11 Januari 2006
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN SERI C
1/C
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 06 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab ;
b.
bahwa dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka Retribusi Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 Tahun 1998 perlu untuk disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Lamongan ;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
1.
2.
3.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarip Retribusi Jasa Umum ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar, sebagaimana telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2001, diundangkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 01 Agustus 2001 Nomor 3 Seri D, diubah sebagai berikut : Pasal 8 diubah dan harus dibaca : Pasal 8 (1) Struktur besarnya retribusi di pasar umum untuk setiap hari besarnya sebagai berikut : a. Kelas strategis sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi ; b. Kelas biasa sebesar Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi ; c. Kelas Singkur sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per meter persegi. (2) Pasar Baru Lamongan dan Pusat Perbelanjaan Kabupaten Lamongan (PLAZA) dipungut retribusi setiap hari yang besarnya ditetapkan berdasarkan kelas: a. Kelas strategis sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi; b. Kelas biasa sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi ; c. Kelas Singkur sebesar Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi. (3) Khusus bagi pedagang musiman yang berjualan 2 hari sebelum hari besar dipungut retribusi tambahan 50% (lima puluh prosen) dari tarif yang berlaku ; (4) Barang siapa yang akan menjual dan atau menukarkan hewan ternak dipasar hewan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dikenakan retribusi sebagai berikut :
a.
Sapi,kerbau dan kuda sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor ; b. Kambing dan domba sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per ekor . (5) Diluar ketentuan kelas tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini bagi pedagang tidak tetap dan atau pedagang musiman ditetapkan menurut tiap-tiap jenis barang atau dagangan dikenakan retribusi sebagai berikut : a. Ayam, bebek dan sejenisnya sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) tiap keranjang; b. Beras, beras jagung dan sejenisnya sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) tiap karung ; c. Polowijo sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) tiap karung/ronjot ; d. Buah-buahan sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) tiap keranjang/ronjot ; e. Jajan/roti sebesar Rp. 1.000,00(seribu rupiah) tiap box ; f. Rombong menetap/edaran tiap rombong sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tiap rombong ; g. Gamping sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) tiap dasaran; h. Ikan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) tiap keranjang; i. Sayuran sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) tiap keranjang ; j. Tahu sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) tiap blek ; k. Tempe sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) tiap dasaran ; l. Tikar sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) tiap dasaran ; m. Sepeda sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) tiap sepeda ; n. Lain-lain sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah). (6) Ketentuan pelaksanaan bongkar muat barang ditetapkan menurut tonase dan dikenakan retribusi sebagai berikut : a. Kendaraan dengan tonase 0-800 kg sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tiap kendaraan; b. Kendaraan dengan tonase 801-3000 kg sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) tiap kendaraan ; c. Kendaraan dengan tonase 3001 kg keatas sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tiap kendaraan ;
(7) Ketentuan pelaksanaan bongkar muat barang yang dilakukan diluar tempat bongkar muat milik Pemerintah Kabupaten Lamongan dikenakan retribusi sebagai berikut : a. Kendaraan dengan tonase 0-800 kg sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) tiap kendaraan ditambah dengan retribusi Parkir ditepi jalan umum; b. Kendaraan dengan tonase 801-3000 kg sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tiap kendaraan ditambah dengan retribusi Parkir ditepi jalan umum; c. Kendaraan dengan tonase 3001 kg keatas sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) tiap kendaraan ditambah dengan retribusi Parkir ditepi jalan umum; (8) Bagi pemakaian fasilitas pasar yang bangunannya stand di Pasar Pemerintah Daerah dipungut retribusi setiap bulan yang pembayarannya paling lambat tanggal 5 bulan yang bersangkutan dikenakan retribusi berdasarkan kelas yang besarnya sebagai berikut : a. Kelas strategis sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ; b. Kelas biasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; c. Kelas Singkur sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); d. Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, b, c ayat ini, tidak berlaku untuk Pasar Baru Lamongan dan Pusat Perbelanjaan Kabupaten Lamongan (PLAZA). (9) Semua orang atau badan yang melakukan kegiatan penjualan/perdagangan di lingkungan pasar (Stral), dikenakan retribusi setiap hari sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per meter persegi ; (10) Setiap orang yang melakukan jual beli ternak di Pasar Hewan, diwajibkan untuk menimbangkan ternaknya pada timbangan yang telah disediakan dengan membayar retribusi sebagai berikut : a. Berat lebih dari 200 kg, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) ; b. Berat 100 kg s/d 200 kg, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ; c. Berat kurang dari 100 kg, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah). (11) Setiap orang yang melakukan kegiatan jual beli ternak di Pasar Hewan, diwajibkan untuk membayar retribusi Surat Keterangan Pemindahan Hak Milik Ternak, yang besarnya retribusi adalah sebagai berikut :
a. b.
Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per ekor ; Kambing atau domba sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per ekor. Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Lamongan 11 Januari 2006
BUPATI LAMONGAN Ttd, MASFUK
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 06 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR I.
PENJELASAN UMUM Bahwa Retribusi Pasar merupakan Jenis Retribusi Jasa Umum dan merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Bahwa ketentuan mengenai retribusi pasar di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar yang telah diubah Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tanggal 01 Agustus 2001 Nomor 3 Seri D dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat penggunaan jasa yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu untuk diadakan peninjauan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan pelayanan pasar dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I s/d II
:
Cukup jelas.
