TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) SUMATERA UTARA I TUGAS AKHIR
Disusun Sebagai Satu Syarat Menyelesaikan Pendidikan Program Diploma 3 Oleh
ANNA MARIA S. PAKPAHAN NIM 1205092226
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA POLITEKNIK NEGERI MEDAN MEDAN 2015
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat kasih-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Adapun judul Tugas Akhir ini adalah “Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Pajak Penghasilan Badan padan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak”, yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Pendidikan Program Diploma 3 pada program studi Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bimbingan, saran, dan motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yaitu kepada: 1. M. Syahruddin, S.T., M.T. Direktur Politeknik Negeri Medan. 2. Nursiah Fitri, S.E., M.Si. Ketua Jurusan Administrasi Niaga 3. Safaruddin, S.E., M.Si. Sekretaris Jurusan Administrasi Niaga. 4. Vivianti Novita, S.E., M.Si. Ketua Program Studi Administrasi Bisnis 5. Enda Yunita, S.E. Ak., M.Si. Sebagai Dosen Pembimbing Satu penulis yang telah memberikan saran, petunjuk serta bimbingan bagi penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini. 6. Drs. Leman M.A. Sebagai Dosen Pembimbing Dua penulis yang telah memberikan saran, petunjuk serta bimbingan bagi penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
i
7. Para staf pengajar dan staf administrasi, di Jurusan Administrasi Niaga Politenik Negeri Medan. 8. Wira Tulada, Sebagai Pembimbing penulis di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. 9. Para staff Kantor Wilayah DJP Sumut I. 10. Para teman-teman seperjuangan AB 6J. Teristimewa rasa terima kasih kepada Ayahanda tercinta Oloan S. Pakpahan S.Pd dan Ibunda tersayang Nurhayati Sianipar yang telah membesarkan dan mendidik penulis untuk menjadi orang yang berguna untuk kedepannya serta tiada bosan-bosannya memberikan doa, dukungan, dan bantuan moril maupun materil kepada penulis. Kemudian terima kasih juga kepada saudara-saudara penulis dan seluruh keluarga yang telah memberikan support dan semangat kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan Tugas Akhir ini, baik dalam penggunaaan tata bahasa maupun penyajian data. Untuk itu, penulis mengharapkan kesediaan pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurna Tugas Akhir ini. Harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat berfungsi dan bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.
Medan, Penulis
Agustus 2015
Anna Maria S. Pakpahan NIM 1205092226
ii
ABSTRAK Keberatan atas pajak penghasilan badan merupakan salah satu hak dari wajib pajak yang selama ini masih kurang dipahami proses penyelesaiannya. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan wajib pajak ditambah dengan cepatnya perubahan peraturan perpajakan yang sulit untuk diikuti. Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui tata cara penyelesaian keberatan atas Pajak Penghasilan Badan di Kanwil DJP Sumatera Utara I Medan. Cara Pengumpulan data yang dipakai adalah penelitian studi kepustakaan yaitu mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan penyelesaian keberatan atas pajak penghasilan (PPh) dan melalui penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data adalah dengan data perimer dan data sekunder. Teknik ananlisis data menggunakan analisis deskriptif. Penyelesaian keberatan atas Pajak Penghasilan Badan di Kanwil DJP Sumatera Utara I Medan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dimulai dari tahap penerimaan berkas dari wajib pajak, tahap pemeriksaan hingga pada tahap keputusan akhir penyelesaian sengketa. Walaupun penyelesaian keberatan selalu dapat diselesaiakan sebelum jatuh tempo yaitu selama 12 (dua belas) bulan tetapi waktu penyelesaian yang dibutuhkan menjadi semakin lama karena terdapat kendala yang dihadapi selama proses penyelesaian keberatan salah satunya yaitu jumlah Penelaah Keberatan yang kurang memadai. Simpulan dari penelitian ini bahwa di Kanwil DJP Sumatera Utara I Medan telah menyelesaikan berkas keberatan atas Pajak Penghasilan Badan secara optimal tetapi masih dihadapi kendala yang membuat berkas keberatan tidak dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat. Kata Kunci: Keberatan, Pajak Penghasilan Badan
iii
ABSTRACK Objection on corporate income tax is one of the rights of the taxpayer, which is still poorly understood to settlement processes . This is due to the lack of knowledge of the taxpayer coupled with the rapid changes in tax laws that are difficult to following. The purpose of this Final Assignment is to determine the settlement procedures of an Corporate Income Tax objection at DGT 1 Medan Regional Office, North Sumatera. Collecting the data used is literature study by learning a few references related to the settlement of an Corporate Income Tax Objection and Field Research by observation, interviews and documentation. The type of data is the primary data and secondary data. Mechanical Analysis of data using descriptive analysis. Complication objection of corporate income tax at the DGT I Medan Regional Office North Sumatra can be completed in accordance with the applicable provisions started from the acceptance phase of the taxpayer files, step up checks at the stage of final decisions of dispute resolution. Although the completion of the objection can always finished before maturity is for twelve (12) months but the turnaround time required becomes increasingly longer because there are obstacles encountered during the process of settl-ement of objection one of which is the number of reviewers Objection inadequate. Conclusions from this research that the DGT I Medan Regional Office North Sumatra has completed files optimally but still faced obstacles that make objection files cannot be resolved in a quick time. Keywords: Objection, Corporate Income Tax
iv
DAFTAR ISI
Halaman LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGHANTAR………………………………………………........ ABSTRAK………………………………………………………………….. ABTRACK……………………………………………………...………….. DAFTAR ISI…………………………………..……………………………. BAB 1 PENDAHULUAN………………...……………………………….. 1.1 Latar belakang Pemilihan Judul………………..………..... 1.2 Rumusan Masalah…………………...……………...……… 1.3 Tujuan Penulisan……………………………………...…….. 1.4 Manfaat Penulisan……………………………………..……. 1.5 Sistematika Penulisan………………………………………. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA…………………………………………… 2.1 Uraian Teoritis Tentang Pajak……………………………... 2.1.1 Pengertian Pajak…………………………………….. 2.1.2 Subjek Pajak…………………………………………. 2.1.3 Objek Pajak………………………………………...... 2.1.4 Fungsi Pajak…………………………………………. 2.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) dan Tarif PPh…..... 2.3 Pengertian Keberatan……………………………………..... 2.4 Syarat Pengajuan Keberatan………………………………. 2.5 Tata Cara Pengajuan Keberatan………………………….. 2.6 Keputusan Atas Surat Keberatan…………………………. BAB 3 METODE PENELITIAN………………………………………….. 3.1 Cara Pengumpulan Data…………………………………… 3.2 Jenis Sumber Data………………………………………….. 3.3 Teknik Analisa Data………………………………………… BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN……………………………………. 4.1 Gambaran Umum Berdirinya Kanwil DJP Sumut I........... 4.1.1 Sejarah Berdirinya Kanwil DJP Sumut I Medan…. 4.1.2 Visi dan Misi Kanwil DJP Sumut I Medan………… 4.1.3 Logo Kantor DJP Sumut I Medan…………………. 4.1.4 Struktur Organisasi Kanwil Djp Sumut I…………... 4.1.5 Fungsi dan Tugas Kanwil Djp Sumut I …………… 4.2 Pengajuan Keberatan pada Kanwil DJP Sumut I Medan 4.3 Tata Cara Penyelesaian Keberatan PPh Badan………… 4.5.1 Dasar Hukum Kanwil DJP Sumut I Medan………. 4.5.2 Proses Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan…... 4.4 Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Keberatan….. 4.5 Kendala Dalam Meyelesaikan Keberatan ……………….. BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN……………………………………..… 5.1 Simpulan ……………………………………………………..
v
i iii iv v 1 1 2 3 3 3 5 5 5 6 8 8 9 10 11 11 14 16 16 17 18 19 19 19 21 21 23 24 29 36 36 37 46 49 51 51 52
5.2 Saran………………………………………………………… DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………… LAMPIRAN
vi
54
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pemilihan Judul Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan potensi
penerimaan pajak adalah dengan memberikan kebijakan Self Assessment System yaitu dengan memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri ke Kantor Pelayan Pajak yang sesuai dengan wilayah wajib pajak sendiri.
Sistem ini diharapkan dapat
membawa peran yang besar dalam mengembangkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Dengan diberlakukannya Self Assessment System dalam pemungutan pajak yang memberikan kewenangan seluruhnya kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak terutang yang harus dibayarkannya, hal ini tentu juga harus di imbangi dengan adanya pengawasan. Karena dalam hal ini, wajib pajak mungkin tidak memberikan gambaran menyeluruh tentang pajak terutang yang menjadi kewajibannya atau terjadinya penyelewengan dari wajib pajak sendiri karena tidak melakukan perhitungan yang sesuai terhadap banyaknya pajak terutang yang semestinya dibayar.
Direktur Jenderal Pajak memiliki
kewenangan untuk mengawasi wajib pajak dengan melakukan pemeriksaan pajak terhadap kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak. Dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pihak Direktur Jenderal Pajak, apabila terdapat perbedaan besarnya pajak yang terutang antara perhitungan wajib pajak dengan Pemeriksa maka akan terjadi koreksi yang
1
2
menimbulkan produk hukum hasil pemeriksaan berupa suatu Surat Ketetapan Pajak. Hasil pemeriksaan tersebut bisa menimbulkan perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan Pemeriksa mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sehingga pada tahap ini perbedaan pendapat antara wajib pajak dan Pemeriksa dapat terjadi, sehingga mulai timbul sengketa pajak. wajib pajak dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan merasa kurang atau tidak puas terhadap suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Direktur Jenderal Pajak memberikan pelayanan kepada wajib pajak untuk menemukan solusi terhadap sengketa pajak yang terjadi melalui upaya keberatan wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan. Hal ini
yang mendorong penulis
ingin
mengetahui Tata Cara
Penyelesaian Keberatan Atas Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Wilayah DJP Sumut I Medan. 1.2
Rumusan Masalah
1. Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah “Bagaimana tata cara penyelesaian keberatan atas Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sumut I Medan?
3
1.3
Tujuan Penulisan Adapun tujuan Penulisan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui Tata
Cara Penyelesaian Keberatan Atas Pajak Penghasilan Badan pada Kanwil DJP Sumut I Medan. 1.4
Manfaat Penulisan
1. Menambah pengetahuan tentang tata cara atau proses penyelesaian keberatan atas Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 2. Membandingkan antara teori yang didapatkan dari berbagai buku dengan pengaplikasiannya di lapangan. 3. Bahan referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama di waktu yang akan datang. 4. Memberikan suatu keterangan bahwa bidang Penelaah Keberatan dan Banding (PKB) memberi dukungan yang positif terhadap Self Assessment System. 1.5
Sistematika Penulisan Untuk mengarahkan isi tulisan ini secara keseluruhan, adapun
sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan judul Tugas Akhir yaitu mengenai pengertian Pajak, Subjek dan Objek Pajak, Fungsi Pajak, Pengertian Pajak Penghasilan Badan, Tarif Pajak
4
Penghasilan Badan, Pengertian Keberatan dan , Syarat Pemungutan Pajak, Tata Cara Pengajuan Keberatan Pajak. BAB 3 METODE PENULISAN Bab ini menguraikan tentang cara pengumpulan data, jenis sumber data dan teknik analisis data yang digunakan. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Pajak Penghasilan Badan pada Kanwil DJP Sumut I BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan penutup dalam Tugas Akhir yang berisikan simpulan dan saran dari semua hasil evaluasi serta tinjauan teoritis yang sudah dijabarkan serta saran-saran yang mendukung perusahaan.
