TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAB I PENDAHULUAN

SALINAN

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian antara lain dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa untuk menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat dilakukan penilaian prestasi kerja. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 20 tersebut, penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PKPNS) dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai, yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja pegawai. Hasil penilaian PKPNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier pegawai, yang berkaitan dengan:

a. Bidang . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA -2a. Bidang Pekerjaan Penilaian PKPNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pegawai, serta kegiatan perancangan pekerjaan pegawai dalam organisasi. b. Bidang Pengangkatan dan Penempatan Penilaian PKPNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya. c. Bidang Pengembangan Penilaian PKPNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan pegawai yang berkaitan dengan pola karier, serta program pendidikan dan pelatihan dalam organisasi. d. Bidang Penghargaan Penilaian PKPNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tunjangan kinerja, promosi, kompensasi dan lain- lain. e. Bidang Disiplin Penilaian PKPNS dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan kinerja pegawai serta kewajiban pegawai mematuhi peraturan perundangundangan tentang disiplin PNS. Penilaian PKPNS dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada pengukuran tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja yang telah direncanakan dan disepakati antara pejabat penilai dengan pegawai yang dinilai sebagai kontrak kerja. Penilaian PKPNS secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian pegawai. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksananaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap pegawai yang dinilai. B. Tujuan Peraturan Menteri ini digunakan sebagai panduan bagi setiap pegawai dan Pejabat Penilai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam menyusun dan menilai prestasi kerja pegawai yang merupakan hasil dari penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku pegawai sesuai dengan tugas jabatannya. BAB II . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA -3-

BAB II SASARAN KERJA PEGAWAI A. Prinsip Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, dengan mengacu pada Penetapan Kinerja (PK)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT) organisasi, yang berisikan tentang kegiatan yang akan dilakukan, hasil yang akan dicapai, output yang akan dihasilkan dan waktu penyelesaiannya. SKP disusun dengan berdasarkan pada prinsip SMART sebagai berikut: 1. Jelas (Specific)

2.

Kegiatan yang dilakukan dapat diuraikan secara jelas dan dapat dipahami oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas. Terukur (Measureable)

3.

Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur baik secara kuantitatif dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lain-lain maupun secara kualitatif. Dapat dicapai (Achievable)

4.

Kegiatan yang dilakukan harus dapat dicapai hasilnya sesuai harapan. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan kemampuan pegawai. Relevan (Relevant)

5.

Kegiatan yang dilakukan harus terkait dengan PK/RKT unit organisasi dan sesuai dengan tujuan dan sasaran unit organisasi. Memiliki target waktu (Time framed) Kegiatan yang dilakukan harus jelas batas waktu pelaksanaannya.

B. Unsur-Unsur Sasaran Kerja Pegawai Unsur-unsur SKP adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan Tugas Jabatan Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas serta mengacu pada PK/RKT, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran unit organisasi.

Dalam . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA -4Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hierarki, yang dijabarkan sebagai berikut: a. Pejabat Struktural Eselon I Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara dan PK/RKT Eselon I yang dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya. b. Pejabat Struktural Eselon II Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP Pejabat Struktural Eselon I dan PK/RKT Eselon II yang dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya. c. Pejabat Struktural Eselon III Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP Pejabat Struktural Eselon II yang dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya. d. Pejabat Struktural Eselon IV Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP Pejabat Struktural Eselon III yang dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya. e. Fungsional Umum Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP Pejabat Struktural Eselon IV yang dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya. f. Fungsional Tertentu Dalam hal penyusunan SKP jabatan fungsional tertentu, kegiatan tugas jabatannya berdasarkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan uraian tugas yang sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam jabatan fungsional tertentu tersebut. 2. Angka Kredit Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butirbutir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. Dalam hal ini pejabat fungsional tertentu harus menetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun.

3. Target. . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA -53. Target Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran prestasi kerja. Dalam menetapkan target meliputi aspek sebagai berikut: a. Kuantitas (Target Output/Outcome) Dalam menentukan Target Output/Outcome (TO) dapat berupa jumlah dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, laporan dan lain-lain. b. Kualitas (Target Kualitas) Dalam menetapkan Target Kualitas (TK) harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, dalam hal ini nilai yang diberikan adalah 100. c. Waktu (Target Waktu) Dalam menetapkan Target Waktu (TW) harus memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya harian, mingguan, bulanan, triwulan, kwartal, semester, tahunan, dan lain-lain. d. Biaya (Target Biaya) Dalam menetapkan Target Biaya (TB) harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran dan lain-lain. Untuk target biaya hanya diisi pada tingkat unit kerja/unit kerja mandiri. C. Tata Cara Penyusunan SKP 1. Mengisi Formulir SKP Penyusunan SKP untuk jabatan struktural maupun fungsional dituangkan dalam Formulir SKP seperti berikut:

SASARAN . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA -6SASARAN KERJA PEGAWAI NO.

I. PEJABAT PENILAI

NO.

II.PNS YANG DINILAI

1

Nama

1

Nama

2

NIP

2

NIP

3

Pangkat/Gol. Ruang

3

Pangkat/Gol. Ruang

4

Jabatan

4

Jabatan

5

Unit Kerja

5

Unit Kerja TARGET

NO. 1

III.KEGIATAN TUGAS JABATAN 2

2.

AK 3

KUANTITAS

KUALITAS

OUTPUT

(MUTU)

4

5

WAKTU

BIAYA

6

7

-

3. 4.

-

Jakarta, …………………………. Pejabat Penilai

PNS yang dinilai,

……..Nama……. NIP.

……..Nama……. NIP.

Petunjuk pengisian formulir SKP adalah sebagai berikut: A. Pada kolom I Pejabat Penilai: 1. diisi dengan nama; 2. diisi dengan NIP; 3. diisi dengan pangkat/golongan ruang; 4. diisi dengan jabatan; 5. diisi dengan unit kerja. B. Pada kolom II Pegawai yang Dinilai: 1. diisi dengan nama; 2. diisi dengan NIP;

3. diisi. . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA -73. diisi dengan pangkat/golongan ruang; 4. diisi dengan jabatan; 5. diisi dengan unit kerja. C. Pada kolom III Kegiatan Tugas Jabatan diisi dengan nama uraian kegiatan tugas jabatan dari pegawai yang dinilai. D. Pada kolom Angka Kredit (AK) diisi dengan angka kredit untuk jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan; E. Pada kolom Target diisi dengan: - Kuantitas/output dari setiap kegiatan tugas jabatan pegawai yang dinilai; - Kualitas dari setiap kegiatan tugas jabatan dari pegawai yang dinilai; - Waktu dari setiap kegiatan tugas jabatan dari pegawai yang dinilai; - Biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan dari pegawai yang dinilai (jika ada). 2.

Menyusun Sasaran Kerja Pegawai a. Penyusunan SKP untuk Jabatan Struktural Penyusunan SKP ini dibuat dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hierarki dan harus dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja dengan memperhatikan PK/RKT. Contoh: Penyusunan SKP pada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia 1. Penyusunan SKP Eselon I Seorang PNS bernama Dr. Agus Suharyono, M.Si. dengan jabatan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (Eselon I/a), sesuai dengan PK/RKT Tahun 2014 memiliki SKP sebagai berikut:

SASARAN . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA -8SASARAN KERJA PEGAWAI NO.

I. PEJABAT PENILAI

NO.

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1

Nama

Sudi Silalahi

1

Nama

Dr. Agus Suharyono, M.Si.

2

NIP Pangkat/ Gol. Ruang

-

2

19590509 199001 1 001

-

3


4

Jabatan

Menteri Sekretaris Negara

4

Jabatan

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia

5

Instansi

Kementerian Sekretariat Negara

5

Unit Kerja


3

NO.

1

2

3

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menyelenggarakan administrasi pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, dan pejabat lainnya yang dalam proses penetapannya memerlukan pertimbangan DPR atau pejabat yang kedudukannya disetarakan dengan Menteri Negara, yang wewenangnya berada pada Presiden Menyelenggarakan administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

Pembina Utama (IV/d)

TARGET KUAL/ WAKTU MUTU (BULAN)

AK

KUANT/ OUTPUT

-

2 dokumen

100

12 bulan

-

5 dokumen

100

12 bulan

-

2 dokumen

100

12 bulan

4

Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

-

19 dokumen

100

12 bulan

5

Menyelenggarakan pengkajian dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

-

16 dokumen

100

12 bulan

6

Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja, serta penilaian, evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi dan individu di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

-

4 dokumen

100

12 bulan

BIAYA (Rp)

Pejabat Penilai,

Jakarta, 2 Januari 2014 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai,

Sudi Silalahi NIP. -

Dr. Agus Suharyono, M.Si. NIP. 19590509 199001 1 001

2) Penyusunan . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA -92)

Penyusunan SKP Eselon II Seorang PNS bernama Hartati Suyono, S.Sos., M.Si. dengan jabatan Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja (Eselon II/a) memiliki SKP yang merupakan penjabaran kegiatan SKP Deputi Bidang Sumber Daya Manusia pada angka 5 dan angka 6 sebagai berikut:

SASARAN . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 10 -

SASARAN KERJA PEGAWAI NO.

I. PEJABAT PENILAI

NO.


1

Nama


1

Nama

Hartati Suyono, S.Sos., M.Si.

2


19650506 199001 1 001

2

19700707 1997 01 2 007

Pembina Utama (IV/d)

3


3

Pembina Tk. I (IV/a)

4

Jabatan


4

Jabatan

Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja

5

Satuan Organisasi


5

Unit Kerja

Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja

NO.

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK

KUANT/ OUTPUT


1

Melaksanakan analisis, evaluasi, penyusunan, dan penyempurnaan organisasi

-

2 dokumen

100

12 bulan

2

Melaksanakan analisis, evaluasi, penyusunan, dan penyempurnaan tata laksana

-

5 dokumen

100

12 bulan

3

Melaksanakan analisis jabatan dan evaluasi jabatan, serta penyusunan standar kompetensi jabatan

-

2 dokumen

100

12 bulan

4

Melaksanakan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

-

19 dokumen

100

12 bulan

5

Melaksanakan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Sekretariat Negara dan evaluasi LAKIP satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat UKP-PPP

-

16 dokumen

100

12 bulan

6

Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja serta penilaian, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu pada satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat UKP-PPP

-

4 dokumen

100

12 bulan

BIAYA (Rp)

Pejabat Penilai,


Dr. Agus Suharyono, M.Si. 19650506 199001 1 001

Hartati Suyono, S.Sos., M.Si. 19700707 1997 01 2 007

3) Penyusunan . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 11 3) Penyusunan SKP Eselon III Seorang PNS bernama Julia Sandyasa, S.H., M.M. dengan jabatan Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja I (Eselon III/a) memiliki SKP yang merupakan penjabaran kegiatan tugas jabatan Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja angka 4, angka 5, dan angka 6 sebagai berikut:

SASARAN . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 12 SASARAN KERJA PEGAWAI NO. 1 2

I. PEJABAT PENILAI Nama Hartati Suyono, S.Sos., M.Si. NIP 19700707 1997 01 2 007

NO. 1 2

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Julia Sandyasa, S.H., M.M. NIP 19740704 200202 2 004 Pangkat/ Gol. Penata Tk. I (III/d) Ruang

3

Pangkat/ Gol. Ruang

Pembina Tk. I (IV/a)

3

4

Jabatan


4

Jabatan

Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja I

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO.

1

2

3

4

5

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengembangan sistem AK pada satuan organisasi Sekretariat Presiden, Istana Kepresidenan Bogor, Istana Kepresidenan Yogyakarta, Istana Kepresidenan Cipanas, Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan LAKIP Kementerian Sekretariat Negara Melaksanakan evaluasi LAKIP pada satuan organisasi Sekretariat Presiden, Istana Kepresidenan Bogor, Istana Kepresidenan Yogyakarta, Istana Kepresidenan Cipanas, Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden Melaksanakan pengumpulan data dan analisis, serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja pada satuan organisasi Sekretariat Presiden, Istana Kepresidenan Bogor, Istana Kepresidenan Yogyakarta, Istana Kepresidenan Cipanas, Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden Melaksanakan pengumpulan data dan analisis, serta penyiapan bahan koordinasi penilaian kinerja organisasi dan individu pada satuan organisasi Sekretariat Presiden, Istana Kepresidenan Bogor, Istana Kepresidenan Yogyakarta, Istana Kepresidenan Cipanas, Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden


AK

KUANT/ OUTPUT

-

9 dokumen

100

12 bulan

-

-

1 dokumen

100

5 bulan

-

-

7 dokumen

100

6 bulan

-

-

2 dokumen

100

4 bulan

-

-

2 dokumen

100

12 bulan

-

Pejabat Penilai,


Hartati Suyono, S.Sos., M.Si. NIP. 19700707 1997 01 2 007

Julia Sandyasa, S.H., M.M. NIP. 19740704 200202 2 004

BIAYA (Rp)

4) Penyusunan . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 13 4) Penyusunan SKP Eselon IV Seorang PNS bernama Faizal Sumitro, S.IP., M.M. dengan jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja I (Eselon IV/a) memiliki SKP yang merupakan penjabaran kegiatan tugas jabatan Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja I angka 2 dan angka 4 sebagai berikut:

SASARAN . . .


SASARAN KERJA PEGAWAI NO. 1 2

I. PEJABAT PENILAI Nama Julia Sandyasa, S.H., M.M. NIP 19740704 200202 2 004

NO. 1 2

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Faizal Sumitro, S.IP., M.M. NIP 19820812 200802 1 008 Pangkat/ Gol. Penata Tk. I (III/d) Ruang

3

Pangkat/ Gol. Ruang

Penata Tk. I (III/d)

3

4

Jabatan


4

Jabatan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja I

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja TARGET KUAL/ WAKTU MUTU (BULAN)

NO.


AK

KUANT/ OUTPUT

1

Melakukan pengumpulan, analisis, dan pemeriksaan data dan bahan koordinasi penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja Kementerian Sekretariat Negara dan satuan organisasi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden

-

2 dokumen

100

4 bulan

-

2

Melakukan pengumpulan, analisis, dan pemeriksaan data dan bahan koordinasi penyusunan LAKIP Kementerian Sekretariat Negara dan satuan organisasi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden

-

1 dokumen

100

5 bulan

-

3

Melakukan koordinasi dan penyiapan bahan Bimbingan Teknis LAKIP di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

-

1 dokumen

100

3 bulan

-

Pejabat Penilai,


Julia Sandyasa, S.H., M.M.. NIP. 19740704 200202 2 004

Faizal Sumitro, S.IP., M.M. NIP. 19820812 200802 1 008

BIAYA (Rp)

b. Penyusunan . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 15 b. Penyusunan SKP untuk Jabatan Fungsional Umum Seorang PNS bernama Ayu Anindito, S.E., M.M. dengan jabatan Analis Kinerja berdasarkan SKP Eselon IV memiliki SKP sebagai berikut: SASARAN KERJA PEGAWAI NO.

I. PEJABAT PENILAI

NO.


1

Nama

Faizal Sumitro, S.IP, M.M.

2

NIP

19820812 200802 1 008

2

NIP

19850805 201001 2 012

3

Pangkat/ Gol. Ruang

Penata Tingkat I (III/d)

3

Pangkat/ Gol. Ruang

Penata Muda (III/a)

4

Jabatan

4

Jabatan

Analis Kinerja

5

Unit Kerja

5

Unit Kerja


Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja I Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja

1

Nama

Ayu Anindito, S.E., M.M.

TARGET NO.


AK

KUANT/ OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU (BULAN)

BIAYA (Rp)

1

Mengumpulkan, menyiapkan dan menganalisis bahan, data, dan informasi, menyusun draf awal, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka penyusunan draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara

-

1 dokumen

100

5 bulan

-

2

Mengumpulkan, menyiapkan dan menganalisis bahan, data, dan informasi, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka penyusunan rencana kinerja Kementerian Sekretariat Negara dan satuan organisasi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden

-

1 dokumen

100

2 bulan

-

3

Mengumpulkan, menyiapkan dan menganalisis bahan, data, dan informasi, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka penyusunan penetapan kinerja Kementerian Sekretariat Negara dan satuan organisasi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden

-

1 dokumen

100

2 bulan

-

4

Mengumpulkan dan menganalisis bahan Bimbingan Teknis LAKIP di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

-

1 dokumen

100

3 bulan

-

Pejabat Penilai,


Faizal Sumitro, S.IP, M.M. NIP. 19820812 200802 1 008

Ayu Anindito, S.E., M.M. NIP. 19850805 201001 2 012

c. Penyusunan . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 16 c. Penyusunan SKP untuk Jabatan Fungsional Tertentu Seorang PNS bernama Andri Sutrisno, S.E. dengan jabatan Analis Kepegawaian tingkat Pelaksana Lanjutan dengan golongan ruang III/b memiliki SKP sebagai berikut:

SASARAN KERJA PEGAWAI NO. 1

I. PEJABAT PENILAI Eko Kurniawan, S.E., Nama M.M. 19740704 1998 1 007

NO.


1

Nama

Andri Sutrisno S.E.

2

NIP

19840804 201001 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b)

2

NIP

3

Pangkat/ Gol. Ruang

PemOenata Tk. I (III/d)

3

Pangkat/ Gol. Ruang

4

Jabatan

Kepala Subbagian Perencanaan Kepegawaian

4

Jabatan

Analis Kepegawaian

5

Unit Kerja

Biro Kepegawaian

5

Unit Kerja

Biro Kepegawaian TARGET

NO.

1.

2. 3. 4. 5. 6.

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Unsur Utama Memerikksa berkas usulan Kenaikan Pangkat PNS (0,006/berkas) Mengendalikan listing persetujuan teknis Kenaikan Pangkat PNS (0,020/berkas Memeriksa permohonan perpindahan pegawai (0,006/berkas) Memeriksa Permohonan perpindahan pegawai (0,006/berkas) Mengelola data mutasi keluarga (0,006/berkas) Unsur Penunjang Menjadi anggota aktif organisasi profesi analis kepegawaian

Jumlah Angka Kredit

Pejabat Penilai,

Eko Kurniawan, S.E., M.M.. NIP. 19740704 1998 1 007

AK

KUANT/ OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU (BULAN)

BIAYA (Rp)

6

1000 berkas

100

12 bulan

-

2

1000 berkas

100

12 bulan

-

2

1000 berkas

100

12 bulan

-

1,8

300 berkas

100

12 bulan

-

1,8

300 data

100

12 bulan

0,250

1 kali

100

12 bulan

13,85


Andri Sutrisno S.E. NIP. 19840804 201001 1 002

3. Penandatanganan SKP 3. Penandatanganan . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 17 Formulir penyusunan SKP yang telah diisi dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan langsungnya harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai kontrak kerja. D. Tata Cara Penilaian SKP 1. Nilai Capaian SKP Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan, sebagai berikut: a. 91 – ke atas : Sangat Baik b. 76 – 90 : Baik c. 61 – 75 : Cukup d. 51 – 60 : Kurang e. 50 – ke bawah : Buruk 2. Penilaian Tugas Jabatan Penilaian SKP diukur melalui capaian setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, dengan 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya sebagai berikut: a. Aspek kuantitas: penghitungannya menggunakan rumus: Penilaian Capaian SKP (aspek kuantitas)

Realisasi Output (RO) =

Target Output (TO)

x 100

Dari aspek kuantitas, penilaian SKP diukur dengan membandingkan antara Realisasi Output (RO) dengan Target Output (TO) dikalikan 100 (seratus). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat prestasi kerja semakin baik apabila nilai RO lebih besar dari TO yang direncanakan, sebaliknya tingkat prestasi kerja semakin menurun apabila nilai RO lebih kecil dari TO yang direncanakan. b. Aspek kualitas: penghitungannya menggunakan rumus: Penilaian Capaian SKP (aspek kualitas)

Realisasi Kualitas (RK) =

Target Kualitas (TK)

x 100

Penilaian . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 18 Penilaian kualitas output dengan menggunakan pedoman sebagai berikut: Kriteria Nilai

Keterangan

91-100 Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang telah ditentukan dan lain-lain. 76-90

Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain.

61-75

Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yang telah ditentukan dan lainlain.

51-60

Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain.

50 ke bawah

Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yang ditentukan dan lainlain.

c. Aspek . . .


c. Aspek waktu: penghitungannya menggunakan dengan rumus: Penilaian Capaian SKP (aspek waktu) =

{Nilai Tertimbang (NT) x Target Waktu (TW)} – Realisasi Waktu (RW) x 100

Target Waktu (TW)

Penilaian capaian SKP diukur dari aspek waktu dengan konstanta nilai tertimbang (NT=1,76). Hasil dari perhitungan ialah semakin lama realisasi waktu yang dipergunakan dari target waktu, menunjukkan bahwa tingkat prestasi kerja semakin buruk. Sebaliknya, semakin cepat realisasi waktu (efsiensi waktu < 24%), menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik. Jika realisasi waktu nol (0), maka penghitungan capaian SKP menggunakan rumus: Penilaian Capaian SKP (aspek waktu) =

{Nilai Tertimbang (NT) x Target Waktu (TW)} – Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW)

x 0 x 100

d. Aspek biaya, dengan rumus:

Penilaian Capaian SKP (aspek biaya)

{Nilai Tertimbang (NT) x Target Biaya (TB)} – Realisasi Biaya (RB) =

x 100 Target Biaya (TB)

Penilaian capaian SKP diukur dari aspek biaya diukur dari konstanta nilai tertimbang (NT=1,76). Hasil dari perhitungan ialah semakin besar realisasi biaya yang dipergunakan dari target biaya, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk. Sebaliknya semakin kecil realisasi biaya (efisiensi biaya < 24%) dari target biaya, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik.

Jika. . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 20 Jika realisasi waktu nol menggunakan rumus:

(0),

maka

penghitungan

capaian

SKP

{Nilai Tertimbang (NT) x Target Penilaian Capaian SKP (aspek biaya) =

Biaya (TB)} – Realisasi Biaya (RB) x 0 x 100

Target Biaya (TB)

3. Penilaian SKP Penilaian SKP dilakukan dengan menggunakan Formulir Sasaran Kerja Pegawai sebagai berikut:

PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI Jangka Waktu Penilaian … Januari s.d. 31 Desember … No.

I.

KEGIATAN TUGAS JABATAN

1

2

TARGET AK 3

KUANT/

KUAL/

OUTPUT

MUTU

4

5

TARGET

WAKTU

BIAYA

AK

(RP) 6

7

8

KUANT/

KUAL/

OUTPUT

MUTU

9

10

WAKTU 11

PENG-

NILAI

BIAYA

HITU-

CAPAIAN

(RP)

NGAN

SKP

13

14

12

1. 2. 3. 4. 5. dst. II. TUGAS TAMBAHAN DANKREATIVITAS a.

Tugas Tambahan *)

b.

Kreativitas **)

***)

NILAI CAPAIAN SKP

……………,……………………. Pejabat Penilai, …..Nama……. NIP

Petunjuk. . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 21 Petunjuk pengisian Formulir Penilaian SKP adalah sebagai berikut: 1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut; 2. Kolom 2, diisi dengan kegiatan tugas jabatan yang diakukan; 3. Kolom 3, diisi dengan target Angka Kredit untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai; 4. Kolom 4, diisi dengan Target Kuantitas/output (TO) untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai; 5. Kolom 5, diisi dengan Target Kualitas (TK) untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai; 6. Kolom 6, diisi dengan Target Waktu (TW) untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai; 7. Kolom 7, diisi dengan Targer Biaya (TB) untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai; 8. Kolom 8, diisi dengan Realisasi Angka Kredit untuk masingmasing kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai; 9. Kolom 9, diisi dengan Realisasi Output yang telah dihasilkan untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai; 10. Kolom 10, diisi dengan Realisasi Kualitas (RK) yang telah dihasilkan untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai; 11. Kolom 11, diisi dengan Realisasi Waktu (RW) yang telah dihasilkan untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai; 12. Kolom 12, diisi dengan Realisasi Biaya yang telah digunakan untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari PNS yang dinilai; 13. Kolom 13, akan terisi secara otomatis dengan hasil penjumlahan dari perhitungan masing-masing aspek; 14. Kolom 14, akan terisi secara otomatis dengan nilai capaian SKP dari kegiatan yang dilakukan dibagi dengan banyaknya aspek yang digunakan; 15. *), diisi dengan uraian kegiatan tugas tambahan yang dilakukan; 16. **), diisi dengan krativitas yang dilakukan; 17. ***), akan terisi secara otomatis dengan nilai capaian SKP hasil dari penjumlahan kolom 14 dibagi banyaknya jumlah kegiatan ditambah tugas tambahan dan/atau kreativitas (apabila ada).

a. Penilaian. . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 22 a. Penilaian SKP untuk Jabatan Struktural SKP yang telah disusun oleh Hartati Suyono, S.Sos., M.Si., jabatan Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja dilakukan penilaian oleh Pejabat Penilai pada akhir bulan Desember 2014 sebagai berikut: PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI Jangka Waktu Penilaian 1Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014 No.


2.

3.

4.

5.

6.

KUANT/

KUAL/

TARGET

WAKTU

OUTPUT

MUTU

2

3

4

5

6

Melaksanakan analisis, evaluasi, penyusunan, dan penyempurnaan organisasi Melaksanakan analisis, evaluasi, penyusunan, dan penyempurnaan tata laksana Melaksanakan analisis jabatan dan evaluasi jabatan, serta penyusunan standar kompetensi jabatan Melaksanakan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Melaksanakan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Sekretariat Negara dan evaluasi LAKIP satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat UKP-PPP Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja serta penilaian, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu pada satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat UKP-PPP IV. TUGAS TAMBAHAN DANKREATIVITAS

-

2 dok

100%

-

5 dok

-

1 1.

TARGET AK

c. d.

BIAYA

AK

(RP)

KUANT/

KUAL/

WAKTU

PENG-

NILAI

BIAYA

HITU-

CAPAIAN

(RP)

NGAN

SKP

13

14

OUTPUT

MUTU

8

9

10

11

12 bulan

-

2 dok

100%

12 bulan

352

88

100%

12 bulan

-

5 dok

100%

12 bulan

352

88

2 dok

100%

12 bulan

-

2 dok

100%

12 bulan

352

88

-

19 dok

100%

12 bulan

-

19 dok

100%

12 bulan

352

88

-

16 dok

100%

12 bulan

-

16 dok

100%

12 bulan

352

88

-

4 dok

100%

12 bulan

-

4 dok

12 bulan

352

88

7

12

-

Tugas Tambahan *) Kreativitas **)

-

88 (Baik)

NILAI CAPAIAN SKP

Jakarta, 31 Desember 2014 Pejabat Penilai,

b. Penilaian SKP untuk Jabatan Fungsional Umum Dr. Agus Suharyono, M.Si.

NIP. 19650506 199001 1 001

b. Penilaian . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 23 SKP yang telah disusun oleh Ayu Anindito, S.E., M.M. jabatan Analis Kinerja dilakukan penilaian oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja I pada akhir bulan Desember 2014 sebagai berikut: PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI Jangka Waktu Penilaian 1Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014 TARGET No.

V. KEGIATAN TUGAS JABATAN

1 1.

2.

3.

4.

AK

KUANT/

KUAL/

OUTPUT

MUTU

TARGET

WAKTU

BIAYA (RP)

AK

KUANT/

KUAL/

OUTPUT

MUTU

WAKTU

BIAYA

PENGHITU-

(RP)

NGAN

NILAI CAPAIAN SKP

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Mengumpulkan, menyiapkan dan menganalisis bahan, data, dan informasi, menyusun draf awal, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka penyusunan draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Mengumpulkan, menyiapkan dan menganalisis bahan, data, dan informasi, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka penyusunan rencana kinerja Kementerian Sekretariat Negara dan satuan organisasi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden Mengumpulkan, menyiapkan dan menganalisis bahan, data, dan informasi, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka penyusunan penetapan kinerja Kementerian Sekretariat Negara dan satuan organisasi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden Mengumpulkan dan menganalisis bahan Bimbingan Teknis LAKIP di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara VI. TUGAS TAMBAHAN DANKREATIVITAS

-

1 dok

100%

12

-

-

1 dok

100%

12

-

352

88

-

352

88

-

352

88

-

352

88

e. f.

bulan

-

1 dok

100%

12

bulan

-

-

1 dok

100%

bulan

-

1 dok

100%

12

-

-

1 dok

100%

bulan

-

1 dok

100%

12

12 bulan

12 bulan

-

bulan

-

1 dok

100%

12 bulan

-

Tugas Tambahan *) Kreativitas **)

88 NILAI CAPAIAN SKP

(Baik)

Jakarta, 31 Desember 2014 Pejabat Penilai, Faizal Sumitro, S.IP, M.M. NIP. 19820212 200502 1 008

c. Penilaian . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 24 c. Penilaian SKP untuk jabatan Fungsional Tertentu SKP yang telah disusun oleh Andri Sutrisno, S.E. dengan jabatan Analis Kepegawaian tingkat Pelaksana Lanjutan dilakukan penilaian pada akhir bulan Desember 2014 sebagai berikut:

PENILAIAN SASARAN PEGAWAI Jangka Waktu Penilaian 1Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014 TARGET No.

I. KEGIATAN TUGAS JABATAN

1 1.

2

3.

4.

5

6

KUAL /

OUTP UT

MUTU

WAKTU

BIAYA (RP)

AK

KUANT /

KUAL /

OUTP UT

MUTU

WAKTU

PENG-

BIAYA

HITU-

(RP)

NGAN

NILAI CAPAIAN SKP

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6

1000 berkas

100

12 bulan

-

5,64

940 berkas

80

12 bulan

-

250

83,33

Mengendalikan listing persetujuan teknis Kenaikan Pangkat PNS (0,020/berkas

2

1000 berkas

100

12 bulan

-

1,82

910 berkas

100

12 bulan

-

267

89

Memeriksa permohonan perpindahan pegawai (0,006/berkas)

2

1000 berkas

100

12 bulan

-

1,72

86 berkas

100

12 bulan

-

262

87,33

Memeriksa Permohonan perpindahan pegawai (0,006/berkas)

1,8

300 berkas

100

12 bulan

-

1,34

224 berkas

100

12 bulan

-

250,67

88

Mengelola data mutasi keluarga (0,006/berkas)

1,8

300 data

100

12 bulan

-

1,53

255 berkas

100

12 bulan

-

261

83,56

0,25 0

1 kali

100

12 bulan

-

0,250

1 kali

100

12 bulan

-

276

87

-

92

-

-

-

-

Unsur Utama Memerikksa berkas usulan Kenaikan Pangkat PNS (0,006/berkas)

2.

AK

KUANT /

TARGET

Unsur Penunjang Menjadi anggota aktif organisasi profesi analis kepegawaian II. TUGAS TAMBAHAN DANKREATIVITAS a.

Tugas Tambahan *)

b.

Kreativitas **)

887,04 NILAI CAPAIAN SKP

(Baik)

Jakarta, 31 Desember 2014 Pejabat Penilai,

E. Revisi Sasaran Kerja Pegawai Eko Kurniawan, S.E., M.M. NIP. 19740704 1998 1 007

E. Revisi . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 25 SKP dapat direvisi apabila: 1. pegawai mendapatkan promosi/mutasi; 2. pegawai menjalani cuti bersalin, cuti besar, atau cuti sakit lebih dari satu bulan; 3. pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk jangka waktu lebih dari satu bulan; 4. terjadi perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; dan 5. terjadi Perubahan PK Contoh Revisi SKP bagi pegawai yang mutasi: Seorang PNS bernama Sri Erlina, S.Sos karena kepentingan kedinasan yang bersangkutan dimutasikan dari Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja ke Biro Administrasi Pejabat Negara pada bulan Juni 2014, sehingga hanya sebagian kegiatan tugas jabatan yang dapat dilakukan dari target 12 bulan menjadi 6 bulan. Dengan demikian semula SKP Sri Erlina, S.Sos adalah sebagai berikut:

SASARAN . . .


SASARAN KERJA PEGAWAI (UNIT KERJA YANG LAMA) NO.

I. PEJABAT PENILAI

NO.


1

Nama

Ahmad Prabowo, S.IP, M.M.

1

Nama

2

NIP

19820812 200802 1 008

2

NIP

19860805 201001 2 012

3

Pangkat/ Gol. Ruang


3

Pangkat/ Gol. Ruang

Penata Muda (III/a)

4

Jabatan

4

Jabatan

Analis Kinerja

5

Unit Kerja

5

Unit Kerja



Sri Erlina, S.Sos

TARGET NO.

1

2

3

4


Memeriksa berkas usulan Kenaikan Pangkat PNS Mengendalikan listing persetujuan teknis Kenaiakn pangkat PNS Menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Memeriksa permohonan perpindahan pegawai

AK

KUANT/ OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU (BULAN)

BIAYA (Rp)

-

50 berkas

100

12 bulan

-

-

50 berkas

100

12 bulan

-

-

50 berkas

100

12 bulan

-

-

50 berkas

100

12 bulan

-

Pejabat Penilai,


Ahmad Prabowo, S.IP, M.M. NIP. 19820812 200802 1 008

Sri Erlina, S.Sos NIP. 19860805 201001 2 012

SKP. . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 27 SKP yang bersangkutan direvisi menjadi sebagai berikut:

SASARAN KERJA PEGAWAI (REVISI) NO.

I. PEJABAT PENILAI

NO.


1

Nama

Ahmad Prabowo, S.IP, M.M.

1

Nama

Sri Erlina, S.Sos

2

NIP

19820812 200802 1 008

2

NIP

19860805 201001 2 012

3

Pangkat / Gol. Ruang


3

Pangkat/ Gol. Ruang

Penata Muda (III/a)

4

Jabatan

4

Jabatan

Analis Kinerja

5

Unit Kerja

5

Unit Kerja



TARGET NO.

1. 2.

3.

4.


Memeriksa berkas usulan Kenaikan Pangkat PNS Mengendalikan listing persetujuan teknis Kenaiakn pangkat PNS Menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Memeriksa permohonan perpindahan pegawai

AK

KUANT/ OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU (BULAN)

BIAYA (Rp)

-

25 berkas

100

6 bulan

-

-

25 berkas

100

6 bulan

-

-

25 berkas

100

6 bulan

-

-

25 berkas

100

6 bulan

-

Pejabat Penilai,

Jakarta, 1 Juli 2014 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai,

Ahmad Prabowo, S.IP, M.M. NIP. 19820812 200802 1 008


SKP. . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 28 SKP yang direvisi tersebut dilakukan penilaian oleh Pejabat Penilai sebagai berikut:

PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI Jangka Waktu Penilaian 5Januari 2014 s.d. 30 Juni 2014 TARGET No.

III.

KEGIATAN

TUGAS JABATAN

AK

KUANT/

KUAL/

OUTPUT

MUTU

TARGET

WAKTU

BIAYA (RP)

A K

KUANT/

KUAL/

OUTPUT

MUTU

PENG-

WAKTU

BIAYA

HITU-

(RP)

NGAN

NILAI CAPAIAN SKP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Memeriksa berkas usulan Kenaikan Pangkat PNS

-

25 berkas

100

6 bulan

-

-

25 berkas

100

6 bln

-

276

92

-

25 berkas

100

6 bulan

-

-

25 berkas

100

6 bln

-

276

92

-

25 berkas

100

6 bulan

-

-

25 berkas

100

6 bln

-

276

92

-

25 berkas

100

6 bulan

-

-

25 berkas

100

6 bln

-

276

92

-

-

-

-

-

-

2.

3.

4.

Mengendalikan listing persetujuan teknis Kenaiakn pangkat PNS Menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Memeriksa permohonan perpindahan pegawai IV. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS c.

Tugas Tambahan *)

d.

Kreativitas **)

92 NILAI CAPAIAN SKP

(Baik)

Jakarta, 30 Juni 2014 Pejabat Penilai, Ahmad Prabowo, S.IP, M.M. NIP. 19820812 200802 1 008

Kemudian . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 29 Kemudian di tempat kerja yang baru menyusun SKP sebagai berikut:

SASARAN KERJA PEGAWAI (UNIT KERJA YANG BARU) NO.

I. PEJABAT PENILAI

NO.


1

Nama

Putra Adi, S.H., M.M.

1

Nama

Sri Erlina, S.Sos

2

NIP

19810812 200802 1 011

2

NIP

19860805 201001 2 012

3

Pangkat/ Gol. Ruang


3

Pangkat/ Gol. Ruang

Penata Muda (III/a)

4

Jabatan

Kepala Subbagian Pejabat Negara Eksekutif

4

Jabatan

Penelaah Pejabat Negara Eksekutif

5

Unit Kerja

Biro Administrasi Pejabat Negara

5

Unit Kerja

Biro Administrasi Pejabat Negara TARGET

NO.

1.

2.

3.

4.

5.

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menyiapkan penyusunan Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara eksekutf Menyiapkan surat pengantar, Salinan dan Petikan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara eksekutif Menyiapkan koordinasi dan menelaah permasalahan pejabat negara eksekutif Menyiapkan surat ijin Cuti atau surat izin melaksanakan kampanye bagi Menteri Negara/pejabat setingkat Menteri Negara/pejabat yang hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat menteri negara Menyiapakn surat Menteri Sekretaris Negara dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia terkait dengan pengangkatan, pmberhentian dan pensiun pejabat negara eksekutif

AK

KUANT/ OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU (BULAN)

BIAYA (Rp)

-

1 laporan

100

6 bulan

-

-

1 laporan

100

6 bulan

-

-

1 laporan

100

6 bulan

-

-

1 laporan

100

6 bulan

-

-

1 laporan

100

6 bulan

-

Pejabat Penilai,

Jakarta, 1 Juli 2014 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai,

Putra Adi, S.H., M.M. 19810812 200802 1 011


F. Penilaian . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 30 F. Penilaian Tugas Tambahan Selain melakukan kegitan tugas pokok yang ada dalam SKP, pegawai dapat melaksanakan tugas lain atau tugas tambahan yang diberikan oleh atasan langsungnya dan dibuktikan dengan surat keterangan. Pada akhir tahun, yang bersangkutan dapat diberikan nilai tugas tambahan paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 3 (tiga) dengan menggunakan pedoman sebagai berikut: No.

Tugas Tambahan

Nilai

1.

Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan.

1

2.

Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kegiatan.

2

3.

Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau lebih.

3

Contoh: Seorang PNS bernama Muhammad Kosasih, S.E., jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Pembayaran I di Biro Keuangan, yang bersangkutan diberikan tugas tambahan oleh atasan langsungnya untuk menjadi Pemegang Uang Muka (PUM). Dalam hal demikian maka pada akhir tahun yang bersangkutan dapat diberikan nilai tugas tambahan sebesar 1 (satu) sebagai bagian dari nilai capaian SKP. G. Penilaian Kreativitas Apabila pegawai pada tahun berjalan menemukan sesuatu yang baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dibuktikan dengan surat keterangan unit kerja setingkat Eselon II, Pejabat Pembina Kepegawaian, atau Presiden. Maka pada akhir tahun yang bersangkutan dapat diberikan nilai kreativitas paling rendah 3 (tiga) dan paling tinggi 12 (dua belas) dengan menggunakan pedoman sebagai berikut: No.

Kreativitas

Nilai

1.

Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat Eselon II.

3

No . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 31 No.

Kreativitas

Nilai

2.

Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi organisasinnya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

6

3.

Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi Negara dengan penghargaan yang diberikan oleh Presiden

12

Contoh: Seorang PNS bernama Tommy Hermawan, S.E. jabatan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja, pada pertengahan tahun yang bersangkutan membuat aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja berbasis teknologi informasi dan dapat bermanfaat nagi unit kerjanya serta dapat diaplikasikan untuk mempercepat pelaksanaan tugas jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala unit kerja pejabat struktural eselon II. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan pada akhir tahun dapat diberikan nilai kreativitas 3 (tiga) sebagai bagian dari nilai capaian SKP. E. Penilaian dan Penandatanganan Capaian SKP 1. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target. 2. Dalam hal realisasi kerja melebihi target, maka penilaian capaian SKP dapat lebih dari 100 (seratus). 3. Penandatanganan hasil penilaian capaian SKP dilakukan oleh pejabat penilai pada formulir Penilaian SKP.

BAB III . . .


BAB III PERILAKU KERJA A. Nilai Perilaku Kerja Nilai perilaku kerja pegawai dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

91 76 61 50 51

– 100 : Sangat Baik – 90 : Baik – 75 : Cukup ke bawah: Kurang – 60 : Buruk

Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: 1. Orientasi Pelayanan Digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan selama menjalankan tugas kepada semua pemangku kepentingan. 2. Integritas Digunakan untuk mengukur kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika yang ditetapkan oleh organisasi. 3. Komitmen Digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi menjalankan/ menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab. 4. Disiplin Digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban dan tidak melanggar larangan yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dan/atau peraturan kedinasan. 5. Kerjasama Digunakan untuk mengukur tingkat dukungan atau partisipasi terhadap pelaksanaan tugas rekan kerja, kegiatan unit kerja atau kegiatan. 6. Kepemimpinan Digunakan untuk mengukur tingkat keahlian dan/atau partisipasi dalam mengelola penerapan pelaksanaan tugas terhadap bawahan. Aspek ini hanya berlaku bagi pejabat struktural. B. Kriteria Penilaian Unsur Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil Kriteria Penilaian Unsur Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut: NO . . .


NO. 1.

ASPEK YANG DINILAI Orientasi Pelayanan

URAIAN

NILAI ANGKA

SEBUTAN

91-100

Sangat Baik

1

Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.

2

Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.

76-90

Baik

3

Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan cukup baik dan sikap sopan serta cukup memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.

61-75

Cukup

4

Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta kurang memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.

51-60

Kurang

5

Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan cukup baik dan sikap sopan serta tidak memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.

50 ke bawah

Buruk

2. Integritas . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 34 NO.

ASPEK YANG DINILAI

2.

Integritas

URAIAN

NILAI ANGKA

SEBUTAN

1

Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.

91-100

Sangat Baik

2

Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya tetapi berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.

76-90

Baik

3

adakalanya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta cukup berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.

61-75

Cukup

4

Kurang jujur, tidak ikhlas dalam melaksanakan tugas, dan sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.

51-60

Kurang

5

Tidak pernah jujur, tidak ikhlas dalam melaksanakan tugas, dan selalu menyalahgunakan wewenangnya serta tidak berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.

50 ke bawah

Buruk

3. Komitmen . . .


ASPEK YANG DINILAI

3.

Komitmen

URAIAN

NILAI ANGKA

SEBUTAN

1

Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan idiologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.

91-100

Sangat Baik

2

Pada umunya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan idiologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan

76-90

Baik

daripada. . .


ASPEK YANG DINILAI

URAIAN

NILAI ANGKA

SEBUTAN

daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 3

Adakalanya dengan sungguh-sungguh menegakkan idiologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.

61-75

Cukup

4

Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan idiologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),

51-60

Kurang

Bhinneka . . .


ASPEK YANG DINILAI

URAIAN

NILAI ANGKA

SEBUTAN

50 ke bawah

Buruk

Bhinneka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 5

Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan idiologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.

4. Disiplin . . .


ASPEK YANG DINILAI

4.

Disiplin

URAIAN

NILAI ANGKA

SEBUTAN

1

Selalu menaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu menaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya sebaikbaiknya.

91-100

Sangat Baik

2

Pada umumnyamenaati peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu menaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barangbarang milik negara yang dipercayakan kepadanya sebaik-baiknya.

76-90

Baik

3

Adakalanya menaati peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu menaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barangbarang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sukup baik serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai

61-75

Cukup

dengan . . .


ASPEK YANG DINILAI

URAIAN

NILAI ANGKA

SEBUTAN

dengan lima 15 (lima belas) hari kerja.

5.

Kerjasama

4

Kurang menaati peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu menaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barangbarang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sukup baik serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan lima 30 (tiga puluh) hari kerja.

51-60

Kurang

5

Tidak pernah menaati peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu menaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barangbarang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sukup baik serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja.

50 ke bawah

Buruk

1

Selalu mampu bekerjasama dengan

91-100

Sangat Baik

rekan kerja . . .


ASPEK YANG DINILAI

URAIAN

NILAI ANGKA

SEBUTAN

rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. 2

Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.

76-90

Baik

3

Adakalanya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.

61-75

Cukup

4

Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta kurang bersedia menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil

51-60

Kurang

secara . . .


ASPEK YANG DINILAI

URAIAN

NILAI ANGKA

SEBUTAN

secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.

6.

Kepemimpinan

5

Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.

50 ke bawah

Buruk

1

Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

91-100

Sangat Baik

2

Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

76-90

Baik

3

Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang

61-75

Cukup

baik . . .


ASPEK YANG DINILAI

URAIAN

NILAI ANGKA

SEBUTAN

baik, kemampuan menggerakkan tim untuk mencapai kinerja yang tinggi,serta cukup cukup mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 4

Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu memberikan teladan yang baik, kurang mampu menggerakkan tim untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta kurang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat

51-60

Kurang

5

Tidak pernah bertindak tegas dan memihak, tidak memberikan teladan yang baik, tidak mampu menggerakkan tim untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat

50 ke bawah

Buruk

BAB IV . . .


BAB IV PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL A. Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Penilaian PKPNS dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja terdiri dari bobot nilai unsur SKP sebesar 60% (enam puluh persen) dan nilai unsur perilaku kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dengan menggunakan formulir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Contoh: PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1.

2.

3.

JANGKA WAKTU PENILAIAN 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014

YANG DINILAI a. Nama

Julia Sandyasa, S.H., M.M.

b. NIP.

19740704 2000202 2 004

c. Pangkat, golongan ruang

Pembina (IV/a)

d. Jabatan/Pekerjaan


e. Unit Organisasi


PEJABAT PENILAI a. Nama

Hartati Suyono, S.Sos., M.Si.

b. NIP.

19700707 199701 2 007


Pembina Tk. I (IV/b)



e. Unit Organisasi


ATASAN PEJABAT PENILAI a. Nama


b. NIP.

19590509 199901 1 001


Pembina Utama Muda (IV/c)



e. Unit Organisasi


4. UNSUR . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 44 4.

UNSUR YANG DINILAI

Jumlah

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

88

b. Perilaku Kerja

1. Orientasi Pelayanan

86

Baik

2. Integritas

85

Baik

3. Komitmen

85

Baik

4. Disiplin

87

Baik

5. Kerjasama

86

Baik

6. Kepemimpinan

87

Baik

Jumlah

60%

53

516

Nilai rata-rata

86

Nilai Perilaku Kerja

86

NILAI PRESTASI KERJA

x

x

40%

34 87 (Baik)

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI YANG DINILAI

Tanggal, ……………. 6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal, ……………. 7. KEPUTUSAN ATAS PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal, ……………. 8. REKOMENDASI

Tanggal, …………….

9. DIBUAT . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 45 9.

DIBUAT TANGGAL, 31 Desember 2014 PEJABAT PENILAI,

Hartati Suyono, S.Sos., M.Si. NIP. 19740704 2000202 2 004 10. DITERIMA TANGGAL 11 Januari 2015 PEGAWAI YANG DINILAI,

Julia Sandyasa, S,H., M.M. NIP. 19700707 199701 2 007 11. DITERIMA TANGGAL, 12 Januari 2015 ATASAN PEJABAT PENILAI,

Dr. Agus Suharyono, M.Si. NIP. 19590509 199901 1 001

B. REKOMENDASI . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 46 B. Rekomendasi Berdasarkan hasil penilaian PKPNS maka Pejabat Penilai dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang kepegawaian sebagai bahan pembinaan karir terhadap pegawai yang dinilai, misalnya: 1. untuk peningkatan kemampuan dengan mengikutsertakan diklat teknis, 2. untuk menambah wawasan pengetahun bidang pekerjaan perlu penyegaran ke unit kerja lain (rotasi), dan 3. untuk kebutuhan pengembangan perlu peningkatan pendidikan dan peningkatan karir (promosi), dan sebagainya. C. Pengajuan Keberatan Pengajuan keberatan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Setiap pegawai berhak mengajukan keberatan secara tertulis yang diajukan secara hirarkhis kepada Atasan Pejabat Penilai, terhadap penilaian yang dilakukan Pejabat Penilai baik sebagian maupun keseluruhan penilaian. 2. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak menerima Penilaian PKPNS. Keberatan yang diajukan lebih dari 14 hari dianggap kadaluwarsa sehingga tidak dapat dipertimbangkan lagi. 3. Walaupun mengajukan keberatan, pegawai yang bersangkutan harus tetap membubuhkan tanda tangan. 4. Pejabat Penilai membuat tanggapan tertulis atas keberatan yang ditulis setelah menerima keberatan dari pegawai yang bersangkutan. 5. Penilaian PKPNS yang telah ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dikirimkan oleh Pejabat Penilai kepada Atasan Pejabat Penilai selambat-lambatnya 14 hari sejak menerima hasil Penilaian PKPNS dari pegawai yang bersangkutan. 6. Atasan Pejabat Penilai mempunyai hak untuk mengubah nilai yang diberikan oleh Pejabat Penilai baik dalam arti menaikkan maupun menurunkan nilai dengan memperhatikan secara seksama keberatan dan tanggapan Pejabat Penilai atas keberatan yang diajukan. Perubahan nilai PKPNS harus disertai dengan alasan. 7. Setelah atasan pejabat penilai mendapatkan penjelasan atas keberatan, atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final. 8. Penilaian PKPNS yang dibuat oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Pejabat Penilai merangkap Atasan Pejabat Penilai tidak dapat diganggu gugat. 9. Menteri . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 47 9. Menteri Sekretaris Negara selaku Pejabat Penilai merangkap Atasan Pejabat Penilai, dapat melakukan perubahan nilai terhadap hal-hal yang tidak wajar dalam pemberian nilai jika memiliki bukti-bukti atau alasan-alasan yang cukup. D. Pengesahan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pegawai yang dinilai dan Atasan Pejabat Penilai wajib menandatangani penilaian PKPNS dan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pembuatan/penerimaan penilaian PKPNS. Penilaian PKPNS dinyatakan tidak sah jika belum ditandatangani oleh Pejabat Penilai, pegawai yang dinilai dan Atasan Pejabat Penilai E. Tanggung Jawab Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pimpinan unit kerja bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan penilaian PKPNS untuk pegawai di lingkungan unit kerjanya termasuk pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan maupun pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari setiap tahun, penilaian prestasi kerja untuk tahun sebelumnya sudah selesai dilaksanakan, kecuali ada hal-hal lain yang tidak dapat dihindari. Penandatanganan penilaian PKPNS di lingkungan unit organisasi dilakukan sesuai dengan jenjang jabatan oleh Menteri/Pejabat Struktural Eselon I/Pejabat Struktural Eselon II/Pejabat Struktutal Eselon III/Pejabat Struktural Eselon IV, baik selaku Pejabat Penilai maupun Atasan Pejabat Penilai. F. Buku Catatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian SKP secara berkala dan perilaku kerja pegawai yang dinilai, Pejabat Penilai dengan menggunakan formulir buku catatan penilaian perilaku kerja pegawai, sebagai berikut:

BUKU . . .


BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS Nama : NIP : Nama/NIP dan No. Tanggal Uraian Paraf Pejabat Penilai 1 2 3 4

Dalam . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 49 Dalam hal seorang pegawai pindah, maka buku catatan penilaian perilaku kerja pegawai dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi yang lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru. Contoh: Seorang PNS bernama Ayu Anindito, S.E., M.M. karena kepentingan kedinasan yang bersangkutan dimutasikan dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia ke Deputi Bidang Dukungan Kebijakan pada bulan Juni 2014. Dengan demikian Buku Catatan Perilaku Kerja Ayu Anindito, S.E., M.M. adalah sebagai berikut:

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS Nama : Ayu Anindito, S.E., M.M. NIP : 19850805 2010001 2 012

No.

Tanggal

Uraian

Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai

1

2

3

4

1.

2 Januari 2014 s.d. 30 Juni 2014

Penilaian SKP sampai dengan akhir Juni 2014 = 87, sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut:

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja I

Orientasi Pelayanan

= 85 (Baik)

Interitas

= 84 (Baik)

Komitmen

= 84 (Baik)

Disiplin

= 85 (Baik)

Faizal Sumitro, S.IP, M.M.

Kerjasama

= 85 (Baik)

NIP. 19820812 200802 1 008

Jumlah

= 84 (Baik)

Nilai Rata-rata

= 86 (Baik)

BAB V . . .


BAB V PENUTUP Ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri ini merupakan acuan baku bagi pejabat dan pegawai dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja. Penyempurnaan terhadap hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, baik substansi maupun uraian penjelasannya, akan dilaksanakan berdasarkan perkembangan keperluan.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUDI SILALAHI

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja,

Djadjuk Natsir

TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents