TANGGUNG JAWAB PERSONAL PELAKSANA BIMBINGAN DALAM PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DI INDONESIA
By: Asroful Kadafi
Personal Bimbingan di Sekolah dari Masa ke Masa dalam Kurikulum Sekolah di Indonesia 1. Kurikulum 1975 Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan buku IIIC beberapa personal yang terlibat dalam PBS: Kepala sekolah adalah penanggung jawab penuh dan bertugas merencanakan program bimbingan, mengawasi pelaksanaan PBS, dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, Guru kelas sebagai pelaksana utama PBS dan bertugas menjadi tenaga penyuluh bagi kelas tertentu, mengumpulkan informasi, melakukan tindak lanjut penyelesaian persoalan. Penyuluh pendidikan bertugas untuk satu wilayah tertentu (lebih dari satu sekolah dasar), bertugas mengkoordinir PBS di satu wilayah, mengumpulkan data, member! penataran
2. Kurikuium 1984 Pengantar Kurikulum SMA 1984 menyebutkan beberapa personal bimbingan, sebagai berikut. Kepala Sekolah bertanggungjawab sebagai pejabat strukutural yang mengawasi pelaksanaan Bimbingan Karier. Koordinator bimbingan dan penyuluhan atau konselor sebagai tenaga bimbingan ahli yang bertugas menyusun program PBS (termasuki bimbingan karier), dan mengkoordinir seluruh kegiatan bimbingan. Guru bimbingan dan penyuluhan Wali kelas dan guru mata pelajaran bertugas sebagai pembantu dalam melaksanakan bimbingan karier. Orang tua siswa, pejabat, dan tokoh masyarakat bertugas sebagai narasurnber dan mambantu pelaksanaan bimbingan karier.
Kurikulum Sekolah Pendidikan Guru, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan, 1986 disebut beberapa personal PBS : •Kepala sekolah
•Penyuluh pendidikan •Guru-penyuluh •Wali kelas •Guru bidang pengajaran •Orang tua
•Tokoh masyarakat.
3. Kurikulum 1994 Personal Bimbingan dalam kurikulum 1994 adalah : Kepala Sekolah: penanggung jawab pendidikan secara keseluruhan, termasuk menyediakan sarana dan personal PBS, melakukan pengawasan, dan bertanggungjawab terhadap atasan (dinas pendidikan wilayah atau yayasan penyelenggara pendidikan). Wakil kepala sekolah: membantu kepala sekolah, juga menyangkut PBS Koordinator bimbingan: mengkoordinir guru pembimbing dalam perencanaan program PBS, pelaksanaan, dan evaluasi. Guru pembimbing/konselor: tenaga inti atau bimbingan utama dengan keahlian memadai. Guru mata pelajaran dan pelatih: mengidentifikasi siswa yang membutuhkan pelayanan bimbingan (masih bernuansa Kuratif), mengembangkan suasana kelas agar menunjang pelaksanaan bimbingar., berpartisipasi dalam konferensi kasus bila dianggap perlu, membantu menghimpun informasi tentang siswa. Wali kelas: membantu konselor melaksanakan tugas khusus di kelas yang yang menjadi tanggung jawab wali (misalnya pembinaan pada siswa dan wali saat pembagian raport) (Winkel, 2004).
Personal Bimbingan menurut Literatur Profesional Shertzer & Stone (dalam Fundamentals of Guidance), 1976 dan 1981 menyatakan personal bimbingan sebagai berikut.
1. Tenaga Bimbingan Utama: Konselor sekolah: tenaga prof esional yang memperoleh pendidikan khusus Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi mencurahkan seluruh waktunya untuk PBS. Tenaga paraprofesional : orang yang mendapat pendidikan formal kurang dari konselor sekolah dan bekerja di bawah supervisi konselor sekolah. Guru: tenaga pengajar yang memikul tanggungjawab utama dalam
pengajaran, sesuai bidang keahiiannya.
2. Tenaga administrasi program BK di sekolah: adalah pemegang fungsi pimpinan pelaksanaan program BK di sekolah, bertugas sebagai pejabat struktural dan memikul tanggung jawab sebagai perencana, koordinator, pengawas, evaluator. 3. Tenaga penunjang: tenaga ahli dalam salah satu ilmu terapan yang mendukung pelavanan bimbingan yang utuh bagi peserta
didik. Tenaga penunjang dapat berada dalam struktur sekolah (rnenjadi staf sekolah), dapat pula bukan staf sekolah, namun diperbantukan kepada sekolah. Beberapa tenaga penunjang antara lain: ahli psikometrik, psikiater, psikolog, dokter, pekerja sosial, ahli pengajaran remidian, all. (Winkel, 2004).
Variasi Tanggung Jawab Personal BK Menurut Ragam Pola Dasar Bimbingan Pola Generalis
Pola Spesialis
Pola Kurikuler
Pola & Relasi-Relasi Manusia
Tanggung
jawab Tanggung
jawab Kegiatan BK dimasukkan Bentuk
pelayanan BK menyebar pelayanan BK dipusatkan dalam
di
semua
tenaga pada
kependidikan
tenaga
profesional
kurikulum
BK menjadi
serupa
konkret
dan kegiatan
adalah
kelompok-
dengan kelompok perkembangan
mata pelajaran
dengan
pendamping-
pendamping. Pelaksana
:
guru-guru Pelaksana staf ahli BK Pelaksana
mata pelajaran/ wali kelas (konselor). dengan seorang profesional.
guru Pelaksana : guru BK dan
dengan pembimbing/
konselor guru mata pelajaran.
koordinator koordinator BK sebagai sekolah tanpa koordinator guru
BK fungsi koordinatif ( guru sebab BK
dan/atau
sekolah/
wakil
sekolah-tergantung
palayanan
kepaia menjadi kepala mata
serupa pelajaran,
langsung
struktur organisasi sekolah tanggung yang nyata ada di sekolah) sekolah
BK dengan dan
di
bawah
jawab
kepala
Secara umum personal pelaksana Bimbingan dan Konseling dengan tanggung jawab masing-masing adalah sebagai berikut. 1. Kepala sekolah Dalam bidang Bimbingan dan Konseling kepala sekolah secata khusus bertanggung jawab: mengkoordinir seluruh aktivitas utama pendidikan dan pendukung sehingga proses pendidikan berjalan harmonis, sinergis, dan mencapai hasil optimal, menyediakan sarana, prasarana, personil pelaksana BK, melakukan pengawasan, penilaian, dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program BK, mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan BK di sekolah kepada Kanwil/Kandep yang menjadi atasannya. 2. Wakil kepala sekolah: bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam bidang-bidang khusus.
3. Koordinator BK bertanggungjawab dalam beberapa hal: mengkoordinir para guru pembimbing dalam memasyarakatkan pelayanan BK di sekolah kepada segenap unsur di sekeolah dan unsur lain di luar sekolah (orang tua, masyarakat), menyusun Program BK, mengkoordinir pelaksanaan program BK, mengadministrasikan (perekaman proses, pelaporan), menilai hasil (efektifitas) program BK secara keseluruhan, menganalisis hasil penilaian program BK untuk rencana tindak lanjut, mengusulkan kepada kepala sekolah segala sesuatu yang terkait dengan program BK, mempertanggungjawabkan pelaksanaan program BK harian.
4. Guru BK adalah pelaksana utama layanan BK di sekolah, seorang tenaga ahli dan inti dalam program BK di sekolah. Tugas guru BK adalah : • memasyarakatkan pelayanan BK dengan menjamin pelaksanaan program BK secara profesional, • merencanakan program BK dalam satuan-satuan waktu (tahun, semester, cawu, mingguan, harian), • melaksanakan program layanan BK, • menilai proses dan hasil pelaksanaan layanan BK dankegiatan pendukung BK dalam satuan-satuan waktu tertentu, • menganalisis hasil penilaian untuk tindak lanjut, • melaksanakan tindak lanjut, • mengadministrasikan semua kegiatan layanan BK, • mempertanggungjawabkan perlaksanaan kegiatan BK kepada Koordinator BK serta kepala sekolah.
5. Guru mata pelajaran dan guru praktik • membantu memasyarakatkan pelayanan BK, • membantu mengidentifikasi siswa-siswi yang membutuhkan layanan BK (appraisal/penggalian data), • mengalihtangankan siswa-siswi yang membutuhkan layanan BK secara khusus, • menerirna sisvva alih tangan kembali. dari guru BK untuk tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan siswa. • membantu melaksanakan suasana kelas yang kondusif untuk pelayanan BK, • memberi kesempatan kepada siswa-siswi yang membutuhkan layanan BK, • berpartisipasi dalam penanganan kasus khusus (konferensi kasus), • membantu mengumpulkann informasi yang diperlukan untuk melakukan penilaian pelayanan BK dan tindak lanjutnya.
6. Wali kelas dalam pelayanan BK bertugas Membantu
guru
BK dalam
melaksanakann
tugas-
tugasnya untuk kelas yang di bawah tangungjawabnya, Memberi kesempatan kepada siswa-siswi (mendorong) untuk
menerima palayanan Bk sesuai kebutuhan, Berpartisipasi
aktif dalam
kegiatan
khusus
seperti
konferensi kasus, referal, Mengalihtangankan siswa yang membutuhkan bantuan pelayanan khusus
Bentuk organisasi BK di sekolah harus berlandaskan beberapa prinsip penting, sebagai berikut: Program layanan BK harus dirumuskan dengan jelas, dengan kebutuhan yang jelas, sehingga tujuannya juga terumus dengan jelas. Program bimbingan dan organisasi BK haras disesuaikan dengan kebutuhan sekoiah masing-masing (dan kemampuan riii sekolah daiam ketersediaan personal, kemampuan finansial, jumlah murid, besar-kecilnya sekolah ). Penempatan petugas bimbingan harus sesuai dengan kemampuan, potensi-potensi, dan keahlian masing-masing. Program BK dan organisasi BK hendaknya dibuat sederhana dan dapat dilaksanakan, garis tanggung jawab yang Jelas (sehingga memungkinkan pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dll). Perlu diciptakan adanya jalinan kerjasama yang erat antara petugas BK dengan pihak-pihak luar sekolah yang kompeten. (misalnya fakultas-fakultas, rumah sakit, lembaga tenaga kerja). Program BK harus merupakan program yang integral dengan program pendidikan secara keseluruhan (melalui bidang pengajaran, pelatihan). Organisasi BK yang baik bukanlah organsasi BK yang sesuai standar yang ditetapkan oleh pihak luar (misalnya dinas pendidikan), tetapi organisasi yang sesuai dengan keadaan, kemampuan, dan kebutuhan riil sekolah dan peserta didik. (Sukardi, 1982).
Santoadi, Fajar. 2010. Manajemen Bimbingan dan Konseling Komprehensif.Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
