Technical meeting paralel audit pada pengelolaan mangrove di Selat Malaka antara JAN Malaysia dengan BPK RI di Langkawi, pada Februari 2011

Technical meeting paralel audit pada pengelolaan mangrove di Selat Malaka antara JAN Malaysia dengan BPK RI di Langkawi, pada 23 - 27 Februari 2011

Workshop peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di wilayah prov. Lampung pada 10 Februari 2011 di Bandar Lampung. KALEIDOSKOP 2011

bpk kaleidoscope FINAL OKE MANTAP REVISI GUN.indd 23

23

1/11/2012 9:29:05 PM

W a r t a

B P K

MARET 2011

BPK Teken MoU dengan BUMN Infrastruktur & Logistik

Penandatanganan MoU dengan BUMN Infrastruktur & Logistik pada 15 Maret 2011

BPK menandatangani nota kesepahaman dengan badan usaha milik negara (BUMN) bidang usaha infrastruktur dan logistik bertempat di Auditorium BPK pada Selasa (15/3). Kesepakatan itu masih terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

24

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:29:10 PM

Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki menyerahkan LHP kepada Direksi BUMN dan BUMD Perbankan.

Suasana penyerahan LHP

‘BPK Sampaikan LHP Bank Pelat Merah’ BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dua bank badan usaha milik negara (BUMN) dan delapan bank badan usaha milik daerah (BUMD) pada awal Maret. Laporan yang diserahkan adalah hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Penerima LHP yaitu PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk untuk bank BUMN. Sementara delapan BUMD yakni PT Bank Jabar Banten (BJB), PT Bank DKI, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng, Bank Jatim, BPD Sumut, BPD Sumsel, BPD Kaltim, dan BPD Sulsel. Acara yang berlangsung di Auditorium BPK Pusat ini dihadiri oleh para petinggi bank pelat merah penerima LHP. Selain itu, jajaran direksi dua bank BUMN lain dan 23 bank daerah lainnya. Jadi, keseluruhan yang hadir ada empat bank BUMN dan 31 bank BUMD.

Selain pengurus teras bank-bank, hadir juga Ketua Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) Gatot M. Suwondo yang juga direktur utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Winny Erwindia. Sementara dari pihak pemerintah hadir pejabat dari Direktorat Jenderal Perpajakan (Ditjen Pajak) yaitu Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak Sumihar Petrus Tambunan, serta Plt. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Dit. P2Humas) Neneng Euis Fatimah. Sebagai tuan rumah, tampak hadir pimpinan BPK, Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki beserta para pejabat eselon I dan II, khususnya auditor utama pada beberapa Auditorat Keuangan Negara. LHP diserahkan oleh Taufiequrachman Ruki.

Perlu Forum BPK, Ditjen Pajak, dan Bank

Taufiequrachman Ruki dan Fuad Rahmany bersama dengan para bankir.

Para bankir papan atas dan petinggi direktorat perpajakan berkumpul di Auditorium BPK Pusat awal Maret lalu. Bukan untuk kongkow kongkow bicarakan kasus mafia pajak, akan tetapi menghadiri penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dua bank BUMN dan delapan bank BUMD, khususnya terkait dengan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. KALEIDOSKOP 2011


25

1/11/2012 9:29:16 PM

Rapor Akuntabilitas Kinerja BPK Membaik Akuntabilitas kinerja BPK agaknya tidak perlu diragukan lagi. Mengapa? Terbukti dengan diterimanya penghargaan atas Hasil Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Lembaga sebagai yang terbaik untuk periode 2010. Sekjen BPK, Hendar Ristriawan menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, E.E Mangindaan.

Penghargaan itu dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diberikan langsung oleh E.E Mangindaan kepada Sekjen BPK Hendar Ristriawan pada 7 Maret 2011. BPK bersama dengan 10 kementerian dan lembaga lain mendapat nilai B atau berpredikat “Baik”. Bagi lembaga audit negara ini penghargaan tersebut merupakan peningkatan dari akuntabilitas kinerja pada 2009 yang tidak masuk kategori ini. Menurut Kementerian PAN & RB, evaluasi akuntabilitas kinerja tahun lalu dilakukan terhadap 79 instansi pemerintah pusat (kementerian/lembaga). Hasilnya, 11 K/L

mendapat predikat B atau 13,92% dari keseluruhan yang dievaluasi, 39 K/L dinilai CC (Cukup Baik) atau 49,37%, 27 K/L berpredikat C (Agak Kurang) atau 34,18%, dan dua lainnya berpredikat D (Kurang). Evaluasi ini mencakup tinjauan dan evaluasi sejumlah aspek yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal, dan capain kinerja output dan outcome serta kinerja lain. Penyimpulan hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk pengelompokan predikat, yaitu kategori AA (memuaskan), A (sangat baik), B (baik), CC (cukup baik/memadai), C (agak kurang), dan D (kurang).

Kita Siap Mendukung e-Audit dengan Programer Andal

Plt. Kepala Biro TI BPK Dali Mulkana 26

Dalam penerapan e-audit, bagi Biro Teknologi dan Informasi (TI) BPK inisiatif harus datang dari pemeriksa BPK sendiri. Begitu Plt. Kepala Biro TI BPK Dali Mulkana menyampaikan pendapatnya soal penerapan e-audit di BPK. Intinya, Biro TI merupakan unit kerja pendukung fasilitas dari pelaksanaan e-audit, baik infrastruktur, aplikasi, Standard Operation Procedure (SOP), dan bentuk kerjanya. “Apa yang mereka inginkan, kita yang buatkan aplikasinya. Untuk kesiapan SDM membuat aplikasi, alhamdulillah, teman-teman di Biro TI, programernya bisa diandalkan,” tegasnya belum lama ini. Biro TI BPK mengharapkan adanya beberapa masukan dari auditor, terutama mereka bisa mapping sistem informasi yang ada di auditee. “Dari mapping sistem informasi ini, auditor bisa mengetahui kebutuhan yang bisa dibuatkan aplikasinya. Kalau itu sudah diketahui, kemudian memang butuh TI audit yang sifatnya detail, kami siap melakukannya,” papar Dali.

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:29:19 PM

Proses Bisnis Utama BPK juga Perlu Didukung TI

Sekjen BPK Hendar Ristriawan Perkembangan internal BPK ini tentu akan elok jika beriringan mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi informasi (TI) yang begitu pesat berkembang dalam satu dekade ini. Sebuah hal yang akan mengarah pada efisiensi dan efektivitas kinerja BPK sendiri dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi. Lalu, muncullah konsep BPK Sinergi dengan salah satu alatnya bernama e-audit. E-audit sendiri merupakan terobosan BPK.

BPK dalam beberapa tahun ini berkembang pesat. Secara konstitusional, kedudukan semakin kuat dengan amendemen UUD 45 dan peraturan perundangundangan di bawahnya. Dari sisi sumberdaya juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tidak hanya sumber daya manusia (SDM), tetapi juga keuangan, sarana prasarana, dan dengan 33 perwakilan di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, audit dengan memanfaatkan TI belum optimal. Sebagai terobosan baru, tentu saja ada perubahan mindset untuk memunculkan pemahaman bersama di lingkungan kerja BPK. Untuk bisa menerapkan ini, memang BPK harus bersinergi baik secara internal maupun eksternal dengan para auditee. Implementasi e-audit sendiri sudah mulai dijalankan. Hambatan tentu saja ada. Namun, dengan tujuan pemanfaatan TI yang lebih optimal, perlu upaya yang lebih konkrit untuk merealisasikannya.

“Diharapkan Upaya dan Kerja Keras untuk mewujudkan Cita-Cita Ini” Akses data dengan menggunakan media teknologi informasi (TI) sudah dilakukan pemeriksa BPK dalam melakukan tugasnya. Namun, tidak secanggih yang diinginkan sekarang. Tortama AKN II Syafri Adnan Baharuddin KALEIDOSKOP 2011


27

1/11/2012 9:29:22 PM

Suasana dengar pendapat antara DPR, BPK, KPK membahas kasus Century

Audit Forensik Century, Mau Dibawa Kemana? Audit forensik kasus Bank Century bakal mengungkap kemana saja aliran dana sebesar Rp 6,7 triliun. Siapa yang akan mengungkap? Kantor Akuntan Publik atau BPK? Perdebatan mengenai siapa yang akan melaksanakan audit foreksi aliran dana Bank Century sepertinya sudah mendekati final. Seperti diketahui, Rapat Paripurna DPR pada 2 Maret 2011 memutuskan akan menggunakan kantor akuntan publik (KAP) untuk melakukan audit itu. Padahal, sebelumnya atas permintaan DPR juga, BPK sudah melakukan audit investigatif atas kasus yang sama. Polemik pun muncul, siapa yang seharusnya melakukan audit forensik atas dana bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, KAP atau BPK. Nah, masalah ini tidak lama lagi ada titik terang. Ini tak lain setelah ada pertemuan antara BPK dengan Panwas Kasus Bank Century di ruang kerja Komisi I pada 30 Maret 2011. Agenda rapat tak lain mengenai rencana

28

audit forensik kasus Bank Century. Ketua BPK Hadi Poernomo hadir didampingi oleh Anggota II BPK Taufiqurahman Ruki, Anggota III BPK Hasan Bisri, dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan. Sementara dari anggota Panwas terlihat Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar dan Akbar Faizal (Partai Hanura). Pertemuan itu juga diikuti oleh pajabat dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketua BPK kembali menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah melakukan audit investigatif terhadap Bank Century. Audit ini dilaksanakan berdasarkan UU No. 15/ 2004 tetang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU No. 15/ 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:29:25 PM

Kemendagri songsong Opini WTP Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melaporkan progress pencapaian Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Ketua BPK. Upaya memperoleh opini WTP ? Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kini bisa bernafas lega. Pasalnya, setelah hampir 4 tahun kementerian yang dipimpinnya selalu memperoleh opini disclaimer dari BPK, pada laporan keuangan 2009, Kemendagri mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sekalipun sudah ‘naik kelas’ tak membuat Gamawan berpuas diri. Bahkan, dia bertekad untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan 2010. Gamawan bersama jajarannya pun melakukan berbagai upaya. Salah satunya pada 7 Maret, menteri bersama sejumlah pejabat eselon I dan II bertandang ke kantor BPK bertemu dengan Ketua BPK Hadi Poernomo. Dalam pertemuan itu, Mendagri melaporkan mengenai pelaksanaan rencana aksi menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 2010. “Kami datang ke BPK untuk melaporkan progress pencapaian rencana aksi agar memperoleh masukan dari BPK,” katanya. Pertemuan juga dihadiri oleh Anggota V Sapto Amal Damandari, Sekjen Hendar Ristriawan, dan sejumlah pejabat eselon I dan II BPK. Selain menerima laporan dari Kemendagri, Anggota V BPK juga menyerahkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK untuk 2010 kepada Mendagri.

Mendagri Gamawan Fauzi

Mendagri bersama staf saat di kantor BPK Pusat KALEIDOSKOP 2011


29

1/11/2012 9:29:29 PM

Seminar parenting yang diadakan oleh Dharma wanita setjen BPK RI, pada 31 Maret 2011.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemda se-Provinsi DKI Jakarta terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

30

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:29:42 PM

Penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepatuhan kewajiban perpajakan pada dua BUMN Perbankan dan delapan BUMD Perbankan di Auditorium kantor BPK pusat pada 1 Maret 2011.

Pelantikan pejabat eselon II dan IV BPK RI pada 17 Maret 2011. KALEIDOSKOP 2011


31

1/11/2012 9:29:56 PM

W a r t a

B P K

APRIL 2011

IHPS Semester II/2010

Masih Ada Kelemahan Pengelolaan Keuangan Negara Meski ada kemajuan, akan tetapi hasil pemeriksaan BPK semester II/2010 menunjukkan adanya berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara. Ini dibuktikan dengan banyaknya temuan BPK yang sampai merugikan negara sebesar Rp3,87 triliun. Ketua BPK RI Hadi Poernomo

“Adakelemahan kebijakan, sistem perencanaan, penganggaran, pemilihan program yang tidak mempertimbangkan tujuan program serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan,”

Ketua BPK RI Hadi Poernomo dan Anggota BPK RI saat memberikan keterangan pers soal IHPS di Gedung DPR

32

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:30:00 PM

Pimpinan BPK RI menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono bersama beberapa menteri di Istana Kepresidenan pada 11 April 2011 dalam rangka penyerahan IHPS semester II 2010.

KALEIDOSKOP 2011


33

1/11/2012 9:30:04 PM

“Perlu Koordinasi diantara Kementerian yang Menangani Pengelolaan Batu bara”

Anggota V BPK Sapto Amal Damandari

“Minimalisasi Masalah Haji dengan Sistem” Permasalahan haji memang cukup kompleks dan bukan perkara mudah. Calon jamaah haji yang berjumlah 200.000 lebih harus diurus mulai sebelum keberangkatan, selama di Arab Saudi, sampai balik ke Tanah Air. Kekurangan dalam pelayanan tentu masih dirasakan. Namun, dengan sistem yang tepat tentu permasalahan bisa diminimalisir.

34

Anggota IV BPK Ali Masykur Musa Pada semester II/ 2010 BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan pertambangan batu bara untuk 2008 sampai semester I/2010 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan 13 pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jambi, Riau, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Cakupan pemeriksaan meliputi perizinan, PNBP, bagi hasil dan pengelolaan pertambangan. BPK juga telah melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pengelolaan hutan mangrove yang berada di kawasan Selat Malaka. Pemilihan Selat Malaka dilakukan karena selat ini merupakan perairan yang padat dilalui oleh berbagai macam kapal sehingga berpotensi terhadap pencemaran. Lantas bagaimana hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan batu bara dan pengelolaan mangrove tersebut?

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:30:08 PM

Menuju Remunerasi BPK yang Komprehensif Pada Oktober 2006, pemerintah mencanangkan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan pilot project melibatkan lima instansi dan lembaga negara, termasuk BPK. Reformasi birokrasi sendiri dilaksanakan pada empat bidang di antaranya sumber daya manusia yang terkait dengan remunerasi.

Kepala bagian pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja Biro SDM

Erwin Miftah

KALEIDOSKOP 2011


35

1/11/2012 9:30:10 PM

BPK Sinergi berlanjut sampai ke Papua Bertempat di Aula Sasana Karya Kantor Provinsi Papua, Jayapura, pada Kamis (14/4), BPK mengikat kesepakatan dengan stakeholder setempat yang merupakan auditee sekaligus mitra kerja BPK. Mereka adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua, DPRD Tingkat II Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Papua.

Ketua BPK RI Hadi Poernomo didampingi Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Haedar bersama Gubernur Papua Barnabas Suebu, Ketua DPRP Provinsi Papua Jhon Ibo dan unsur pimpinan DPRD Papua.

Ketua BPK RI Hadi Poernomo didampingi Anggota I BPK Moermahadi Djanegara dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Haedar bersama Gubernur Papua Barnabas Suebu, dan para Kepala Daerah seProvinsi Papua.

36

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:30:14 PM

Pelantikan Bambang Pamungkas sebagai Staf Ahli BPK Bidang Keuangan Pemerintah Daerah pada 25 April 2011 di Auditorium BPK.

Anggota III BPK Hasan Bisri, Kaditama Revbang dan kepala Biro Humas dan LN menghadiri pertemuan “The 4th meeting of the INTOSAI Working Group on Key National Indicators 13-14 April in Helsinki”.

Ketua BPK Hadi Poernomo dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan menghadiri konferensi dua tahunan Australasian Council of Auditor General (ACAG) dan Australasian Council of Public Account Committee (ACPAC) ke11 di Perth, Australia Barat pada 26-30 April 2011. KALEIDOSKOP 2011


37

1/11/2012 9:30:20 PM

Pertemuan delegasi Anao dengan Sekjen BPK RI.

Press Lunch tentang BPK RI dan IHPS II tahun 2010 pada 4 April 2011

38

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:30:34 PM

Peringatan hari kartini yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Setjen BPK

Kunjungan BPK RI ke ANAO, Australia pada 26 - 29 April 2011.

KALEIDOSKOP 2011


39

1/11/2012 9:30:50 PM

Warta

BPK

MEI 2011

”LKPP 2010 Wajar Dengan Pengecualian” Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010, sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPP tahun 2009. Hal ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah untuk menjaga kualitas akuntabilitas keuangan negara. Untuk itu, BPK RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah yang telah banyak mengikuti rekomendasi BPK RI sehingga opini pada kementerian negara/lembaga (KL) banyak mengalami peningkatan. Demikian diungkapkan Ketua BPK RI, Hadi Poernomo ketika menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPP tahun 2010 kepada Presiden RI di Istana Negara, Jakarta (1/6).

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan usai menerima LHP LKPP dari Ketua BPK Hadi Poernomo di Istana Negara. (1/6)

40

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:30:53 PM

Technical meeting paralel audit pada pengelolaan mangrove di Selat Malaka antara JAN Malaysia dengan BPK RI di Langkawi, pada Februari 2011

Recommend Documents