Dalam Rencana Dasar Penggunaan Tanah wilayah Timor Timur dibagidalam
:
.
Tanah Tersedia Untuk Kawasan Lindung Tetap, yaitu berupa kawasan berlereng, kawasan dengan tinggi lebih dari 1000 meter, kawasan suaka alam/margasatwa, dan kawasan pesisir pantai ;
.
Tanah Tersedia Secara Terbatas, penggunaan tanah di kawasan ini diatur untuk mencegah kerusakan, adapun penggunaan yang diperbolehkan adalah jenis penggunaan yang dapat mempertahankan vegetasi asli di sepanjang pantai, serta tepian dan muara sungai ;
.
Tanah Tersedia Untuk Budidaya, wilayah ini terbagi ke dalam 2 jenis wilayah tanah usaha (VWU), WTU 1 merupakan wilayah yang berada pada ketinggian 0-500 m dpl dan WTU ll berada pada ketinggian 500-1000 m dpl.
Materi Rencana Dasar Penggunaan Tanah ini kiranya perlu disesuaikan lagi dengan Keppres nomor 32tahun'l 990. Penyesuaian ini perlu dilakukan, terutama disebabkan oleh adanya sejumlah perbedaan dalam penentuan kriteria kawasan lindung dan kawasan budidaya. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat Rencana Dasar Penggunaan Tanah Propinsi Timor Timur tersebut disusun pada tahun 1989, sedangkan kriteria untuk pendelineasian kawasan lindung dan kawawan budidaya (Keppres No. 32) dikeluarkan pada tahun 1990. Meskipun demikian Rencana Dasar Penggunaan Tanah ini setidaknya dapat dijadikan masukan dalam pemantapan kawasan lindung dan arahan pengembangan kawasan budidaya sebagai materi utama Rencana Struktur Tata Ruang PropinsiTimor Timur. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Pola pengembangan ruang pariwisata daerah dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan antar kawasan yang ada, agar dapat disajikan sebagai suatu paket tujuan wisata. Dengan mempertimbangkan karakteristik potensi wisata, jaringan transportasi antar kawasan, dan orientasi pusat dari setiap kawasan, maka pola pengembangan tata ruang pariwisata daerah Timor Timur diarahkan sebagai berikut :
.
Pengembangan Pola Koridor Pantai Utara dengan tema pariwisata pantai dan sejarah, yang merupakan rangkaian pariwisata Balibo-Maubara-Liquica-DiliBehau-Baucau-Laoa-Lautem-Pante Macassar :
RSTRP
Dati I Timor Timur
il-77
8,9
Pfr IF \
=E p. o-
l= a<9 IE z
l< z.= ollrL <.8 ir H o
I
z.< trl F sl ? Es 3l
lu lt la l.
3
I E
fp
3
-87s| EiF itt EalFg
:ig EMNEEilMUMEg
f
lr lr lr lr le lr lr r l:_F l{ t:*13
I
i I I
t_ lE
ld ,v, lo
slE
ffi
H
(o
.
Pengembangan Pola Radial Pedalaman, yang terdiri2 simpulyaitu orientasi ke Dili (Dili-Ermera dan Dili-Maubisse-Hatobulico-Same) dan orientasi ke Baucau (Baucau-Ossu dan Baucau-Lautem-Tutuala).
Secara lebih jelas jalur-jalur wisata tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.29. Rencana lnduk Pengembangan Pariwisata Daerah Timor Timur ini diselesaikan tahun 1991. Dalam pembentukan pola pengembangan tata ruang pariwisata daerah, salah satu faktor yang hendaknya harus banyak diperhatikan adalah faktor eksternal, yaitu keterkaitannya dengan objek-objek wisata di daerah lain yang jaraknya relatif dekat, misalnya dengan Nusa Tenggara Timur. Di samping
itu dengan melihat letak geografis PropinsiTimor Timur yang menguntungkan, karenaterletakantara BenuaAustraliadengan Kepuiauan Nusantara, merupakan jembatan arus wisata dariAustralia sebelum menuju ke daerah lndonesia lainnya. Apabila faktor eksternal ini banyak diperhatikan, maka dalam implementasinya nanti objek-objek wisata di Timor Timur akan terkait dengan objek-objek wisata dari propini atau daerah tujuan wisata lain dalam satu paket wisata. Kalau hal ini dapat direalisasikan, maka objek-objek wisata di Propinsi Timor Timur diperkirakan akan relatif lebih maju dan berkembang. Tata Guna Hutan Kesepakatan Rencana ini dituangkan dalam PetaTata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sejak tahun 1982. Peta TGHK tersebut memberi arahan pemanfaatan hutan untuk berbagaifungsi. Adapun peta TGHK tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3O. Pembagian wilayah Timor Timur berdasarkan TGHK adalah
1.
2.
Kawasan Hutan (689.822 Ha) - Hutan lindung - Hutan suaka alam & wisata - Hutan produksi tetap - Hutan produksi terbatas
:
:
=
435.277 Ha
= =
38.850 Ha
=
45.211 Ha 170.484 Ha
Hutan Produksi Konversi & Areal lain (771.1t 5 Ha) - Hutan produksi konversi
-
Lain-lain
RSTRP Dati I Timor Timur
=
:
761.1 15 Ha
ll -79
x2
trd :
F] act z. z.=
I
l
|
I
o 4 N
a
D
T
z.
rz f<
-F
os z.<
>o(9 LrJ t{,
3fl , f EflI
3
EEI
$issg,si;ssgliti HililEEMMIqiAffirFildlffiEU
s @
= a
I
3H
3i
1
E;i 95
;FI
ffi
H M _)
F M
C
F
a Z
o_
O
M
o_
Adanya Tata Guna Hutan Kesepakatan ini diharapkan dapat memberi arahan
bagi berbagai kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang, Hasil evaluasi Badan Pertanahan Nasional Propinsi Timor Timur menunjukkan bahwa kawasan hutan yang tertuang dalam TGHK ini ternyata sebagian besar telah dibudidayakan oleh penduduk setempat. Oleh karena itu diperlukan reevaluasi TGHK dalam kaitahnya dengan upaya untuk memantapkan kawasan lindung dan memberikan arahan bagi pengembangan kawasan budidaya, sesuai dengan apa yang tertuang dalam Keppres No. 32 tahun 1990.
2.2
Permasalahan Pengembangan Wilayah dan Struktur Tata Ruang Propinsi Timor Timur
Permasalahan pengembangan wilayah Timor Timur pada dasarnya dapat ditinjau dalam lingkup antar wilayah dan intra wilayah. Didasarkan pada kedua
permasalahan tersebut, kemudian dapat dirumuskan permasalahanpermasalahan yang menyangkut struktur tata ruang.
2.2,1 Permasalahan Timor Timur dalam Lingkup Antar
.
Wilayah
Ditinjau dari kondisi perekonomian wilayah, skala ekonomi wilayah Timor Timur relatif kecil. Hal ini dapat ditunjukkan dari besarnya transfer sumber daya yang berasal dari luar, dengan kata lain ekonomi wilayah Timor Timur saat ini masih sangat tergantung pada transfer sumber daya dari luar. Sebagai contoh, pergerakan barang yang masuk ke Timor Timur relatif jauh lebih besar daripada barang yang keluar (terutama barang olahan), sehingga pemanfaatan ruangan kapal sangat rendah, yaitu sekitar 20-30'/o. Hasil Survei Asal-Tujuan Transportasi Nasional (Saltranas) 19BE menunjukkan bahwa untuk skala nasional, pergerakan barang yang masuk ke PropinsiTimor Timur (88.200 ton/tahun) ternyata lebih besar daripada barang yang keluar (4.200
ton/tahun). Hal ini menunjukkan bahwa Propinsi Timor Timur mempunyai ketergantungan yang besar terhadap wilayah lainnya di Indonesia. Apabila pola aliran barang ini ditinjau lebih lanjut, maka dapat dijelaskan bahwa barang yang berasal dariTimor Timur 5gfr:rnie n hoc 'r lqc 24 %) bergerak ke Jawa
RSTRP
Dati I Timor Timur
ll-81
Tabelll.23 PERGERAI(AN BARANG ANTAR PBOPINSI ASALTUJUAN TIMOR TIMUR TAHUN 1988 (satuan ton)
Proplnd
l. 2. 3. 4. 5. 6.
Jawa Timur lfusa Tcnggara Timut Sulawcsi Sclatan DKI Jakarta Nusa Tcnggara Barat Kalimantan Timur
Jumbh
&d
TlmorTlmur
Tulurn ImorTlmur
4.100
9.r00
r00
32oO 70.300
t:
r(x, 5.300 2@O
4.200
EE.200
Sumbcr:
a
6
RSTRP Dati I Timor Timur
il-82
q2
Fo)
z.
=Eo-
o( F U)
z.= C)
z.
l-
L,J F Es
C' .Z d,.
<=
x= n-2 7_8?
trj <
P
?
?
s\ \JA
l
CQo5
lG i ;*
h(5 l'
HJT f-'.-?.
x\
-.-{
3/\
7/ v
2,
i
I I I I I
I
i I I I I
I
I
I
i I I
I
I
"t lrj
"
*, 7e
v:E ^
f
: :
a
)l tl=l
tl )/?
t\= v3
0
i
\2/ / t
OJ ,.Y I
I Jt
l'
,{? ?5 -iH / QJ
5o q{
+t g?
o-
x a c) o q
A
U
,l
,1o It
U
<, OV
'#JA
x2 Fo>
=E oroF
ac9 z z.= c) z. IlJF F E,
n ii
I
lo
-r
<99 z-
x.?
#=
m
e=e )zt^ fr=7
(9=
t ffi= o_ r= (,
;(,
o,
3
6
o a
? E
qo3
l6
l3
ta
e
0
& 0"
e (,
3
€r
:
HIF
..,..
6 x l^,
t
ai
5'.
ffi
T
a Z. o-
O
M.
o-
.? co
Timur dan sebagian kecil (4,76 %) menuju Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Sedangkan barang yang masuk ke Timor Timur, 79,71 % berasal dari Sulawesi Selatan, 10,32 T" dari Jawa Timur, 6,01 Yo dari Nusa Tenggara Barat, 3,63 % dari NusaTenggaraTimur, 0,237o dari Kalimantan Timur, dan 0,1 T" dari DKI Jakarta. Pola aliran barang inisecara lebih jelas dapat dilihat padaTabel 11.23 dilengkapi Gambar 2.31 dan Gambar 2.32.
Sebagai propinsi termuda di Indonesia, Timor Timur baru melaksanakan pembangunan program Pelita nasional mulai Pelita lV, oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau propinsi ini masih agak tertinggal dengan propinsi-propinsi lain yang lebih dulu melaksanakan pembangunan.
Sebagaicontoh, apabila dibandingkan dengan seluruh propinsilain di Indonesia, ternyata Timor Timur merupakan propinsi dengan PDRB per kapita (tahun 1 9BB) terendah di Indonesia, yaitu hanya'168 ribu rupiah (atas dasar harga konstan), sedangkan pada tahun yang sama Indonesia telah memiliki PDRB per kapita sebesar 575 ribu rupiah. Apabila dibandingkan dengan beberapa propinsi lain terdekat (Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan lrian Jaya), terlihat bahwa Timor Timur ini menduduki posisi terendah dalam haljumlah penduduk, PDRB, dan pendapatan asli daerah (lihat Tabel 1lr.24). Hal ini dapat dimaklumi, mengingat di ketiga propinsi tersebut (NTT, lrja, Maluku) telah melaksanakan program pembangunan sejak Pelita | (tahun 1
e6s).
Di sisi lain, lokasi wilayah Timur Timor relatif jauh dari pusat- pusat pemasaran (seperti Pulau Jawa), hal tersebut menyebabkan Timor Timur mengalami kesulitan dalam memasarkan berbagaihasil buminya. Disamping ilu haltersebut juga menyebabkan wilayah Timor Timur seolah-olah terisolasi atau terpencil dari wilayah lain.
Pada dasarnya keterisolasian urilayah Timor Timur ini dapat mengakibatkan lambatnya proses alih teknologi, komunikasi, dan pertukaran pengalaman dengan penduduk diwilayah lain yang relatif lebih maju, apalagijika dilihat bahwa secara sosio-anthropologis sebagian masyarakat Timor Timur lebih suka tinggal dl daerah perbukitan yang lokasinya sulit dijangkau dan terpencar-pencar. Mengingat lokasi fisik wilayah Propinsi Timor Timur yang berada di pulau-pulau (Pulau Timor, Pulau Atauro, dan Pulau Jaco), maka hubungan transportasinya dengan daeralr daerah lain relatif lebih banyak bertumpu pada perhubungan
FSI€P Dati I Timor Timur
lt-aJ
o =
z o< Yo, ur< JE
FH, 53$
ig#E
=olgF a?,zPz
-Fs53 3=g
HgF z,=62
oo =d, ZE,
a
)v
J
= F z
= F
!t
ro
ao
rt G'
ao
rt
N
lrt
ln o o|
f
o
o o ro
or
N
(,
E
Io
E
E
f
:
C
E
13
E
o. t)
to
N (?
o tt
3
g oo 6 tc
.: 3 c tr T 2 o .9 a F o st D €
E =
UJ
G
N ro
o
rn
alt
ao
ao
t t
:
o o
c,
s !o
o o
Ic 5
fr F c
.g
t g
I o o I
b a
6 ca
o o o
E o. c s€ IC Fe Fe =E .o: : -3tr> I1 G tsg :
-c c Fa o-o g O 5 E f ! € t A
tE t€
E .I
5
1
6 ao
U'
rrt
N !t
|a
ot
or
0
J' r,t
N
ra
\o o
n|.
ao
to
I U)
o'
.!t
!t N ro
!t
o o ro .!t o c) |a o c, o
c,
o N ro
?: I
5
a a 3 o E
e
t
3 o .o Ea o ao o t c o a ? IDo Io
o o
E, o.
c ta
€
G o G
B o
c
It
C
@
-a
it f
to
E
g t
F
o
tf
t€
I
{ c
ea
3 6 a a
c
I
E o o 5 a ! o ao e o 3 o g E
{5 .E
a
.E E. o g o.
qo
C
I
o Ea G o o,
t
a
b c0
5 i:=
o tr
F
!(!
o o.
F (t,
q
udara dan laut. Saat ini dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana perhubungan laut dan udara di Timor Timur relatif cukup memadai, permasalahannya adalah masih terbatasnya frekuensi dan rute jaringan/trayek yang ada.
2.2.2 Permasalahan Timor Timur dalam Lingkup
Intra
Wilayah Pada dasarnya permasalahan PropinsiTimor Timur dalam konteks intra wilayah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu permasalahan sosial, ekonorni, serta permasalahan fisik dan sumber daya alam.
2.2.2.1 Permasalahan Sosial-Kependudukan Penyebaran penduduk di Propinsi Timor Timur relatif tidak merata. Saat ini sebagian besar penduduk terkonsentrasi di bagian utara propinsi, seperti di Kabupaten Dili (16,51 %), Baucau (11,67 %), dan Ermera (10,37 %). Laiu pertumbuhan penduduk yang relatif sangat tinggi juga lebih banyak terjadi di wilayah bagian utara, seperti Kabupaten Dili (6,3 "/" per tahun), Aileu (4,98 %), dan Liquica (4,19 %). Pada dasarnya penyebaran penduduk yang tidak merata serta terjadinya perbedaan dalam laju pertumbuhan penduduk ini amat memungkinkan terjadinya permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Tingkat urbanisasi di wilayah Timor Timur juga tergolong relatif tinggi. Dengan menggunakan indikator jumlah penduduk 'Kecarhatan Kota' (Hasil Sensus 1 990) persentase penduduk kota adalah mencapai 47 ,29 %. Dalam hal ini persebaran penduduk terkonsentrasi di Kota Dili (1 15.019 jiwa). Hal ini tentu saja membawa implikasi terhadap kepadatan permukiman di kota Dili. lmplikasi lainnya adalah terkonsentrasinya sebagian besar tenaga kerja berpendidikan di kota Dili. Hal ini dapat ditunjukkan dari 60 % jumlah penduduk usia 1 O tahun ke atas yang bekerja di seklor perdagangan, 58,7 % di sektor jasa dan keuangan, dan 31 % di sektor
,
industri, yang kesemuanya berada di Dili.
Ketersediaan fasilitas sosial di Timor Timur dapat dikatakan belum memadai, khususnya fasilitas pendidikan tinggi, telekomunikasi, dan kesehatan. Hingga saat inifasilitas pendidikan tinggitelah berjumlah empat buah, namun semuanya terkonsentrasi di Dili. Untuk fasilitas kesehatan telah berdiri 10 rumah sakit umum, namun kapasitasnya relatif terbatas, yakni hanya 612 tempat tidur. Sedangkan
RSTRP Dati I Timor Tintur
ll -87
fasilitas telekomunikaslyang ada dlwilayah Timor Timur saat ini meliputi sebuah warung telekomunikasi (wartel) masing-masing di Kabupaten Covalima, Ainaro, dan Uquica, selanjulnya dari 43 telepon umum yang ada (terbagiatas 37 telepon koin dan 6lelepon karlu) semuanya lerkonsenlrasidi Kabupaten Dili. Hingga saal ini masalah pengembangan sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam pembangunan Timor Timur. Dengan kata lain pembangunan sumber daya manusia diwilayah ini relatif masih lamban, hal ini menyebabkan kurangnya peran-serla masyarakat dalam pembangunan dan masih rendahnya mulu aparatur pemerintah daerah. Di sisi lain Timor Timur masih menghadapi
masalah pengangguran, yang merupakan salah satu ekses dari hasil pembangunan yang meletakkan prioritas pada seklor pendidikan, tetapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan sektor-seklor produktif yang memberikan kesempatan kerja.
2.2.2.2 Permasalahan Perekonomian Hingga saat ini kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pembiayaan pembangunan wilayah Timor Timur masih sangat kecil, yaitu hanya 4,6 7o darl totalpendapatan APBD Propinsi Timor Timur. Jadi ketergantungan Pemerintah
Daerah Timor Timur terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pembiayaan pembangunan masih sangat besar. Propinsi Timor Timur baru saja mengalami perubahan struktur ekonomi yang lerlalu cepat, yaitu berawal dari sektor-sektor yang masih didominasi oleh cara-cara tradisional menjadi tergantung pada sektor tertentu. Dalam hal ini
struklurekonomiTimorTimursaal inididominasioleh sektorperlanian dan sektor pemerintahary'pertahanan. Kedua seklor tersebut masing-masing berkontribusi 37 lo dan21 %lerhadap tolal PDRB (atas dasar harga konstan) Propinsl Timor Timur tahun 1990, sedangkan peranan seHor-seklor produktif.y*g lain relatif masih sangal kecil. Dengan kata lain, di Timor Timur sektor 'ififrastruktur' dan pemerintahan/pertahanan justru lebih dominan dibandingkan dengan sektor-sektor'produktif yang didukungnya Meskipun sektor pertanian berkontribusi terbesar dalam PDRB Timor Timur, namun tingkat produktMtasrrya relatif masih sangat rendah. Hal ini sebagalakibat dari sistem perladangan berpindah- pindah, walaupun dl beberapa tempat telah ada pelanlyang bercocok tanam secara menelap.
BSTRP Dall I Trmor Timur
lt. aa
Dalam hal perdagangan antar wilayah propinsi, ternyata Timor Timur jauh lebih banyak mengimpor daripada mengekspor barang/komoditi. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya komoditiyang ditawarkan Timor Timur, baik kualitas maupun kuantitasnya. Khusus mengenai komoditi industri ternyata juga belum banyak berperan dalam perdagangan antar wilayah propinsi, mengingat industri diTimor Timur masih didominasiindustrikecil/kerajinan, sedangkan industrimenengah ke atas yang ada saat ini masih sedikit (hanya 1 0 buah). Di sisi lain usaha-usaha ekspor mengalami hambatan, karena terbatasnya sarana
dan prasarana perhubungan dan komunikasi. Hal ini disebabkan oleh dua faktor,
yaitu
. .
:
Jauhnya lokasiTimor Timur dari pusat-pusat perdagangan atau pasar (Pulau Jawa), telah menyebabkan propinsi ini mengalami kesulitan dalam memasarkan berbagai komoditi yang dihasilkan.
Sistem perhubungan darat, laut, dan udara ternyata belum banyak menghubungkan kantong-kantong produksi, pusat-pusat pengumpulan, dan pusat ekspor secara ekstensif. Masalah ini pada dasarnya merupakan implikasi dari belum memadainya kualitas dan kuantitas prasarana perhubungan udara, laut, dan darat (terutama di wilayah selatan).
Pengembangan sektor-sektor produktif di PropinsiTimor Timur juga mengalami hambatan dari faktor kualitas tenaga kerja (sumberdaya manusia). Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang relatif masih rendah. Di sisi lain faktor kuantitas tenaga kerja ternyata juga menghambat pengembangan sektor pertanian, hal ini dapat ditunjukkan dari kurangnya tenaga kerja di beberapa daerah dalam mengolah lahan- lahan pertanian.
Masalah lain yang harus dihadapi Propinsi Timor Timur adalah masalah kekurangan dalam kelembagaan ekonomi. Hal ini merupakan akibatdarikurang disiapkannya masyarakat Timor Timur untuk hidup menurut pranata ekonomi (pada masa penjajahan Portugis), di lain pihak kemampuan ekonomi masyarakat
yang relatif amat lemah itu justru semakin runyam akibat dari perang saudara .,^^^ ydr rg r^.;^,{; r,srldur.
2.2.2.3 Permasalahan Fisik dan Sumber Dava Alam Adanya kendala fisik alamiah yang berupa alur perbukitan (dengan beberapa bukitnya yang terjal/curam) di bagian tengah wilayah Timor Timur, ternyata
RSTRP
Dali lTimor Timur
ll-89
sedikit-banyak membatasl interaksl anlara wilayah wilayah di bagian selalan.
di bagian utara.dengan
Di wilayah Timor Timur iuga masih lerdapat seiumlah lahan kritis yang belum 'dihijaukan'dan mempunyal tingkat erosi tinggi. Apabila hal ini tidak segera mendapat penanganan, maka lahan-latran ini dapat meniadisemakin kritis. Di sisi lain lapisan tanah daerah Timor Timur yang terdiri dari kapur sedimenter,
karang, dan sedikit bagian pasir serta tanah tergolong vulkanis, telah menyebabkan kondisi lanahnya kurang mamPu menyeraP air, sehingga pada musim penghujan air sungaikerap meluap dan mengakibatkan baniir. Potensi sumber daya alam
di Propinsi Timor Timur ternyata iuga belum
dimanfaatkan secara optimal, seperti
.
:
pemanfaalan potensi lahan pertanian yang relatif masih kecil (tanaman pangan, peternakan, Perikanan).
.
potensi pertambangan dan penggalian yang belum banyak dieksploitasi, padahal wilayah Timor Timur cukup kaya akan potensi tersebut. Di lain pihak, dalam pemanfaatan potensi sumber daya mineral ini ternyata masih terjadi tumpang tindih antarabatas kawasan kuasapertambangan atau kontrak karya dengan batas kawasan lindung.
.
potensi pariwisata akan yang ada betum dapat dimanfaatkan sepenuhrrya, karena keterbatasan sarana dan prasarana Penuniang.
Sebagai akibatnya tingginya tingkat urbanisasi di kofa-kota bagian utara (khususnya diKota Dili), maka kini mulai tumbuh lingkungan permukiman kumuh (slums area) di perkotaan. Belum dikembangkannya wilayah bagian selatan Propinsi Timor Timur, pada dasarnya merupakan salah satu pendorong meningkatnya arus urbanisasi ke kota.kota baglan ulara propinsi ini.
!
2.2.9 Permasatahan Struktur Tata Ruang Wilayah Permasalahan struktur tata tuang Propinsi Timor Timur pada dasarnya merupakan konsekuenst logis dari berbagai permasatahan permasalahan kependudukan, perekonomian, dan permasalalran fisik dan sumber daya alam.
RSTRPDatI lTimorTimur
il.90
Permasalahan struktur tata ruang wilayah ini mencakup dua hal, yaitu permasalahan struktur tata ruang antar wilayah dan permasalahan struktur tata ruang intra wilayah.
2.2.3.1 Permasalahan Struktur Tata Ruang Antar Wilayah Permasalahan pengembangan wilayah Timor Timur harus ditinjau dari konteks yang lebih luas, terutama dengan propinsi-propinsi yang berada di Indonesia Bagian Timur dan pusat-pusat pemasaran di Pulau Jawa. Sifat wilayah yang
terbuka menyebabkan Propinsi Timor Timur sangat dipengaruhi wilayah sekitarnya. Upaya pengembangan wilayah dapat ditunjang melalui keterkaitan antar wilayah melaluijalur dan sarana/prasarana transportasi yang memadai. Melalui upaya ini akan terbentuk pasar yang lebih luas, sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.
secara umum terdapat dua permasalahan pokok pengembangan diTimor Timur dalam konteks antar wilayah, yaitu :
1. Permasalahan pengembangan wilayah dalam lingkup antar wilayah yang paling utama ialah masalah keterisolasian, yaitu karena letak PropinsiTimor Timur yang relatif jauh dari pusat pasar yang terdapat di Pulau Jawa. Di samping itu wilayah Timor Timur yang seolah-olah masih terisolasi dengan propinsi lain, ternyata sangat tergantung pada transportasi laut dan udara yang memiliki kapasitas dan frekuensi perjalanan yang relatif kecil (terutama transportasi laut), serta rute jaringan/trayek yang relatif agak terbatas.
2.
Belum banyak dikembangkan hubungan perekonomian dengan wilayahwilayah lain yang memungkinkan dimanfaatkannya sumber daya alam yang ada secara optimal. Hubungan yang belum terbentuk ini terutama dengan propinsi-propinsi yang berada di IBT dalam upaya membentuk pasar regional sebagai tempat koleksi dan distribusi barang. Selama ini barang-barang yang dihasilkan Propinsi Timor Timur sebagian besar hanya dapat dipasarkan di Timor Timur sendiri dengan lingkup pelayanan yang relatif kecil dan terpisahpisah. Kenyataan ini menyebabkan Propinsi Timor Timur belum memperoleh keuntungan yang optimal dalam proses perdagangan produk-produknya.
RSTRP
Dati I Tintor Timur
il-91
2.2.9.2 Permasalahan Struktur Tata Buang lntra Wilayah
a. Permasalahan
Ketinrpangan Perkembangan AntarWilayah
Secara umum di wilayah Timor Timur telah terjadi kesenjangary'ketimpangan perkembangan anlar daerah tingkat ll yang berada di ialur pantai utara dengan daerah tingkat ll yang berada diialur pantaiselatan. Masalah kesenjangan perkembangan antar daerah ini antara lain disebabkan belum meralanya sarana dan prasarana yang ada, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Sebagai contoh sislem ttansportasi yang ada di wilayah utara retatif jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem transportasi diwilayah selatan. Hal ini dimungkinkan, karena di sepaniang pantai utara telah dibangun ialan negara dengan kualitas yang memadai (yaitu Jalan Trans Timor Timur). Sedangkan sistem transportasi di wilayah selalan ternyata
relatif belum memadai dan belum mampu menghubungkan sentra'sentra produksi.
Disamping itu, keseniangan diatas juga disebabkan oleh sumber daya alam yang betum dimanfaatkan secara optimal, terutama sumber daya lahan. Sebagai contoh di wilayalr bagian selatan yang mempunyai potensi cukup baik untuk kegiatan pertanian lanaman pangan, ternyata mengalami kekurangan dalam hal tenagakeria, sehingga lahan'lahan pertanianyang ada belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya.
Pada dasarnya perbedaan perkembangan antar wilayah di Timor Timur tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah proses integrasi Timor Timur. Datam hal ini terlihat bahwa wilayah bagian timur tingkat perkembangannya relatif lebih lambat dibandingkan dengan wilayah bagian barat.
b. Permasalahan
Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan
Budidaya Dalam penetapan kawasan lindung dapat terjadi konflik. kgfientingan dari berbagai pihak. Persoalan ini muncul dalam bentuk tumpaing tindih antara kawasan yang seharusrrya berfungi lindung (menurul kriteria fisik) dengan kegiatanftawasan budidryayang telatr ada. Sebagai contoh misalnya adanya perkebunan kopi pada kawasan- kawasan lindung. Di samping ituiuga dalam penetapan kawasan lindung ini harus mengalami benturan dengan status penguasaan/kepemilikan tanah, baik berdasarkan hukum adat maupun
RSTRP Dati lTimorTimur
il.92
hukum peninggalan Portugis. Hingga saat ini baru sekitar 40 % kawasan lindung yang didelineasi secara konkrit melalui penetapan batas di lapangan. Permasalahan kawasan lindung dengan kegiatan budidayayang telah ada ini lebih jauh dapat dilihat pada neraca penggunaan tanah fiabel U.27). Mengenai penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang telah ada pada saat ini ternyata masih menunjukkan gambaran yang bersifat makro (lihat Gambar 2.33) apabila dilihat dari klasifikasi kawasan yang dipergunakan, sehingga harus dilakukan serangkaian usaha penjabarannya
lebih lanjut. Hal ini perlu dilakukan dengan menggunakan kriteria seperti tertuang dalam Keppres No. 32 Tahun 1990. Penerapan kriteria pendelineasian kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan kondisiwilayah TimorTimur secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 11.25 dan Tabel 11.26.
Berkaitan dengan pelaksanaan Keppres No. 32 Tahun 1990, beberapa permasalahan yang timbul antara lain adalah:
* * " *
Belum adanya persepsiyang sama tentang pengertian kawasan lindung yang sama sekali tidak dapat dibudidayakan
Perlunya tata batas yang jelas di lapangan untuk semua jenis kawasan lindung yang ditetapkan Belum jelasnya instansi yang berwenang dalam pengelolaan kawasan lindung, di luar kawasan hutan lindung
Perlu adanya koordinasi antar propinsi dalam pengelolaan kawasan lindung yang terletak di antara dua propinsi berbatasan.
c.
Permasalahan Pusat Permukiman Sistem kota-kota (lihat Gambar 2.34) yang ada belum sesuai dengan sistem kota menurut pembagian wilayah pembangunan dan kotayang sudah mapan. Dalam hal ini tampak Kota Dili yang mempunyai skala pelayanan regional belum didukung oleh kota-kota kabupaten lainnya secara seimbang. Kesenjangan antar kota nampak pula pada antar kota kabupaten dan kota kecamatan. Sebagian kota kecamatan (berdasarkan jumlah penduduknya)
masih belum dapat didefinisikan sebagai kota, sehingga jika ditinjau dari distribusi kota menurut ukurannya, maka kota-kota di Timor Timur masih didominasi oleh kota kecil dan kota desa. Primasi Kota Dili sebagai ibukota propinsi hingga saat ini masih terlalu besar. Pada tahun 19Bg Dili berpenduduk 1 1 5.386 jiwa yang hampir dua kali lebih
BSTRP
Dali I Timor Timur
It
-9s
zo f zo J z o 3
v
z zC, f, |r|
-
lt
g TE
E,
E
Y
@
illig
.i
gsgEF
o
iFiiii
f iEiei, I
?
.,t
a a ! E
g
a-: I5 E"e
Fg gj
3;
aa
{3 za zt
igi !Fi
€e
3€ F9
iF
E
.;!
F;
E
giil
ai
t5E
;:;
s
i::€
€a g.r c!
PE
€€
3'6
ig€ iFEgi
!
e
5
s
s.
a e ca
t
g .d
c
C"
F
(!
o
c
F c
E
t
t E
o q.
a || s
g .t
a
a a oo
3
g
iiii itigs
li
EE 5
.c
gg
=E 9o EC
i
=
2=
zz
.Ef
o z
E
g
2
G
lt,
tr
z o tz zo J
g
4
tu o z o
lt
UJF
Zr xiJo
=H= 6zF EH9 .YF co =E <6 =G
CE
UJ
h
vG z
r E
z
ul ul o-
z
o lrJ o tc
!
u =l 5 g = = 5 o z9, e I5 z aC lr,
?
6 ei 3 g
c
v q)
R
i
b a
fl c
-
zo E UJ
lrJ
Y
: (r UJ
! TE
Y
@
u. = UJ
o
z vt
t-
si9:
Hr=o
; t?: t; ag
iifs
ltJ
zE .9'= a? i >€! ;69 o
t<
s{ ss
!E ;nE*
:=
6s5E E*
iE6i
$53;
h6cO --rD ca--
RE .g! 6= '?6
5Ei; Fi€E Fsi!
iiEs iiE' iiis iiEs ;! tg ;! tE ;! tE g€gE *
a-€oc
+=
Fs3 ;EE
i;
I
=i:*
g'3€g t EFc E
s
F* :;E
;+:
3Es
!€
;r8sF sg€[ ;ee!
ilii5 E;gg ; E;?
5€3E .E Eet 6€ €, &? s i ;&:E 9g: € a; Esa gaE
fE'E! E; F
E
t EE5
t Ei
!P€
E3F
iEi: c or5 !
a a
=d c
o ul
!'
?
:iiE; iTsg J !t o
t t
o q
o
6
'i
6 I
J
CD
6 c
f, E
tr o E tr E (! al
]
(
o
!t g
o-
a oi
at
I
g
o q
o 'tt
g
T
E
(,
ct
(ta c
c
fEiiE
t.s'6iF9 gEgEg ;Egg c?c is.; &
eE E !H.9oe
FFIg
t
al
u,
g (L s
d ! t!
c
(L TU
l-
zI
z
lrl ul
-,
a Eo? 3
G
P
- -
a5
E
,B'
I
\
R !ra
G
c
e
g
E
a E
= (,
z E u, lU
Y
cE
:<
ul
: (E
Y
g,
z l! ul o
-l 6l 21 ol
GI
6l
il
7l z ol o 3 g
€
5
e
jia 5 85 e6i 5r
_E
;39
sig *F;
CD
i
3e st 9 O,i 3 EE
:;s..e
IfEF;:: si i E:F:
5 a
I -c! sl ol 7l 5
?
ul
tt
gl EJ
t.
a
6
5 b
s F a.
oo 0c
F (t,
(o t
O)
&
i
t o
e q
ql
ol
oS E
E
z z0 f, UJ UJ
Y
s tg
E Y
6 z l! lrJ o
o @
c o o z
z o al,
] 5= g g t2
f z U'
ut .2
z 6 3 g j
,EE;
p. EFgi
;ie'aii gi s 'af giigiig
f;uF'iu $F,
Eiigiggiii isiiissFisg !
tr
i:
tr
o
tr qt
a
c
o.
l-
cc
(/)
o
sR (l!
o g c
tE
I a5 E
E
1
c lrJ
! tc
Y
e.
iit ;Ei
! g; sl i e
t
€
a
IE
ttg
ad
E
!
C\
E
t
Ea
J
.5
.lr oa oc
cE ao
Ee .C
J'
5
e! : 3. e I
FF;
CCa
s{ $ 3rg 3€:
Fgg
at.
?
c
?EE t ci
'-
tt
ca
E€ 5.= .;! .=!
r3
iti ;i;:
3FE
J:C
E 'ic o6 CD'
c
E
6
cc
a
E
a
.3
t ic ag tg
o 6 te at. P
o o a g c o .t a It A 6J| D J
t .ta € ? 5
.9
o tD o a o' tc E c a t 6s cCD ! rt c a c 6
a
.=
o
;5gF E! e
iir €; si-g
r!€
,E;E c!5
=E; EE: c
a Ea i tA 3
Erg t
5 a cCD E a t o |! E tg o a a J z a t(! a
i 3gi .E
!
T! ga
T
a
5
a o t c c o a C a a E Jt o a
t
Pt a 6
o o o ? C t a to Ar
c
CD
o J
3g a o ao .c ao
t
o o e g D c a
t
o
o !5
E
E =
a a TE
.|t
5
t c
J
C c a G
6
-Et E
a
o
.3 (l
a
a 6E
F
5 : a a : a 38 I Ez
t
a
C
a
a
C
E
ET o
95 c a
s; gt t i.E J
!a
a
! g
a a
5 E
2 3 E 3
[*r
E,g
i!
E a t is t a E3 a 3 si
ca
! r'
E
a
6
t
3
a a
E
E E
c EC EE ;a t : = 3F ca c € a o E a E
3
g
2 i:!F €Fi C
EE
1F
gE: g
=!. F5 .g
c
g d t
C
!
ta !
t
o E c E
t a
6 a
c a a a :3 ]P
E
!
a
.g s!
a
5
g? P a
5
F
E
ca 9a 5< F. :l
F
e
F (t,
b
55
= 6 F!
5r
!lc .!r a -c
att'
rl
Eis
?! ao 5
i ieis .a! c e c
a ro
t ! E
a a
a
J
a ot
€ t 5 5
YO-
c
3" .:> a: a'i ;t t? {
arj
ao c{
: II
€a c! ? 5 a c6 o 3J
:
t e c o t a o CD 2 E aco 5c o ! 5 og g c t o -e a A c, t x tt 3 3a a g
t 6
.o
i
5 &a
f co
G (:,
o z 6
J
g s 5 €t o z E 3 3c 3 j
B
R
s oo
(!
flq col
a5
E
E
z (, z f;
ul
vtu
5
J
o rt o
s|l, t a Ja 5 c ID E ! a cl 6
E
!(, @
.EE -E r*5
iiiFsii
: =u gr
t;
FE:Erc!EJFFg
E:IFEE€ni:is
€:a
Ei F
Eistu;g
s !c
Ei:E a€E 3Bg
ul Cc
v
v,
z l! u, o
iiii€fl€
:
f,
o @
cDt 5 ca
: !t iFg;E g€€EE
igfFi
.€E -E **E
ir E
gF?E
Ee
rri;g;r ;ea ;a&.9!rE sf.a Eig€g*E ssi sgi EEg€
:3FlE:€
F: t F;3g n fE:
EEgIAgsEJFFF
o ol o
o o ct o.
o
Y o
g
z
u,
5 (l
t
t
D
';
t 7
d
{ s z
3
d z 6
(D
J
E 6
z
(r E
c a
! o o
!J d!
a
o
(, t
o
z
= 5 g
2 o o
's
ut
E!
ctr zI l vf.{i u, g, a z. qa, !! ctl 6 tc aa, YO-
3
9) o)
E
o
F
tr (!
o oq
t-
G
(D
o 6 :) (D
z
0 E u, F
tul
3 ul
:
U'
Y
tr
z
ah
tt
z
Y
TE
:
o zE
Jfi= JOE lil ='-
6zO si= l-
zP6
D nl
o
o
C'
I c a a (,
c
€t '30 9e r! >a c! c-
t3 3-o
0! hg
ED
ii:i* giiiggg E
seE
53€ ga€ Et P
Eii
P
liiiii, -es
s
p !tl d! r
t8
EF?
EFg ETZ 3 3S
5 t
J
at
=co lt 5 E
B 9.3 9e q=
€2
a
J
-
I
c
o
i3 tt
!lt
ZE c?
€Ee
sE5 3s5
tr
ru
3iE
t J t
t ! o
c
d
.9 t
C
!
c
€P
n5
F'EE ;
;igi:rf FEEEigi, 5g
EAr oE b 3g€
! sE
€€ i ErC $TE 3.
-o€ 5s€
tEE
r5
g
t
€ @
E
5
t5 qa
5 E
F
a
E a C
E
B a
5 t C
3 N
Y
I
t
a e
.e
g
a a a a
g
5 I c
5
o.
3
.i
tr
Y
3
oa
E€
z o-
E UJ
z
u, o. b
$ J f !
q-
c
-C
g 3 a
a e
a o
SiFe
a t 2 .o o G
3iF ? o o 3 o 2 a 3 g t9,
c a a
, - I, .'
taa g' Y
5
o
s F
I
a.
F (t, tr
a
o a
(o
N q)
o
fl c ql ot q
atrf,
(t(lt
z o =
f,
t{ EI
Y
:< E, UJ
t C
s
5 E.
j
€r i
.-6
E.; ir
E ix
EO. F E
; E 9o! E :6 = 'EE Fltv vEo Y
;
.'
!E
- 53
€ 6 E
Eg*s*=& ; E;Fi= s-3i," ui P.g F . E E 5.=rE $ gS s
&E
F
) c7|qc >(t = c! <
:94 j;t
'=E y, crr qt !c- -c,
5T:
E E€c 6:
rH
fEE;;.;
gsE:9i; EFi€*ts :; EYXY ^ Ol
c 6
e.
:-.6
='i f€s -c o-g
-at 9 E-e EEE 966
z UJ
tg-
qr-c o CL:6
rpH
;g!
oE d i oo >.8 5
f;j:
C cj:
!.3
i. c9 iP
-iE
:9€ c.:! o
ru
c
tr
E '6
il
b
A >
.
6:
CLE
EP ta o=
€t CL
-g
'Ee
F;
F; 5T
{c =6
EE* sei ji E $i I
-sE.g
E
Ci
gEsgf
'tEF E si 6a od i€g :r€€ uu€j ; g "';
I?E
qsg! s F€ s
E
3E;Eg{tE P
gE E€ =6
;g P
=aE9 sii i.c _ 6--
p
ri gr.t
5'
5' I
t 6
c
F
d
E
c cto
e
ru
J
t{,t
c (l c
E
3 3; ,2t
< a'giE dl
c q,
Y q a E
s
G
5
CD
e o ac J dl
t c
o
co
I
z o
o
o-
c
3
(
3
6
Y
3
g
ri
ot
g
i
c
Q'
=
c
G
a 3
,2
E
F
qt
E
g Fa
5
t,
a
zI
UJ .1
g tt
o
{c d 7
f, F
o e
tr
o-
ql = a
ec
o
F tr,
R
{ oo'
P e
6 o E
E.
oc
.55
i:i € EY
i: s5$
EEb
5
J t a 3
= €t e +.$
EiFEEE F! !f 'n -! 3s5EdE
;: sE iE -ac9€qt ggEIiE
Eiei!a
z C'
o ct
.?
E
! J a !
a
t
It !
I
3
.E
53
z € f, 3
u,
tlt
e,
i
?6€.3
:gs
ggE EE F
'Eg
sE
€: €€ _50
Ei Ei 0t
toi
i;r
iit"* C
a
5, t !
€ E
tc
a 3 a
j
Y
g!. F
i;$ i oG ('.t' 5 e?
iig. ! E?F
€€
FfFE
c
.9
I
.3 CI
J
a
.o
c
:o .?
tc
t
;
It oga
:o
t
3c
t :o
P ta:
€ o
2
a
-rj
t-"
ET -E
c o
;€ a-3 ?.8 td.
.E
c a
:
E
J
'ta
a
E
a G
5 a
o.
5 a a
g
t g
ct
3
ut
a
3ss
:E^E
.E;
3i;5gei iic fiigEee isig3;s .i .i i.id 9; d .t .i d
-?sP 3 iig sFF 5€ it & is* Erg ,E $iii E ;E F5 ;i_o't c E ;FF !ig lll EA - t ! *Et! E IiFEFS v iiE€ i=tg€,ilE
o
z
o
IL u,
gilg
I
C a
i5
? cl :'6 o z €a o 5o 3 D g !2
rl
?
g
..t
N I
5
b
F F .s
ot! F q
e
Tabel
11.27
NERACA PENGGUNAAN TANAH PROPINSI TIMOR TIMUR
(satuan ha) Potcttsl Frsik
Kawasan
Penggunaan Tanah
Llndung
No
t. 2.
WTU
|
I
WTU II
Jumlah
527,3
6 18i1,95
17 711,25
63
33 098,r
4 574,9
37 673
37736
17 749
2?s7,s
4727,3
31 275,15
49 024.15
5 042,4 6 506,55
3?2,,1
5 364.5
2382
3 554.45
10 061
6 847.5 t2 443
17 800
10140.6
7 537.8
5'r 6 455
436 302.4
197 649,42
s7 704
409
Pemuklman
|
r
8 r 20.25
Sawah
a. b. 3.
Total
Kawasan Budidaya
sawah irigasi
:
oawahdrainase
c. sEwEh tldah huittl a. Tcaalan b. Ladang t c. kebun campdran
|
483
.|
7 678,4 633 95t.82
35 478.4
4.
Pe*ebunan
5.
Hutan
6.
Tanah Kosong
20
8r,5
70 599.58 88
128 303.58
Tanah rusak
52 646,63 6.5
17 952,95
7. 8.
Perairan
2E
2076,4
2 626,1
4 702,5
4 730,5
9.
Lain-lain
r 097
13 772,9
2 868.9
16 641,E
615 19r
593 667,63
232 079.37
845747
Jumlah
Sumber:
Kanwil BPN Propinsi
llmor Timur,
1
15 407.82 108
l7
I
738,8
460 938
1992
ll - 103 9STRP Datt t Timor Timur
8,9 Eovo z.
-8, oe. (n ct
z.> <E
O z<
E,S
tJJF
i3r lg6 llo lo= lzrD
l== (.:,
I
gls* I x
H
liggg,*=ii HtililHHMMOEI
5
I F
:5
F
c
a o. = o G
-E
.D
I!' v
ffi
H M :)
F M O F U)
Z o_ O
M
o_
!t I
o
x9 ld. :
6cc z.
z.= <E
O z.{
I r,
(i 5
@
ct
LrJ tt Es.
Sz, x< v:E l)< <=
LrJ
F:= O E,
:4
_o)C rry<.
E3 :tr o-
a (, a vE
EgIEg
:iiEE=s= HHilgEilMiq
o o o
c; N
cj
gg ci
t;
FB E;
ffi@.
F:)l#...)
; :6 a
vt v,
z? J
6
-
EH
@
ffi
H
E
lll
l>l
ro a
besar darl jumtah penduduk Kota Baucau sebagai kota lerbesar kedua. Demikian pula halnya apabila dilihat dari tingkat kepadalahnya, y'aitu 242 jiwa/km2, yang merupakan angka kepadatan tertinggi di Propinsi Timor Timur. Dalam iangka paniang pemuiatan penduduk ini belum beralih, yaitu diperkirakan di wilayah bagian barat (Dili-Ermera-Liquica). Secara fungsional. kota-kota di propinsi Timor Timur saat ini iuga masih terdapat kota-kota yang rendah keterkaitannya satu sama lain, walaupun sudah dilaluijalan penghubung antar kabuPaten. Dalam fungsinya sebagai pusat pemasaran alau perdagangan nampak adanya homogenilas sehingga belum tercipta multiplier antar fungsi.
d.
Permasalahan Sistem Prasarana Wilayah Secara umum ketersediaan prasarana diwilayah Timor Timur relatif belum cukup memadai, baik kualitas mauPun kuantitasnya. Untuk perhubungan darat, kualitas dan kuantitas jalan per satuan wilayah sangat diperlukan untuk membuka isolasi, baik ekonomi maupun sosial. Prasarana perhubungan darat inidiharapkan akan memacu kemajuan dan kemamPuan masyarakat dalam mengembangkan sumber daya alam diwilayahnya.
Demikian pula pengembangan prasarana perhubungan laut, mengingat beberapa kota kabupatery'kecamatan terletak di pinggir laut. Sampai saat ini telah ada 9 pelabuhan laut/tempat berlabuh, namun hanya tiga pelabuhan laut yang memiliki fasititas penuniang 6rkup memadai, sedangkan sisanya ada yang perlu ditingkatkan aPabila memungkinkan.
'
Prasarana lain yang perlu dikembangkan terutama adalah Prasarana pendidikan, kesehatan, dan pemasararV perdagangan. Untuk Prasarana pendidikan masih sangal terbatas lembaga pendidikan keiuruan dan potiteknik di setiap kota kabupaten dalam rangka meningkatkan mutu keterampilan lenaga kerja sesuai dengan potensi sumberdaya alamnya. Kursus-kursus keterampilan berupa balai-balai latihan;akan sangal bermanfaat dalam rangka memperkenatkan teknotogi, 6aik di bidang perlanian maupun industri kecil atau rumah tangga. Prasarana kesehatan di setiap kota kabupaten relatif terbatas, hanya Kota Dili
yang sudah cukup memadai. Selanjutnya untuk keselarasan dalam dimensi keseiahteraan penduduk, maka perlu ditingkatkan keberadaan rumah sakit pembantu yang ada di setiap ibukota kabupalen meniadi rumah sakit
perawatan, sehingga akan menghambat 'push factor' laiu migrasi koe
FSTRPDatI lTimorTimur
il-106
kota-kota yang lelah memiliki rumah sakit umum atau perawatan. Demikian pula untuk prasarana pemasaran/perdagangan masih terbatas, terulama pasar dan lembaga keuangary'bank di setiap kota kabupaten.
t
a
RSTRPDatI lTimorTlmur
ll - 107
ta a
BAB
III
KONSEPSI STRUKTUR TATA RU,ANG PROPINSI TIMOR TIMUR
BAB III KONSEPSI STRUKTUR TATA RUANG PROPINSI TIMOR TIMUR
Didasarkan pada hasil analisis wilayah yang telah dilakukan, diperoleh gambaran potensi serta permasalahan pengembangan wilayah propinsiTimor Timur. Atas dasar itu, dagat dirumuskan konsepsi struklur tata ruang propinsi Timor Timur untuk kurunfraktu lima belas tahun mendatang. Di dalamnya tercakup rumusan tujuan pengembangan tata ruang, pendekatan konsepsional serta strategi pengembangan untuk mewujudkannya. Wilayah Timor Timur sebagai propinsi termuda di Indonesia dengan karakteristik fisik, sosial ekonomi serta sosial budayanya yang berbeda dengan propinsipropinsi lain, pada dasarnya menuntut pendekatan yang berbeda dalam pengembangannya. Demikian halnya dalam pengembangan tata ruangnya sebagai sisi lain dari pembangunan yang tidak dapat dilepaskan, perlu didasarkan pada
rumusan konsepsi yang khas pula sesuai dengan karakteristik yang melandasinya.
3.1 Tujuan Pengembangan Tata Ruang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) Daerah Tingkat I Timor Timur yang berdimensi 15 tahun pada dasarnya akan berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat l. Dengan demikian dalam perumusan konsepsinya akan tetap mengacu pada tuiuan, sasaran, dan arah pembangunan jangka panjang, serta kebijaksanaan spasial, yang telah ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I yang telah ditetapkan tersebut.
Mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat l, pembangunan daerah Timor Timur dalam jangka panjang bertujuan untuk mewuiudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di'dalam wadah Negara l(esatu'an Republik Indoncsia yang merdeka,
RSTRP Dati I Timor Tirnur
lll-|
berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenleram, tertib dan damai. Dalam konteks tersebut arah pembangunan jangka panjang propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, lerulama pada :
. .
peningkatan sumber daya manusia dalam mengelola sumber-sumber daerah; optimalisasi penggunaan sumber daya polensial dalam rangka peningkatan laraf hidup masyarakat;
.
peningkatan otonomidaerah yang nyata dan bertanggungjawab.
Didasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada, tujuan pengembangan tata ruang propinsi Timor Timur pada dasarnya bertilik-lolak dari tujuan pengembangan wilayah secara umum, yaitu :
. .
meningkatkan pertumbuhan wilayah propinsi sebagai bagian integral dari wilayah nasional, khususnya di Wilayah Indonesia Bagian Timur, untuk menekan tingkat ketimpangan anlar-wilayah propinsi; mengupayakan pemerataan pertumbuhan di daerah tingkat ll kabupaten secara serasi sesuai dengan potensi dan permasalahannya masing-masing.
Sejalan dengan tujuan dan arah pembangunan daerah dalam jangka panjang, maka pengembangan tata ruang (spasial) propinsiTimor Timur didasarkan pada tujuan:
.
Menyeimbangkan kegiatan pembangunan anlar daerah tingkat ll agar kesenjangan perkembangan dapat dikurangi, dengan memberikan penekanan pada pengembangan wilayah terbelakang dan terisolir;
.
Mengarahkan kegiatan pembangunan di daerah tingkat ll sesuai dengan kondisi, potensi wilayah dan prioritas pembangunan, baik bagi kepentingan nasional maupun daerah;
.
Mengembangkan keterkaitan ekonomi antar daerah tingk{ tl dan antar wilayah pembangunan ybng saling mengunlungkan dan dapat pendorong pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing.
Untuk mendukung tuiuan pembangunan jangka panjang melalui pendekatan spasial di atas, maka dalam upaya perumusan konsepsi struktur tata ruang propinsi Timor Timur ini dibedakan tujuan pengembangan lata ruang makro (dalam lingkup antar wilayah) dan tujuan pengembangan tata ruang mikro (dalam
lingkup intrawilayah)
BSTRP Dati lTimorTimur
ilt- 2
Tujuan pengembangan tata ruang makro
.
:
Membuka keterisolasian wilayah PropinsiTimor Timur dalam lingkup nasional secarakeseluruhan dan didalam wilayah Indonesia Bagian Timur (lBT) secara
khusus, untuk mengejar ketertinggalan perkembangannya dengan propinsi-propinsi lain dengan mengembangkan keunggulan komparatifnya;
.
Mengembangkan sistem keterkaitan ruang antar wilayah, baik melalui transportasi darat (dengan wilayah Nusa Tenggara Timur yang berbatasan) serta melaluitransportasi laut dan udara dengan propinsi-propinsiterutama di wilayah lBJ, untuk mengintegrasikan perekonomian propinsi ini ke dalam perekondmian nasional.
Tujuan pengembangan tata ruang mikro
.
:
Mengupayakan keseimbangan kegiatan pembangunan antar Daerah Tingkat
ll
sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahannya, sehingga
kesenjangan perkembangan antar daerah tingkat ll di bagian utara dan selatan serta barat dan timur dapat dikurangi;
. ' .
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah, terutama sumber daya alam yang berupa lahan dan mineral; Menjaga dan melestarikan keseimbangan lingkungan dengan memantapkan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung; Mengarahkan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada;
'
Mengembangkan wilayah-wilayah prioritas yang memerlukan dukungan penataan ruang segera, yang meliputi kawasan tumbuh cepat dan potensial, kawasan kritis, serta kawasan terisolir;
'
Mengembangkan sistem jaringan transportasi intra wilayah yang memadai dalam membentuk satu kesatuan wilayah propinsi terutama melalui pengembangan jaringan jalan ;
'
Mengembangkan sistem kota-kota baik sebagai pusat pertumbuhan maupun pusat permukiman, yang terintegrasi dengan sistem lainnya sehingga membentuk pola tata ruang wilayah propinsi yang dapat mendukung pengembangan wilayah.
RSTRP
Dalil
TimorTimur
ilt-3
3.2
Pendekatan Konsepsional Pengembangan Tata Ruang
Pendekatan dalam merumuskan kOnsepsi pengembangan lata ruang Propinsi Dati I Timor Timur dilakukan dengan dua pendekalan, yaitu: perlama, pengem' bangan Tata Ruang Propinsi Dati I Timor Timur dalam lingkup antar wilayah; kedua, pengembangan Tata Ruang Propinsi Dati I Timor Timur dalam lingkup bukan merupakan pendekatan yang intra wilayah. Kedua pendekatan terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan yang saling berkailan, dengan mengacu pada kondisi, potensi dan permasalahan pengembangan wilayah Timor Timur
ini
yang khas.
3.2.1 Pengembangan Tata Ruang Timor Timur dalam Lingkup Antar WilaYah Pengembangan wilayah Timor Timur pada dasarnya tidak akan terlepas dari kedudukan dan peran Propinsi Dati I Timor Timur dalam lingkup wilayah yang lebih tuas, terutama dengan propinsi- propinsi yang berdekalan, seperti: Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan propinsi-propinsi lain yang terdapat di tndonesia Bagian Timur, serla pemanfaalan peluang terhadap perkembangan jalur perdagangan pada kawasan global Asia pasifik pada masa yang akan datang. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan konsepsi struktur tata ruang propinsiTimor Timur ini adalah sebagai berikut:
a.
Sejarah integrasi Timor Timur yang relatif baru ke dalam wpyah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta beberapa persoalafi politik yang berkepanjangan menyangkut integrasi Timor Timur di dunia internasional. Semenlara itu ada kemauan politik yang cukup kuat dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Timor Timur, setelah selama berada dalam wilayah kekuasaan Pemerintah Portugal, Timor-Timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tendah dan miskin dalam berbagai prasarana dan fasilitas sosial- ekonomi.
RSTRP Dati I TimorTimur
lll-4
b. Secara
geografis, kedudukan Propinsi Timor Timur yang relatif jauh dengan
pusat-pusat pemasaran terutama di Pulau Jawa, menjadi kendala untuk meningkatkan keterkaitan ekonomiantar wilayah. Kenyataan inisemakin sulit, mengingat Propinsi Timor Timur sangat tergantung terhadap sistem tranpostasi laut dan udara yang kapasitasnya tidak terlalu besar dengan frekuensi pengangkutan dan jaringan trayek yang relatif terbatas. Namun load factor yang dicapaiterutama untuk muatan balik masih sangat rendah, khususnya load faktor pesawat udara. Di samping itu juga, secara geografis berdekatan dengan Australia yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk m$akukan hubungan perdagangan.
c.
Kedudulan wilayah Timor Timur yang secara geografis berbatasan langsung dengan propinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan adanya wilayah enclave dalam propinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan potensi untuk mengembangkan keterkaitan antar wilayah secara ekonomi dengan memanfaatkan prasarana perhubungan darat. Di samping itu juga secara geografis berdekatan dengan Australia yang dapat memberikan peluang untuk mengadakan hubungan perdagangan langsung.
d.
Ditinjau dari kegiatan perekonomian antar wilayah, pada saat ini Propinsi Timor Tinfur lebih banyak pergerakan barang masuk daripada barang keluar. Dari data asaltujuan barang, peran Propinsi Timor Timur terhadap propinsi lainnya, terutama Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur adalah sebagaipemasok komoditi bahan mentah, sedangkan komoditi yang diimpor merupakan barang-barang jadi dan mesin-mesin.
e.
Peran PropinsiTimor Timur sebagai pemasok bahan mentah, menyebabkan tidak banyak memperoleh keuntungan akibat proses mulliplier etfect. Keuntungan akan lebih banyak diperoleh oleh propinsi-propinsi yang mengolah bahan mentah tersebut menjadi barang jadi. Dalam iangka panjang PropinsiTimor Timur akan lebih banyak memperoleh keuntungan bila proses pengolahan bahan mentah tersebut dapat dilakukan di PropinsiTimor Timur sendiri.
t.
Perkembangan perdagangan yang sangat pesal pada kawasan global Asia-Pasifik dapat dijadikan peluang untuk mengembangkan sistem perdagangan Propinsi Dati I Timor Timur dengan dunia internasional.
g.
Keadaan perekonomian Timor Timur berada dalam skala yang kecil dan sangat tergantung pada sumber daya dari luar. Hal ini bisa dilihat dari besarnya impor pangan dan investasi pemerintah. Ditinjau berdasarkan
RSTRP DatilTimorTimur
ilt-
5
Produk Domestik Begional Bruto (PDRB) per.kapita (1983) dan laiu pertumbuhan PDRB per kapita (1983-1989) TimorTimur bera'da barisan yang paling bawah (rendah) pada kelompok propinsi-propinsiyang memiliki indeks PDRB per.kapita di bawah rala-rala nasional dan memiliki laiu perlumbuhan yang rendah.
Berdasarkan hal di atas, maka konsep struktur tata ruang PropinsiTimor Timur secara makro akan diarahkan Pada : Pengembangan wilayah yang saat initelah mempunyaiperkembangan yang
.
relatif pesat, yaitu witayah bagian barat dan utara
.
Pengembangan wilayah dataran sepaniang pantai yang dilalui jalur jalan di sebelah ulara dan selatan.
Wilayah yang perkembangannya relatif pesat adalah wilayah barat-ulara, yaitu metiputi Kabupaten Dili, Liquica, Bobonaro, dan Ermera. Wilayah ini memiliki keunggulan komparatif dari pada wilayah lainnya, ditiniau darilokasinya. Wilayah ini dapat mendukung pertumbuhan wilayah propinsi secara keseluruhan serta memantapkan keterkaitan dengan wilayah Indonesia Bagian Timur, dan wilayah tndonesia Bagian Barat terutama Surabaya dan Jakarta, serta kemungkinan pengembangan hubungan perdagangan dengan negara- negara diAsia Pasifik. Kota Dilidalam halini, selain sebagai pusat pemerintahan, iuga sebagai simpul dan sekaligus pintu gerbang perdagangan dengan wilayah lainnya sehingga dapat membuka keterisolasian Propinsi Timor Timur.
Wilayah yang dilatui jatur utara dan selatan (wilayah PantaD pada dasarnya potensial untuk lebih berkembang karena keberadaan ialan tersebut merupakan prasarana yang dapat memperkuat keterkaitan antar wilayah Timor Timur dengan Nusa Tenggara Timur. Kondisi prasarana perhubungan yang cukup baik pada jalur utara (Liquica, Dili, Manatuto, Baucau, dan Laulem), harus diikuti dengan peningkatan kualitas prasarana perhubungan di ialur selatSn (Lospalos, Viqueque, Same, Ainaro, Suai). Peningkatan kualitas inf selain dapat meningkatkan hubungan perdagangan di dalam Propinsi Timor Timur sendiri, juga meningkatkan hubungan dengan propinsi Nusa Tenggara Timur, terutama melalui jalur selatan, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses perkembangan di wilayalr selalan Timor Timur. Selain itu iuga pengembangan prasarana di wilayah selatan akan menuniang pengembangan sentra'sentra kawasan pertanian yang potensial (Beco dan Zumalal, Betano, Besusu, Fatuberliu, Ouiras, Nalarbora, Uatulari, Uatucarbau, Loes, dan Maliana). Secara
RSTRP Dati t itmor Timur
ilt-6
keseluruhan, pengembangan iaringan ialan di Propinsi Timor Timur dapat diarahkan pada pembentukan sistem jaringan ialan lingkar yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan pemukiman, baik di sebelah utara maupun selatan.
KonsepsistrukturtataruangpropinsiTimorTimur Gambar 3.1.
secara makro dapat dilihat pada
3.2.2 Pengembangan Tata Ruang Propinsi Timor Timur dala.m Konteks lntra-Wilayah
?
Dalam konteks intra wilayah, secara konsepsional pengembangan tata ruang Propinsi Timor Timur akan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:
. . . 1.
keterkaitan potensi dan daya dukung wilayah keterkaitan antar kegiatan/sektor yang memanfaatkan ruang
keterkaitan fungsional antar kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya.
Keterkaitan potensidan daya dukung wilayah Berdasarkan potensi yang dimiliki, Propinsi Dati I Timor Timur terutama diarahkan bagi pengembangan kegiatan pertanian (perkebunan, peternakan, tanaman pangan, dan perikanan). Dalam hal inisub-sektor perkebunan dan peternakan mempunyai keunggulan komparatif untuk dikembangkan. Dalam upaya pemerintah saat ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Timor Timur, maka secara bertahap perlu dilakukan perubahan struktur ekonomi hingga tahun 2010. Di samping sektor pertanian, sektor pertambangan perlu diberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengolah sumber daya mineral yang saat ini belum dimanfaatkan secara optimal (marmer, lempung, fosfat, emas dan perak, chromit dan gypsum). Demikian pula pengembangan sektor industri, terutama industri pengolahan hasil pertanian perlu ditingkatkan, sehingga Timor Timur dapat mengolah bahan mentah sendiri bahkan dapat mengekspor bahan jadi ke Pulau Jawa dan pusat-pusat perdagangan lainnya. Sektor pariwisata iuga perlu mendapat perhatian dengan lebih mengembangkan kawasan-kawasan yang memang sudah teridentifikasi nyata mempunyai daya tarik wisata yang tinggi, misalnya di Maubise dan Liquica. Kondisi geologis Timor Timur juga akan sangat
RSTRP Dali
I Timor Timur
ilt-
7
x2 Fo-
:
z
F
z.= <8. O z.< ldF o.s :
A
c @
= (,
FE
t= ag at
I
g
HT I
9x 9x !
t F
E
3 3
e
F
t
3
g3 3
E
g
I* E 3 3o
{ E3
E
g E
I* ig
iiF Es$
so = a
v'l
vl
? J = 6
-
Fi @l
ffi
H E]
I
to
menarik bagi mereka yang mengkaji ilmu geologi. Dalam kaitannya dengan teori tektonik global kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata ilmu pengetahuan. Pengembangan industri minyakbumi di selatan Timor Timur tidak hanya merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Khususnya yang berkaitan dengan kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam hubungannya dengan cekungan minyakbumilepas pantai di Celah Timor ffimor GaP). Khusus uqrtuk pantaiselatan, kawasan ini seyogyanya dikembangkan untuk sentra pfi'tanian disamping industri minyakbumi, dan kawasan permukiman yang terbatas. Halini didukung potensiyang berupa luasnya dataran aluvial, namun memiliki kendala banjir atau genangan serta kemungkinan
berlangsungnya bencana tsunami atau pasang laut apabila teriadi gempabumi. Untuk mengantisipasi bencana tersebut di atas, maka di daerah selatan permukiman sebaiknya disebar di sentra-sentra pertanian maupun kota yang telah ada saja, dan tidak mengkonsentrasikan penduduk dalam jumlah yang besar sebagaimana di pantai utara. Berdasarkan kenyataan diatas maka konsentrasi penduduk lebih diutamakan dipantai utaradan dikantong-kantong di daerah pedalaman yang relatif subur dan memiliki sumberdaya air. Kawasan pegunungan yang merupakan kawasan budidaya dialokasikan terutama untuk sektor perkebunan. ndustri bahan baku yang memanfaatkan sumbe rdaya mineral yang ada yaitu batugamping, lempung, gipsum, pasir kuarsa dan pasir besi adalah industri semen portland. Batugamping yang kadar Mg'nya kurang dari 3%merupakan bahan baku utama dalam industri semen portland tersebut, sedangkan mineral lainnya yang telah disebutkan di atas hanyalah merupakan bahan f
tambahan saja.
Industri bahan tambang lainnya antara lain industri marmer, keramik dan bentonit. Pemanfaatan sumberdaya mineral lainnya seperti emas dan perak, mangan, kromit dan lain-lain masih memerlukan eksplorasiyang lebih detail. Dalam kaitan pengembangan sektor-sektor di atas, pengembangan potensi sumber daya alam yang ada perlu dikaitkan dengan daya dukung wilayahnya sehingga pemanfaatannya memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelaniutan. Dalam kaitan Ini, maka keberadaan kawasan yang berfungsi lindung (sesuai dengan kriteria dalam K'epres No.32 tahun 1990) ai an merrpakan wilayah limitasi bagi
RSIIP Dati I Timor Timur
|il.9
pengembangan kegiatan budidaya di fimor Timur. Wilayah inl terutama berada di bagian barat dan tengah, baik yang akan berfungsi 'sebagai kawasan yang melindungi kawasan bahannya (hutan lindung), kawasan perlindungan selempat, maupun'kawasan rawan bencana.
Keterkaitan antar sektor/kegiatan dalam memanfaatkan ruang Perencanaan lala tuang dalam wilayah propinsi pada dasarnya harus pula
dapat mengakomodasikan kepentingan seklor-sektor/kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang secara maksimal. Dalam hal ini kepentingan seklor-sektor tersebut dapat dilihat dari keberadaan: rencana tata ruang sektor yang bersangkutan
r r .
slatus penguasaan lahan oleh sektor kegiatan eksisting atau proyeldusulan proyek sektor.
Dalam konsepsi slruktur lata ruang Propinsi Timor Timur, sektor- sektor yang memanfaatkan ruang terutama perlanian (perkebunan, tanaman pangan, peternakan, kehutanan), pariwisala dan pertambangan, dll, perlu dilinjau keterkaitannya salu sama lain. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran
sejauhmana antar sektor saling menunjang atau bahkan menimbulkan peluang konflik kepentingan satu sama lain.
Kelerkaitan fungsional antar kota-kota sebagal pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya Dalam konteks pengembangan wilayah Timor Timur, pengembangan kota-kota pada dasarnya diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Sesuai dengan fungsi ulamanya, pengembangan kota- kota harus terkait dengan wilayah belakangnya terutama sebagai pusat perdagangarVpemasaran berbagai komoditas pertanian / perkebunan yang dihasilkan. Di samping itu, keberadaan kota-kota tersebut perlu pula dilihat dalam keseluruhan sistem kota yang dibentuknya. tni Uedti keterkaitan fungsional antar kota akan menjadi titik totak bagi pengem6angan wilayatr Timor Timur.
Untuk merumuskan konsepsi struktur tata ruang Timor Timur secara intra-wilayah, beberapa faklor yang menjadi dasar pertimbangan adalah: Adanya limitasi fisik witayah untuk dikembangkan terutama karena
*
adanya kawasan-kawasan yang seharusnya dipertahankan untuk kepehtingan fungsi lindung:
PSTRP Dati I fimor Timur
ilt-to
TABEL IV.2 KEBIJAKSANAAN PEMANTAPAN KAWASAN LINDUNG Dt PROPINSI DAERAH TINGI(AT ITIMOR TIMUR TUJUAN P€NLNOUNGAfl
J€MS IqWASAN
rqwAslx
M€u8€Rl(
N PETNOUI|GAN tqwASAN SAWA'rAIiNYA
l.
YA,rG
XartmHuamLlrdv.lg
KE 8I
JAKSAN A'{
P€
MAI'AATAX
ruAIG
Morsaifr tdiidit'. cral. baacm bori . r.diio.raal. d.a 6.rvfr lftrrgt lidolodf |dYilr rdrrl
leau lt ra ftaf'g dags 6.r!Bu troda Xcf,6 No. til lJvr lrlo. 6.l.lu F ti.,.uhn r .tr Fn l|!.bla.rdLFrt|r
Iniar,\stmhddraf Patdrlm
hddnt.. tccurf bdidlt. t.
i
I
frarimh tc{dradri.r,r rrrl tsa
PGtra ligan
Pcb!
otn dm
Ficagals dbf uratrt?. fcaia|m e
Ind60 Pcngoddid fogirm b..dd.t.
tior
ncn0C.6OOv hnCd
tr t ldrh .d.. X€btm
b,ditrtr t.,\g amFrrtd deFf grii &rgrurrom tidlje
nlolu
dtnli
r6ui daes
re
ldhrrap
l.tcdstd.rrs
PP No eg
l.r!./.r
t
ta.e
tcg€ts
906. 8a9l
t!.0 hdrggrhCau logrt r^dre tu6 6r4trn pcrf 6b. grmta d.n t6Fa lilhrg^ta h.r6
aA6trbdilm t.crya b3t,|.p Kcdds F/xlilim at3Cg.ri oircral dm air laruh 3erta tcgiatan Lin t!.e bqf ite (lngm F Ecgatwr bcss r||fi datol dJ.tuls d teci lrrr lird$g dbigm tct.pnmFt.hrntsl6ed l.hal.Cryt Kcgbtm hJditly! 9.rleb.rig$ diau.gtirtm 6tut tct.p balol.li d l.r.3n l|ran |i€$g; it. p.da tr.s
tdtcb, CriLa
e
te?drpd lrtfrti r.t .rta d<po.l nisd trfr? gal bdharga F(.I (b^ rlra tcgn). Fngclol€n t.nt bat3lat 'cndf,3' lq*!.r hr6 at.btuks
tt{sr C60r tctrp mdcltut t69!i lctu^g d6!!^ nc{ttstm .elltihtla trta brEr^ b.r8 gaMbaagarFya slut;r lrag lirdv.g d!9ot !-16O,!i
X WASAN
l. SF#!nF.^td
wlayri 9.^ti dyi Bts rca'lls tc69 6c^9tu9tu tal6i!,iaa tvngt. Pa tai. UCli,rdurEi
Sse$.^Sungd
Mcfadvngi 3un9.a dri l€.lm 6ru;ay! 9 da9.tmc^ggrggu dr^ mddt tedrlar i, tlFgi. to.d'ti lE'l 6!n deta, 3unt!i. 3",1r 6s.9.ssle cl,an 369t
Xrrrs Scttu
Maf t€u.Ei d.osfitdu. dJa tc{idm Urd,dryr y. 9 d.9.1 mc.!9rn09! I €lcttJ iJr tun9i dru
Oarus
r(AwAsAilsuA'(AAt M l. Xdrrn Sqlr Ahn
Mcl^drr{i
l3elJ.Csm tirl.,
lpr ctorlrlao. gcid. dm lsil.^ aLnt bld fcgqli^Om plcn. ratalt iLnv EFodohrm dM
Fribfigff
lsm
f6bra.
P€FILIOUNGAN SETEIIIAT
Wiota
Alar,n
9odi
66,Va
l. Pcrt!9ratlirts Ft^Juaom3C?F9.t yr g tdd{i dill Fpiatu pr.ri. F6'aa5,r 3!ngr. 6u l!-$f 3ct'ty d.rrul{raa/r. dcnos^ oGrgeu togr Kc?p6 No !2 ldu t99O. ?. Pa|fa^gm daa Fnc.ga\fr 4br6amtr lc96ls b,ddrt!, t<4I brd.y. ,.n9litri dcngE.nggv lung6i i, r6'rje InduntCnisp.dur!.c rsgJ d!^ laratJr SelltJ dsqtrtSrrr J Pc€cndd$ rc?rts U^r€.ya t$t t"bh .d!. Xcgjoia^ atdJya tar! nmrFyei tlmpal gctting lqrh*tap f.gf 69m txtup dt6r.rm l6a!e.l€tedv!^ ta^t bdt|ru r6ui (tgrg.a PP No. ?9 l$v,r 19!6. Eri fca;rwr tan9 6cn9?.^99u lrritri lrrdvng. hrG dnhrgri addvng t. h..6 cacgarrtcrf dbrwrMtr d[6bJrtD tcca.a b.rl&to
l. PGoaatapdrlcrr3a6tsta d6 lcags dm. rslo rrctgm tui6 osgE snrr, da tlt m dst4 s.i ,stirA/.roomtc fr cdng' oarir9 ?. PclrMomabluf lmta lcoidn brddltr !!.rg./,t lcvo! f qidstrue bcrliam dces l60E^yo. ds lidlL lohon lcrlr ncriC./rrh bcdtig d6. fttcld pdggru Gl6rrl6 d6l yo€ cd. a6u.J &^gm tqle?l ds l Pcn0clolm f.r.rm rsl.d6 liirm g.il.dvt!06.irta
dm HUs lv.rda 4aa
po,iFisrl!.
sln Friitlol.^ I
l.r.la.r l^Cr6Cm rclild,?!
Frha'Cmddl Sumbcr: Haril Anolisir Tim
RSTRP Dati I TimorTimur
pancaoara^
Timor Timur
lv-
tl
Tujuan ditetapkannya arahan pengembangan kawasan budidaya di Timor Timur adalah untuk :
. . .
memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal, berdayaguna dan berhasilguna, serasi dan seimbang serla berkelanJutan memberikan arahan unluk menenlukan prioritas pemanfaatan kegiatan budidaya yang berbeda
ruang
antar
memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaalan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke ienis lainnya.
Kawasan budidaya yang akan diarahkan pengembangan di Propinsi Timor Timur terdiri dari enam kawasalVsub-kawasan, yaitu sebagai berikut :
1.
Kawasan Hutan Produksi
2.
Kawasan Pertanian KawasanTanaman Pangan Lahan Basah
' ' ' t *
KawasanTanaman Pangan lahan Kering KawasanTanaman Tahunan/Perkebunan. Kawasan Peternakan Kawasan Perikanan
3. Kawasan Pertambangan 4. Kawasan Perindustrian 5. Kawasan Pariwisata 6. Kawasan Permukiman
' '
Permukiman Kota Permukiman Pedesaan.
Penetapan kawasan budidaya dengan klasifikasiseperti di atas pada dasarnya diarahkan dalam rangka optimasi pemanfaalan sumberdaya alam dan alokasinya datam ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kriteria untuk
mendetineasikan kawasan/sub-kawasan budidaya secara umum lebih didasarkan pada faktor kesesuaian lahan untuk dikembangkan. Secara umum kawasan budidaya mencakup luasan di luar kawasan lindung yang telah didelineasikan. Kawasan budidaya ini diperkirakan mencakup luas sekitar 845.748 Ha atau sekitar 57,9 lo dari luas wilayalr Propinsi Timor Timur. Klasifikasi kawasan budidaya seperti diuraikan di atas lerutama dikaitkan dengan fungsi
RSTBP DaliTimorTimur
tv- t2
utama pemanfaatan ruangnya dalam menampung kebutuhan penduduk. Pengertian dan kriteria tiap kawasan/sub-kawasan budidaya tersebut serta Penerapannya diTimorTimur secara rinci dapat dilihat kembali pada Tabet
111,.21 .
Dilihat dari kriterianya, pada dasarnya terdapat wilayah yang dapat saja memenuhi kriteria untuk pengembangan beberapa jenis kegiatan budidaya (misalnya perkebunan, tanaman tahunan, tanaman pangan tahan kering). Hal ini berarti pendelineasiannya dalam peta akan menjadi tumpang-tindih. Dengan demikian, pengalokasian ruangnya di samping didasarkan pada kesesuaian lahan juga perlu mempertimbangkan aspek ekonomis serta kebijaksanaan secara nasional atau daerah sebagai dasar bagi penentuan prioritasnya sesuai dengan kurun waktu rencana. Arahan pengembangan kawasan budidaya berdasarkan kriteria serta urutan prioritas penetapannya dapat dilihat pada Gambar 4.2
4.2.1 Kawasan Hutan Produksi Tujuan pengembangan kawasan hutan produksi secara umum adalah untuk memanfaatkan hasil hutan yang eksploitasinya dilakukan secara tebang pilih dan atau tebang habis. Luas total kawasan hutan produksiyang dapat dikembangkan
di Propinsi Timor Timur adalah 216.568,43 Ha. Kawasan ini sebagian besar diarahkan pengembangannya di kabupaten Aileu, Lautem, Liquica, Manufahi, Viqueque dan Baucau.
Kebijaksanaan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan hutan produksiadalah :
'
pengusahaan hutan produksi melalui pemberian ijin pengusahaan Hutan Tanaman lndustri(HTl)
'
pengembangan zona 'penyangga' pada kawasan hutan produksi terbatas yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung
'
pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta perladangan berpindah
'
penyelesaian persoalan tumpang tindih penggunaan lahan, terutama antara hutan dan perkebunan. Keberadaan perkebunan (kopi) yang berada pada kawasan hutan perlu dijadikan'enclave'.
FSIFP DalifimorTimur
lv- t3
v.9 Fo:
O< O-
F (J U) q
o o l (D
=2 +<
z. a9 aY z, z.= -dt
; (, 7
iiiSlu**
F En[aEmm0 Y
jalfi
itt iir ii ti
E;&#'
th
g e J a
c s I
; a
H IEEFI
Ld
H H
E lrl
lo.l
tcl l=l
a
rt
4.2.2 Kawasan Pertanian Didasarkan pada potensi serta kesesuaian lahan, sektor pertanian yang dapat dikembangkan di PropinsiTimor Timur terdiri dari sub sektor tanaman pangan, sub sehor perkebunan, sub sektor peternakan, dan sub sektor perikanan. Untuk itu perlu adanya arahan pengembangan kawasan/sub-kawasan tersebut dalam jangka panjang.
Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan secara umum akan diarahkan di kabupaten Bobonaro, Manatuto, Baucau, Viqueque, Ambeno, Manufahi, Covalima, Aileu, Ermera, dan Ainaro. Dalam hal ini jenis komoditas yang potensial untuk dikembangkan adalah padi, palawiia, dan hortikultura. Prioritas pengembangan tiap jenis komoditas pertanian tanaman pangan ini lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 1V.3.
Pengembangan kawasan perkebunan di Timor Timur diarahkan pada jenis komoditas : kopi, kelapa, kemiri, pinang, kayu manis, kapuk randu, cengkeh, coklat. Kawasan pengembangannya adalah : Kabupaten Ermera, Bobonaro, Liquica, Manufahi, Ainaro, Viqueque, Baucau, Lautem, Covalima, dan Ambeno. Pengembangan kawasan peternakan (sapi, kerbau, kuda, ternak kecil, dan unggas) terutama diarahkan pada wilayah yang mempunyai kesesuaian lahan untuk padang penggembalaan / peternakan yang tersebar di kabupaten Ambeno, Bobonaro, Covalima, Lautem, Viqueque, Ermera, Ainaro, Baucau, Liquica. Pengembangan kawasan perikanan arahan pengembangannya lebih ditekankan pada perikanan laut. Pantai selatan diarahkan pengembangannya untuk pihak swasta, sedangkan pantai utara diarahkan pengembangannya untuk masyarakat secara tradisional.
Kebijaksanaan pengembangan kawasan pertanian di propinsi Timor Timur, kebijaksanaan yang ditempuh adalah :
1. Pertanian lanaman pangan Untuk mewujudkan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sesuai dengan potensinya, kebijaksanaan pemanfaatan ruang yang dilakukan
adalah:
r
perluasan areal persawahan baru/pertanian tanaman pangan lahan basah
FSIFP DatiTimorTimur
lv-ls
TabellV.3 ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA PROPINSI TIMOR TIMUR
FSfFP
Dati I Timor Timur
lv- t6
r r ' 2.
pengembangan prasarana pengairan untuk mendukung pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang relatif subur
penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya pada satu lokasi/lawasan.
Perkebunan
Untuk mewujudkan pengembangan kawasan perkebunan, kebijaksanaan pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan adalah : peremajaan dan perluasan areal tanaman perkebunan kelapa, cengkeh, kopi, cokelat, kemiri, pinang, kayu manis, kapuk randu
* ' i 3.
pengembangan wilayah-wilayah tanaman perkebunan sesuai dengan potensi/kesesuaian lahannya secara opti mal pengendalian perluasan tanaman perkebunan (terutama cengkeh) untuk memelihara kelestarian lingkungan.
Peternakan
Kebijaksanaan yang perlu dilakukan dalam pengembangan kawasan peternakan adalah: * Mengembangkan lahan-lahadpadang rumput yang potensial untuk
* ' r
padang peng gembalaan/peternakan.
Melakukan upaya-upaya diversifikasi, intensivikasi, ekstensivikasi, dan rehabilitasi baik dalam program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pembentukan Hutan Kemasyarakatan Pakan (HKP), dilakukan secara bertahap.
Pengembangan peternakan rakyat yang diselenggarakan secara tradisional belum bersifat komersial, orientasi utama pada tenaga kerja, pupuk, tabungan, dan status sosial.
'
Menarik Investasi swasta pada sub-sektor peternakan (skala besar), melalui: kemudahan-kemudahan dalam investasi seperti; kemudahan dalam periiinan, studi kelayakan, hak guna usaha, serta pemberian insentif lainnya.
RSTRP DatiTimorTimur
lv- t7
4,
Perikanan
Kebijaksanaan yang perlu dilakukan dalam pengembangan kawasan perikanan adalah : * meningkatkan kemampuan dan kelerampilan nelayan, terutama dalam mengelola sarana dan prasarana perikanan
' r r r
meningkatkan sarana perikanan, lerutama upaya motorisasiout board
pengembangan permukiman nelayan, sehingga lidak hanya terkonsentrasidi Dilisaja
pengembangan budidaya perikanan darat diarahkan hanya untuk kebutuhan keluarga saia, mengingat keterbalasan air. pengembangan budidayatambak diarahkan untuk pihak swastaterutama diwilayah selatan.
4.2.3 Kawasan Pariwisata Didasarkan pada karakterislik potensi wisala, iaringan transportasi untuk mendukungnya, serta orientasi ke pusat-pusat pelayanan, pengembangan kawasan pariwisata di propinsiTimor Timur secara diarahkan pada :
. .
Pola Koridor Pantai Utara. dengan mengutamakan obiek wisata pantai dan sejarah (Balibo - Maubara - Liquica - Dili- Behau - Baucau - Laga - Lautem Pante Macassar) Pola Radial Pedalaman, dengan dua simpul pengembangan yaitu Dili (Dili Ermera dan Dili- Maubisse) dan Baucau (Baucau - Ossu dan Baucau - Lautem - Tutula).
Tujuan pengembangan kawasan pariwisata di TimorTimurterutama adalah untuk mengembangkan kawasan prioritas yang memilikiobjek wisata, terutama untuk wisatawan mancanegara yang pengembangannya diharapkan akan berdampak positif padawilayah yang lebih luas. Kawasan pariwisalayang dikembangkan di TimorTimur sebagian besar berorientasi pada objek wisata alam yang sebagian
besarsebenarnyatelahtercakupdalamkawasanlindung. Dalamkaitanini, sesuai dengan sifatrrya sebagai karruasan pariwisata terbuka maka delineasinya tidak dapat dilakukan secara definitif sehingga luasannyapun belum dapat diperkirakan secara rinci. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengembangannya harus senantiasa memperhatikan fungsi utamanya sebagai kawasan lindung.
RSTBP Dati fimorTimur
tv-t8
4.2.4. Kawasan Industri Tujuan pengembangan kawasan industri di Timor Timur secara umum adalah untuk mengembangkan zona/kawasan industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industripengolahan yang berorientasi paoa keiersediaan semberdaya alam. Untuk pengembangan kawasan ini (kawasan dalam pengertian ,estate) lebih jauh perlu mengacu pada Keppres No. 53 Tahun 1989 dan Keppres No. 33 Tahun 1 990, serta SK Menteri perindustrian No. Zgl tMtSKll O/1 989 tentang Tata CaraPerizinan dan StandarTeknis Kawasan tndustri, dengan ctidukung oleh studi perencanaan detail kawasan. Ditinjau dari rokasinya, kawasan industri yang akan dikembangkan di propinsi Timor Timur berada dan tersebar pada pusat-pusat permukiman (kota). Daram kaitan ini' delineasi kawasan industrisecara definitif tidak dapat ditakukan pada peta kawasan budidaya dengan skara 1 : 250.000, tetapi pada rencana tata ruang yang febih rinci (RUTR Kabupaten, RUTR Kota). Kebijaksanaan pemanfaatan ruang pada kawasan industriini adarah:
' '
Penataan ruang untuk zona industri diarahkan sekitar lbukota propinsi (Dili) Penentuan sentra industri pertanian, terutama di covarima, Ainaro, dan Manatuto.
'
Penyediaan prasarana pendukung untuk pengembangan industri.
4.2.5 Kawasan permukiman Kawasan permukiman di Propinsi Timor Timur sesuai dengan karakteristiknya terdiridari :
. .
kawasan permukiman kota kawasan permukiman pedesaan.
Delineasi kawasan permukiman kota mencakup wilayah pengembangan kota, baik untuk ibukota kabupaten maupun ibukota kecamatan. Dalam hal kota-kota tersebut telah mempunyai Rencana Umum Tata Fluang Kota (RUTRK), delineasinya disesuaikan dengan yang tetah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan kota masing-masing. u.ntuk kota-kota yang lainnya lbukota kabup'aten dan ibukota kecamatan kecamatan), perlu diletapkan secara khusus
RSTIP Dati Timor Timur
tv-19
dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia. Permukiman pedesaan diTimor Tirnur pada dasarnya mempunyai karakteristik yang khas karena lokasinya yang sebagian besar berada pada ketinggian / di pegunungan dan juga tersebar dalam unit-unit permukiman yang relatif kecil. Sebagian permukiman pedesaan yang ada bahkan berada pada kawasan yang berfungsilindung, sehingga bersifat 'enclave'. Unluk masa mendatang, kawasan permukiman pedesaan yang diarahkan pengembangannya meliputi permukiman (perkampungan) yang telah ada serta kemungkinan petluasannya dan permukiman transmigrasi yang terkait dengan pengembangan kawasan budidaya pertanian. Untuk mengembangkan kawasan permukiman kota, upaya penataan ruang kota perlu terus dilakukan terutama unluk ibukota kecamatan dan ibukota kecamatan sehingga kota-kota tersebut dapat berfungsi sebagaipusat-pusat pelayanan bagi kawasan budidaya yang menfadi wilayah belakangnya.
Sedangkan kebijaksanaan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman pedesaan diarahkan pada : 1. Pemukiman kembali penduduk ke daerah asalnya. Hal ini sebagai upaya mengembalikan kelembagaan adat. Melalui kelembagaan adat ini diharapkan dapat menunjang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2.
Meningkatkan aksesibilitas antara kawasan permukiman dengan kawasan budidaya perlanian, terutama pada kawasan Permukiman pedesaan.
3.
Meningkatkan sarana permukiman yang dibutuhkan, terutama air dan listrik.
Pokok-pokok kebijaksenaan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya di Timor Timur dapat dilihat pada Tabel 1V.4.
4.3
Pola Pengembangan Sistem Pusat-pusat Permukiman/Sistem Kota-Kota
Pada arahan pengembangan kawasan budidaya telah dirumuskan arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman, yang salah satunya adalah permukiman kota. Dalam struktur lata ruang propinsi keberadaan kota-kota lersebut perlu dilihat dalam konteks wilayah propinsi serta kelerkaitannya satu
RSTBP Oali Timor Timur
lv-20
s o o
Bq
e=
OF
5c
qF -l-
;gi HfrE 6E o- l!
o{
ao
tg 6o-
3E
F6
ta
lz l< to t< t=
ls lz t< l(, lz t< IrD
u =,
c'
F
z z{ an
Y
s
Y
z o z @
u,
zo ut G z J -l
f
o o :t
@
z 6
t
z
J
s
;sEFF
iS:i
3
rt
EJFgg
ct
53
.3
E$
t Jo .j c a
q
(r'
E
CI
.s
o
J
C'
.i
e,
c
o)
J
o a
o.
o
!, J
c (t _c_
3! (,
-o JT .co
!r9 clc c6 6! €o,
6C
co 6C -cL o. ru'c
b'E
c{, 6:
g.s
fc qrc =(t
r3; c;;d ;
6
$
E *gie
(t
Fs
Pg ::
9c 6(' 6C c |!
gs E3 3
F
i;i:E
8? -A :c :G :r
*E t; 'aE ;q E5 0-6
FH
c>
IS :H
6.=
rx c5.
6
El g,E
P$ E€
c
c J
o
nt
o.
5 o
6
c a
i
o
5
o E
t:
ia
q
s (t
o
o
o.
g ri
o rl
c 3
o (L
ru
c
E
d
J
o.
g
{,
!= eA
$Ef$FEfi5fgsifil
ggiiE ;;Fi g!ff
ggE
gE secs F;F€ **.,p E gei
iEr ;c ;E; {: g€E E-;I g g;g; ; * i F ,si i;i €
E .:68 cE:
gsE
E- SFg
!Fsg 3 ;5!
; ;g;fE; :
6; >i C
iFgii$iiii ijaFFi; oE c n or >\C =
&
:s g:
s5 .E: i E E* $5 r€
:! g!
=-? r5 = !€
P.E 8E
e6
i.e i t.o
t C
E 3Ei' c o
cCtl a
G c 6 E
c6 a F c
.c
55 :4, lo.
0c (L .l
a a
l D
E! E:t $*!* E
!
6
in 'a
FP ? sg
!so
3e i? -9
;
F
;i 5p
E?
i
!c
i5
g
3
t
:l
e-
5
ti
ad =J
g
d
9;
3
9r
sl 3s
3 g gr c5 an
z
rlJ
a
-i
(\
rt
:
b a e q
(!
I
as E
E
I t o
Fs
o o
v,
f o z
€gE
E
!gi€
! E5 g
- E€i
g ' z z0 to
lu =
PN
s E
.'
iFi;
zc, rrlj :T;E z gsg z{ F o
@
Y f u,
Y
iaF 5EeE
:g
€E
5
5
a9
r :E F,= .=
F-r !-.i sr 5 € :
iiiigE i! g i€E gEE
t'roao
i AFFE
Etsi F:
igi;gEFg F E
la 6 F' €i 5 ;g lIE iI
E-FF E€
EE
iA Eslr a€€
E
tA-i gg EE:
gEi9iga E,s
c
!qa 5-
A;
g o .,o '5
g* .i3 ;€ G:
Eas
JO C6 ao c-o ag
tc s6
!P oo
.95 Fil
o.G
gEi rFE EEF
iiI
:Ei FE€
FEis
a
a
'ta
d
ut
g
a
a
5
!)
O
.d
qo
E
E
a
c
o.
o
a t o !
a
g Eg€ gF'8
.=9
t
:
E
gE
A
I
IF td
'g o
sa
354 gEs
Eaa -cEE -aO, fJF
!5
;E:
z $Bt 314 ;!:
zo f, UJ = (' z u, oz f
3
F
I o
lo
f
o
z g =
-I
lr| a
tc g rt.
T
c\l
(\l
5
b
s F (!
o o.
e
E q,
sama lain, baik secara spasial maupun fungsional. Dalam kaitan itulah pada baglan ini akan diuraikan pola pengembangan sistem pusat-pusat permukiman atau sistem kota-kota sebagai bagian tak terpisahkan dari Rencana Struktur Tata Ruang PropinsiTimor Timur sesuai dengan strategi pengembangan kota yang telah dirumuskan.
Pola pengembangan sistem pusat-pusat permukiman ini secara umum akan mencakup arahan mengenai hirarki serta pengembangan fungsi kota-kota sampai akhirtahun rencana. Pola pengembangan sistem kota-kota diTimorTimur sangat dipengaruhi oleh karakteristik lokasi permukiman diwilayah Timor Timur yang khas. Ditinjau dari distribusi penduduk, tampak sekali bahwa distribusi 'penduduk perkotaan'dan pedesaan di Timor Timur masih sangat timpang. Hanya sekitar 7,8 o/o penduduk Timor Timur yang tinggal di perkotaan (Hasil Sensus Penduduk 1990, dengan kriteria kepadatan, persentase rumah tangga pertanian, dan fasilitas sosial-ekonomi), yaitu di kabupaten Dili dan Lautem. Sebenarnya kota-kota lain yang berstatus ibukota kabupaten, secara'fungsional'merupakan kota-kota atau pusat permukiman meskipun masih berada pada tahap perkembangan awal. Dalam kaitan ini, didasarkan pada hasil Sensus Penduduk 1990, dikenal pula 'kecamatan kota' yaitu kecamatan tempat kedudukan ibukota-ibukota kabupaten. Dengan mengacu pada jumlah penduduk kecamatan kota tersebut, pada tahun 1990 diperkirakan sekitar 47 o/o penduduk propinsi Timor Timur terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Oleh sebab itu, untuk masa mendatang, kesemua kota tersebut haruslah diarahkan pengembangannya dengan didukung oleh kota-kota lain yang lebih kecil yang saat ini berstatus ibukota kecamatan. Pola primasi kota yang saat ini didominasi oleh kota Dili (115.019 jiwa kota dari 123.305 jiwa penduduk kabupaten Dili) harus dikurangi dengan pengembangan kota-kota dengan hirarki yang lebih rendah di kabupaten-kabupaten lain sehingga memberikan dampak perkembangan yang lebih seimbang.
4.3.1 Hirarki Kota-Kota Berdasarkan hasil analisis pola pengembangan kota-kota diTimor Timur terdiri daritiga tingkatan (hirarki), yaitu kota orde l, kota orde ll dan kota orde lll. Untuk kurun waktu 15 tahun yang akan datang sesuai dimensi waktu RSTRP Dati l, pengembangan kota-kota di Timor Timur akan tetap mengacu pada hirarki ini
dengan merigantisipasi pcrkembangan s'erta peningkatan skala pelayanannya
RSTIP DatifimorTimur
lv-23
pada masa mendatang. Dalam hal ini, iumlah penduduk 'kecamatan kota' meniadi
indikator utama ukuran kola, selain status administrasi dan kelengkapan fungsi pelayanannya saat ini.
pengembangan kota-kota alau pusal-pusat permukiman di Ptopinsi Timor Timur diarahkan pada terbentuknya hirarki kota sebagai berikut :
-
Kota orde
I
(skala pelayanan regional) terdiriatas kota ukuran menengah dengan iumlah penduduk 100.000 - 500.00O iiwa'
-
Kota orde
tt
(skala pelayanan sub regionat) terdiri atas kota kecit dengan iumlah Penduduk 20.000' 100.000
- Kota
o
rde'|''| r'-i"
g",iH::lu1"i1r*
li *m.n',:?.,L,.:ro 10.000.
o
",i
Kota orde I yang telah ada di Timor Timur adalah Kota Diti, sebagai ibukola propinsiTimorTimut yang saat ini mempunyai status sebagai kota administratif. Pada masa mendatang, kota-kota lain yang diarahkan pengembangannya sebagai kota orde I tainnya adalah : Baucau (Kabupaten Baucau), Maliana (Kabupaten Bobonaro), dan Lospatos (Kabupaten Lautem). Meskipun ditiniau dari ukurannya, ketiga kota tersebut tergolong kota kecil (A), tetapi dalam konteks
pengembangan wilayah Timor Timur diharapkan akan memPunyai skala pelayanan regional (propinsi atau beberapa kabupaten). Kota orde ltyang akan dikembangkan dalam sistem lcota-kota di propinsiTimor Timur adalatr kota-kota yang saat ini merupakan ibukota kabupaten di luar yang telah ditetapkan sebagai kota orde l. Kota yang diharapkan mempunyai skala pelayanan sub-regional alau kabupatennya masing-masing ini adalah : Liquica (Liquica), Gleno (Ermera), Aiteu (Aileu), Same (Manufahi), Mqueque (Viqueque), Manatuto (Manatuto), Ainaro (Ainaro), Suai (Covalima) dan Pante Macasar (Ambeno).
kota'kota atau pusat permukiman tainnya, yang saat ini berstalus ibukota kecamatan (lKK) diperkirakan mempunyai penduduk 5.000 ' 10.000 iiwa. Kota'kota yang mempunyai skata pelayanan lokalini tersebar pada tiap kabupaten. Secara rinci pola pengembanagan hirarki kota kota-kota ini dapat dilihat padaTabel 1V.5.
Sedangkan, kota orde
BSTRP DatiTimorTimur
lll yang dikembangkan adalah
lv-24
ro
a o
(,
=
LrJ
8ED-
x-2 z. :zo 26 =-o<:< ol =8, E. otrJF a c-, (90 oZ z.Y. z.= (L> <.E Ld j
;o 1 q
x
H
sg
I
EEEEE ec i* ***ssls=gg;5 EmmgEilB@oo I
F:)..sfl...1
; o = a
EI IEEEI
bl ffi ffi EI lrl l>l lFl
l-l
lcl
l>l
l:l l2l lo-l lol lul
H
R
i
Pengembangan hirarki kota-kota di Timor Timur ini tetkait erat dengan perwilayahan pembangunan yang akan dikembangkan pada masa mendatang. Dalam hal ini kola-kota yang mempunyai orde I akan berfungsi sebagai pusat-pusat pengembangan dari tiap Wlayah Pembangunan.(WP). Wilayah pembangunan yang akan dikembangkan di propinsi Timur Timur terdiri dari 4 Saluan Wilayah Pembangunan (SWP), yaitu :
-
SWP
l,
mencakup kabupaten Baucau, Lautem dan Viqueque, dengan pusat pengembangan Baucau
-
SWP
ll,
mencakup kabupaten Dili, Licuica, Ermera, Aileu dan sebagian Manalulo, dengan pusat pengembangan Dili
-
SWP
ltl,
mencakup kabupaten Ainaro. Manufahi dan sebagian Manatuto, dengan pusat pengembangan Same
-
SWP
lV,
mencakup kabupaten Bobonaro dan Covalima. dengan pusat pengembangan Maliana.
-
SWP
V,
mencakup kabupaten Ambeno, dengan pusat pengembangan Panle Macasar.
4.3.2 Fungsi Kota-kota Ditinjau darifungsinya dalam lingkup witayah, secara umum pengembangan kota akan diarahkan sebagai :
. . . .
pusat pelayanan wilayah belakang (hinterland service) pusat komunikasi antarwilayah (interregional comunication) pusat kegiatan industri (good processing/manufacluring) pusat permukiman (residential subcenter).
Kelengkapan fungsi-fungsi utama kota di atas pada dasarnya bergantung pada hirarki kota bersangkutan. Selain itu juga terdapat fungsi kota sebagai pusat administrasi-pemerintahan yang sifat pelayanannya bersifat hirarkis menurut status administrasi (ibu kota propinsi, ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan). Penentuan fungsi kota ini ditihat berdasarkan kelengkapan fasilitas perkotaan yang akan dikembangkan ditiap kota. Fungsi pusat pelayanan wilayah belakang ditinjau dari keberadaan kota tersebut sebagai simpul kegiatan perdagangan. Fungsi pusgt komunikasi dilihat dari keberadaan fasilitas transportasi utama (pelabuhan laut dan udara) dan akses ke jaringan ialan utama.
RSTRP DatiTimorTimur
tv-26
Untuk memantapkan sistem kota-kota di Timor Timur sesuai dengan ordenya masing-masing dalam kurun lima belas tahun yang akan datang, arahan fungsi kota-kota di Timor Timur sampai dengan akhir tahun rencana dapat dilihat pada TabellV.S.
Arahan pengembangan fungsi kota pada dasarnya mempunyai implikasi terhadap penyediaan sarana-prasarana perkotaan sesuai dengan besaran penduduk yang akan dilayaninya.
4.3.3 Kebijaksanaan Pengembangan Kota-kota Pengembangansistem kota-kota (Dili-Baucau, Lospalos, Maliana) secarasecara umum diarahkan untuk mencapai keseimbangan perkembangan ruang antar pusat-pusat permukiman atau pusat pertumbuhan. Adanya peningkatan hirarki
serta pengembangan fungsi memberikan implikasi terhadap kebutuhan penyediaan sarana- prasarana perkotaan untuk mendukungnya. Untuk mengembangkan kota- kota diTimor Timur baik hierarki maupun fungsinya, maka sesuai dengan strategi yang telah dirumuskan, kebijaksanaan pengembangan menurut orde kotanya masing-masing adalah sebagai berikut :
1.
Pengembangan Kota Orde | (Dili, Baucau, Maliana, dan Lospalos); yang mempunyai skala pelayanan regionaldiarahkan pada : pemantapan keterkaitan antar-wilayah dengan kota-kota utama diwilayah lndonesia Bagian Timur lain baik melalui peningkatan sarana/parasana perhubungan laut maupun udara
* *
* * *
penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota dengan pendekatan program pembangunan prasarana kota terpadu (P3Kl-), yang mencakup penyedian air bersih, jalan kota, sistem jaringan drainase, sistem jariangan air kotor, persampahan, serta perbaikan kampung. peningkatan peranan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana perkotaan untuk mengurangi beban pemerintah daerah pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri, jasa) untuk memacu pertumbuhan daerah serta memperluas kesempatan kerja penataan ruang kota melalui perencanaan tata ruang kota (RUTRK, RDTRK, RTRK), pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kota secara terpadu.
RSTRP DatiTimorTimur
tv-27
Tabel lV.S HIRARKI DAN PENGEMBANGAN FUNGSI KOTA.KOTA/PUSAT PERMUKIMAN OI PROPINSI TIMOR TIMUR
HIRAFIKI
Ordo
Ukwan Kola Kota Monongah
I
(r
Skala Polayanan Flogional
Nama Kota
Fungsl Kota
A
Dili
I
c
a
I
00.0oo.5o0.00o) I
Boucau KoLa
Maliana Lospalos
a
Sub
Liquica
a
Fegional
Gleno
Kocil A
(5o.0o0.t oo.o0o)
O,doll
Kota Kccil B (20.o0o.50.oo0)
t
Ailcu
i
Samo Viqucquc Manatuto
a
Ainrro
i
Kola Desa/lKK 5.0o0.1o.0o0)
Lokal
a
t
Suai Panle Macassar Orde lll
o
a
Maubissc Uatulari Osu
t a
Moro
t
Orrclicai
Venilalc
a
Laga
t
Bazrrtctc
a
Maubara Atsabc Lctcfoho
a
t
t t
a
Batrbo
Mlibc
a
Ocrilt
a
Passcbc Tilornat
t
Fbtdrudo Lachrtt Uabhudo lliomar Luro Vcmassc
Llclubtt
i
a a
a
a
t
a
t
a
) t a
Failaco
Alabac
a
Catraco
a
Lobloi
t
t
B' C. D. Sumbcr :
Pusat Komunikasi Anlar Wlayah Pusat pormukiman Pusat kegialan industri dan iasa
HacllArralist
RSTRP Dati lTimorTimur
tv-28
2.
Pengembangan Kota orde llyang mempunyaiskala pelayanan sub-regional (ibukota kabupaten) diarahkan pada : penataan ruang kota melaluiperencanaan tata ruang kota (RUTRK dan RDTRR, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota
' '
* 3.
penyediaan prasarana perkotaan dengan pendekatan program pembangunan prasarana kota terpadu (P31fi) peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang dilayaninya melalui pengembangan jaringan ialan
Pengembangan Kota Orde lll (lbukota kecamatan) diarahkan pada: penataan ruang kota melaluiperencanaan tata ruang kota (RUTRK- lKK, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota
* r '
pengembangan prasarana perkotaan dengan pendekatan program pembangunan prasarana kota terpadu (P3Kf) peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang dilayaninya melalui pengembangan jaringan
jalan
'
Pengembangan tiap kota di atas perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencanayang lebih rinci (RUTR Kabupaten Dati ll dan RUTR kota yang bersangkutan).
4.4
Pota Pengembangan Sistem pru""r"na Wilayah
Secara keseluruhan pola pengembangan sistem prasarana di wilayah Timor Timur akan difokuskan terhadap pengembangan aspek prasarana transportasi (darat, laut dan udara), prasarana pengairan dan prasarana energi. Secara keseluruhan penetapan pola pengembangan sistem prasarana wilayah Timor Timur berlandaskan pada :
'
tujuan dan strategi pembangunan propinsi seperti tercantum di dalam Pola Dasar Pembangunan dan Repelita Dati I Timor Timur
'
kebijaksanaatVrencana pengembangan pada instansi sektoral/kanwil dan dinas daerah terkait
'
tujuan, konsepsi dan strategi pengembangan tata ruang yang telah dirumuskan
'
prioritas pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan keterbatasarV limitasi wilayah.
RSTRP DatiTimorTimur
tv-29
4.4.1 Slstem Prasarana Transportasi Aspek penting dalam pengembangan sistem lransporlasi di Propinsi Timor Timur adalah sislem jaringan dan simpul yang terintegrasi anlara transportasi darat, laul
dan udara yang dikembangkan dalam rangka mencapai struktur lata ruang propinsiyang diharapkan. Sistem jaringan dapat diartikan sebagai keterhubungan antara salu lokasi pusat kegiatan dengan lokasi kegialan lainnya, misalnya
melalui jaringan jalan, rule perhubungan laut, rute perhubungan udara dan sebagainya, sedangkan simpul dapat diartikan sebagai pusat koleksi dan distribusi misalnya ibu kota kabupaten atau pusat kegiatan (kota), terminal, pelabuhan laut atau bandar udara. Secara keseluruhan arahan pengembangan sistem prasarana transportasi PropinsiTimor Timur dapat dilihat pada Gambar 4.4. Terdapat 1 1 simpul dan iaringan penting yang akan dikembangkan dalam rangka mewujudkan struklur tala ruang propinsiTimor Timur yang diharapkan yaitu :
1.
Pelabuhan Laut Dili
2. Pelabuhan LautTibar 3. Pelabuhan Laut Com di Kabupaten Lautem 4. Pelabuhan Laut Natarbora diKabupaten Manatuto 5. Pelabuhan Laut Suaidi Kabupaten Covalima 6. Bandara Comoro di Dili 7. Bandara Baucaudi Baucau 8. Bandara Suaidi Covalima
/
9. Jaringan jalan lingkar utara : Lospalos - Baucau - Manatuto - Dili - Uquica - ke barat kota- kota di NTT hingga mencapai Kabupaten Ambeno 10. Jaringan jalan lingkar selatan
:
Suai- Manufahi- Viqueque - Lospalos 1
1. Jaringan jalan penghubung ulara - selalan
Baucau - Mqueque Manatuto - Manufahi
Dili -Aileu-Same-Suai
RSTBP DatiTimorTimur
w-30
u9 :< C) =o-
=)EoO< F a
O z. <.
UJF E< F
.i q
!l
(,
E? U)E aB -V) =2. os
@z ==
e H
E2 (ai, fr= x
61nE =,2 999
ivrZ -F
Eisp3
I
6 H
5
++ vl =3
g
:::EEI*= l{r
ft
ENHEEMM@
ili J,;.!i), I )-\-'--;
ffip
c, U @
f
= =
t;r lcs=l IEE=I l'l
loil l-l vze
NI
H EI lrl l>l
l-l
lu-l
lol
l>l t=l t2l lc-l
lol tKl
t1i
a
()
Dili- Aileu - Ainaro - Suai
Dili - Ermera - Atsabe - Maliana - Balu Gede. Dili- Ermera - Atsabe - Maliana - Suai.
4.4.1.1 Kebijaksanaan Pengembangan Sistem Transportasi Darat Konsep pengembangan sistem jaringan ialan di wilayah Timor Timur diarahkan seperti pada Gambar 4.5. Sesuai dengan tuiuan dan strategi pengembangan jaringan ialan raya yaitu: meningkatkan aksesibilitas daerah pedalaman, anlar wilayah pengembangan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya, maka diusulkan pengembangan iaringan ialan dalam bentuk peningkatan tungsi dan kondisijalan serta pengembangan jaringan jalan baru hingga akhir tahun tencana
sebagaiberikut:
-
Jaringan jalan lingkar utara : Lospalos - Baucau - Manatuto - Dili- Liquica - ke barat kota- kota di NTT hingga mencapai Kabupaten Ambeno (enclave)
-
Pengembangan jaringan jalan ini dimaksudkan sebagai : peningkatan aksesibililas antar pusat kegiatan, khususnya antar ibu kota kabupaten di wilayah Timor Timur bagian utara
t
*
*
. -
mendistribusikan orientasi pergerakan terhadap kota-kota lainnya, tidak hanya terkonsentrasi ke Dili mengarahkan pola orientasi ekonomi khususnya angkutan arus barang ke pelabuhan-pelabuhan di bagian utara misalnya keberadaan fasilitas Pelabuhan Com, Batugede, Uquisa, Laga dan Manatuto
Jaringan jalan lingkar selalan : Suai- Ainaro - Same - ManatutoViqueque Lospalos (melalui jalur lliomar - Lori - Lospalos/Tutocila) Pengembangan jaringan jalan ini dimaksudkan sebagai :
'
peningkatan aksesibititas antar ibu kota kabupaten di wilayah bagian selatan
'
sebagaiantisipasiarahanpengembanganwilayahyanglebihberorientasi ke wilayah bagian tengah dan selatan, khususnya pengembangan kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan yang perlu ditunjang fasilitas perhubungan darat
RSTRP DaltTimorTimur
tv- 32
*@
tL-
>
a
6
E
r!F I E< F (,
e''t Z.
z.
== s< Irl7r
-
!?< z. <,
tJ)
z
q
H
-oa (i, 5+ O
n x
fg;EE
:::EEI*: BENEEMMO
r )
r' ,{ )_t
n''rr'-1-.;:' \-7t
I
7.a
EF
z1 33
il
- -\-b'-
\t ^ )rf ' -^,l.",t i".
4=f - -{...-.
e o =
=
I J
2 :E
EI I
lcs=l
lE:: I=EEI
l*l @l
ffi
H
l;
lrl
l>l lFl
l-l
lol l>l
t=l
t2l lc-l lol tMl
t1i
I
dikaitkan dengan arahan pengembangan fasililas pelabuhan laut di Suai, Beaco, serta Aliambala, yang akan dikembangkan dan dilungsikan unluk pelabuhan lokalatau pelabuhan anlat pulau
selain itu sebagai antisipasi terhadap pengembangan kawasan minyak dan gas bumi di Celah Timor.
'
Agar potensi pariwisata diTutoala dan potensi galian C dijalur llomar' Lori- Lospalos dapat berkembang.
Jaringan jalan penghubung utara - selatan
1.
Baucau - Viqueque Pengembangan jaringan jalan ini dimaksudkan sebagai
' r
2.
:
peningkatan aksesibilitas wilayah disekitar koridor Baucau dan Viqueque rneDgarahkanorientasiekonomidariwilayah-wilayahproduksisekitar koridor Baucau - Viqueque untuk memanfaatkan keberadaan rencana pengembangan Pelabuhan Beaco serla Aleambata, khususnya arus barang produksi pertanian, perkebunan dan peternakan serta pergerakan arus penumpang ke wilayah lainnya
Manatuto - Manufahi Pengembangan iaringan jalan ini dimaksudkan sebagai
" r"
:
peningkatan aksesibilitas wilayah disekilar koridor Manatuto dan Manufahiserta sebagian wilayah Kabupaten Same bagian timur dan sebagian wilayah Kabupaten Viqueque bagian barat ffi €Dgdrahkan
orientasi ekonomi dari wilayah-wilayah produksi sekitar
koridor Manatulo
-
Manufahi untuk memanfaatkan keberadaan
rencana pengembangan Pelabuhan Laga untuk kawasan produksi di
wilayah koridor bagian utara serta pemanfaatan rencana pengembangan jaringan ialan lingkar selatan untuk arus barang dan penumpang pada wilayah koridor di bagian selatan
3.
Pengembangan jaringan jalan pada jalur :
Dili - Aileu
Aileu-Same -Suai Aileu-Ainaro-Suai
BSTFP Dati fimor fimur
lv-34
Pengembangan jaringan jalan ini dimaksudkan sebagai
:
,'
meningkatkan aksesibilitas dari kantong-kantong produksi pada wilayah bagian tengah, khususnya sekitar koridor Dili - Aileu untuk memanfaatkan jaringan jalan diwilayah utara serta untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Tibar sebagai pelabuhan angkutan barang dan Pelabuhan Dili sebagai pelabuhan penumpang
r
tT€flg?fahkan orientasiekonomidan arus pergerakan penumpang di
wilayah bagian tengah khususnya Same dan Ainaro untuk memanfaatkan pengembangan jaringan jalan lingkar selatan serta keberadaan rencana pengembangan Pelabuhan Suai dan pelabuhan Beaco Dili - Ermera - Atsabe - Maliana - Batu Gede Pengembangan jaringan jalan
ini dimaksudkan sebagai:
5.
,,
meningkatkan aksesibilitas dari kantong-kantong produksi pada wilayah bagian tengah dan barat, khususnya sekitar koridor Dili Ermera - Atsabe - Maliana - Batu Gede untuk memanfaatkan jaringan jalan diwilayah utara serta untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Tibar, dan Pelabuhan Batu Gede serta pelabuhanpelabuhan di pantai utara lainnya seperti Liquica dan Maubara, sebagaipelabuhan lokal atau pelabuhan antar pulau untuk angkutan barang dan penumpang
"
mengarahkan orientasiekonomidan arus pergerakan penumpang di
wilayah bagian tengah dan barat khususnya Ermera, Atsabe, dan Maliana untuk memanfaatkan pengembangan jaringan jalan di bagian tengah serla keberadaan rencana pengembangan Pelabuhan Batu Gede
Batu Gede - Maliana Bobonaro - Suai
4.4.1.2 Kebijaksanaan Pengembangan Sistem Transportasi Laut Kebiiaksanaan sistem pengembangan transportasi laut sangat erat kaitannya dengan kebijaksanaan pengembangan perekonomian wilayah Timor Timur. Keterhubungan pola sistem transportasi laut antar wilayah dan antar pulau akan menuniukan,derajat keterbukaan ekonomi wilayah Timor Timur dengan wilayah lainnya. selain pengembangan sistcnr jaringan seperti yang digambarkan rute
RSIFP DatiTimorTimur
lv-35
dan pola pergerakan arus barang dan PenumPang, sislem simpul merupakan aspek penling yang harus dikembangkan. Sebagai sistem simpul transportasi laut, pelabuhan merupakan pusat koleksidan disttibusibarang dan penumPang. Karenanya pengembangan pelabuhdn harus mendapatkan prioritas utama dalam pengembangan transPorlasi laut. Pengembangan sistem transporlasi laut, khususnya pengembangan prasarana pelabuhan adalah penetapan fungsi dan pengembangan fasilitas pendukung operasional pelabuhan. Kebijaksanaan pengembangan transportasi laut dapat difihal pada Gambar 4.6.
1.
Pelabuhan Laut Dili,
Pada masa mendatang pengembangan pelabuhan Dili diarahkan sebagai pelabuhan penumpang dan pariwisata baik dalam negerimaupun luar negeri, mengingat keberadaan wilayah kerja Pelabuhan Dili tidak memungkinkan untuk dikembangkan sebagai petabuhan barang, khususnya dengan fungsi pelabuhan antar pulau maupun pelabuhan samudra. Selain lokasipelabuhan yang relatif berada di pusat kota Dili, juga keterbatasan lahan yang dibutuhkan khususnya untuk kawasan pergudangan. Selain itu wilayah sekitar Pelabuhan Dili merupakan wilayah perkotaan yang sudah terbangun, baik berupa kegiatan perkantoran, perumahan, perdagangan maupun fasilitas sosial.
2.
Pelabuhan LautTibar
Alternatif pelabuhan lain yang dapat menggantikan pelabuhan Dili adalah pengembangan Pelabuhan Tibar yang berlokasi di sebelah barat Pelabuhan Dili. Secara fisik geografis, lokasi Pelabuhan Tibar berdekatan dengan Pelabuhan Dili, sehingga diperkirakan mempunyai beberapa keunggulan sepertiPelabuhan Dili, yaitu kondisi kedalaman perairannya yang memadai, sertasecara alamirelatif tidakterjadisedimentasi, selain itu mempunyailokasi strategis serta memungkinkan keleluasaan dalam pengembangan wilayah keria pelabuhan
3.
Pelabuhan Laut Com diKabupaten Lautem
Peningkatan fungsi Pelabuhan Laut Com pada masa mendalang perlu dilakukan, mengingat lokasi strategis Pelabuhan Com pada semenaniung Pulau Timor dibagian timur, khususnya untuk pelayanan arus Pergerakan di wilayah.lndonesia Bagian Timur serta posisinya yang terbuka terhadap Samudra Indonesia.
RSTRP DaliTimorTimur
tv-s6
E9 O-
<
z- t<-'
:-/
F:
:
ae
trJ (, ()z z.= H3
eJ
@2.
I
=Eoo< F a
c,
trJ 5 = LLJ F I doo.< F
t
(J
7 c x
.EipE
E3
; i g = F
ooo
EiEEi = = F ::IgEIx= F EflHEEAffi@
,.''l'.1-,;:
4=1, *{...-.
G U o 3
6
z
ol
ol
H I-FFI
lS -o= |
I
IEEEI
lF*
@l
w
t\II
H E :)
-
M
O F (/)
Z o-
O
M C-
(r
4.
Pelabuhan Laut Natarbora di Kabupaten Manatuto
Kebijaksanaan pengembangan transportasi laut iuga dilakukan untuk menganlispasi prospek pengenfbangan wilayah bagian selatan. Untuk itu pada masa mendatang perlu dikaji kemungkinan pembangunan prasarana dan pengembangan Pelabuhan Natarbora di Kabupaten Manatuto. Selain itu,
pengembangan pelabuhan ini berkaitan pula dengan kemungkinan berkembangnyawilayah selatan yang diakibatkan adanya kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Celah Timor.
5.
Pelabuhan Laut Suaidi Kabupafen Covalima
Peningkatan fungsi dan pembangunan Prasarana Pelabuhan Suai juga dikaitkan dengan prospek pengembangan wilayah dibagian selatan. Selain itu, bersama dengan Pelabuhan Beaco, pengembangan Pelabuhan Suai dilakukan unluk mengantisipasi kemungkinan berkembangnya wilayah selatan yang diakibatkan adanya kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Celah Timor Selain itu, kebiiaksanaan pengembangantransportasilaut lainnyayang diusulkan
adalah:
1.
Menetapkan batas wilayah keria dan wilayah kepentingan pelabuhan, dalam rangka mengamankan daerah keria pelabuhan darikegialan lain yang dapal menggangu operasional pelabuhan. Selain itu mengamankan wilayah kepentingan pelabuhan dalam rangka pengembangan fungsi pelabuhan di masa mendatang, baik pengembangan pelabuhan lokal, pelabuhan antar pulau maupun pelabuhan samudra
2.
Meningkatkan prasarana pendukung oPerasional pelabuhan Dili dan Com yang telah ada sePerti pembangunan dermaga, perluasan kawasan pergudangan, pengadaan lampu penerangan, peningkatan dan penambahan lerminal penumpang, jalan-ialan penghubung pelabuhan, rehabilitasi fasilitas perkantoran pelabuhan serta prasarana pendukung lainnya
3.
Pembangunan prasatana PelabuhanTibar
Sebagai alternatif pengalihan salah satu fungsi Pelabuhan Dili khususnya petabuhan angkutan barang, maka yang Perlu dilakukan adalah studi kelayakan dan rekayasa pelabuhan yang lebih terinci. Apabila memungkinkan baru dikembangkan prasarana pelabuhan seperti perpaniangan dermaga,
RSTRP DatiTimorTimur
lv-38
--lF
pengembangan kawasan Pergudangan, Pengadaan lampu penerangan, peningkatan dan penambahan terminal penumPang, jalan-jalan Penghubung pelabuhan, rehabilitasi fasilitas perkantoran pelabuhan serta prasarana pelabuhan untuk mendukung fungsi PelabuhanTibaryang diarahkan sebagai pelabuhan eksPor.
4.
Pembangunan prasarana Pelabuhan Suai
Sebagai antisipasi prospek pengembangan wilayah bagian selatan, maka pengembangan fungsi dan pembangunan prasarana Pelabuhan Suai perlu dilakukan. Adanya studi kelayakan dan rekayasa pelabuhan yang terinci. Disamping itu pembangunan Prasarana pelabuhan seperti pembangunan dermaga, pembangunan kawasan pergudangan, pengadaan lampu penerangan, peningkatan dan penambahan terminal Penumpang, ialan-ialan penghubung pelabuhan, fasilitas perkantoran pelabuhan serta peningkatan dan pembangunannya disesuaikan dengan perkembangan arus perhubungan laut.
4.4.1.3 Kebijaksanaan Pengembangan Sistem Transportasi Udara Transportasi udara merupakan sarana transportasi yang penting di PropinsiTimor Timur. Hal ini berkaitan dengan kondisi geografis wilayah yang berbukit dan curam, serta keberadaan prasarana jalan yang relatif terbatas. Oleh karena itu, peningkatan furigsidan pembangunan prasarana bandara perlu dilakukan serta penjajakan pembukaan jalur penerbangan baru dan penambahanfrekuensi penerbangan yang sudah ada. Secara umum pengembangan sistem transportasi udara dapat dilihat seperti pada Gambar
1.
Peningkatan fungsi dan kelas Bandar Udara Comoro untuk mengantisipasi perkembangan sistem transportasi udara di Timor Timur Pada masa menda' tang baik untuk penerbangan domestik maupun penerbangan internasional. Dalam jangka menengah perlu dilkukan pembenahan, khususnya fasilitas bandara seperti perpanjangan landasan pacu (run'way), perluasan areal
bandar udara, penetapan kawasan penyangga, pengadaan fasilitas keselamatan penerbangan, pengembangan ialan-jalan ke bandara, rehabilitasi perkantoran bandara, rehabilitasi ruang tunggu bandara dan fasilitas lainnya.
2.
Dimasa.mendatang perlu dilakukan pengembangan alternatif Bandar Udara Baucau sebagai bandar udara komersial. Selain Bandara Comoro di Dili,
RSTRP DaliTimorTimur
tv-39
x2 =o:
go=E F
a<5 z.
z.>
F
z<
€3 m_
=/r:< i5e zZ E:)
<-:)
\ o-6 F
dfr r,! F I o-c g< (;
az,E
fii3Fa
z =tt
E
E
i
:iiEErs: F
IJ
HmnEgumo @
i = E vLI
j
,--trr...-tF' .,t3 .;'
_...-F
4=f -,#...-.
E U cl 3
9 v, J
J
vt
I
Elr IEE=
IFE=I
Lql
ffi ffi E :f F
E
C =
U)
Z o_ O M
o_
Bandara cr:kup potensial untuk dikembangkan mengingat ketersediaan fasilitas ban Jara yang cukup memadai. Dalam iangka paniang Bandar Udara Baucau darat dikembangkan sebagai alternatif bandar udara untuk mengantisip asi perkembangan sistem transportasi udara di TimorTimur pada masa mendatang baik untuk penerbangan domestik maupun penerbangan internasione l.
3.
Pengembargan alternatif bandar udara lainnya adalah bandar udara Suai di Covalima. B andar udara Suai lebih dimaksudkan sebagai alternatif pengganti perhubungan darat yang terbatas serta sebagai antisipasi terhadap kemungkina n berkembangnya wilayah bagian selatan yang diakibatkan oleh adanya keg'atan eksplorasi minyak dan gas bumi Celah Timor.
4.
Penetapan batas wilayah keria dan wilayah kepentingan bandar udara, khususnya Ji bandara Comoro, Cakung dan Suai. Penetapan batas ini dilakukan .Jengan pertimbangan keselamatan penerbangan serta pengemban 3an bandara di masa mendatang, khususnya perkembangan kegiatan lairr yang dapat saling mengganggu
4.4.2 Sistem Prasarana Pengairan ,ngembangan pertanian, khususnya pertanian tanaman Pangan di Timor Timui erat kaitannya dengan kemampuan Pengadaan prasarcna pengairan. Pe.rgembangan sistem prasarana pengairan diarahkan pada Keberhasilan
pe
wilayah-wilayah yang potensialpertanian tanaman pangan lahan basah, misalnya pada bagian utirra sekitar wilayah jalur DAS Comoro,DAS Tono, Loes, Laclo, Laleia, dan Seical, sedangkan pada bagian selatan sekitar wilayah jalur DAS Tafara, Laomee. Mola, Belulie dan Sui DAS Clere, Laclo de Sul, Dilor, Uetuko, dan lrabere. W layah - wilayah yang berpotensi sebagai penyedia air baku tersebut selaya.knya dapat dipertahankan dan diiadikan sebagai kawasan prioritas yang pr,rlu diamankan keberadaanya. Kabupaten-kabr rpaten yang potensial untuk pengembangan tanaman pangan lahan basah khr rsusnya padi adalah Kabupaten Bobonaro, Viqueque Covalima dan Manatuto. F engembangan sistem prasarana pengairan diarahkan pulauntuk meningkatkan p.rmanfaatan, perbaikan dan pemeliharaan prasaranayang sudah ada seperti di Ka bupaten Ambeno, Covalima, Dili, Ermera, Ainaro, Manufahi, dan Baucau.
RSTRP DatiTimcr Timur
lv-41
Selain sebagai prasarana penyediaan air pertanian, iuga diarahkan bagi pengendalian air sungai, khususnya sungai besar yang dapat membahayakan daerah pertanian dan pemukiman serla pemanfaatan daerah tawa untuk tuiuan sawah pasang surut dan perikanan tbrulama pada wilayah bagian selatan, serta pembinaan panlai unluk pengamanan daerah perlanian permukiman, pariwisata perhubungan
fi
alan rayal.
4.4.3 Sistem Prasarana Energi Listrik Tujuan pengembangan sistem prasarana energi listtik dimaksudkan sebagai antisipasi prospek perkembangan propinsi Timor Timur dinasa mendalang. Seialan dengan perkembangan kependudukan serta kegiatan perekonomian wilayahnya, maka kebutuhan terhadap energi lislrik akan senakin meningkat, baik untuk kebutuhan rumah tangga, komersial, industri, maupun kebutuhan energi listrik di pedesaan. Pada saat ini kebuluhan listrik propinsi Timor Timur dilayani oleh PLN dengan mengoperasikan Pembangkit Lislr,k Tenaga Diesel (PLTD), baik untuk lingkungan perkotaan, industrimauPun lisi.rik pedesaan. Hingga saat ini, ketersediaan listrik diTimor Timur mencaPai2) 43 Juta VA, yang
terbesar terdapal di Dili yang mencapai 14,96 Juta VA, sedangkan rata-rata kabupaten lainnya antara 192.000 VA hingga 1 Juta VA. Pemikiran untuk mengurangi ketergantungan propinsi Timor Timur terhadap bahan bakar diesel, khususnya dalam rangka penyediaan listrik, maka berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah Propinsi Timor Timur akan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air di lokasi DAS lra Lalaro. Diperkirakan ke5utuhan listrik di seluruh wilayah Timor Timur akan dapat terpenuhi. Pengertbangan sistem prcsalana energi listrik di Timor Timur akan diarahkan :
1. Studi rekayasa yang lebih terinciterhadap
potensi DAS lra Lalaro sebagai sumber energi listrik. Diperkirakan ketersediaan listrik yang dapat dihasilkan dari PLTA ini adalah 69 MW atau dengan mengembangkan sumber-sumber energi lainnya, seperti energi surya dan tenaga angin.
2.
Sebagai sumber air baku, khususnya untuk kebutuhan PLTA, maka OAS lra Lalaro perlu ditetapkan sebagai kawasan prioitas untuk mengamankan wilayah ini dapat menjalankan fungsinya sebagai penyecia air baku. Selain itu pengamanan sepanjang DAS lra Lalaro serta penagturan tata air perlu dilakukan untuk meniaga keberadaan DAS lra Lataro
BSTRP Dali TimorTimur
tv-42
3. Jika ketetapan DAS lra Lalaro sebagi sumber energi listrik sudah dilakukan, maka perlu segera dilakukan perencanaan teknis iaringan distribusi listrik 4.
Khusus untuk wilayah pedesaan yang sulit terjangkau jaringan listrik, perlu dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) dengan kekuatan antara 5 - 7.5 l$Y
5. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan PLTM di wilayah pedesaan, perlu
dikaji secara mendalam adanya kemungkinan konflik kebutuhan air baku antara pengembangan PLTM dengan pengembangan pengairan pertanian sawah/irigasi
4.5
Arahan Pengembangan Wilayah Prioritas
Wilayah prioritas di Timor Timur merupakan wilayah yang perlu diprioritaskan pengembangannya atau Penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu rencana. Untuk itu perlu diidentifikasiwilayah yang akan diprioritaskan pengembangannyaserta dirumuskan kebijaksanaannya dalam jangka menengah.
4.5.1 ldentifikasi Wilayah Prioritas Berdasarkan hasil analisis telah dapat diidentifikasi beberapa wilayah prioritas : sektor-sektor yang terkait di dalamnya, karakteristik serta permasalahannya. Tercakup dalam pengertian wilayah prioritas ini adalah :
. .
kawasan yang tumbuh pesat atau potensial untuk dikembangkan, karena adanya sektor'strategis' yang dikembangkan:
kawasan kritis, karena adanya permasalahan lingkungan hidup yang memerlukan penanganan segera;
.
kawasan terpencil/terisolir, yang perlu dikembangkan untuk memacu perkembangannya;
.
kawasan khusus, dalam hal ini adalah kabupaten yang bersifat 'enclave'yaitu Ambeno.
Kawasan-kawasan yang termasuk wilayah prioritas dalam lingkup kepentingan propinsi, haiuslah memenuhi kriteria :
RSTRP DaliTimorTimur
lv-43
--
t-L-
V) =,
>
Fo=Eooa
ac> z.
z.)
o
v)
E
I E o_
J
; (, a
$iirI iliSErxl
P3 Fg
3r
j Er
ili!;iii
o-n
-iiltrgl iiiii
c b.J F t @ttt oa< F ct = - ENNEHilEO
E H 5 3
t
I
UI
ol
J
a I x,
|;I IFE=l
ls*=l
bl ffi ffi
E t=l t=l
\t I
v
'
pengembangan kawasan tersebut akan mempunyai dampak bagi pengembangan wilayah propinsi bahkan secara nasional;
'
pengembangan sektor sosial-ekonomidi atasnya membutuhkan lahan dalam skala besar;
'
sektor/sub-sektor yang akan dikembangkan di atasnya mempunyai prioritas tinggi dalam lingkup nasional dan propinsi;
. '
pengembangan kawasan tersebut mempunyai prospek ekonomiyang cerah untuk membiayai sendiri investasi yang diperlukan, atau untuk memacu pengembangan wilayah yang terbelakang, miskin dan kritis; kawasan dimana minat dan kecenderungan investasiswasta dan pemerintah cukup tinggi.
Sehubungan dengan haltersebut, telah diidentifikasiwilayah prioritas diPropinsi TimorTimur, yaitu:
1.
Kawasan yang Tumbuh Cepat / Potensial Sentra Produksi Pertanian Manatuto
* ' *
Sentra Produksi Pertanian Suai
Sentra Pertanian PotensialWilayah Selatan, yang terdiridari
" ' ,, " ' " 2.
3. 4.
:
Beco diKabupaten Covalima; Betano, Besusu, Fatuberliu di Kabupaten Manufahi;
Zumalaidi Kabupaten Ainaro; Natarbora di Kabupaten Manatuto Kiras, Uatulari, Uatucarbau di Kabupaten Viqueque.
Sentra Pertanian Potensial Wilayah Tengah (Loes dan Maliana di Kabupaten Bobonaro).
Kawasan Kritis DAS Comoro - Liquica
* *
DAS lralalaro
KawasanTerpenciilterisolir Pulau Atauro
*
Kawasan Khusus Kabupaten Ambeno ('enclave')
' '
Lingkungan Permukiman Kumuh diKota Dili
RSTRP DatiTimorTimur
lv-4s
Karakteristik, potensi dan permasalahan pada tiap wilayah prioritas di propinsi Timor Timur diatas secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1V.6.
4.5.2 Kebijaksanaan Pengembangan Witayah Prioritas Mengacu pada kepentingan pengembangan sektorAub sektor atau permasa' lahan yang mendesak penanganannya. maka kebiiaksanaan Pengembangan wilayah prioritas di propinsiTimorTimur adalah sebagai berikut:
1.
Sentra Produksi Pertanian Manatuto Senlra produksi pertanian diarahkan untuk jenis-jenis yang telah ada yaitu tanaman pangan lahan kering dan perkebunan. Pengembangannya diutamakan pada peningkatan hasil produksi dan peningkalan prasarana yang menunjang kegiatan pertanian, antara lain ialan untuk peningkatan akses ke pasar dan sarana produksi lainnya. Pengembangan tanaman
pangan lahan kering dan perkebunan lainnya serta usaha ternak (diversivikasi)
2.
Sentra Produksi Pertanian Suai Sentra produksi pertanian ini diarahkan pada pengembangan lahan pertanian
sawah yang sudah ada (intensivikasi) dan perluasan areal persawahan melalui pengembangan irigasi (ekstensivikasi). Untuk itu perlu dilakukan pula pengembangan dan peningkatan prasarana yang menuniang kegiatan pertanian, antara lain jalan sebagaipeningkatan akses ke pasar, serta sarana produksi lainnya.
3.
Sentra Pertanian PotensialWilayah Selatan (Beco, Besusu, Fatuberliu, Zumala| Natarbora, Kiras, Uatulari, dan Uatucarbau). Pengembangan wilayah prioritas ini dalam jangka pendek diarahkan untuk :
'
meningkatkan pembangunan sumberdaya alam, melalui kegiatan pertanian terpadu pada lahan potensial yang saat ini masih terbengkalai
r * r
menselaraskan laiu pertumbuhan ekonomi dan sosial antara wilayah bagian utara dan selatan. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan
:
perencanaan pengembangan wilayah lerpadu
RSTBP DatiTimorTimur
tv- 46
TABEL IV.6 I
WIIIYAH PRIORITAS t.
DENTIFIKASI WII_AYAH PRIORITAS DI PROPINSI TIMOR TIMUR SEKTOFUSUB.SEKTOR STRATEGIS
KARAKTERI STI I(POTEN SI
DAN PERMASAI.AHAN
KAWASAN POTENSIAL 'l
.
Sentra Produksl Pcrtanian Manaluto (lGb. Manatuto)
2. Sentra Produksi Pertanian Suai
Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan
Polensial untuk pongombangan kawasan pertaniarVareal persawahan
Perlanian Tanaman Pangan
Potensial untuk pengembangan kawasan pertaniary'areal persawahan
Pertanian (Ianaman Pangan. Peternkan. dan Perkebunan)
Meliputi 8 lokasi (sentra) di 5 kabupaten di wilayah bagian selatan, yaitu : Beco. Eetano Besusu. Fatuberliu, Zumalai, Natarbora. Ouiras. Uatulari. Uatuca?bau
(lGb. Covalima) 3. Sentra Pertanian Potensial Wlayah
Eagian Selatan
Kawasan yang potensial sebagai sentra
perlanian saat ini terbengkalai (sleeping land) Potensial untuk pengembangan kawasan
pertanian secara lerpadu (lanaman pangan, peternakan. dan perkebunan) dengan
dukungan pembangunan pfasarana irigasi dan pengembangan permukiman
]
I
I
4. Sentra Pertanian Potensial Wilayah Bagian Tengah
Pertanian (Ianaman Pangan, Peternakan. dan Perkebunan)
di Kabupaten Maliana
Meliputi 2 tokasi (sentra) Bobonaro, yaitu Leos dan
I
I
senlra terbengkalai
Kawasan yang potensial sebagai pertanian tetapi saat ini (sleeping
land)
I
I
|
Potensial untuk pengembangan pertanian lerpadu. prasarana
kawasan
pembangunan irigasi,
pencelakan sawah. dan pengembangan
permukiman I(AWASANKRITIS OAS Comoro-Uquica
5.
Sumbor Alam dan Lingkungan Hidup
Merupakan OAS Prioritas yang kritis Kualitas dan kuantilas sumbordaya air
monutun Pcrlu upaya rehabilitas lahan dan konsorvasi lanah DAS lra Lalaro
Sumbor Alam dan Lingkungan HiduP
Potonrial !obagal pusat pombangkil onorgi lictrik Polonrial untuk pongombangan porikanan Porlu upaya tohabilita3l lahan dan
konrorvasl lanah
RSTR? Dali tTimor Timur
lv-47
I
I I
I I I
Sambungan Tabel ....
WIUYAH PRIORITAS
SEKTOR/SUB.SEKTOR STRATEGIS
STI IVPOTENS '(ARAKTERI DAN PERMASAI-AHAN
I
III. KAWASAN TEFPENCIL
7.
Pulau Alauro (Koc. Alauro.
Kab. Oli)
Sumbor Alarn dan Lingkungan HiduP Pariwisata
Pcmbangunan Dccrah dan Kolr
Tcrmasul wilayah admlnislrasl Kabupalon Dili yang porkombangannyc rolatil torieolir mcshipun bordchalan dcngan (ibukota propinsi)
tolil
Dlli
Sebagian bosar morupalan wilayah yang mompunyai lelerengan 40 ?6 yang harur bcrlungsi lindung Potensial aebagai hutan wisata Potensi sumberdaya mineral : Gol. Gol.
A: panar bumi C: batu behu, sirlu, lempung
putih.
gamping
IV.MWASANKHUSUS
8.
Kawasan Enclave : Kabupaten Ambeno
Pembangunan Dacrah dan
Kot!
Sacara geogralis berada pada wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga pengembangan tala Mngnya Perlu memperhatikan RSTRP NTT Mempunyar pcrltcmbangan yang rclatif rcndah dibandingkan dcngan perkem. bangan rat!-rat! propinsi (diliniau dad aspck penduduk dan PDFIB). mcskipun hontribusinya lcthadap PDRB ptopinsi mcnduduki urulan kctiga (scbcsar 9,15 %)
9.
Llngkungan Pcrmukiman Kumuh di Kolil Dili
Pembangunan Dacrah dln Kota P arumahan dan Psrmukimen
Scmakin padalnya penduduk kota Dli menimbutkan psmasdahan kawasan-kawascr humuh scrl.
penguasaan tanah secara ilcgal Padu adanya pembcnahan lingkungan kumuh. dengan gcningkatan pcmcnuhan
tcbuluhan dasar dan pcnhgkatan kualitas lingkungur (sarana jresarana!
Sumber : HasilAnalisis
RSTRP
Datil TimorTimur
tv-48
*
pelaksanaan kegiatan (land-clearing, pembukaan lahan usaha, pembangunan prasarana irigasi, serta pengembangan permukiman)
4.
Sentra Pertanian PotensialWilayah Tengah Pengembangan wilayah prioritas ini dalam iangka panjang diarahkan pada pengembangan lahan pertanian potensial yang masih terbengkalai di wilayah bagian tengah propinsiTimor Timur, yaitu di Loes dan Maliana (Kabupaten Bobonaro).
Kegiatan yang akan dilakukan dutujukan untuk melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan, yaitu l pengembangan pertanian terPadu
* * *
pembangunan prasarana irigasi
pencetakansawah. Disamping itu juga, untuk perencanaan kawasan terpadu lainnya, melalui pemilihan lokasikawasan pertanian terpadu
* * * ' t 5.
:
pembukaansentra-sentrapertanian penyiapan lahan usaha pembangunan prasarana ialan
pengembanganpemukimansertasarana-prasarana penunjang.
DAS Comoro - Liquica (Kabupaten Liquica) Kawasan ini menghadapi permasalahan lingkungan yang sudah mencapai tingkat kritis (DAS Prioritas), sehingga arahan pengembangannya diutamakan pada usaha rehabilitasidan konservasi, meliputi: usaha peningkatan pemeliharaan kawasan yang termasuk catcment area terutama di daerah hulu, agar erosi terkendali dan kesuburan tanah
*
semakin mantap;
' 6.
usaha normalisasi aliran sungai
DAS lra Lalaro Pengembangan wilayah ini diarahkan pada : Peningkatan pemeliharaan kawasan yang termasuk catchment area terutama di daerah hulu dan sekitar danau, agar erosi terkendali dan
'
*
kesuburan tanah semakln mantap. Usaha normalisasialiran sungai dan outlct Danau lra Lalaro.
RSTRP DatlTimor Timur
tv-49
' '
PengembanganproduksibudidayaperikanandaraV Pengembangan polensi energilistrik (PLTA).
7. Kawasan TerpenciUterisolir (Pulau Atauro)
PerBembangan kawasan ini mempunyai artiyang sangal strategis, karena secara geogratis mempunyai lokasi yang berdekatan dengan ibukota propinsi leta5t' mempunyai keterbatasan dalam hal aksesibilitasnya. Kawasan ini iuga mempunyai potensi sebagai hutan wisata. Kawasan Enclave: Kabupaten Ambeno Sebagai bagian dariwilayah propinsiTimor Timur, kabupaten Ambeno yang secara geografis berada diwilayah Nusa TenggaraTimur perlu penanganan khusus. Dari segi tata ruang, pengembangan wilayah kabupaten ini perlu diintegrasikan dengan RSTRP Dati I Nusa Tenggara Timur, terutama yang menyangkut pemantapan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya serta sistem pusat-pusat permukimannya. 9. Lingkungan Permukiman Kumuh
di Kota Dili
Dengan semakin meningkatnya kepadatan penduduk di kota Dili, permasalahan yang timbul adalah munculnya kawasan-kawasan kumuh dengan penguasaan tanah secara liar. Untuk penanganan masalah ini, perlu
dilakukan upaya-upaya yang diarahkan pada pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dan produklif, melalui : pembenahan lingkungan atau penataan kembalipermukiman kumuh
' r r
pengembangan lingkungan kumuh serta pembangunan saranaprasarana perkotaan (relokasi, penyediaan sarana-prasarana. penyehatan lingkungan)
penanganan masalah perkotaan lainnya secara lerpadu.
lebih
terencana dan
4.6 Kebijaksanaan Penunjang Penataan Ruang Perwujudan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Dati I Timor Timur dengan rincian materi seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, untuk implementasinya perlu didukung oleh berbagai kebijaksanaan penuniang. Kebijaksanaan penunjang ini baik yang bersifat keruangan (spatiaf , yang secara
RSTRP DatiTimorfimur
tv-s0
langsung melalul arahannya menunjang upaya perwuiudan struktur tata ruang propinsi; maupun bukan keruangan (non-spatial) yang secara tidak langsung menunjang perwujucan struktur tata ruang propinsi.
4.6.1 Kebijaksanaan Penunjang yang Bersifat Spatial Dalam rangka perwu judan rencana struktur tata ruang propinsi Timor Timur untuk
kurun waktu 15 tahun ke depan, kebijaksanaan Penunjang yang bersifat keruangan adalah kr:bijaksanaan penatagunaan tanah. Hal ini karena disadari bahwa tanah atau ruang daratan beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya merupakarn unsur ruang yang utama, sehingga pemanfaatannya perlu diarahkan dalam kcrnteks tata ruang dengan senantiasa memperhatikan azas lestari, optimal sert:i seimbang. Secara umum pokok-pokok kebijaksanaan penatagunaan tanah yang diuraikan ini diharapkan akan menjadi masukan bagi penyusunan kebijakasanaan penatagunaan tanar pada tingkat propinsi yang terdiri dari rencana penyediaan, peruntukan dan penggunaan tanah.
1. Kebijaksanaan
oenatagunaan tanah pada kawasan lindung
:
Mengacu pada tujuan pemantapan kawasan lindung, pokok-pokok kebijaksanaan penatagunaan tanah sebagai penuniangnya adalah : Menyelesail
* *
Pengendalian secara ketat terhadap cara penggunaan tanah oleh penduduk atau proyek pembangunan (sektoral) tertentu yang diperbolehkan agar tidak mengganggu fungsi lindung
'
Pada kawasan lindung yang di atasnya telah terdapat kegiatan budidaya (non-lindung) perlu dilakukan tindakan penanganan atau penyelesaiannya antara lain dalam bentuk pembebasan dan pencabutan hak atas tanah, pemindahan penduduk, upaya konservasi/rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan secara enclave, serta pemindahan kegiatan secara bertahap ke iuar kawasan lindung
2.
Kebijaksanaan penatagunaan tanah pada kawasan budidaya Mengacu pada tujuan pengembangan kawasan budidaya, kebijaksanaan penatagunaan tanah sebagai p:nunjangnya dibedakan menurut tingkat pemanfaatan ruang kawasan, yaitr.: bersifat sebagai'pcnyangga' kawasan lindung (hutan
RSTRP
DatlfimorTi;nur
lv. sl
produksi) dan kawasan budidaya intensif (perlanian lanaman pangan, perkebunan, perindustrian, pariwisata, permukiman) Pokok-pokok kebijaksanaannya adalah
'
:
Penggunaan tanah pada kawasan budidaya yang bersifat sebagai Penyangga kawasan lindung di atasnya (hutan produksi) perlu disertai dengan upaya.upaya konservasi tanah secara ketat
'
3.
Penggunaan tanah di kawasan budidaya yang bersifat intensif pada dasarnya lebih longgar dengan memperlimbangkan azas konvertibilitas penggunaan tanah. Meskipun demikian pengalihan antar penggunaan (dariyang kurang intensif ke tingkat yang lebih intensif) perlu dikendatikan melalui mekanisme perizinan (pencadangan tanah, perizinan lokasi) Pokok'pokok kebijaksanaan penatagunaan tanah bagi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang mengacu pada RSTRP Dati I harus dijabarkan tebih lanjut dalam Bencana Tata Guna Tanah, yang terdiri ctari : Rencana Persedian Tanah; sebagai rencana dasar yang menggambarkan kawasan yang dilarang diusahakan (kawasan lindung) dan kawasan yang dapat diusahakan (kawasan budidaya)
r '
Bencana Peruntukan Tanah: sebagai arahan letak kegiatan pembangunan utama dan penunjang sesuai dengan strategi pembangunan daerah jangka panjang
'
Rencana Penggunaan tanah; sebagai rencana letak dari proyek- proyek pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jang
Selain kebiiaksanaan penatagunaan tanah di atas, untuk mewujudkan slruktur tataruang propinsiperlupulaadanyakebijaksanaanpenunjangyang menyangkut penatagun aan air, penatag un aan vdar a, serta penata gunaan sum ber daya alam lainnyayang berkaitan dengan ruang. Hal iniperlu dijabarkan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci (RUTR Kabupaten Datilt).
4.6.2 Kebijaksanaan Penunjang yang Bersifat Non-Spatiat Kebijaksanaan penunjang yang bersifat non-spatial untuk mewujudkan slruktur tata ruang propinsi rimor Timur dalam kr.run 15 tahun ke depan mencakup kebijaksanaan kependudukan, pengembangan perekonomian/investasi, serta kelembagaan.
RSTRP DatiTimorTimur
tv- 52
4.6.2-1 Kebijaksanaan Kependudukan Kebijaksanaan kependudukan mencakup + pengembangan SDM pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan penyebaran penduduk di Timor Timur dalam kurun waktu rencana. Dalam kebijaksanaan laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk Timor Timur secara keseluruhan diperkirakan 3,Q2 7" per-tahun sampai akhir tahun perencanaan. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini tentu mempunyai implikasi terhadap tidak saja terhadap kondisi demografis tetapi juga terhadap aspek-aspek lain seperti ketenagakerjaan, pendidikan (peningkatan sumberdaya manusia) serta lingkungan secara umum. Adanya laju pertumbuhan penduduk yang diperkirakan akan tetap cukup tinggi, tidak semata-mata dipengaruhioleh faktor alam (tingkat fertilitas dan mortalitas) tetapi terutama karena pengaruh migrasi masuk penduduk ke Timor Timur. Sementara itu, secara internal terjadi pula mobilitas penduduk antar-kabupaten serta dari pedesaan ke perkotaan, yang akan mempercepat proses meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan (urbanisasi). Dalam konteks ini, kebijaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Timor Timur pada dasarnya tidak mengalami banyak permasalahan, namun tidak demikian halnya dengan kebijaksanaan penyebaran penduduknya. Berdasarkan hasil analisis kependudukan, diketahui bahwa persebaran penduduk antar daerah tingkat ll di Timor Timur tidak merata. Sampai akhir tahun rencana, penduduk Timor Timur diperkirakan akan mencapai 1.471.875 jiwa, dengan konsentrasi penduduk diwilayah perkotaan hampir 5Q o/o.
Jika dilihat dari daya dukung ruang pada masing-masing daerah tingkat ll, persebaran penduduk pada masing-masing kabupaten daerah tingkat ll tersebut masih belum melampaui daya dukung ruang yang ada. Namun, walaupun demikian kecenderungan persebaran penduduk yang tidak merata tersebut perlu diantisipasi agar di masa mendatang keseniangan iumlah dan kepadatan penduduk antar daerah tingkat ll di Timor Timur tidak bertambah besar yang selanjutnya akan berimplikasi terhadap bertambahnya tekanan penduduk terhadap lingkungan hidup dan pemanfaatan potensi sumber daya alam. Secara khusus, perhatian terhadap mobilitas penduduk pedesaan ke perkotaan perlu diantisipasi, mengingat akan mempunyai implikasi terhadap tekanan terhadap lingkungan permukiman perkotaan, antara lain dalam bentuk lingkungan permukiman kumuh.
RSffP DatiTimorTimur
tv-s3
Antisipasi tersebut dapat ditakukan melalui penerapan kebiiaksanaan penyebaran penduduk melalui upaya-upaya atau pendistribusian penduduk yang lebih merata anlar daerah tingkat 1l diTimor Timur, yaitu melalui :
' . . .
Program lransmigrasi,
Program-ptogram reseltlement, Penyebaran atau pendistribusian fasilitas-fasilitas sosial-ekonomi, dan
Pengembangan kegiatan-kegiatan perekonomian alau Program'program pembangunan ekonomiberskala besar yang bersifal padat Rarya di wilayah yang penduduknya relatif masih iarang.
4.6.2.2 Kebijaksanaan Pengembangan Perekonomian dan tnvestasi Kebijaksanaan penunjang di bidang perekonomian akan sangat dipengaruhi oleh tujuan pengembangan wilayah Timor Timur secara umum. Dalam hal ini berdasarkan tujuan pengembangan wilayah yang menekankan pada pemerataan dengan terus mengeiar pertumbuhan maka beberapa kebijaksananan yang perlu diperhatikan dalam Pengembangan ekonomi adalah :
.
Pengembangan struktur perekonomian wilayah yang lebih seimbang dengan meningkatkan kontribusisektor-sektor produksi (primer) agar lebih berperan dibandingkan dengan sektor-sektor prasarana (transportasi, listrilc dan air minum, serta bangunan) serta pemerintahan dan perlahanan. Ketergantungan pada seklor pemerintahan dan pertahanan harus semakin dikurangi.
. .
Pemanfaatan potensisumber daya alam yang selama ini belum dimanfaatkan secaraoptimal, yaitu pertambangan, perikanan, pelernakan, sertapariwisata, perlu mendapat perhatian dalam pengembanganya.
Peningkatan mutu sumber daya manusla, melalui pendidikan dan keterampilan sehingga mereka lebih dapat berperan dalam pembangunan daerahnya.
.
Peningkatan peranan swasta dalam irvestasi pada sektor- sektor/sub-sektor strategis yang dapat menyerap tenaga keria, dengan memberikan kemudahan-kemudahan atau insentif, di samping dukungan pembangunan prasarana.
BSTBP DatlTimorTimur
lv - 54'
Kebijaksanaan pengembangan ekonomi yang berkaitan dengan keruangan akan dapat berakibat timbal balik. Kebijaksanaan ekonomi akan dapat menjadi salah satu cara untuk mempengaruhi perwujudan struktur tata ruang dan sebaliknya arahan struktur tata ruang dapat merangsang pengembangan ekonomi dengan lebih pesat karena adanya arahan pemanfaatan ruang secara optimal. Untuk itu upaya pemantauan terhadap pelaksanaan rencana struktur tata ruang propinsi ini perlu dilakukan terus menerus sehingga penyesuaian rencana yang dilakukan secara berkala (5 tahunan) memperhatikan dinamika perkembangan yang teriadi.
RSTRP DaliTimor Timur
lv.5s
BAB V M EKAN ISM E PENGELOI-AAN TATA RUANG
BAB V M EK,AN ISM E PEN G ELOLAAN TATA RUANG PROPINSI DAERAH TING KAT I TIMOR TIMUR Salah satu fungsi utama Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat | (RSTRP Dati l) adalah memberikan kebijakan pokok tentang pemanfaatan ruang di wilayah propinsi sesuai dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan berkelanjutan. Dengan fungsinya ini maka RSTRP Dati I Timor Timur yang telah disusun dapat dipergunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah tingkat I dalam pemberian rekomendasi, pengarahan serta perijinan pemanfaatan ruang skala besar. Didasarkankan pada pertimbangan di atas, maka RSTRP Dati I Timor Timur yang telah dirumuskan perlu didukung oleh arahan-arahan pelaksanaan dalam bentuk mekanisme pengelolaan tata ruang propinsi dalam kurun waktu 15 tahun. Di dalamnya tercakup pemantauan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta peninjauan kembali RSTRP Dati I tersebut.
5.1
Pemantauan Pemanfaatan Ruang
Pemantauan pemanfaatan ruang sesuai dengan RSTRP Dati I yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kegiatan pengawasan dalam rangka pengendalian pemanfaatan RSTRP Dati l. Dalam hal ini maka pemantauan pemanfaatan ruang akan erat kaitannya dengan kegiatan evaluasi atau peninjauan kembaliserta revisi terhadap RSTRP Dati L Sebagaimanawewenang penataan ruang pada wilayah daerah tingkat l, kegiatan pemantuan berada di tangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat l. Dalam hal perengkat kelembagaannya kegiatan pemantauan perlu dikoordinasikan olehTim Tata Ruang Daerah Tingkat I yang dibentuk oleh Gubernur, yang anggotanya terdiri dariwakik-wakil instansivertikal dan dinas otonom yang terkait.
Pemantauan pemanfaatan ruang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan memonitor dan/atau mengawasi pemanfaatan ruang di Timor Timur dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam rangka merrgendalikan pemanfaatan
RSTRP Dali I Timor Timur
v-l
RSTFP Datil yang telah ditetapkan. Kegiatan inijuga berguna untuk memonitor dan mengawasi seliap perkemban gan pemanf aalan ruang dan kegiat an-kegiatan yang mempengaruhi struktur tata ruang propinsi.
Dalam konteks pengendalian pemanfaatan rencana tala ruang yang telah dilelapkan, pemanlauan perlu mencakup semua aspek materi yang diarahkan dalam RSTRP Dati l, yang terdiri dari :
. . . . . .
Pemanlapan Kawasan Lindung
fuahan Penjembangan Kawasan Budidaya Pola Pengembangan Pusal-pusat Permukiman/Sistem Kota-kota Pola Pengembangan Prasarana Wilayah
Arahan Pengembangan Wilayah Prioritas Kebijaksanaan Penunlang Penataan Ruang.
Secara berkesinambungan, semua aspek di atas perlu dipantau sejauhmana pencapaiannya dengan mempergunakan data/informasi yang relevan untuk mengindikasikan perkembangan yang terjadi. Dengan demikian, pemantauan ini juga mencakup kegiatan mengumpulkan dan memperbaharui (up-dating) data untuk mengindentifikasi perkembangan yang terjadi, baik darisegi pemanfaatan ruang, perkembangan kegiatan ekonomi, kependudukan, prasarana wilayah, serta program/proyek pembangunan dalam wilayah propinsi. Berdasarkan hasil pemantauan ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi peninjauan kembali atau evaluasi RSTRP Dati lyang harus dilakukan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali.
Pemantauan pemanfaatan ruang perlu dilakukan melalui penciptaan dan pengembangan suatu sistem data base yang lerkoordinasikan dengan baik dalamsualuunitpusat datadanjaringannya untuk terus menerus memonitor pemanfaatan ruang dan perubahan- perubahan yang terjadi. Secara bertahap kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem lnformasi Geografis (Geographic lnformalion Systems - G/S/ dengan memanfaatkan teknologi mutakhir. Sistem Informasi Geografis ini merupakan suatu metode komputeryanglerdiridariperangkat keras, perangkat lunakdangrafikyang dapat menerima, menyimpan, m enulusuri, menganalisis, dan memperagakan data atau informasiyang berasaldariberbagai sumber sepertilaporan statistik, pela-peta tematik, surVai lapangan, folo udara, atau penginderaan jauh.
RSTRP Dati I Timor Timur
v.2
Kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang ini secara kelembagaan perlu ditunjang dengan pengembangan sistem kelembagaan dari aparat Pemerintah Daerah Tingkat I Timor Timur dan pembinaan tenaga staf dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membina penyelenggaraan penataan ruang Propinsi secara berkesinambungan.
5.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Secara umum pengendalian pemanfaatan RSTRP Dati lTimorTimur mencakup kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi dalam hal ini kegiatan pemantauan, sepertitelah diuraikan terdahulu, merupakan tahap awal pengendalian. Didasarkan pada hasil pemantauan tersebut barulah kemudian dapat dilakukan kegiatan pengawasan (untuk menghindari terjadinya konflik pemanfaatan ruang) serta penertiban sebagaitindakan penyelesaian/penanganan masalah tata ruang yang
timbulkarena adanya penyimpangan dari apa yang diarahkan dalam rencana. Tujuan pengendalian pemanfaatan ruang diWilayah propinsiadalah untuk
. . .
:
mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuaidengan RSTRP Dati lyang telah ditetapkan;
mengakomodasikan kebutuhan ruang yang dinamis dari berbagai instansi sektoral, pemerintah daerah, swasta dan mesyarakat secara optimal, berdayaguna, serasi dan berkelanjutan; menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan ruang baik di kawasan lindung maupun di kawasan budidaya.
Pengendalian pemanfaatan ruang pada RSTBP Dati I Timor Timur ini pada dasarnya dibedakan menurut dua jenis kegiatan
' '
:
pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pengendalian pemanfaatan pada kawasan budidaya.
Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung meliputi
'
:
pemantapan fungsi lindung bagi kawasan lindung yang masih dapat dipertahankan
RSTFP Dati I Timor Timur
v-3
o pengembalian fungsi lindung bagi kawasan lindung yang telah mengatami lumpang tindih dengan kegiatan budidaya atau lahan yang kritis yang dapat mengganggu fungsi lindun gnya
'
pelarangary'pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya pada kawasan lindung yang telah ditetapkan
'
pembalasan kegiatan budidaya yang telah ada yang sehingga sehingga tidak dapal dilakukan pengembangan lebih lanjut, dengan tindakan konservasi secara intensif
'
pemindahan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelangsungan fungsi lindung, sebagai tindakan penertiban.
Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dapat meliputi:
'
Pengarahan lokasi kegiatan untuk kegiatan budidaya melalui mekanisme perizinan (unluk kawasan berskala besar) dengan pendekatan insentif dan disintensif
'
pelarangan/pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan rencana
'
Pembatasan kegiatan lain yang telah ada dengan ketentuan tidak dilakukan pengembangannya lebih lanjut
'
penyelesaian masalah tumpang-tindih antar kegiatan budidaya (baik status/penguasaan lahan, proyek pembangunan, penggunaan lahan yang telah berlangsung lama) berdasarkan berbagai ketentuan perundangan yang berlaku, SKB Menteri-menleri yang berkaitan.
Dalam pengendalian pemanfaatan ruang propinsi, peranan koordinasi dalam pemerintah daerah tingkat | (instansi tala ruang serta instansi terkait lainnya) sangat penting. secara instansional, hal inidilakukan oteh Bappeda Tk. l, serta Tim Tata Ruang Daerah ringkat I yang keanggotaannya mencakup instansiinstansi Bappeda Tk. l, Kanwil Badan Pertanahan Nasional, serta kanwil/dinas (Pekeriaan Umum, Kehutanan, Pertanian, Perindustrian, perlambangan, dan Pariwisata).
untuk kasus-kasus khusus apabila pada tingkat
I terdapal permasatahan
pengendaf ian pemantaalan ruang yang tidak dapat diselesaikan, maka Gubernur
RSTRP Dati I TimorTimur
v.4
Kepala Daerah Tingkat
I dapat mengaiukannya
kepada Tim Koordinasi
Pengelolaan Tata Ruang Nasional.
5.3
Peninjauan Kembali RSTRP
Pada dasarnya Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Dati I Timor Timur ini harusmenjadi pedoman keruangan dalam melaksanakan kegiatan'kegiatan pembangunan diTimor Timur. Oleh karena itu RSTRP Dati I perlu disesuaikan dengan gerak dan dinamika pembangunan dan perkembangan sosial'ekonomi yang terjadi di Timor Timur secara dinamis. Agar tetap sesuai dengan gerak dinamika pembangunan daerah, RSTRP Dati I Timor Timur ini perlu ditinjau kembali atau dievaluasi paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali atau bilamana dianggap perlu oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional. Peninjauan kembali atau evaluasi RSTRP Dati I pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk menilai keefektifan rencana tata ruang yang telah ditetapkan tersebut. Secara sederhana evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu perkembangan yang terjadi (yang dianggap sebagai pelaksanaan darirencana) dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam RSTRP Dati l. Hal ini dianggap perlu dilakukan mengingat bahwa apa yang digariskan sebagai tuiuan, sasaran atau arahan dalam rencana tata ruang serta kebijaksanaan untuk menCapainya, sebenarnya merupakan sasaran dan tujuan ideal yang dipertimbangkan dengan berbagai kebutuhan ideal pula. Di dalam kurun waktu pelaksanaan rencana tata ruang tersebut mungkin saja terjadi hal hal yang berpengaruh terhadap jalannya kebiiaksanaan tersebut sehingga akan berpengaruh pula terhadap realisasi rencana tata ruang lersebut.
Jadidalam konteks ini, suatu evaluasi RSTRP Dati I merupakan suatu penilaian terhadap sejuahmana simpangan atau deviasi yang terjadi antara aPa yang digariskan sebagai sasaran atau arahan dalam rencana dengan hal hal yang terjadi di lapangan yang dianggaP merupakan pelaksanaannya.
Didasarkan pada pertimbangan di atas, maka Evaluasi atau Peniniauan Kembali RSTRP Dati I dapat diartikan sebagaikegiatan untuk menilai kembaliRSTRP Dati I yang sudah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah tingkat I dengan penerapannya dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 5 tahun. Dalam konleks penataan ruang propinsi secara keseluruhan, maksud dilakukarr peninjauan kembali RSTRP Dati I adalah:
FSI.FP Dali I Timor Timur
v-5
Agar RSTRP Dati I yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah tingkat I lersebul dapat berhasil-guna dan berdaya-guna sebagai rencana lata ruang wilayah propinsi Dati l; b. Agar RSTRP Dati
lyang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah
tingkat t tetap mempunyai fleksibilitas dan bersifat dinamis sesuai dengan tuntutan perkembangan pembangunan yang berlangsung cepat. Bagipemerintahdaerahtingkat l, tuiuan peninjauankembaliRSTRP Datiladalah:
a.
Agar pemerintah daerah tingkat I dalam yang dapat memberikan penilaian secara periodik terhadap maleri RSTRP Dati I dalam kaitannya dengan perkembangan yang terjadi, sehingga rencana yang telah ditetapkan tersebul tidat< dianggap sebagai hambatan dalam pernbangunan fisik;
program'program pemba' ngunan dari tahun ke tahun darVatau dari pelita ke pelila dalam kurun waktu pelaksanaan RSTRP Dati lyang telah ditetapkan.
b. Agar terdapat konsistensi dan kesinambungan
Apabita hasil peninjauan kembali terhadap RSTRP Dati I ternyata menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang mendasar terutama dalam hal pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan dalam rencana maka perlu
ditakukan suatu revisi alau Penyempurnaan terhadap maleri RSTFP Dati tersebut.
I
Kegiatan peninjauan kembali pada dasarnya meniadi tanggung-iawab dan pemerintalr daerah tingkat l. Dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan oleh Tim TataRuang Daerahyang keanggotaannyayang bersifat koordinatif antar-instansi vertikal dan dinas otonom di daerah, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Propinsi.
RSTFP Dati I TimorTimur
v.6
BAB VI
INDIKASI PROGRAM PEM BANGUNAN
BAB VI INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT ITIMOR TIMUR Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukannya, Rencana Slruktur Tata Ruang Propinsi DatilTimor Timur harus dapat menjadi dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan daerah baik jangka menengah mauPun tahunan. Oleh sebab itulah apa yang diarahkan dalam rencana tata ruang, lebih lanjut perlu dioperasionafisasikan dalam penyusunan program pembangunan, baik yang bersifat sektoralmaupun diwilayah prioritas.
6.1
Tahapan Pelaksanaan Rencana
Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Dati I Timor Timur mempunyai'jangka waktu perencanaan 15 (lima belas) tahun. Dalam pelaksanaannya kurun waktu ini dibagi dalam tiga tahap 5 (lima) tahunan. Sesuai dengan salah satu kedudukan, dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Daerah Tingkat | (Repelita Dati l), maka RSTRP Dati lTimor Timur diarahkan untuk kurun waktu tahun 1994 - 2009. Dalam pelaksanaan, dibagidalam tiga tahapan Repelita Dati l, yaitu :
. Tahapl : . Tahaplf : . tahap lfl :
6.2
,
1994/1995 1999/2000 2OO4l2@5
-
1998/1999 2@3l2OO4
2@W@9.
Indikasi Program Pembangunan Jangka Menengah
Mengacu pada materi RSTRP Dati I Timor Timur yang telah disusun, yang terdiri dari : Pemantapan kawasan lindung, Arahan pengembangan kawasan budidaya, pola pengembangan pusat-pusat permukiman, pola pengembangan prasarana wilayah, serla arahan pengembangan wilayah prioritas; pada lragian ini akan
RST.RP Dati I Timor Timur
vt-t
diuraikan indikasi program pembangunan pada tiap kawasan. Di dalamnya tercakup indikasi : kawasan yang akan dikembangkan, sektor-seklor pembangunan yang terkait, program pembangunan iangka menengah, serta kurunwaktu pelaksanaannya. Sesuai dengan sifatnya, program yang dirumuskan masih bersifat indikatif, dan terutama berkaitan dengan aspek tata ruang yang meniadi materi RSTRP Dati l. Untuk operasionalisasinya perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Repelitada Tk. I dan Repetada Tk. I sesuai dengan mekanisme penyusunan rencana/program pembangunan daerah yang berlaku.
Secara keseluruhan indikasi program pembangunan sektoral pada dasarnya mengacu pada arahan rencana yang telah dirumuskan, di samping sebagai kelanjutan dari kebijaksanaan yang telah digariskan pada Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Lima Tahun DaerahTingkat I PropinsiTimorTimur terdahulu. Selain itu, penyusunan program ini mempertimbangkan pula keberadaan program-program sektoral yang telah disusun oleh instansi pusat maupun instansi di daerah. Perumusan indikasi program pembangunan sektoral diarahkan untuk
' . . .
:
mewujudkan struktur tata ruang yang diarahkan mengintegrasikan program-program pembangunan Timor Timur, baik secara sektoral maupun regional mengembangkan potensi dan menangani masalah yang ada dalam rangka pengembangan wilayah secara keseluruhan mernberikan prioritas perigembangan masing-masing sektor pembangunan.
Indikasi program pembangunan ini diharapkan dapat dijadikan acuan di dalam menyusun program-program pembangunan lima tahunan dan tahunan didaerah tingkat l, khususnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan penataan ruang. Dengan demikian didalam penyusunan indikasi program pembangunan initidak semuasektoryang diprioritaskan didalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita Daerah Tingkat I dapat diindikasikan. Sektor-sektor pembangunan yang akan diindikasikan program pembangunannya adalah sektor'sektor yang ber' kaitan secara langsung dengan kegiatan.penataan ruang di wilayah propinsi, yaitu:
' ' '
Sektor Pertanian dan Pengairan Sektor Industri Sektor Pertanrbangan dan Energi
RSTRP
Datil fimorTimur
vt-2
' ' ' ' ' '
Sektor Perhubungan dan Pariwisata
SektorTenaga Kerja SektorTransmigrasi Sektor Pembangunan Daerah, Desa dan Kota Sektot Perumahan rakyat dan Permukiman Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
Indikasiprograrn pembangunan secara rinci dapat dilihal padaTabel 6.1.
I
BST.BP Dati I Ttmor Timur
w-3
E
= F
cr
o = F F = o
6 z
=
5 a =
5 a
F
a
{ o
z 2 3
3 9
z
z
6 z f
o 1 U =
(L
o tr 3 p G
Fc ro2, Q).cl= F(5z
dl UJ =
o-
9a a3 39 p6 9d IG
5
5
t, $ 3 iI ti
$!
€
:i I e
Jt
<
€a
at
a E 5
x ! lE n9 3 5! tl 3.! !!r €I IIE :: l5
156
3il i! itF !€ Cr
g
5
.a$5 iririt;i ii!!iE!i
iiitiler
5
oI
l {
'D
c
g
c.? T: :E E5
5j ;! g€ €a
t t xt
I t x
r,
d
sia
i..
t
t I .: .t
E
! €
liigiisiiisiii;
o
d..
I I il ! o
JE 5
! F
I
i! i !'5€ iFiffi$f
g g
I 5
5 F
= (r (, o tr 5
a 5
t
xI
t
!I ,2
i!
I
IL
1
('
g
I
lii
5
6 }z
z6 e F
G
2
t E o
,
a
iTT
l-l
E
:
Pv \.
ES E $ e o
co
tr F
o
tE F-
qt
i
o o.
F q e
6
€o F
g
e t!
a F
(r)
I o
e
e
I
o
;) 3 -
e
3
I 3 2
I a
3 A
i I c
E, u3
;T
-G TI EU' io
o
lr,
9
I : E
:
I
g
il iillfullll I t
I
I rl 9t
gi I: ut t
p
.l
il
l
! I
I
!
Ia
I
I a
a
.o
t 3
i
I
I E
6 I
lii il I
t
I I
a E
.E
a
oI 3 5
i f
E
i ? I ;
I
IE rl
!t {t IT
I; *B i
I 3
!r
I
rD
=
5
b
s
F
I\
F (r) tr
(t
oo
fl cqt Ol c
a5
c (! q
: f
?
o t
z f
T
)z { o
z o 3
g 9 1 o z
3
: U
A
5 € a
.l r! $ g !
s#
gF
ii,ir
5 SJii !Eigta
FeI65F
o C
a
E
ggs
ii iii{ie{ i i
i
E
g
s
II!,.;iiiE.;isii
c a .E
T €
c
t
i ta
ce
i a
it
t
o B
I
G
J
I
G
a c
t
t5
t
t
.E
5
tc c6
€
xo x
!XlalX iiiliii'iiri iii isi iii i
TisEiE i E IFI i
s *i I I f i fi'lsEt
p
Ea
5
t T
u
E
Y
I
I
!c'c
o.! 2t
3i
a3 F 39 I
9S PE YC H
z
6 C
I
G
I:r a F
P Y
2 o
1 u d
5
!
i;
t
I .! 3g
ieili g€i;?3
i;!i:i
i$au${i
'' g;i EEiiig!FIii i..
d.
.
ggifgi$gs3si dd..
Y o
tq t
e
c
o
D
f
l: lfr FA
iF
f,
o
i: l: qt
o-
o
F
G
(r)
b
S
qj
I3 t =
z
:)
I
F
z ? ?
a 3
g 3
t3 : t U
A
t I A
G
9e a3
E; LI ul
t9
t
T e
i E E
2
b o ]f cl!
i
u
g
{t
E |! to
i
E
ii
6t er
t !iit
i !i i itigi;ii; -5 I> ta
i t IE
iiiii
iliil rt, i i Ifu iil st, i i! I tl llil'itii,ui,,iii
ii
lr ga
gt :l YF 3l gt
ii
a
N
s
5
o
F F IE
o o.
F CE
tD
kt Q.|
o
fl q
qt
ot
c
a5 E qG
!
t5 6
z f {
F o
z
rf a
z 2 3 6
I
z o
z
z (,
2 U =
i G
E
En
a3 39 pt
-: -u, IG o
w
6 z f
e G I f
rc
e z e a
1 u
3
,5
t a
?
C
a a i Jo q E
Ia
!
I
I
0
$
€
I
,ii ,i I
.]
i ?E s! I
:T
rEiiiii ?:a ?i
E
G
5
c,
t
G
t^
3
a a
!;srilisiS I ;ir
;g
II H{
il YF
3t
st
iI
i{
!!!
iiii5i i ssii,''i iiiiiiiiir,igsi I
'o C
:
C
€
I
€ E
f ,= E
o
tr Gt
;
a F
o.
c
.D
a S
; b a e e
g E
a E
a
5 a
z e
?
t ?
1 3 3
3
I
l
2
t
T 6 H
i E
E, HT
ig a< PA 6I EU !c H
g E
3 F F
i u
3
iitigir
ii iiiii
t
iii'
igis ai !,g Fig
p
I
li!!,i iii I ii,i iii'i
ii
I a
)I I d
I a
I
3 g
3a
E
! !
rli
rli
!11
F1
$
E
g .9
g
; 6
lr
!
I
iil
ii
rl -tT
lFl I FitfFf
tx
ttI l{r j€! i'fui* iT I {I; glll! ll; i IiIIgI i i!
i
I 3
5 ?
!
t! tl
I
or
S
5
o
s F r!
o
a.
F q q
kt
aa)
A a
C})
a e (t
li Its IG
F
3 fr
ls l3 to E F
I p
ls
ri E
g
fF;F g3F;
ffff Fisil c a t E
C C
6
€
s 5
t 5 a
o-
li li
x
0
.
a E 5 9E 6J'
I
!
lgl, ;=.x :6 t>
9=
.E:
s
o =
€t o;
r i 9i; '9 'r: 6: a, it
i{ P; ae
:;3i b.x Ei f :s ga Eerg gr c :: -{5 at EE l! g F i ig EI g! a: 3J e d :} )) ir AE gG UTti sFsi a*' Gr od'
Cr,
X
t
€
o
6 i
t
i'
I
F
B q,
f,
l!
li
o
l5;
F ct) q
0.
o
(!
L\
l- oat r(
il 5e Y'
ry
5
o S
