di Gunung Geber oleh pasukan TNI bersama rakyat. Pasukan Kartosuwiryo semakin terdesak dan bertambah lemah, sehingga banyak yang menyerah. Kartosuwiryo sendiri terkurung dan kemudian tertangkap di puncak Gunung Geber pada tanggal 4 Juni 1962 dan selanjutnya dijatuhi hukuman mati. Di Daerah Sulawesi Selatan Kemunculan gerakan DI / TII Pimpinan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan disebabkan Kahar Muzakar menempatkan laskar – laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS ( Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ). Selain itu, Kahar Muzakar berkeinginan untuk menjadi Pimpinan APRIS di daerah Sulawesi Selatan. Penumpasan gerakan Kahar Muzakar itu mengalami berbagai kesulitan. Tetapi akhirnya pada bulan Februaru 1965 Kahar Muzakar berhasil ditembak mati oleh satuan – satuan pasukan TNI. Dengan demikian, pemberontakan yang dipimpinnya itu berakhir. Di Aceh Gerakan Di / TII yang terjadi di Aceh dipimpin oleh Daud Beureueh. Setelah perang kemerdekaan berakhir dan negara Indonesia kembali ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950, daerah Aceh yang


14


sebelumnya menjadi daerah istimewa diturunkan statusnya menjadi daerah karesidenan di bawah pimpinan Sumatera Utara. Kebijakan Pemerintah itu ditentang oleh Daud Beureueh, dan sebagai realisasinya pada tanggal 21 September 1953 ia mengeluarkan Maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Pada tanggal 17 – 28 Desember 1962 diselenggarakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Musyawarah itu diselenggarakan atas inisiatif Kolonel Jasin, Pangdam I dan tokoh – tokoh pemerintah daerah. Melalui Musyawarah itu akhirnya berhasil dicapai penyelesaian secara damai. Di Kalimantan Selatan Di Daerah Kalimantan Selatan juga muncul pemberontakan di bawah pimpinan Ibnu Hajar. Mereka menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakjat Jang Tertindas ( KRJT ). Pemerintah akhirnya berhasil mengatasi gerakan yang dilakukan oleh Ibnu Hajar pada tahun 1963. Ibnu Hajar bersama dengan anak buahnya akhirnya menyerahkan diri secara resmi. Pada bulan Maret 1965 pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati kepada Ibnu hajar. 3. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil ( APRA ) Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil ( APRA ) dipimpin oleh Kapten Westerling. Gerakan ini didasari adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana yang aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan Gerakan APRA yang sebenarnya adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara – negara bagian RIS. Kemudian diketahui, bahwa dalang gerakan APRA adalah Sultan Hamid II, seorang Menteri Negara pada Kabinet RIS. Rencana sebenarnya dari gerakan itu adalah menculik Menteri Pertahanan Keamanan, Sri Sultan Hamengku Buwon IX, Sekjen Pertahanan Mr. Ali Budiarjo, dan pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang. Dengan keberhasilan pasukan APRIS menumpas Gerakan APRA, maka keamanan di wilayah Jawa Barat berhasil dipulihkan kembali.


15

Materi Sejarah Kelas XII IPS

Recommend Documents