teman dengan anak-anak bangsa lain di dunia. Anak-anak sejak dini berlatih bahasa berbagai bangsa dan bergaul dengan

PERTENGAHAN minggu ini, tepatnya tanggal 23 Juli 2015, kita merayakan Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional adalah suatu anugerah sekaligus momentum untuk mengingatkan kita bahwa anak harus diberikan dukungan penuh untuk berkembang secara optimal. Anak adalah masa depan bangsa, calon pemimpin yang mengantar bangsa yang kita cintai maju

facebook.com/terbittop

Oleh: Prof Dr Haryono Suyono pesat bersama bangsa lain di dunia. Kalau di masa lalu kita mementingkan kekuatan fisik dan teknologi perang, di masa depan gerakan untuk maju memperebutkan kesempatan di muka bumi tidak lagi memerlukan kekuatan fisik saja, tetapi kecerdasan, akal dan pengusaan teknologi serta kemitraan bersama bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, Hari Anak Nasional tahun ini kiranya bisa dijadikan momentum untuk mempersiapkan anak-anak sejak saat dini berlatih mengembangkan kebersamaan antarteman-teman sebayanya sesama anak bangsa. Anak-anak membiasakan diri ber-

instagram.com/terbittop

terbittop

teman dengan anak-anak bangsa lain di dunia. Anak-anak sejak dini berlatih bahasa asing, mempelajari budaya berbagai bangsa dan bergaul dengan anak-anak dari bangsabangsa sahabat agar kelak tidak canggung untuk tumbuh kembang. Anak-anak harus saling bertukar pengetahuan dan teknologi, serta  Bersambung ke Halaman 11

[email protected]

www.terbittop.com

Harga Rp4000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

16 - 31 JULI 2015

TEMPO

Anak adalah Pemimpin Masa Depan Bangsa

Bocah korban penculikan, Sintya Ermawan (tengah), saat berbincang-bincang dengan salah seorang Polwan.

Motif Penjualan Organ di Balik

Penculikan Bocah Sintya JAKARTA (TERBITTOP) — Bocah Sintya Ermawan alias Tia sudah kembali ke pangkuan kedua orangtuanya, setelah diserahkan sopir taksi yang ketitipan oleh pelaku. Kini, polisi fokus pada motif dan pemburuan pelaku penculikan. Kapolres Jakarta Timur, Kombes Umar Faroq menduga, ada kemungkinan motif jual-beli organ tubuh di balik penculikan bocah berumur enam tahun itu. ”Modus baru bisa kita ungkap setelah pelaku tertangkap. Kemungkinan modus operandi adalah penjualan organ tubuh,” kata Faroq di Polres Jakarta Timur, Selasa. Faroq mengatakan, pelaku dapat dihukum berat jika benar modus operandi penculikan, penjualan ginjal. ”Pasal 328 KUHP juncto Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” ucap dia. Ancaman hukuman Pasal 328 adalah 12 tahun penjara. Ancaman hukuman Pasal 83 adalah 15 tahun penjara dan denda Rp 600 juta. (lie)

TAHUN KE-II EDISI XLVIII TODAY

Empat tersangka pengatur skor ditangkap Biro Investigasi dan Praktik Korupsi (CPIB) Singapura.

MAFIA SEPAK BOLA

FORUM KEADILAN

JAKARTA (TERBITTOP) — Mantan ketua KPK, Antasari Azhar, masih terus berusaha membersihkan namanya dari kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan terus mencari novum atau barang bukti baru. Bahkan berencana akan mengajukan PK (Peninjauan Kembali) kedua, apabila grasinya ditolak oleh Presiden Jokowi. Meski kandas beberapa kali gugatannya, namun upaya mencarikan keadilan dan kebebasan tak henti dilakukan. Antasari masih menunggu putusan grasi dari Presiden Jokowi untuk bisa bebas. Permohonan uji materi Peninjauan Kembali (PK) dalam KUHAP yang dilayangkan mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, PK tak hanya sekali, namun bisa berkali-kali asalkan didukung bukti baru (novum). ”Jika grasi ditolak maka Antasari

Antasari Azhar

Artis Berlebaran di Penjara

Neymar Beli JET PRIBADI Rp 146 MILIAR BARCELONA (TERBITTOP) — Pesepak bola bintang, Neymar, sudah memiliki jet pribadi dengan inisial NJR di dekat pintu masuk. Menurut MesuaMundo Deportivo, pesawat yang dimiliki pemain Barcelona itu harganya setara dengan Rp 146 miliar. Neymar beberapa kali menggunakan pesawatnya ketika terbang dari Catalan ke Brasil, saat tim gebetan Carlos Dunga bersiap untuk Copa America 2015. Neymar juga menggunakan pesawat jet itu, ketika bertemu legenda basket NBA, Michael Jordan, juga saat terbang ke Jepang untuk menghadiri beberapa acara promo. Kabarnya, di liburan musim panas tahun ini, Neymar akan menggunakan pesawatnya bepergian ke tempat yang belum diungkapkan. (bln)

Azhar akan mengajukan PK kembali, yakni PK kedua,” ujar pengacara Maqdir Ismail, pekan lalu. Setelah MK mengabulkan permohonan uji materinya, maka PK bisa dilakukan berkali kali, asal ada novum (bukti).  Bersambung ke Halaman 11

JAKARTA (TERBITTOP) — Lebaran tahun ini ada sejumlah artis yang merayakannya di balik terali besi. Siapa saja mereka? 1. Fariz RM. Tersandung kasus narkoba untuk kedua kalinya. Fariz divonis penjara delapan bulan, dan mengaku sangat kecewa dengan keputusan itu.

Mandra

2. Hengki Kawilarang. Dituding melakukan penggelapan uang mencapai Rp 1,5 miliar milik Jeng Ana. Hengki ditahan di Ru-

mah Tahanan Kriminal Umum dan Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. 3. Mandra. Dituding melakukan tindak korupsi yang merugikan negara hingga Rp 40 miliar. Saat Hari Raya Idul Fitri tiba Mandra masih mendekam di balik jeruji besi. 4. Rio Reifan. Ditangkap tengah bertransaksi sabu-sabu di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Proses hukum masih berjalan, dan ia masih berada di hotel prodeo. *

Bukan Isapan Jempol JAKARTA (TERBITTOP) — Mafia sepak bola yang melibatkan orang Indonesia memang ada, bukan lagi sekadar isapan jempol. Sebagai bukti, pada Selasa (21/7) lalu, pengadilan di Singapura menjatuhkan hukuman penjara 30 bulan kepada seorang WNI bernama Nasiruddin. Kasusnya berawal dari kerja keras Biro Investigasi dan Praktik Korupsi (CPIB) Singapura yang menangkap Nasiruddin dengan tuduhan terlibat mafia sepak bola di ajang SEA Games 2015. Mantan wasit nasional yang pernah dihukum 10 tahun larangan berkecimpung di sepak bola Indonesia itu dituduh bekerja sama dengan dua orang lainnya, menyuap direktur teknik timnas sepak bola Timor Leste, Orlando Marques Henriques Mendes, agar timnya kalah dari Malaysia. Nasiruddin menawarkan uang sebesar 11 ribu dolar AS atau sekitar Rp 147 juta agar Timor Leste mau sengaja mengalah dari Malaysia. Pada laga SEA Games 2015 yang berlangsung 30 Mei lalu, Timnas U-23 Timor Leste menyerah 0-1 dari Malaysia. Nasiruddin ternyata juga pernah terlibat match fixing di ajang SEA Games 1997 di Jakarta. Kasus tersebut menyeret nama Djafar Umar yang saat itu menjabat sebagai ketua Komite Wasit PSSI. Selain Nasiruddin, ada 10 orang wasit yang terlibat dalam kasus pengaturan SEA Games 1997. *

MISTERI KEMATIAN WARTAWATI

Bang TOP...

Akhirnya Terkuak

 Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar masih menunggu putusan grasi??  Kebenaran pasti datang sendiri. Jika hukum tidak memihak!!!

DEPOK (TERBITTOP) — Tangis mengiringi pemakaman Nur Baety Rofiq. Keluarga tidak menyangka jurnalis berusia 44 tahun meninggal secara tragis. Ada dugaan, Nur Baety dibunuh karena pekerjaannya. Dia diduga tengah mengungkap kasus pembunuhan seorang mahasiswa di Depok. Terlebih, sepeda motor dan perhiasannya tidak diambil oleh pembunuhnya. Namun, polisi bersikukuh motif pembunuhan Nur Baety murni karena pencurian dengan kekerasan. Keempat pelaku hanya mengambil

alat kerja korban dan uang tunai. Dari keempat pelaku, terakhir yang ditangkap aparat Kepolisian Resor Kota Depok adalah Deni Setiawan. Dia Merupakan otak dari aksi perampokan dan pembunuhan. ”Kami menangkapnya di Bandung. Jadi, sudah semua pelaku perampokan dan pembunuhan sudah kami tangkap,” kata Kasat Reskrim Polresta Depok Kompol Teguh Nugroho, di Polres Depok, Selasa.  Bersambung ke Halaman 11

Nurbaety Rofiq BY: KORAN TERBITTOP

STOP PRESS

laporan utama

DIBUTUHKAN KORESPONDEN DI PROVINSI BANTEN, JABAR, DLL Koran TERBITTOP membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Layangkan Surat Lamaran ke Divisi HRD TERBITTOP. Telp: (021) 93116962, 99746839. Email: [email protected] atau Kontak Person Haris Fadillah - 082299466193.

2

EDISI KEEMPATPULUH DELAPAN / TH II 16 - 31 JULI 2015

”Komnas HAM Kawal Kasus Tolikara ke Sidang”

Kepolisian mulai menyidik kasus pembakaran dan pengrusakan ini dan bahkan Komnas HAM, sehari setelah kejadian langsung mengeluarkan hasil analisis sementara kerusuhan di Karubuga, Tolikara, Papua. Mereka menemukan empat fakta terkait bentrok yang melibatkan jemaat Gereja Injil di Indonesia dengan umat Islam di Tolikara dan kepolisian. ”Yang terpenting bukan permusuhan antara GIDI dengan umat Islam,” kata Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Pertama, Pigai mengatakan, kerusuhan di Tolikara dipicu oleh surat edaran Ketua GIDI wilayah Tolikara, Pendeta Nayus Wenea dan Sekretaris GIDI Pendeta Marthe Jingga kepada umat muslim di Tolikara. Surat yang juga disampaikan ke Kepolisian Resort Tolikara, dan Pemerintah Daerah tersebut berisi larangan umat Islam merayakan Idul Fitri di Karubaga Tolikara. Mereka juga meminta umat Islam tak berjilbab. Meski begitu, pada surat edaran yang sama, Nayus menjelaskan pihaknya juga melarang pemeluk agama mendirikan tempat ibadah di Tolikara. ”Penjelasan soal penutupan Gereja Advent menunjukkan bahwa GIDI Tolikara memang

eksklusif dari agama lain,” kata Pigai. ”Mereka tidak membaca Islam sebagai musuh, tapi justru Kristen selain GIDI.” Nama Tolikara merepresentasikan kemajemukan masalah hidup warga sekitar. ”Jeritan itu diabadikan dalam sebuah akronim Tolikara, ’Tolong Lihat Kami Ini Rakyat’,” demikian tertulis nama Kota Tolikara seperti dilansir dalam situs-situs Kabupaten Tolikara, tolikarakab.go.id. Kabupaten yang memiliki luas wilayah 5234 kilometer persegi yang terbagi menjadi empat kecamatan dengan Karubaga sebagai ibu kota kabupaten. Selama 13 tahun ini, Tolikara sudah mengalami pergantian pemimpin enam kali. Diawali dengan Billy Wilhelmus Jamlean, Frans R Cristantus, Jhon Tabo, Turnip, Yusmin Timang sebagai pelaksana tugas sementara bupati, sampai yang terkini Usman Wanimbo. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, kemungkinan ada aktor intelektual di belakang kejadian ricuh di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, saat pelaksanaan salat Idul Fitri pada Jumat pagi, 17 Juli 2015. ”Ini yang harus diproses secara hukum,” kata Badrodin.

DETIK.COM

JAKARTA (TERBITTOP) — Nama Kabupaten Tolikara di Provinsi Papua tiba-tiba menjadi perhatian lantaran insiden pembakaran mushola, rumah penduduk, dan kios bertepatan Lebaran, Jumat (17/7). Massa membakar karena menolak adanya salat Id. Muslim hanya boleh menggelar salat Idul Fitri di luar wilayah itu karena pada 13-19 Juli 2015, Gereja Injil di Indonesia (GIDI) menyelenggarakan seminar dan KKR pemuda GIDI tingkat internasional. Ini sesuai surat imbauan Ketua GIDI wilayah Tolikara Pendeta Nayus Wenea dan Sekretaris GIDI Pendeta Marthe Jingga pada 11 Juli 2015.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat meninjau insiden Tolikara, Papua. Sebagai negara hukum, dirinya berjanji akan memproses pelanggaran hukum yang terjadi di Karubaga, baik pelaku pembakaran dan penembakan. ”Ini tentu ditindaklanjuti dengan penegakan hukum dan semua pihak, baik masyarakat, tokoh gereja, aparat pemerintah daerah, dan tokoh adat, bisa membantu supaya clear,” katanya. Sedangkan sebelas warga yang tertembak dalam kasus ini, kata Badrodin, mereka diduga sebagai pelaku pelemparan terhadap warga sedang melaksanakan salat Id. ”Ada sekelompok orang yang kami identifikasikan satu per satu. Semuanya itu kami akan lakukan penyelidikan dan penyidikan. Kalau memang cukup alat bukti menguatkan, maka siapa bersalah, kami akan periksa dan siapa tersangka, akan kami pro-

ses,” katanya. Komisioner Komnas HAM, Pigai membenarkan tentang surat edaran yang ditulis pada 11 Juli 2015. Dalam surat tersebut tertulis jemaat GIDI sengaja melarang perayaan Idul Fitri yang bersamaan dengan Seminar dan KKR Pemuda GIDI pada 13-19 Juli 2015. ”Surat itu tidak palsu, tapi memang keliru,” kata Pigai. Kedua, Pigai menyesalkan surat tersebut tidak direspons serius oleh pemerintah daerah Tolikara. Padahal, kata dia, jemaat GIDI tidak berhak melarang umat agama lain beribadah. ”Pemerintah tidak mengantisipasi surat edaran itu. Mereka tidak melakukan upaya pencegahaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan,” kata Pigai. Tepat saat Idul Fitri, Jumat, 17 Juli 2015, masyarakat muslim Tolikara tetap menggelar salat Idul

Fitri dan mengumandangkan takbir dengan pengeras suara di lapangan Makoramil 1702/ Karubaga. Lapangan tersebut berdekatan dengan penyelenggaraan KKR jemaat GIDI. Pigai mengatakan jemaat GIDI langsung marah dan memprotes polisi yang berjaga di sekitar lapangan. ”Mereka protes karena sudah memberi imbauan, kemudian polisi balik menembak warga,” kata Pigai. Komnas HAM akan mengawal proses penegakan hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam insiden di Kabupaten Tolikara. ”Kami mempunyai tugas untuk mendorong penegakan hukum di institusi penegak hukum. Mungkin peran itu yang kami mainkan,” ujar Natalius Pigai. Menurut dia, ada tiga aspek yang sangat penting terkait insiden Tolikara. Pertama, lanjut dia,

TOP - SOROT

’Kejahatan Suap Hakim’ Haris Fadillah

B

ERITA penjemputan paksa dan penahanan pengacara kondang terkenal OC Kaligis, tidak saja mengagetkan, baik asisten di OCK and Associate, bahkan Partai Nasdem, namun bagi saya, berita itu sungguh tidak terbayangkan, karena saya cukup lama mengenal pengacara terkemuka ini. Di berbagai persidangan OC Kaligis sering disebut awak media sebagai ’singa persidangan’, karena begitu jagonya beliau menguasai hukum acara, sehingga reputasinya sangat luar biasa dalam membela kliennya. Dalam dunia hukum di negeri ini, siapa yang tak kenal OC Kaligis, pengacara kawakan yang juga petinggi Partai Nasdem, kini bermasalah dengan hukum, dan harus menjadi tahanan rutan KPK. Tak ayal ketika KPK menjemput paksa dan menahannya Selasa (14/7), berita itu tentu menghebohkan dunia advokat Indonesia. Sedemikian sudah parahkah cara kerja advokat dalam membela kliennya? Advokat membela dan mencari kebenaran material atas kasus kliennya. ”Membela yang bayar apa membela yang benar”. Pikiran saya tadinya menerawang jauh, sekaliber OC Kaligis bisa terungkap, terlibat kasus suap lagi, dituduh menjadi operator di balik penyuapan hakim PTUN Medan. Benarkah Kaligis terlibat penyuapan hakim?? Apakah itu adalah risiko profesi sebagai pengacara? Tentu saja tidak, kalau jadi pengacara membela kliennya yang benar dengan cara yang benar tentu semua baik-baik saja. Kalau kerjanya membela yang salah bahkan dengan cara yang tidak benar, siapa yang bisa jamin semua akan baik-baik saja? Banyak advokat saat membela koruptor, selalu teriak menyatakan, perbuatan kliennya tidak terbukti melakukan korupsi, padahal terang dalam kasus itu sudah diputus ada korupsi. Itulah advokat gigih dan pintarnya membela kliennya, padahal sedang mencari kebenaran material atas kasus korupsi yang dibelanya. Dalam kasus hakim PTUN Medan, KPK mengaku memiliki alat bukti cukup menjadikan Kaligis tersangka. Sebagai pengacara yang sudah puluhan tahun menegakkan hukum, tentu ini sebuah ironi, kesandung dengan hukum. Ironi itu semakin terasa karena OC Kaligis termasuk pe-

ngacara yang kerap mendampingi klien yang tengah berperkara di KPK. Tak hanya itu, dia juga kerap melontarkan kritikan pedas kepada lembaga antirasuah itu. Bahan dia pernah melontarkan keinginan menjadi pimpinan KPK. Sebelum palu hakim diketok bersalah, tentu kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, sampai proses persidangannya dibawa ke persidangan. Jikapun OC Kaligis bebas nama baiknya harus dipulihkan. Hebohnya kasus OC Kaligis seolah mengisyaratkan, bahwa sepintar-pintarnya atau sekondang-kondangnya pengacara, jika menggunakan cara yang tidak baik lama-lama bisa kebongkar juga. OC Kaligis jadi tersangka kasus suap

”

Terbongkarnya kasus ini semakin menempatkan moralitas hakim dan advokat kita, menjadi sorotan yang melakukan perbuatan suap untuk memenangkan perkara yang tengah bergulir di persidangan. adalah atasan dari tersangka M Yagari Bhastara. Dia pengacara yang diduga menyuap tiga hakim PTUN Medan. Uang US$ 15 ribu dan SG$ 5 ribu dijadikan sebagai barang bukti transaksi dugaan suap yang diberikan Gerry kepada keempat aparat penegak hukum di PTUN Medan tersebut. Pada perkembangannya, uang itu diberikan untuk memuluskan putusan gugatan Pemprov Sumut terhadap Kejati Sumut yang ditangani PTUN Medan. Pertanyaan dari mana asal-usul uang tersebut? Tentu terbongkarnya kasus ini semakin menempatkan moralitas hakim dan advokat kita, menjadi sorotan melakukan perbuatan suap untuk memenangkan perkara. Hakim menerima suap bukanlah hal baru terdengar di negeri ini. Berkali-kali lembaga peradilan itu tercoreng karena praktik suap dilakukan hakim. Suap menjadi kasus yang paling banyak melibatkan hakim pada periode 2009-2015.

Dari seluruh kasus yang melibatkan hakim, penyuapan dan permainan perkara adalah kasus terbanyak yaitu sebesar 50 persen. Sedangkan perselingkuhan sebesar 30 persen, indisipliner lima persen, manipulasi putusan dua persen, dan narkoba sebesar lima persen. Kasus-kasus itu muncul karena dipengaruhi perubahan perilaku hakim itu sendiri. Jika dilihat dari kasus tersebut, jumlah persentase paling tinggi adalah terkait dengan kasus penyuapan. Dari dialog di atas menurut saya persoalan suap, erat dengan budaya malu yang mulai luntur. Hakim dengan mudah menerabas norma karena tak punya rasa malu. Ruang kerja simbol martabat jabatan dijadikan tempat transaksi haram. Kekuasaan dimanfaatkan untuk memperkaya diri. Sumpah jabatan sekadar perias bibir. Untuk itu kita mendesak agar penyidik KPK terus membongkar keterlibatan Gubernur Sumatera Utara. Semua yang terlibat harus dibawa ke pengadilan. Karena kasus ini menunjukkan selain moralitas dalam praktik dugaan jual-beli putusan, tetapi menunjukkan ketamakan dari hakim itu sendiri. Sehingga sudah tidak ada rasa malu walau kasus serupa sudah pernah menimpa sejumlah hakim pengadilan tipikor. Ingat saja, kasus hakim Setyobudi Tejocahyono, Wakil Ketua PN Bandung ditangkap karena menerima uang suap senilai Rp 150 juta terkait dengan perkara yang ditanganinya. Tertangkapnya hakim tersebut telah menambah panjang daftar hakim yang menerima suap. Sebelumnya, hakim H Syarifuddin Umar, Kartini Juliana, Magdalena Marpaung, dan Heru Kisbandono ditangkap oleh KPK karena menerima suap. Oknum hakim tersebut kasusnya telah divonis oleh pengadilan. Peristiwa tersebut juga menjadi tamparan keras bagi dunia peradilan yang sedang giatgiatnya melakukan reformasi birokrasi. Kasus penyuapan ini mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan hukum dan moral terhadap para hakim dan masyarakat. Bagaimana tidak? Pejabat yang semestinya berada di garis depan dalam pemberantasan suap, gratifikasi, dan korupsi justru malah terlibat dan menjadi aktornya. Sungguh ironilah potret hakim kita!! (Penulis adalah wartawan TERBITTOP)

apakah ada pemicu atau tidak dari insiden itu. Kedua, tindakan penembakan yang dilakukan aparat kepada warga sipil. Yang ketiga tindakan intoleran. Dia menambahkan, tiga hal itu harus dilakukan oleh penegak hukum. Sementara para santri Nahdlatul Ulama di Indonesia mendesak pemerintah segera menangkap penghasut perusakan dan pembakaran masjid. ”Kami asosiasi pesantren Nahdlatul Ulama (RMI PBNU) mengutuk keras tindakan premanisme dan anarkis terhadap kaum muslimin yang melaksanakan salat Id di Tolikara. Kami meminta agar pemerintah bertindak tegas, menangkap dan mengadili penghasut kerusuhan itu,” kata Wakil Ketua RMI PBNU, Ahmad Fahrur Rozi. Mereka berharap pemerintah segera menangkap dan mengadili penghasut tindakan anarkis tersebut agar peristiwa serupa tidak merembet ke wilayah lain di Papua ataupun di luar Papua. Dia mengataan, insiden kasus ini menyebutkan bahwa umat muslim sedang diuji, untuk itu umat Islam jangan terpancing emosi atas insiden tersebut. ”Dalam Al-Quran sudah diperintahkan, balaslah dengan yang lebih baik, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nabi diusir dari Mekkah dan bisa kembali ke Mekkah tanpa menyakiti siapa pun. Mari tunjukkan bahwa muslim adalah umat beradab, berakhlak dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan,” tegas Ahmad. Sementara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Slamet Effendy Yusuf, meminta pemerintah tegas menuntaskan insiden kekerasan massa yang bertepatan dengan Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriah di Tolikara, Papua. ”Pemerintah dan aparat hukum keamanan harus tegas dan segera menangkap pelakunya,” ujarnya. (ris)

Provinsi Maju Program KB Cepat Dapat Bonus Demografi BENGKULU (TERBITTOP) —Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu diharapkan bisa kerja sama dengan tidak kurang dari 1.200 mahasiswa Universistas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) dan Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) karena saat ini Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) beralih fungsi menjadi camat, kepala desa dan sebagian sudah sepuh. Demikian diungkapkan Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono, saat mengunjungi Kantor BKKBN Provinsi Bengkulu dan bersilaturahmi dengan seluruh pejabat dan karyawan BKKBN Provinsi Bengkulu baru-baru ini. Yayasan Damandiri, kata Prof Haryono, telah mengadakan MoU dengan Korps Wanita Indonesia (Kowani) yang membawahi 86 organisasi wanita di Indonesia yang di provinsi disebut Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) untuk mengisi Pos-Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). ”Pada tahun 1970 saya mengajak untuk mengecilkan jumlah anak di bawah 15 tahun dan berhasil sehingga pada tahun 1989 Indonesia mendapat penghargaan dari UN Population Award di PBB,” kata Prof Haryono. Karena keberhasilan itu pada tahun 1990-an banyak provinsi yang kemudian jumlah anak di bawah 15 tahun naik menjdi 15- 60 tahun. Usia 15-60 tahun disebut ledakan pasangan muda. Kalau mereka itu mempunyai kemampu-

an dinamakan bonus demografi. Disebutkan, era bonus demografi kalau negaranya sama seragam terjadinya bonus demografinya juga seragam. Karena Indonesia tidak seragam maka datangnya bonus demografi tiap provinsi itu tidak sama. Provinsi yang maju program program KBnya maju maka bonus demografi terjadi lebih cepat dari provinsi yang kurang maju. Dikatakan, sejak tahun 2000 BKKBN keliru sasaran. ”Setelah tahun 2000 saya pensiun kemudian BKKBN dikembalikan seperti tahun 1970,” ujar mantan Kepala BKKBN itu. Sehingga BKKBN diturunkan tingkatnya seperti BKKBN tahun 1970, yaitu mengurusi ibu hamil, ibu melahirkan dan mengurusi anak balita. Padahal, menurut Prof Haryono, persoalan kependudukan bukan hanya mengurusi hal itu. Persoalan sejak tahun 1990 khususnya secara resmi sejak tahun 1992 didasarkan atas UU No 10 tahun 1992 BKKBN isinya pembangunan keluarga sejahtera. Oleh karena itu, pada tahun 1993 kita canangkan Hari Keluarga Nasional (HSN). Tahun 1994-1995 diperkenalkan dengan keluarga, di mana keluarga dibagi atas keluarga prasejahtera, sejahtera satu, sejahtera dua, prasejahtera tiga dan sejahtera tiga plus. ”Ini adalah awal pembangunan keluarga,” katanya. Dalam kesempatan itu Prof Haryono juga menjelaskan pentingnya bonus demografi di suatu negara yang biasanya berlangsung 20-30 tahun. Tetapi di Indonesia tidak hanya 20 tahun tetapi bisa sampai 40 tahun atau 50 tahun. (ris)

hukum 3

EDISI KEEMPATPULUH DELAPAN / TH II 16 - 31 JULI 2015

JAKARTA (TERBITTOP) — Kejaksaan berharap kewenangannya ditambah agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang penegakan hukum. ”Banyak hal yang kalau diberikan kejaksaan akan membuat kejaksaan lebih mudah melakukan tugas-tugasnya seperti kewenangan melakukan penyadapan dan sebagainya. Demikian terungkap dalam diskusi ”Penguatan Kejaksaan Secara Kelembagaan” yang menghadirkan narasumber Peneliti Leip, Ariehta Eleison Sembiring yang berlangsung di Aula Gedung Kejaksaan Tinggi, Rabu (8/7) lalu. Diskusi dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, Dr Adi Toegarisman SH, Wakajati, Para Asisten dan Kajari Se DKI serta Kasi di lima wilayah di DKI Jakarta dengan moderator Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Narendra SH. Dalam diskusi terungkap ’Penguatan Lembaga Kejaksaan Secara Kelembagaan dalam Menyongsong Tantangan Masa Depan’ sangat diperlukan di tengah kompleksitas tingginya permasalahan penegakan hukum. Namun se-

jauh, sosialisasi dari keinginan ini belum banyak disuarakan lembaga ini. Peneliti Leip, Ariehta Eleison Sembiring menilai, justru apa yang diberikan kewenangan kepada KPK, sangat diperlukan oleh lembaga kejaksaan dan pihak ketiga lainnya yang berkepentingan, tetapi kejaksaan dianggap bukan bagian dari pihak ketiga yang berkepentingan, padahal kejaksaan sangat penting. ”Padahal yang juga harus dipahami bahwa pencari keadilan itu bukan hanya pelaku kejahatan, tapi juga korban kejahatan yaitu masyarakat yang diwakili kejaksaan,” ujarnya. Namun untuk bisa status kejaksaan menjadi jelas di dalam konsitusi, maka harus ada grand design penguatan kejaksaan dalam konsitusi. ”Jika hendak mendorong kejaksaan dalam konstitusi hanya untuk ditekankan pada penguatan tanpa ada grand design yang jelas, tidak akan mempengaruhi peran dan kewenangan kejaksaan,” kata dia. Menurut Arietha, diatur dalam konstitusi harus didahului dengan kajian yang dapat mendorong kejaksaan untuk in-

dependen dan akuntabel. Kajian tersebut harus berupa penelitian mendalam. ”Antara lain dengan melakukan komparasi dan parameter dengan negara lain. Bahwa akuntabilitas diperlukan pada saat ada reaksi Komisi Yudisial (KY) di Pasal 24, bahwa lembaga-lembaga baru yang muncul itu merupakan reaksi dari status quo, lembaga eksekutif,” ujar dia. Menurut Arietha, ada dua protokol yang mengatakan, independensi peradilan harus dijamin oleh negara dan ditegaskan dalam konstitusi. Tidak adanya kontrol eksekutif terhadap yudikatif harus memunculkan lembaga kontrol internal. ”Untuk itu, kejaksaan harus memiliki independensi dan akuntabilitas,” ujar dia. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Adi Toegarisman, menyoroti KUHAP yang secara tegas membagi sistem hukum Indonesia dalam tiga subsistem, yaitu penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Padahal seharusnya sistem hukum universal berlaku hanya dua subsistem, yaitu penuntutan dan peradilan. Sementara penyidikan merupakan bagian dari sub sub-

HARIS FADILLAH

Kejaksaan Berharap Kewenangan Institusinya Ditambah

Suasana diskusi ”Penguatan Kejaksaan Secara Kelembagaan” dengan narasumber peneliti Leip, Ariehta Eleison Sembiring di Aula Gedung Kejaksaan Tinggi, Rabu (8/7) lalu. sistem penuntutan.vCoba dicermati, apakah ada substansi KUHAP yang membuat seorang jaksa itu bangga akan profesinya,” ujar Adi. Arietha menambahkan, sesuai sejarah kejaksaan, di zaman Kerajaan Majapahit Patih Gajah Mada lah yang menentukan tentang satu perbuatan pidana. ”Zaman kolonialisme, Soekarno terkesan memihak pada Kejaksaan karena

hakim dinilai kebelanda-belandaan. Posisi Kejaksaan pada waktu itu sangat kuat dan mendapat perhatian dari penguasa. Kejaksaan merupakan supervisor penyidikan, sehingga muncul friksi dengan Kehakiman,” katanya. Setelah itu, muncul friksi dengan kepolisian terkait dengan kewenangan kejaksaan sebagai supervisor penyidikan. Akhirnya, polisi lah yang memenangkan friksi tersebut. (ris)

Menko Polhukam Tak Boleh Intervensi Kasus Sarpin JAKARTA (TERBITTOP) — Koordinator TPDI, Petrus Selestinus mengatakan, Menko Polhukam selaku penanggung jawab bidang penegakan hukum dan politik, tidak boleh salah kaprah menyikapi reaksi publik atas dugaan kriminalisasi dalam kasus pengaduan pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi terhadap Komisioner KY Suparman Marzuki dan Taufiqurrochman Syahuri dengan cara mencoba meminta Hakim Sarpin Rizaldi mencabut pengaduan atau mendamaikan. ”Ini karena persoalan kriminalisasi yang dimaksud oleh publik, tidak terletak pada diri Hakim Sarpin Rizaldi dan pengaduannya, melainkan pada sistem dan pola penyidikan yang menjadi

budaya hukum bergeser ke arah kriminalisasi di internal Polri selama ini. Jika Menko Polhukam ingin menjernihkan tuduhan publik bahwa dalam kasus-kasus tertentu Polri menjadi alat kekua-

saan untuk memukul pihakpihak tertentu yang sedang tidak disukai atau jika terjadi kriminalisasi, maka Menko Polhukam harus menyelesaikannya secara holistik, tidak parsial hanya pada Hakim Sarpin Rizaldi diminta mencabut pengaduannya,” kata Petrus Selestinus SH dalam siara pers yang dikirim ke TERBITTOP, Selasa (21/7). Jika cara ini yang ditempuh, kata Petrus maka Menko Polhukam bisa terjebak dalam pola penyelesaian yang parsial dengan cara mengintervensi proses hukum yang normatif yang saat ini ditangani Bareskrim Polri, sementara persoalan kriminalisasi yang sedang populer dituduhkan publik

kepada institusi Polri tidak pernah diperbaiki dan diselesaikan oleh pemerintah. Menurut Petrus, Menko Polhukam seharusnya menyadari bahawa kasus pengaduan Hakim Sarpin Rizaldi adalah kasus pidana yang menyangkut kepentingan perdata Hakim Sarpin Rizaldi terhadap Suparman Marzuki dan Taufiqurrochman Syahuri yang proses hukumnya sedang berjalan, dan oleh karena itu Menko Polhukam tidak boleh mengambil langkah penyelesaian yang keliru, terlebih-lebih dengan cara mengintervensi proses penyidikan kasus pidana pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi. (ris)

opini

T AJUK RENCANA Membongkar Suap Hakim

W

AJAH peradilan di negeri ini berkali terulang tercoreng karena praktik suap. Lembaga tempat mencari keadilan di negeri ini tercoreng karena ulah sejumlah hakimnya terlibat menerima suap. Moralitas hakim dan advokat kita selalu menjadi sorotan karena menjadi objek yang melakukan perbuatan tindak pidana suap untuk memenangkan sebuah perkara yang tengah bergulir di persidangan. Ditahannya pengacara kondang OC Kaligis SH bersama anak buahnya, M Yagari Bhastara Guntur alias Gerry serta Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, hakim Amir Fauzi, hakim Dermawan Ginting dan panitera sekretaris PTUN Medan, Syamsir Yusfan, semakin menambah deretan panjang buramnya wajah dan perilaku hakim dan advokat. Suap bagi hakim merupakan godaan berat dalam proses supremasi hukum dan keadilan. Apalagi yang melakukan perbuatan itu para hakim yang sudah senior menjabat sebagai ketua pengadilan, serta advokat yang keduanya merupakan pilar bagi citra penegakan hukum. Tak ayal suap menjadi kasus yang paling banyak melibatkan hakim pada periode 2009-2015. Dari seluruh kasus yang melibatkan hakim, penyuapan dan permainan perkara adalah kasus terbanyak yaitu sebesar 50 persen. Sedangkan perselingkuhan sebesar 30 persen, indisipliner lima persen, manipulasi putusan dua persen dan narkoba sebesar lima persen. Kasus-kasus itu muncul karena dipengaruhi perubahan perilaku hakim itu sendiri. Jika dilihat dari kasus tersebut, jumlah persentase paling tinggi adalah terkait dengan kasus penyuapan. Pada 2015 reputasi hakim di Indonesia menurun terkait kasus narkoba yang dilakukan dua orang saja. Namun kasus itu dapat disimpulkan bahwa sedikitnya kasus narkoba seperti kata pepatah, nila setitik rusak sebelanga. Kasus yang dialami hakim dipengaruhi beberapa hal. Misalnya, ketika kesejahteraan hakim ditingkatkan, maka kasus yang sering muncul adalah kasus narkoba dan perselingkuhan. Namun, ketika kesejahteraan hakim diturunkan, maka diduga kasus yang sering muncul adalah tentang penerimaan suap. Kita merespons langkah KPK terus membongkar keterlibatan pihaknya lain dalam kasus yang terjadi di Medan. Semua pihak yang terlibat harus dibongkar tuntas hingga dibawa ke pengadilan, karena dari kasus itu nantinya masyarakat akan dapat melihat sebagai pembelajaran dalam penegakan hukum. Moralitas hakim dan advokat kita semakin banyak menurunkan wibawa peradilan di negeri ini. Karena selalu mempertontonkan praktik suap dalam memenangkan sebuah perkara. Sehingga masyarakat sering menyebut maraknya praktik mafia peradilan. Wajah peradilan yang tidak berwibawa. Namun peradilan yang penuh dengan mafia yang sesat sehingga bisa menurunkan kepercayaan masyarakat kepada peradilan. Masyarakat semakin pesimis dapat memperoleh keadilan karena jeleknya moralitas para hakim pembuat putusan. Kini saatnya Mahkamah Agung lebih transparan dan mencari jalan keluarnya agar tidak terulang lagi. Kasus ini tidak lepas dari kegagalan dari pendidikan hakim yang prosesnya tidak sekadar pengajaran, peningkatan kualitas dan keterampilan saja, namun krisis budaya malu karena kerusakan akhlak yang moralitas yang tidak bisa dihindari lagi. Kalau jelek, hulunya juga akan jelek sehingga transparansi ke publik harus dilakukan sesegera mungkin. Peran KPK mengusut tuntas unsur kejahatan korupsi yang melibatkan aparat peradilan, merupakan langkah positif dalam menegakkan hukum. Gerak dari hakim-hakim yang putusannya kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi, dipelajari sepak terjangnya dan diawasi gerak-geriknya. Bahkan ditangkap saja karena 'memperjualbelikan putusan’. Persoalan suap erat dengan budaya malu yang mulai luntur. Hakim dengan mudah menerabas norma karena tak punya rasa malu. Ruang kerja simbol martabat jabatan dijadikan tempat transaksi haram. Kekuasaan dimanfaatkan untuk memperkaya diri. Sumpah jabatan sekadar perias bibir. *

DITERBITKAN OLEH: Karya Panjang Mediatama SIUP: 0716/10-27/PK/XII/2013 NPWP: 03.350.979.5-412.000 TDP: 10.27.3.46.05022 Website: TERBITTOP.com Email: [email protected] Penasehat/Pelindung Tarman Azzam Penasehat Hukum Petrus Selestinus SH Pemimpin Umum/Penjab Haris Fadillah Perusahaan Aswi Matrawi Pemimpin Redaksi Endang Suherman Manajer IT Endang S Redaktur Nurcahyo Dewan Redaksi Tarman Azzam, Haris Fadillah, Endang Suherman, Mustopa Abas, Yoyok Percoyo Staf Redaksi Nainggolan Sekretaris dan Administrasi Redaksi Theos Pormes, Bungaria Saputri, Topan Husanda Manajer Iklan/Pemasaran Mulyadi Desain Grafis Sabaragama, Budhi Permana Sirkulasi Yudi Permana Sandhi, Zulaila, Bima Kamandanu Koresponden Bangka Belitung: H Hermansyah Bermani R. Lampung: Agus Salim, Lampung Barat & Pesisir Barat: Alhadi Mb, Nasrun, Sumarlin, Lampung Utara & Tulang Bawang Barat: Yudhi Fikardo. Kab Tulang Bawang: Miswan Effendi, Aan Setiawan. Palembang: Ruslan. Pekanbaru: Ikhsan. Pontianak: Yusri. Tangerang: M Nur. Depok: Abdul Azis. Cirebon: Titik Sulaksana (Kokab Cirebon), Iman Rachman, Moch Faisal Haris, Dodo Suharma, Sudirdja (Cirebon). Bengkulu: Heri. Bangkalan: Muhammad Arifin, Pamekasan: Salim. Pasuruan: Muhammad Toha. Sulawesi Barat: Andi Saputra. Tarif Iklan: Hitam Putih Rp9.000 (per-mm kolom), Warna (Full Color) Rp16.000 (per-mm kolom). Iklan Baris Rp9.000 (per-baris). Tarif di atas belum termasuk diskon. Bank: BRI 7202-01-002432-50-3. Alamat Redaksi Kavling BBM Asri Jl. H. Dimun Blok B-30 Sukmajaya Depok, Jawa Barat 16412 Telepon: 021-99746839, 93116962 Alamat Korespondensi Apartemen Cibubur Village C-3-1 Jl. Harjamukti Cibubur, Jakarta Timur Percetakan: PT Wahana Semesta Inter Media (isi di luar tanggung jawab percetakan)

Seluruh wartawan dan koresponden Koran TERBITTOP adalah yang tercantum di dalam boks redaksi edisi terbaru. Di luar nama-nama yang dimuat, apabila mengaku sebagai wartawan Koran TERBITTOP

4

EDISI KEEMPATPULUH DELAPAN / TH II 16 - 31 JULI 2015

Menyambut HUT Adhyaksa Tahun 2015

”Gelorakan Penguatan Kewenangan” Oleh: Haris Fadillah MENYIMAK perjalanan jajaran kejaksaan selama ini, sudah tentu banyak prestasi yang dicapai. Masa lalu berlangsung dengan segala sukadukanya, dengan segala kesulitan dan hasil-hasilnya serta berbagai kekecewaan, tetapi banyak pula capaian dan prestasi. Kesemuanya itu dijadikan pelajaran berharga dalam refleksi menyambut HUT Adhyaksa tahun 2015. Terlebih pada peringatan HUT Adhyaksa tahun ini merupakan tahun pertama hadirnya Jaksa Agung HM Prasetyo.

M

asyarakat tentu berharap, kinerja kejaksaan setelah dia menggantikan Basrief Arief SH, bisa menempatkan posisi kejaksaan strategis dalam penegakan hukum di negeri ini. Terlebih lagi sudah dibentuk beberapa tim satgassus, yang menangani perkara korupsi dan satgassus bidang intelijen. Laju percepatan kinerja Satgassus Intelijen berhasil secara signifikan dalam memburu buronan kasus korupsi dan berhasil meringkus 59 buronan dalam waktu relatif singkat. Prestasi membanggakan itu diharapkan mampu menangkap seratus buronan dalam setahun mudah-mudahan bisa menaikkan citra dan nawacita program penegakan hukum Presiden Jokowi. Demikian keberhasilan pada bidang perdata dan tata usaha negara yang makin menggeliat, di antaranya bidang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain, bahkan dalam penyelamatan dan pemulihan keuangan negara juga menunjukkan jumlah yang menunjukkan jumlah yang signifikan. Di hadapan Presiden Jokowi dalam suatu pertemuan di Istana Bogor, HM Prasetyo bertekad untuk memperbaiki citra kejaksaan. Etos kerja kejaksaan yang buruk dalam menegakkan hukum selama ini, karena sikap mementingkan diri sendiri membuat upaya peningkatan profesionalisme kerja aparat kejaksaan menjadi merosot, padahal pemahaman dan pendalaman bidang tugas terutama, pada hal-hal teknis, seperti penyelidikan, penyidikan dan penangkapan atau penuntutan senantiasa diberikan melalui berbagai pelatihan. Kontribusi yang lebih diharapkan dari lembaga kejaksaan, adalah tidak saja pada fungsinya sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan alat pemberantasan korupsi semata. Oleh karena itu dengan peran pengawasan yang ganda internal dan eksternal, langkah itu akan mendorong kinerja aparat kejaksaan semakin baik. Jika dua pilar tersebut berfungsi secara optimal, maka akan menjadikan lembaga ini menjadi lembaga yang berwibawa,bisa mengangkat kinerja, martabat dan menjauhkan jaksa dari perilaku korup. Apalagi setelah ada Majelis Kehormatan Jaksa yang berfungsi melakukan sidang pemeriksaan etika. Upaya menjadikan jaksa sebagai agen-agen pembaruan haruslah dicamkan di setiap dada jajaran Adhyaksa. Dengan mampu melakukan upaya pencegahan sehingga tidak terjadi lagi ada perbuatan tercela yang dapat mencoreng lembaga ini sehingga menurunkan penghormatan masyarakat. Pembentukan Tim Satgassus Tipikor akan menjadi ikon kebanggaan bagi kejaksaan untuk menunjukkan kinerja dalam pemberantasan korupsi. Namun tugas jaksa bukan di situ saja, perbaikan mental dan kultur dari SDM kejaksaan menjadi masalah serius yang harus dibenahi. ”Mental jaksa yang nakal menjadi jaksa tidak nakal”, sebutan yang sederhana namun tidaklah mudah untuk mengubahnya. Pada peringatan Adhyaksa tahun ini adalah merupakan momentum bagi jajaran ini untuk menggelorakan penguatan kewenangan dan kinerjanya yang sudah semakin baik dengan memperjuangkan adanya kewenangan baru. Perluasan atau peguatan kewenangan pada jajaran kejaksaan dalam penanganan kasus seperti yang diberikan kepada KPK, adalah penyadapan dan penyidikan tanpa melalui perizinan. Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, lembaga ini diperbolehkan melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan untuk kegunaan penyelidikan dan penyidikan. Namun kewenangan itu belum merdeka diberikan kepada kejaksaan, karena terbelenggu ke dalam undang-undang. Selama ini, dalam menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat para kepala daerah aktif, Kejaksaan Agung harus memohon izin terlebih dahulu kepada Kementerian Dalam Negeri, apabila akan melakukan pemeriksaan terhadap para kepala daerah. Keluarnya surat izin itu memakan waktu. Sementara

KPK tidak perlu hal semacam itu. Izin teknis penyadapan diatur Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Sementara di KUHP disebut Jaksa tak punya kewenangan menyadap jika kasus masih dalam tahap penyelidikan. Selain perluasan kewenangan dalam menangani perkara, kejaksaan memerlukan adanya penambahan biaya operasional untuk memperbaiki kinerja kejaksaan. Momentum saat ini adalah tepat bagi jajaran Adhyaksa menggelorakan keinginan tersebut, mengingat dewasa ini kejahatan korupsi dan lainnya sudah semakin canggih, namun kejaksaan dengan kewenangan yang ada seperti orang ’ketinggalan kereta’. Keberhasilan penguatan ini sangat tergantung kepada kegigihan dari jajaran Adhyaksa meyakinkan rakyat, bahwa jaksa memerlukannya. Jaksa Agung perlu membuat tim khusus untuk menggelorakan keinginan ini, dan selanjutnya membuat inovasi, baik melalui seminar dan sosialisasi ke masyarakat dan tentu melalui riset yang hasilnya disampaikan ke DPR-RI. Jaksa Agung HM Prasetyo perlu melakukan lompatan besar untuk peningkatan kinerja dan citra kejaksaan. Jangan menunggu dan proaktif sehingga revisi KUHP dan KUHAP bisa berjalan seiring dengan program nawacita Presiden Jokowi.

”

di Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) hingga kini belum menyentuh kasus yang mangkrak. Bahkan diam-diam malah menghentikan dua kasus, yakni korupsi bernilai miliaran rupiah. Kedua kasus yang lolos dari jeratan hukum itu yakni dugaan korupsi pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) di AP I senilai Rp 63 miliar, dan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat pengering gabah atau drying centre di Bank Bukopin yang diduga merugikan negara sekitar Rp 76 miliar. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) di AP I senilai Rp 63 miliar, Kejaksaan Agung beralasan tidak ditemukan kerugian negara padahal sudah ada dua tersangka yakni Dirut PT Angkasa Pura (AP) I, Tommy Soetomo, dan Direktur PT Scientek Computindo, Hendra Liem. Sedangkan untuk kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat pengering gabah atau drying centre di Bank Bukopin yang diduga merugikan negara sekitar Rp 76 miliar tak jelas alasannya mengapa dihentikan penyidikannya padahal ada 11 tersangka dalam kasus tersebut. Sementara untuk kasus mangkrak yang terkesan mengendap meski sudah tahap penyidikan dan ada tersangka, tetapi tidak jelas tindak lanjut penanganannya. Seperti kasus pembangunan kantor BJB Tower Cabang Jakarta dengan tersangka, Tri Wiyasa (direktur utama PT Comradindo Lintasnusa Perkasa (CLP). Hingga kini sudah tiga kali panggilan dilayangkan penyidik Gedung Bundar, namun belum ditindaklanjuti dengan panggilan paksa untuk diperiksa sebagai tersangka. Tersangka masih berkeliaran sementara satu tersangka lainnya Wawan Indrawan (kepala divisi umum BJB) sudah ditahan lebih dulu di rutan kejaksaan. Kasus ini merugikan negara Rp 217 miliar. Banyak rumor miring belum ditangkapnya tersangka Tri Wiyasa, ada yang menyebut karena ’dibacking’ orang kuat di kejaksaan. Penyidikan kedua tersangka sesuai Perintah Penyidikan Nomor: Print-66/F/F.2/FD.1/05/2013 dan No: Print-67/F.2/FD.1/05/2013 tanggal 17 Mei 2013. Tersangka Tri Wiyasa kerap mangkir dari panggilan penyidik.

Keberhasilan Satgassus Intelijen yang telah berhasil menangkap 59 buronan kasus korupsi dalam waktu reatif cepat, dan Datun makin menggeliat, namun Tim Satgassus Tipikor nampak belum memberikan hasil optimal.

Dalam sebuah diskusi ”Penguatan Kejaksaan Secara Kelembagaan” yang menghadirkan narasumber peneliti Leip, Ariehta Eleison Sembiring yang berlangsung di Aula Gedung Kejaksaan Tinggi, Rabu (8/ 7), terungkap, banyak hal yang kalau diberikan kejaksaan akan membuat kejaksaan lebih mudah melakukan tugas-tugasnya seperti kewenangan melakukan penyadapan dan sebagainya. Penguatan lembaga kejaksaan secara kelembagaan dalam menyongsong tantangan masa depan sangat diperlukan di tengah kompleksitas tingginya permasalahan penegakan hukum. Namun sejauh ini, sosialisasi dari keinginan ini belum banyak disuarakan lembaga ini. Namun untuk bisa status kejaksaan menjadi jelas di dalam konsitusi, maka harus ada grand design penguatan kejaksaan dalam konsitusi. Jika hendak mendorong kejaksaan dalam konstitusi hanya untuk ditekankan pada penguatan tanpa ada grand design yang jelas, tidak akan mempengaruhi peran dan kewenangan kejaksaan. Diperlukan adanya kajian yang dapat mendorong kejaksaan untuk independen dan akuntabel. Kajian tersebut harus berupa penelitian mendalam. Antara lain dengan melakukan komparasi dan parameter dengan negara lain. Sebagaimana disebut peneliti Leip, Ariehta Eleison Sembiring, ada dua protokol yang mengatakan, bahwa independensi peradilan harus dijamin oleh negara dan ditegaskan dalam konstitusi. Tidak adanya kontrol eksekutif terhadap yudikatif harus memunculkan lembaga kontrol internal. Untuk itu, kejaksaan harus memiliki independensi dan akuntabilitas. Arietha menambahkan, sesuai sejarah kejaksaan, di zaman Kerajaan Majapahit Patih Gajah Mada-lah yang menentukan tentang satu perbuatan pidana. Dibandingkan peranan jaksa di luar negeri di Eropa dan Amerika, di mana peran jaksa itu dominan, tetapi di Tanah Air, masih jauh tertinggal. Kiprah Satgassus Tipikor Berbeda dengan keberhasilan Satgassus Intelijen yang telah berhasil menangkap 59 buronan kasus korupsi dalam waktu reatif cepat, dan Datun makin menggeliat, namun Tim Satgassus Tipikor nampak belum memberikan hasil optimal bagi kejaksaan untuk menunjukkan kinerja dalam pemberantasan korupsi. Baru saja enam bulan lalu, jaksa yang tergabung

Hingga saat ini belum ada evaluasi dari Tim Satgassus mengapa surat panggilan yang tidak diindahkan itu tidak dilanjuti dengan panggilan paksa untuk menghadirkan tersangka Tri Wiyasa. Jika ini berlarut-larut kejadian maka sudah saatnya Jaksa Agung harus mengevaluasi seluruh penyidik termasuk JAM Pidsus dan Direktur Penyidikan. Kasus mangkrak lainnya yang belum jelas penyelesaian yakni kasus Yuni, direktur CV Sri Makmur dalam kasus LTE Major Overhoulls Gas Turbine 1. 1 dan 1. 2, PLTGU Belawan, Medan, Sumut, yang merugikan negara Rp 23 miliar. Lalu, Dwika Noviarti (mantan kepala cabang Bank Permata), dan Solichin (mantan direktur keuangan PT Bali Tour Development Corporation (BTDC) terkait kasus pembobolan uang PT BTDC yang disimpan di Bank Permata sebesar Rp 6 miliar. Kasus Jaringan Sampah, Ery Basworo (mantan kepala Dinas PU Pemprov DKI). Bahkan kasus dugaan rekening gendut delapan kepala daerah hingga saat ini tidak ada penyelesaian ke publik hasilnya. Ada dugaan rekening seorang gubernur mengalir ke perusahaan tambang Richcorp International Limited Hongkong belum jelas penyelesaiannya. Sementara catatan ICW, terdapat 15 perkara korupsi yang dihentikan kejaksaan. Yang terakhir adalah kasus Cessie Bank Bali di-SP3 oleh kejaksaan tanpa memberitahukan ke publik. Sisanya seperti penyaluran kredit bank Mandiri ke PT Citra Graha Nusantara, PT Kiani Kertas, PT Lativi Media Karya, dan lainnya. Bidang Tindak Pidana Khusus memiliki peran sangat strategis dalam membangun dan memulihkan kepercayaan masyarakat (publik trust). Baik dan buruknya pidana khusus memberikan andil yang signifikan bagi pemulihan kepercayaan masyarakat. Lemahnya penyidikan kasus ini menunjukkan kinerja Tim Satgassus Tipikor masih lemah, belum optimal bekerja dan terkesan masuk intervensi. Pada 2013, kejaksaan telah menangani korupsi 1.653 perkara, dan hingga Maret 2015 lebih dari 1.400 perkara ditangani. Korupsi Daerah Optimalisasi penanganan kasus korupsi di daerah menjadi agenda bagi kejaksaan di daerah, seiring dengan berlakunya UU Otonomi Daerah dan Pilkada langsung. Apalagi domain terjadi korupsi telah bergeser menjadi disentralisasi korupsi di berbagai daerah saat ini.

Sudah ada kerja sama dengan Badan Reserse Kriminal Polri, Sekretaris Jenderal KPK, tentang pemetaan 10 area rawan korupsi yang dijadikan pedoman dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi jaksa untuk melakukan peningkatan koordinasi dan integritas penanganan korupsi di daerah haruslah menjadi bagian prioritas di dalam mengungkap adanya tindak korupsi. Di samping mampu bekerja sama dengan justice collaborators untuk mengungkap lebih dalam perbuatan korupsi. Selain itu melalui Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 (tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tercantum tujuh strategi upaya pemberantasan korupsi, dan juga ada Instruksi No 9/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sehingga semua itu menunjukkan keseriusan pemerintah untuk pemberantasan korupsi. Sehingga dengan berbagai instrumen tersebut, diharapkan IPK Indonesia akan bisa naik dari angka 2,8 pada tahun 2010 menjadi 5,0 di tahun 2015. Inilah sebabnya optimalisasi dari Tim Satgassus Tipikor haruslah serius dan tidak dilemahkan perannya dengan menghentikan sejumlah kasus apalagi ada kongkalikong dalam penanganannya. Fenomena korupsi kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) dan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam era reformasi telah menunjukkan intensitas dan kuantitas semakin meningkat, bahkan telah menjadi keprihatinan semua lapisan masyarakat. Angkaangka kuantitatif yang terekam Kejaksaan Agung, KPK dan kepolisian serta Kementerian Dalam Negeri telah menggambarkan maraknya korupsi yang melibatkan pejabat publik di daerah. Korupsi seolah tidak lagi menjadi dominasi kekuasan pusat tetapi sudah meluas searah otonomi kekuasaan daerah. Kemudian di dalam rentang berlakunya kekuasaan otda, terjadi eskalasi yang cukup tajam peningkatan kasus hukum korupsi. Sebagai contoh ada 177 kepala daerah ternyata terlibat dalam masalah hukum ada sekitar 157 kepala daerah, dan dari 32 gubernur, ada sekitar 18 gubernur terlibat masalah hukum dan terakhirnya Gubernur Banten, Ratu Atut Choisiyah. Persoalan otonomi daerah dengan polemik korupsi itu semakin menempatkan kapabilitas aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung RI untuk memerangi terhadap penyimpangan atas pengelolaan keuangan di daerah, dengan peningkatan kualitas dan SDM kejaksaan melalui peran pengawasan menjadi sangat dominan dilakukan. Di tengah maraknya tindak pidana korupsi di daerah, maka sudah saatnya kejaksaan melakukan optimalisasi penindakan korupsi di daerah, melalui paradigma baru yang terintegrasi dengan membangun kualitas jaksa melalui peran pengawasan. Publik akan kebanjiran data sahih, jika Tim Satgassus tidak menunjukkan kinerja yang mampu membongkar skandal kasus korupsi besar, mengusut dan menangkal penyusupan mafia hukum yang akan mengganggu jalannya penyidikan di Gedung Bundar. Hemat saya dari paparan di atas sebenarnya optimalisasi penanganan kasus korupsi daerah haruslah dioptimalkan. Ke depan Jaksa Agung perlu bergegas mengoptimalkan pemberantasan korupsi daerah. Karena masih banyak kasus diselidiki beberapa tahun lalu, tapi kini tenggelam. Dengan adanya kebijakan pengawasan baik internal dan ekternal tersebut, maka perilaku mementingkan diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan, yang bukan saja membuat perkara hukum yang ia tangani tidak bisa diselesaikan dengan baik, melainkan perilaku tersebut juga berdampak pada rendahnya penghormatan masyarakat terhadap hukum, secara optimal bisa diubah aparat kejaksaan. Pemulihan kepercayaan publik tentu tidak ditentukan oleh optimalnya kinerja aparat di bidang pidana khusus, pidana umum, intelijen, dan datun (perdata dan tata usaha negara), tetapi lebih ditentukan bagaimana tindak pengawasan yang efektif, tegas dan terukur secara konsisten tanpa ada kompromi di dalam penjatuhan hukuman. Apalagi persoalan mutasi masih seringnya terdengar keluhan sejumlah jaksa yang tidak sesuai penempatannya bahkan terlalu lama di sesuatu tempat. Kita berharap di hari ulang tahun ini jajaran Adhyaksa akan semakin mawas diri, jujur di dalam melaksanakan tugasnya. Gelorakan terus semangat dan penguatan kewenangan untuk pemulihan kepercayaan dari masyarakat. Sebagai anak zaman, warga Adhyaksa dituntut meningkatkan profesionalisme dan integritasnya serta bersikap ”Satya Adhi Wicaksana” sehingga perannya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dapat dipercaya. Selamat Dirgahayu Adhyaksa.* (Penulis adalah wartawan [email protected])

metropolis 5

EDISI KEEMPATPULUH DELAPAN / TH II 16 - 31 JULI 2015

Umat Islam Jangan Terprovokasi Pembakaran Masjid di Tolikara JAKARTA (TERBITTOP) — Ketua Forum Silaturahmi Takmir Masjid Musala Indonesia (Fahmi Tamami), Rhoma Irama, meminta agar seluruh umat Islam di Indonesia tidak terprovokasi terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua, pada Jumat (17/7) lalu. ”Saya minta seluruh umat muslim tidak terprovokasi dan bersikap over reaktif terkait peristiwa di Tolikara,” kata Rhoma dalam konferensi pers yang digelar di Masjid Khusnul Khatimah, Jakarta Selatan, Senin. Menurut dia, doktrin Islam mengajarkan agar seluruh umat saling menghormati dan menghargai, baik sesamanya maupun dengan agama lain, serta menciptakan persatuan dan kesatuan. Dalam konteks bangsa dan ne-

gara, seluruh umat harus mampu mewujudkan kerukunan umat beragama yang bersifat heterogen, tanpa membedakan budaya, bahasa dan agama tiap-tiap orang. ”Oleh karena itu, kepada seluruh umat Islam, begitu juga umat Kristen supaya tidak melakukan provokasi, sehingga malah semakin memperburuk keadaan. Mari kita jaga kembali kerukunan umat beragama,” ujar Rhoma. Selain mengimbau umat Kristen dan umat Islam agar tak terprovo-

kasi dan over reaktif, dia juga meminta kepada pemerintah untuk menegakkan hukum seadil-adilnya terkait peristiwa Tolikara. ”Saya minta pemerintah untuk menegakkan hukum sebagaimana kita bicara hukum. Peristiwa Tolikara harus diselesaikan sampai tuntas, sehingga kerukunan umat beragama dapat diwujudkan,” katanya. Lebih lanjut, dia meminta agar pemerintah segera memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang menjadi korban dalam peristiwa Tolikara dan membangun kembali musala yang dibakar. ”Pemerintah harus membantu korban luka-luka terkena lemparan batu dan sebagainya. Kemudian, segera membangun kembali musala yang terbakar. Mohon peristiwa ini segera ditangani,” tutur Rhoma. (nt)

nusantara EDISI KEEMPATPULUH DELAPAN / TH II 16 - 31 JULI 2015

6

Lagi Salat, Leher Ditikam Laporan: Titik Sulaksana CIREBON (TERBITTOP) — Roni (39) warga RT 05 RW 05 Blok Pabean Wetan, Desa Purwawinangun, Kecamatan Suranenggala, tumbang setelah lehernya ditusuk saat sedang salat di musala di samping rumahnya, Senin (13/7). Pelaku tidak lain tetangga korban. Bahkan rumah pelaku dengan korban berdampingan. Pelaku dengan korban pun sudah saling mengenal sejak lama. D (31) alias Kacung saat ini sudah diamankan pihak kepolisian. Belum diketahui pasti motif pelaku menusuk korban. Karena warga sekitar mengenal D sebagai pria yang beberapa tahun terakhir mengalami gangguan mental alias rada deglig. Dodi, adik korban menceritakan, saat itu kakanya sedang salat Isya berjemaah di musala yang terletak tak jauh dari rumahnya. Posisi korban di shaf (barisan)

depan, sementara pelaku persis berada di belakang korban. Saat sedang dalam posisi duduk tahiyat akhir dan akan mengucapkan salam, pelaku tibatiba membuka gulungan sarungnya dan mengeluarkan sebilah pisau tajam. Sejurus kemudian pelaku langsung menusuk leher bawah sebelah kanan hingga otot leher korban sobek. Pisau yang menancap dalam tersebut kemudian dicabut pelaku, sontak darah segar pun mengucur. Korban pun kemudian langsung tergeletak tak berdaya. Sementa-

ra pelaku kemudian langsung melarikan diri. Warga pun buruburu mengejar pelaku dan akhirnya berhasil diamankan dengan kondisi masih memegang pisau yang berlumuran darah tidak jauh dari tempat kejadian. Warga yang panik mendapati korban sudah tidak sadar dan dari lehernya terus mengucur darah segar. Akhirnya korban langsung dibawa ke ICU RS Pertamina Klayan. ”Kalau informasi dari warga yang lain, memang pelaku agak kurang, namun untuk penanganannya kita serahkan ke pihak polisi. Yang jelas kakak saya tidak ada masalah dengan pelaku,” ungkap Dodi. Parahnya luka korban membuat tim medis harus melakukan serangkaian operasi untuk menyambungkan otot leher korban yang hampir putus ditikam pelaku. Usai menjalani operasi, kondisi korban masih belum stabil dan masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU RS Pertamina. ***

nusantara 7

EDISI KEEMPATPULUH DELAPAN / TH II 16 - 31 JULI 2015

HARIS FADILLAH

LIBURAN — Wisatawan lokal saat berfoto bersama keluarga dengan latar belakang Candi Borobudur, Magelang, Jateng, saat liburan Idul Fitri 1436 H.

MAGELANG (TERBITTOP) — Pada hari pertama Idul Fitri 1436 H, Jumat (17/8), ribuan wisatawan dari luar kota memenuhi sejumlah objek wisata di Jawa Tengah, terutama lokasi Candi Borobudur. Objek wisata yang tercatat dalam Guinness World Records sebagai situs arkeologis candi Budha terbesar di dunia ini, menjadi lokasi favorit saat liburan Idul Fitri tahun ini. Berdasarkan pengamatan TERBITTOP di lokasi wisata yang tidak jauh jaraknya dari kegiatan aktivitas Gunung Merapi itu, dipenuhi kendaraan dari luar kota. Wisatwan datang dengan kendaraan pribadi, baik dari

Jakarta, Bandung, Malang, Palembang dan Bali. Bungaria, seorang wisatawan menuturkan, dia dan keluarganya sengaja mengunjungi objek wisata Borobudur bersama keluarganya dari Depok-Jakarta. ”Kami sengaja

Wisatawan Luar Kota Penuhi Candi Borobudur

singgah di candi ini untuk mengisi liburan Idul Fitri tahun ini,” tutur Bungaria di lokasi Candi Borubudur, Jumat (17/8). Selama liburan lebaran tahun ini, beberapa objek wisata di Jawa Tengah ramai dikunjungi wisatawan. Bahkan di hari pertama Idul Fitri, mayoritas mobil yang parkir di lokasi objek wisata Candi Borobudur dipenuhi kendaraan dari luar Kota Magelang dan Yogyakarta. Puncak kunjungan lebaran diprediksi pada 18-19 Juli. Berbagai pementasan kesenian rakyat diselenggarakan setiap hari selama libur lebaran. Seperti pentas seni rakyat (18-26/7), wayang kulit (21/7), cokekan (18-26/7), musik keroncong (23/7, 25/7, 26/7), demo potensi desa (1826/6). Dalam pentas hiburan

tambahan ini, pengelola tempat wisata ini melibatkan warga masyarakat di sekitar Candi Borobudur, yang banyak memiliki potensi kesenian khas yang bagus. Taman Wisata Candi Borobudur membantu mempromosikan beragam potensi desa sekitar Borobudur. Wisatawan bisa memiliki wawasan baru, karena di kawasan Borobudur tidak hanya terdapat candi saja, namun juga memiliki potensi wisata lain. Selain kesenian, pada hari Idul Fitri, pengelola wisata menyelenggarakan pameran produk unggulan potensi desa sekitar Borobudur, di antaranya kerajinan batik, pensil, kriya kayu, patung pasir, gypsum, kerajinan bambu, serta aneka kuliner.(ris)

SEBA BESAR KOTA SERANG

Peningkatan Kerja dan Perbaikan Diri Pemkot Serang tahun ini, maka indikator pembangunan di Kota Serang akan meningkat secara signifikan. ”Saya juga berharap dengan kehadiran masyarakat di acara seba ini, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dapat meningkat untuk bersamasama Pemkot Serang membangun Kota yang kita cintai ini,” tuturnya. (adv)

Wali Kota Serang, Tb Haerul Jaman

P

EMERINTAH Kota (Pemkot) Serang berupaya untuk terus meningkatkan kinerja serta terus memperbaiki diri, untuk pencapaian program Pemkot Serang yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Serang, Tb Haerul Jaman, dalam acara Seba Besar atau Rapat Koordinasi Pejabat Pemkot, yang dilaksanakan di Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Selasa (26/5). Jaman mengatakan, terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kinerja tahun lalu, meskipun tetap ditemukan adanya progress. Oleh karena itu, melalui seba besar tersebut, pihaknya bersama dengan seluruh jajaran Pemkot Serang untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang telah ditargetkan dengan capaian hasil program. ”Memang ada progress, tetapi tentu masih banyak kekuarangan mengingat kebutuhan masyarakat besar sementara anggaran yang tersedia di pemkot masih terbatas. Oleh karena iu, evaluasi kinerja perlu

dilakukan, agar mengetahui sejauh mana pencapaian kerja. Sehingga tahun ini

seluruh aparatur dapat meningkatkan prestasi yang lebih baik” katanya. Selain itu, ia menambahkan dalam seba tersebut, dapat memberi manfaat yang besar, jika dijadikan momentum untuk mendalami dan memahami mengenai posisi dan identitas sebagai aparatur penyelenggara pemerintah yang senantiasa dituntut untuk bekerja dengan sungguhsungguh. Dengan adanya penyempurnaan program

SENJA DI PANTAI TANJUNG KELAYANG

Masyarakat sedang duduk santai melihat kesibukan nelayan dan panoramo alam menjelang sore di Pantai Tanjung Kelayang Belitung, Povinsi Bangka Belitung Minggu (12/7). Objek wisata lokasi shooting film ’Laskar Pelangi’ ini makin ramai dikunjungi wisatawan. HARIS FADILLAH

wisata-kuliner 8

EDISI KEEMPATPULUH DELAPAN / TH II 16 - 31 JULI 2015

Berburu Sate Biawak di Subang, Jabar SUBANG (TERBITTOP) — Banyak kuliner pilihan di Subang, Jawa Barat. Namun, yang lagi tren adalah sate biawak. Banyak yang memburunya, bisa karena penasaran dengan rasanya, juga lantaran iming-iming khasiatnya: menyembuhkan alergi, sesak napas, dan tentu saja untuk meningkatkan vitalitas pria. Selain warga Subang sendiri, pemburu sate biawak kebanyakan justru dari kalangan wisatawan. Pada saat mudik kemarin, misalnya, para pemudik asal Jakarta yang melintas kawasan Pantura Jabar, juga menyempatkan diri mencari sate biawak ini. ”Di hari biasa, wisatawan yang ke pemandian air panas Ciater dan Taman Wisara Alam Gunung

Tangkuban Perahu, banyak mampir ke sini,” ungkap pemilik warung sate biawak di Subang, pekan lalu. Kebanyakan wisatawan, atau yang mudik kemarin, tambahnya, mencari sate biawak karena informasi dari mulut ke mulut soal khasiatnya. Namun, soal kebenaran khasiatnya, masih perlu dibuktikan. Yang menarik, pemesan tak hanya untuk makan di tempat, juga

dibawa daging mentahnya. ”Ada yang memesan via telepon, begitu tiba di sini, tinggal menikmatinya. Ada juga yang membawa utuh dagingnya,” jelasnya lagi. Disebutkan, satu ekor biawak biasanya seberat 15-20 kilogram. Harga satu kilogram daging Rp 20 ribu. Jadi, pemesan tinggal mengkalikannya saja. Subang memang dikenal sebagai habitat biawak. Sejumlah daerah memiliki tempat-tempat di mana biawak hidup liar, di antaranya di Cisalak, Pamanukan, Dangdeur, dan Pagaden. Tapi, pasokan biawak dalam keadaan hidup bisa juga didatangkan dari kabupaten tetangga, yakni Sumedang. (end)

soccer 9

Seperti Ini Penampilan Istri Gerrard saat Jalan-Jalan

EDISI KEEMPATPULUH DELAPAN / TH II 16 - 31 JULI 2015

LOS ANGELES (TERBITTOP) — Alex Alexandra Curran alias Alex Gerrard mengikuti suami Steven Gerrard, pindah dari Liverpool, Inggris ke Los Angeles, AS. Kepergok ditemani putrinya Lilly-Ella (11 tahun), Lexie (9) dan Lourdes (4), ia tengah berjalan-jalan di Beverly Hills, Los Angeles. Sosialita cantik itu tetap nampak fashionable dengan balutan busana kasual di tengah cuaca panas Los Angeles. (sep/dm)

Ini Dia Pasangan Pesepak Bola Muslim BARCELONA (TERBITTOP) — Pada hari-hari besar Islam, media selalu menyoroti pesepak bola muslim. Tak terkecuali pada lebaran tahun ini. Ada lima pasangan pesepak bola muslim yang diangkat ke permukaan. Siapa saja mereka? 1. Franck Ribery-Wahiba Ribery: Pertemuannya dengan Wahiba, membuat Frank Ribery beralih keyakinan di tahun 2004. Ribery bahkan mempunyai nama muslim, yakni Bilal Yusuf Muhammad. Dari pernikahan, mereka punya dua anak perempuan, yakni Hizya (lahir 2005) dan Shahinez (2008). 2. Edin Dzeko - Amra Silajdzic: Pasangan ini sudah muslim sejak kecil. Amra berprofesi model dan aktris. Keturunan Bosnia bertemu Edin Dzeko di Inggris.

3. Mesut Oezil - Capristo: Capristo penyanyi, penulis lagu, pedansa serta seorang model cantik asal Jerman. Tiga tahun

lalu, ia termasuk 100 perempuan paling seksi sejagat versi majalah FHM.

4. Sami Khedira - Lena Gercke: Lena model top dari Jerman, sekaligus penyiar televisi. Mereka menjadi pasangan sejak 2011. Saat ini Lena bersaing

dengan Sarah Brandner sebagai WAGs favorit dari Jerman. 5. Samir Nasri - Anara Atanes: Pasangan ini menjalin hubungan asmara lumayan lama, sejak 2013. (sep)

pendidikan & kesra EDISI KEEMPATPULUH DELAPAN / TH II 16 - 31 JULI 2015

10

Universitas Trilogi Kobarkan Semangat Empat Pilar Kebangsaan DOK UNIV TRILOGI

SOSIALISASI — Wakil Ketua MPR, Dr Hidayat Nurwahid, saat melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Auditorium Universitas Trilogi, Jakarta, belum lama ini. Hadir antara lain Rektor Universitas Trilogi, Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSc, Wakil Rektor Dr Aam Bustamam, para dosen dan civitas akademika Universitas Trilogi.

3.000 Mahasiswa UPI Bandung Pilih Posdaya BANDUNG (TERBITTOP) — KKN tematik Posdaya masih menjadi pilihat favorit mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Dari enam tema KKN tematik yang diikuti 4.748 mahasiswa peserta KKN UPI, ada sekitar 3.000 mahasiswa memilih KKN tematik Posdaya. Kecenderungan mahasiswa memilih KKN tematik Posdaya sebagai basis garapan mahasiswa UPI, bisa jadi karena kian menjamurnya Pos-pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) hasil garapan mahasiswa KKN di tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, Posdaya Plamboyan yang menjadi Posdaya kebanggaan Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Posdaya terbaik nasional. Pelepasan mahasiswa KKN tematik UPI tahun 2015 ini dilakukan Rektor UPI, Prof Furqon MA, PhD, di ruang Stadion UPI disaksikan sejumlah civitas akademik dan tamu undangan. Di antara tamu undangan yang hadir, ada UNFPA Indonesia Representative, Mr Jose Ferraris, yang secara khusus datang menghadiri gebyar pelaksanaan KKN tematik Posda-

ya. Hadir pula Ketua Majelis Wali Amanat, Prof Dr Haryono Suyono, yang ikut memanfaatkan momen tersebut dengan menggelar talk show GEMARI yang akan disiarkan pada 2 Juli 2015 melalui TVRI Jawa Barat. Mengangkat tema ’Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pendidikan Menuju Keluarga Sejahtera’, pelepasan mahasiswa KKN tematik ini juga ditandai dengan pelepasan balon di lapangan stadion berdasar kelompok wilayah binaan. Ada 14 kabupaten/kota yang menjadi lokasi binaan KKN. Mulai dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kota Tasik-

malaya, Kabupaten tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Pandeglang (Provinsi Banten). ”Di tahun ini, mahasiswa yang mengikuti KKN berjumlah 4.748, sedang yang hadir saat ini ada 3.695 mahasiswa dari semua fakultas yang ada di kampus ini. Terbagi dalam enam tema dan mereka akan ditempatkan di 14 kabupaten/kota di Jabar dan Banten,” ungkap Drs Yadi Ruyadi, sekretaris LPPM UPI Bandung yang juga ketua pelaksana KKN UPI Bandung. Selain KKN tematik Posdaya, ada lima tema KKN tematik lainnya yang diusung UPI, yaitu KKN tematik Keaksaraan Fungsional, KKN tematik Manajemen Berbasis Sekolah, KKN tematik Lingkungan Hidup, KKN tematik PAUD dan KKN tematik Kearifan Budaya Lokal. Para mahasiswa akan berada di lapangan selama 40 hari, mulai 1 Juli sampai 26 Agustus. ”Karena terpotong lebaran, tanggal 11- 26 Juli off dulu, dilanjutkan lagi 27 Juli sampai 26 Agustus. Ini variasi KKN kita supaya berjalan dengan baik,” jelas Yadi. (rel)

JAKARTA (TERBITTOP) — Pemuda yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia, selayaknya memahami ideologi bangsanya sendiri. Demikian ditegaskan Wakil Ketua MPR, Dr Hidayat Nurwahid, saat menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di Auditorium Universitas Trilogi (Untri) Jakarta, belum lama ini. ”Pemahaman ideologi bangsa penting, agar generasi muda kita tidak mudah disusupi ideologi lain. Karena, fatal akibatnya dan akan berdampak luas bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Hidayat. Dikatakan politisi PKS ini, bahwa seluruh elemen bangsa termasuk pemuda dan mahasiswa tidak boleh melupakan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Bangsa Indonesia. ”Saya mengingatkan, agar para mahasiswa lebih memahami sejarah bangsanya. Karena, sejak dari dulu para pendiri bangsa ini telah mengingatkan

kita agar jangan melupakan sejarah,” ujar Hidayat Nurwahid. Apalagi, demikian Hidayat menambahkan, sebagai mahasiswa dan warga civitas akademika kampus, harus memahami sejarah. ”Dalam hal ini mengenai perjalanan bangsa yang terkait dengan empat pilar haruslah dikuasai dan dipahami secara utuh,” jelasnya. Perlu Dipahami Sementara Rektor Universitas Trilogi, Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSc, saat membuka acara sosialisasi itu mengatakan, empat pilar itu perlu dipahami agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar. ”Kita harus bangga memiliki empat pilar, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan kian dihargai,” kata guru besar bidang statistika ini. Pada sosialisasi empat pilar kebangsaan ini, tak hanya mahasiswa Untri saja yang hadir. Namun, juga sejumlah mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus di Jakarta. Selain tentu saja para dosen dan guru besar di Untri. (rel)

11

EDISI KEEMPATPULUH DELAPAN / TH II 16 - 31 JULI 2015

Perguruan Tinggi dalam Kancah Pembangunan Nasional Oleh: Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSc PEMBANGUNAN negara pada dasarnya adalah memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut. Bila dilihat dari pengalaman sejarah negara-negara di dunia, ternyata negara yang maju itu bukan disebabkan oleh kekuatan sumber daya alamnya saja, akan tetapi sangat tergantung kepada kekuatan sumber daya manusianya. Bahkan sumber daya alam yang melimpah bukan jaminan majunya sebuah negara. Walaupun tentunya anugerah Tuhan dalam bentuk kekuatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat berlipat ganda, bilamana hal itu dikelola secara baik dan benar melalui teknologi dan manajemen yang memadai. Dari pernyataan ini, kembali peranan sumber daya manusia menjadi sentral.

B

erdasarkan pemikiran di atas, maka peranan pendidikan dalam membangun negara tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pendidikan adalah cikal bakal kemajuan sebuah negara. Artinya, bila sebuah negara ingin maju, benahilah pendidikannya. Kalaulah dihubungkan dengan MDGs (Millenium Development Goals) dan Keconomy (Knowledge-based Economy), maka peranan pendidikan tinggi akan menjadi sangat sentral. Konsep dasar dari MDGs sangat berkaitan dengan hakikat kemanusiaan dan lingkungan hidup, sedangkan K-economy memainkan peran utama sains dan teknologi di dalam pembangunan. Jadi, MDGs dapat dijadikan sebagai esensi tujuan dan K-economy sebagai alatnya. Tujuan yang baik dan besar akan menjadi utopis tanpa dijalankan dengan alat yang baik dan tepat. Di sinilah letak peranan perguruan tinggi. Sebenarnya Tri Darma Perguruan Tinggi (PT) yang dikonsepkan sejak awal tahun 1963 mempunyai landasan pemikiran yang sangat baik dan cocok dengan situasi dan kondisi Indonesia. Konsep tersebut mengarahkan agar PT di Indonesia tidak menjadi menara gading (the ivory tower), tetapi kehadirannya justru bermanfaat buat masyarakat. Konseptor Tri Darma Perguruan Tinggi tersebut, Bapak Prof Toyib Hadiwidjaja, sering menekankan bahwa riset hanya untuk riset (research for the sake of research) yang tidak (atau kurang) berdampak positif terhadap masyarakat itu harus dikurangi. Hasil-hasil riset haruslah sebesar-besarnya dapat diterapkan di masyarakat. Masyarakat sangat mendambakan penerapan hasil penelitian untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Untuk itulah riset-riset terapan atau teknologi tepat guna menjadi salah satu ciri dari Tri Darma PT. Beberapa PT tentunya sudah, sedang dan terus menjalankan konsep Tri Darma PT tersebut dengan konsisten. Akan tetapi masih ada beberapa PT yang kusulitan menerapkan konsep itu secara utuh. Hal ini disebabkan oleh persoalan manajemen, faktor keuangan dan kelangkaan sumber daya manusia. Sehingga PT terjebak pada pelaksanaan perkuliahan saja seperti halnya lembaga kursus biasa. Dengan demikian, kehadiran PT tersebut kurang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional, selain sedikit mengerem laju

pengangguran saja. Namun demikian, setelah PT itu meluluskan mahasiswanya, mereka tidak mustahil akan menjadi pengangguran terdidik. Situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada upaya penanggulangan (rescue) sehingga peranan PT dalam pembangunan nasional, MDGs, dan K-economy menjadi signifikan. Penguatan Analitik dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Saat ini dirasakan bahwa lulusan PT kurang berjiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur bukanlah seperti halnya pakaian yang tinggal pakai, tetapi memerlukan upaya penanaman sejak dini dan kondisi lingkungan yang mendukung ke arah itu. PT sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional berada di ujung, upaya penanaman jiwa entrepreneur di PT hasilnya tidak akan optimum. Akan tetapi, bila jiwa entrepreneur itu tidak juga dipupuk di PT, maka bisa jadi sifat entrepreneur yang telah dimiliki pun akan hilang. Untuk itu, upaya meningkatkan sifat-sifat entrepreneur di PT tetap diperlukan agar lulusan menerapkan perilaku entrepreneur tersebut di mana saja mereka berada. Bahkan saat ini, di pemerintahan pun, sifat entrepreneur itu sangat diperlukan untuk mempercepat pelayanan prima terhadap masyarakat. Maksud penguatan jiwa entrepreneur di PT bukanlah sekadar mengarahkan agar lulusan PT menjadi pebisnis semua, tetapi justru memiliki sifat-sifat baik dari entrepreneur, seperti misalnya keberanian mengambil tindakan (berani karena benar tentunya), kecepatan bertindak, dan pelayanan terbaik terhadap siapa pun yang berhubungan dengan yang bersangkutan. Selain sifat entrepreneur yang harus dimiliki mahasiswa, kemampuan atau daya analitik mahasiswa Indonesia perlu ditingkatkan. Kemampuan analitik ini sangat berhubungan dengan daya pikir dengan menggunakan metodelogi-metodelogi yang tersedia. Saat ini, perusahaan-perusahaan dihadapkan pada suatu persaingan yang sangat ketat akibat semakin intensifnya komponen analitik dipergunakan di perusahaan. Davenport dan Harris (2007) bahkan telah menyimpulkan abad 21 ini sebagai abad persaingan berbasis analisis (analyticbased competion). Banyak sekali perusahaan yang terpaksa gulung tikar bilamana tidak mempunyai SDM yang handal dalam

analitik. Sebaliknya, banyak perusahaan yang disebut sebagai ’the breaktrough company’ karena kekuatan analitiknya. Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia sangat memerlukan kekuatan analitik. Hal ini didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang sudah biasa menyimpan miliaran data dan informasi. Bila data dan informasi itu tidak dioptimumkan dengan optimum, semuanya menjadi mubazir dan sulit sekali perusahaan tersebut untuk terus bertahan. Industri perbankan dan telekomunikasi, misalnya, mereka sangat dituntut membuat perencanaan dan keputusan-keputusan secara cepat dan tepat berbasis pada fakta (data) dan kemampuan estimasi. Tanpa itu semua, perusahan sejenis ini tidak akan berumur panjang. Begitu juga perusahaan berbasis sumber daya alam (perkebunan, peternakan, perikanan, tanaman pangan), sangat memerlukan daya analisis agar potensi SDA yang ada terus menjadi keunggulan terbandingkan (sustainable comparative advantage). Di PT, kemampuan bertanya harus masuk ke dalam level tertinggi dari kacamata analitik. Menurut Davenport dan Harris (2007) jenisjenis pertanyaan analitik sangat berkaitan dengan analisis statistika, ekstrapolasi/peramalan/estimasi, dan pendugaan/optimisasi berbasis data dan model. Persusahaanperusahaan yang kuat dalam level analitik tingkat tinggi itulah yang mampu melakukan inovasi, pengoptimuman sumber daya, dan transformasi perusahaan. Kemampuan-kemampuan analitik yang mengarah kepada inovasi-optimasi-transformasi inilah yang harus terbiasa diberikan di PT. Dengan demikian, sinergisme untuk memperkecil jarak antara industri dan PT dapat selamanya dilakukan. Bila dikaitkan dengan globalisasi dan pasar bebas negara-negara ASEAN, kemampuan analitik lulusan PT Indonesia menjadi wajib. Bila tidak, pos-pos penting dan strategis perusahaan-perusahaan besar di Indonesia diisi oleh lulusan kampus-kampus luar negeri. Di dalam hal ini, PT sudah waktunya mulai bergandengan tangan dengan BUMN-BUMN dalam memperkuat kurikulum pendidikan PT yang kelak dapat mengisi tenaga ahli BUMN yang handal, bukan sekadar bekerja tetapi tidak dapat berinovasi, mengoptimasikan sumber daya, dan mentransformasi BUMN ke arah yang lebih baik.

ANTASARI TUNGGU GRASI JOKOWI————————————(dari halaman I) Gerakan 1 juta ’Dukung Antasari Azhar’ kini semakin memperlihatkan ke penguasa negeri ini bahwasanya kasus ini menjadi perhatian besar rakyat Indonesia, pemerintah akan semakin tertekan untuk segera menyelesaikan Kasus Antasari Azhar. Dukungan publik untuk mendorong Presiden Joko Widodo mengabulkan pengajuan grasi mantan Ketua KPK tersebut semakin besar. Menurut koordinator kuasa hukum Antasari, Boyamin Saiman, penggalangan dukungan melalui penandatangan petisi sudah mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan. Presiden Jokowi sempat membahas secara khusus permohonan grasi dari Antasari, walau hingga kini belum ada keputusan pembebasan diterima atau tidak. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, dirinya bersama Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dimita Presi-

den untuk memberi masukan soal grasi dari Antasari Azhar. Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan bahwa jangka waktu pengajuan grasi Antasari sudah lewat. Maka MA memberikan pertimbangan bahwa tidak memenuhi syarat, namun bukan berarti pupus harapan, karena masih ada celah hukum, yang pasti keputusan kepala negara, jangan sampai melanggar undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Grasi, batas pengajuan grasi maksimal satu tahun setelah vonis pengadilan akhir. Namun Antasari baru mengajukan grasi setelah tiga tahun divonis pengadilan. Menurut Maqdir, substansi grasi tidak terikat dengan prosedur. Pemberian grasi melewati batas waktu, Maqdir berujar, juga pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Substansinya, kata dia, Presiden harus melihat ada kesalahan dalam suatu

putusan sehingga harus membuat keputusan sendiri terkait dengan pemberian grasi. ”Presiden memutuskan saja,” ujarnya. Dia menyebutkan, Jokowi juga harus mempertimbangkan kondisi kesehatan Antasari yang kian memburuk. ”Undang-undang itu untuk kepentingan penegakan keadilan manusia. Untuk apa ada UU kalau tidak bisa melindungi HAM?” ujar Maqdir. Antasari divonis 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari 2010 dalam kasus pembunuhan bos PT Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, pada 2009. Antasari sempat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tapi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Antasari akhirnya menempuh upaya hukum luar biasa melalui pengajuan grasi kepada Presiden Jokowi pada 2015. (ris/nt)

MISTERI KEMATIAN WARTAWATI AKHIRNYA TERKUAK————(dari halaman I) Selain Deni, terlebih dahulu polisi membekuk tiga pelaku pembunuhan lainnya yaitu Syarifudin (20), Ubaidilah (22), dan M Pujiono (20). Mereka yang membantu melakukan aksi perampokan dan

pembunuhan. Para pelaku dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang Perampokan dan Pasal 338 tentang Pembunuhan, dengan ancaman minimal 15 tahun penjara.

Deni adalah buruh bangunan yang bekerja di tetangga Nurbaety. Ia mengetahui keadaan rumah korban. Kemudian Deni mengajak rekannya untuk melakukan aksi perampokan tersebut. (end)

PT dan Asosiasi Keilmuan Dunia Pada umumnya dosen sebuah PT adalah anggota asosiasi keilmuan dunia. Persoalannya optimasi keanggotaannya yang berefek signifikan terhadap pembangunan nasional dan PT masih belum dapat dirasakan. Untuk menanggulangi hal ini, dosen selain diminta aktif mengikuti seminar asosiasinya di luar negeri sebaiknya menyediakan diri (yang didukung oleh PT-nya) untuk menjadi penyelenggara seminar internasional keilmuannya di Indonesia. Dengan demikian frekuensi pertemuan keilmuan di Tanah Air menjadi tinggi. Sehingga kontak pemikiran secara langsung antara saintis dan nasional dengan saintis/mahasiswa internasional menjadi sering. Dari sini diharapkan terjadi rangsangan pemikiran baru atau bekerja sama untuk melakukan riset. Untuk meningkatkan wibawa keilmuan kita di kalangan ilmuwan-ilmuwan dunia, dosen dapat membimbing mahasiswa untuk membiasakan menulis skripsi/tesis/ disertasi yang siap kirim ke jurnaljurnal relevan. Untuk itu format penulisan skripsi/tesis/disertasi sebaiknya mengikuti tata cara penulisan jurnal di bidang dosen yang bersangkutan, tentunya juga harus ditulis dalam bahasa Inggris. Selain upaya ini akan berdampak positif terhadap daya tembus kita dalam kancah jurnal intenasional, juga akan mereduksi ketebalan skripsi/ tesis/disertasi yang sudah berlebihan. Bilamana berbasis paper itu maksimum sekitar 10-15 halaman saja. Untuk itu bisa saja diwajibkan agar mahasiswa S1 cukup satu paper, S2 dua paper dan S3 empat paper yang layak terbit di jurnal internasional. Hal ini juga bisa bekerja sama dengan asosiasi keilmuan dosen yang bersangkutan. Selain asosiasi keilmuan internasional, tentunya pembenahan asosiasi keilmuan nasional juga sangat mendesak dilakukan. Asosiasi keilmuan nasional basis kegiatannya harus keilmuan, seperti konfrensi reguler yang isinya presentasi makalah-makalah (berbasis riset). Jurnaljurnal keilmuan juga sebaiknya dikelola secara profesional oleh asosiasi keilmuan. Di dalam hal ini PT dapat menjadi sekretariat asosiasi tersebut, atau paling tidak para dosen dapat turut aktif menjadi anggota dewan editor keilmuan (scientific editorial board). Jurnal keilmuan yang dikelola oleh asosiasi nasional ini juga bisa melibatkan ilmuan internasional menjadi anggota dewan editor. PT dan Pembangunan Daerah Saat ini umumnya PT dan pemerintah daerah (pemda) berjalan sendiri-sendiri, kurang melakukan upaya sinergisme. Kalaupun mereka bertemu hanya sebatas rapat atau acara-acara formal lainnya, kurang masuk ke substansi persoalan. Padahal bila kedua entitas tersebut dimanfaatkan,

maka konsep Tri Darma PT bisa berjalan dengan baik. Pada saat ini, pemda sangat memerlukan perencanaan daerah yang baik disusun berdasarkan data dan informasi daerah untuk menyusun peta jalan (road map) daerah. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang jelas indikator keberhasilannya dan strategistrategi pencapaian. PT bisa membantu mulai dari tahap perencanaan lalu membuat evaluasi keberhasilan. Selain itu, PT juga dapat melibatkan mahasiswa sebagai ajang latihan implementasi konsep-konsep atau penemuan-penemuan di PT. PT juga dapat mengajak perusahaan (BUMN atau swasta) untuk bersinergi membangun daerah. PT, perusahaan dan pemda bisa sama-sama membuat sejenis CARC (Cooperative Applied Research Center) untuk mengkaji dan sekaligus mencari solusi persoalan daerah. CARC dikelola secara profesional untuk mengoptimumkan sumber daya dosen, staf pemda, dan staf perusahaan atau BUMN yang dapat menjadi bagian kegiatan CSR (Coorporate Social Responsability) atau PKBL-BUMN (Program Kemitraan Bina Lingkungan-BUMN). CARC berbasis pada potensi sumber daya alam daerah, misalnya CARCPerkebunan Sawit di wilayahwilayah Sumatera Utara dan Riau, CARC-Perikanan di wilayah Amon dan Sulawesi, dan seterusnya. Sejauh dikelola secara profesional, CARC bisa menjadi knowledgebased solution (solusi berbasis sains dan teknologi) di daerah. PT dan Kepedulian Lingkungan Sekitar PT harus peduli terhadap masalah-masalah di mana PT itu berada. Mahasiswa-mahasiswa harus manjadi bagian utuh dari masyarakat, jangan merasa kelas elit sendiri yang kurang peduli atau kurang paham terhadap masalah lingkungan di mana mahasiswa menetap. Mereka harus ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kerja bakti dan kebersihan lingkungan di sekitarnya. Bahkan kalau perlu mahasiswa dapat menjadi pemimpin dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, misalnya kebersihan selokan, pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi sampah organik, dan termasuk kegiatan tahunan dalam rangka 17 Agustus. PT dapat mengembangkan entitasnya menjadi desa dan kampus mandiri energi. Wilayah di sekitar kampus sebaiknya mengoptimumkan sumber daya di sekitarnya untuk menanggulangi masalah energi. Kampus-kampus yang mempunyai fakultas pertanian atau peternakan bisa membuat biogas untuk keperluan praktikum, kantin kampus, dan masak-memasak rumah penduduk di sekitar kampus. Hal yang sama dapat dilakukan untuk

keperluan pemupukan berbasis organik. Kalaulah di sekitar kampus ada sungai yang cukup besar, bisa saja penerangan di dalam kampus dan desa di sekitarnya disuplai oleh micro-hydro yang teknologinya dibuat oleh bengkel kampus. Manajemen PT dan Teknologi Informasi Untuk menunjang Tri Darma PT dan kegiatan-kegiatan keilmuan nasional dan internasional, PT harus dikelola secara modern. Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen harus diterapkan semaksimum mungkin. Hal ini bisa dilakukan untuk informasi kuliah, ruang kuliah, seminar-seminar, kenaikan pangkat, pengisian formulir pendaftaran dan pendaftaran ulang, dan kegiatan kampus lainnya. Pola tradisional berbasis rapatrapat fisik dan dokumen-dokumen hard-copy selain selalu lambat (tidak efisien, tidak efektif) juga terlalu banyak menghambur-hamburkan kertas. Untuk itu optimasi teknologi informasi dan paper-less harus menjadi kebijakan PT. Satu hal yang perlu ditekankan di dalam pengelolaan PT adalah profesionalisme dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Prinsip-prinsip kejujuran harus menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dunia profesionalisme ini. Software-software yang dipergunakan oleh sivitas akademika haruslah software yang legal. Legalitas ini sangat penting agar dosen dan mahasiswa tidak menjadi minder ketika berhadapan dengan ilmuwan internasional. Selain itu, banyak sekali kompetisi-kompetisi internasional yang dikelola oleh perusahaan software, seperti SAS, SPSS. Dengan kepandaian mahasiswa Indonesia yang cukup baik, mereka bisa saja mengikuti kancah kompetisi internasional tersebut secara sah, karena software yang dipergunakannya juga legal. Budaya akademik harus mendominasi kehidupan kampus. Mahasiswa bisa saja aktif di berbagai organisasi intra-ekstra kampus, tetapi basisnya harus akademik. Saat ini, dirasakan kehidupan politik praktis di dalam kampus sangat kental. Mungkin akibat kurangnya kegiatan-kegiatan yang arahnya ke keilmuan atau profesionalisme, atau mungkin juga kegiatan politik praktis gaungnya dirasakan sangat besar. Terlepas dari apa pun alasannya, ekosistem akademik di PT harus dominan dan hidup secara riel, tidak formalistik atau sekadar di dalam kelas saja. Mudah-mudahan dengan kesungguhan pimpinan PT untuk ikut serta menjadi pemain dalam kegiatan kancah internasional, penguatan otonomi daerah, MDGs, dan K-economy, PT Indonesia benar-benar menjadi sumber inovasi dan agen perubahan. Semoga. (Penulis adalah Rektor Universitas Trilogi/Guru Besar Statistika FMIPA IPB)

ANAK ADALAH PEMIMPIN MASA DEPAN BANGSA–——————(dari halaman I) belajar bermain bersama anakanak bangsa maju lainnya. Namun, anak Indonesia harus sangat paham budaya bangsa dan mencintainya dengan penuh agar masuknya budaya asing tidak melunturkan budaya nasional. Budaya asing justru memperkaya dan manambah asupan nasional. Budaya asing menjadi pemicu dan pelengkap budaya gotong-royong untuk memajukan budaya nasional berwawasan global. Basis budaya ini harus makin disertai bekal dinamika bangsa yang mendorong setiap anak untuk tidak menunggu kesempatan, tetapi mampu bersifat inovatif menciptakan kesempatan baru dan tidak segan menjemput dan siap mengambil kesempatan yang terbuka untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan anak bangsanya. Lebih-lebih kalau sikap dan semangat menjemput bola itu disertai dengan kemampuan entrepreneurship yang tinggi sehingga setiap kesempatan bisa menjadi peluang untuk menciptakan inovasi baru yang cemerlang dan menghasilkan kesempatan kerja yang luas bagi setiap anak bangsa. Lebih-lebih karena jumlah anak kita tetap banyak dan latar belakangnya makin bervariatif di masa depan. Hari Anak Nasional sebaiknya dimanfaatkan untuk menjalin kerja sama yang akrab antara anak, orang tua dan masyarakat lingkungannya dengan menonjolkan karya-karya nyata. Anak, orang tua dan komunitas saling berinteraksi. Dunia anak dari satu keluarga, dua orang setiap keluarga, tetap meriah bersama anak dari keluarga tetangganya. Anak boleh banyak karena berasal dari keluarga yang

banyak. Yang banyak tetap bersatu gotong-royong menghasilkan karya nyata yang berguna untuk kemajuan bangsanya. Keberhasilan bersama itu didukung oleh komunitasnya sehingga kecintaan anak-anak Indonesia menjadi kebanggaan dan idola yang membesarkan hati serta menambah percaya diri yang dinamis dan akrab dalam komunitasnya. Ada kata-kata bijak yang beredar dalam jaringan sosial dan patut kita kutip: ”Kalau kau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tetapi bila kau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama”. Kegesitan anak Indonesia yang menjadi kebanggaan komunitasnya adalah modal awal untuk dapat diterima pada komunitas yang lebih luas, dari kawasan ASEAN dan akhirnya dari kawasan dunia yang akan jauh lebih sulit ditembus di masa depan. Kepercayaan bahwa seseorang dengan kawan-kawannya mendapat dukungan dari komunitasnya adalah modal awal yang luar biasa untuk memperoleh dukungan dari komunitas yang lebih luas, bukan hanya dari keluarga dekatnya saja. Hari Keluarga Nasional kiranya juga dimanfaatkan untuk mendorong tingkah laku positif secara luas agar segala seluk beluk dan tingkah laku positif itu mendapat uraian yang terperinci di media massa dan menjadi acuan dari keluarga yang sangat besar jumlahnya di Indonesia. Kebiasaan kita, termasuk media massa, yang mengurai secara detail kegiatan menyimpang perlu diganti dengan tayangan kegiatan positif dengan liputan luas. Kegiatan positif dengan liputan luas itu perlu didrama-

tisir agar menarik dan menjadi bahan berita atau tulisan tidak ada habisnya. Uraian yang tidak ada putusnya akan menjadi bahan acuan yang menyebar luas dan akhirnya akan membangun budaya sayang anak dan sayang kepada sikap dan tingkah laku kreativitas anak yang positif dan berguna untuk masa depan bangsa. Ada sekelumit kata-kata bijak yang mengajak kita tidak mengutamakan pendidikan anak-anak diarahkan menjadi orang kaya, tetapi justru mempersiapkan anakanak merasa bahagia. Tujuannya tidak lain adalah agar kelak anakanak melihat segala sesuatunya bukan dari sekedar wujudnya, tetapi menghargai sesuatu yang dijumpainya dari nilainya untuk kemanusiaan dan sebesar-besar kebahagiaan bersama. Nun kata orang bijak, menjadi manusia (human being) dan menjadi manusiawi (being human), sangat berbeda. Kita orang tua harus faham perbedaan itu dan berusaha mengantar anak-anak pemegang masa depan bangsa menjadi sosok yang manusiawi sesuai dengan falsafah bangsa Pancasila. Untuk itu, marilah kita pergunakan Hari Anak Nasional sebagai forum untuk mencintai anak-anak Indonesia seakan kita membangun masa depan yang penuh barokah, meminjam semangat Hari Raya Idul Fitri yang baru kita rayakan. Kita mencintai anak karena kita mengetahui bahwa investasi yang baik akan menjadikan setiap anak bangsa menjadi sosok pembangun bangsa dan mendoakan kita di masa depan. Selamat Hari Anak Nasional. (Penulis adalah Ketua Yayasan Damandiri/www.haryono.com)

12

EDISI KEEMPATPULUH DELAPAN / TH II 16 - 31 JULI 2015

BY: KORAN TERBITTOP

BEDAH BUKU ’MEMBANGUN LAUT, MEMBANGUN MANUSIA’

”Potensi Laut Belum Dikelola Optimal”

DOK DAMANDIRI

PEMBAHAS BEDAH BUKU — Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono (tengah), menjadi pembahas pada acara bedah buku berjudul ’Membangun Laut Membangun Manusia’ yang ditulis Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), Dr Suseno Sukoyono, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, baru-baru ini. Nampak dari kiri ke kanan, Dr Arif Satria, Johannes Subijanto, M Riza Damanik, Prof Dr Haryono Suyono, Dr Suseno Sukoyono dan Suhana JP.

INDONESIA merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan negara maritim dengan jumlah pulau tidak kurang dari 17.504 pulau dengan luas laut tidak kurang dari 2/3 luas wilayahnya, garis panjang pantai terpanjang didunia yaitu mencapai 95.181 km. Namun potensi laut luar belum dikelola secara optimal. Salah satu permasalahannya adalah faktor sumber daya manusia (SDM). Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan secara terus-menerus mendorong peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan.

D

emikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), Dr Suseno Sukoyono pada acara bedah buku

kedua yang berjudul ’Membangun Laut, Membangun Manusia’ di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, baru-baru ini. Hadir dalam acara ini, Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono, yang bertin-

dak sebagai pembahas, Dekan Fakultas Ekonomi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, M Riza Damanik dan Deputy Derector for the Coral Trigle Center, Johannes Subijanto, dan bertindak sebagai moderator Peneliti Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Suhana. Dengan potensi hasil laut yang begitu besar telah mengantarkan Indonesia sebagai negara yang maju perekonomiannya pada tahun 2030. Karena pada tahun tersebut ekonomi Indonesia akan menempati posisi ketujuh ekonomi dunia dan bisa mengalahkan Jerman dan Inggris. Dr Suseno Sukoyono mengatakan, ada stikma nelayan dan komunitas pesisir, pertama golongan bawah atau masuk dalam kategori miskin masih melekat. Ada suatu kebiasaan yang masih terjadi dan dilakukan pada pola pikir tradisional, menganggap masih banyak ikan yang bisa ditangkap di laut. Meski kenyata-

annya persediaan ikan di laut sangat terbatas. Menurutnya ada empat hal yang perlu diperhatikan untuk membangun kelautan dan perikanan ke depan, yaitu keberlanjutan sumber daya alam yang ada di laut, khususnya sumber daya ikan, dukungan SDM andal, infrastruktur dan sistem kelembagaan. Dari keempat hal tersebut keberadaan SDM unggul kunci utama keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk itu, berdasarkan hal tersebut, tambah Susesno, Indonesia sudah saatnya Indonesia memiliki grand design pembangunan kelautan dan perikanan yang berpihak pada pengembangunan SDM Indonesia di masa datang. Indonesia akan lebih maju kalau didukung oleh SDM yang baik dan bertangggung jawab. Selain itu juga perlu dikembangkan wirausaha-wirausaha baru berbasis sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk itulah, tam-

bah Suseno, BPSDM KP hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan kapasitas SDM kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. ”Mengelola laut pada dasarnya adalah mengelola manusia. Karena manusia yang membuat regulasi laut. Bila manusia baik, laut pun akan membawa berkah,” kata Suseno. Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono, pada kesempatan itu mengatakan, kebangkitan dunia perikanan yang digebrak Ibu Susi ini kalau tanpa diikuti oleh sumber daya manusia akan tidak ada artinya. ”Buku Pak Suseno ini memberi pelajaran bagi mereka yang awam. Karena dalam bukunya Pak Suseno menggambarkan kemampuan dan kesediaan KKP untuk memproduksi tenaga yang orientasinya baru pada tingkat produksi hasil laut, baru pada tingkat potensi kelautan, baru pada tingkat potensi perikanan,” kata Prof Haryono. Buku ini, lanjut Prof Haryono, menonjolkan adanya penyuluhpenyuluh kelautan dan perikanan. Ini sekaligus membuat jaringan-jaringan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Penyuluh ini seperti juga pelatihan pada umumnya yang menghasilkan dengan sertifikasi yang luar biasa memberikan satu kemampuan satu produksi dengan tingkat yang tinggi sehingga produksi kita secara formal sanggup bersaing dengan produksi negara lain. ”Nelayan kita yang ada di pesisir pada umumnya tingkat pendidikannya rendah, tingkat kemiskinannya tinggi sehingga masyarakatnya melihat dengan keadaan pendidikan rendah dan miskin itu mereka menjastifikasi bahwa budaya nelayan ya begitulah,” kata Prof Haryono. Oleh karena itu, dengan sendirinya buku ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengembangkan satu kumpulan tenaga yang bisa membantu melakukan social change pada masyarakat yang ada di pesisir, masyarakat nelayan yang kehidupannya dari tahun ke tahun tidak berubah. Karena yang disentuh dalam buku Pak Suseno ini bukan mayoritas nelayan tetapi pada puncak tertentu yang kemudian dilakukan sertifikasi memerlu-

kan kualitas yang unggul. Kualitas yang pas-pasan dan rendah membentuk budaya nelayan yang miskin dan sangat tidak masuk dalam konteks manusia membangun Indonesia karena apa yang dikerjakan kalau tidak diolah dan kalau tidak laku akan menjadi busuk. ”Untuk itu diusulkan perlu adanya tenaga-tenaga di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan semacam advokasi yang luar biasa sehingga di Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan kementerian lainnya, bahwa kekayaan Indonesia di laut itu bisa dibantu oleh masingmasing kementerian dan institusi yang ada,” ujar penggagas Posdaya ini. Prof Haryono menambahkan, apa yang terjadi banyak pusatpusat lumbung ikan di kawasan Indonesia timur seakan terisolir tidak dekat dengan konsumen di wilayah barat, di Jawa maupun tempat lain. Sehingga dengan sendirinya kesempatan produk itu untuk sampai sasaran menjadi jauh dan panjang prosesnya. Untuk itu, perlu dilakukan satu trobosan di pusat-pusat lumbung ikan yaitu didirikan pusat-pusat bursa ikan yang menarik bagi manusiamanusia pemakan, penikmat ikan dari berbagai jurusan. Sehingga ikan itu mati sekali saja tidak harus berkali-kali masuk lemari es. Pusat-pusat itu tidak hanya untuk menjual ikan saja tetapi bisa dipakai oleh para turisme atau kegiatan lain yang menarik konsumen. Keempat, di tempat yang bukan menjadi pusat atau disuplai ikan dari pusat-pusat ikan tidak ada yang meniru tempat seperti di Singapura (restoran ikan yang menarik) sehingga setiap malam puluhan ribu orang datang untuk memakan ikan. ”Kenapa Kementerian KKP tidak menciptakan hal-hal semacam itu? Sehingga makan ikan itu bukan makan ikan yang itu-itu saja tetapi bervariasi sehingga muncul sebagai makanan yang ’nglangeni’ (ketagihan) dan membuat rindu untuk makan ikan sekaligus seakan-akan memakan ikan itu budaya,” kata Prof Haryono. Karena itu, lanjutnya, saudara kita di luar negeri melihat pantai tidak saja dari ikan tetapi dilihat dari pasir, ombak dan pinggiran pantai. ”Masyarakat di Perancis dan Spanyol banyak yang memanfaatkan pantai dan pasir pantai sebagai tempat pariwisata,” ujar Prof Haryono. *

KKP Kembangkan 10 Poltek di Berbagai Daerah

K

EMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan secara terus menerus mendorong peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan. Dr Suseno Sukoyono mengatakan, pendidikan yang diselenggarakan melalui sistem pendidikan vokasi dengan pendekatan teaching factory menghadirkan dunia usaha dan dunia industri dalam kampus. Pendekatan ini, kata Suseno, menggunakan porsi 70 persen praktek dan 30 persen teori untuk tingkat pendidikan menengah, serta 60 persen praktek dan 40 persen teori untuk tingkat pendidikan tinggi. Peserta didiknya terdiri dari 40 persen anak pelaku utama kelautan dan perikanan, 40 persen masyarakat umum dan 20 persen mitra kerja sama. Lulusan pendididkan ini, kata Suseno, ’laris manis’ di dunia kerja, karena hampir semua lulusan direkrut perusahaan kelautan dan perikanan sebelum diwisuda. Pendidikan tersebut dilakukan di sem-

bilan Sekolah Usaha Perikanan Menengah, tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) serta satu Sekolah Tinggi Perikanan di lima kampus. Selain itu KKP mulai mengembangkan 10 Poltek KP di berbagai daerah di Indonesia secara bertahap. Lebih jauh dijelaskan, di bidang pelatihan BPSDM KP memiliki enam balai diklat. Untuk memperlancar jangkauan pelatihan bagi masyarakat BPSDM KP mendirikan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) sebanyak 429 tempat di berbagai daerah. Selain itu akan dikembangkan 24 techno park (taman teknologi) kelautan dan perikanan, di antaranya di Tegal, Banyuwangi, Bitung dan Ambon. Sementara penyuluhan dilakukan berkoordinasi dengan seluruh kobupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Total penyuluh perikanan sebanyak 13.621 orang terdiri dari 3.249 penyuluh PNS, 1.285 penyuluh perikanan bantu, 8.749 penyuluh swadaya, 205 penyuluh PBB daerah, 40 penyuluh swasta dan 93

penyuluh honorer. Untuk itu, berdasarkan hal tersebut, tambah Suseno, Indonesia sudah saatnya memiliki grand design pembangunan kelautan dan perikanan yang berpihak pada pengembangunan SDM Indonesia di masa datang. ”Indonesia akan lebih maju kalau didukung oleh SDM yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu juga perlu dikembangkan wirausaha-wirausaha baru berbasis sumber daya kelautan dan perikanan,” tuturnya. ”Mengelola laut pada dasarnya adalah mengelola manusia. Karena manusia yang membuat regulasi laut. Bila manusia baik, laut pun akan mem-

Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono (kiri), menerima cinderamata dari Kepala BPSDM KP, Dr Suseno Sukoyono (kanan). DOK DAMANDIRI

bawa berkah,” kata Suseno. Pendidikan yang diselenggarakan, dengan sistem pendidikan vokasi dengan pendekatan teaching factory yang menghadirkan dunia usaha dan dunia industri dalam kampus. Pendekatan ini, kata Suseno, menggunakan porsi 70 persen praktek dan 30 persen teori untuk tingkat pendidikan menengah, serta 60 persen praktek dan 40 persen teori untuk tingkat pendidikan tinggi. **