Rombongan delegasi BPK RI menghadiri simposium INTOSAI ke-21 di Wina-Austria pada Juli 2011

Rombongan delegasi BPK RI menghadiri simposium INTOSAI ke-21 di Wina-Austria pada 12-15 Juli 2011.

Pertemuan Anggota BPK VI Rizal Djalil dan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih di kantor BPK dan Press Conference yang diadakan BPK RI terkait hasil pemeriksaan BPK pada Kementerian Kesehatan.

Anggot 6 dan menkes bpk kaleidoscope FINAL OKE MANTAP REVISI GUN.indd 61

KALEIDOSKOP 2011

61

1/11/2012 9:32:51 PM

W a

r t a

B P K

AGUSTUS 2011

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membacakan nota keuangan dan RAPBN tahun 2012 pada 16 Agustus lalu.

Menimbang-nimbang RAPBN 2012 Sehari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-66, Presiden menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2012. Ada peningkatan, bagaimana dengan alokasinya? Apakah sudah sesuai harapankah? Penyusunan RAPBN 2012 itu untuk memenuhi amanat pasal 23 UUD 1945 Amandemen Keempat. Acuannya pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2012.

62

Tema pembangunan RKP tahun depan adalah Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Dalam RKP 2012 ditetapkan 11 prioritas pembangunan nasional. Selain itu, RKP juga menambahkan tiga prioritas lainnya yaitu bidang politik, hukum, keamanan, bidang perekonomian, dan bidang ke sejahteraan.

KALEIDOSKOP 2011

bpk kaleidoscope FINAL OKE MANTAP REVISI GUN.indd 62

1/11/2012 9:32:52 PM

Mendiknas Serius Tangani Disclaimer BPK menemukan sejumlah kebocoran anggaran di Kemendiknas senilai Rp763 miliar. Menteri Pendidikan Muhammad Nuh berjanji akan menindaklanjuti temuan tersebut. Apa saja penyebabnya? Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh sedang masqul berat. Pangkal persoalannya menyangkut hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010. Kementerian yang dipimpinnya mendapat opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Menurut data yang dirilis BPK, ada empat penyebab kementerian ini memperoleh opini disclaimer yaitu penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai standar akuntansi pemerintah, data yang disampaikan tidak lengkap dan akurat, adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan, dan pengendalian internal yang lemah. Tak hanya itu saja. Hasil pemeriksaan BPK juga menemukan adanya kebocoran anggaran. Anggota BPK Rizal Djalil dalam keterangan persnya mengungkapkan total temuan tidak wajar di Kementerian Pendidikan Nasional mencapai Rp763 miliar. Jumlah itu terkait dengan dana tidak disalurkan dan tidak disetor ke kas negara. Seperti bantuan sosial (bansos) tidak tersalurkan dan belum disetor ke kas negara sebesar Rp69,3 miliar. Selain itu, BPK juga mene mukan adanya tunjangan profesi dan tagihan beasiswa selama 2010 kurang dibayar sebesar Rp61,9 miliar.

Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh

Anggaran Belanja Pegawai Terlalu Besar Alokasi dana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012 masih seperti tahuntahun sebelumnya, lebih besar untuk belanja aparat birokrasi.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi

“Belanja pegawai juga terdapat dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam DAU ini memang 80% untuk belanja pegawai, 20% untuk belanja publik. Namun, kalau di lapangan, DAU banyak digunakan untuk belanja pegawai. Sebab, kadang-kadang dana ini kurang juga untuk belanja pegawai. Jadi, mereka (pemda) itu harus mengambil dari PAD (Penghasilan Asli Daerah),” papar Uchok. Pada tahun anggaran 2011, besarnya DAU mencapai Rp225 triliun. Untuk tahun depan, pemerintah mengajukan anggaran untuk DAU sebesar Rp269 triliun, naik Rp44 triliun. “Gede sekali ini,” paparnya. KALEIDOSKOP 2011


63

1/11/2012 9:32:55 PM

“Integritas BPK Modal yang Harus Dijaga”

Anggota VI BPK RI Rizal Djalil Lahirnya paket Undang-undang Tentang keuangan negara, yakni UU No.1 tahun 2004, UU No.15 tahun 2004 dan UU No. 15 tahun 2006 memberi arti tersendiri bagi BPK. Setidaknya lembaga pemeriksa keuangan negara ini kini memiliki kewenangan yang besar yang diamanatkan rakyat melalui konstitusi. Untuk itulah integritas BPK merupakan modal utama yang harus dijaga. Tujuannya, agar lembaga ini disegani banyak kalangan. Tentu saja tuntutan pembenahan internal juga perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya menyangkut peningkatan kapasitas auditor dalam melakukan pemeriksaan.

64

‘Banyaknya Prioritas Sulitkan Penyusunan Anggaran’

Anggota II BPK RI Taufiequrachman Ruki Dalam Nota Keuangan RAPBN 2012, tema pembangunan yang ditetapkan yaitu Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Iklusif, dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Sementara sasaran pembangunan nasional dikelompokkaan dalam tiga bagian yaitu sasaran pembangunan kesejahteraan, sasaran penguatan pembangunan demokrasi, dan sasaran penegakan hukum.

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:33:01 PM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono dan tiga Menko, dalam pertemuan dengan pemimpin lembaga negara di Istana Negara Jakarta pada Kamis (4/8) lalu.

Rapat Konsultasi Para Pimpinan Lembaga Negara Pimpinan lembaga negara kembali mengadakan pertemuan pada Kamis, 4 Agustus, di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan rutin kali ini bertajuk rapat konsultasi peringatan Hari Kemerdekaan ke-66. Hadir dalam pertemuan ini semua pimpinan lembaga negara yakni MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.

Dalam keterangan persnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertindak sebagai tuan rumah, menyatakan bahwa pertemuan ini membicarakan topik utama yaitu berkaitan dengan refleksi kemerdekaan dan pembangunan bangsa. “Utamanya pada masa bakti kami, pimpinan lembaga negara yang menjalankan tugas hasil pemilu 2009, dengan titik berat penglihatan evaluasi dari upaya pembangunan 5 tahun, 2009-2014, terutama sekali lagi, menyangkut satu upaya peningkatan pemba ngunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Presiden.

KALEIDOSKOP 2011


65

1/11/2012 9:33:04 PM

Menguji Kelayakan Pendekar Antikorupsi Sebanyak delapan nama calon pimpinan KPK hasil seleksi Panita Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diserahkan Presiden ke DPR untuk dilakukan fit and proper test. Siapa berpeluang?

Presiden SBY menerima Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK yang diketuai Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, di Kantor Presiden, Kamis (18/8) siang. (foto: abror/ presidensby.info)

Kerja keras Panita Seleksi Pimpinan Komisi Pemberatasan Korupsi (Pansel KPK) akhirnya membuahkan hasil. Pada pertengahan Agustus lalu, Menteri Hukum dan HAM yang juga Ketua Pansel KPK, Patrialis Akbar telah menyerahkan nama-nama calon pimpinan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ada delapan nama yang disodorkan ke Presiden. Yakni Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudrajat, Abraham Samad, Zulkarnaen, Adnan Pandu Praja, dan Haryanto Sutadi. Selanjutnya Presiden menyerahkan nama-nama tersebut ke Komisi III DPR untuk menjalani fit and proper test. Nantinya, DPR

memilih empat nama untuk menjadi pimpinan lembaga antikorupsi itu. Namun, sepertinya pemilihan calon pimpinan KPK bakal menuai batu sandungan. Sejumlah persoalan masih mengundang perdebatan sengit. Salah satunya soal delapan nama hasil seleksi Pansel. Sebelumnya, Komisi III DPR menginginkan Pansel mengirim 10 nama. Alasannya, Komisi III ingin mengganti semua pimpinan KPK yang menjabat selama ini, termasuk Busyro Muqoddas. Komisi III menilai masa jabatan Busyro tetap hanya 1 tahun meneruskan masa jabatan Antasari. Pansel KPK agaknya memiliki pendapat lain. Pansel beranggapan masa jabatan Busyro selama 4 tahun. Hal ini didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menafsirkan Pasal 34 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. MK menyatakan bagi pimpinan KPK yang terpilih menggantikan pimpinan KPK lain yang berhalangan tetap, masa jabatannya tetap 4 tahun. Berbekal putusan itulah, Pansel hanya mengirim delapan nama calon untuk dipilih menjadi empat orang.

Terapkan Harmoni Dalam Kebersamaan Tim pemeriksa BPK dianggap momok. Berbagai alasan dikemukakan agar bisa menghindari kedatangan tim pemeriksa. Bahkan, mereka lari ketika ada tim pemeriksaan. Kini telah berubah. “Kami memberi masukan-masukan dan kami dorong mereka untuk meraih target yang telah dicanangkan. Saya katakan, bapak harus mencoba mencanangkan dan berusaha meraih WTP. Dan akhirnya mereka membuat program dan target itu,” papar Haryoso. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Sri Haryoso Suliyanto 66

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:33:06 PM

MK Deklarasikan Zona Antikorupsi Ketua BPK Hadi Poernomo bersama Anggota III BPK Hasan Bisri (saat ini Wakil Ketua BPK) menghadiri acara “Deklarasi Zona Anti Korupsi dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian” yang dilakukan oleh Ketua MK Mahfud MD di kantor MK, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi mendeklarasikan zona antikorupsi dan mempertahan kan opini WTP serta meluncurkan e-audit. Upaya untuk mengendalikan, mencegah, dan memberantas korupsi di lingkungan MK.

Dalam sambutannya Ketua BPK Hadi Poernomo menyambut baik apa yang dilakukan MK. Apa yang dilakukan Pimpinan MK, lanjutnya, merupakan perwujudan tanggung jawab manajemen MK untuk mengendalikan, mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan MK. BPK mengharapkan apabila semua kementerian dan lembaga negara di Indonesia mau mengambil langkah seperti yang dilakukan MK, upaya pengendalian, pencegahan dan pemberantasan korupsi akan berjalan dengan baik di negeri ini. Hadi menambahkan BPK telah mem prakarsai pembentukan pusat data melalui Sinergi

Nasional Sistem Informasi (SNSI) yang nantinya bisa dimanfaatkan dalam pemeriksaan dengan memanfaatkan kemajuan elektronik (e-audit). Melalui SNSI dan metodologi pemeriksaan dengan memanfaatkan teknologi informasi ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Salah satu keuntunganya yakni pemeriksaan BPK berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu juga memberikan manfaat mengurangi KKN secara sistemik, mendukung optimalisasi penerimaan ne gara, mendukung efisiensi, dan efektifitas pengeluaran negara.

KALEIDOSKOP 2011


67

1/11/2012 9:33:08 PM

Editor Forum di ruang pola gedung arsip kantor pusat BPK RI saat berbuka puasa bersama dengan para wartawan, (12/8).

Rapat Konsultasi BPK RI dan Timwas Century di kantor BPK pusat pada 18 Agustus 2011

68

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:33:19 PM

Pertemuan BPK RI dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan jajarannya pada 5 Agustus 2011

Upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung BPK, Jakarta, 17 Agustus 2011. KALEIDOSKOP 2011


69

1/11/2012 9:33:29 PM

Warta BPK

SEPTEMBER 2011

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono menerima Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi oleh para anggota BPK dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan ketika menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I/2011, belum lama ini.

Pemerintah Harus Tindaklanjuti Temuan BPK Hasil pemeriksaan BPK pada Semester I/2011 menemukan sebanyak 11.430 kasus senilai Rp26,68 triliun. Sejumlah kalangan meminta agar temuan itu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintah yang bersih. Ketua BPK Hadi Poernomo telah menyampaikan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I/2011 di depan Sidang Paripurna DPR beberapa waktu lalu. Laporan yang sama juga disampaikan kepada Presiden dan Ketua Dewan Pertimbangan Derah (DPD). Ketua BPK mengatakan dalam semester I tahun ini lembaga yang dipimpinnya telah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Total yang diperiksa sebanyak 682 objek. Rinciannya, pemeriksaaan keuangan sebanyak 460 obyek, pemeriksaan kinerja 14 obyek dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ( PDTT) sebanyak 208 objek.

70

Ketua BPK Hadi Poernomo menyerahkan langsung Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I/2011 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, baru-baru ini.

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:33:30 PM

Ketua BPK Hadi Poernomo berjabat tangan dengan Ketua DPR Marzuki Alie saat penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I/2011 di Gedung DPR Jakarta, belum lama ini.

Pidana Korupsi Ketua BPK juga mengungkapkan laporan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang telah disampaikan BPK ke penegak hukum dari 2003 sampai semester I/2011 sebanyak 305 kasus senilai Rp33,66 triliun. Sementara dari 305 kasus yang diserahkan itu instansi yang berwenang yaitu Kepolisian,Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menindaklanjuti 166 kasus yaitu pelimpahan kepada penyidik sebanyak 41 kasus, gelar perkara dan penelitian sebanyak 21 kasus, penyelidikan sebanyak 24 kasus, penyidikan sebanyak 10 kasus, proses sidang satu kasus, penuntutan sebanyak 11 kasus, vonis sebanyak 47 kasus dan SP3 sebanyak 11 kasus. Dengan demikian sisa kasus yang belum ditindaklanjuti yaitu sebanyak 139 kasus. Menanggapi laporan BPK tersebut, Ketua DPR Marzuki Alie berjanji hasil pemeriksaan BPK akan diserahkan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) untuk ditindaklanjuti. Selain itu, Marzuki juga berharap hasil pemeriksaan dapat menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi DPR, khususnya bagi komisi-komisi di DPR untuk melakukan pengawasan melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya masing-masing.

KALEIDOSKOP 2011


71

1/11/2012 9:33:30 PM

Menyelaraskan Langkah Atas Rekomendasi BPK Persepsi auditee dan pihak-pihak terkait atas tindak lanjut rekomendasi dari BPK selama ini masih ada perbedaan. Banyak penyebabnya. Untuk itu, perlu ditemukan solusinya. Ketua Panitia Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (PAP DPD) Farouk Muhammad Rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK merupakan langkah yang harus menjadi pertimbangan bagi auditee untuk perbaikan kinerja. Hal ini terkait dengan opini yang dikeluarkan oleh lembaga audit negara itu. Namun, sebenarnya bagaimana persepsi entitas atas rekomendasi yang dikeluarkan BPK, apakah sama atau berbeda. Ini terkait dengan tindak lanjut yang akan diambil oleh entitas. Menurut Ketua Panitia Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (PAP DPD) Farouk Muhammad, ada perbedaan atas tindak lanjut hasil rekomendasi BPK, antara BPK sendiri dengan auditee. Dengan adanya perbedaan ini, persoalannya akan tetap sama dan selalu berulang. Artinya, sulit mencapai 100% rekomendasi itu ditindaklanjuti sesuai keinginan BPK. “Kalau kita kelompokkan tindaklanjut itu, menurut BPK ada yang sudah ditindaklanjuti, ada yang

72

ditindaklanjuti tapi belum sesuai atau dalam proses, dan ada yang belum ditindaklanjuti. Jadi, memang ‘belum’ dalam pandangan BPK. Namun, dalam pandangan pihak yang diperiksa ini bukan ‘belum’ akan tetapi tidak dapat ditindaklanjuti,” paparnya ketika ditemui di kediamannya, belum lama ini. Menurut mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini, ada dua hal kenapa rekomendasi belum ditindaklanjuti pemerintah daerah. Pertama, memang belum bisa atau belum mampu ditindaklanjuti. Kedua, memang tidak dapat ditindaklanjuti. “Ada beberapa penyebab. Adanya peraturan ganda. BPK melihat bahwa pihak yang diperiksa harus menjalankan rekomendasi berdasarkan ketentuan. Namun, pemerintah daerah pun kerap terbentur dengan acuan ketentuan lainnya,” tegasnya.

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:33:32 PM

Bom Menggelegar, APA Tetap Digelar

Konferensi APA Sepakati Deklarasi Solo.

Konferensi Asian Parliamentary Assembly (APA) tetap digelar pada 28 September di Solo, meski tiga hari sebelumnya bom mengguncang Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) di kota itu. Konferensi berlangsung di The Sunan Hotel membahas dua hal yakni prinsip kerja sama di Asia dan perlindungan pekerja migran. Gelaran internasional itu dibuka oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Dihadiri sejumlah pejabat daerah di antaranya Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, Wali Kota Surakarta Djoko Widodo dan jajaran Muspida, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD Surakarta. Konferensi APA kali ini diikuti oleh 18 negara di antaranya Iran, Irak, Bangladesh, Maladewa, Pakistan, Filipina, Afghanistan, Syria, Bahrain, Laos, Yordania, Kuwait, Palestina, Turki dan tuan rumah Indonesia. Sementara dua negara yang menjadi tamu kehormatan, yaitu Hong Kong dan Brunei Darussalam. Terkait dengan isu perlindungan tenaga kerja migran, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Hidayat Nur Wahid, menyatakan bahwa isu ini yang diusung Indonesia dalam berbagai forum internasional. “Kita berharap ketika Indonesia mengusulkan proposal perlindungan migrant worker ini, nanti masing-masing parlemen itu melaksanakan fungsinya yaitu regulasi, pengawasan, dan anggaran untuk menghadirkan suatu hal yang berpihak pada pekerja migrant,” kata mantan Ketua MPR ini. KALEIDOSKOP 2011


73

1/11/2012 9:33:33 PM

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad

Program Rescue Kunci Raih WTP Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2010. Pencapaian itu diraih setelah sebelumnya selalu mendapatkan Disclaimer. Lantas apa kiat Fadel untuk memperbaiki laporan keuangan itu ? Kepada Warta BPK, Fadel mengaku ketika dipercaya menjadi Menteri kelautan dan perikanan, ia langsung membuat gebrakan untuk memperbaiki laporan keuangan di kementeriannya. Menurut Fadel ada tiga hal pokok yang segera diperbaiki . Pertama, dia menginginkan spending atau pembelanjaan itu optimal. Waktu itu hanya di bawah 90%. Kedua, terkait dengan laporan keuangan. Sebelumnya selalu disclaimer . Ketiga, sumber daya manusia, the right man on the right place. “Nah, tiga hal itu yang pertama kali saya perhatikan ketika masuk ke kementerian. Dari ketiga hal itu tentu yang berhubungan dengan BPK adalah yang kedua yaitu

74

laporan keuangan,” tegasnya. Karena itu dia pun segera mendatangi BPK dan mengundang BPKP untuk membicarakan hal tersebut. Dari hasil pertemuan itu ia membuat program rescue. “Saya anggap kita ini sama dengan orang sakit jantung yang harus dioperasi. Kita dibedah, mana yang kurang,” ujarnya . Setelah diketahui dimana kekurangannya, diapun segera menyelesaikan. Hanya waktunya tidak cukup. Karena diapun membuat program berikutnya pada 2010. “Alhamdulillah, kita dapat menyelesaikannya. Sehingga akhirnya Kementrian Kelautan dan Perikanan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:33:33 PM

Itama Lakukan Penguatan Internal Tak mau dianggap sebagai penjaga (watch dog), kini Itama ingin sebagai mitra kerja satuansatuan kerja BPK lainnya. Selaras dengan Renstra dan reformasi birokrasi BPK, untuk mengawal itu dilakukan penguatan internal.

Inspektur Utama BPK RI Mahendro Sumardjo

Inspektorat Utama (Itama) BPK tak mau lagi dianggap sebagai watch dog. Oleh karena itu, pengawas BPK ini melakukan proses penguatan internal. Memperbaiki kinerjanya dan mengubah citranya sebagai satuan kerja pengawas internal yang lebih soft. Juga memposisikan diri sebagai mitra kerja satuan kerja yang ada di BPK. Pembenahan dan perbaikan kinerja Inspektorat Utama BPK ini dilatarbelakangi dari diimplementasikannya Rencana Strategis (Renstra) BPK periode 2006-2010 dan dijalankannya program reformasi birokrasi BPK. Program reformasi birokrasi sendiri terdiri dari empat aspek yaitu kelembagaan, proses bisnis, sumber

daya manusia (SDM), dan sarana prasarana. Pada aspek kelembagaan, BPK melakukan reorganisasi dengan menyusun struktur organisasi yang lebih ramping, responsif, dan sederhana dalam memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholder) atau dikenal dengan restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi organisasi BPK sendiri tertuang dalam Surat Keputusan (SK) BPK No. 39/K/I-VIII.3/7/2007. Berdasarkan aspek legal itulah, Itama melakukan restrukturisasi organisasi. Dalam peranannya, Itama selain mempunyai fungsi melakukan pengawasan internal, juga memiliki fungsi melaksanakan review atas sistem pengendalian mutu pemeriksaan.

KALEIDOSKOP 2011


75

1/11/2012 9:33:35 PM

Komisi XI melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa entitas salah satunya BPK, pada 22 September 2011 di DPR.

Halal bihalal bersama Ketua BPK RI dengan Purna Pajak pada 10 September 2011

76

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:33:51 PM

Rapat konsultasi antara BPK RI dengan Komisi XI DPR dan Kapoksi XI DPR di kantor pusat BPK pada 29 September 2011.

Pelantikan Wakil Ketua BPK baru Hasan Bisri di MA pada 27 September 2011 KALEIDOSKOP 2011


77

1/11/2012 9:34:06 PM

Warta BPK

OKTOBER 2011

Divestasi Menunggu Restu DPR

Hasil audit BPK menyebutkan keputusan pemerintah untuk membeli 7% saham di PT Newmont harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan mendapat persetujuan DPR. Kontroversi pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kini menemukan titik terang. Pada 19 Oktober 2011, BPK telah menyerahkan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) divestasi NNT ke DPR. Sebelumnya, BPK telah melakukan audit terhadap proses pembelian 7% saham NNT. Ini dilakukan BPK seiring dengan adanya permintaan DPR melalui surat yang dilayangkan parlemen ke BPK pada 21 Juni 2011. Surat itu menyebutkan adanya permintaan Komisi XI untuk melakukan PDTT terhadap proses pembelian 7% saham NNT oleh PIP.

78

Adapun, tujuan pemeriksaan terhadap proses pembelian saham itu untuk menilai apakah proses pembelian telah mengikuti perundang-undangan. Selain itu, audit juga untuk mengetahui apakah transaksi pembelian saham perlu terlebih dahulu meminta persetujuan DPR atau tidak. Berangkat dari sana, BPK melakukan audit dengan prosedur pemeriksaan seperti mengkaji peraturan perundang-undangan, mewawancarai aparat pejabat Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM dan BKPM, serta mewancarai beberapa anggota Komisi X DPR. Untuk membedahnya, BPK menggunakan landasan hukum berupa UU Nomor 17/ 2003 tentang Keuangan Negara

dan UU Nomor 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hasilnya, BPK berpendapat pembelian saham NNT oleh pemerintah merupa kan investasi jangka panjang dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah. Hanya saja, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 44/2005 tentang tata Cara Penyertaan dan Penataan Modal Negara pada BUMN dan Perseroaan Terbatas, penyertaan modal ke dalam perseroan terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik negara hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Sementara penyertaan modal pemerintah di NNT, menurut BPK, dilakukan karena adanya keadaan tertentu yakni adanya kontrak karya antara pemerintah dan NNT. Dalam kontrak karya disebutkan adanya hak kepada pemerintah atau perusahaan Indonesia untuk memiliki 51% saham di NNT. Oleh karena itu, BPK berpendapat pembelian 7% saham Newmont oleh pemerintah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (7) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hasil audit BPK itu juga menyebutkan hingga saat ini belum ada alokasi APBN untuk pembelian saham NNT oleh pemerintah. Alokasi APBN untuk dana investasi yang dikelola oleh PIP pada 2006 -2007 diarahkan untuk mendukung dana infrastuktur. Adapun, alokasi APBN periode 2009-2011 untuk dana investasi tidak dijelaskan uraian penggunaannya. Sementara APBN 2008 tidak mengalokasikan anggaran investasi untuk PIP.

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:34:06 PM

Prioritas Wakil Ketua BPK Baru

Ketua BPK Hadi Poernomo (kedua dari kanan) berfoto bersama dengan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri (kedua dari kiri), Ketua MA Harifin Andi Tumpa (tengah), Ketua DPD Irman Gusman (kanan), dan Ketua Komisi Yudisial Erman Suparman (kiri) seusai pelantikan wakil ketua BPK belum lama ini.

Pejabat Karier Hasan Bisri merupakan pimpinan BPK yang bisa dikatakan pejabat karier. Dia berkarier di BPK sejak 1977, mulai dari staf administrasi umum pada bagian Humas dan Persidangan Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal BPK. Karier terakhirnya sebelum terpilih sebagai pimpinan BPK adalah Kepala Auditorat II.C BPK atau setingkat pejabat eselon II/A. Hasan kemudian mengikuti seleksi pemilihan calon Anggota BPK periode 2004-2009. Akhirnya, dia terpilih sebagai Anggota BPK. Setelah pimpinan BPK periode 2004-2009 selesai masa tugasnya, Pria kelahiran Tegal, 8 Mei 1957 ini kembali terpilih sebagai Anggota BPK periode 2009-2014, sampai akhirnya beliau menjadi Wakil Ketua BPK melanjutkan sisa periode jabatan (alm) Herman Widyananda yang wafat beberapa waktu lalu.

KALEIDOSKOP 2011


79

1/11/2012 9:34:09 PM

Anggota BPK Ali Masykur Musa dan Wakil Ketua Jabatan Audit Negara Malaysia Dato Hj. Mustafa bertukar dokumen audit lingkungan disaksikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang pada Technical Meeting on Environmental Audit BPK-JAN Malaysia, di Manado belum lama ini.

BPK-JAN Malaysia Perkuat Audit Lingkungan

80

MANADO: Pertemuan Teknis

Room Hotel Sintesa Peninsula

Kerjasama Bilateral antara BPK

Manado.

dan JAN Malaysia yang khusus

Dalam pembukaan itu hadir juga

membahas audit lingkungan

Wakil Gubernur Sulawesi Utara

(Environmental Audit) berlangsung di

Djohari Kansil, Wali Kota Bitung

Manado pada 3-6 Oktober 2011.

Hanny Sondakh, dan Wakil Ketua

Anggota IV BPK Ali Masykur

DPRP Arthur T.

Musa dan Wakil Ketua Jabatan

Sementara dari pihak BPK hadir

Audit Negara Malaysia Dato Hj.

Tortama Keuangan Negara VI Abdul

Mustafa memberikan kata sambutan

Latief, Plt Tortama Keuangan Negara

dalam pembukaan pertemuan yang

IV Saiful Anwar Nasution, Kepala

berlangsung di Lotus 1 Meeting

Perwakilan BPK Sulawesi Utara.

Topik Bahasan Technical Meeting on Environmental Audit BPK – JAN Malaysia - Finalisasi laporan audit atas mangrove - Pembahasan laporan audit yang akan disampaikan di INTOSAI WGEA - Diskusi atas audit kelautan dan perikanan - Pembahasan kerja sama lanjutan kedua belah pihak.

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:34:12 PM

Rombongan delegasi BPK RI menghadiri simposium INTOSAI ke-21 di Wina-Austria pada Juli 2011

Recommend Documents