CURRICULUM VITAE Nama : Yuslim, SH, MH NIP
:195707061983031008
Jenis Kelamin
:Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir
:Pariaman, 06 Juli 1957
Program Studi/Bagian
:Bagian Hukum Administrasi Negara
Jabatan
:-
Golongan
:IV/c
Alamat E-mail
:
[email protected]
Website/Blog/Facebook
:http://fhuk.unand.ac.id/dosen
Telpon
:081374028984
Alamat Rumah
:Jl. Bariang Indah 2 No. 61 Anduring
Data Keluarga
:-
Riwayat Pendidikan
Strata 1, Fak. Hukum Unand 1981 Strata 2, Pascasarjana Unpad, Bandung, 1987
Riwayat Pekerjaan/Jabatan
Pengacara pada kantor LBH, YLBHI 1981-1983 Dosen Fakultas Hukum Unand 1983-sekarang Sekteraris bagian Hukum Tata Negara 1991-19993 Pengacara 1993 Praktek pada BBH Fakultas Hukum Unand. 1994 Kabag Hukum Administrasi Pada Biro Hukum dan Humas Unand, 1992-1994 Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Unand, 1997-2001 Anggota Badan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unand Pembantu Dekan Interpretasi Fakultas Hukum Unand 2001-2005 Sekretaris Forum Fakultas Hukum Wilayah Barat 2005 Anggota Senat Fakultas Hukum Unand, sampai sekarang Instruktrur/Fasilitator Pada Pendidikan Jabatan SPAMA/PIM III Diklat Wilayah. Baso, 1993-1997 Fasilitator diklat Indag Sumbar, 2004-2005 Kelompok Ahli Pemda Kabupaten Padang Pariaman 2002-2005 Panelis dalam debat calon Pemilihan Gubernur Propinsi Sumatera Barat 2005 Panelis dalam Pemilihan Secara Langsung Walikota Bukit Tinggi tahun 2005
Kelompok Ahli Pada Bapeda Propinsi dalam Penyusunan RPJM Propinsi 2005, AKU/KUA 2005-2007 Tenaga Ahli Dalam Menyusunan, Renstrada Daerah tertinggal Bapeda Propinsi Sumatera Barat 2007 Anggota Kelompok Ahli Balitbang Propinsi Sumatera Barat. 2007-2008 Anggota YLKI Sumatera Barat Anggota Majelis Pengawas Notaris Propinsi Sumatera Barat 2006-2008 Ketua Potma Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang 2007-2008 Anggota Tim Ahli Evaluasi RPJM Propinsi Sumatera Barat 3 tahunan, 2009. Anggota Tim Ahli Penyusun RKPD Provinsi Sumatera Barat, untuk tahun 2010
Keterangan lainnya MATA KULIAH YANG DIAMPU
Hukum Administrasi Negara Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hukum Pemerintahan di Daerah Hukum Keuangan Negara Hukum Keuangan Daerah
PUBLIKASI ILMIAH a. Majalah
Hubungan kewenangan antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintahan Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Jurisprudensi, Univ. Bung Hatta, Juli 2002. Penyusunan Produk Hukum Daerah. Jurisprudensi, Univ, Bung Hatta, 2003
b. Makalah
Peranan Mahasiswa Indonesia dalam pemantauan pemilu, analisis dari prospek dan tantangan, 3 Maret 1999. Peranan DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah, bahan Pemberdayaan DPRD, P3SD, 2000. Peranan DPRD dalam pengawasan Birokrasi, Bahan Penataran DPRD Kabupaten/Kota, P3SD. 2000. Refleksi tuntutan kemandirian dan kemitraan di daerah, Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999, LP2M, Bukittinggi 2000 Pokok-pokok reformasi pembangunan daerah Tanah Datar, Maret 1999. Otonomi Daerah menurut Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan strategi menyonsong dilaksanakannya otonomi luas, Fak. Hukum Unand, 2000 Paradigma baru otonomi daerah dan implementasinya di Sumatera barat, Padang 2000 Eksistensi Kota Administratif Pariaman dengan berlaku Undang-undang No. 22 tahun 1999, Pariaman 2000. Analisis ketentuan Pengaturan Desa dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1999, P3Sd, 2001 Hak Ulayat dan perspektif penanaman modal, seminar BKS-PTN, Palembang, 2001. Dualisme pembinaan peradilan di Indonesia, STIH, Padang 2001. Kewenangan Legislatif DPRD, Pemda Propinsi, Padang, 2002 Hukum Administrasi dalam Penataan birokrasi, Diklat, Indag 2002
Peraturan daerah dan refleksi aspirasi rakyat, Pemda Lubuk basung, Mei 2002. Permasalahan penyusunan Peraturan Daerah dan Penyaluran Aspirasi Rakyat, ICMI, Sumbar, 2002 Implementasi otonomi Daerah dan Penegakkan Hukum di kabupaten Padang Pariaman, Pariaman 2002 Legal Drafting, Bimbingan penyusunan produk hukum daerah, Pariaman 2002. Perbuatan pemerintah yang melanggar hukum, Orientasi pemahaman HTN dan Tata Proses hukum, Dinas Pendidikan Propinsi, 2002. Analisis “ Putusan Judicial review terhadap PP 110†, Padang, 2003. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, dalam pengelolaan sumber daya pesisir, Bapeda, Kab. Padang Pariaman, 2003. Pelatihan perundang-undangan, dalam bidang Kawasan Pesisir, Bapeda Propinsi Sumatera Barat.2003. Penggunaan Fasilitas publik dalam pemilihan Umum, LSM, Jari, 2003 Pemakalah, dalam lokakarya dosen kewarganegaraan, Kompertis Wilayah 10, Juli 2005 Pembicara dalam Parlementary caucus of anty corruption in west Sumatera, Forum Peduli Sumatera Barat, 2 september 2005 Pemakalah, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, yang efektif, efisien dan Profesional, Balitbang Propinsi Sumbat, 24 September 2005 Pembicara dalam seminar BKS-PTN Wilayah Barat, di Pakanbaru, tentang Analisis Pemilikan Kepala Daerah Langsung, di bawah Undang-undang No. 32 tahun 2004, Nopember 2005 Pembicara dalam Evaluasi pemilihan Langsung diadakan oleh KPUD Kota Pariaman, Nopember 2006. Pembicara tentang Analisis pelaksanakaan Pemilihan Umum Secara langsung, dengan KPUD, Bukittinggi, Nopember 2006. Pembica dalam pertemuan Komisi A DPRD Payakumbuh tentang perda, SOTK, Perda Sewa Beli Kendaraan Milik Pemerintah Daerah Oleh Pegawai Pemda, Mei 2006 Pembicara dalam Ujian Nasional Sertifikasi pengadaan barang publik, kerjasama Unand dengan Pepanes, dengan judul aspek hukum pengadaan barang publik, dan pertanggung jawabannya, 14 Juni 2006. Pelatihan kepada DPRD dan unsur Pemerintahan Kota Solok tentang, Teknik perancangan peraturan perundang-undangan dan bahasa perundang-undangan, .20 Juni 2006. Pembicara dalam training “ DPRD caucus anti korupsi, Bukittinggi, tentang Mekanisme dan Proses APBD Menurut Peraturan Perundang-undangan, 23 Juni 2006 Nagari Ideal, Balitbang Propinsi Sumatera Barat Nagari di Perkotaan, kerjasama LGSP dengan Pemda Bukittinggi, 2006 Pembicara pembahasan Undang-undang Kementerian Negara, Konsultasi Publik Rancangan undang-undang tentang Kementerian Negara, DPR-Unand, 2007 Nagari dari kajian Ketatanegaraan, Biro Pemerintahan Nagari Propinsi Sumatera Barat Pembicara dalam konsultasi publik Rancangan Undang-undang tentang kemiskinan, 2007 Pembahasan fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pertemuan MK dengan Dosen Tata Negara, Jakarta, Nopember 2007.
Pembicara dalam pelatihan Legal drafting, biro hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat denga judul, Legal drafting dan bahasa Perundang-undangan, Padang, Nopember 2007. Pembicara dalam Revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Undang –undang Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial kerjasama Komisi Yudisial dengan Pusat Studi Konstitusi Unand., Nopember 2007. Pembahasan fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pertemuan MK dengan Dosen Tata Negara, Jakarta, Nopember 2007. Pembicara dalam pelatihan Legal drafting, biro hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat denga judul, Legal drafting dan bahasa Perundang-undangan, Padang, Nopember 2007. Pembicara dalam Revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Undang –undang Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial kerjasama Komisi Yudisial dengan Pusat Studi Konstitusi Unand., Nopember 2007. Fasilitator legal drafting Pemda Solok, di Bukittinggi Maret 2008 Bahasa Perundanundangan Pemakalah dalam diskusi KPU, Mencari Model Kerjasama KUP dengan Pemda, Februari 2008. Fasilitator legal drafting Pemda Solok, di Bukittinggi Maret 2008 tentang teknik perancangan Peraturan Daerah Nara sumber dalam debat calon Walikota Sawahlunto, maret 2008, LSM Focus Demokrasi Pembicara dalam seminar Pengawasan Orang Asing, Balitbang Propinsi Sumatera Barat, 25 April 2008. Pembicara dalam seminar Bagian Hukum Administarsi Negara, Fak. Hukum Unand, judul Tata Kelola Pemerintahan Nagari Yang Ideal, 28, April 2008 Sosialisasi Pembentukan Peraturan Nagari kepada Wali Nagari, Sekretaris Nagari di Kab. Solok Selatan bersama Biro Pemerintahan Nagari Propinsi Sumatera Barat, 12 Mei 2008. Perencanaa Pembentukan Peraturan Nagari dan Ragam Bahasa Perundang-undanan kepada Wali Nagari, Sekretaris Nagari di Kab. Darmasraya, bersama Biro Pemerintahan Nagari Propinsi Sumatera Barat, 13 Mei 2008 Diskusi Aspek Hukum Peraturan Daerah Kota Solok tentang Retribusi Leges dan Retribusi Pencetaan Peta, 14 Mei 2008 Perencanaa Pembentukan Peraturan Nagari dan Ragam Bahasa Perundang-undanan kepada Wali Nagari, Sekretaris Nagari Kab.Pasaman Barat, bersama Biro Pemerintahan Nagari Propinsi Sumatera Barat, 15 Mei 2008 Desentralisasi KPK, Kerjasama UGM –Fisip Unand, 10-6-2008, Padang Penyelenggaraan Tahapan Pmilu Tahun 2009 dalam persepsi Peundang-undangan., 22 Oktober 2008 Pembicara dalam Pelatihan Teknis Perundang-undangan, 26 Nopemeber 2008 Pembicara dalam bintek Biro Hukum Propinsi, 27 Nopember 2008-11-25 Strategi menjaga Netralitas PNS Sumbar Pada Pilkada dan Pemilu 2009
c. Buku Sumbangan tulisan (dalam buku.)
Reformasi Otonomi Daerah dan Analisis implementasinya, dalam Reformasi Hukum, Citra Budaya Indonesia, Padang, 2002 Analisis Kritis Penggunaan Fasilitas Publik dalam Pemilihan Umum, 2003, diterbitkan Koordinator LSM, Jari
