Teknika; Vol: 1, No: 1, Maret 2011 ISSN:

Teknika; Vol: 1, No: 1, Maret 2011

ISSN: 2087 – 1902

Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Berdasarkan Keppres N0. 80 Tahun 2003 Terhadap Kinerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten OKU Oleh: Marinda Gusti Akhiria Abstract There are some interesting phenomenon that occur in Ogan Komering Ulu in the activities of government procurement, it often happens that an anarchist incident is in every execution of bidding/tendering projects organized by the technical department; members of construction services procurement committee considered less reliable and professional in understanding the basic tasks and stages of the procurement committee or mechanism for project bidding according to applicable regulations; presence of a broker that directly involved in project bidding; party service providers (contractors) as well as users of services (procurement committee) do not understand about provisions of laws and regulations governing the procurement of goods and services; presence of unscrupulous officials (executive and legislative) who interfere in determining the winning bidder of the project, so the walk would not be fair bidding process; Less specifically sanction given to the suppliers or contractors who do unqualified construction working. Keywords: Policy implementation, procurement of goods and services, project, service suplier

Pendahuluan Terdapat beberapa fenomena menarik yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain: 1) Sering terjadinya insiden yang bersifat anarkhis dalam setiap pelaksanaan penawaran/tender proyek yang diselenggarakan oleh dinas teknis; 2) Masih banyaknya anggota panitia pengadaan jasa konstruksi yang dinilai kurang handal dan profesional dalam memahami tugas pokok panitia pengadaan dan tahapan atau mekanisme penawaran proyek sesuai ketentuan yang berlaku; 3) Masih banyaknya makelar atau calo proyek yang terlibat secara langsung dalam penawaran proyek; 4) Baik pihak penyedia jasa (kontraktor) maupun pengguna jasa (panitia pengadaan) yang belum memahami sepenuhnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa; 5) Masih banyaknya oknum pejabat (eksekutif dan legislatif) yang ikut mengintervensi dalam menentukan pemenang tender proyek, sehingga proses tender berjalan tidak fair, dan; 6) Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pihak rekanan atau kontraktor yang jelas-jelas melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi yang tidak berkualitas atau tidak sesuai dengan rencana teknis. Penelitian bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh organisasi terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU, berapa besar pengaruh interpretasi terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU, berapa 

Dosen Tetap Program Studi Teknik Sipil FT Universitas Baturaja

Marinda Gusti Akhiria, Hal; 16 - 30

16


ISSN: 2087 – 1902

besar pengaruh Aplikasi terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU, berapa besar pengaruh implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU. Tinjauan Pustaka Implementasi kebijakan menurut R.S. Parker (dalam Sunggono, 1994:137) dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam waktu tertentu. Agar kebijakan itu dapat memberikan hasil yang diharapkan maka kebijakan itu harus dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan dapat didefenisi sebagai penggunaan sarana-sarana yang dipilih. Teori implementasi kebijakan menurut Jones (1996:164), mengemukakan bahwa ada tiga aktivitas utama yang paling penting dalam implemetasi kebijakan yaitu: 1) Organisasi: Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metoda untuk menunjang agar program berjalan; 2) Interpretasi: Menafsirkan agar program (umumnya dalam status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.Kebutuhan utama bagi keefektifan pelaksanaan kebijaksanaan adalah bahwa mereka yang menerapkan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, dan; 3) Aplikasi (penerapan): Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Penerapan mengandung ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau hal lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa, serta para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (termasuk jasa konstruksi) harus mematuhi etika sebagai berikut; 1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; 2) Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; 3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat; 4) Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak; 5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest); 6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa; 7) Menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 8) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;


17


ISSN: 2087 – 1902

Selanjutnya berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 diuraikan beberapa persyaratan kualifikasi bagi pihak penyedia jasa atau perusahaan yang berminat untuk menjadi peserta tender antara lain: 1) 2) 3) 4) 5)

6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)

Memiliki surat ijin usaha yang masih berlaku; Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani dokumen pengadaan; Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; Melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21/23 atau 25 atau PPn sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang/jasa termasuk subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yg baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di instansi manapun; Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai (untuk usaha kecil / koperasi kecil); Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai (untuk bukan usaha kecil); Untuk pekerjaan khusus / spesifik / teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yg diperlukan, atau pengalaman tertentu; Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah / swasta utk mengikuti pengadaan barang/jasa Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yg diperlukan; Termasuk dalam penyedia barang / jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan; Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan (khusus unutk jasa pemborongan); Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya, dan; Untuk pekerjaan jasa pemborongan, memiliki SKK yg cukup dan masih ada SKP.

Lenvine (1990, dalam Dwiyanto, 1995) mengusulkan tiga konsep yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu: responsiveness, responsibility dan accountability. 1) Responsivitas (responsiveness), adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan programprogram pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 2) Responsibilitas (responsibility), menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan dengan kebijaksanaan organisasi. 3) Akuntabilitas menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat (elected officials).


18


ISSN: 2087 – 1902

Kerangka Pemikiran Implementasi Program Pengadaan Barang dan jasa 1. Organisasi 2. Interpretasi 3. Aplikasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa

Kinerja Organisasi 1. Responsiveness 2. Responsibility 3. Akuntabilitas

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Metodologi Penelitian Variabel Penelitian Variabel-variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, seperti pada Gambar 2:

X1 X

X2 X3

Y 

Gambar 2. Paradigma Penelitian Keterangan : X X1 X2 X3 Y 

= = = = = =

Implementasi Kebijakan Audit Standar Umum Standar Pekerjaan Lapangan Standar Pelaporan Akuntabilitas Pelaksanaan APBD Faktor lain.


19


ISSN: 2087 – 1902

Definisi Konsep Untuk memudahkan pemahaman tentang makna variabel dalam panelitian ini, setiap variabel didefinisikan sebagai berikut : 1. Implementasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. berdasarkan Keptuusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 adalah beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan dimensi organisasi, interpretasi dan aplikasi. 2. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU.merupakan suatu kondisi kemampuan masyarakat secara ekonomi dan sosial dengan melihat kualitas sumber daya manusia menurut aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan serta perumahan dan lingkungan pemukiman. Definisi Operasional Berdasarkan definisi konsep maka dapat dioperasionalkan sebagaimana dalam tabel berikut: Tabel 1 . Operasionalisasi Varibel Penelitian VARIABEL Implementasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. berdasarkan Keptuusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (X)

DIMENSI 1.

1. 2. 3. 4.

2.

3.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Organisasi

1.

Interpretasi

Aplikasi

Akuntabilitas

1. 2.

NO

Pembentukan Panitia pengadaan Barang dan Jasa Kewenangan dan tanggungjawab Panitia Kemampuan koordinasi Kemampuan Finansial

1-3

3.

Kejelasan maksud dan tujuan Persamaan persepsi dan pemahaman kebijakan Persamaan motivasi dan Kerjasama

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ketersediaan program kerja Ketersediaan Juklak Juknis Ketepatan Waktu Kesesuaian kompetensi pelaksana Monitoring Evaluasi

1.

Tingkat konsistensi antara kebijakan dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU dengan aspirasi stakeholder.

2.

Tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian stakeholder

(Y)


INDIKATOR

4-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-18 19-21 22 23 24 25 26 27-28

29-30

20


ISSN: 2087 – 1902

Lanjutan Tabel 1. Operasionalisasi Varibel Penelitian 2.

Responsibilitas

1. 2.

3.

Responsivitas

1.

2.

Tingkat penentuan dan pencapaian target kegiatan Tingkat penyesuaian antara misi dan tujuan organisasi dengan dinamika perubahan

31-32

33-34

Tingkat penerimaan dan pemenuhan terhadap keluhan dan tuntutan stakeholder Tingkat usaha untuk membina hubungan dan kerjasama antara organisasi dan stakeholder

35

36

Populasi, Sampel dan Responden Populasi dalam penelitian ini mencakup semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi anggota panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten OKU dalam 3 tahun terakhir yaitu sebanyak 48 orang dan perwakilan dari para kontraktor atau rekanan yang sering mengikuti atau menjadi peserta tender proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten OKU, dengan metode purposive sampling sebanyak 32 orang, sehingga secara keseluruhan populasi penelitian berjumlah 80 orang. Tabel 2. Daftar Polulasi dan sampel Penelitian NO.

POPULASI

JUMLAH ANGGOTA

1.

Panitia pengadaan barang dan jasa

48 orang

2.

Kontraktor/Rekanan/Pimpinan CV

32 orang

Jumlah

80 orang

Sumber : Dinas PU Bina Marga Kab. OKU, 2009

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini bertumpu pada analisis data kuantitatif, di mana pengumpulan datanya dilakukan melalui beberapa teknik yaitu Penyebaran angket, wawancara, studi kepustakaan dan observasi.


21


ISSN: 2087 – 1902

Instrumen Penelitian Instrumen-instrumennya berupa angket dan pedoman wawancara, untuk mendapatkan jawaban yang terstruktur berdasarkan fokus masalah yang telah ditelaah secara teoritis dan menggunakan kerangka pikir yang terbangun. Adapun pengaturan skor jawaban adalah sebagai berikut : 1) Jawaban sangat positif diberi skor 5 (lima); 2) Jawaban positif diberi skor 4 (empat); 3) Jawaban netral diberi skor 3 (tiga); 4) Jawaban negatif diberi skor 2 (dua), dan; 5) Jawaban sangat negatif diberi skor 1 (satu). Uji Validitas Instrumen Adapun langkah-langkah melakukan uji validitas adalah: 1. Tentukan koefesien korelasi rank sperman dengan cara sebagai berikut: Apabila item yang dihadapi berbentuk skala ordinal (skala sikap), maka nilai korelasi rank spearman pada item ke-i adalah :

rs  1 

6 di2

n  n  1

Di mana : d = Selisih R(X) dengan R(Y) n = jumlah data 2. Bandingkan nilai koefesien korelasi rank sperman (rs) dengan nilai korelasi rank spearman dalam table (rtabel), atau bandingkan nilai p-value (Sig.) pada koefesien korelasi rank sperman (rs) dengan taraf nyata (). 3. Jika rs > rtabel atau p-value < , maka item tersebut valid dan dapat dijadikan sebagai indikator terhadap dimensi/variabel tersebut. Uji Reliabilitas Instrumen Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Walaupun secara teoritis, besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0,00 – 1,00. Untuk rumus Cronbach Alpha adalah: 2  k    b  R   x 100%  1  t2   k  1  R = Nilai koefesien reliabilitas Cronbach Alpha Keterangan : k = Banyaknya butir pertanyaan.  b2 = Jumlah varians butir.

 t2


= Varians total.

22


ISSN: 2087 – 1902

Pada penelitian ini, akan dilakukan uji reliabilitas dengan koefesien Cronbach Alpha, karena metode ini lebih mudah dan sudah tersedia dalam program SPSS. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengujian Validitas Instrumen Penelitian a. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tabel 3. Hasil Analisis Validitas Instrumen Variabel Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Nomor Butir Instrumen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Sumber : Hasil Pengolahan Data primer

Koefisien Korelasi 0,892 0,794 0,902 0,877 0,927 0,897 0,904 0,889 0,904 0.912 0,869 0,896 0,911 0,887 0.891 0.907 0,913 0,888 0,915 0,886 0,876 0,918 0,901 0,910 0,915 0,884

Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Pada tabel r, pada n-2 dan derajat kepercayaan 95 % (α=0,05), = 0,232, ternyata nilai perhitungan r butir instrumen di atas lebih besar dari nilai r-tabel. Oleh karena itu dapat dikatakan semua butir yang digunakan pada variabel adalah valid. Adapun butir yang mempunyai validitas tertinggi adalah butir 5 dengan koefisien korelasi sebesar 0,927 yang memiliki validitas terendah adalah butir 20 dengan koefisien korelasi sebesar 0,866.


23


ISSN: 2087 – 1902

b. Pengujian Validitas Instrumen Variabel Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU Tabel 4. Hasil Analisis Validitas Item Instrumen Variabel Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU Nomor Butir Koefisien Korelasi instrumen 27 0,883 28 0,901 29 0,894 30 0,911 31 0,902 32 0,911 33 0,904 34 0,907 35 0,899 36 0,908 Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Pada tabel diatas setelah dikonsultasikan dengan tabel tabel r, pada n-2 dan derajat kepercayaan 95 % (α=0,05), = 0,232, ternyata nilai perhitungan r butir instrumen di atas lebih besar dari nilai r-tabel. Sebagaimana dengan instrumen kecerdasan pemimpin, semua semua butir pertanyaan dalam kuesioner yang sudah disusun, tidak perlu dirubah dan dapat dipakai untuk menjaring pendapat responden tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU. Pengujian Reliabilitas Insrumen Penelitian a. Pengujian Reliabilitas Instrumen Variabel Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Berdasarkan perhitungan korelasi instrumen variabel implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah didapatkan hasil korelasi 0,971. Kemudian nilai ini dimasukkan ke dalam rumus Spearman Brown mendapatkan hasil 0,985. Angka korelasi lebih besar dari angka korelasi sebelumnya. Dengan demikian instrumen yang digunakan pada variabel implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 adalah reliable. b. Pengujian Reliabilitas Instrumen Variabel Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU Berdasarkan perhitungan korelasi instrumen variabel kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU antara kelompok positif dengan kelomopok negatif, maka didapatkan hasil korelasi 0,996. Kemudian nilai ini dimasukkan ke dalam rumus Spearman Brown mendapatkan hasil 0,955. Angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari angka korelasi sebelumnya. Dengan demikian instrumen yang digunakan pada variabel kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU adalah reliable.


24


ISSN: 2087 – 1902

Hasil Uji Normalitas Data Statistik uji Kolmogorov Smirnov dihitung dengan bantuan paket program SPSS dan diperoleh nilai sebagai berikut: Tabel 5. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test X

Y

N Normal Parameters(a,b)

Mean Std. Deviation

Most Extreme Differences

80

80

104.5375

38.2000

8.61548

4.98453

.073

.075

Absolute Positive

.063

.075

Negative

-.073

-.059

Kolmogorov-Smirnov Z

.651

.673

Asymp. Sig. (2-tailed)

.791

.755

a Test distribution is Normal. b Calculated from data.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Kolmogorov Smirnov untuk variabel implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebesar 0,651 dengan p-value sebesar 0,651. Karena p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Nilai Kolmogorov Smirnov untuk variabel kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU sebesar 0,673 dengan p-value sebesar 0,755. Karena p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Diskripsi dan Analisis Data Variabel Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (X) a. Dimensi Organisasi (X1) Tabel 6. Keadaan Dimensi Organisasi Variabel Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 No

Pernyataan

Frekuensi Jawaban STS (1) TS (2) KS (3) S (4) 1 1 2 2 9 53 2 2 2 2 12 48 3 3 2 3 3 56 4 4 2 3 5 55 5 5 2 3 5 30 6 6 2 1 26 40 7 7 2 3 9 47 8 8 2 3 1 48 9 9 1 2 4 55 10 10 1 2 5 49 Jumlah 18 24 79 481 Sumber : Jumlah Skor jawaban responden untuk p1-3


Skor SS (5) 15 16 16 15 40 11 19 26 18 23 199

320 314 321 318 343 297 318 333 327 331 3222

% Maks 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4000

80.00% 78.50% 80.25% 79.50% 85.75% 74.25% 79.50% 83.25% 81.75% 82.75% 80.55%

25


ISSN: 2087 – 1902

Berdasarkan tabel di atas dari empat indikator Dimensi Organisasi, yaitu indikator pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa, kewenangan dan tanggungjawab panitia, kemampuan koordinasi dan kemampuan pendanaan yang diperoleh melalui 10 buah pernyataan diperoleh hasil yang menunjukkan semua keadaan indikator di atas mempunyai hasil yang sudah baik. Demikian pula secara keseluruhan persentase rata-rata yang diperoleh Dimensi organisasi ini adalah sebesar 80,55%. b. Dimensi Interpretasi (X2) Tabel 7. Dimensi Interpretasi Variabel Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 No

Pernyataan

Frekuensi Jawaban STS (1) TS (2) KS (3) S (4) 1 1 2 3 4 47 2 2 3 2 14 49 3 3 2 3 17 44 4 4 2 3 6 36 5 5 2 5 23 48 6 6 3 2 5 41 7 7 2 1 10 51 8 8 2 1 7 54 Jumlah 18 20 86 370 Sumber : Jumlah Skor jawaban responden untuk p11-12

Skor SS (5) 24 12 14 33 2 29 16 16 146

328 305 331 335 283 331 318 321 2552

% Maks 400 400 400 400 400 400 400 400 3200

82.00% 76.25% 82.75% 83.75% 70.75% 82.75% 79.50% 80.25% 79.75%

Berdasarkan uraian di atas dari tiga indikator dimensi interpretasi, yaitu indikator persamaan persepsi dan pemahaman kebijakan merupakan indikator yang mempunyai prosentasi yang paling tinggi yaitu 80,00%, Sedangkan indikator kejelasan maksud dan tujuan dan indikator persamaan motivasi dan Kerjasama mempunyai preosentase yang hampir sama besarnya yaitu 79,12% dan 79,88%. c. Dimensi aplikasi (X3) Tabel 8. Dimensi Aplikasi Variabel Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 No

Pernyataan

Frekuensi Jawaban

Skor

STS (1)

TS (2)

KS (3)

S (4)

SS (5)

% Maks

1

1

2

2

2

38

36

344

400

86.00%

2

2

2

3

4

44

27

331

400

82.75%

3

3

2

3

3

40

32

337

400

84.25%

4

4

1

9

15

43

11

291

400

72.75%

5

5

2

3

5

44

26

329

400

82.25%

6

6

2

2

3

54

19

326

400

81.50%

7

7

1

1

6

50

22

328

400

82.00%

8

8

2

1

3

54

20

339

400

84.75%

Jumlah

14

24

41

367

193

2625

3200

82.03%

Sumber : Jumlah Skor jawaban responden untuk p19-21


26


ISSN: 2087 – 1902

Berdasarkan uraian di atas dari enam dimensi aplikasi, yaitu indikator ketersediaan Juklak dan Juknis merupakan indikator yang mempunyai prosentasi yang paling rendah yaitu 72,75 % dan indikator ketersediaan program kerja dan evaluasi merupakan indikator yang hampir sama dan mempunyai prosentase paling tinggi, yaitu 84,33% dan 84,75%. Sedangkan indikator lainnya, yaitu indikator ketepatan waktu pelaksanaan, standar kompetensi pelaksana dan Monitoring, mempunyai prosentase diantara yang paling tinggi dan dan paling rendah. Namum demikian dengan variasi nilai dari indikator-indikator tersebut secara keseluruhan dimensi aplikasi ini mempunyai prosentase yang cukup besar, yaitu 82,63 %.

d. Variabel Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tabel 9. Keadaan Variabel Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 No

Dimensi

Frekuensi Jawaban

Skor

STS (1)

TS (2)

KS (3)

S (4)

SS (5)

Skor

%

Maks

1

Organisasi

18

17

69

328

132

2227

2800

79,54

2

Interpretasi

18

19

74

371

158

2221

2800

79,32

3

Aplikasi

14

24

40

357

203

2625

3200

82,03

50

60

183

1056

493

7073

8800

80,38

Jumlah

Sumber : Jumlah Skor jawaban responden untuk p1-26

Berdasarkan Tabel 9 di atas dari tiga dimensi dari variabel implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Dimensi aplikasi yang memiliki prosentasi tertinggi, yaitu 82,03%. Sedangkan Dimensi organisasi dan interpretasi memiliki prosentase hampir sama yaitu 79,54% dan 79,32%. Namum demikian dengan variasi nilai dari dimensi-dimensi tersebut, secara keseluruhan variabel implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 ini mempunyai prosentase yang cukup besar, yaitu 80,38 %. Keadaan ini menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sudah cukup baik.


27


ISSN: 2087 – 1902

Diskripsi dan Analisis Data Variabel Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU (Y) a. Dimensi Akuntabilitas Tabel 10. Keadaan Dimensi Akuntabilitas Variabel Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU No

Pernyataan

Frekuensi Jawaban TS (2) KS (3) S (4) 1 1 2 4 23 35 2 2 2 3 24 37 3 3 1 10 27 34 4 4 1 10 24 30 Jumlah 6 27 98 136 Sumber : Jumlah Skor jawaban responden untuk p27-28 STS (1)

Skor SS (5) 16 14 8 10 48

299 298 278 263 1138

Skor Maks 400 400 400 400 1600

% 74,75 74,74 69,50 65,75 71,13

Berdasarkan uraian di atas dari dua indikator dimensi Akuntabilitas merupakan indikator tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian stakeholder yang mempunyai prosentasi yang paling rendah yaitu 67,63% dan indikator tingkat konsistensi antara kebijakan dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU dengan aspirasi stakeholder merupakan indikator yang mempunyai prosentase tinggi, yaitu 74,62%. Namum demikian dengan variasi nilai dari indikator-indikator tersebut secara keseluruhan Dimensi Akuntabilitas ini mempunyai prosentase yang cukup besar, yaitu 71,13%. b. Dimensi Responsibilitas Tabel 11. Keadaan Dimensi Responsibilitas Variabel Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU No

Pernyataan

Frekuensi Jawaban STS (1)

1 2 3 4

TS (2)

KS (3)

Skor

S (4)

1 2 2 20 2 1 2 16 3 2 3 18 4 2 3 6 Jumlah 7 10 60 Sumber : Jumlah Skor jawaban responden untuk p31-32

49 50 48 48 195

SS (5)

7 11 9 22 49

297 308 299 328 1232

Skor Maks 400 400 400 400 1600

% 74,25 77,00 74,75 82,00 77,00

Berdasarkan uraian di atas dari dua indikator dimensi Responsibilitas , yaitu indikator tingkat penyesuaian antara misi dan tujuan organisasi dengan dinamika perubahan merupakan indikator yang mempunyai prosentasi yang paling tinggi yaitu 78,38% dan indikator tingkat penentuan dan pencapaian target kegiatan merupakan indikator yang mempunyai prosentase rendah, yaitu 75,63%.


28


ISSN: 2087 – 1902

c. Dimensi Responsivitas Tabel 12. Keadaan Dimensi Responsivitas Variabel Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU No.

Pernyataan

Frekuensi Jawaban STS (1) TS (2) KS (3) S (4) 1 1 2 1 4 40 2 2 1 3 3 53 Jumlah 3 4 7 93 Sumber : Jumlah Skor jawaban responden untuk p35

Skor SS (5) 33 26 59

341 358 699

Skor Maks 400 400 800

% 85,25 89,50 87,38

Berdasarkan uraian di atas dari dua indikator dimensi responsibilitas, yaitu indikator tingkat usaha untuk membina hubungan dan kerjasama antara organisasi dan stakeholder merupakan indikator yang mempunyai prosentasi yang paling tinggi yaitu 89,50% dan indikator tingkat penerimaan terhadap keluhan dan tuntutan stakeholder merupakan indikator yang mempunyai prosentase rendah, yaitu 85,25%. d. Variabel kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU Tabel 13. Keadaan Variabel Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU No

Dimensi

Frekuensi Jawaban STS (1) TS (2) KS (3) S (4) 1 Akuntabilitas 6 27 98 136 2 Responsibilitas 7 10 60 195 3 Responsivitas 3 4 7 93 Jumlah 16 41 165 424 Sumber : Jumlah Skor jawaban responden untuk p27-36

Skor SS (5) 48 49 59 156

1138 1232 699 3069

Skor Maks 1600 1600 800 4000

% 71,13 77,00 87,38 76,73

Berdasarkan Tabel di atas dari tiga dimensi variabel kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU, Dimensi Responsivitas yang memiliki prosentasi tertinggi, yaitu 87,38%, dan Dimensi Responsibilitas memiliki prosentase seesar 77,00%. Sedangkan dimensi akuntabilitas memiliki prosentase yang paling rendah yaitu 71,13%. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1.

2.

Organisasi dalam implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU, yaitu meliputi aspek-aspek pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa, kewenangan dan tanggungjawab panitia, kemampuan koordinasi dan kemampuan pendanaan. Interpretasi dalam implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU, yaitu meliputi aspek-aspek


29


3.

ISSN: 2087 – 1902

kejelasan maksud dan tujuan, persamaan persepsi dan pemahaman kebijakan serta persamaan motivasi dan kerjasama. Aplikasi dalam implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU, yaitu meliputi ketersediaan program kerja, ketersediaan Juklak Juknis, ketepatan waktu pelaksanaan, standar kompetensi pelaksana, monitoring dan evaluasi.

Saran 1.

2.

Panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibentuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU harus dapat meningkatkan koordinasi baik eksternal dengan seluruh unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU maupun secara internal pada seluruh unsur panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk menciptakan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU, maka baik panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah harus meningkatkan prakarsa dan kepedulian stakeholder, DAFTAR PUSTAKA

Keppres RI No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. 2006. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Cochran, G.W. 1991. Teknik Penarikan Sampel. Edisi Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia. Nugroho, B.A. 2005. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS. Yogyakarta: Andi Offset Nurgiyantoro, Burhan, Gunawan dan Marzuki. 2002. Statistik Terapan Untuk Penelitian. Yogyakarta: Gajah Mada University Press Imron. 2009. “Analisa Penerapan Keppres RI No. 80 tahun 2003 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu”.Tesis Universitas Sriwijaya. Palembang: Universitas Sriwijaya


30

Teknika; Vol: 1, No: 1, Maret 2011 ISSN:

Recommend Documents