Y
TATJI
JUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR K A L I M A N T A N S E L A T A N
NOMOR
•
014 T A H U N
2009
TENTANG
PROSES PENYUS'UNAN ) O K U M E N P E L A K S A N A A N A N GG A R A N L A N J U T A N ATUAN KERj'A PERANGKAT D A E R A H (DPAL-SKPD)
D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A . H A ESA GUBERNUR K A L I M A N T A N S E L A T A N ,
Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan lanjulaii perlu disusun proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan - Satuan Kevja Pcraugkat Daerah (DPAL-SKPD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan;
rigineai:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lad onesia Tahun 1956 Nomor 65, 1 ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 1 0 6 ) ; 2.
Undang-Undang Nome; i? Tahun 2003 tentaug Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2003 Nomor - 7 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentaug Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 5.
Undang-Undang Nomor 15 Taliun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telali diubah beberapa kali, terakliir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; Undana-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengeloiaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakliir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang;Pelaksanaan Pengadaan-Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Benl.uk Produk Hukum Daerah ; .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
7.
17
Tahun
2006
tentang
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ;
18.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi . Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) :
19.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008.Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
GUBERNUR
TENTANG
PROSES
PENYUSUNAN
D O K U M E N P E L A K S A N A A N A N GG A R A N L A N JUT A N KERJA P E R A N G K A T D A E R A H
SATUAN
(DPAL-SKPD)
BAB I
KETENTUAN U M U M
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.
Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Daerah- adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara pemerintah daerah. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pcjabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah dcepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjunya disebut dengan Kepala S K P K D yang mempunyai tugas melaksanakan pengeloiaan APBD dan bertindak sebagai Bendara U m u m Daerah dalam hal i n i Kepala Biro Keuangan . Kepala Biro adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pengguna Anggaran. adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpiilnya. 10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang cliberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 1 1. APBD adalah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang . 13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai basil yang terukur sesuai dengan inisi SKPD.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdin dan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan clan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasiikan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DP A - S K P D adalah dokumen yang memuat pendapalan, belanja clan pembiayaan yang digunakan sebagai clasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan • SKPD yang selanjutnya disingkat DPAL-SKPD adalah dokumen yang memuat belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja iangsung.
BAB I I
PENGAJUAN KEGIATAN LANJUTAN Bagian Kesatu Persyaratan Kegiatan L a n j u t a n Pasal 2 Kegiatan yang ticlak dapat diselesaikan pack tahun anggaran berkenaan dapat diusulkan sebagai kegiatan lanjutan. Kegiatan yang dapat diusulkan sebagai kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memenuhi syarat: a.
pekerjaan tersebut telah ada ikatan perjanjian/kontrak ; clan
b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau penyedia barang/jasa, namun karena. akibat dari force majeur. Penyebab tidak selesainya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah : a.
beucana
yang
telah
ditetapkan
oleh
Pemerintah
sesua.i
dengan
Peraturan
Perundang-undangan yang beriaku atau bencana yang hanya bersifat lokal akan tetapi secara teknis menghambat pelaksanaan pekerjaan ; b.
lokasi pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan secara penuh sesuai dengan standard jam kerja atau hanya dapat dilaksanakan pacla vvaktuwaktu tertentu saja yang mengakibatkan tertundanya jadwal pelaksanaan pekerjaan;
e.
keadaan dimana apabila pekerjaan dilaksanakan pacla waktu tertentu berpotensi untuk mcnimbulkan kerusuhan, bum hara dan atau keresah.au masyarakat sekitarnya ;
pengiriman barang
oleh pihak penjual/distributor terhadap barang/material
yang
digunakan untuk menuniang kelancaran pekerjaan fisik tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi teknik ; dan kesulitan/kelangkaan barang/material yang diperlukan sehingga memerlukan tarnbahan waktu pelaksanaan pekerjaan. (4)
Penyebab tidak selesainya pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d dan huruf e hams inenyertakan bukti-bukti administrasi dan/atau bukti tertulis lainnya.
Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Kegiatan L a n j u t a n
Pasal3
M)
Setiap pengajuan kegiatan lanjutan oleh SKPD/pengguna anggaran dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran sebeluiunya dengan berpedoman pada format lampiran B . I I I Perraendagri No. 1.3 Tahun 2006.
(2)
DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) chtandatangani oleh Kepala SKPD/Pe.ngguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan diusulkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan C.q Kepala Biro Keuangan, dengan tembusan Kepala Bappeda dan Plena!a Dinas Peiidapatan Daerah.
(3)
Usulan DPAL-SKPD menggambarkan jumlah dana yang sudah direalisasikan dan sisa dana yang belum direalisasikan dan/atau yang akan di D P A L lean.
(4)
Batas pengajuan usulan kegiatan lanjutan paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berj a. 1 an.
(a)
Usui DPAL-SKPD yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disan\paikai\ kepada Biro Keuangan.
BAB I I I
PROSES K E G I A T A N L A N J U T A N
Pasal 4
(1)
Usui kegiatan lanjutan yang telah disampaikan Ke Biro Keuangan, dicatat oleh Tata Usaha Biro Keuangan dan diteruskan kepada Kepala Biro Keuangan untuk diberikan disposisi.
(2)
Berkas usul kegiatan lanjutan yang telah diclisposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke bagian anggaran Biro Keuangan untuk ditindaklanjuti.
(3)
Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyiapan bahan-balian yang diperlukan dalam pembahasan kegiatan lanjutan.
(4)
Pembahasan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan meljbatkan tun peneliti/asistensi.
Pasal 5
(1)
Tim Peneiiti/asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri dari unsur PPKD/Biro keuangan, Bappeda, Biro Hukum, Dinas Pendapatan dan instansi tekiiis terkait lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah.
(2)
Dalam meiakukan tugasnya, T i m Peneliti/Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelilian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
(3)
Pirn Peneiiti/asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari anggota T i m Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dan instansi teknis lainnya.
•
Pasal 6
(1)
Untuk menghindari ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, maka pada saat asistensi agar pejabat yang mengikuti asistensi adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap penyusunan program clan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiaian/PPTK kegiatan berkenaan.
(2)
Usui kegiatan lanjutan yang telah disetujui T i m peneiiti/asistensi selanjutnya dibuat Mota Dinas kepada Gubernur Kalimantan Selatan selaku Pemegang Kekuasaan Pengeloiaan Keuangan Daerah guna mendapat persetujuan.
(3)
Kegiatan lanjutan yang telah mendapat persetujuan dari Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran clan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN LANJUTAN
Pasal 7
Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD pengujian terhadap : a.
dapat disalikan setelah
teriebih
dahulu dilakukan
Sisa DPA-SKPD 'yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum cliterbitkan SP2D atas kegiatan yang bcrsangkutan ;
b.
sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
c.
SP2D yang belum diuangkan.
Pasal 8
(I)
Kegiatan
lanjutan
dapat
dilaksanakan
dan/atau
diteruskan
pekerjaarmya
DPAL-SKPD berkenaan dengan pekerjaan lanjutan dimaksud telah disahkan.
apabila
(2)
D P A L - S I v P U yang telah disahkan menjadi dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
(3)
Selurub kegiatan lanjutan dianggarkan pada Perubahan A P E D Tahun Anggaran berjalan.
BAB
K E T E N T U A N PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penemnatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan cli Banjarmasin nada tanggal
23 Februari 2009
/ ft 7
^/t^^^V^K^JJ^^^M^
£0MVT)Y
Diundangkan di Banjarmasin pacla tanspai
2
3
februari 2009
'SE"KR/]5TAEIS D A E R A H P R O V I N S I A^A\
KALTOMANTAN S E L A T A N , ^ - - \ Or
uA A
J W U C H I T S
GAFURI
BERITA D A E R A H PROVINSI K A L I M A N T A N S E L A T A N T A H U N 2009 N O M O R 14
ARIFFIN
VP A N ,
