Tahun 2006

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI DAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR :02/M/SKB/IV/2006 21 Tahun 2006 TENTANG IMPLEMENTASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING PROVINSI JAWA BARAT MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI DAN GUBERNUR JAWA BARAT Menimbang

:

a. bahwa untuk mewujudkan amanat Perubahan ke-empat Undangundang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (5) yang berbunyi “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terfokus dengan arah yang jelas dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. bahwa membangun sumber daya manusia menuju masyarakat yang berpengetahuan, sebagai dasar pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan untuk dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan daya saing daerah; c. bahwa sejalan dengan Visi Jawa Barat menjadi Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibukota Tahun 2010, serta untuk akselerasi pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu diupayakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah di Provinsi Jawa Barat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu dilaksanakan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan Gubernur jawa DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Barat tentang Implementasi ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Jawa Barat. Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan provinsi Jawa barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 4493); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang AAlih Teknologi Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005; 9. Peraturan Menteri negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi; DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI DAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG IMPLEMENTASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING PROVINSI JAWA BARAT. Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan : 1.

Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

2.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

3.

Kementerian adalah Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

4.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

5.

Daya Saing adalah daya saing Daerah di provinsi Jawa Barat dalam Implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2 Maksud dan tujuan Keputusan Bersama ini adalah untuk mengimpementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya saing Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3 Kerjasama implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing Provinsi Jawa barat dilaksanakan berdasarkan pada asas : a.

Berkelanjutan;

b.

Kesejahteraan umum;

c.

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

d.

Kepastian hukum;

e.

Kepatutan dalam rangka peningkatan daya saing.

Pasal 4 Kedudukan Keputusan Bersama ini adalah sebagai pedoman atau acuan bagi pelaksanaan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatn daya saing. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Pasal 5 Fungsi Keputusan Bersama ini adalah sebagai penyelaras kebijakan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing.

Pasal 6 (1) Ruang lingkup kerjasama implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan daya saing, meliputi : a.

Pembangunan ketahanan pangan;

b.

Penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan;

c.

Pengembangan teknologi dan manajemen transportasi;

d.

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

e.

Pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan;

f.

pengembangan teknologi sesuai dengan dinamika masyarakat.

(2) Ruang lingkup kerjasama pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam program kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

Pasal 7 (1) Untuk melaksanakan Keputusan Bersama ini, akan dibentuk Tim Kerja yang susunan personalianya terdiri dari unsur Kementerian dan unsur Pemerintah Daerah. (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas : a.

Merumuskan dan menentukan program serta arah kegiatan;

b.

Melakukan pendampingan atas kegiatan yang telah disepakati unit kerja yang berada dibawah kewenangan para pihak agar terlaksana sesuai rencana;

c.

Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ini untuk menentukan pelaksanaan program selanjutnya;

d.

Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama secara berkala setiap tiga bulan sekali.

Pasal 8 Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan kepada : a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Jawa barat; DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

c.

Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9 (1) Keputusan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerjasama yang lebih teknis dan operasional antara Unit Kerja yang berada di bawah kewenangan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dibawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dapat melibatkan pihak ketiga.

Pasal 10 (1) Keputusan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Bersama ini dan dapat diakhiri dengan persetujuan para pihak, apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Keputusan Bersama ini, maka harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. (2) Keputusan Bersama ini batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundangundangan atau kebiajakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Keputusan Bersama ini.

Pasal 11 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh para pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

Pasal 12 Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 7 April 2006 GUBERNUR JAWA BARAT,

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI,

TTD.

TTD.

DANNY SETIAWAN

Dr. KUSMAYANTO KADIMAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI RI DAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 02/M/SKB/IV/2006 1 Tahun 2006 TANGGAL: 7 April 2006 TENTANG: IMPLEMENTASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING PROVINSI JAWA BARAT KERJASAMA LPND-RISTEK DENGAN PROVINSI JAWA BARAT NO

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN

MITRA/LOKASI

1

2

3

4

I.

BATAN

1.

Penyebarluasan padi varietas BATAN dan sorghum Diseminasi serta suplemen pakan ternak

Kelompok Ciwidey, Bandung

2.

Penyebarluasan padi varietas BATAN

Diseminasi

Subang

3.

Penyebarluasan padi varietas BATAN dan galur gadum

Diseminasi dan uji multilokasi

Cipanan

4.


Penangkaran benih dan diseminasi

Sukamandi

5.


Uji multilokasi, Penanaman dan penangkaran Pusakanegara 200 Ha

6.

Penyebarluasan padi varietas BATAN sorghum dan suplemen pakan ternak

Penangkaran beih dan diseminasi varietas padi Bandung Selatan membimbing petani untuk produksi suplemen pakan

7.

Penagkaran benih padi, dan sexing ikan serta perbaikan sifat padi local (pandanwangi)

Penangkaran benih dan diseminasi

Tani Mukti, kabupaten

Cianjur


8.

Penanaman padi

Luas 72 Ha

Ciparay

9.

Kerma reproduksi, pakan dan kesehatan ternak serta Mendapatkan vaksin, pemanfaatan RIA KIT dan Bogor penelitian sorghum dan gadum pelepasan varietas, serta uji ketahanan penyakit tanaman, diseminasi pengawetan radiasi

10.

Penelitian kebocoran waduk darma, Kuningan

Kebocoran waduk

PU

11.

Penelitian PLTA Saguling

Radigrafi

PLTA

12.

Penelitian potensi panas bumi Kamojang, garut

Karakterisasi reservoir

Pertamina

13.

Penelitian kebocoran Bendungan Jatiluhur

Kebocoran dan pola dinamika aliran

Jasa Tirta II

14.

Penelitian pengukuran debit Sungai Cimanuk

Pengukuran debit segala musim

PU, IAEA

15.

Potensi air tanah cekungan Bandung

Potensi air tanah

DGTL

Teknologi Coloum Scanning dan proses industri di Pengukuran mixing proses industri Balongan

Pertamina

Penelitian air tanah TPA batargebang, Bekasi

Pola dinamika aliran tanah/polutan

PU/Pemda/RUT

Uji tak Rusak dan teknik tracer

Uji sambungan las, mutu beton, kebocoran pipa, laju aliran fluida dalam pipa, dll

Pertamina, PU, Industri Pupuk Cikampek dll

Diseminasi



Pesantren AlMusadadiyah, kabupaten Garut



Pesantren Cipasung, kabupaten Tasikmalaya



Pesantren Gedongan, Kabupaten Cirebon



Desa

Sosialisasi Aplikasi Teknik Nuklir Pertanian dan Peternakan

dalam Bidang

Ranjeng,


Kabupaten Sumedang

20.

Penyebaran varietas padi

Diseminasi



Kelompok Tani, Kabupaten Ciamis



Pesantren Al-bidayah, Kabupaten Bandung



Pesantren AlMusadaddiyah, Kabupaten Garut



Pesantren Al-Falah, Kabupaten Bandung



Pesantren Al-falah Biru, Kabupaten Garut



KSU Citra Mandiri, Kabupaten Bandung



Yayasan Bandung



KSU Citra mandiri, Kab. Garut

Shirath,

22.

Panen Raya Padi Unggul

Diseminasi 25 Ha

Kabupaten Karawang

23.

Pelatihan Pemanfaatan Limbah Udang dan Rajungan

Khitin dan Chitosan

Dinas Kelautan Perikanan

24.

Pendidikan, penelitian dan pengembangan Iptek Kerma Nuklir

IPB, ITB, UNPAD

25.

Pemanfaatan teknik Nuklir di bidang Kedokteran

RS Hasan Sadikin dan RSU Dr. Slamet

Diseminasi dan uji pra klinis

dan


26.

Pemanfaatan lateks iradasi untuk produk karet

Pabrik Kondom, sarung tensimeter, dot bayi dll.

tangan,

dan

Padalarang

27.

Penjajagan kerma pemanfaatan accelerator

Terpasang di Jalupang

II.

LAPAN

1.

Deteksi sumber daya laut Zona Potensi penangkapan Ikan (ZPPI)

Aplikasi informasi zona potensi harian ikan untuk meningkatkanhasil tangkapan ikan dan peningkatan ekonomi masyarakat nelayan dan produksi ikan daerah

2.

Pemantauan tata ruang kota

Pengembangan dan penataan wilayah daerah/ kota serta pengembangan infrastruktur daerah/kota

3.

Pemantauan sumber daya lahan padi

Pengembangan potensi pangan daerah dan pengembangan wilayah pangan daerah

4.

Pemantauan lingkungan

Mitigasi akibat polusi dan perubahan lingkungan serta konservasi lingkungan hidup

5.

Pemantauan tingkat kekeringan

6.

Prediksi harian daerah rawan banjir

7.

Pemantauan iklim

8.

Pemanfaatan Sistem Konservasi Energi Angin (SKEA) Pemanfaatan SKEA untuk listrik bagi perahu - Pameungpeuk untuk pembangkit listrik dan pemompaan air nelayan dan bagan penangkap ikan

PTP Nusantara

Mitigasi bencana alam

- Pelabuhan Ratu - Indramayu


Pemanfaatan SKEA untuk pemompaan air di daerah kering dan kekeringan 9.

Pemanfaatan teknologi Jaringan Komunikasi Paket Data (JASIPAKTA)

10.

Pemanfaaatan teknologi Global Positoning System Aplikasi GPS Tracking untuk pemantauan (GPS) Pasukan Raider di Kodam III Siliwangi Bandung

11.

Pemberian informasi tentang kondisi polusi udara dan Diperolehnya informasi kondisi polusi udara hujan asam dalam rangka Program Langit Biru di Kota dan hujan asam di Bandung dan sekitarnya Bandung dan sekitarnya guna mendukung Program Langit Biru

12.

Studi optimalisasi peran LAPAN Cilautereun dalam Optimalisasi peran LAPAN Cilauteureun untuk rangka menunjang peningkatan kesejahteraan peningkatan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat (RUKK) masyarakat di sekitarnya

13.

Pemanfaatan frekuensi dan komunikasi HF

14.

Rapat koordinasi terpadu dan sosialisasi pemanfaatan Tersosialisasinya pemanfaatan hasil litbang hasil litbang LAPAN di Jawa Barat LAPAN di bidang penginderaan jauh, teknologi kedirgantaraan, serta sains atmosfer dan iklim untuk mendukung pembangunan perekonomian di daerah Provinsi Jawa Barat

Indramayu/Pantura Barat

Jawa

Aplikasi Komunikasi Paket Data antar daerah Kecamatan dan Kabupaten

Meningkatnya kualitas komunikasi HF

Terbangunnya kerjasama pemanfaatan hasil litbang LAPAN di wilayah Provinsi Jawa Barat 15.

Diklatsar penanggulangan bencana dan pengungsi berbasis masyarakat

Pemahaman dan penguasaan wilayah rawan bencana alam sesuai struktur dan karakter wilayah serta peningkatan kemampuan dasardasar teknis penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi secara perorangan dan tim

Tim Koordinasi Kab. Garut

Bencana


II.

LIPI

1.

Pengelolaan Kawasan di Luar sekitar Kebun Raya Bogor

Pemeliharaan dan Pelayanan umum di areal luar sekitar kebun raya

Pemkot. Bogor

Pemasyarakatan Sumber Daya

Pemkad. Subang

a. Memelihara & melestarikan Kebun Raya Bogor b. Meningkatkan pelayanan umum di luar sekitar Kebun Raya Bogor 2.

Pengembangan & Pemanfaatan Iptek a. Pengembangan dan Pemasyarakatan Iptek b. Pemanfaatan sumber daya dan fasilitas tersedia di kedua belah pihak

IPTEK

untuk

pengelolaan

yang

c. Kegiatan lain yang disepakati kedua belah pihak yang sesuai dengan tujuan kerjasama 3.

Pengembangan & Pemanfaatan pendayagunaan Sumber daya

Iptek

untuk

Pemanfaatan IPTEK untuk pengelolaan Sumber Daya

Pemkab. Kuningan

a. Sumber daya alam dan lingkungan b. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna

4.

c.

Peningkatan kemampuan/keterampilan sumber daya manusia

d.

Pengkajian dan wilayah terpadu

Pengembangan

dan

pelaksanaan

Pemanfaaatan

pengembangan

Iptek

untuk Pemasyarakatan

IPTEK

untuk

pengelolaan

Pemkab. Tasikmalaya


Pendayagunaan Sumber Daya

Sumber Daya

a. Pengkajian sumber daya alam dan lingkungan b. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna c.

Peningkatan kemampuan/ketrampilan daya manusia

d.

Pengkajian dan wilayah terpadu

pelaksanaan

sumber

pengembangan

e. Penyebarluasan informasi hasil kerjasama melalui seminar, pertemuan teknis dll f. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK UPT Balai Informasi Teknologi dan Pluit Sistem Mutu & Standardisasi teknologi :

5.

Panduan Informasi Pengelolaan makanan dan Minuman Pemasyarakatan IPTEK pengelolaan pangan

Balitbangda Jawa Barat

UPT TTG : 6.

Pelatihan Pengelolaan pangan, perbengkelan dan Implementasi Teknologi Tepat kelompok pengolahan pangan dan kerajinan

Guna,

Pemkab. Sumedang, Bandung, Sukabumi

Subang, Indramayu, Cianjur dan

Puslitbang Bioteknologi 7.

Pengolahan susu Pasterusasi

Pengembangan, pemasyarakatan bioteknologi untuk peternakan

Koperasi tasikmalaya

daerah


8.

Penggemukan sapi

idem

Pemkab. Garut Pemkab. Tasikmalaya

9.

Teknologi Sexing Sapi

idem

Hampir seluruh pemerintah Kabupaten di Jawa Barat

10.

Pengembangan Embrio Transfer

idem

Pemkab. Bogor

11.

Teknologi mikhorhiza pertanian pangan

Pengembangan budi daya tanaman

Pemkab. Sukabumi Pemkab. Bogor

12.

Perakitan Varietas padi

Pengembangan bibit padi tahan penyakit dan kekeringan

Pemkad Sukamandi Subang

13.

Pengembangan bioproses industri

Implementasi teknologi bioproses untuk UKM

Kabupaten Karawang dan Bogor

u/

tanaman

keras

dan

dan

dan

Pertanian dan Pemkab.

Puslit Kimia 14.

Pengembangan Laboratorium Pemantauan Lingkungan

Pengujian

dan Pengembangan sarana Pengujian pemantauan Lingkungan di daerah

dan

Balitbangda Jawa Barat

UPT Balitbang Biomaterial 15.

Pengembangan teknologi pemanfaatan tanaman serat Pengembangan UKM daerah untuk industri kecil

Kabupaten Tasikmalaya

Puslitbang Limnologi : 16.

Pembinaan petani untuk Budidaya perikanan

Implementasi teknologi budidaya perikanan

Pemkab. Bogor


IV.

BPPT Kedeputian TIEML

1.

Pengembangan Perairan

Teknologi

2.

Pengembangan Manajemen DAS Citarum

Rekomendasi bagi pengelolaan DAS Citarum dalam satu koordinasi

3.

Penataan Ruang Desa Tepian Sungai

Rencana rinci tata ruang desa Sukamukti, kecamatan Ketapang sebagai model

4.

Penetapan teknologi Daur Ulang dan Guna Ulang Plastik

Pembangunan pilot plant pemanfaatan limbah plastic

5.

Pengembangan Leuwigajah

6.

Kajian Ekotoksikoterapi dengan Kijing Taiwan

Pilot plant penerapan kijing Taiwan sebagai biofilter

7.

Kajian Biofiltrasi dengan Rumput Laut

Penerapan biofiltrasi rumput laut

8.

Capacity Building IKM/UKM Tekstil melalui Produksi Model penerapan CP pada industri tekstil Bersih

9.

Kajian Evaluasi Air Tanah

10.

Studi Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Energi Alternatif untuk Pengembangan Kabupaten Tasikmalaya

Teknologi

Biomonitoring

Pengelolaan

untuk Alternatif system monitoring kualitas waduk dengan organisme lokal

TPA Evaluasi teknis terhadap leuwigajah pasca longsor

kelayakan

dengan

Pemprov. Jawa Barat

TPA

kombinasi

Sistem informasi potensi sumberdaya air Pemkab. tasikmalaya


11.

Pemanfaatan dan pengembangan Energi Alternatif untuk Pembangunan di Kota Tasikmalaya

Pemkot Tasikmalaya

12.

Teknologi Ramah Lingkungan di pedesaaan dalam rangka meningkatkan Produktivitas lahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Bogor

Pemkab. Bogor

13.

Pilot Project IPTEKnet Nusantara di Pemda Sumedang

Pemkab. Sumedang

14.

Pelestarian hutan mangrove melalui perhutanan social di Kabupaten Indramayu/Pantura

Pemkab. Indramayu

15.

Teknologi konservasi dan eksplorasi sumberdaya hayati (lokal) di Kabupaten Majalengka

Pemkab. Majalengka

Kedeputian PKT 1.

Penelitian Potensi Sumber Daya Air Kota Depok

Inventarisasi dan menilai potensi sumberdaya air permukaan untuk konservasi lingkungan

2.

Penelitian Pajak penerangan Jalan Kota Depok

Menghitung potensi pajak penerangan jalan sebagai sumber PAD kota Depok

3.

Penelitian Ruang Terbuka Hijau Kota Depok

Menganalisis potensi kawasan terbuka hijau sebagai kawasan penghijauan kota Depok

4.

Studi Kelayakan Lokasi pasar Bedahan Kecamatan Menganalisis kelayakan lokasi pasar Bedahan Sawangan dan aksesibilitasnya

5.

Studi Kelayakan Rumah Pemotongan hewan kota Menganalisis lokasi rumah pemotongan hewan Depok dan aksesibilitasnya

6.

Kajian Potensi Pariwisata Kota Depok

Pemkot. Depok

Pemkot. Depok

Menilai obyek dan lokasi-lokasi kegiatan masyarakat sebagai obyek wisata kota Depok


7.

Kajian Pengolahan Lahan DAS Ciliwung Kota Depok Sebagai Daerah Resapan Air

Menghitung koefisien resapan air di DAS Ciliwung di kota Depok

8.

Penyusunan Konsep Akselerasi Peningkatan Daya Beli Kota Depok Tahun 2005

Menyusun program akselerasi peningkatan daya beli kota Depok untuk mendukung IPM 80 Provinsi Jawa Barat

9.

Diskusi partisipasi Pengembangan Daya Sumedang”

10.

Riset Aksi Peningkatan Kabupaten Sumedang

11.

Penguatan Sumedang

12.

Pengembangan Klaster Industri Unggulan Kabupaten − Sumedang

13.

14.

dengan tema “Fokus Dokumen Rencana Tindak 2002-2005 Saing Ekonomi Kabupaten Pengembangan Daya Saing Ekonomi Kabupaten Sumedang

Kelembagaan

daya

Saing

Ekonomi

Ekonomi

Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Saing Ekonomi Kabupaten Sumedang

Daya

kabupaten Terbentuknya Lembaga Peningkatan Daya Saing Ekonomi (LPDSE) Kabupaten Sumedang Peta Klaster Industri Cibeusi, Sumedang

Kerajinan

kayu

−

Fasilitas akses teknologi dan pasar industri kerajinan kayu Cibeusi

Fasilitasi, Akomodasi dan Advisory LPDSE Kabupaten − Sumedang

Sinkronisasi Program Lintas Dinas Teknis Kabupaten Sumedang

Pembinaan LPDSE Kabupaten Sumedang

Pemkab. Sumedang

−

Capacity Building LPDSE

−

Akses pasar global produk kerajinan kayu

−

Perubahan LPDSE menjadi DRD

−

Draft SK Bupati tentang DRD

−

Konsep

pengembangan

Strategi

Inovasi


Daerah kab. Sumedang Kedeputian TAB 1.

Pengembangan Kawasan Agromedika di Hambaro Terbangunnya sarana pengembangan dan (KAMARO) transfer teknologi budidaya tanaman obat yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan

Pemkab. Bogor

2.

Pengolahan Limbah Tahu Menjadi Nata de Soya

1 (satu) unit pengolah limbah tahu menjadi minuman nata de soya

Pemkab. Sumedang

3.

Pengolahan Buah Secara Vacuum Frying

1 (satu) buah prototype vacuum fryer

Pemkab. Sumedang

4.

Pelayu, Penggulung dan Pengering Teh

1 (satu) pengolah pelayu teh hijau

Pemkab. Sumedang

5.

Pengembangan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang

Terwijudnya kawasan agroteknobisnis Sumedang berbasis jagung

di

Pemkab. Sumedang

Kedeputian TPSA 1.

Penelitian Pertanian

Kesesuaian

Lahan

Untuk

Komoditas

Pemkab. Sumedang

2.

Studi Alih Fungsi Lahan

Evaluasi laju perubahan lahan dengan Pemkab. Sumedang menggunakan teknologi penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG)

3.

Pemetaan Daerah Rawan Longsor

Peta daerah Sumedang

4.

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan − Sumberdaya Energi di Jawa Barat −

rawan

longsor

di

Kabupaten Pemkab. Sumedang

Pemanfaatan sumberdaya panasbumi secara Dinas Pertambangan dan langsung Energi, Provinsi Jawa Barat Penerapan PLTMH


V.

BAKORSURTANAL

1.

Pemetaan Wilayah Ciamis

Penyediaan peta-peta Kabupaten Ciamis yang mutakhir, informatif dan aplikatif untuk mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan dan program pembangunan wilayah Kab. Ciamis yang berbasis informasi geospasial sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan

Kabupaten Ciamis

2.

Kajian Penataan batas daerah Provinsi Jabar

Pengadaan peta rancangan batas daerah, penempatan pilar referensi batas daerah untuk dijadikan acuan bagi daerah dalam pelaksanaan penegasan dan penataan batas wilayahnya serta terwujudnya tertib administrasi tata batas wilayah dan kepastian hukum dalam rangka implementasi UU No. 32 tahun 2004 dan amanat undang-undang pembentukan daerah serta pembangunan infrastruktur data spasial nasional

Provinsi Jawa Barat

3.

Pemetaan batas kelurahan kota Bogor

sda

Kota Bogor

4.

Penetapan dan Penegasan batas daerah kabupaten Sumedang

sda

Kabupaten Sumedang

5.

Penataan dan Penetapan batas wilayah Kecamatan dan kelurahan Kota Depok

sda

Kota Depok

6.

Penetapan dan penegasan batas daerah Kabupaten Bandung

sda

Kabupaten Bandung


7.

Pemetaan batas Kabupaten Subang

8.

Simpul Jaringan Sistem Informasi Geografi Nasional

VI.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SIPTEKNAS Studi perencanaan dan pemanfaatan daerah translok Koleberes, kecamatan Cikadu, kabupaten Cianjur

VII.

sda

Kabupaten Subang

Membentuk jaringan komunikasi dengan pertukaran data dan atau informasi, pengalaman iptek serta peningkatan kualitas personil dan sarana pendukungnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Bapeda Jawa Barat

Adopsi teknik Agrotekno Park di Koleberes kabupaten Cianjur (pilot proyek, sinergi stakeholders ABG)

Balitbangda Jabar

DEPUTI BIDANG PROGRAM RIPTEK Rakornas Ristek

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

GUBERNUR JAWA BARAT,

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI,

TTD.

TTD.

DANNY SETIAWAN

Dr. KUSMAYANTO KADIMAN


Tahun 2006

Recommend Documents