LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 744/Kpts-II/1990 TANGGAL : 13 Desember 1990 KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN PENGUSAHAAN HUTAN PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER KETENTUAN I
:
TUJUAN PENGUSAHAAN HUTAN Melaksanakan pengusahaan hutan yang meliputi kegiatankegiatan : perencanaan, penanaman dan pemeliharaan hutan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan menurut ketentuanketentuan yang berlaku berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan.
KETENTUAN II
:
PELAKSANAAN PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER yang untuk selanjutnya disebut “PERUSAHAAN”, melaksanakan pengusahaan hutan pada areal kerja yang telah dicadangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut : A.
BIDANG PERENCANAAN
1.
Potret Udara dan Inventarisasi Hutan PERUSAHAAN diwajibkan menyerahkan ke Departemen Kehutanan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun setelah diterbitkan Keputusan Hak Pengusahaan Hutan :
2.
a.
Potret udara skala 1 : 20.000 yang meliputi seluruh areal kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b.
Indeks potret udara di atas drafting film skala 1 : 250.000 atau lebih besar.
c. a) b)
Hasil penafsiran potret udara berupa : Buku laporan hasil penafsiran foto udara beserta taksasi potensi tegakannya. Peta Vegetasi skala 1 : 25.000
d.
Peta garis bentuk skala 1 : 25.000.
Rencana Karya Pengusahaan Hutan a.
PERUSAHAAN melaksanakan pengusahaan hutan berdasarkan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang disyahkan oleh Departemen Kehutanan untuk areal kerjanya. 2. PERUSAHAAN...
3.
b.
PERUSAHAAN sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan harus menyusun dan menyerahkan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang terdiri dari Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang meliputi seluruh jangka waktu Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan. Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang meliputi seluruh jangka waktu Pengusahaan Hutan diajukan 2 (dua) tahun setelah Keputusan Hak Pengusahaan Hutannya diterbitkan. Karya Lima Tahun pertama disusun dan diajukan untuk mendapatkan pengesahan selambatlambatnya pada akhir tahun pertama pengusahaan hutan. Rencana Karya Lima tahun berikutnya diajukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sebelum masa berlakunya.
c.
Rencana Karya Pengusahaan Hutan tersebut satu sama lain harus kait mengkait serta disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang berlaku. Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang telah disahkan tidak dapat dirubah kecuali dengan izin Departemen Kehutanan.
d.
Dalam rangka mempersiapkan Rencana Karya Pengusahaan Hutan, PERUSAHAAN diwajibkan melaksanakan inventarisasi tegakan hutan menurut pedoman pelaksanaan yang ditentukan oleh Departemen Kehutanan.
Penataan Kawasan, Pemancangan Batas dan Penataan Areal kerja a.
PERUSAHAAN dalam mengelola areal Hak Pengusahaan Hutannya harus membentuk perusahaan : a.1. Kelas Perusahaan Hutan Alam a.1a. Unit I, seluas seluas 178.800 (seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus) hektar yang lokasinya terletak di kelompok hutan S. Kuri – Teluk Umar. a.1b. Unit II, seluas 173.900 (seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus) hektar yang lokasinya terletak di kelompok hutan S. Biri – S. Toarim. a.2. Kelas Perusahaan Hutan Tanaman, pada Unit II seluas 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektar yang terletak di kelompok hutan S. Biri – S. Toarim.
b.
PERUSAHAAN harus melaksanakan tata batas terhadap areal...
areal kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya Keputusan Hak Pengusahaan Hutan.
B.
c.
PERUSAHAAN harus melaksanakan penataan areal kerjanya yang antara lain meliputi pembuatan batas blok-blok dan petak-petak tebangan sesuai dengan ketentuan penataan hutan.
d.
PERUSAHAAN harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala akibat yang timbul dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukannya atas tanah milik perorangan atau tanah yang dibebani hak lain.
BIDANG PEMANFAATAN 1.
Pemungutan dan pemanfaatan kayu a.
PERUSAHAAN harus melaksanakan a.1. Tebang Pilih Tanam Indonesia pada Kelas Perusahaan Alam. a.1a. Unit I, seluas tujuh puluh ratus) hektar di kelompok Umar.
seluas 178.800 delapan ribu yang lokasinya hutan S. Kuri
(seratus delapan terletak – Teluk
a.1b. Unit II, seluas 173.900 (seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus) hektar yang lokasinya terletak di kelompok hutan S. Biri – S. Toarim. a.2. Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) pada Kelas Perusahaan Hutan Tanaman Unit II seluas 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektar yang terletak di kelompok hutan S. Biri – S. Toarim, secara sungguhsungguh berpedoman pada peraturan yang ada. b.
PERUSAHAAN sanggup menghasilkan kayu bulat b.1. Unit I, sebesar 70.230 (tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh) M3; b.2. Unit II, sebesar 74.580 (tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh) M3. Setiap tahun sampai tahun ke 2 (dua) apabila perusahaan menggunakan sistem silvikultur ebang Pilih Tanam Indonesia dengan rotasi tebang 35 (tiga puluh lima) tahun. Disamping sistem silvikultur tersebut, PERUSAHAAN dapat menggunakan...
menggunakan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan pada lahan kosong/tidak produktif Unit II yang terletak di kelompok hutan S. Biri – S. Toarim.
2.
c.
PERUSAHAAN harus melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan dengan mempergunakan caracara pemungutan kayu yang sesuai dengan keadaan wilayah kerjanya serta tidak meninggalkan azas kelestarian hutan dan lingkungan.
d.
Semua kegiatan pengusahaan hutan harus dilaksanakan dengan cara yang tidak mengakibatkan adanya pemborosan dan kerugiankerugian sumber daya alam.
e.
PERUSAHAAN tidak dibenarkan menebang jenis kayu yang dilindungi tanpa ijin khusus yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan.
f.
PERUSAHAAN tidak dibenarkan menebang melampaui jatah tebang yang telah ditetapkan di dalam Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan.
g.
PERUSAHAAN dilarang melaksanakan penebangan hutan diluar areal yang telah ditetapkan di dalam Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan yang telah disahkan.
h.
PERUSAHAAN dilarang menebang diluar areal Hak Pengusahaan Hutannya.
i.
Hak pemungutan hasil hutan dari penduduk yang sesuai dengan hak adat setempat tetap berlaku dan wajib diindahkan oleh PERUSAHAAN.
j.
Penentuan Jatah Tebangan Produksi Tahunan untuk tahun ke 6 (enam) dan seterusnya akan dinilai dan ditetapkan berdasarkan hasil penafsiran potret udara dan kemampuan dari PERUSAHAAN melaksanakan pembinaan hutan (pembuatan tanaman, perkayaan dan pemeliharaan hutan).
Jaringan Jalan PERUSAHAAN harus membangun dan memelihara jaringan jalan di dalam areal kerjanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang pembuatan jalan angkutan hasil hutan serta sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang telah disahkan. Jaringan jalan angkutan dalam areal kerja dibuat dengan ketentuan : a. Jaringan...
3.
4.
a.
Jaringan jalan utama sejauh mungkin disesuaikan dengan rencana pembukaan jalan umum yang dilakukan oleh Pemerintah.
b.
Pada daerah yang berawa, PERUSAHAAN dibenarkan membangun jalan rel sebagai jaringan jalan utama.
c.
PERUSAHAAN wajib tetap memelihara bekas jalan angkutan kayu dalam hal ini jalan utama dan jalan cabang dengan tujuan untuk dipertahankan sebagai jalan pengawasan dan pemeliharaan hutan.
d.
PERUSAHAAN dilarang membuat rintanganrintangan pada semua jalan besar atau kecil dan jalan pengangkutan lainnya yang melalui kawasan hutan yang berbatasan. Semua jalan besar atau kecil dan jalur pengangkutan lainnya yang melalui areal kerja ini harus tetap terbuka untuk umum.
Peralatan Logging a.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di areal kerjanya, PERUSAHAAN diwajibkan untuk membuat laporan tentang jumlah keadaan perjenis alat berat yang ada di lapangan kepada Departemen Kehutanan.
b.
Setiap pemindahan peralatan yang digunakan ketempat lain diluar areal kerjanya perlu mendapat persetujuan dari Departemen Kehutanan.
c.
Setiap peralatan yang tidak dipergunakan lagi dan direncanakan untuk dapat dihapuskan agar dibuat berita acara sebagai penghapusan peralatan.
Penanaman Modal a.
Untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, PERUSAHAAN akan menanamkan modalnya sebesar US$ 36.012.500 (tiga puluh enam juta dua belas ribu lima ratus US dolar ) terdiri : a.1. Unit I, sebesar US$ 17.151.900 (tujuh belas juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus US dolar). a.2. Unit II, sebesar US$ 18.860.600 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus US dolar). Perubahan penanaman dilaksanakan sesuai dengan persetujuan Pemerintah. b. PERUSAHAAN...
b.
5.
PERUSAHAAN wajib melaporkan pelaksanaan investasi setiap tahun dalam bentuk isian yang telah ditentukan dan neraca akhir tahun yang diaudit oleh Akuntan Publik kepada Departemen Kehutanan selambat-lambatnya pada akhir semester pertama tahun berikutnya.
Ketenaga Kerjaan a.
Penggunaan Tenaga Kerja. PERUSAHAAN harus menggunakan tenaga kerja Indonesia untuk semua jenis pekerjaan dan jasa yang diperlukan di Indonesia, kecuali bila ternyata tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat tidak berhasil diperolehnya, maka PERUSAHAAN dapat menggunakan tenaga asing dengan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. PERUSAHAAN diwajibkan untuk mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Tahunan kepada Departemen Kehutanan.
b.
Program Pendidikan dan Latihan Tenaga Kerja. PERUSAHAAN harus melaksanakan pendidikan dan latihan bagi sebanyak-banyaknya tenaga kerja Indonesia untuk mengisi jabatan yang diperlukan, disamping itu PERUSAHAAN diwajibkan mengikut sertakan tenaga kerja pada setiap pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh Pemerintah sepanjang menyangkut bidang kegiatannya.
c.
Pemutusan hubungan kerja. Pada setiap terjadinya pemutusan hubungan kerja karyawan harus diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.
Pungutan/Iuran PERUSAHAAN harus membayar Iuran HAK PENGUSAHAAN HUTAN dan Iuran Hasil Hutan serta iuran-iuran lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1980 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
C.
BIDANG PENGOLAHAN Untuk kepentingan industri pengolahan kayu secara nasional, PERUSAHAAN wajib membangun Industri dan/atau terkait dengan industri pengolahan kayu lain melalui pemilikan saham dan membantu keperluan bahan baku industri lain. D. BIDANG...
D.
E.
BIDANG PEMASARAN 1.
PERUSAHAAN diwajibkan memberikan informasi tentang data-data pemasaran bila setiap saat diperlukan Pemerintah.
2.
PERUSAHAAN harus selalu meningkatkan pengembangan pemasaran baik untuk dalam negeri maupun luar negeri dengan membuat perencanaan pemasaran dan harus berusaha memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan tingkat harga yang wajar.
3.
PERUSAHAAN harus mendukung kebijaksanaan Pemerintah dalam pemasaran hasil hutan.
4.
PERUSAHAAN harus selalu peningkatan mutu hasil hutan.
5.
PERUSAHAAN harus memperkerjakan tenaga grader dan scaler secukupnya sebanding dengan volume hasil hutan yang dihasilkan.
6.
PERUSAHAAN harus memasarkan jenis kayu yang belum dikenal sedikitnya 2,5% dari volume kayu yang sudah dikenal/dipasarkan.
7.
PERUSAHAAN harus mentaati peraturan tentang peredaran hasil hutan yang meliputi ketentuan Tata Usaha Kayu dan ketentuan Tata Usaha Hasil Hutan lainnya.
8.
Dalam memantapkan pasaran hasil hutan baik di dalam negeri maupun di luar negeri PERUSAHAAN sejauh mungkin harus memiliki perwakilan di pusatpusat pemasaran hasil hutan dan membantu Pemerintah dalam analisa, perencanaan dan pelaksanaan pemasaran.
mengembangkan
BIDANG PEMBINAAN HUTAN Berdasarkan susunan jenis dan susunan diameter tegakan hutan dari areal yang diusahakan dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Indonesia untuk mempertahankan meningkatkan kelestarian manfaat hutan, PERUSAHAAN harus melaksanakan : 1.
Usaha - usaha untuk mencegah penurunan nilai hutan PERUSAHAAN harus mengambil langkah-langkah pengamanan tegakan sisa dalam melaksanakan penebangan, penyaradan dan pengangkutan agar kerusakan tegakan sisa dan erosi sejauh mungkin dapat dihindarkan, yaitu dengan cara : a. Melaksanakan...
2.
3.
a.
Melaksanakan pencegahan dan pengamanan terhadap areal bekas tebangan dari erosi.
b.
Penandaan/penomoran pohon-pohon yang akan di tebang dan yang ditinggalkan sebagai pohon inti atau pohon induk.
c.
Penebangan dilaksanakan pada pohon berdiameter minimal 50 (lima puluh) cm dengan arah rebah yang tepat.
d.
PERUSAHAAN tidak boleh melaksanakan penebangan pada daerah mata air dengan radius kurang dari 200 (dua ratus) m dan di kiri kanan sungai selebar kurang dari 50 (lima puluh) m. Untuk daerah-daerah yang dinyatakan mempunyai nilai estetika atau ilmiah, jarak tersebut di atas tidak boleh kurang dari 100 (seratus) m.
e.
Tempat pengumpulan kayu dan jalan sarad dibuat sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada areal Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) pada Kelas Perusahaan Hutan Tanaman Unit II seluas 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektar yang terletak di kelompok hutan S. Biri – S. Toarim. a.
Terhadap areal ini agar dikelola “KELAS PERUSAHAAN HUTAN TANAMAN” dan Perusahaan diwajibkan membuat tanaman minimal seluas 920 (sembilan ratus dua puluh) hektar pada tahun pertama dan kedua.
b.
Penentuan jatah produksi tahunan untuk tahuntahun berikutnya akan dinilai berdasarkan kemampuan untuk melaksanakan pembinaan hutan dan realisasi pembuatan tanaman.
c.
Areal kosong/tidak produktif pada kelompok hutan tersebut diatas harus selesai seluruhnya ditanami paling lambat pada tahun ke 10 (sepuluh) setelah keputusan ini disahkan.
Langkah-langkah untuk meningkatkan nilai hutan a.
PERUSAHAAN harus melaksanakan reboisasi dan permudaan hutan sesuai dengan ketentuanketentuan yang ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang telah disahkan. b. PERUSAHAAN...
F.
b.
PERUSAHAAN wajib melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan tegakan tinggal pada areal bekas tebangan minimal seluas realisasi tebangan tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan.
c.
PERSUAHAAN wajib memelihara dan membina tanaman minimal seluas realisasi dari pembuatan tanaman tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang telah disahkan.
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN 1.
Bidang Perlindungan Hutan a.
Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, PERUSAHAAN wajib: a.1. Menyediakan sarana pemadam kebakaran dalam jumlah yang memadai sesuai dengan luas dan keadaan areal kerjanya. a.2. Ikut aktif melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di dalam areal kerjanya dan disekitarnya antara lain dengan mengamankan semua kegiatan eksploitasinya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran serta mengamankan penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar. a.3. Segera melaporkan pada instansi kehutanan setiap terjadinya kebakaran di areal kerjanya.
b.
PERUSAHAAN harus mencegah dan menghindarkan terjadinya tindak pelanggaran oleh pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan dalam areal kerjanya, antara lain mencegah adanya perladangan berpindah dan penebangan liar.
c.
Apabila terjadi perambahan hutan dan atau tebangan liar oleh pihak ke 3/pihak lain sebagai akibat dibangunnya jalan angkutan oleh pemegang HPH, maka pemegang HPH bertanggung jawab membayar denda atas kerusakan hutannya.
d.
Untuk melaksanakan perlindungan hutan, perusahaan diwajibkan membentuk Satuan Pengamanan (SATPAM) kehutanan dengan kwalifikasi terdidik dan dalam jumlah yang memadai. e. PERUSAHAAN...
e.
2.
PERUSAHAAN segera melaporkan setiap terjadi kerusakan gangguan hama dan penyakit terhadap hutan dan hasil hutan di areal kerjanya.
Bidang Pelestarian Alam a.
Perlindungan terhadap tumbuh-tumbuhan a.1. PERUSAHAAN tidak dibenarkan menebang pohon-pohon dan memungut tumbuhtumbuhan lain yang ditetapkan sebagai jenis yang dilindungi sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku. a.2. PERUSAHAAN harus aktif dalam pengembangan dan perlindungan sumber daya alam dan harus mencegah terjadinya dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dari kegiatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
b.
Perlindungan terhadap Satwa Liar b.1. PERUSAHAAN tidak dibenarkan melakukan perburuan baik atas binatang-binatang liar yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun terhadap binatang-binatang yang tidak dilindungi yang terdapat di areal kerjanya tanpa izin. b.2. PERUSAHAAN harus mencegah perburuan di areal kerjanya.
terjadinya
b.3. Untuk menjamin dan memelihara terselenggaranya perlindungan terhadap satwa liar, pengusahaan hutan dilaksanakan sedemikian sehingga tidak terdapat satwa liar yang terjebak didalam wilayah yang diusahakan. c.
Perlindungan terhadap Bernilai Ilmiah dan Budaya
Obyek-Obyek
yang
c.1. PERUSAHAAN harus mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan terhadap obyek-obyek yang bernilai ilmiah dan budaya. c.2. PERUSAHAAN harus segera melaporkan bila menemukan tempat-tempat yang bernilai ilmiah dan budaya. d. Untuk...
d.
Untuk menjamin dan memelihara terselenggaranya kelestarian hutan lindung, hutan wisata dan hutan suaka alam, PERUSAHAAN harus menyediakan daerah penyangga yang berbatasan dengan kawasan tersebut dengan ketentuan : d.1. Lebar minimal daerah penyangga adalah 200 (dua ratus) meter diukur dari batas hutanhutan tersebut sepanjang batas persekutuan. d.2. Sarana pengusahaan hutan yang diperkenankan diadakan pada daerah penyangga hanya pembuatan jalan sarad.
KETENTUAN III
: KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN 1.
2.
Persyaratan mengenai kesehatan dan keselamatan a.
PERUSAHAAN harus memperhatikan/mengambil langkah-langkah secara maksimal dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan umum, karyawan dan atau orang lain yang berada di dalam areal kerjanya.
b.
Di dalam hal terjadi kecelakaan-kecelakaan yang menimpa karyawan PERUSAHAAN atau orang lain yang berada di dalam areal kerjanya, maka kepada mereka harus diperlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pembangunan Masyarakat a.
Fasilitas pembangunan masyarakat PERUSAHAAN harus wajib membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan masyarakat di dalam dan di sekitar areal kerjanya seperti : a.1. Pendirian tempat-tempat ibadah. a.2. Pengadaan fasilitas-fasilitas pendidikan. a.3. Pengadaan fasilitas-fasilitas kesehatan.
b.
Kesempatan kerja PERUSAHAAN harus memberi kesempatan kerja kepada masyarakat baik di dalam maupun di sekitar areal kerjanya.
c.
Fasilitas pengobatan c.1. PERUSAHAAN wajib mendirikan klinik dengan kapasitas minimum 6 (enam) tempat tidur lengkap dengan tenaga medis yang bekerja penuh untuk perusahaan. c.2. PERUSAHAAN...
c.2. PERUSAHAAN harus menyediakan pelayanan pengobatan kepada seluruh karyawannya dan anak istrinya. c.3. Anggota masyarakat setempat walaupun bukan karyawan PERUSAHAAN dapat turut menggunakan fasilitas klinik tersebut dengan biaya seringan mungkin. c.4. PERUSAHAAN harus menyediakan pos-pos pertolongan pertama pada tempat-tempat yang diperlukan. 3.
Fasilitas tempat tinggal karyawan dan kegiatan logging a.
Base camp Dalam pelaksanaan pembangunan Base Camp, PERUSAHAAN harus memenuhi ketentuan-ketentuan : a.1. Pembangunan rumah/barak untuk karyawan harus memenuhi kelayakan ruang tempat tinggal yang sehat. a.2. an lahan hutan untuk pembangunan Base Camp harus sesuai dengan kebutuhan. a.3. Bangunan Camp di areal HPH lain, harus ada persetujuan tertulis dari Pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan.
b.
Tempat penimbunan kayu Tempat penimbunan kayu harus terpisah dengan tempat Base Camp.
c.
Bangunan lainnya Bangunan-bangunan lain yang ada dan yang akan didirikan di dalam areal kerjanya harus mendapat ijin Departemen Kehutanan.
KETENTUAN IV
:
LAIN-LAIN A.
PERUBAHAN LUAS AREAL KERJA Perubahan luas areal kerja dimungkinkan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
B.
HAK-HAK LAIN PERUSAHAAN tidak mempunyai hak-hak lain selain apa yang tercantum di dalam Surat Keputusan HAK PENGUSAHAAN HUTAN dan kelengkapannya. Hak-hak lain yang dimaksud adalah meliputi hak pengolahan atas tanah hutan, hak-hak atas mineral, minyak bumi, gas alam, bahan-bahan kimia, batu-batu mulia atau setengah mulia, dan sumber-sumber alam lainnya. KETENTUAN...
KETENTUAN V
:
PENGAWASAN Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan semua kegiatan PERUSAHAAN baik mengenai pelaksanaan fisik pengusahaan hutan maupun semua administrasi/pembukuan dan surat-menyurat PERUSAHAAN.
KETENTUAN VI
:
PELANGGARAN / SANKSI 1.
Pengertian pelanggaran Tidak melaksanakan, tidak mentaati dan atau tidak memenuhi persyaratan/kewajiban sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan beserta dokumen kelengkapannya.
2.
Pengenaan sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut ayat 1 bab ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
KETENTUAN VII
:
KONSEKWENSI TERHADAP PENCABUTAN DAN/ATAU PENYERAHAN KEMBALI IZIN HAK PENGUSAHAAN HUTAN 1.
Kewajiban PERUSAHAAN setelah terjadinya pencabutan Dalam hal dicabutnya Surat Keputusan HAK PENGUSAHAAN HUTAN, kepada PERUSAHAAN tetap dibebankan kewajibankewajiban yang tercantum dalam Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970.
2.
Hak milik PERUSAHAAN setelah habisnya jangka waktu, penyerahan kembali atau dicabutnya Hak Pengusahaan Hutan Setelah habis masa berlakunya Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan dan atau perpanjangannya, atau penyerahan kembali sebelum jangka waktu maka : a.
PERUSAHAAN harus menyerahkan dalam keadaan baik semua benda tidak bergerak seperti gedung, jalan, gudang, pelabuhan udara, pelabuhan sungai dan laut, dok dan lain-lain yang telah dibangun oleh PERUSAHAAN kepada Pemerintah tanpa adanya ganti rugi dari Pemerintah.
b.
Barang-barang persediaan yang berada didalam gudang dan benda-benda bergerak yang dipergunakan PERUSAHAAN sehubungan dengan kegiatan pengusahaan hutan, tetap menjadi milik PERUSAHAAN. c. Jika...
c.
Jika HAK PENGUSAHAAN HUTAN berakhir karena habis waktunya atau karena diserahkan kembali oleh PERUSAHAAN atau karena dicabut oleh Menteri Kehutanan maka : c.1. Segala hak yang dimiliki Pengusahaan Hutan berakhir.
pemegang
Hak
c.2. Wilayah hutan yang dibebani hak pengusahaan kembali kepada Negara. c.3. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan pengusahaan hutan kepada Departemen Kehutanan dengan tidak menerima ganti rugi. c.4. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan tetap dibebani/wajib menyelesaikan semua kewajibankewajiban yang belum terpenuhi terutama atas kewajiban keuangan kepada Pemerintah.
MENTERI KEHUTANAN, ttd. Ir. HASJRUL HARAHAP
