Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER- 01 /PK/2009 Tentang Mekanisme Aliran Data di Lingkungan DJPK
TABEL MEKANISME ALUR DATA DJPK No. 1.
SUMBER DATA Direktorat Dana Perimbangan
KOMPONEN DATA 1. Transfer ke Daerah 1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) 1.1.1. DBH Pajak 1.1.1.1. PPh 1.1.1.2. PBB 1.1.1.3. BPHTB 1.1.1.4. Cukai 1.1.1.5. Data lainnya 1.1.2. DBH Sumber Daya Alam (SDA) 1.1.2.1. Minyak bumi 1.1.2.2. Gas Bumi 1.1.2.3. Pertambangan umum 1.1.2.4. Pertambangan Panas Bumi 1.1.2.5. Kehutanan 1.1.2.6. Perikanan 1.1.2.7. Data lainnya 1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)
1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 1.3.1. Pendidikan 1.3.2. Kesehatan 1.3.3. Kependudukan
Bentuk Data - Hardcopy PMK (formal) - ADK melalui aplikasi. - ADK sesuai format data standar.
- Hardcopy Perpres (formal) - ADK melalui aplikasi. - ADK sesuai format data standar. - Hardcopy PMK (formal) - ADK melalui aplikasi. - ADK sesuai format data standar .
Periode Pengiriman Disampaikan selambatlambatnya 3 hari kerja setelah PMK diterima.
Disampaikan selambatlambatnya 3 hari kerja setelah Perpres diterima
Disampaikan selambatlambatnya 3 hari kerja setelah PMK diterima.
1
1.3.4. 1.3.5. 1.3.6.
Jalan Irigasi Air Minum & Penyehatan Lingkungan 1.3.7. Kelautan & Perikanan 1.3.8. Pertanian 1.3.9. Prasarana Pemerintahan 1.3.10. Lingkungan hidup 1.3.11. Kehutanan 1.3.12. Data lainnya - Hardcopy PMK (formal) - ADK melalui aplikasi. - ADK sesuai format data standar.
Disampaikan selambatlambatnya 3 hari kerja setelah PMK diterima.
2. Realisasi Transfer ke Daerah
- ADK
3. Data Dasar 3.1. Dasar Perhitungan DAU 3.1.1. Jumlah Penduduk 3.1.2. Luas wilayah 3.1.2.1. Darat 3.1.2.2. Laut 3.1.3. IKK 3.1.4. IPM 3.1.5. PDRB 3.1.6. Gaji PNSD 3.1.7. Data lainnya
- Hardcopy - ADK
Disampaikan selambatlambatnya 3 hari setelah SP2D diterima Disampaikan selambatlambatnya 3 hari kerja setelah Perpres tentang Alokasi DAU diterima.
1.4. Otonomi Khusus (Otsus) & Penyesuaian 1.4.1. Otsus Papua 1.4.2. Otsus Aceh 1.4.3. Dana infrastruktur Papua dalam rangka Otsus 1.4.4. Dana sarana dan prasarana Papua Barat 1.4.5. Penyeimbang DAU 1.4.6. Dana tunjangan pendidikan 1.4.7. Data lainnya
2
Disampaikan selambatlambatnya 3 hari kerja setelah PMK tentang alokasi DBH diterima.
3.2. Dasar Penghitungan DBH 3.2.1. DBH Pajak 3.2.1.1. Penerimaan PPh 3.2.1.2. Penerimaan PBB 3.2.1.3. Penerimaan BPHTB 3.2.1.4. Data lainnya 3.2.2. DBH SDA 3.2.2.1. Penerimaan Minyak bumi 3.2.2.2. Penerimaan Gas Bumi 3.2.2.3. Penerimaan Pertambangan umum 3.2.2.4. Penerimaan Pertambangan Panas Bumi 3.2.2.5. Penerimaan Kehutanan 3.2.2.6. Penerimaan Perikanan 3.2.2.7. Data lainnya Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah
ADK sesuai format data standar database PDRD
Disampaikan selambatlambatnya 3 hari kerja setelah dievaluasi oleh Dit. PDRD
2.
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1. 2.
3.
Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah (PKD)
1. Peta Kapasitas Fiskal
- Hardcopy PMK - ADK
2. Pinjaman Daerah
- Hardcopy Pinjaman - ADK
3. Hibah Daerah
- Hardcopy Hibah - ADK
Disampaikan selambatlambatnya 3 hari kerja setelah naskah hibah diterima.
4. Pemekaran Daerah
- Hardcopy UU - ADK
Disampaikan selambatlambatnya 3 hari kerja setelah UU tentang pembentukan
Disampaikan selambatlambatnya 3 hari kerja setelah PMK diterima. Disampaikan selambatlambatnya 3 hari setelah loan agreement diterima.
3
daerah diterima. 4.
Direktorat EPIKD
1. APBD 1.1. Anggaran (Ringkasan & Rincian) 1.2. Perubahan (Ringkasan) 1.3. Realisasi (Ringkasan & Rincian) 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP) 4.1. Anggaran DK/TP 4.2. Realisasi DK/TP 5. Data Lain 5.1. Inflasi 5.2. Pertumbuhan Ekonomi 5.3. Tingkat Pengangguran 5.4. Jumlah Penduduk Miskin 5.5. Daerah tertinggal 5.6. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 5.7. Data lainnya. 6. Laporan Keuangan Transfer ke Daerah
ADK
Selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah APBD diterima.
ADK
Selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah ADK diterima
ADK
Selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah ADK diterima
ADK
Selambat-lambatnya 3 hari setelah Laporan Audit diterima
4
MEKANISME ALUR DATA DAN PENYAJIAN DATA DJPK
Lampiran 2 Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER- 01 /PK/2009 Tentang Mekanisme Aliran Data di Lingkungan DJPK
Pusat Data
3
Aplikasi/Media Lainnya
INTERNET
2
SUMBER DATA / PENGGUNA DATA
PENGGUNA DATA
1
SEKRETARIAT
4 DIT. DAPER
DIT. PDRD
DIT. PKD
DIT. EPIKD
INSTANSI DI LUAR DJPK Dan MASYARAKAT
KETERANGAN 1. Sumber Data menyampaikan data ke Pusat Data dengan menggunakan Aplikasi atau media lain 2. Aplikasi/media lain sebagai sarana penghubung untuk membaca, menulis/menambah, menyampaikan/mengirim, menayangkan/menyajikan, mencetak dan menghapus data untuk keperluan Sumber Data, Pusat Data dan Pengguna Data. 3. Pusat Data (Dit. EPIKD pengelola pusat data) sebagai sistem basis data, senantiasa menjaga, menjamin, mengelola dan membantu menyajikan data menggunakan Aplikasi atau Internet untuk kepentingan Sumber Data dan Pengguna Data. 4. Instansi di luar DJPK dan Masyarakat selaku pengguna data.
5
