LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN
NOMOR
: 2006
: 06
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDUNG, Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan perlunya pemerataan pembangunan harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik yang cepat dan tepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b.
bahwa dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Camat dan Lurah sebagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a di tas, maka dipandang perlu melakukan pemekaran dan pembentukan wilayah kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
c.
bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 126 ayat (1) dan 127 ayat (1) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pembentukan Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
: 1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
1
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dab Beas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 jo.Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595);
9.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7); 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2001 Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10);
2
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG Dan WALIKOTA BANDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Bandung.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3.
Walikota adalah Walikota Bandung.
4.
Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kota Bandung.
5.
Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang berada di Kota Bandung.
3
BAB II PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH KERJA Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dari semula 26 Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah dimekarkan 6 (enam) Kecamatan dan dibentuk 4 (empat) Kecamatan baru, menjadi 30 (tiga puluh) Kecamatan serta diubah 2 (dua) nomenklatur Kecamatan dan 1 (satu) nomenklatur Kelurahan . (2) Pemekaran 6 (enam) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. Kecamatan Cicadas; b. Kecamatan Arcamanik; c. Kecamatan Ujungberung; d. Kecamatan Cibiru; e. Kecamatan Rancasari; f. Kecamatan Margacinta. (3) Perubahan nomenklatur 2 (dua) Kecamatan dan Pembentukan 4 (empat) Kecamatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. semula Kecamatan Cicadas diubah menjadi Kecamatan Antapani; b. semula Kecamatan Margacinta di ubah menjadi Kecamatan Buahbatu ; c. Pembentukan 4 (empat) Kecamatan baru, yakni : 1. Kecamatan Gedebage; 2. Kecamatan Panyileukan; 3. Kecamatan Cinambo; 4. Kecamatan Mandalajati. d. Semula Kelurahan Margasenang di ubah menjadi Kelurahan Cijaura (4) Dengan terbentuknya 4 (empat) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kecamatan yang semula 26 (dua puluh enam) Kecamatan menjadi 30 (tiga puluh) Kecamatan dan Kelurahan bertambah 12 (dua belas) Kelurahan, sehingga yang semula 139 (seratus tiga puluh sembilan) menjadi 151 (seratus lima puluh satu) Kelurahan, yang terdiri atas : a. Kecamatan Sukasari meliputi 4 (empat) kelurahan, yaitu: 1. Kelurahan Isola; 2. Kelurahan Sukarasa; 3. Kelurahan Gegerkalong; 4. Kelurahan Sarijadi. b. Kecamatan Cidadap meliputi 3 (tiga) kelurahan, yaitu: 1. Kelurahan Hegarmanah; 4
2. Kelurahan Ciumbuleuit; 3. Kelurahan Ledeng. c. Kecamatan Sukajadi meliputi 5 (lima) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Pasteur; 2. Kelurahan Cipedes; 3. Kelurahan Sukawarna; 4. Kelurahan Sukagalih; 5. Kelurahan Sukabungah. d. Kecamatan Cicendo meliputi 6 (enam) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Husein Sastranegara; 2. Kelurahan Arjuna; 3. Kelurahan Pajajaran; 4. Kelurahan Pasirkaliki; 5. Kelurahan Pamoyanan; 6. Kelurahan Sukaraja. a.
Kecamatan Andir meliputi 6 (enam) kelurahan, yaitu: 1. Kelurahan Maleber; 2. Kelurahan Dungus Cariang; 3. Kelurahan Ciroyom; 4. Kelurahan Kebon Jeruk; 5. Kelurahan Garuda; 6. Kelurahan Campaka.
b.
Kecamatan Coblong meliputi 6 (enam) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Cipaganti; 2. Kelurahan Lebak Gede; 3. Kelurahan Sadang Serang; 4. Kelurahan Dago; 5. Kelurahan Sekeloa; 6. Kelurahan Lebak Siliwangi;
c.
Kecamatan Bandung Wetan meliputi 3 (tiga) kelurahan, yaitu: 1. Kelurahan Cihapit; 2. Kelurahan Taman Sari; 3. Kelurahan Citarum.
5
d.
Kecamatan Sumur Bandung meliputi 4 (empat) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Braga; 2. Kelurahan Merdeka; 3. Kelurahan Kebon Pisang; 4. Babakan Ciamis
e.
Kecamatan Cibeunying Kidul meliputi 6 (enam) kelurahan, yaitu: 1. Kelurahan Padasuka; 2. Kelurahan Cikutra; 3. Kelurahan Cicadas; 4. Kelurahan Sukamaju; 5. Kelurahan Sukapada; 6. Kelurahan Pasirlayung.
j.
Kecamatan Cibeunying Kaler meliputi 4 (empat) kelurahan, yaitu : 1 Kelurahan Cihaurgeulis; 2. Kelurahan Sukaluyu; 3. Kelurahan Neglasari; 4. Kelurahan Cigadung.
k.
Kecamatan Astanaanyar meliputi 6 (enam) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Karasak; 2. Kelurahan Nyengseret; 3. Kelurahan Karang Anyar; 4. Kelurahan Panjunan; 5. Kelurahan Cibadak; 6. Kelurahan Pelindung Hewan.
l.
Kecamatan Bojongloa Kaler meliputi 5 (lima) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Kopo; 2. Kelurahan Babakan Tarogong; 3. Kelurahan Jamika; 4. Kelurahan Babakan Asih; 5. Kelurahan Suka Asih.
m. Kecamatan Bojongloa Kidul meliputi 6 (enam) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Situsaer; 2. Kelurahan Kebon Lega; 3. Kelurahan Cibaduyut; 4. Kelurahan Mekar Wangi; 5. Kelurahan Cibaduyut Kidul; 6. Kelurahan Cibaduyut Wetan.
6
n. Kecamatan Babakan Ciparay meliputi 6 (enam) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Babakan; 2. Kelurahan Babakan Ciparay; 3. Kelurahan Sukahaji; 4. Kelurahan Margahayu Utara; 5. Kelurahan Margasuka; 6. Kelurahan Cirangrang. o.
Kecamatan Bandung Kulon meliputi 8 (delapan) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Cijerah; 2. Kelurahan Cibuntu; 3. Kelurahan Warung Muncang; 4. Kelurahan Caringin; 5. Kelurahan Cigondewah Kaler; 6. Kelurahan Gempol Sari ; 7. Kelurahan Cigondewah Rahayu; 8. Kelurahan Cigondewah Kidul.
p.
Kecamatan Regol meliputi 7 (tujuh) kelurahan, yaitu: 1. Kelurahan Cigereleng; 2. Kelurahan Ancol; 3. Kelurahan Pungkur; 4. Kelurahan Balong Gede; 5. Kelurahan Ciseureuh; 6. Kelurahan Ciateul; 7. Kelurahan Pasirluyu.
q.
Kecamatan Lengkong meliputi 7 (tujuh) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Malabar; 2. Kelurahan Turangga; 3. Kelurahan Lingkar Selatan; 4. Kelurahan Cijagra; 5. Kelurahan Burangrang; 6. Kelurahan Paledang; 7. Kelurahan Cikawao.
r.
Kecamatan Batununggal meliputi 8 (delapan) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Gumuruh; 2. Kelurahan Maleer; 3. Kelurahan Cibangkong; 4. Kelurahan Kacapiring;
7
5. Kelurahan Kebon Waru; 6. Kelurahan Kebon Gedang; 7. Kelurahan Samoja; 8. Kelurahan Binong. s.
Kecamatan Ujungberung meliputi 5 (lima) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Pasir Endah; 2. Kelurahan Cigending; 3. Kelurahan Pasir Wangi; 4. Kelurahan Pasirjati; 5. Kelurahan Pasanggrahan.
t.
Kecamatan Kiaracondong meliputi 6 (enam) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Sukapura; 2. Kelurahan Kebon Jayanti; 3. Kelurahan Babakan Surabaya; 4. Kelurahan Cicaheum; 5. Kelurahan Babakan Sari; 6. Kelurahan Kebon Kangkung.
u.
Kecamatan Arcamanik meliputi 4 (empat) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Sukamiskin; 2. Kelurahan Cisaranten Bina Harapan; 3. Kelurahan Cisaranten Kulon; 4. Kelurahan Cisaranten Endah .
v.
Kecamatan Cibiru meliputi 4 (empat) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Palasari; 2. Kelurahan Cipadung; 3. Kelurahan Pasir Biru; 4. Kelurahan Cisurupan.
w. Kecamatan Antapani meliputi 4 (empat) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Antapani Kulon; 2. Kelurahan Antapani Wetan; 3. Kelurahan Antapani Tengah; 4. Kelurahan Antapani Kidul. x.
Kecamatan Rancasari meliputi 4 (empat) kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Cipamokolan; b. Kelurahan Derwati; c. Kelurahan Manjahlega d. Kelurahan Mekar Jaya.
8
y.
Kecamatan Buahbatu meliputi 4 (empat) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Sekejati; 2. Kelurahan Margasari; 3. Kelurahan Cijaura 4. Kelurahan Jati Sari.
z.
Kecamatan Bandung Kidul meliputi 4 (empat) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Batununggal; 2. Kelurahan Wates; 3. Kelurahan Mengger; 4. Kelurahan Kujangsari.
aa. Kecamatan Gedebage meliputi 4 (empat) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Cimencrang; 2. Kelurahan Cisaranten Kidul; 3. Kelurahan Rancabolang; 4. Kelurahan Rancanumpang.
bb. Kecamatan Panyileukan meliputi 4 (empat) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Cipadung Kulon; 2. Kelurahan Cipadung Wetan; 3. Kelurahan Cipadung Kidul; 4. Kelurahan Mekar Mulya.
cc. Kecamatan Cinambo meliputi 4 (empat) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Pakemitan; 2. Kelurahan Sukamulya; 3. Kelurahan Cisaranten Wetan; 4. Kelurahan Babakan Penghulu.
dd. Kecamatan Mandalajati meliputi 4 (empat) kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Jatihandap; 2. Kelurahan Karang Pamulang; 3. Kelurahan Pasir Impun; 4. Kelurahan Sindang Jaya.
Pasal 3 Batas wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam lampiran I sampai dengan X.
9
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 4 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan dan Kelurahan yang baru diubah atau dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sepanjang Kecamatan dan Kelurahan dimaksud belum diadakan pengisian Jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi kelurahan tetap berada pada Kecamatan semula sebelum diadakan pemekaran dan pembentukkan Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif selambat-lambatnya 1 ( satu) tahun sejak tanggal diundangkan . BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 6 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku dan/atau dilakukan penyesuaian. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.
10
Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 2 Nopember 2006 WALIKOTA BANDUNG, TTD. DADA ROSADA Diundangkan di Bandung Pada tanggal 2 Nopember 2006 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD. EDI SISWANDI LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2006 NOMOR 06
11
