TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TERHADAP PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG Margereth Inof Riisyie Rantung*, Jemmy Sondakh*, Theodorus H. Lumunon* *Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi ABSTRAK Sesuai amanat Undang-undang bahwa merupakan tanggung jawab pemerintah untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”. Maka dalam pengaturannya, kualitas air minum yang dapat didistribusikan ke masyarakat ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Di dalam keputusan tersebut juga telah dijelaskan bahwa pengawasan telah menjadi tanggung jawab dinas kesehatan Kabupaten/Kota. Berdasar kasus-kasus yang terjadi sekarang ini, muncul suatu permasalahan tentang penyediaan air minum isi ulang yang depot-depotnya juga telah menjamur dikalangan masyarakat. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitisn hukum normatif yang bersifat yuridis normatif. Yang pendekatannya menggunakan peraturan perundangundangan. Sumber data yang digunakan yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan kualitas air minum. Pengumpulan data digunakan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penilitian menyatakan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap kualitas air minum usaha Depot Air Minum Isi Ulang tidak maksimal. Hal ini terllihat dari sistem perizinan yang lemah karena didapati masih banyak DAMIU yang beroperasi saat ini tidak memiliki izin. Selain itu implementasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya DAMIU yang tidak memiliki Sertfikat Laik Higiene, dimana sertifikat itu diperoleh dengan cara melakukan pemeriksaan sampel air DAMIU secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Dapat disimpulkan bahwa merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Minahasa untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang baik kepada Dinas Kesehatan kabupaten Minahasa maupiun kepada pelaku usaha. Kata Kunci: Tanggung jawab, pemerintah daerah, pengawasan, kualitas air minum. ABTRACT In accordance with the mandate of the Act that it is the responsibility of the government to plan, organize, organize, nurture, and oversee the implementation of health efforts that are equitable and affordable by the community. Therefore, in the regulation, the quality of drinking water that can be distributed to the public is in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 492 / MENKES / PER / IV / 2010 on Water Quality Requirements. In the decree, it has also been explained that the supervision has been the responsibility of the Regency / City health office. Based on current cases, a problem arises about the provision of refill drinking water whose depots have also mushroomed among the community. The research method used is normative juridical normative law research. The approach uses legislation. Sources of data used are the 1945 Constitution, Law Number 9 Year 1999 on Consumer Protection, Law Number 36 Year 2009 on Health, Law Number 9 Year 2015 on the Second Amendment of Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government, and various laws related to water quality control. Sources of data are also taken from books and legal journals. The result of the research indicates that the supervisory form conducted by Minahasa Regency government on drinking water quality of drinking water drink business is not maximal. This is evident from the weak licensing system because there are still many DAMIUs operating today that do not have permits. In addition, the implementation of the Minahasa District Health Office did not work well. This can be seen from the number of DAMIU that do not have the Certificate of Hygiene Hygiene, where the certificate was obtained by conducting DAMIU water sampling periodically by the Minahasa District Health Office. It can be concluded that it is the responsibility of the Minahasa Regency government to
89
supervise the drinking water quality of the Drinking Water Refill Depot both to the Minahasa District Health Office to the business actors. Keywords: Responsibility, local government, supervision, drinking water quality.
Pelaksanaan
PEDAHULUAN
distribusi
air
Menurut Undang-undang Dasar Pasal
minum bersih bagi masyarakat pun tak
28H UUD 1945 ayat (1) berbunyi
lepas
sebagai berikut: “Setiap orang berhak
UUD 1945 telah mengamanatkan suatu
hidup
bentuk pemerintahan daerah,
sejahtera
lahir
dan
batin,
dari
pengawasan
Pemerintah.
yang
bertempat tinggal, dan mendapatkan
mengatur dan mengurus sendiri urusan
lingkungan hidup yang baik dan sehat
pemerintahan menurut asas otonomi dan
serta berhak memperoleh pelayanan
tugas pembantuan.
kesehatan”. Undang-Undang Nomor 36
Otonomi daerah dimaksudkan untuk
Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 4
memberikan
dan 5 menyebutkan bahwa setiap orang
keleluasaan yang lebih luas kepada
berhak atas kesehatan dan berhak atas
daerah
akses memperoleh akses sumberdaya di
menyelenggarakan pemerintahan daerah
bidang kesehatan. Air dan kesehatan
termasuk
merupakan
pengelolaan sumber
dua
hal
yang
saling
Dengan adanya
kewenangan
di
dalam
dan
mengatur
kewenangan daya
dalam alam di
berhubungan. Hak atas air sebagai hak
wilayahnya
asasi manusia dimuat dalam berbagai
kesejahteraan masyarakat. Pengaturan
standar dan norma internasional tentang
dalam UU No 9 tahun 2015 tentang
hak asasi manusia, seperti Konvenan
Perubahan Kedua UU Nomor 23 tahun
Internasional tentang Hak-hak Ekonomi,
2014 tentang Pemerintahan daerah ini
Sosial dan budaya / Hak EKOSOB (The
memberikan kewenangan yang luas
International Convenant Of Economic,
kepada daerah untuk mengatur dan
Social, and Cultural Rights/ICERC).
mengurus urusan rumah tangga sendiri.
Air bersih yang layak minum,
guna
dan
meningkatkan
Menurut Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5)
merupakan air yang telah lolos uji
UU
kelayakan sesuai aturan yang berlaku.
pemerintahan
Penyediannya sendiri dapat bersumber
menyelenggarakan urusan pemerintahan
dari berbagai macam jenis. Mulai dari
memiliki hubungan dengan pemerintah
air yang disediakan oleh dinas air
pusat dan dengan pemerintah daerah
minum, air minum dalam kemasan, dan
lainnya, hubungan yang dimaksud yaitu
yang baru-baru ini muncul dan menjadi
meliputi
alternatif penyedia air minum yang lebih
pelayanan umum, pemanfaatan sumber
murah adalah air minum isi ulang.
daya alam, dan sumber daya lainnya.
90
Pemda
menjelaskan
bahwa
daerah
dalam
wewenang,
keuangan,
UU Pemda memberikan peluang lebih
dicegah dengan meningkatkan akses air
besar kepada Daerah untuk mengurus
bersih, sanitasi, perilaku higienis, dan
rumah tangga sendiri demi kemakmuran
pengolahan air minum skala rumah
dan kesejahteraan masyarakat daerah.
tangga. Banyak dijumpai masyarakat
Dalam
memenuhi
mengalami keracunan air minum karena
minum
adanya senyawa kimia dalam air minum
sebagaimana menurut Peraturan Menkes
melebihi ambang batas konsentrasi yang
No : 736/MENKES/PER/VI/2010, maka
diizinkan. Selain itu dapat menimbulkan
perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan
penyakit dan gangguan fungsi organ
kualitas
yang
tubuh seperti fungsi ginjal, hati, otak,
diselenggarakan secara terus menerus
gigi bahkan kelainan mental. Senyawa
dan berkesinambungan agar air yang
kimia ini bisa secara alamiah maupun
digunakan
oleh
dari
akibat kegiatan manusia mencemari air
penyediaan
air
ada,
minum.
persyaratan
rangka kualitas
air
air
minum
penduduk minum
yang
Beberapa
zat
kimia
yang
terjamin kualitasnya, sesuai dengan
bersifat racun terhadap tubuh manusia
persyaratan kualitas air minum yang
adalah logam berat, pestisida, senyawa
tercantum dalam keputusan ini.
polutan hidrokarbon, zat-zat radio aktif
Persoalannya saat ini kualitas air
alami atau buatan dan sebagainya.
minum di kota-kota besar di Indonesia masih
memprihatinkan.
Hal ini menunjukkan belum
Kepadatan
optimalnya pengawasan kualitas Air
penduduk, tata ruang yang salah dan
Minum Isi Ulang (AMIU) oleh Dinas
tingginya eksploitasi sumber daya air
Kesehatan
sangat berpengaruh pada kualitas air.
Permasalahan
Sebagai akibat penggunaan air yang
Negara
tidak memenuhi syarat kesehatan, di
kewenangan
Indonesia setiap tahunnya diperkirakan
khusus Dinas Kesehatan Kabupaten/
lebih dari 3,5 juta anak dibawah usia
Kota untuk bertanggung jawab dalam
tiga tahun terserang penyakit saluran
pengasawan kualitas air minum terhadap
pencernaan dan diare dengan jumlah
usaha Depot Air Minum Isi Ulang tidak
kematian 3 % atau sekitar 105.000 jiwa.
melakukan
Survey Demografi tahun 2003, 19 %
Misalnya dalam pemberian izin yang
atau 100.000 anak balita meninggal
mudah tanpa adanya periksaan yang
karena diare. Menurut World Health
nyata, atau adanya praktek pungli, atau
Organization (WHO), 94 % kasus diare
masalah pada TUPOKSI dari Dinas atau
yang
instansi terkait.
diakibatkan
Escherichia
Coli
oleh (E.
Coli),
bakteri dapat 91
Kabupaten/Kota. juga
yang
timbul
telah
kepada
upaya
apabila
memberikan daerah,
yang
lebih
maksimal.
mesistematika
METODE Penelitian
ini
di
laksanakan
di
terhadap
bahan-bahan
hukum tertulis.
Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, dan secara specifik melakukan penelitian pada institusi terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, dan
pihak-pihak
yang
terkait. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengumpulan data pada penelitian ini
Bentuk
dibagi atas penelitian kepustakaan dan
Kabupaten
penelitian lapangan. Penelitian yang digunakan
menurut
sifatnya
realitas
Kabupaten Minahasa Bisnis Depot Air Minum Isi Ulang di
Tanggung
Kabupaten
Jawab Hukum pemerintah Kabupaten
bisnis depot air minum isi ulang ini dan
Ulang. Dalam Penerapannya bahwa
sangat mudah ditemukan di pinggir
penelitian ini pada fokus masalah yaitu
beberapa ruas jalan raya. Berdasarkan
penelitian yang mengaitkan penelitian
data dari Dinas Kesehatan Kabupaten
murni dengan penelitian terapan, dan
Minahasa tahun 2016 terdapat 175
menurut ilmu yang dipergunakan adalah
usaha Depot Air Minum Isi Ulang di
artinya
Kabupaten Minahasa. Ini menunjukan
laporan penelitian ini hanya didasarkan
bahwa kecenderungan penduduk untuk
pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu
mengkonsumsi air minum siap pakai
hukum. Jenis data yang digunakan dalam
penelitian
ini
adalah
demikian besar, sehingga usaha depot
data
pengisian air minum tumbuh subur
sekunder yang terdiri dari bahan hukum
dimana-mana, oleh karenanya perizinan,
primer, sekunder, dan tersier. Teknik
pengawasan, serta pembinaan sangat
pengumpulan data penelitian ini adalah dengan
cara
melakukan
diperlukan agar bermanfaat bagi semua
penelitian
pihak-pihak yang berkepentingan dalam
dokumen, pengamatan, dan wawancara. Pada
penelitian
hukum
cukup
ditandai dengan pesatnya pertumbuhan
Air Minum Usaha depot Air Minum Isi
monodisipliner,
Minahasa
menjanjikan, setidaknya hal ini dapat
Minahasa terhadap pengawasan Kualitas
penelitian
terhadap
1. Konsumsi air minum isi ulang di
yang bertujuan mengetahui
bagaimana
Minahasa
Isi Ulang
adalah penelitian penemuan fakta ( fact
fakta
pemerintah
kualitas air minum usaha Depot Air
adalah
penelitian deskriptif, menurut tujuannya
finding)
pengawasan
menjaga
normatif,
kalangan
pengolahan data dilakukan dengan cara
kualitas
pemerintah,
maupun konsumen.
92
air
minum
baik
pengusaha,
Pasal 1 angka 1 menyebutkan depot air Air
minum adalah usaha industri yang
Minum Isi Ulang di Kabupaten
melakukan proses pengolahan air baku
Minahasa
menjadi
air
Salah satu bentuk pengawasan kualitas
langsung
kepada
air minum usaha air minum isi ulang
depot air minum wajib memenuhi
adalah melalui perijinan usaha. Di
persyaratan usaha sebagai berikut:
kabupaten Minahasa untuk memperoleh
1. Depot air minum wajib memiliki
izin usaha Depot Air Mnum Isi Ulang
Tanda Daftar Industri (TDI) dan
terlebih dahulu mengurus izin gangguan
Tanda Daftar Usaha Perdagangan
di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
(TDUP)
(KPPT).
perusahaan
2. Perizinan
Usaha
Menurut Kesehatan
Nomor
Depot
Peraturan 43
Menteri
tahun
minum
dan
menjual
konsumen.
dengan
Usaha
nilai
investasi
seluruhnya
sampai
dengan Rp. 200 juta tidak termasuk
2014
tanah dan bangunan tempat usaha.
tentang Higiene Sanitasi Depot Air
2.
Minum
Depot air minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari
Pasal 4 :
PDAM
1) Setiap DAM wajib memiliki izin usaha
sesuai
atau
perusahaan
memiliki Izin Pengambilan Air dari
ketentuan
Instansi yang berwenang.
peraturan perundang-undangan
3. Depot air minum wajib memiliki
2) Untuk menerbitkan izin usaha
laporan hasil uji air minum yang
DAM sebagaimana dimaksud
dihasilkan
dari
pada
pemeriksaan
kualitas
ayat
(1),
yang
pemerintah
laboratorium air
yang
daerah kabupaten / kota harus
ditunjuk pemerintah kabupaten/kota
mempersyaratkan
atau yang terakreditasi.
adanya
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Perlu diketahui bahwa Pasal 3,
Pasal 5 :
Pasal 6 dan Pasal 7 Kepmenperindag
1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
651/2004 mengatur beberapa hal yang
sebagaimana dimaksud dalam
harus ditaati oleh depot air minum,
Pasal 4 ayat (2) dikeluarkan
yaitu:
oleh Kepala Dinas Kesehatan
1.
Air baku yang digunakan Depot Air
Kabupaten / Kota.
Minum harus memenuhi standar
Berdasarkan Keputusan Menteri
mutu
Perindustrian dan Perdagangan Nomor
yang
ditetapkan
dalam
Peraturan Menteri Kesehatan.
651 Tahun 2004 tentang persyaratan
2.
Teknis Air Minum dan Perdagangannya
Depot
Air
Minum
dilarang
mengambil air baku yang berasal 93
dari air PDAM yang ada dalam
11. Depot
tangga.
segel/"shrink wrap" pada wadah.
7.
8.
memasang
Kepmenperindag
651/2004
sumber air baku ke Depot Air
tidak mengatur secara rinci persyaratan
Minum harus menggunakan tangki
untuk memperoleh izin usaha depot air
pengangkut air yang tara pangan
minum. Untuk itu perlu diketahui
(food grade).
peraturan pada masing-masing daerah
Air minum yang dihasilkan oleh
karena dalam peraturan di masing-
Depot Air Minum wajib memenuhi
masing daerah diatur lebih rinci lagi.
persyaratan kualitas air minum
Seperti misalnya di Kotabaru Provinsi
sesuai
Kalimantan Selatan Peraturan Daerah
yang
ditetapkan
dalam
Depot
Air
Minum
Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun hanya
2015 tentang Izin Usaha Depot Air
diperbolehkan menjual produknya
Minum Isi Ulang (Perda Kotabaru
secara langsung kepada konsumen
04/2015).
dilokasi Depot dengan cara mengisi
6.
tidak
diperbolehkan
Peraturan Menteri Kesehatan. 5.
Minum
jaringan distribusi untuk rumah
3. Transportasi air baku dari lokasi
4.
Air
Dari
hasil
penelitian,
di
wadah yang dibawa oleh konsumen
Kabupaten Minahasa dari 62 usaha
atau disediakan Depot.
Depot Air Minum Isi Ulang hanya 10
Depot Air Minum dilarang memiliki
Depot yang memiliki Sertifikat Laik
"stock" produk air minum dalam
Higiene Sanitasi dan hanya 6 Depot
wadah yang siap dijual.
yang memiliki izin usaha (Formulir
Depot
Air
Minum
hanya
Register Hygiene Sanitasi Depot Air
diperbolehkan menyediakan wadah
Minum Kabupaten / Kota Minahasa
tidak bermerek atau wadah polos.
Tahun 2016). Melihat kenyataan ini
Depot Air Minum wajib memeriksa
menunjukan bahwa lemahnya sistem
wadah yang dibawa oleh konsumen
perijinan usaha Depot air minum isi
dan dilarang mengisi wadah yang
ulang di Kabupaten Minahasa.
tidak layak pakai. 9.
Depot Air Minum harus melakukan
3. Implementasi
pengawasan
pembilasan dan atau pencucian dan
pemerintah Kabupaten Minahasa
atau sanitasi wadah dan dilakukan
melalui Dinas Kesehatan terhadap
dengan cara yang benar.
kualitas air minum usaha Depot
10. Tutup wadah yang disediakan oleh
Air Minum Isi Ulang
Depot Air Minum harus polos/tidak
Penyelenggaraan pemerintahan daerah
bermerek.
sesuai dengan amanat Undang-Undang 94
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
Indonesia. Aspek hubungan keuangan,
1945,
yang
pelayanan umum, pemanfaatan sumber
mengatur dan mengurus sendiri urusan
daya alam dan sumber daya lainnya
pemerintahan menurut asas otonomi dan
dilaksanakan secara adil dan selaras.
tugas pembantuan, diarahkan untuk
Disamping itu, perlu diperhatikan pula
mempercepat terwujudnya kesejahteraan
peluang dan tantangan dalam persaingan
masyarakat
global
pemerintahan
daerah,
melalui
peningkatan,
dengan
memanfaatkan
ilmu
pelayanan, pemberdayaan, dan peran
pengetahuan dan teknologi, agar mampu
serta masyarakat, serta peningkatan daya
menjalankan perannya tersebut, daerah
saing daerah dengan memperhatikan
diberi kewenangan yang seluas-luasnya
prinsip
pemerataan,
disertai dengan pemberian hak dan
keadilan, keistimewaan dan kekhususan
kewajiban menyelenggarakan otonomi
suatu daerah dalam sistem Negara
daerah
Kesatuan Republik Indonesia.
penyelenggaraan negara”.
demokrasi,
Pelaksanaan
otonomi
daerah
dalam
Dinas
kesatuan
Kesehatan
sistem
merupakan
berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015
Dinas Otonomi Daerah yang secara
tentang Perubahan Kedua UU No. 23
struktur
Tahun
kewenangan
2014
tentang
Daerah,
telah
besar
dalam
Pemerintahan
sepenuhnya
Pemerintah
Daerah,
perubahan
setiap
segmen
Kesehatan Propinsi adalah merupakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
hubungan kerja fungsional, sehingga
sebagaimana
tugas-tugas
diungkapkan
Soekarwo sebagaimana dapat dilihat
hubungan
dalam
membawa
yang
sedangkan
berada
bantuan
dengan
Dinas
(dekonsentrasi)
dibidang kesehatan ditingkat dan dapat
,
bukunya dalam Akmal Boedianto dalam
berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
penjelasan umum UU Nomor 9 Trahun
Dinas
2015 tentang Pemerintahan Daerah juga
pokok dibidang kesehatan sesuai dengan
menegaskan
peraturan
bahwa
:
“Pemerintah
Kesehatan
yang
mempunyai
berlaku.
tugas
Untuk
daerah dalam rangka meningkatkan
melaksanakan tugas pokok tersebut
efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan
Dinas Kesehatan berfungsi merumuskan
otonomi daerah, perlu memperhatikan
kebijaksanaan
hubungan antar susunan pemerintahan
Kabupaten dan melaksanakan kegiatan
dan antar pemerintahan daerah, potensi
teknis operasional di bidang kesehatan,
dan keanekaragaman daerah. Aspek
yang di laksanakan oleh Pemerintah,
hubungan wewenang memperhatikan
salah satu tugas dari Dinas Kesehatan
kekhususan
daerah
yaitu mempunyai kewenangan untuk
dalam sistem Negara Kesatuan Republik
melaksanakan pengawasan. Pengawasan
dan
keragaman
95
sistem
kesehatan
yaitu proses meyakinkan bahwa aktifitas
1. Tanggung
Jawab
Hukum
aktual sesuai dengan aktivitas yang
Pemerintah Kabupaten Minahasa
direncanakan. Pengawasan membantu
dan penyelesaian hukum terhadap
pimpinan
kelalaian pengawasan kualitas air
memonitor
perencanaan,
keefektifan
pengorganisasian
dan
minum usaha Depot Air Isi Ulang
kepemimpinan. Bagian penting dari
Berdasarkan
proses pengawasan adalah melakukan
Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010
koreksi sesuai dengan yang dibutuhkan,
tentang
salah
Kualitas
satu
pengertian
lain
dari
peraturan
Tata
Laksana
Air
Minum
Menteri
Pengawasan Pasal
pengawasan yaitu melakukan penilaian
menyebutkan
dan sekaligus koreksi terhadap setiap
pemerintah
penampilan karyawan untuk mencapai
terselenggaranya pengawasan kualitas
tujuan seperti yang telah ditetapkan
air minum”. Secara khusus Pasal 24
dalam rencana.
mengatur tanggung jawab pemerintah
Sementara itu juga dilakukan
“Pemerintah
21
daerah
dan
menjamin
Kabupaten / Kota dalam pengawasan
wawancara di beberapa DAMIU yang
kualitas air minum, yaitu :
menyebutkan bahwa menurut mereka di
a. menetapkan laboratorium penguji
tahun ini belum pernah ada petugas/
kualitas air
sanitarian yang datang berkunjung untuk
b. menetapkan
melakukan pengawasan. Dan menurut
persyaratan
mereka tidak ada pengawasan internal
dengan
yang dilaporkan secara berkala kepada
parameter tambahan
Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa.
parameter kualitas
mengacu
c. menyelenggarakan
tambahan
air
minum
pada
daftar
pengawasan
Pengawasan internal hanya mencakup
kualitas air minum di wilayahnya
tentang kebersihan / sanitasi ruangan
d. melakukan pemantauan dan evaluasi
dan
perawatan
peralatan
yang
terhadap pelaksanaan pengawasan
digunakan, tetapi tidak dilaporkansecara
kualitas air minum di wilayahnya.
berkala (Hasil wawancara tanggal 20
Di Kabupaten Minahasa
Februari 2017).
terkait
pengawasan kualitas air minum saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri
Tanggung jawab hukum pemerintah
Kesehatan
Kabupaten Minahasa dan pelaku
tentang
usaha
penyelesaian
Minum,
pelanggaran
Kesehatan
Nomor
pengawasan kualitas air minum usaha
736/MENKES/PER/VI/2010
tentang
Depot Air Minum Isi Ulang
Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air
hukum
serta
bentuk
terhadap
96
492/Menkes/Per/IV/2010, Persyaratan dan
Kualitas
Peraturan
Air
Menteri
Minum, belum ada peraturan daerah
menggugat
yang khusus mengatur tentang kualitas
Penyelenggara Negara atas kelalaian
air minum begitu pula dengan tidak
dalam
tersedianya
penguji
Negara. Kelalaian tersebut didalilkan
kualitas air yang terakreditasi yang
sebagai Perbuatan Melawan Hukum,
menyulitkan petugas maupun pelaku
sehingga CLS diajukan pada lingkup
usaha
peradilan umum dalam hal ini perkara
laboratorium
untuk
melakukan
pengujian
tanggung
memenuhi
jawab
hak-hak
sampel air secara berkala. Kekurangan
Perdata.Oleh
petugas sanitarian juga menghambat
kelalaiannya, dalam petitum gugatan,
pemantauan
terhadap
Negara dihukum untuk mengeluarkan
pelaksanaan pengawasan kualitas air
suatu kebijakan yang bersifat mengatur
minum di wilayahnya.
umum (regeling) agar kelalaian tersebut
dan
evaluasi
Di satu sisi, adanya pengakuan dan
karena
itu
warga
Atas
tidak terjadi lagi di kemudian hari.
jaminan atas hak asasi warga negara yang
semakin
kuat
mulai
dari
2.
Upaya hukum atas pelanggaran
amandemen UUD 1945 Pasal 28, 28I sd
yang dilakukan negara terhadap
28J, dibuatnya UU nomor 39 Tahun
pengawasan kualitas air minum
1999
usaha depot air minum isi ulang
tentang
HAM,
Ratifikasinya
berbagai Covenant Internasional bidang
Pemeriksaan kualitas air secara berkala
HAM baik Covenant on Civil and
menjadi kendala sebab kesadaran pelaku
Political Rights melalui UU Nomor 12
usaha terhadap peraturan masih lemah.
Tahun
Pihak
2005
serta
Covenant
on
pemerintah
yang
melakukan
Economical, Social and Cultaral Rights
pengawasanpun terkadang mengalami
1966 melalui UU Nomor 11 Tahun
kendala
2005, maka kedudukan hukum warga
kesadaran pelaku usaha untuk membuat
negara semakin kuat ketika berhadapan
laporan berkala terkait higienitas serta
langsung dengan penyelenggara negara.
sanitasi lingkungan depot air minum isi
Dengan demikian, ketika warga
ulang.
karena
Padahal
masih
sesuai
minimnya
ketentuan,
negara merasa hak-haknya dirugikan
pengecekan kualitas air dilakukan secara
oleh
maka
berkala sesuai ketentuan peraturan yang
advokasi yang dilakukan oleh warga
berlaku tetapi pengusaha air minum isi
negara melalui jalur litigasi semakin
ulang biasanya tidak peka atau bahkan
beragam. Bentuk terobosan hukum yang
tidak
ada salah satunya adalah citizen law suit.
tersebut.
penyelanggara
negara,
mengetahui
tentang peraturan
Pada intinya citizen law suit adalah
Banyak pelaku usaha depot air
mekanisme bagi Warga Negara untuk
minum isi ulang belum taat aturan uji 97
kelayakan. Seringkali antara jumlah
a. Teguran lisan
depot yang ada dan yang telah mengurus
b. Teguran tertulis
izin serta melaporkan tidak sebanding.
c. Penghentian sementara
Hal
d. Pencabutan izin usaha
ini
pemerintah
dikarenakan dalam
Dinas
Lebih lanjut Pasal 12 menyebutkan
Perindustrian dan Perdagangan kurang
ada sanksi yang dikenakan pada Depot
direspon oleh pelaku usaha depot air
air minum yang sudah memiliki Tanda
minum isi ulang dengan alasan ketika
Daftar Industri dan melanggar Pasal 3
awal mendirikan usaha depot air minum
ayat (1) ; (2) dan Pasal 6 ayat (1) yang
isi ulang telah mendapat rekomendasi
tidak memenuhi syarat kualitas air
dari produsen air isi ulang dimana
minum
produsen itu sendiri telah mendapat
Kesehatan
rekomendasi resmi dari pihak balai obat
dengan ketentuan pidana sebagaimana
dan makanan atau dari lembaga yang
tercantum dalam Pasal 26 UU Nomor 5
serupa.
tahun 1984 tentang Perindustrian dan
Berdasarkan
hal
himbauan ini
Peraturan
Menteri
sesuai
Peraturan
dikenakan
sanksi
menteri sesuai
Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1999 tentang Perlindungan Konsumen.
736 / MENKES / PER / VI / 2010 Pasal
Daerah Kabupaten Minahasa sendiri
28 menyebutkan apabila penyelengara
sampai saat ini belum ada pelanggaran-
air minum tidak melaksanakan sesuai
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak
ketentuan, maka Pemerintah Daerah
pelaku usaha Depot Air Minum Isi
Kabupaten/
Ulang yang sampai ke pengadilan. Dinas
Kota
dapat
mengambil
tindakan administratif berupa :
Kesehatan yang mempunyai tugas dan
a. Peringatan lisan
wewenang dalam pengawasan kualitas
b. Peringatan tertulis dan
air minum isi ulang di depor air minum
c. Peringatan distribusi air.
isi ulang yang menurut mereka sampai
Berdasarkan
Menteri
saat ini belum ada penyimpangan yang
Perindustrian dan Perdagangan Republik
sifatnya berat oleh pelaku usaha Depot
Indonesia Nomor 651 / MPP / Kep / 10 /
Air Minum Isi Ulang terhadap kualitas
2004 tentang Persyaratan Teknis Depot
air minum isi ulang. Dinas Kesehatan
Air Minum dan Perdagangan Pasal 10
dalam
menyebutkan
rangka
dengan persyaratan yang berlaku hanya
Menteri,
Gubernur,
memberikan himbaun untuk melakukan
dapat
mengambil
perbaikan. Namun apabila pengawasan
terhadap
itu tidak dilakukan secara optimal dan
bahwa
pengawasan Bupati/Walikota tindakan
Keputusan
dalam
administratif
pelanggaran ketentuan ini berupa :
hal
mendapati
tidak
sesuai
tegas maka dalam jangka panjang dapat 98
menimbulkan pengaruh bagi kesehatan
pengawasan yang dilakukan oleh
terkait tidak berkualitasnya air minum
penyelenggara air minum untuk
pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang
menjamin kualitas air minum yang diproduksi
KESIMPULAN 1.
sebagaimana
Bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan
oleh
Kabupaten
Minahasa
perizinan
terllihat yang
dari
sistem
lemah
karena
meliputi:
Selain
kualitas
2.
itu
penguji kualitas air
itu
b. menetapkan parameter tambahan persyaratan kualitas air minum dengan mengacu
Dinas
pada daftar parameter
Kesehatan Kabupaten Minahasa.
tambahan
Untuk menjaga kualitas air minum dikonsumsi
c. menyelenggarakan pengawasan
masyarakat
kualitas air minum di
dilakukan pengawasan kualitas air
wilayahnya
minum secara eksternal dan secara
d. melakukan pemantauan dan
internal:
evaluasi terhadap pelaksanaan
a) Pengawasan kualitas air minum secara
eksternal
pengawasan kualitas air minum
merupakan
di wilayahnya.
pengawasan yang dilakukan oleh
Selain
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
internal
tanggung
pemerintah
b) Pengawasan kualitas air minum secara
pengawasan
a. menetapkan laboratorium
pemeriksaan sampel air DAMIU
yang
melakukan
Depot Air Minum Isi Ulang yaitu :
diperoleh dengan cara melakukan
oleh
laboratorium,
terhadap kualitas air minum Usaha
yang tidak memiliki Sertfikat Laik
berkala
hasil
Bahwa merupakan Tanggung jawab
untuk
dilihat dari banyaknya DAMIU
secara
analisa
pemerintah Kabupaten Minahasa
berjalan dengan baik. Hal ini dapat
sertifikat
sanitasi,
rekomendasi dan tindak lanjut.
Kabupaten Minahasa yang tidak
dimana
air,
pemeriksaan
implementasi dari Dinas Kesehatan
Higiene,
inspeksi
pengambilan sampel air, pengujian
yang beroperasi saat ini tidak izin.
dalam
yang dimaksud pada bagian atas
didapati masih banyak DAMIU
memiliki
diatur
c) Kegiatan pengawasan kualitas air
terhadap
Minum Isi Ulang tidak maksimal. ini
syarat
492/MENKES/PERIIV/2010.
pemerintah
kualitas air minum usaha Depot Air
Hal
memenuhi
Kesehatan
merupakan
wajib 99
jawab
diatas
dalalm hal ini Dinas Kabupaten
melakukan
Minahasa pengawasan
eksternalyang
dilaporkan
secara
masyarakat
untuk
mengetahui
berkala. Apabila pemerintah dalam
standar kualitas air minum yang
hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten
memenuhi syarat pada usaha Depot
Minahasa lalai dalam memenuhi
Air Minum Isi Ulang. Bagi pelaku
tanggung
hak
usaha Depot Air Minum Isi Ulang
mendapatkan
juga tidak hanya mementingkan
jawabnya
masyarakat
untuk
pelayanan
atas
yang
keuntungan
dapat
mempedulikan dampak dari tidak
digugat dengan mekanisme Citizen
higiene dan berkualitasnya air yang
Law Suit.
dikonsumsi oleh masyarakat. Bagi
maksimal
kesehatan maka
Negara
ekonomi
tanpa
Pelaku usaha Depot Air Minum
pemerintah Kabupaten Minahasa
Isi Ulang wajib melakukan pengawasan
agar melakukan pembinaan dan
kualitas air minum secara internal dan
pengawasan
dilaporkan secara berkala kepada Dinas
peraturan
Kesehatan Kabupaten Minahasa. Sesuai
mengatur pengawasan kualitas air
dengan PermenkesNomor 736 Tahun
minum isi ulang, menyediakan
2010,
sarana dan prasarana yang lebih
menyebutkan
penyelengara
air
apabila
minum
tidak
berupa
daerah
menunjang
menetapkan yang
seperti
laboratorium
melaksanakan sesuai ketentuan, maka
penguji
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
terakreditasi, penambahan petugas
dapat mengambil tindakan administratif
sanitarian dan tenaga ahli di bidang
dan dikenakan sanksi sesuai dengan
laboratorium penguji kualitas air,
ketentuan
sebagaimana
serta melakukan penyuluhan bagi
tercantum dalam Pasal 26 UU Nomor 5
pelaku usaha Depot Air Minum Isi
tahun 1984 tentang Perindustrian dan
Ualng maupun bagi konsumen.\
Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun
2. Perlu menetapkan sanksi yang tegas
pidana
1999 tentang Perlindungan Konsumen.
bagi
kualitas
khusus
pelaku usaha
air
yang
Depot
Air
Minum Isi Ulang yang melakukan pelanggaran terhadap kualitas air
SARAN 1. Seluruh stakeholder yang peduli
minum isi ulang, serta memberikan
dengan masalah kualitas air minum
penghargaan kepada pelaku usaha
perlu berpartisipasi aktif dalam
Depot Air Minum Isi Ulang yang
pengawasan kualitas air minum.
dinilai memenuhi syarat kualitas air
Dalam hal ini konsumen, pelaku
minum
agar
usaha maupun pemerintah. Sangat
untuk
memberikan
penting
bagi
konsumen
/ 100
menjadi
motivasi pelayanan
kesehatan
yang
optimal
bagi
masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA Akmal Boedianto, Hukum Pemerintahan Daerah
(Pembentukan
Perda
APBD Partisipatif), Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010. Hani T. Handoko, 1984. Dasar-Dasar Manajemen Produksi Dan Operasi, Edisi
I.
Penerbit
BPFE-
YOGYAKARTA. Mochtar Kusumaatmadja, 1976. Hukum, masyarakat dan pembinaan Hukum Nasional. Bandung; Binacipta. Soerjono
Soekanto,
pengantar
penelitian hukum, cet. III,:UI-Press, Jakarta, 1986. Sri Mamudji, et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakulats Hukum Universitas Indonesia, 2005. Theodorus
Lumunon,
Disertasi,
Tanggung Gugat Negara terhadap Pemenuhuan
Hak
Atas
Air.
UNHAS Tahun 2014. Viktor M. Situmorang, SH., Jusuf Juhir, SH., Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir. 1994. Aspek Hukum Pengawasan
Melekat,
Rineka
Cipta, Yogyakarta.
101
