LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR-RI KE PROPINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MASA RESES SIDANG II TAHUN SIDANG 2010-2011 Tanggal, 18-22 Desember 2010 A. Dasar 1. Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 16/PIMP/II/2010-2011 Tanggal 13 Desember 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi I
I.
PENDAHULUAN
s/d XI DPR-RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok dalam Masa Reses Masa Persidangan II Tahun 2010-2011 2. Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR-RI tanggal 23 November 2010 mengenai Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR-RI pada Masa Persidangan II tahun Sidang 2010-2011 B. Maksud dan Tujuan Laporan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang berbagai temuan hasil Kunjungan Kerja Komisi VI DPR-RI yang terkait dengan bidang tugasnya di Propinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memenuhi salah satu fungsi Dewan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPR-RI ini dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk ditindak-lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. C. Sasaran Kunjungan Kerja Sasaran kunjungan kerja di titikberatkan pada aspek: 1. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan Pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga/badan yang berada di dalam lingkup mitra kerja Komisi VI DPR-RI; 2. Pembahasan perkembangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan mitra kerja Komisi VI DPR-RI; 3. Memonitor situasi lapangan serta menampung aspirasi yang berkembang berkaitan dengan pengembangan Investasi, Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
1
D. Obyek Kunjungan Kerja a. b. c. d. e. f. g. h.
Pemda Propinsi Kalimantan Tengah Sentra IKM pengolahan kayu Temanggung Tilung dan Kerajinan rotan KUB Pahari Kawasan industri rotan Hampangen PT. Pelindo III, PT. PLN, dan PT. Pertamina PT. Aneka Tambang (Tbk) dan PT. Bukit Asam (Persero) Bank Indonesia, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan Bank Pembangunan Kalteng PTPN XIII, PT. Pertani (Persero), dan PT. Inhutani III Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas, dan Barito ( KAPET DAS KAKAB)
E. Waktu dan Acara Kunjungan Kerja (Terlampir)
II.
Deskripsi Umum Daerah Kunjungan Kerja Provinsi Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah adalah sebuah Provinsi di Pulau Kalimantan Indonesia. Ibukotanya adalah Palangkaraya. Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 13 kabupaten dan 1 kota otonom. Kaliman Tengah merupakan propinsi terbesar ke-3 di Indonesia setelah Propinsi Papua dan Kalimantan Timur. Bagian utara terdiri pegunungan Muller Swachner dan perbukitan, bagian selatan dataran rendah, rawa, dan paya-paya. Berbatasan dengan tiga Provinsi Indonesia yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat serta laut Jawa. Wilayah ini beriklim tropis lembab yang dilintasi oleh garis equator. Kalimantan Tengah didominasi 80% wilayah hutan. Hutan primer tersisa sekitar 25% dari luas wilayah. Lahan yang luas saat ini mulai didominasi kebun kelapa sawit yang mencapai 700.000 Ha (2007). Perkebunan karet dan rotan rakyat masih tersebar hampir diseluruh daerah, terutama di Kabupaten Kapuas, Katingan, Pulau Pisau, Gunung Mas, dan Kotawaringin Timur. Banyak ragam potensi sumber alam, antara lain yang sudah diusahakan berupa tambang batubara, emas, zirkon, besi. Terdapat pula tembaga, kaolin, batu permata dll. Jumlah dana dekonsentrasi Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 adalah sebesar Rp 369.677.073.000,-.
III. DESKRIPSI PER BIDANG A. BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa serta mengurangi disparitas harga antar daerah, maka Kementerian Perdagangan berupaya mengembangkan sistem distribusi yang terintegrasi dan terhubung secara nasional.
2
Untuk mendukung penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien sekaligus dalam rangka meningkatkan volume perdagangan antar wilayah, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri terus berupaya memenuhi kebutuhan daerah terkait revitalisasi pasar tradisional, hal itusangat tergantung pada kemampuan Pemerintah Pusat melalui APBN. Sejak tahun 2008 sampai 2010, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Kalimantan Tengah telah melakukan revitalisasi fisik di 16 unit pasar baik melalui mekanisme Tugas Pembantuan maupun Dana Alokasi Khusus dengan total anggaran sebesar Rp 12.655.309.000,-. Adapun fokus kegiatan dan ruang lingkupnya terdiri dari: peningkatan kelancaran distribusi, stabilitas harga, peningkatan iklim usaha di daerah, dan peningkatan perlindungan konsumen daerah. Nilai ekspor Kalimantan Tengah bulan Oktober 2010 sebesar US$36,06 juta, naik 17,38 persen dibanding bulan September 2010 yang mencapai US$30,72 juta. Secara kumulatif nilai ekspor Kalimantan Tengah Januari – Oktober 2010 mencapai US$297,25 juta atau naik 3,66 persen dibanding periode yang sama tahun 2009 sebesar US$286,76 juta. Komoditas utama ekspor bulan Oktober 2010 adalah lemak dan minyak hewan / nabati (HS 15) senilai US$24,28 juta (67,33 persen) diikuti kayu, barang dari kayu senilai US$9,19 juta (25,49 persen) dan bahan bakar mineral (HS 27) senilai US$2,10 juta (5,82 persen). Secara kumulatif (Januari – Oktober) komoditas utama ekspor adalah lemak dan minyak hewan/nabati senilai US$186,69 juta (62,81 persen), diikuti kayu/barang dari kayu dengan nilai US$70,21 juta (23,62 persen) serta biji, kerak dan abu logam senilai US$31,42 juta (10,57 persen). Adapun Nilai impor bulan Oktober 2010 sebesar US$2,77 juta, turun 35,13 persen dibanding bulan September mencapai US$4,27 juta. Secara kumulatif nilai impor Kalimantan Tengah Januari – Oktober 2010 mencapai US$47,37 juta atau naik 35,42 persen dibanding periode yang sama tahun 2009 yang sebesar US$34,98 juta. Komoditas utama impor, bulan Oktober 2010 adalah mesin/pesawat mekanik (HS 84) senilai US$1,48 juta (53,43 persen) dan bahan bakar mineral (HS 27) senilai US$0,72 juta (25,99 persen). Secara kumulatif (Januari – Oktober) komoditas utama impor adalah mesin/pesawat mekanik dengan nilai US$34,28 juta (72,37 persen), mesin/pesawat listrik senilai US$4,46 juta (9,42 persen) dan benda-benda dari besi dan baja senilai US$3,49 juta (7,37 persen). B. BIDANG BUMN dan INVESTASI Perkembangan penanaman modal di Propinsi Kalimantan Tengah sampai dengan per 31 September tahun 2010 sebanyak 368 investor/perusahaan yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 179 perusahaan dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 189 perusahaan. Adapun sektor-sektor yang paling diminati oleh investor PMDN yang ada di kalteng adalah sektor perkebunan, kehutanan, dan industri kayu. Sedangkan sektor yang diminati oleh investor PMA adalah sektor jasa lainnya, perkebunan, dan pertambangan. Bentuk insentif, fasilitas, kemudahan invetasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah kepada investor lokal, nasional, dan internasional adalah kepastian berinvestasi mudah, cepat, dan transparan dengan penyelesaian ijin bisa 1 hari
3
s/d 7 hari tergantung jenis perijinannya. Saat sekarang, oleh BKPM Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah yang memberikan pendelegasian wewenang kepada BKPMD Propinsi Kalimantan Tengah diberikan kewenangan menerbitkan perijinan dan non perijinan, khusus PMDN sedangkan PMA masih BKPM Pusat. C. BIDANG KOPERASI DAN UKM Kondisi Koperasi di Kalimantan Tengah per 31 Oktober 2010 dapat dilihat dari keragaman Koperasi sebagai berikut : • • • • • • •
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Koperasi 2.505 unit anggota 227.853 orang modal sendiri Rp.310.804.613.000,modal luar Rp.70.329.900.000,volume usaha Rp.376.876.126.000,SHU Rp.29.796.521.000,Koperasi mengalami pertumbuhan sebanyak 84 koperasi (3,47%)
Untuk UMKM di Kalimantan Tengah per 31 Oktober 2010 yaitu sebanyak 224.641 unit yang terdiri dari : 1. 2. 3. 4.
Jumlah Usaha Jumlah Usaha Jumlah Usaha Koperasi aktif unit
Mikro 183.028 unit Kecil 40.002 unit Menengah 1.611 unit berjumlah 1.716 unit atau 68,50% dari koperasi berjumlah 2.505
Adapun pembinaan yang telah dilakukan antara lain: • Penyusunan payung hukum pemberdayaan Koperasi dan UMKM yaitu PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. • Pertumbuhan koperasi di desa Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) pada tahun 2008 -2010, melalui kegiatan fasilitasi pembuatan Akta Badan Hukum Koperasi, perkuatan permodalan dan sarana/prasarana produksi dan pemasaran. • Peningkatan koperasi hingga tahun 2010 telah tercapai sebanyak 986 koperasi dari target 955 koperasi • Pertumbuhan wirausaha baru sebanyak 101.000 unit dari target nasional sebanyak 51.000 unit dan target daerah sebanyak 50.000 unit • Menumbuhkan Koperasi Simpan Pinjam dan atau Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) baik pola konvensional maupun pola syariah, yang Sehat dan Berkualitas minimal 1 unit di setiap kecamatan. • Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM di bidang pemasaran produk unggulannya melalui pameran dan promosi baik ditingkat lokal, regional maupun nasional, dan saat ini Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah mempunyai Galery Produk KUMKM di Gedung SMESco di Jakarta dengan ruangan seluas 100 m² yang berlangsung sejak Desember 2010 s/d Desember 2011.
4
• Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB-KUKM) serta pengajuan Bansos kepada Kementerian KUKM-RI. • Melaksanakan Gerakan Sadar Koperasi (GEMASKOP) melalui peningkatan kelembagaan LKM, Tangkas Terampil Koperasi tingkat SLTA bekerja sama dengan DEKOPINWIL dan Koperasi Berprestasi ditingkat Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi.
IV. PERMASALAH SPESIFIK DAN REKOMENDASI A. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH Permasalahan : 1.
Kebutuhan akan infrastruktur yang tentunya berdampak pada sektor-sektor lain
2.
Perlunya penambahan frekuensi penerbangan akibat meningkatnya jumlah penumpang
3.
Perlunya dukungan pengembangan jaringan Kereta Api untuk kalimantan tengah
4.
Anggapan KUR sebagai hibah dapat menimbulkan moral hazard masyarakat penerima KUR, membutuhkan sosialisasi KUR yang semakin intensif serta adanya keluhan sebagian masyarakat bahwa suku bunga KUR dirasakan masih cukup tinggi.
5.
Banyaknya investor illegal yang mengelola hutan dan tambang tanpa memiliki izin
Rekomendasi : 1.
Perlunya perbaikan infrastruktur
2.
Agar menindaklanjuti rencana pengembangan jaringan Kereta Api
3.
Perlunya sosialisasi KUR yg lebih intensif
4.
Perlu adanya kepastian hukum terhadap investor-investor yang beroperasi tanpa ijin (ilegal)
B. PT. PLN, PT. PERTAMINA, dan PT. PELINDO III Permasalahan : Untuk wilayahan Kalimantan Tengah, bisnis pemasaran pertamina meliputi BBM retail, BBM industri & marine, aviasi, gas domestik serta pelumas. Pertumbuhan BBM di Kalteng sebesar 19%. Realisasi pemasaran BBM Industri & marine wilayah Kalteng pada tahun 2010 sebesar 339,558 dari target sebesar 230,206. PT. Pertamina telah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap penyelewangan pembelian BBM melalui: koordinasi dengan lembaga terkait pemerintah daerah, BPH dan kepolisian untuk ikut dalam pengawasan BBM, penjualan BBM sesuai dengan kapasitas tangki kendaraan, selektif dalam pemberian BBM kepada UKM, dan penyaluran BBM ke SPBU sesuai dengan tingkat kewajaran kebutuhan di lokasi sekitarnya. PT. Pertamina juga telah melakukan antisipasi pembatasan BBM subsidi meliputi: peningkatan kehandalan sarfas & distribusi, penambahan outlet/SPBU yang menjual pertamax dimana tahun 2009 ada 2 SPBU, tahun 2010 ada 9 SPBU dan tahun 2011 ditambah menjadi 12 SPBU, serta sosialisasi & promosi BBM non subsidi ke masyarakat dan pemda guna lebih mendorong penjualan pertamax
5
dan solar keperekonomian. Kegiatan CSR Pertamina antara lain pendidikan, kemandirian, kesehatan, infrastruktur & bencana dan lingkungan hidup. Total realisasi corporate social responsibility (CSR) tahun 2010 adalah sebesar Rp 4.884.781.460,- dimana mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar Rp 1.370.081.245,-. Terkait dengan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), ada beberapa mitra binaan pertamina di Kalimantan yang memanfaatkan potensi lokal seperti kerajinan ukir kayu ulin, kerajinan anyaman, dan kerajinan batik sasirangan. Realisasi dana PKBL untuk tahun 2010 adalah sebesar RP 38M untuk 82 penerima manfaat, naik dari Rp 8,8M pada tahun 2009 dengan 191 penerima manfaat. Adapun fasilitas eksisting Pelindo III khusus di Pelabuhan Sampit, terminal penumpang dengan kapasitas 1.000 orang, open storage dengan luas 4.500 M2,pengolahan air bersih kapasitas 200 ton, dan dermaga beton dengan panjang 316 meter. Adapun rencana investasi s.d. 2013 yaitu: perpanjangan dermaga multipurpose sampai dengan panjang 300m, pengadaan crane untuk bongkar muat, pembangunan dan pengoperasian fasilitas air bersih, pembangunan container yard seluas 1 hektar, instalasi listrik dan peningkatan kapasitas daya, pembangunan kantor dan gate serta pembangunan sistem informasi peti kemas. Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Pelindo III antara lain: akses jalan sampit-samuda dengan daya dukung hanya 8 ton, di beberapa ruas jalan dalam kondisi rusak, alur pelayaran di sepanjang sungai mentaya terutama di perairan POS AL dan di muara (serambut) dengan kedalaman terbatas masing-masing 2,3 M LWS dan -2,1 M LWS, belum ada dukungan investor untuk membangun depo peti kemas, dan keterbatasan ketersediaan BBM untuk angkut barang dan peti kemas. PT. Pelindo III mengharapkan dukungan dari PEMDA meliputi: perbaikan dan peningkatan kapasitas jalan, yang semula berkapasitas 8 ton dan lebar 8 meter menjadi kapasitas 12 ton dengan lebar 12 meter, koordinasi dengan pemerintah pusat terkait realisasi untuk pengerukan alur sungai mentaya menjadi -5 M LWS, dan ketersediaan kuota BBM untuk menjamin tersedianya angkutan dari dan ke pelabuhan. PT. Pelindo III cabang Sampit telah melakukan kerjasama dengan Pemda Kaltim melalui kerjasama operasi dermaga habaring hurung untuk melayani melayani kegiatan kapal-kapal di pelabuhan Sampit. Pertumbuhan energi listrik PLN rata-rata per tahun sebesar 10,46% dengan pertumbuhan beban puncak rata-rata per tahun sebesar 2,67%. Komposisi pembangkit di Propinsi Kalimantan Tengah seluruhnya masih menggunakan pembangkit diesel. Adapun permasalahan kelistrikan PLN Kalselteng yaitu: (1) dalam hal pembangkitan meliputi keterbatasan daya, terbatasnya investasi, dan mundurnya jadwal pembangunan pembangkit, (2) energi primer meliputi: air tergantung musim dipengaruhi musim hujan dan belum tergarapnya potensi daerah setempat, (3) transmisi meliputi pembebasan lahan guna tapak tower SUTT & ROW, (4) distribusi meliputi kerapatan beban rendah dan panjang jaringan konfigurasinya (5) retail meliputi keterbatasan KIT mempengaruhi kecepatan pertumbuhan Rekomendasi : 1.
Perlunya meningkatkan pengawasan oleh Pertamina terutama terkait dengan penyaluran BBM
2.
Perlunya perbaikan infrastruktur yang ada dalam upaya meningkatkan kinerja perseroan
3.
Dalam hal mengantisipasi keterbatasan daya, perlunya percepatan penyelesaian pembangkit PLN
4.
Dukungan pengembangan pelabuhan peti kemas serta perlunya sinergi BUMN berkaitan dengan keterbatasan ketersediaan BBM untuk angkut barang dan peti kemas
6
C. PT. ANEKA TAMBANG (Tbk) PERSERO DAN PT. BUKIT ASAM (Tbk) PERSERO Permasalahan : Adapun strategi bisnis PT. Bukit Asam yaitu: fokus pada peningkatan pertumbuhan melalui peningkatan angkutan batubara eksisting, akuisisi, KSO, dan swa kelola, fokus pada proyek dengan skala kesiapan 1, restrukturisasi korporasi, meningkatkan kompetensi dan regenerasi SDM, meningkatkan sistem remunerasi yang berdasarkan kinerja dan meningkatkan peringkat kinerja penataan pengelolaan lingkungan. Target yang akan dicapai pada tahun 2013 adalah peringkat 4 skala nasional berdasarkan jumlah penjualan dan laba bersih, penjualan 30 juta ton, laba bersih IDR 5 triliun serta perusahaan pertambangan batubara yang ramah lingkungan. Skema usaha batubara antara lain: direct sell (raw coal), PLTU Mulut Tambang, coal upgrading, gasifikasi/DME, dan CBM. Kontribusi PT. Bukit asam kepada pemerintah adalah sebesar 2.853 miliar yang terdiri dari pajak 1.153 miliar dan non pajak 1.683 miliar. Total tanggung jawab sosial PT. Bukit Asam pada tahun 2010 adalah sebesar 179.890.000.000,-. Biaya provisi lingkungan sampai dengan 2010 yaitu Rp 3.895/ton mencapai Rp 175,42 miliar. DMO PT. Bukit Asam sudah melebihi kuota yaitu 70% dari 24% yang disyaratkan. PT. Antam (Tbk) telah melakukan nota kesepahaman dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah tentang kerjasama pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya mineral di Kalimantan Tengah. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh PT. Antam yaitu: beberapa kabupaten menyatakan RTWP menjadi kendala penerbitan IUP, ketidaksesuaian peta di Propinsi dengan kabupaten sehingga SKIP maupun usulan IUP tumpang tindih dengan KP yang sudah ada, implementasi UU no 4 tahun 2009 belum jelas (surat edaran Dirjen Minerbapabum tentang memorandum) menyebabkan IUP belum diterbitkan sehingga kegiatan eksplorasi Antam belum berjalan. Distribusi biaya untuk program CSR 2010 dengan total pengeluaran Rp 163 miliar dengan komposisi 33% program pengelolaan lingkungan hidup, 4% program bina lingkungan, 3% program kemitraan, dan 60% program pengembangan masyarakat. Rekomendasi : 1. Perlunya mendorong PT. Antam dan PT. Bukit Asam untuk melakukan efisiensi sehingga kinerja perseroan dapat ditingkatkan dan berdaya saing tinggi 2. Perlunya mencantumkan di setiap dokumen perusahaan kata persero sesuai dengan peraturan presiden 3. Agar senantiasa menjamin keamanan terkait dengan data potensi tambang yang ada sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 4. Perlunya tindak lanjut RDP dengan PT. Antam terutama berkaitan dengan detail kinerja perseroan dan aksi korporasi 5. Perlunya sinkronisasi data hutan yang ada antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten D. BANK INDONESIA, BANK MANDIRI, BRI, BNI, BTN, DAN BANK KALTENG Permasalahan : Secara kelembagaan jumlah kantor bank sampai dengan Oktober 2010 mencapai 160 kantor. Penambahan jumlah bank selama tahun 2010 sebanyak 1 bank yaitu Bank Syariah Mandiri. Jumlah kantor mengalami perkembangan dibandingkan tahun 2008, kantor cabang naik sebanyak 4 kantor, kantor cabang pembantu naik 15 kantor, dan kantor kas naik 1 kantor.
7
Pertumbuhan aset perbankan pada Oktober 2010 tercatat 29,41% (yoy) menjadi 12.840,81 miliar. Dibandingkan dengan rata-rata kenaikan asset tahun 2008-2009 sebesar Rp 9.156,29 miliar telah mengalami kenaikan 40,24%. Penghimpunan DPK dari masyarakat oleh perbankan pada Oktober 2010 tumbuh 11,49% (yoy) menjadi Rp9.004,69 miliar. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2008, penghimpunan DPK tumbuh sebesar 13,80%. Total DPK yang dihimpun tersebut didominasi oleh tabungan (49%) yang digunakan untuk konsumsi (jangka pendek), giro (35%) ditujukan untuk transaksi keuangan dan perdagangan dan deposito untuk keperluan jangka panjang sebesar 16%. Sementara itu, resiko penyaluran perbankan, tercermin dari rasio NPL dengan kredit relatif kecil sebesar 0,95% jauh dibawah target indikatif BI (5%). Kredit yang disalurkan bank-bank di Kalimantan Tengah pada Oktober 2010 meningkat 53,64% (yoy) menjadi Rp 8,35 triliun dan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2008 kredit bertumbuh sebesar 91,75%. Sampai dengan Oktober 2010 jumlah realisasi kredit UMKM adalah sebesar 5,733,460 juta (outstanding). Sebagai informasi, jumlah UMKM di Kalteng sekitar 495.123 unit usaha (sumber data sensus BPS 2006) dan koperasi sebanyak 2.404 unit (sumber data dinkop kalteng 2009). Adapun realisasi KUR selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut: sampai dengan Oktober 2010 jumlah realisasi KUR adalah sebesar Rp 486.359 juta (plafond) dengan outstanding sebesar Rp 307.017 juta atau tumbuh 30,92% dibandingkan akhir tahun 2009. Jumlah debitur KUR s.d. Oktober sebesar 32.642 debitur. Dibandingkan dengan rata-rata 2008-2009 KUR Oktober 2010 naik signifikan 46,13% begitupula dengan jumlah debitur yang mencapai 65,63%. Dampak kinerja perbankan terhadap perkembangan ekonomi relatif baik, tercermin dari laju pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perbankan sebesar 30,99% (yoy) dengan bobot terhadap PDRB Kalteng sebesar 6,02%. Penyaluran kredit perbankan pada sektor perkebunan baik lokasi proyek maupun lokasi bank mencapai 59,10% (yoy) dan 34,11% (yoy) mampu mendorong kinerja sektor pertanian dalam arti luas sebesar 5,39% (pada triwulan III-2010). Bobot sektor pertanian mencapai 35,54% dari Rp 4,8 triliun. Alokasi kredit sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memiliki bobot 32,67% dari total kredit lokasi bank dan 7,22% dari total kredit lokasi proyek, meningkatkan pertumbuhan sektor ini sebesar 8,33%. Rekomendasi : 1.
Perlunya antisipasi dampak dari CAFTA dimana pada tahun 2015 diprediksi bankbank asing akan masuk di Indonesia dengan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif.
2.
Perlunya bank-bank BUMN untuk mempersiapkan bermain di pasar global dengan potensi pasar yang cukup besar.
3.
Perlunya sosialisasi yang lebih intens dari pihak perbankan utamanya terkait prosedur penyaluran KUR.
4.
Perlunya mekanisme reward and punishment terhadap perbankan yang berkinerja baik dalam penyaluran KUR.
8
E. PTPN XIII, PT. PERTANI, DAN PT. INHUTANI III Permasalahan : Luas areal tanaman PTPN XIII per 31 Desember 2009 yaitu: jenis kelapa sawit dengan kebun inti sebesar 51.553,35 Ha, kebun plasma 57.835,02 Ha sehingga total untuk kelapa sawit adalah sebesar 109.388,37 Ha. Untuk jenis karet dengan kebun inti sebesar 13.695,46 Ha,kebun plasma 29.595,04 Ha sehingga total untuk jenis karet adalah sebesar 43.290,50 Ha. Adapun keterlibatan petani plasma sebanyak 43.247 kepala keluarga. PTPN XIII telah melakukan beberapa kebijakan strategis yaitu: optimalisasi aset, optimalisasi organisasi, SDM, dan budaya kerja, pengembangan usaha baik di hulu seperti kebun dan pengolahan, hilir seperti power plant parindu, power plant pelaihari, biodiesel pelaihari, dan PKO maupun kebijakan sinergi, keberpihakan kepada lingkungan serta mengutamakan harapan pelanggan. Program kemitraan PTPN XIII fokus kepada bantuan permodalan untuk bidang: perindustrian, perdagangan, pertanian/perkebunan, peternakan/perikanan, jasa, dan lainnya. Untuk program bina lingkungan PTPN XIII fokus kepada bantuan untuk: bencana alam, pendidikan/pelatihan, peningkatan kesehatan, pembangunan prasarana dan sarana ibadah, pelestarian alam, dan BUMN peduli. Pengelolaan CSR dengan total dana yang disalurkan dari tahun 2008 s.d. oktober 2010 sebesar Rp 44,244M. Total mitra binaan PTPN XIII dari tahun 2008 s.d. oktober 2010 adalah 1.080 mitra binaan. Perkembangan penyaluran PKBL (Data prognosa s/d desember 2010 di Kalteng PK RP 160 juta dan BL Rp 50 juta). Hambatan-hambatan yang dialami oleh PTPN XIII antara lain: peraturan daerah mengenai retribusi dan sumbangan pihak III terhadap produksi CPO dan kernel, birokrasi pengurusan lahan, perijinan dan biaya yang tidak standar antara pusat dan daerah, kebijakan perpajakan (PPn untuk kegiatan di kebun) yang masih kurang jelas, isu lingkungan mengenai pemanfaatan lahan gambut serta terbatasnya fasilitas pelabuhan internasional di Kalimantan Barat menghambat pembangunan industri hilir. PT. Pertani (persero), ruang lingkupnya meliputi pupuk (baik sebagai produsen maupun distributor), benih (padi non hibrida, jagung hibrida, jagung komposit, kedelai), perberasan, dan pergudangan (211 lokasi berjumlah 380 unit kapasitas 400.000 ton). Adapun tantangan yang dihadapi oleh PT. Pertani yaitu: modal usaha, penguasaan produksi dan pasar, asset yang belum diberdayakan, efisiensi biaya produksi dan HC, kualitas SDM, teknologi informasi dan organisasi. Tujuh (7) program strategis PT. Pertani yaitu: pemberdayaan asset, restrukturisasi operasional, restrukturisasi keuangan, restrukturisasi SDM, optimalisasi teknologi informasi, penyempurnaan organisasi, dan cost reduction program. Untuk program unggulan PT. Pertani meliputi: meningkatkan produksi pupuk dan pestisida berbasis bio teknologi organik yang ramah lingkungan, memantapkan jaringan distribusi modern berbasis pelayanan informasi pertanian yang akurat, resi gudang), meningkatkan produksi benih varietas unggul/hibrida dengan produktivitas tinggi. Adapun prioritas program PT. Pertani adalah turut memasyarakatkan penggunaan benih unggul bermutu tinggi, pemupukan berimbang, dan penggunaan pupuk organik. Penyaluran dana PKBL eksternal berasal dari kerjasama penyaluran dana program kemitraan dengan PKBL PT. Pertamina (persero) yang diperuntukkan untuk pembiayaan usaha tani bagi para kelompok tani penangkar binaan Unit Penggilingan Padi (UPP) dan Unit Prosesing Benih (UPB). Tahun anggaran 2010 PKBL tersalur sebesar Rp 10 miliar.
9
Untuk PT. Inhutani III (persero), luas hutan tanaman yang efektif dilaksanakan secara swakelola seluas 17.640 Ha terdiri dari; di Pelaihari kalsel seluas 12.000 ha dari luas 27.500 Ha yang sudah mendapatkan ijin Menteri Kehutanan, dan seluas 7.640 Ha di Riam Kiwa kalsel yang sedang dalam proses untuk mendapat ijin dari Menteri Kehutanan. Pengelolaan hutan tanaman yang dilaksanakan oleh PT. Inhutani III berbasis Sustainable Forest Management (SFM) yang mempertimbangkan dan memperhatikan aspek: produksi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menuju pengelolaan yang lestari tersebut, maka manajemen telah melaksanakan jangka benah pengelolaan HTI di Pelaihari Kalsel. Secara teknis, pengelolaan hutan tanaman dilaksanakan dengan sistem Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB). Jenis tanaman pokok yang dikembangkan adalah acacia sp dan eucalyptus sp yang diarahkan untuk kayu pertukangan dan bahan baku pulp/kertas atau bahan baku serpih (BBS). Dalam proses pengelolaan hutan tanaman tersebut, mulai dari perencanaan, penanaman sampai penebangan telah melibatkan masyarakat terutama sebagai tenaga kerja. Penanaman dilaksanakan dengan sistem tumpang sari, masyarakat menanam tanaman semusim (padi dan kacang) diantara tanaman pokok selama 2-3 tahun yang seluruh hasilnya untuk masyarakat. Areal kebun karet HGU PT. Inhutani III di Propinsi Kalimantan Tengah seluas 5.762 Ha. Hambatan yang dialami PT. Inhutani III yaitu : perlunya dukungan PSO terkait dengan penugasan untuk melaksanakan rehabilitasi hutan lindung dan konservasi, permodalan, dan percepatan harmonisasi RPP areal kerja. Rekomendasi : 1. Perlunya dukungan permodalan dari pihak perbankan (dalam hal ini diberikan kemudahan untuk memperoleh pinjaman dari pihak perbankan) 2. Perlunya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang aspek regulasi dan kebijakan 3. Perlunya sinergi BUMN termasuk terkait dengan terbatasnya fasilitas pelabuhan internasional yang dapat menghambat pembangunan industri hilir 4. Perlunya mendorong PTPN XIII, PT. Pertani (Persero), dan PT. Inhutani untuk melakukan efisiensi sehingga kinerja perseroan dapat ditingkatkan dan berdaya saing tinggi F.
KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS, DAN BARITO (KAPET DAS KAKAB)
Permasalahan : Kapet merupakan salah satu model pendekatan pembangunan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi bagi wilayah sekitarnya untuk cepat tumbuh dan berkembang (prime mover wilayah). KAPET DAS KAKAB mempunyai luas wilayah kerja 27.668 Km2 atau 18% luas propinsi Kalimantan Tengah dan 53% wlayahnya merupakan kawasan eks pengembangan lahan gambut/PLG (14.573 km2). Jumlah perusahaan penanaman modal di wilayah KAPET DAS KAKAB tahun 2009 adalah: jumlah perusahaan PMDN sebanyak 17 perusahaan dengan PMDN terbanyak terdapat di Kapuas (9 perusahaan), jumlah perusahaan PMA sebanyak 45 perusahaan dengan PMA terbanyak di Palangkaraya (21 perusahaan).
10
Sektor unggulan yang ada di Kalimantan Tengah masih didominasi oleh sektor pertanian khususnya sektor perkebunan antara lain pengembangan perkebunan kelapa sawit, karet, rotan, hasil pertanian tanaman pangan dan palawija yang memberikan kontribusi 30,40% terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,66% dan sektor jasa 12,37%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,09%, dan industri pengolahan sebesar 8,23%, sektor galian dan bahan tambang 7,07% dan sektor lainnya. Adapun permasalahan yang dihadapi KAPET DAS KAKAB yaitu: kapet ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun tidak diberikan kewenangan yang memadai dalam pemberian perizinan dan investasi, kurang memperoleh dukungan dan komitmen baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka pengembangan kapet, permasalahan infrastruktur dan utilitas yang belum siap, dituntut untuk menjalankan fungsi sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi tetapi tidak diberikan kewenangan yang memadai. Rekomendasi : 1.
Perlunya harmonisasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang aspek regulasi dan kebijakan dalam upaya memajukan KAPET
2.
Perlunya perbaikan infrastruktur yang ada dalam upaya meningkatkan kinerja KAPET
3.
Perlunya dukungan kebijakan anggaran melalui APBN
4.
Sangat perlu dan mendesak pembangunan KAPET di daerah
IV.
dibentuk
payung
hukum
untuk
percepatan
PENUTUP
Demikianlah gambaran laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke daerah Propinsi Kalimantan Tengah pada reses Masa Sidang II, TS 2010-2011. Dari kunjungan kerja tersebut, kami menemukan fakta yang sangat jelas, adanya potensi ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena itulah, dari hasil Kunker ini hendaknya semakin meneguhkan tekad kita untuk mendorong lahirnya keputusankeputusan politik yang berorientasi kepada peningkatan kapabilitas produksi ekonomi rakyat. Kami juga menemukan fakta bahwa koperasi, usaha kecil dan menengah masih jauh dari harapan kita untuk menjadi usaha rakyat yang mandiri, kompetitif dan profesional. Berbagai kelemahan organisasi, manajemen, akses ke pasar, permodalan dan kualitas SDM masih menjadi kendala yang utama. Kebijakan pemerintah nampak belum terintegrasi dan belum menunjukkan keberpihakannya, khususnya pada bentuk-bentuk usaha yang dikelola oleh rakyat.
Komisi VI DPR RI
11
