TARU TARU TARU TARU TARU-06-2S TARU-06-27

KODE:

TARU-06-21 TARU-06-22 TARU-06-23 TARU-06-24 TARU-06-2S TARU-06-27

@

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

I(ERANGI
Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal

KERANGKA ACUAN KERJA

Tenaqa Pendukunq Ahli Anahs PemanFCl'lt'ln RU"lng Biqang Penataan Ruang pacla Keasdepan Penataan Ruang dan Pembanqunan Daerah Tettinggal

A. Pendahuluan Pentingnya aspek kewilayaban dalam pembangunan nasional di Indonesia diisyaratkan dalam UU No. (RPJPN)

17

Tahun

2005-2025

2007

tentang Rencana Pembangunan

yang mengamanatkan

Jangka Panjang Nasional

bahwa aspek spasial haruslah diintegrasikan

dalam kerangka perencanaan pembangunan, dan juga dalam UU No. Penataan Ruang yang mengamanatkan

26

Tabun

2007

ke

tentang

pentingnya integrasi dan keterpaduan an tara Rencana

Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di semua tingkatan pemerintahan. Namun, kegiatan penataan ruang adalah kegiatan yang multi sektor di mana berbagai kepentingan sektor membutuhkan

ruang dalam skala besar sedangkan ketersediaan

ruang

sangat terbatas. Dengan dernikian dalam proses penataan ruang kerap kali terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Beberapa konflik tata ruang yang sudah terjadi antara lain: konflik antara kawasan hutan dengan ijin pertarnbangan, perkebunan,

kawasan hutan

dengan permukiman

dengan permukiman

transmigrasi,

kawasan hutan dengan lahan

transrnigrasi,

kawasan

dan lain sebagainya, Kementerian

pertambangan

Koordinator

Bidang

Perekonomian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi di bidang penataan ruang dan pembangunan benturan kepentingan

daerah tertinggal dalam rangka mengurangi terjadinya benturan-

antar sektor dalam pemanfaatan

ruang tersebut demi mewujudkan

kelancaran pembangunan yang berkelanjutan. Penataan Ruang menu rut UU

26/2007

adalah suatu sistem proses perencanaan tata

ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pernanfaatan ruang, sedangkan penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,

pembinaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan penataan ruang. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang diperlukan pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk rneningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan melakukan

pembinaan

daerah kabupaten/kota,

oleh Pemerintah, penataan

pemerintah

daerah, dan masyarakat.

ruang kepada pemerintah

dan masyarakat.

Pelaksanaan

Pemerintah

daerah provinsi, pemerintah

pembinaan

penataan

ruang salah

satunya dilaksanakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penataan ruang.

2

KERANGKA ACVAN

Tenaqa Pendukung

Keasdepan Penataan Ruang dan Pernbanqunan

Adapun Keppres NO.4 Tahun Perekonomian

2009

Daerah Tertinggal

telah rnenunjuk Menteri Koordinator

sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan

bertugas untuk mengkoordinasikan

KERJA

Anahs PemanFaatan Ruang Bidang Penataan Ruang pada

Ahli

Bidang

Ruang Nasional (BKPRN) yang

kegiatan penataan ruang nasional.

B. Tujuan dan Sasaran B.1 Tujuan 1) Meningkatkan percepatan

koordinasi

dan

pembangunan

sinkronisasi

kebijakan

bidang

penataan

ruang,

wilayah dan kawasan ekonomi lainnya (FTZ, Kawasan

Industri, Kapet, Koridor Ekonomi). 2) Meningkatkan

koordinasi

antar sektor/instansi terkait

dan lintas wilayah untuk

menghasilkan rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang yang terintegrasi dan mendorong

percepatan

mengakomodasi

penyusunan

penyelesaian

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan

konflik penataan

ruang, seperti

misalnya tumpang

tindih kawasan hutan dan kegiatan budi daya lainnya. 3) Mewujudkan

penyelenggaraan

penataan

ruang

yang

meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan

berkeJanjutan

dengan

peran kelembagaan, dan

diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pernbangunan. 4) Memastikan berbagai kebijakan bidang penataan ruang dan pembangunan tertinggal

yang

menjadi

tanggung

jawab

Kernenterian

Koordinator

daerah Bidang

Perekonornian dapat dipahami oleh seluruh pernangku kepentingan. 5) Melakukan

pemantauan

dan evaluasi terhadap

ruang dan pembangunan daerah tertinggal

implernentasi

sebagai

dasar

kebijakan penataan dalam

perumusan

rekornendasi kebijakan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal.

B.2 Sasaran 1) Terpantaunya

kebijakan perencanaan

antar-wilayah

bidang perencanaan

penataan

ruang wUayah; 2) Terkumpul dan tersusunnya

bahan perencanaan untuk penyelesaiaan permasalahan

penataan ruang wilayah; 3) Terkumpul dan tersusunnya analisis kebijakan perencanaan penataan ruang wilayah; 4) Terkumpulnya

data

lapangan

mengenai

kebijakan

perencanaan

guna

evaluasi

pelaksanaan kebijakan perencanaan penataan ruang wilayah;

3

KERANGKA ACVAN KERJA

Tenaqa Penqukung Ahli Analts Pemanfaatan Ruang Bic.iang Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan RUClngdan Pernbanqunan Daerah Tertinggal

5) Tersusunnya

perencanaan

(Kerangka Acuan) pelaksanaan

kegiatan

perencanaan

penataan ruang bidang perencanaan penataan ruang wilayah; 6) Tersusunnya laporan hasil kegiatan di bidang perencanaan penataan ruang wilayah.

B.3 Keluaran Ke1uaran yang dihasilkan berupa laporan perencanaan

penataan ruang wilayah yang

menjadi bagian dari kegiatan bidang penataan ruang dan pembangunan daerab tertinggal.

C. Ruang Lingkup Pel<erjaan 1) Melakukan pemantauan

kebijakan perencanaan

antar-wilayah

bidang perencanaan

penataan ruang wilayah; 2) Mengumpulkan

dan

menyusun

bahan

perencanaan

untuk

penyelesaiaan

permasalahan penataan ruang wilayah; 3) Mengurnpulkan

dan menyusun

analisis kebijakan

data

mengenai

perencanaan

penataan

ruang

wilayah; 4) Mengumpulkan

lapangan

kebijakan

perencanaan

guna

evaluasi

pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang perencanaan penataan ruang wilayah; 5) Menyusun

perencanaan

(Kerangka

Acuan)

pelaksanaan

kegiatan

perencanaan

perencanaan penataan ruang wilayah; 6) Menyusun laporan basil kegiatan di bidang perencanaan penataan ruang wilayah.

D. Kebutuhan Iasa Individual dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan suatu Tenaga Pendukung Ahli Analis pemanfaatan

Ruang

Bidang

Penataan

Ruang

pada Keasdepan

Penataan

Ruang dan

Pembangunan Daerah TertinggaJ yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja. Kualifikasinya terdiri dari:

a. KualifikasiTeknis 1.

Jurusan S1Teknik Perencanaan WHayah dan Kota;

2.

Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,00);

3. Memiliki pengalaman kerja minimall tahun ataufresh qraduate; 4. Mampu mengoperasikan seluruh program MS Office;

4

KERANGKA ACVAN KERJA Tenaqa Pencluhmg Ahli Analis Pernantaa+an Ruang Bid
5. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik; 6. Marnpu bekerja mandiri maupun tim; 7. Pernah bekerja pada Instansi di bidang Penataan Ruang;

b. Kualifikasi Adrninistrasi Tenaga Pendukung Ahli Analis pemanfaatan Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan sesuai dengan Keppres no.

80

tahun

Ruang Bidang Penataan

Ruang pada

Daerah Tertinggal harus memiliki NPWP

2003.

E. DurasiLPelaksanaan Pekerjaan Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalab selama

11

(sebelas)

bulan.

F. Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analis pemanfaatan

Ruang

Bidang

Penataan

Ruang

pada Keasdepan

Penataan

Ruang dan

Pembangunan Daerah Tertinggal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kernenterian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran

Jakarta,

2015.

Januari

2015

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pernbangunan Daerah Terringgal

-

5


I(ERANGI
Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2015

KERANGKA ACVAN KERJA Tenaqa Penclukung Ahli Analis PemanFaat;~n Ru<mgBid<mgPernbanqunan Daerah Tertinggal pada Keasdepan Penataan Rucmg clan Pembanqunan Daerah Terl:inggal

A. Pendahuluan Pentingnya aspek kewilayahan dalam pernbangunan nasional di Indonesia diisyaratkan dalam UU No. 17 Tahun (RPJPN)

2005-2025

2007

tentang

Rencana Pernbangunan

yang mengarnanatkan

Jangka Panjang NasionaJ

bahwa aspek spasial haruslah diintegrasikan ke

dalam kerangka perencanaan pernbangunan, dan juga dalam UU No. Penataan Ruang yang mengamanatkan

26

Tahun

2007 tentang

pentingnya integrasi dan keterpaduan antara Rencana

Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di semua tingkatan pernerintahan. Namun, kegiatan penataan ruang adalah kegiatan yang multi sektor di mana berbagai kepentingan sektor mernbutuhkan

ruang dalam skala besar sedangkan ketersediaan ruang

sangat terbatas. Dengan demikian dalam proses penataan ruang kerap kali terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Beberapa konflik tata ruang yang sudah terjadi antara lain: konflik antara kawasan hutan dengan ijin pertambangan, perke bun an , kawasan hutan dengan permukiman Perekonomian

dengan permukiman

transmigrasi,

kawasan hutan

transmigrasi,

kawasan

dan lain sebagainya. Kementerian

dengan lahan pertambangan

Koordinator Bidang

mempunyai tugas dan fungsi rnelaksanakan koordinasi di bidang penataan

ruang dan pembangunan benturan kepentingan

daerah tertinggal dalarn rangka mengurangi terjadinya benturan-


mang tersebut demi mewujudkan

kelancaran pembangunan yang berkelanjutan. Penataan Ruang menurut UU

26/2007

adalah suatu sistem proses perencanaan

tata

ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,

pembinaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan penataan ruang. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang diperlukan pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan mang. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan mang

yang diselenggarakan melakukan pembinaan daerab kabupaten/kota,


pemerintah



dan rnasyarakat.

Pemerintah


Pelaksanaan pembinaan

penataan

ruang salah


KERANGKA AClJAN KERJA

Tenaqa Pendukunq Ahli Analts Pemanfaatan Ruang Bid,mg Pembanqunan Daerah Tertinggal pada Keasdepan Penataan Ruanq dan Pernbanqunan Daerah Tertinggcd

Adapun Keppres NO.4 Tahun

2009

telah menunjuk

Menteri Koorclinator Bidang

Perekonornian sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan penataan ruang nasional.

B. Tujuan dan Sasaran

B.l Tujuan 1)

Meningkatkan

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang penataan

ruang dan

percepatan pembangunan daerah tertinggal.

2) Meningkatkan menghasilkan mendorong

koordinasi

antar sektor/instansi

terkait dan lintas wilayah untuk

rekornendasi kebijakan bidang penataan ruang yang terintegrasi dan percepatan

mengakomodasi

penyusunan

penyelesaian


konflik penataan

ruang, seperti misalnya tumpang


penyelenggaraan

penataan

ruang

yang

berkelanjutan

dengan

meningkatkan kualitas rencana tata ruang, rnengoptimalkan peran kelembagaan, dan diacunya rencana tata ruang dalarn pelaksanaan pembangunan. 4) Memastikan berbagai kebijakan bidang penataan ruang dan pembangunan tertinggal

yang

menjadi

tanggung

jawab

Kernenterian

Koordinator

daerah Bidang

Perekonomian dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. 5) Melakukan pemantauan


ruang dan pernbangunan daerah tertinggal

implernentasi

sebagai

dasar


perumusan

rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal.

B.2 Sasaran 1) Tersusunnya

bahan

koordinasi

dan

sinkronisasi

kebijakan

perencanaan

pengernbangan kawasan khusus dan pembangunan daerah tertinggal; 2) Terkumpulnya

analisis kebijakan dan rekomendasi terkait pengembangan

kawasan

khusus dan daerah tertinggal; 3) Tersusunnya

bahan sosialisasi kebijakan perencanaan

pengembangan

wilayah dan

daerah tertinggal; 4) Terkumpulnya

data

lapangan

untuk

evaluasi pelaksanaan

kebijakan

di bidang

penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal;

3

KER.f\NGKA ACVAN KERJA Tenaqa Pendukunq Ahh Analis PemanFa(ltan Ruanq Bid
Keasdepan Penataan Ruanq dan Pernbanqunan

5) Tersusunnya

perencanaan

kerangka

acuan

pelaksanaan

Daerah Terl:ingg
kegiatan

bidang

pengembangan wilayab dan daerah tertinggal; 6) Tersusunnya laporan kegiatan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 7) Tersusunnya

analisis terkait

penataan

ruang untuk

penyelesaikan

permasalahan

pemanfaatan ruang 8) Tersusunnya Indeks Daerah Tertinggal

8.3 Keluaran Keluaran yang dihasilkan berupa hasil analisa bidang perencanaan

pengembangan

wilayah & daerah tertinggal yang menjadi bagian dari laporan kegiatan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal.

C. Ruang Linglmp Pekerjaan 1) Menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pengembangan wilayah dan pembangunan daerah tertinggal;

2) Mengumpulkan

analisis

kebijakan

dan

menyusun

draft

rekomendasi

terkait

pengembangan wilayah dan pembangunan daerah tertinggal: 3) Menyusun


pengernbangan

wilayah dan

daerah tertinggal; 4) Mengumpulkan

data lapangan

untuk

evaJuasi pelaksanaan

kebijakan

di bidang

penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal; 5) Menyusun perencanaan kerangka acuan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan wilayah dan daerah tertinggal; 6) Menyusun laporan kegiatan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal; 7) Membantu

menyusun

analisis

terkait

penataan

ruang

untuk

perryelesaikan

permasalahan pemanfaatan ruang 8) Membantu penyusunan lndeks Daerah Tertinggal

D. Kebutuhan

lasa Individual

dan Kua.Lifikasi

Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan suatu Tenaga Pendukung Ahli Analis Pemanfaatan

Ruang Bidang Pembangunan

Daerah Tertinggal

pada Keasdepan Penataan

4

KERANGKA ACVAN KERJA Tenaqa Pendukunq Ahli Analts Pemanfaatan Ruang Biclang Pernbanqunan Daerah Tertinggal pada

Keasdepan Penataan Ruang clan Pernbanqunan Daerah Tertinggal

Ruang dan Pembangunan

Daerah Tertinggal yang bertanggung

jawab penuh

terhadap

pelaksanaan dan hasil kerja. Kualifikasinya terdiri dari:

a. Kualifikasi Teknis 1.

Jurusan 51 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota;

2.

Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dengan IPK minimal z.vy (skala 4,00);

3. Memiliki pengalaman kerja minimall tahun; 4. Mampu mengoperasikan seluruh program MS Office; 5. Merniliki kemampuan berbahasa inggris dengan baik; 6. Marnpu bekerja rnandiri rnaupun tim; 7.

Diutamakan memiliki pengalaman kerja di Instansi Pernerintah;

8. Pernah bekerja pad a Instansi eli bidang Penataan Ruang;

h. Kualifikasi Administrasi Tenaga

Pendukung

Daerah Tertinggal

Ahli Analis

Pemanfaatan

Ruang

Bidang

pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan

harus merniliki NPWP sesuai dengan Keppres no.

80

tahun

Pembangunan Daerah Tertinggal

2003.

E. DurasilPelaksanaan Pekerjaan Waklu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama

11

(sebelas)

bulan.

5

"

. Tenaqa Pendukung

KERANGKA ACUAN KERJA Ahli Analis Pemanfq
F. Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analis

Pemanfaatan Ruang Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan

Daerah Tertinggal dibebankan pada Anggaran Pendapatan

Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran

Jakarta, Januari

dan

2015.

2015


6


I(ERANGI
Tenaga Pendukung Ahli Analis Hukum Bidang Kebijakan Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal


KERANGKA ACUAN KERJA Tenaqa Pendukung Ahli Anahs Hukum Bidang Penataan Ruanq pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pembanqunan Daerah Ternnqqa]

Tahun Anggaran A.

2015

Pendahuluan Pentingnya aspek kewilayahan dalam pembangunan nasional di Indonesia diisyaratkan

dalam UU No. (RPJPN)

17

Tahun

2005-2025

2007


yang mengamanatkan


dalam kerangka perencanaan pembangunan, Penataan Ruang yang mengamanatkan


dan juga dalam UU No.

26

Tahun

2007

ke

tentang

pentingnya integrasi dan keterpaduan an tara Rencana

Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di semua tingkatan pemerintahan. Namun, kegiatan penataan ruang adalah kegiatan yang multi sektor di mana berbagai kepentingan sektor membutuhkan

mang dalam skala besar sedangkan ketersediaan

ruang

sangat terbatas. Dengan dernikian dalam proses penataan ruang kerap kali terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Beberapa konflik tata ruang yang sudah terjadi antara lain: konflik antara kawasan hutan dengan ijin pertarnbangan, perkebunan,

kawasan hutan

dengan permukiman Perekonomian

dengan

permukirnan


transmigrasi,

kawasan pertambangan

transrnigrasi, dan lain sebagainya. Kementerian

mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan

ruang dan pembangunan benturan kepentingan

Koordinator Bidang

koordinasi di bidang penataan


antar sektor daJam pemanfaatan

ruang terse but demi mewujudkan


26/2007


tata


pembinaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan penataan ruang. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang diperlukan pembinaan penataan mang rnelalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan melakukan

pembinaan

daerah kabupaten/kota,


pemerintah



dan masyarakat.

Pelaksanaan

Pernerintah


pembinaan

penataan

ruang salah


2

KERANGKA ACVAN KERJA

Tenaqa Pendukunq Ahli Analis Hukum Bic!
Adapun Keppres NO.4 Tahun 2009 telah rnenunjuk Perekonornian

sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan

bertugas untuk rnengkoordinasikan

Menteri Koordinator

Bidang


kegiatan penataan ruang nasional.

B. Tujuan dan Sasaran B.» Tujuan 1) Meningkatkan percepatan

koordinasi

dan

pernbangunan

sinkronisasi

kebijakan

bidang

penataan

ruang,

wilayah dan kawasan ekonorni lainnya (FTZ, Kawasan

Industri, Kapet, Koridor Ekonomi).

2) Meningkatkan

kocrdinasi



menghasilkan rekornendasi kebijakan bidang penataan ruang yang terintegrasi dan mendorong

percepatan

mengakomodasi

penyusunan

penyelesaian


konflik penataan



penyelenggaraan

penataan

ruang

yang

berkelanjutan

dengan

meningkatkan kualitas rencana tata ruang, rnengoptirnalkan peran kelernbagaan, dan diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan. 4) Memastikan berbagai kebijakan bidang penataan ruang dan pernbangunan tertinggal

yang

menjadi

tanggung

jawab

Kernenterian

Koordinator

daerah Bidang

Perekonomian dapat dipaharni oleh seluruh pemangku kepentingan. 5) Melakukan

pemantauan


ruang dan pernbangunan daerah tertinggal

implementasi

sebagai

dasar


perumusan


B.2 Sasaran 1) Tersusunnya hasil studi peraturan perundang-undangan 2) Tersusunnya

rekomendasi

kebijakan

pernanfaatan

terkait penataan ruang; ruang

yang

rnengakomodasi

penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang; 3) Terkumpulnya data primer/survey lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal; 4) Tersusunnya Standart Operating Procedure (SOP) Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang; 5) Tersusunnya Indeks Daerah Tertinggal (IDT);

3

KERANGKA ACUAN KERJA Tenaqa Pendukung Ahl! Analis Hukum Bicl
6) Tersusunnya

laporan hasil Workshop, Seminar, Perjalanan

makalah yang dibutuhkan

untuk Keasdepan Penataan

Dinas, dan makalah-


Daerah Tertinggal; B.3 Keluaran Keluaran yang dihasilkan berupa hasil analisa hukum terkait penataan ruang yang menjadi bagian dari laporan kegiatan bidang penataan

ruang dan pembangunan

daerah

tertinggal.

C. Ruang Lingkup Pekerjaan

1) Menyusun desk study peraturan perundang-undangan

2) Melakukan kajian kebijakan pemanfaatan

terkait penataan ruang;

ruang untuk penyelesaian perrnasalahan

pemanfaatan ruang; 3) Mengumpulkan

data lapangan

untuk evaluasi pelaksanaan

kebijakan

di bidang

penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal; 4) Mernbantu

Penyusunan

Standort Operating Procedure (SOP) Penyelesaian Konflik

Pemanfaatan Ruang; 5) Membantu Penyusunan Indeks Daerah Tertinggal (IDT); 6) Menyusun laporan kegiatan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

D. Kebutuhan Iasa Individual dan Kualifikasi Untuk melaksanakan Hukum

pekerjaan ini diperlukan suatu Tenaga Pendukung Ahli Analis

Bidang Kebijakan

Pembangunan

Penataan

Ruang

pada Keasdepan Penataan Ruang dan

Daerah Tertinggal yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan

dan hasil kerja. Kualifikasinya terdiri dad: a,

Kualifikasi Teknis 1.

S1Fakultas Hukum;

2.

LuJusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terakreditasi, dengan IPK minimal z.vgfskala 4,00);

3. Memiliki pengalaman kerja minimall Pernbangunan Daerah Tertinggal; 4.

tahun dalarn bidang Penataan Ruang dan

Mampu mengoperasikan seluruh program MS Office;

S. Memiliki kernampuan berbahasa inggris dengan baik; 6. Mampu bekerja mandiri maupun tim; 4

.. KERANGKA ACUAN KERJA

Tenag
7.

Memahami

Peraturan

Perundang-undangan

terkait

Penataan

Ruang

dan

Pembangunan Daerah Tertinggal; 8. Pernah bekerja pada instansi di bidang perundang-undangan

Penataan Ruang dan

Daerah Tertinggal.

b. KualifikasiAdroinistrasi Tenaga Pendukung AhU Analis Hukum

Bidang Kebijakan Penataan Ruang pada

Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal barus merniliki NPWP sesuai dengan Keppres no.

80

tahun

2003.

E. Durasi/Pelaksana.an Pekerjaan Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama

11

(sebelas)

bulan.

F. Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analis Hukurn

Bidang Kebijakan Penataan

Pembangunan

Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan

Daerah Tertinggal dibebankan

pada Anggaran Pendapatan

Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran

Jakarta,

[anuari

dan Belanja

2015.

2015

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pernbangunan Daerah Tertinggal

5


I(ERANGI(A. ACUAN I(ER}A

Tenaga Pendulrung Ahli Analis Geografi Bidang Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal


KERANGKA ACVAN KERJA Tenaga Pendukunq Ahli Anahs GeograB Bidang Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pernbanqunan Daerah Tertinggal

A. Pendahuluan Pen tingnya aspek

kewilayahan

diisyaratkan dalam UU No. Panjang Nasional (RP]PN)

dalam

17 Tahun 2005-2025

pembangunan

2007

26

Tahun

yang mengamanatkan

tentang

2007

di Indonesia


haruslab cliintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan dalam UU No.

nasional

Penataan

Jangka

bahwa aspek spasiaI

pembangunan,

dan juga

Ruang yang mengamanatkan

pemingnya integrasi dan keterpaduan antara Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di semua tingkatan pemerintahan. Namu n, kegiatan penataan ruang adalah kegiatan yang multi sektor di mana berbagai kcpentingan

sektor mernbutuhkan

ruang dalam skala besar sedangkan

ketcrsediaan ruang sangat terbatas. Dengan dernikian dalam proses penataan ruang kerap kali terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Beberapa konflik tata ruang yang

sudah

terjadi

pertarnbangan,

an tara

lain:

konflik antara

kawasan hutan dengan lahan perkebunan,

perrnukiman transrnigrasi, kawasan pertambangan dan lain sebagainya. Kementerian tugas

dan

fungsi

pcrnbangunan bcnturan

kawasan

Koordinator

melaksanakan

daerah

tertinggal

kepentingan

antar

koordinasi

hutan

dalam

ijin

kawasan hutan dengan

dengan perrnukiman transrnigrasi, Bidang Perekonomian

rnempunyai

di

ruang

bidang

penataan

dalam rangka mengurangi

sektor

dengan

pemanfaatan

terjadinya ruang

dan

benturan-

tersebut

derni

mewujudkan kelancaran pembangunan yang berkelanjutan. Penataan Ruang menurut UU tata ruana, pemanfaatan penyclenggaraan

26/2007


ruang dan pengendalian

penataan

ruang

adalah

pemanfaatan

kegiatan

yang

ruang, sedangkan

meliputi

pengaturan,

pcmbinaan. pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Dalam rangka mencapai tujuan

pcnyelenggaraan

penataan

ruang diperlukan

rnelalui hcrbagai kegiatan untuk meningkatkan

pembinaan

penataan

kinerja penyelenggaraan

ruang

penataan

ruang. Pernbinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan ruang yang dise1enggarakan oleh Pemerintah, Pcrncrintnh

rnelakukan

pembinaan

penataan

pemerintah ruang

kinerja penataan


kepada

pemerintah

daerah

2

KERANGKA ACVAN KERJA Tenaqa Pendukunq Ahlj Anahs Geogt
provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, penataan

dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan

ruang salah satunya dilaksanakan

rnelalui koordinasi

dan sinkronisasi

penyelenggaraan penataan ruang. Keppres

NO.4 Tahun

Perekonomian

telah

2009

menunjuk

Menteri

Koordinator

Bidang

sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)

yang bertugas untuk mengkoordinasikan

kegiatan penataan ruang nasional. Untuk

itulah dalam rnelakukan koordinasi Penataan ruang, diperlukan pendekatan geografis keruangan,

kelingkungan,

penanganan

tumpang

dan

tindih

kompleks

pemanfaatan

diperlukan guna mengoptimalkan

wiJayah. Terlebih ruang.

Berbagai

dalam teknik

melakukan geographical

dayadukung bentang ekologis dan bentang kultural

dalam penataan ruang. B. Tujuan dan Sasaran B.l Tujuan 1) Meningkatkan

koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan bidang penataan

ruang.

percepatan pembangunan daerah tertinggal. 2) Meningkatkan menghasilkan

koordinasi antar sektor/instansi rekomendasi


kebijakan bidang penataan ruang yang terintegrasi

dan mendorong percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). dan mengakomodasi

penyelesaian

konflik penataan

ruang, seperti misalnya

tumpang tindih kawasan hutan dan kegiatan budi daya lainnya. 3) Mewujudkan meningkatkan

penyelenggaraan

penataan

ruang

yang

berkelanjutan

kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan

dengan

peran kelernbagaan,

dan diacunya rencana tata ruang dalarn pelaksanaan pembangunan. 4) Memastikan berbagai kebijakan bidang penataan ruang dan pernbangunan daerah tertinggal

yang menjadi

tanggung

jawab Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonornian dapat dipaharni oleh seluruh pemangku kepentingan. 5) Melakukan pernantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan penataan ruang dan pembangunan rekomendasi

kebijakan

daerah bidang

tertinggal penataan

sebagai dasar dalam perurnusan ruang

dan

pembangunan

daerah

tertinggal.

3

KERAI\!GKA ACUAN KERJA

Tenaqa Pendukung Ahli Analis Geografi Bidang Penataan Rua.ng pada Keasdepan Penataan Ruanq dan Pembanqunan Daerah Tertinggal

B.2 Sasaran 1) Terkumpulnya

studi kompilasi data, analisis wilayah. perurnusan

rencana, dan

penyajian peta terkait penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal;

2) Terkumpulnya

masukan

pembangunan

terkait

analisa

geografis

penataan

ruang

dan

daerah tertinggal;

3) Terangkumnya laporan pelaksanaan kegiatan terkait dengan pengembangan

dan

updating informasi spasial terkait dengan Penataan Ruang dan Pembangunan daerah tertinggal; 4) Terkumpulnya masukan pananganan konflik pemanfaatan ruang keruangan; 5) Tersusunya prototipe pengembangan Sistem lnforrnasi Geografi terkait pola dan struktur keruangan nasional berbasis dekstop; 6) Terkumpulnya pelaksanaan

data primer/survey

lapangan untuk pemantauan

kebijakan di bidang penataan

dan evaluasi


daerah

tertinggal: 7) Tersusunnya laporan hasil Workshop, Seminar, Perjalanan Dinas, dan makalahmakalah yang clibutuhkan untuk Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal. B'3 KeLuaran Keluaran yang clihasilkan berupa hasil analisa geografi yang menjadi bagian dari laporan kegiatan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal. C. Ruang Lingkup Pekerjaan 1)

Mengumpulkan

studi kompilasi data, analisis wi layah , dan perumusan

rencana

terkait dengan penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal. 2) Membantu penyajian peta-peta tematik terkait penataan ruang dan pembangunan


masukan

terkait

analisa

geografis

penataan

ruang

dan

pembangunan daerah tertinggal; 4) Merangkum laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan updating informasi spasial terkait dengan Penataan Ruang dan Pembangunan daerah tertinggal; 5) Mernbantu

me:mberikan

masukan

pananganan

konflik

pemanfaatan

ruang

keruangan; 4

KERANGKA

ACVAN

KERJA

Pendukunq Ahli Analls Geoqraf Bidang Penataan R.u(lrJg pada Keasdepan Penataan R.uang dan Pernbanqunan Daerah Tertlnqqa]

Tenaqa

6) Melakukan pengernbangan Sistem Inforrnasi Geografi terkait pola dan struktur

keruangan nasional berbasis dekstop; 7) Mengurnpulkan data primer/survey lapangan untuk pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal ;

8) Menyusun laporan hasil Workshop, Seminar, PerjaJanan Dinas, dan rnakalahmakalah yang dibutuhkan untuk Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

D. Kebutuhan Iasa Individual dan Kuali6kasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan seorang Tenaga Pendukung Ahli Analis Geografi Bidang Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan

Daerah Tertinggal yang

bertanggung

jawab

penuh

terhadap

pelaksanaan dan hasil kerja. Kualifikasinya terdiri dari: a. Kualifikasi Teknis 1.

Si Fakultas Geografi;

2.

Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terakreditasi, dengan LPKminimal 2.75 (skala 4.00);

3. Memiliki pengalaman kerja minimal a tahun; 4. Memiliki pengalaman dalam bidang penanganan konflik pemanfaatan ruang; 5. Mampu mengoperasikan seluruh program MS Office; 6. Memiliki kemampuan berbahasa inggris dengan baik; 7. Marnpu bekerja rnandiri maupun tim. h. Kualifikasi Administrasi

Tenaga Pendukung Ahli Analis Geografi Bidang Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pernbangunan Daerah Tertinggal harus memiliki NPWP sesuai dengan Keppres no. 80 tahun E. Durasi/Pelaksanaan

2003.

Pekerjaan

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selarna

10

(sepuluh) buJan.

5

KERANGKA ACVAN KERJA Tenaqa Pendukunq Ahli Ana IrsGeogl"aH Bidang Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruanq clan Pernbanqunan Daerah Tertingg'll

F. Pembebanan

Biaya

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Analis Geografi Bidang Penataan

tugas Tenaga Pendukung Ahli

Ruang pada Keasdepan

Penataan

Ruang dan

Pembangunan Daerah TertinggaJ dibebankan pad a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonornian Tahun Anggaran

Jakarta,

[anuari

2015.

2015


6

" .. -


I(ERANGI

KERANGKA ACVAN KERJA Tenaqa Pendukunq Ahli Analis Ekonorni Pernbanqunan Bidang Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruanq dan Pembangunan Daerah TertinggClI

A. Pendahuluan Pentingnya aspek kewilayahan dalam pernbangunan nasional di Indonesia diisyaratkan dalam UU No. (RPJPN)

17

Tahun

2005-2025

2007


yang mengamanatkan

]angka Panjang Nasional


dalam kerangka perencanaan pernbangunan, dan juga dalam UU No. Penataan Ruang yang mengamanatkan

26

Tahun

2007

ke

ten tang


Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di sernua tingkatan pernerintahan. Namun, kegiatan penataan ruang adalah kegiatan yang multi sektor di mana berbagai kepentingan sektor membutuhkan

ruang dalam skala besar sedangkan ketersediaan

ruang

sangat terbatas. Dengan dernikian dalam proses penataan ruang kerap kali terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Beberapa konflik tata ruang yang sudah terjadi antara lain: konflik antara kawasan hutan dengan ijin pertambangan, perkebunan,

kawasan hutan

dengan permukiman

dengan

transmigrasi,

permukiman


transmigrasi,

kawasan


pertambangan

Koordinator

Bidang

Perekonomian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi di bidang penataan ruang dan pembangunan benturan kepentingan



ruang terse but derni mewujudkan

kelancaran pembangunan yang berkelanjutan. Penataan Ruang rnenurut UU

26/2007


tata


pernbinaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan penataan ruang. Dalam rangka rnencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang diperlukan pernbinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kioerja penataan ruang yang diselenggarakan melakukan pernbinaan daerah kabupaten/kota,


pernerintah



dan masyarakat.

Pelaksanaan

Pemerintah


pembinaan

penataan

ruang salah


2

KERANGKA ACUAN KERJA Tenaqa Pendukunq Ahli Analis Ekonorni Pernbanqunan BiQilng Penataan Ruanq pada Keasdepan Penataan Ruang d'ln Pernbanqunan Daerah Tertinqqal

Adapun Keppres NO.4 Tahun 2009 telah menunjuk Perekonornian sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan bertugas untuk mengkoordinasikan

Menteri Koordinator

Bidang


kegiatan penataan ruang nasionaJ.

B. Tujuan dan Sasaran

B.l Tujuan i) Meningkatkan

koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan bidang penataan

ruang dan

percepatan pembangunan daerah tertinggal. 2) Meningkatkan menghasilkan mendorong

koordinasi


rekomendasi percepatan

rnengakornodasi


kebijakan bidang penataan ruang yang terintegrasi dan

penyusunan

penyelesaian


konflik penataan



penyelenggaraan

penataan

ruang

yang

berkelanjutan


dengan


diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan. 4) Memastikan berbagai kebijakan bidang penataan ruang dan pernbangunan tertinggal

yang

rnenjadi

tanggung

jawab

Kementerian

Koordinator

daerah Bidang

Perekonornian dapat dipaharni oleh seluruh pemangku kepentingan. 5) Melakukan pemantauan



irnplernentasi

sebagai

dasar


perumusan


B.2 Sasaran i) Tersusunnya

bahan

koordinasi

dan

sinkronisasi

kebijakan

perencanaan

pengembangan kawasan khusus dan pembangunan daerah tertinggal; 2) Terkumpulnya

analisis kebijakan dan rekomendasi terkait pengernbangan

kawasan

khusus dan daerah tertinggaJ; 3) Tersusunnya


pengembangan

wilayah dan

daerah tertinggaI;

4) Terkumpulnya

data

lapangan

untuk


kebijakan

di bidang

penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal;

3

KERANGKA ACVAN KERJA Tenaqa Pendukunq Ahh Analis Ekonomi Pernbanqunan Bidcmg Penataan RU
5) Tersusunnya

perencanaan

kerangka

acuan

pelaksanaan

kegiatan

bidang

pengernbangan wilayah dan daerah tertinggal; 6) Tersusunnya laporan kegiatan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 7) Tersusunnya

analisis terkait

penataan

ruang untuk

penyelesaikan

permasalahan

pemanfaatan ruang 8) Tersusunnya Indeks Daerah Tertinggal

B.3 Keluaran Keluaran yang dihasilkan berupa hasil analisa bidang perencanaan

pengernbangan

wilayah & daerah tertinggal yang menjadi bagian dari laporan kegiatan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal.

C. Ruang Lingkup Pekerjaan

1) Menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pengembangan wilayah dan pembangunan daerah tertinggal; 2) Mengumpulkan

analisis

kebijakan

dan

menyusun

draft

rekomendasi

te I'kait

pengembangan wilayah dan pembangunan daerah tertinggal; 3) Menyusun

bahan sosialisasi kebijakan

perencanaan

pengembangan

wilayah dan


data lapangan

untuk


kebijakan

di bidang

penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal; 5) Menyusun perencanaan kerangka acuan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan wilayah dan daerah tertinggal; 6) Menyusun laporan kegiatan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal; 7) Membantu

menyusun

analisis

terkait

penataan

ruang

untuk

penyelesaikan

permasalahan pemanfaatan ruang 8) Membantu penyusunan Indeks Daerah Tertinggal

D. Kebutuhan Jasa Individual dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan suatu Tenaga Pendukung AWi An a lis Ekonomi Pembangunan

Bidang Penataan

Ruang

pada Keasdepan Penataan Ruang dan

4

,

. KERANGKA ACVAN KERJA

Tenaqa Pendukunq Ahl: Analis Ekonomi Pernbanqunan Bidaog Penataan RU
Pembangunan Daerah Tertinggal yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja. Kualifikasinyaterdiri dari:

a. Kualifikasi Teknis L

Jurusan 51 Ekonorni Pembangunan;

2.

Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (P'I'S), dengan IPKminimal 2.75 (skala 400);

3. Merniliki pengalaman kerja minimall tahun; 4. Mampu mengoperasikan seluruh program MS Office; 5. Memiliki kemarnpuan berbahasa Inggris dengan baik; 6. Mampu bekerja mandiri maupun tim; 7. Memaharni kebijakan Pembangunan Bidang Penataan Ruang; 8. Diutarnakan memiliki pengalaman kerja di Instansi Pemerintah; 9. Pemah bekerja pada Instansi di bidang Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah. dan Pembangunan Daerah Tertinggal;

b. Kualifikasi Adrninistrasi Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Pembangunan

Bidang Penataan Ruang

pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus memiliki NPWP sesuai dengan Keppres no. 80 tahun

2003.

E. Durasi/PelaksanaanPekeIjaan Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama

11

(sebelas)

bulan.

5

., KERANGKA ACVAN KERJA Tenaqa Pendukunq Ahli Analis Ekonomi Pembanqunan BidClng Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruanq dan Pernbanqunan Daerah Terti nggClI

F. Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Pembangunan Bidang Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. Jakarta, Januari 2015 Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal

.-

6


I(ERANGI
Tenaga Pendukung Ahli Analis Komunikasi Publik Bidang Kebijakan Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal


KERANGKA ACVAN KERJA Ten
A. PendahuLuan Pentingnya aspek kewilayahan dalam pembangunan nasional di Indonesia diisyaratkan dalarn UU No. (RPJPN)

17

Tahun

2005-2025

2007

ten tang Rencana Pembangunan

yang mengamanatkan



dalam kerangka perencanaan pembangunan, dan juga dalam UU No. Penataan Ruang yang mengarnanatkan

26

Tahun

2007

ke

ten tang


Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di sernua tingkatan pemerintahan. Narnun, kegiatan penataan ruang adalah kegiatan yang multi sektor di mana berbagai kepentingan sektor membutuhkan

ruang dalarn skala besar sedangkan ketersediaan ruang

sangat terbatas. Dengan dernikian dalarn proses penataan ruang kerap kali terjadi konflik pernanfaatan ruang antar sektor. Beberapa konflik tata ruang yang sudah terjadi antara lain: konflik antara kawasan hutan dengan ijin pertambangan, perkebunan,

kawasan hutan

dengan permukiman Perekonomian

dengan

transmigrasi,

permukiman

transmigrasi,

benturan kepentingan

kawasan pertambangan


mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan



Koordinator Bidang

koordinasi di bidang penataan



ruang terse but derni mewujudkan


26/2007


tata

ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang rneliputi pengaturan,

pernbinaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan penataan ruang. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang diperlukan pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk rneningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan melakukan pembinaan daerah kabupaten/kota,


pemerintah



dan masyarakat.

Pemerintah


Pelaksanaan pembinaan

penataan

ruang salah

satunya dilaksanakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penataan ruang. Adapun Keppres NO-4 Tahun Perekonomian

2009

telah menunjuk

Menteri

Koordinator Bidang

sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) yang

bertugas untuk mengkoordinasikan

kegiatan penataan ruang nasional

2

KERANGKA ACVAN KERJA Tenaqa Pendukunq Ahli Analis Komunikasi Publik BiclClngPenataan Ruanq pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pernbanqunan DaerClh Tertinggal

B. Tujuan dan Sasaran B.1Tujuan 1)

Meningkatkan percepatan

koordinasi

dan

sinkronisasi

kebijakan

bidang

penataan

ruang,

wilayah dan kawasan ekonomi lainnya (FTZ, Kawasan

pembangunan

Industri, Kapet, Koridor Ekonomi). 2) Meningkatkan menghasilkan mendorong

koordinasi



rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang yang terintegrasi dan percepatan

mengakomodasi

penyusunan

penyelesaian


konflik penataan



penyelenggaraan

penataan

ruang

yang


berkelanjutan

dengan


diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan. 4) Memastikan berbagai kebijakan bidang penataan ruang dan pembangunan tertinggal

yang

menjadi

tanggung

jawab

Kementerian

Koordinator

daerah Bidang

Perekonomian dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. 5) Melakukan pernantauan



implernentasi

sebagai

dasar

kebijakan dalam

penataan perumusan

rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal,

B.2 Sasaran 1) Terdukungnya kelancaran tugas dan fungsi Kedeputian VI dan Asdep Penataan Ruang

dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam hal kornunikasi dan pelayanan publik; 2) Terfasilitasinya kegiatan Kedeputian VI dan Asdep Penataan Ruang dan Pembangunan

Daerah Tertinggal dalam hal desiminasi dokumen sosialisi kebijakan penataan ruang; 3) Terbantunya penyiapan bahan komunikasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi antar instansi dengan daerah dalam rangka percepatan pembangunan

infrastruktur

dan pengembangan wilayah; 4) Terbantunya kegiatan Asdep Penataan Ruang dan Pembangunan

Daerah Tertinggal

dalam hal yang terkait hubungan baik dalam maupun luar; 5) Terkumpulnya

pemberkasan

data secara spesifik terkait pelaksanaan kebijakan dan

pemberkasan terkait bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal;

3

KERANGKA ACVAN KERJA Tenaqa Penc!ukung Ahli Analis Komunlkasi Publik Bic!ang Penataan Ruanq pac!a Keasdepan Penataan Ruang clan Pembangunan Daerah Terl:inggal

6) Terkumpulnya data primer/survey lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal; 7) Tersusunnya

laporan

hasil Workshop,

makalah yang dibutuhkan

Seminar, Perjalanan

untuk Keasdepan Penataan

Dinas, dan makalah-


Daerah Tertinggal.

B·3l(eluaran Keluaran yang dihasilkan berupa hasil Analisa Komunikasi Publik Bidang Kebijakan Penataan Ruang yang menjadi bagian dari laporan kegiatan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal. C. Ruang Lingkup Pekerjaan

i)

Mendukung kelancaran tugas fungsi Kedeputian V1 dan Urusan Penataan Ruang dan Pernbangunan Daerah Tertinggal dalam hal kornunikasi dan pelayanan publik;

2) Memfasilitasi kegiatan Asdep Penataan Ruang dan Pembangunan

Daerah Tertinggal

dalam hal desirninasi dokumen sosialisi kebijakan penataan ruang; 3) Membantu menyiapkan bahan komunikasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi antar instansi dengan daerah dalarn rangka percepatan pembangunan

infrastruktur

dan pengembangan wilayah; 4) Membantu

kegiatan Asdep Penataan Ruang dan Pembangunan

Daerah Tertinggal

dalarn hal yang terkait hubungan baik dalarn maupun luar; 5) Mengumpulkan

pemberkasan data secara spesifik terkait pelaksanaan kebijakan dan

pernberkasan terkait bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal; 6) Mengurnpulkan data primer/survey lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal; 7) Menyusun laporan hasil Workshop, Seminar, Perjalanan Dinas, dan makalah-rnakalah yang dibutuhkan

untuk

Keasdepan Penataan


Daerah

Tertinggal.

4

KERANGKA ACVAN KERJA Tenaqa Pendukunq Ahli Analts Komunikasi Publik Bidang PenCitaan Ruanq pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pembanqunan Daetah Terl:inggal

D. Kebutuhan Jasa Individual dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan seorang Tenaga Pendukung Ahli Analis Analis Komunikasi Publik Bidang Kebijakan Penataan Ruang pad a Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah TertinggaJ yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja. Kualifikasinya terdiri dari: a. Kualifikasi Teknis 1.

Wanita;

2.

S1Jurusan Komunikasi dan Penyiaran;

3. LuJusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,00); 4. Marnpu mengoperasikan komputer (MS Office); 5. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik: 6. Merniliki kemampuan presentasi yang baik; 7. Mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim; 8. Pernah bekerja pad a Instansi di bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Pem bangunan Infrastruktu r;

b. Kualifikasi Administrasi Tenaga Pendukung Ahli Analis Komunikasi Publik Bidang Kebijakan Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal hams memiliki NPWP sesuai dengan Keppres no. 80 tahun 2003.

E. Durasi/Pelaksanaan

Peket:jaan

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama

II

(sebelas)

bulan.

5

, .' KERANGKA ACUAN KERJA

Tel1qga Pendukung Ahli Analis Komunikasi Publik Bidang Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruanq clan Pembanqunan Daerah Tertinggal

F. Pembebanan

Biaya

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analis Komunikasi Publik Bidang Kebijakan Penataan Ruang pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran

Jakarta,

2015.

[anuari

2015

Asisten Oeputi Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal

6

TARU TARU TARU TARU TARU-06-2S TARU-06-27

Recommend Documents