11 Oktober 2006
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN SERI E
17/E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
Mengingat
:
1.
2.
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4.
5.
6.
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;
5.
6. 7. 8.
9.
10. 11. 12.
13. 14.
15.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ; Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lamongan ; Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan ; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di daerah Kabupaten Lamongan ; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ; Perangkat desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya ; Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ; Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat; Pemuka-pemuka Masyarakat adalah Pemuka/Tokoh dari kalangan adat, agama, organisasi kemasyarakatan golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang terdapat dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa ;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ; 17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa ; 18. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Desa. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di desa ; (2) Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. BAB III BENTUK BADAN HUKUM Pasal 3 (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa ; (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum ; (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa dapat berbentuk: a. CV ; b. Perseroan Terbatas ; c. Bentuk Badan Usaha lainnya. (4) Terhadap usaha bersama dan perusahaan desa yang sampai saat ini belum berbadan hukum harus menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 (1) BUMdes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dirumuskan dan diputuskan melalui musyawarah desa antara Pemerintah Desa dan BPD dengan mengacu pada kebutuhan dan potensi desa setempat ;
(2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KEPENGURUSAN Pasal 5
(1) Pengurus BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan
masyarakat yang ditunjuk oleh warga masyarakat melalui forum musyawarah desa ; (2) Penunjukan dan pemberhentian pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD ; (3) Pengurus BUMDes diberhentikan karena : a. Berakhir masa baktinya ; b. Meninggal dunia ; c. Mengundurkan diri ; d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan BUMDes ; e. Tersangkut tindak pidana. Pasal 6 (1) Pengurus BUMDes dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut : a. Warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha; b. Bertempat tinggal dan menetap di desa paling sedikit 2 (dua) tahun ; c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa. (2) Masa bakti kepengurusan BUMDes selama 3 (tiga) tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 7 (1) Pengurus BUMDes mendapatkan honorarium besarnya disesuaikan dengan kemampuan usaha ; (2) Pengurus BUMDes memiliki kewajiban :
yang
a. b. c. d. e.
Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat ; Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata ; Memupuk usaha kerja sama dengan lembagalembaga perekonomian lainnya ; Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa ; Memberi laporan pertanggungjawaban perkembangan badan usaha kepada Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran. BAB VI PERMODALAN Pasal 8
Modal dalam pendirian dan pengembangan BUMDes dapat berasal dari : a. Modal sendiri yang diusahakan oleh Pemerintah Desa ; b. Modal bantuan yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan Pemerintah Daerah serta sumbangan pihak lain yang sah ; c. Modal pinjaman diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan ; d. Modal penyertaan pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Pasal 9 (1) BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD. BAB VII BAGI HASIL USAHA DESA Pasal 10 (1) Terhadap pembagian hasil usaha desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah;.
(2) Untuk BUMDes yang berbentuk CV, PT dan badan usaha lainnya bagi hasil usaha menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA Pasal 11 (1) BUMDes dapat mengadakan kerja sama dengan lembagalembaga perekonomian lainnya atau pihak ketiga untuk kepentingan peningkatan dan pengembangan usaha ; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani modal usaha BUMDes harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD ; (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal : a. Mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama BUMDes yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ; b. Mengadakan pinjaman ; c. Mengadakan investasi baru ; d. Penyertaan modal dalam perusahaan lain. (4) Dalam keadaan tertentu pengurus BUMDes dapat melakukan tindakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD, dalam hal : a. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak ; b. Mewakili BUMDes didalam maupun diluar pengadilan ; c. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu. (5) Dalam hal pengurus tidak melaksanakan ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segala tindakan pengurus dianggap tidak mewakili BUMDes.
BAB IX MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 12 BUMDes dalam melaksanakan pengelolaan harus didasarkan AD/ART yang telah disahkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Pasal 13 (1) Tanggung jawab administrasi fungsional BUMDes dilakukan oleh Ketua Pengurus kepada Kepala Desa ; (2) Dalam melaksanakan tugas anggota, pengurus lainnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus ; (3) Ketua Pengurus menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha secara berkala dan kegiatan BUMDes kepada Kepala Desa setiap 6 (enam) bulan sekali. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan . Ditetapkan di : Lamongan Pada tanggal : 14 Agustus 2006 BUPATI LAMONGAN Ttd, MASFUK
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian atau menyamakan arti dalam penggunaan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 2
: Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1) ayat (2)
: Cukup jelas : Maksud berbadan hukum adalah harus dibentuk sesuai dengan ketentuan perundang-ndangan yang berlaku bagi pendirian badan usaha.
Pasal 4
: Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah : a. Kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok ; b. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa ;
c. d.
Pasal 5 ayat (1)
ayat (2) s/d ayat (4) Pasal 6 ayat (1) huruf b ayat (2)
Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat; Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
: Pengurus BUMDes ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) orang dengan Pemerintah desa sebagai unsur penasehat (komisaris) dan masyarakat sebagai pelaksana operasional. : Cukup jelas : Maksudnya telah berdomisili selama 2 tahun berturut turut dan masih menetap di desa. : Cukup jelas
Pasal 7 Pasal 8 huruf c
: Cukup jelas : Dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD.
Pasal 9
: Yang dimaksud dengan persetujuan BPD dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD dan harus melalui rapat.
Pasal 10 s/d Pasal 15
: Cukup jelas
