Vol. 8 no. 1 Maret 2014
ISSN : 1978-6697
“IDENTIFIKASI PERMASALAHAN YURIDIS DALAM PROSES PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN (STUDI KASUS KELURAHAN BEJEN KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR).” Lely Febri Anggraeni Fakultas Hukum Universitas Surakarta
ABSTRAK
Kelurahan Bejen adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kelurahan dipinpim oleh Kepala Kelurahan dimana dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kelurahan, keduanya merupakan unsur dari Pemerintahan Kelurahan. Dengan beratnya tugas dan beban Kepala Kelurahan , maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Kelurahan dibantu oleh suatu forum musyawarah Kelurahan di dalam menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan , karena hasil musyawarah Kelurahan merupakan masukan bagi Kepala Kelurahan , dimana keputusan Kepala Kelurahan merupakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala Kelurahan . dengan demikian Keputusan Kelurahan dapat menyelenggarakan pemerintah Kelurahan dengan baik. Kata Kunci: Penetapan, Keputusan, Kepala Kelurahan dasar permusyawaratan dalam sistem
A. Latar Belakang Masalah Sesuai
dengan
cita-cita
pemerintahan negara, dan hak-hak
Persatuan Indonesia, bentuk negara
asal-usul dalam daerah-daerah yang
yang dipilih oleh bangsa Indonesia,
bersifat istimewa.
bentuk negara yang dipilih oleh
Pengertian
Kelurahan
bangsa Indonesia adalah Kesatuan,
Menurut Undang-Undang Nomor 5
dan terbagi menjadi beberapa daerah
tahun 1979 adalah suatu wilayah yang
yang besar maupun kecil. Hal ini
ditempati oleh sejumlah penduduk
sesuai dengan bunyi pasal 18 UUD
yang
1945, yaitu :
Pemerintahan
mempunyai
organisasi
terendah
langsung
Pembagian daerah Indonesia
dibawah Camat, yang tidak berhak
atas daerah besar dan kecil, dengan
menyelenggarakan rumah tangganya
bentuk
sendiri.
susunan
pemerintahannya
Sedangkan
ditetapkan dengan undang-undang,
Kelurahan
dengan memandang dan mengingat
kelurahan dan perangkat Kelurahan.
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
terdiri
Pemerintah dari
Kepala
1
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
Kepala
ISSN : 1978-6697
Kelurahan
dalam
B. Permasalahan
menjalankan kewajiban serta hak dan
1.
Bagaimana
proses
penetapan
wewenangnya harus memperhatikan
Keputusan Kepala Kelurahan di
keadaaan masyarakat diwilayahnya di
Kelurahan
dalam
Karanganyar
menentukan
kebijaksanaan,
suatu
yaitu
musyawarah
kelurahan
pencerminan
demokrasi
penyelenggarakan
Bejen
Kecamatan
serta
melalui
hukumnya
sebagai
mengidentifikasikan
dalam
dan
permasalahan
Pemerintahan
dasar
bagaimana
tersebut
secara
yuridis?
Kelurahan. Sesuai dengan Undang-
2.
Hambatan apa yang dihadapi
undang No. 5 tahun 1979 bahwa
dalam
dalam
Keputusan Kepala Kelurahan di
struktur
Pemerintahan
Organisasi
Kelurahan
tidak
proses
Kelurahan
penetapan
Bejen
Kecamatan
terdapat lembaga Musyawarah Desa
Karangayar dan bagaimana cara
(LMD)
penyelesaiannya Hal ini tidak berarti bahwa
Pemerintahan
di
kelurahan
tidak
C. Metodologi Penelitian
dilandasi oleh unsur musyawarah
1.
Desain Penelitian
mufakat. Oleh karena itu sesuai
Desain penelitian adalah
dengan penjelasan pasal 67 Undang-
keseluruhan
undang Nomor 5 Tahun 1979 dalam
untuk
menjalankan tugas dan wewenang
penelitian
pimpinan Pemerintahan Kelurahan,
beberapa kesulitan yang mungkin
Kepala
harus
timbul selama proses penelitian,
keadaan
hal ini penting karena desain
Kelurahan
memperhatikan
dari
perencanaan
menjawab dan
pertanyaan
mengantisipasi
masyarakatnya melalui musyawarah
penelitian
mufakat antara unsur Pemerintahan
untuk mendapatkan data yang
Kelurahan
organisasi
dibutuhkan
ada
di
pengujian hipotesis atau untuk
kelurahan yang bersangkutan, yang
menjawab pertanyaan penelitian
selanjutnya dituangkan
dan
dengan
kemasyarakatan
yang
merupakan
untuk
sebagai
mengontrol
strategi
keperluan
alat
untuk
variabel
yang
berpengaruh dalam penelitian.
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
2
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
ISSN : 1978-6697
Lokasi
penelitian
yakni
3.
Populasi dan Sample Penelitian
adalah tempat di mana penulis
Populasi
adalah
jumlah
akan melakukan penelitian dalam
keseluruhan dari unit analisa
rangka penyusunan skripsi ini.
yang ciri-cirinya akan diduga.
Lokasi Penelitian yang peneliti
Sampel adalah bagian dari
pilih yaitu di wilayah Kabupaten
populasi yang diharapkan mampu
Karanganyar kurang lebih 10
mewakili
menit
penelitian.
dari
pusat
Kecamatan
populasi
dalam
Karanganyar. Khususnya pada suatu daerah Kelurahan, penulis memilih
Kelurahan
Kecamatan
Bejen
Karanganyar
Kabupaten
Karanganyar
ini
sebagai lokasi penelitian sebab Kelurahan Bejen
4.
Jenis dan Sumber Data Jenis Data Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: a.
merupakan
Data Primer, yaitu data yang diperoleh
dari
hasil
dengan
pihak
salah satu Kelurahan terbaik dari
wawancara
12
Kecamatan
yang terkait langsung dengan
Kabupaten
Lurah dan Masyarakat dalam
Kelurahan
di
Karanganyar,
Karanganyar Jawa tengah.
kasus penetapan keputusan Kepala Kelurahan Bejen .
2.
Objek yang dapat diukur secara
b.
Data Sekunder, yaitu data
fisik dengan sejumlah instrumen
yang diperoleh dari beberapa
standar
literatur,
bukan
masalah
merupakan
pengukuran.
Ada
dokumen
peraturan
perundang-
setidaknya dua jenis variabel,
undangan,
yang satu bisa diukur secara
sumber
objektif dan tepat. Yang lain
yang mendukung.
lebih
samar-samar
dan
resmi,
dan
sumber-
kepustakaan
lain
tidak
dapat diukur secara akurat karena
Sumber Data
sifatnya yang subjektif.
Adapun
sumber
data
dalam
penelitian ini, yaitu:
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
3
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
a.
ISSN : 1978-6697
Sumber Penelitian Lapangan
di Kelurahan Bejen dalam
(Field
proses penetapan keputusan
Research),
yaitu
sumber b.
Kepala Kelurahan.
data lapangan sebagai salah satu
kasus
yuridis
c.
suatu
proses
penetapan keputusan Bejen
berkaitan
Teknik Kepustakaan, yaitu
permasalahan
dalam
Kelurahan
b.
dengan
teknik
normatif
di
penelaahan
dari
beberapa
peraturan
perundang-
yang
undangan dan berkas-berkas
Kepala
ini serta penelahaan beberapa
Kelurahan dan masyarakat .
literatur yang relevan dengan
Sumber
materi yang dibahas.
Penelitian
Kepustakaan
(Library
6.
Analisis Data
Research), yaitu sumber data
Data yang telah diperoleh
yang diperoleh dari hasil
dari hasil penelitian ini disusun
penelaahan beberapa literatur
dan dianalisis secara kualitatif,
dan sumber bacaan lainnya
kemudian
yang
tersebut
diuraikan
deskriptif
guna
dapat
mendukung
penulisan skripsi ini.
selanjutnya
data secara
memperoleh
gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab
permasalahan
yang
penulis teliti. 5.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam
penulisan
skripsi
ini
PEMBAHASAN A. Proses
adalah sebagai berikut: a.
Teknik
yaitu
Keputusan
Kepala Kelurahan Bejen
Wawancara
(interview),
Penetapan
dengan
Kepala
Kelurahan
menjalankan kewajiban serta hak dan
cara melakukan tanya jawab
wewenangnya
sebagai
kepada
pihak-pihak
yang
Pemerintahan
Kelurahan
terkait
ataupun
yang
memperhatikan
menangani dengan kasus ini,
wilayahnya
antara lain Kepala Kelurahan
mufakat
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
dalam
masyarkat
melalui sebagai
Pimpinan harus di
musyawarah pencerminan
4
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
Demokrasi
ISSN : 1978-6697
Pancasila
penyelenggaraan
dalam
pemerintahan
Kelurahan.
menyusun
Anggran
Kelurahan,
diawali
dengan
sebelum
menginventarisasi
Musyawarah diselenggarakan
permasalahan-
Kelurahan
permasalahan yang berkaitan dengan
dengan
penyusunan anggaran Kelurahan baik
sesuai
kebutuhan dan sekurang-kurangnya
mengenai
satu kali dalam satu tahun yaitu dalam
pengeluaran anggaran pada tahun
proses penyusunan Keputusan Kepala
anggaran
Kelurahan
penyusunan
Rancangan
Kelurahan.
Inventarisasi
mengenai
pengelolaan
Keuangan Kelurahan. Jumlah anggota Musyawarah Kelurahan
disesuaikan
pemasukan
berjalan
maupun
sebagai
dasar
Anggaran tersebut
dilaksanakan pada bulan Januari-
dengan
Februari tahun anggaran berjalan oleh
kondisi dan jumlah Kepala Keluarga
Kepala Kelurahan dibantu Sekretaris
pada masing-masing Kelurahan yang
Kelurahan dan Bendahara Kelurahan.
bersangkutan
dengan
imbangan
Setelah kegiatan inventarisasi
sekurang-kurangnya 1 berbanding 25
tersebut, Kepala Kelurahan bersama-
sebagai
termasuk
sama dengan Perangkat Kelurahan
Kepala-kepala Lingkungan. Hal ini
mengadakan rapat untuk menyusun
berarti bahwa setiap 25 Kepala
Rancangan
Keluarga diwakili satu orang anggota
khususnya
tetap.
Anggaran
anggota
tetap
Disamping
itu
setiap
Anggaran
Kelurahan
berkaitan
dengan
Rutin,
yaitu
kebutuhan
rutin
Musyawarah Kelurahan dapat pula
merencanakan
dihadiri
pemuka-pemuka
selama satu tahun anggaran serta
masyarakat lainnya sebagai anggota
perkiraan besarnya anggaran yang
tidak tetap berdasarkan kebutuhan.
diperlukan.
oleh
Dalam
Dalam
merencanakan
penyelenggaraan
besarnya anggaran yang diperlukan
Musyawarah Kelurahan di samping
untuk membiayai pengeluaran rutin
dihadiri oleh anggota
tetap dan
diperhitungkan pula beberapa faktor
anggota tidak tetap juga dihadiri oleh
yang dapat berpengaruh, misalnya
Camat atau pejabat lain yang ditunjuk
kemungkinan kenaikan harga.
sebagai Pengarah. Pelaksanaan Kelurahan,
Selanjutnya Kepala Kelurahan Musyawarah
khususnya
dalam
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
bersama–sama
dengan
Sekretaris
Kelurahan dan Bendahara Kelurahan
5
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
ISSN : 1978-6697
membuat draff Rancangan Anggaran
Setelah
Kepala
Kelurahan
Kelurahan khusus anggaran rutin.
menetapkan
Dari
Kelurahan, maka Keputusan Kepala
perkiraan
keseluruhan,
penerimaan
setelah
dikurangi
Kelurahan
Keputusan
tersebut
Kepala
dimintakan
rencana pengeluaran rutin, sisanya
pengesahan kepada Bupati Kepala
digunakan untuk rencana pengeluaran
Daerah Tingkat II Karanganyar.
pembangunan.
Pengajuan
Hasil rapat antara LKMD bersama
Pemerintahan
tersebut
merupakan
Kelurahan
materi
yang
tersebut selambat-lambatnya 30 hari setelah Musyawarah Kelurahan harus sudah dapat diterima oleh Bupati
akana dibicarakan dalam Musyawarah
Kepala
Kelurahan,
Karanganyar.
termasuk
rencana
anggaran rutin , yang merupakan satu draff
Rancangan
Anggaran
Kelurahan.
pengesahan
Daerah
Tingkat
II
Selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya Keputusan Kepala Kelurahan, pejabat yang berwenang
Kepala
Kelurahan
mengesahkan
mengadakan Musyawarah Kelurahan
memberikan
untuk
penolakan.
membahas
Rancangan
harus
sudah
pengesahan Keputusan
dapat atau Kepala
Keputusan Kepala Kelurahan tentang
Kelurahan baru dapat dilaksanakan
anggaran Kelurahan bersama anggota
setelah mendapatkan pengesahan dari
Musyawarah Kelurahan yang dihadiri
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
oleh camat atau Pejabat lain yang
Karanganyar.
ditunjuk sebagai pengarah. Apabila materi
yang
Keputusan Kepala Kelurahan
dimusyawarahkan
yang telah disahkan oleh Pejabat yang
disetujui, maka hasil musyawarah
berwenang, selambat-lambatnya 30
tersebut
hari
menjadi
masukan
bagi
terhitung
mulai
Kepala Kelurahan guna menetapkan
pengesahan
Keputusan Kepala Kelurahan.
diterima oelh Kepala Kelurahan yang
Sebagai Kelurahan,
hasil
Sekretaris
musyawarah Kelurahan
membuat Berita Acara Musyawarah
harus
tanggal
sudah
dapat
bersangkutan melalui Camat untuk dilaksanakan. Disamping Keputusan Kepala
Kelurahan dan Daftar Hadir Anggota
Kelurahan
Musyawarah Keluarahan.
Kelurahan, Kepala Kelurahan Bejen
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
tentang
anggaran
6
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
ISSN : 1978-6697
juga membuat Keputusan Kepala
pemerintah Kelurahan dalam rangka
Kelurahan tentang :
menyelenggarakan
1.
Sumbangan yang diterima dari
Pemerintahan
masyarakat
Pemerintahan
Umum
2.
Program Kerja Tahun 2013
pemerintahan,
pembangunan
3.
Laporan Pelaksanaan Anggaran
kemasyarakatan.
Tahun 2012/2013 4.
Pelaksanaan
Kepala
Daerah
dan dibidang
Tugas
Kepala
Kepala Kelurahan, Kepala Kelurahan mengadakan musyawarah Kelurahan.
keempat
Kelurahan
Keputusan
Bejen
Hasil
tahun
Musyawarah
Kelurahan
merupakan masukan bagi Kepala
2012/2013 tersebut, hanya Keputusan
Kelurahan
Kepala
Keputusan Kepala Kelurahan.
Kelurahan
Sumbangan
yang
masyarakat
dan
Dalam menetapkan Keputusan
Kelurahan Dari
urusan
yang
tentang
diterima dibahas
Musyawarah
Kelurahan.
dikarenakan
Keputusan
dari
Dijelaskan
dalam
Hal
dalam
menyusun
pula
bahwa
Keputusan Kepala Kelurahan tersebut
ini
adalah
Kepala
Kebijaksanaan
Kepala
kelurahan yang menetapkan segala
Kelurahan tersebut bersifat mengikat
sesuatu :
dan
1.
Yang bersifat mengatur
2.
Yang mengikat dan menyangkut
mengakibatkan
beban
bagi
masyarakat.
kepentingan B. Dasar
Hukum
wilayah
Penetapan
masyarakat Kelurahan
di yang
bersangkutan
Keputusan Kepala Kelurahan Sebagai dasar ditetapkannya
3.
Yang menimbulkan beban bagi
Keputusan Kepala Kelurahan adalah
masyarakat maupun Pemerintah
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Kelurahan yang bersangkutan
tentang Keputusan Kepala Kelurahan. Dalam Pasal 1 disebutkan
C. Hambatan dan Cara
bahwa Keputusan Kepala Kelurahan adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Kepala
Kelurahan
dalam
Penyelesaiannya Dalam pembuatan Keputusan Kepala Kelurahan Bejen tidak selalu
menjalankan kewajiban serta hak dan
berjalan
wewenang
diinginkan, tapi ada juga hambatan-
sebagai
pimpinan
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
sesuai
dengan
yang
7
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
hambatan
ISSN : 1978-6697
yang
ditemui
dalam
3.
pelaksanaannya.
Pengesahan Keputusan Kepala kelurahan Bejen oleh pejabat
Hambatan
yang
dihadapi
yang
berwenang
dalam pembuatan Keputusan Kepala
mengalami
Kelurahan
sehingga
Bejen
adalah
sebagai
berikut : 1.
Dalam
keterlambatan berakibat
kepada
pelaksanaan Keputusan Kepala penyusunan
Kelurahan
2.
seringkali
Anggaran
tahun
2012/2013
Kelurahan
belum
dapat
dilaksanakan
karena
belum
terdapat pos penerimaan dari
mendapat pengesahan. Hal ini
pengembalian
disebabkan proses pengesahan
hasil
lelangan
tanah eks Bondo Desa yang
Keputusan
belum dapat dipastikan besarnya.
harus
Hal ini dikarenakan lelangan
Karanganyar, Pembantu Bupati
tanah eks Bondo Desa baru
Karanganyar
dilaksanakan pada bulan Agustus
Karanganyar, baru disahkan oleh
2012 .
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Pengalokasian
jenis
maupun
besarnya anggaran yang berasal
Kepala
kelurahan
melalui
Camat
Wilayah
karangnayr. 4.
Proses
pengurusan
dari Pemerintah seringkali tidak
Keputusan
sesuai dengan petunjuk yang ada.
belum sepenuhnya oleh lembaga
Hal
Kelurahan yang legal dalam arti
ini
dikarenakan
keterlambatan
petunjuk
pelaksanaannya.
Keputusan
Pemerintah
petunjuk
tahun
sebelumnya
Kelurahan
Kelurahan
masih
dibuat atau disusun oleh forum
Kelurahan Bejen mendasarkan kepada
Kepala
penetapan
Lembaga yang ada di kelurahan.
pelaksanaan
Identifikasi
permasalahan
dalam
yuridis terhadap hambatan-hambatan
penyusunan anggaran Kelurahan,
yang ada dan timbul, pemerintah
tetapi
petunjuk
Kelurahan Bejen mengambil langkah-
pelaksanaan yang baru turun
langkah untuk penyelesaiannya antara
ternyata
lain :
petunjuk
setelah
tidak
sesuai
dengan
pelaksanaan
tahun
sebelumnya.
1.
Guna mengatasi keterlambatan pelaksanaan lelangan tanah eks Bondo Desa dimana hal ini akan
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
8
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
ISSN : 1978-6697
berpengaruh
terhadap
penyelesaian
Kelurahan
tentang
penetapannya
Kelurahan,
maka
anggaran
untuk proses
dan
mengirim
pemerintah
kepada pejabat yang berwenang
Bejen
tepat pada waktunya sehingga
menghimpun/mengumpulkan
diharapkan akan dapat selesai
informasi harga lelangan yang
lebih awal dan dapat dilakukan
akan datang sesuai harga pasaran.
sesuai mata anggaran yang ada.
Dengan
Karena
demikian
pelaksanaan
walaupun
lelangan
agak
Keputusan
berwenang
akan
pelaksanaanya.
mempengaruhi penetapan Kepala
Kelurahan
harus disahkan oleh pejabat yang
terlambat, hasil lelangan tidak
Keputusan
Kelurahan
4.
Dalam
sebelum
proses
penyusunan
karena angka-angka yang telah
Keputusan
diputuskan tidak jauh berbeda.
hendaknya
Guna mengatasi keterlambatan
yang
petunjuk pelaksanaan anggaran
mendapatkan
yang berasal dari pemerintah
pihak berwenang, sehingga akan
maka dengan
Kepala
Kelurahan
lembaga-lembaga
terkait,
terlebih penetapan
diadakan
kesepakatan
memperlancar
anggota
Musyawarah
proses
dahulu dari
pelaksanaan
penyusunannya
dan
Kelurahan, yaitu apabila petunjuk
dengan
pelaksanaan
berbeda,
kepala
aspek-aspek
penyelenggaraan
Kelurahan
langsung
dapat
penyusunan
sebagaimana
menyesuaikan dan mandiri sesuai petunjuk
pelaksanaan
petunjuk yang berlaku.
PENUTUP
musyawarah. Guna
Kesimpulan
menghindari
keterlambatan Keputusan
mempertimbangkan
tersebut
sehingga tidak perlu mengadakan
3.
koordinasi
penyusunan Keputusan Kepala
Kelurahan
2.
melakukan
Kepala
masalah
Sebagaimana Hasil Penelitian
pengesahan
mengenai Identifikasi Permasalahan
Kelurahan
Yuridis
dalam
Proses
Penetapan
oleh pejabat yang berwenang
Keputusan Kepala kelurahan (studi
maka Kepala Kelurahan Bejen
Kasus Kelurahan Bejen Kecamatan
berusaha secepat mungkin dan
Karanganyar
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
Kabupaten
9
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
ISSN : 1978-6697
Karanganyar), maka penulis akan
Daerah Kabupaten Karanganyar
mengambil beberapa kesimpulan :
No
1.
peraturan Kelurahan.
Proses
Penetapan
Keputusan
Kepala Kelurahan Bejen diawali dengan Kegiatan
musyawarah
2.
6 Tahun 2000 Tentang
Peraturan Yuridis yang dihadapi dalam
Proses
Penetapam
Kelurahan yang mempertemukan
Keputusan
tokoh-tokoh
Bejen adalah sering terjadinya
masyarakat,pengurus
karang
KepalaKelurahan
keterlambatan turunnya petunjuk
taruna dan perangkat Kelurahan
pelaksanaan
yang
untuk
man
masing-masing
membawa
aspirasi
yang
pedoman
digunakan penyusunan
dari
APBD dan masalah lain yang
masyarakat yang nantinya akan
juga dialami adalah terjadinya
dituangkan
rumusan
perubahan peraturan perundang-
peraturan kelurahan dan apabila
undangan yang berdampak pada
disetujui
acuan
dalam
maka
dimintakan
atau
persetujuan kepada BPD setelah
digunakan
itu
menggunakan
baru
yang
yang
yaitu
tetap
dibuatkan
petunjuk
yang
berupa
sebelumnnya karena peraturan
Kelurahan
yang baru belum disosialisasikan.
pelaksanaan keputusan
pedoman
Kepala
ditera[kan
oleh
Nantinya
apabila
Kepala
Kelurahan
ditetapkan,
maka
peraturan
Lurah.
Untuk mengatasi keterlambatan
keputusan
petunjuk pelaksanaan anggaran
telah
yang berasal dari pemerintah
tahap
maka
diadakan
kesepakatan
anggota
musyawarah
selanjutnya adalah membuat dan
dengan
mengirimkan
Kelurahan, yaitu apabila terjadi
keputusan
tembusan
Kepala
Kelurahan
petunjuk
prlaksanaan
tersebut kepada Bupati Kepala
berbeda,
Kepala
Daerah Tingkat II Karanganyar
langsung
dapat
serta
sesuai
dengan
Camat
Karanganyar
maksimal
14
Hari
keputusan
Kepala
setelah
Kelurahan
Kelurahan menyesuaikan peyunjuk
pelaksanaan tersebut tidak
perlu
yang
sehingga
mengadakan
mendapat penetapan. Landasan
musyawarah,
Yuridisnya
terjadi hal-hal yang menuntut
adalah
Peraturan
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
hanya
apabila
10
Vol. 8 no. 1 Maret 2014
ISSN : 1978-6697
tentang Administrasi dan Hukum administrasi, Alumni, Bandung, 1980
perubahan ke arah kemandirian kelurahan
sebagai
akibat
ketidaksuaian pelaksanaan
petunjuk maka
Kepala
Kelurahan harus membicarakan penyesuaiannya bersama BPD. Dalam hal adanya perubahan peraturan pihak
perundang-undangan
pemerintah
sebagai
Kelurahan
pelaksana
Undang-
undang dilapangan hanya bisa melaksanakan sesuai peraturan yang
sudah
ada,
nantinya
kalaupun
ditengah-tengah
pelaksanaan
keputusn
kepala
Kelurahan terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru maka
akan
diadakan
penyesuaian-penyesuaian dalam
Amin, Undang-undang Dasar Republik Indonesia dengan penjelasannya, Surabaya, 1976 Bayu Surya Ningrat, Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab, Pacto Jakarta 1981. Bayu Surya Ningrat, Desa dan Kelurahan Menutut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979,1980. C.S.T Kansil, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Aksara Baru, Jakarta, 1979. Drs. Daan Sugandha, Masalah Otonomi serta Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. CV. Sinar Baru, Bandung. Djoko Prakasa, Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah, Ghalia, Indonesia, Jakrta, 1984. S.
bentuk perubahan sesuai denga peraturan yang
perundang-undangan
baru
terbitnya
disertai
perubahan
Prayudi Atmosudirjo, Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan (Decision Making), Ghalia Indonesia, 1981.
denga peratuan
kelurahan yang diikuti dengan penetapan keputusan kelurahan.
DAFTAR PUSTAKA
Soehino, SH, Perkembangan Pemerintah di Daerah, Liberty, Yogyakarta,1980. UU Republik Indonesia No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa Perda No. 25 tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.
Amrah Musliman, Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-pengertian Pokok
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
11
Vol. 8 no. 1 Maret 2014 1978-6697
ISSN :
CURRICULUM VITAE
1.
Name
: Lely Febri Anggraeni
2.
Addres
: Perum UNS Jl. Paedagogi 69
3.
Telepon / Fakx/ E-mail
: 085647229471
4.
Education
: D III Public Relation
Surakarta, 24 Maret 2014
Lely Febri Anggraeni
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA
12
