Tabel Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Kabupaten Bengkulu Utara

Rata-Rata Lama Sekolah Indikator pencapaian pembangunan bidang pendidikan yang kedua adalah angka rata-rata lama sekolah, yang juga merupakan variabel indeks pembangunan manusia. Indikator rata–rata lama sekolah mengukur jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun keatas dalam menempuh semua jenis pendidikan formal yang telah dijalani. Semakin tinggi tingkat rata–rata lama sekolah, menunjukkan kualitas pendidikan dari penduduk yang berada di suatu daerah semakin baik. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun 2013 adalah 8,10 (delapan koma satu) tahun. Untuk Provinsi Bengkulu Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2013 adalah 8,55 (delapan koma lima puluh lima) tahun. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bengkulu Utara dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 terus mengalami kenaikan sebagaimana pada Tabel 2.37 sebagai berikut.

Tabel. 2.37. Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2013 No

Angka Rata-Rata 2008 2009 Lama Sekolah 1. Kabupaten Bengkulu 7,18 7,47 Utara 2. Provinsi Bengkulu 8,00 8,23 Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Utara dan BPS

2010

2011

2012

2013

7,47

7,67

7,84

8,10

8,25 8,33 8,48 8,55 Provinsi Bengkulu, 2015

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagai bagian dari indikator pencapaian pembangunan bidang pendidikan, untuk Kabupaten Bengkulu Utara dari Tahun 2008 sampai Tahun 2013 menunjukkan peningkatan. APM untuk tingkat Sekolah Dasar mengalami peningkatan dari Tahun 2008 pada angka 93,98 meningkat menjadi 97,34 pada Tahun 2013. Demikian juga APM untuk tingkat SMP/MTS pada Tahun 2008 pada angka 91,07 dan pada Tahun 2012 meningkat menjadi 99,46, dan pada Tahun 2013 menurun menjadi 69,78. Tidak hanya untuk tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTS yang meningkat APM nya, untuk tingkat SMA/MA di Kabupaten Bengkulu Utara juga terjadi peningkatan pada periode Tahun 2008 – 2012. Pada Tahun 2008, APM SMA/MA sebesar 44,48, dan Tahun 2012 meningkat menjadi 89,02 dan tahun 2013 menurun menjadi 63,02. Pencapaian APM Kabupaten Bengkulu Utara rata–rata lebih tinggi dari APM Provinsi baik pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS maupun SMA/MA. Dalam periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012, APM Kabupaten Bengkulu Utara selalu lebih tinggi dari pada APM Provinsi Bengkulu. Hal ini sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.38 sebagai berikut.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-73

Tabel 2.38. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bengkulu Utara dan Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2013 No

1

2

3

Angka Partisipasi Murni Provinsi Bengkulu (APM SD/MI) Kabupaten Bengkulu Utara (APM SD/MI) Provinsi Bengkulu (APM SMP/MTS) Kabupaten Bengkulu Utara (APM SMP/MTS) Provinsi Bengkulu (APM SMA/SMK/MA) Kabupaten Bengkulu Utara (APM SMA/SMK/MA)

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

94,40

94,98

95,54

92,75

94,04

97,34

94,75

94,84

97,46

91,46

94,70

98,64

69,70

69,76

70,39

68,55

71,47

72,66

69,95

75,70

65,10

70,93

66,77

69,78

48,67

48,99

49,98

49,91

49,60

59,52

38,42

39,98

37,34

43,57

53,28

63,63

Sumber :Basis Data Terpadu TNP2K Tahun 2014

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bengkulu Utara dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 sebagaimana pada Tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.39. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bengkulu Utara 2008-2013 No

1

2

3

Angka Partisipasi Kasar

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

SD/MI ( Nas)

111,12

110,35

111,68

102,58

104,30

107,69

SD/MI ( Prop)

111,28

110,46

112,85

106,04

107,69

111,28

SD/MI (Kab)

110,20

107,20

118,19

104,47

111,15

98,64

SMP/MTS (Nas)

86,86

81,09

80,59

89,58

89,39

85,11

SMP/MTS (Prop)

88,58

84,22

81,32

90,55

95,85

84,62

SMP/MTS (Kab)

94,13

88,02

70,99

100,54

95,34

69,78

SMA/SMK/MA (Nas)

44,97

45,06

45,59

47,97

51,46

53,89

SMA/SMK/MA (Prop)

48,67

48,99

49,98

49,91

49,60

59,52

SMA/SMK/MA (Kab)

50,45

49,66

56,44

53,68

72,22

77,54

Sumber : Evaluasi Terhadap Capaian Penetapan Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016, dan BPS Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 (Data Diolah)


II-74

Anak Yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah Tahun 2011 Informasi tentang pendidikan yang penting lainnya adalah informasi tentang anak yang bersekolah atau tidak bersekolah berdasarkan sumber data PPLS Tahun 2011. Data dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.40 sebagai berikut.

Tabel 2.40. Data Anak Yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah Tahun 2011

Nama Kecamatan

Jumlah Anak yang Bersekolah Usia 16Usia 7-12 Usia 13-15 17 P

L

P

L

ENGGANO

107

106

25

34

12

10

294

5

3

KERKAP

460

510

AIR NAPAL

385

417

198

166

65

90

1489

35

163

159

87

70

1281

25

AIR BESI

314

340

129

150

51

50

1034

HULU PALIK

342

371

163

132

74

72

ARGA MAKMUR LAIS

920

1014

354

339

149

340

333

124

108

BATIK NAU

272

286

90

GIRI MULYA

195

221

AIR PADANG

186

PADANG JAYA KETAHUN NAPAL PUTIH PUTRI HIJAU JUMLAH TOTAL

P

L

TOTAL

Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah Usia 13Usia 16Usia 7-12 15 17 P

L

P

TOTAL

L

P

L

3

17

14

15

57

42

38

54

52

60

281

25

38

44

35

54

221

35

37

18

30

46

53

219

1154

37

53

35

36

52

54

267

126

2902

61

64

72

106

100

128

531

36

33

974

15

20

18

31

27

39

150

100

29

39

816

10

14

16

22

26

36

124

81

91

28

26

642

9

17

9

20

16

18

89

198

60

66

22

32

564

19

21

21

25

27

21

134

662

724

222

241

82

84

2015

36

41

62

71

73

101

384

555

631

152

175

55

41

1609

30

39

47

88

45

83

332

572

685

211

217

72

69

1826

80

67

80

84

82

109

502

504

536

238

230

89

104

1701

40

46

41

57

70

77

331

5.814

6.372

2.210

2.208

851 846 18.301 Sumber : Data PPLS, 2011, TNP2K (Data Diolah).

437

489

498

685

665

848

3.622

Berdasarkan data pada Tabel 2.40 dapat dijelaskan bahwa anak yang bersekolah usia 7-12 tahun adalah berjumlah 12.186 atau sekitar 66,59% dari total anak usia sekolah. Sedangkan anak yang bersekolah dengan usia 13-15 tahun sebanyak 4.418 atau sekitar 24,14% dari total anak usia sekolah. Sedangkan anak yang bersekolah kelompok umur 16-17 tahun adalah sebanyak 1.691 atau sekitar 9,27%. Dari data dimaksud dapat disimpulkan bahwa kelompok umur anak yang bersekolah didominasi oleh kelompok umum 7-12 tahun yaitu sebanyak 66,59% dari total anak usia sekolah. Anak yang tidak bersekolah berdasarkan data PPLS 2011 adalah sebanyak 926 untuk klasifikasi usia 7-12 tahun, 1.183 untuk klasifikasi anak usia 13-15 dan sebanyak 1.513 untuk anak klasifikasi 16-17 tahun. Poporsi terbesar didominasi oleh kelompok anak usia sekolah 16-17 tahun atau sebesar 41,77% dari total anak yang tidak bersekolah dengan total sebanyak 3.622.


II-75

Kesehatan Usia Harapan Hidup Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata Umur Harapan Hidup (UHH). Umur harapan hidup masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara sejak Tahun 2008 – 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 umur harapan hidup penduduk Bengkulu Utara adalah 69,17 tahun dan terus meningkat hingga tahun 2013 menjadi 69,97 tahun. Namun demikian secara umum UHH Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 selalu dibawah angka UUH tingkat Provinsi Bengkulu. Hal ini disajikan dalam Tabel 2.41 sebagai berikut.

Tabel 2.41. Perkembangan Umur Harapan Hidup Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2013 No 1. 2.

Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Bengkulu

2008

2009

2010

2011

2012

2013

70,10 70,15 69,90 70,39 70,39 70,44 Kabupaten Bengkulu 69,17 69,35 69,54 69,97 69,97 69,97 Utara Sumber : Dinkes Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010, dan BPS Tahun 2014

Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per seribu kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi di Kabupaten Bengkulu Utara berfluktuatif. Pada tahun 2008 angka kematian bayi mencapai 4,30 dan pada Tahun 2009 terjadi peningkatan menjadi 6,0. Tingkat berfluktuatif angka kematian bayi di Bengkulu Utara ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka kematian bayi di provinsi. Ratarata AKB Bengkulu Utara selama Tahun 2008 – 2012 mencapai 4,84. Apabila dibandingkan dengan target angka kematian bayi nasional/target MDG’S 26/1000 KH, maka AKB Bengkulu Utara selama kurun waktu Tahun 2008–2012 juga sangat baik, yang hanya mencapai rata–rata 4,84. Angka kematian bayi Kabupaten Bengkulu Utara dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 2.42 dan Gambar 2.16 berikut ini.


II-76

Tabel 2.42. Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2013

Sumber: Dinkes Kabupaten Bengkulu Utara, 2014.

Gambar 2.16. Grafik Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2012

Sumber : Hasil Analisis.

Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan per 100.000 kelahiran hidup pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu empat puluh dua hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, dan merupakan kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bengkulu Utara sangat fluktuatif, pada periode Tahun 2008 sampai Tahun 2013. Pada Tahun 2008 angka kematian ibu mencapai 80 angka kematian ibu. Dan mengalami kenaikan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-77

tahun 2009 menjadi 173. Pada tahun 2013 angka kematian ibu di Kabupaten Bengkulu Utara mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 10. Dengan demikian capaian Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bengkulu Utara melebihi target nasional 126 Orang seperti pada Tabel 2.43 dan Gambar 2.17 berikut. Tabel 2.43. Persentase Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008–2013 No

Angka Kematian Ibu 2008 2009 2010 (AKI) 1. Kabupaten Bengkulu 80 173 170 Utara Sumber: Dinkes Kabupaten Bengkulu Utara, 2014.

2011

2012

2013

146

92

10

Gambar 2.17. Persentase Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2013

Sumber : Hasil Analisis

Prevalensi Gizi Kurang Pada Tahun 2006 status gizi balita berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) memperlihatkan prevalensi gizi kurang sebesar 6,3%, dan pada Tahun 2007 menurun menjadi 3,6%, selanjutnya pada Tahun 2008 mencapai 5,6%, dan menurun menjadi 0,1% pada Tahun 2009. Angka-angka tersebut ternyata jauh di bawah angkaangka provinsi. Hal ini disebabkan oleh adanya intervensi program pemberian MP ASI pada balita gizi kurang sehingga menurunkan prevalensi gizi kurang. Prevalensi gizi kurang di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2009 dapat dilihat pada Tabel 2.44 dan Gambar 2.18 sebagai berikut. Tabel 2.44. Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006 – 2013 No 1 2

Prevalensi Gizi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kurang (%) Provinsi Bengkulu 23,6 21 20,1 * * * * Kabupaten Bengkulu 6,3 3,6 5,6 0,1 * 7 7 Utara Sumber: Dinkes Kabupaten Bengkulu Utara, 2010 dan Data MDGs Tahun 2014 , Keterangan : *): Data tidak tersedia Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

2013

II-78

* 6

Gambar 2.18. Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006 – 2009


Prevalensi Gizi Buruk Jika dilihat dari status gizi buruk menunjukkan angka yang mengalami penurunan signifikan sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009. Kegiatan penanggulangan gizi buruk/busung lapar yang dilakukan pada Tahun 2006-2009 mampu menekan hingga turun angka prevalensi gizi buruk di Kabupaten Bengkulu Utara seperti terlihat pada Tabel 2.45 dan Gambar 2.19 sebagai berikut Tabel 2.45. Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006 – 2013 No 1 2

Prevalensi Gizi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Buruk Provinsi 1,56 0,63 0,43 Bengkulu Kabupaten Bengkulu 0,45 0,25 0,08 0,04 0,8 0,07 0,06 Utara Sumber: Dinkes Kabupaten Bengkulu Utara, 2013 dan Riskesdes 2010

Gambar 2.19. Persentase Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006 – 2009



II-79

Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Penduduk Pada Tahun 2009 di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat 67 tenaga dokter, terdiri dari 52 orang atau sebesar 77,6% dokter umum, sisanya sebanyak 4 orang atau sebesar 5, 9% dokter spesialis dan sebanyak 11 orang atau sebesar 16,4% dokter gigi. Dibandingkan dengan jumlah penduduknya, jumlah tenaga dokter yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara masih belum memadai, terutama dokter umum. Kondisi tersebut terlihat dari relatif kecilnya rasio dokter umum per 10.000 penduduk. Pada Tahun 2006 rasio dokter per 10.000 penduduk di Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 0,22. Angka tersebut menunjukkan bahwa, setiap 10.000 penduduk di Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun 2006 dilayani oleh 2 orang dokter. Kecilnya nilai rasio dokter terhadap penduduk menggambarkan bahwa beban seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk di Kabupaten Bengkulu Utara cukup berat. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan tidak optimalnya kinerja seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tahun 2012, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara mengalami penurunan dengan rasio sebesar 0,22. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Tabel 2.46 dan Gambar 2.20 sebagai berikut. Tabel 2.46. Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Penduduk di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006 – 2012 Tenaga Kesehatan per 2006 2007 2008 2009 Penduduk 1 Provinsi 0,29 0,26 0,22 0,20 Bengkulu 2 Kabupaten Bengkulu 0,22 0,23 0,28 0,19 Utara *:Data tidak tersedia Sumber: Dinkes Kabupaten Bengkulu Utara, 2014 (Data No

2010

2011

2012

1,58

1,62

*

0,25

0,24

0,22

Diolah).


II-80

Gambar 2.20. Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006 – 2012


Informasi Penyakit Kronis Informasi pernyakit kronis yang dialami oleh masyarakat Bengkulu Utara selama Tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.47 sebagai berikut. Tabel 2.47. Informasi Penyakit Kronis Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 Nama Kecamatan

Usia dibawah 15 tahun P

ENGGANO

L

Usia 15 dibawah 45

Usia 45dibawah 60

Usia 60+ TOTAL

P

L

P

L

P

L

-

1

11

17

16

19

18

19

101

13

6

83

100

66

63

78

100

509

AIR NAPAL

2

-

15

18

24

30

36

54

179

AIR BESI

1

4

5

5

12

15

14

11

67

HULU PALIK

5

5

36

35

46

59

62

83

331

21

20

117

160

121

152

173

187

951

LAIS

1

2

11

10

8

10

20

31

93

BATIK NAU

-

2

8

9

8

6

12

17

62

GIRI MULYA

8

2

8

20

17

15

28

39

137

AIR PADANG

-

-

7

5

13

13

14

27

79

PADANG JAYA

9

8

39

49

43

52

131

127

458

KERKAP

ARGA MAKMUR

KETAHUN

7

5

35

31

42

36

101

91

348

NAPAL PUTIH

10

10

69

89

72

70

75

82

477

PUTRI HIJAU

22

16

41

75

79

124

132

148

637

JUMLAH TOTAL 99 81 485 623 567 664 Sumber : Data PPLS, 2011, TNP2K (Data Diolah).

894

1.016

4.429


II-81

Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat bahwa kelompok umum usia di atas 60 tahun paling dominan terserang penyakit kronis yaitu sebanyak 1.910 jiwa atau sebanyak 43,12% dari total jiwa yang terjangkit penyakit kronis. Sedangkan yang berada pada urutan kedua adalah kelompok masyarakat yang berada pada klasifikasi umum 45-60 tahun sebanyak 1.231 jiwa atau sebanyak 27,79%. Berdasarkan data PPLS Tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa kelompok umur penduduk yang banyak di jangkiti penyakit kronis adalah klompok umum di atas 60 tahun. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Selain fokus pada perkembangan kesehatan, Kabupaten Bengkulu Utara juga fokus pada perkembangan seni, budaya dan olahraga sejak dari Tahun 2008-2013. Perkembangan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat pada Tabel 2.48 sebagai berikut. Tabel 2.48. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2008- 2013 Kabupaten Bengkulu Utara No 1 2 3 4

Uraian Jumlah grup kesenian Jumlah gedung kesenian Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga

Tahun 2008

Tahun Tahun Tahun Tahun 2009 2010 2011 2012

Tahun 2013

24

31

*

*

50

50

0

0

0

0

0

0

54

62

*

*

68

70

2

2

3

3

1

1

*: Data tidak tersedia Sumber : Evaluasi Empat Tahun Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2006-2011 dan LPPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013/Dikbud dan Dispora Tahun 2014 (data diolah)

Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013, APS Kabupaten Bengkulu Utara untuk jenjang SD/M rata-rata sebesar 96,90%. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013, APS rata-rata sebesar 86,84, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.49 sebagai berikut.


II-82

Tabel 2.49. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 - 2013 Jenjang Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun RataPendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rata 1. APS SD/MI 94,06 94,07 96,70 98,51 99,05 99,02 96,90 APS 2. 78,68 82,74 88.41 89,95 94,91 86,33 86,84 SMP/MTs Sumber : Evaluasi Empat Tahun Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2006-2009, PPLS 2011 (Data Diolah)/BPS Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 No

Rasio Murid dan Ruang Kelas Untuk Kabupaten Bengkulu Utara dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 untuk jenjang SD/MI menunjukkan peningkatan sampai dengan Tahun 2008, namun pada Tahun 2009 pasca pemekaran kabupaten, mengalami penurunan sehingga pada Tahun 2009 rasio murid terhadap ruang belajar mencapai 25. Sementara untuk jenjang SMP/MTs mengalami fluktuasi ratio, sehingga pada Tahun 2009 mencapai 25, sebagaimana disajikan pada Tebel 2.50 sebagai berikut. Tabel 2.50. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2005 s/d 2013 Kabupaten Bengkulu Utara No 1 2

Jenjang Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Pendidikan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * * SD/MI 26 25 23 22 25 22 25 * P SMP/MTs 34 39 34 35 25 35 25 Sumber : Evaluasi Empat Tahun Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2006-2009; * (data tidak tersedia)

Rasio Guru/Murid Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk Kabupaten Bengkulu Utara dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 jenjang pendidikan dasar jumlah guru sudah mencapai ideal dimana 1 guru melayani 13 murid pada jenjang penddikan SD/MI dan 1 guru melayani 28 murid untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.51 sebagai berikut. Tabel 2.51. Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2005 s/d 2013 Kabupaten Bengkulu Utara No.

Jenjang Pendidikan

2005

2006 2007

2008

2009 2010 2011

2012

2013

*

*

11,05

12,43

*

*

28,66

27,80

1. SD/MI

18,06 19,28 18,49 17,47

2. SMP/MTs

27,02 28,71 29,32 28,66 27,80

25

Sumber : Evaluasi Empat Tahun Pelaksanaan RPJMD Kabupaten BengkuluUtara 2006-2009, Dikbud 2014


II-83

Kesehatan Kesehatan seseorang menunjukkan kondisi seseorang yang mencakup semua aspek yaitu fisik, mental, emosional, dan kehidupan sosial. Suatu daerah yang sehat akan memiliki sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing. Keunggulan sumber daya manusia disumbangkan oleh kualitas kesehatan yang baik, bersama-sama dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang tinggi, merupakan modal dasar bagi peningkatan daya saing daerah. Hal tersebut diindikasikan oleh perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Beberapa indikator capaian pembangunan selama periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana pada Tabel 2.52 sebagai berikut.

Tabel 2.52. Capaian Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 - 2013 No 1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

11

12

13 14 15

JENJANG PENDIDIKAN

2008 16

Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, 0,49 pustu per satuan penduduk Rasio rumah sakit per 0,0029 satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan komplikasi 13,87 kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan 83,63 persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan desa/kelurahan 89,00 Universal Child Immunization (UCI) Cakupan balita gizi buruk 60,00 mendapat perawatan Cakupan penemuan dan 99,55 penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan 100 penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan 43,47 kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi 88,13 Cakupan puskesmas 138,9 Cakupan pembantu 44,9 puskesmas Sumber : Dinas Kesehatan, 2014.

2009 13

Capaian (%) Tahun 2010 2011 2012 11 11 12,77

2013 12,85

0,49

0,47

-

0,747

0,7

0,0081

0,0114

0,0111

0,0111

0,011

-

0,33

0,16

0,19

0,18

-

1,52

2,31

1,88

1,98

77,40

96,90

94,1

73

80

84,30

84,50

84,50

84

92

44,24

74,04

74,04

80

86

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

61,69

61,69

44

72

100

100

100

100

100

70,90

70,90

70,90

100

100

87,20 158,3 46,6

88,60 158,3 46,6

88,60 150,00 48,37

89 140 49,05

90 129,41 46,82


II-84

Infrastruktur Pekerjaan Umum Infrastruktur Transportasi Kelancaran transportasi di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh ketersedian sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai. Jaringan jalan ini meliputi jaringan jalan regional (yaitu jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan kota lainnya) dan jalan lokal (yaitu jalan-jalan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara). Jaringan jalan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas jalan nasional dan jalan Provinsi, yang masing-masing berdasarkan : a) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor I. b) Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Y.27.II.THN 2008 Tanggal 29 Januari 2008 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi. Ruas Jalan Nasional Ruas jalan nasional di Kabupaten Bengkulu Utara sepanjang 105,24 Km yang terbentang sepanjang pantai barat Samudra Indonesia. Adapun kondisi jalan nasional di Kabupaten Bengkulu Utara cukup baik, namun pada ruas jalan Ketahun–Bintunan kondisinya banyak yang rusak yang diakibatkan oleh abrasi pantai. Ruas jalan nasional ini dapat dilihat pada Tabel 2.53 berikut ini. Tabel 2.53. Daftar Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Bengkulu Utara Nomor Ruas 009 009 009 013

Nama Ruas

Panjang (Km)

Fungsi

1 2 3 4

Lais – Bintunan 11.380 Arteri Primer Sebelat – Ketahun 42.070 Arteri Primer Ketahun – Bintunan 31.170 Arteri Primer Kerkap – Lais 20.620 Arteri Primer Jumlah 105.240 Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 630/KPTS/M/2009.

Ruas Jalan Provinsi Panjang ruas jalan provinsi cukup besar dengan persentase 40,93% (572,09 Km) dari ruas jalan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Ruas-ruas jalan tersebut cukup strategis untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Dilihat dari kondisinya, ruas jalan provinsi di Kabupaten Bengkulu Utara relatif tidak terawat dengan baik sehingga menyebabkan kondisi jalan provinsi di Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar dalam kondisi rusak. Kurangnya perhatian dari pemerintah Provinsi terhadap ruas jalan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara menyebabkan dilema tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Di satu sisi masyarakat Bengkulu Utara membutuhkan jalan provinsi tersebut untuk aktivitas perekonomian, namun disisi lain APBD Kabupaten Bengkulu Utara sangat terbatas untuk berperan dalam memperbaiki berbagai kerusakan jalan provinsi tersebut. Untuk lebih jelasnya ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Tabel 2.54 sebagai berikut.


II-85

Tabel 2.54. Data Ruas Jalan Provinsi Bengkulu di Kabupten Bengkulu Utara Panjang Ruas (Km) 1 2 3 1 Bintunan-Desa Limas-Ketahun 32,11 2 Kerkap-Lubuk Durian 23,88 3 Lubuk Durian-Arga Makmur 20,85 4 Jl. Jenderal Sudirman (Arga Makmur) 1,20 5 Jl. Basuki Rahmat (Arga Makmur) 1,50 6 Jl. A Yani (Arga Makmur) 1,00 7 Arga Makmur- Lais 29,37 8 Jl. M Yamin (Arga Makmur) 0,70 9 Jl. M Hatta (Arga Makmur) 0,60 10 Jl. Ir. Soekarno (Arga Makmur) 2,20 11 Jl. Alamsyah (Arga Makmur) 2,80 12 Tanjung Angung Palik-Gunung Selan 19,62 13 Gunung Selan-Giri Mulya 28,80 14 Giri Mulya-Atas Tebing 26,40 15 Batik Nau-Lubuk Banyau 21,40 16 Bintunan-Batik Nau 5,11 17 Giri Mulya-Desa Air Limas 30,00 18 Lubuk Banyau-Desa Air Solok 22,00 19 Lubuk Durian-Lubuk Sini 44,30 20 SP Gunung Selan-Unit III Kuro Tidur 13,40 21 Banjar Sari-Malakoni-Kayu Apuh (Enggano) 32,00 22 Desa Kali-Arga Makmur 12,96 23 SP Air Muring-Sukabaru 23,40 24 Sukabaru-Bukit Berlian-Napal Putih 42,80 25 Ketahun-Bukit Berlian 21,20 26 Jalan Wisata Air Terjun Curup IX 22,04 27 SP Talang Denok-Workshop-Arga Makmur 5,40 28 Arga Makmur-Taba Tembilang (Arga Makmur) 5,00 29 Taba Tembilang-Kuro Tidur 5,25 30 Ketahun-Napal Putih 39,00 31 D.6 Ketahun- Desa A Limas 35,80 Total 572,09 Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Bengkulu Utara, 2013 - 2033

No

Nama Ruas

Tabel 2.55. Data Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Bengkulu Utara No 1 1

Nama Ruas 2 Jogja Baru - Kebun Lebar

Panjang Ruas (Km) 3 5,00

2

Lb. Durian - Pd. Betuah

3

Tl. Jarang - Tl. Lenteng

2,50

4

Penyangkak - Tanjung Putus

4,60

5

Tj. Putus - Kota Lekat

2,50

6

Serumbung - Kedu Baru

2,00

7

Serumbung - Banyumas Baru

3,00

8

Batu Roto - Kedu Baru

8,00

9

21,00

Sp. Ketenong - Sp. Aur Gading

3,00

10

Padang Bendar - Batu Layang

9,30

11

Batu Layang - Aur Gading

4,50

12

Batu Raja R - Air Banai

5,00 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-86

No 1 13

Nama Ruas 2 Batu Roto - Air Baus II


14

Pematang Balam - Air Baus II

1,80

15

Air Baus I - Air Banai

5,00

16

Sawang Lebar - Senabah

3,00

17

Lb. Tanjung – Ketapi

8,84

18

Kota Agung - Dusun Curup

19

Tanjung Agung - Puskesmas

0,56

20

Kertapati - Tanjung Ginting

5,80

21

Gunung Sari - Lubuk Gedang

22

Jago Bayo - PAL 30

3,40

23

Sp. SMA/Sp. MIS - Sp. Pengadilan

1,28

24

Pasar Lais - Tapak Batu

3,50

25

Sp. PLN – SMA

1,70

26

Jago Bayo - Pasar Lais

1,70

27

Tapak Batu - Pasar Lais

1,50

28

POLSEK – PAM

0,50

29

Lais - Teluk Ajang

30

Sp. Mesigit - Talang Ulu

4,50

31

Air Padang - Lb. Mumpo

6,00

32

Kembang Manis - Padang Kala

2,50

33

Talang Karet - Dusun Kali

5,50

34

Kuro Tidur - DAM Lais

5,50

35

Bundaran - Komp. Jaksa

0,50

36

Lapangan 45 - Mesjid Agung

0,50

37

Tugu Jadi - Karang Suci

0,51

38

Wisma Atlit - Ktr. DKP

0,67

39

Wisma Atlit - Sp. Bundaran

0,75

40

Sp. Bundaran - Ktr. Camat

0,60

41

Gg. Mangga - Sp. TPA

2,00

42

Sp. Kantor Pos - Sp. MAN

1,40

43

Tugu Jadi - PT.Pertani

1,20

44

Sp. Puskesmas - Sumber Sari

0,90

45

Puskesmas - SD Gn. Alam

0,60

46 47

Sp. Puskesmas - Pembibitan Kr. Suci Kr. Indah - Lubuk Sahung

48

Lb. Sahung – SKB

2,00

49

Sp. Jl. Hajairin - RM. Polres

0,15

50

Kr. Indah - Karang Anyar I

0,55

51

Karang Indah - Losmen Raflesia

0,60

52

RT. Blok I - CV. Rahmat

0,75

53

Ktr. Camat - TK Dharma Wanita

0,65

54

Rama Agung - RT. Blok I PWD

0,70

55 56

TK. Dharma Wanita - Dinas Kehutanan Rama Agung - Talang Denau

57

RSU - Komp. Depag

58

Tj. Raman/Sido Urip - PT.Pertani

14,00

11,10

16,50

0,60 2,55

1,65 3,50 0,65 2,70


II-87

No 1

Nama Ruas 2

Panjang Ruas (Km) 3

SP. Made 59

Karang Suci - Suko Mulyo

0,39

60

Sb. Sari - Sido Urip

1,60

61

Masjid PKDP - Gg. Pare

2,30

62

Sido Urip - Talang Congok

3,80

63

Gunung Besar - Sumber Agung

3,50

64

Kemumu - Dusun Curup

65

Sb. Agung – Gardu

9,60

66

Sp. SKB - Perumnas II

1,40

67

Masjid Taqwa - Suko Mulyo

1,45

68

Taba Tembilang - Perumnas II

0,55

69

Kemumu - Palak Siring

0,07

70

Senali - Tebing Kaning

6,50

71

Bundaran - Psr. Purwodadi

0,54

72

Pengadilan - Lapangan 45

0,20

73

Sp. Perikanan - Masjid Gn. Alam

0,50

74

Kolam Renang - SMP Kemumu

1,20

75

Datar Ruyung - Lubuk Sahung

0,90

76

Padang Jaya - Tl. Tuah II

7,20

77

Suka Rami - Kuro Tidur (Unit I)

6,60

78

Suka Rami - Unit III

8,30

79

Sp. Suka Rami - Unit II Blok B

5,65

80

Unit I - Tanah Hitam

10,00

81

Unit I - Unit II Blok A

6,00

82

Padang Jaya – SMA

1,10

83

Unit III Pd. Jaya - Unit IV Pasar

2,50

84

Arga Mulya - Sido Mukti

85

Padang Kala - Arga Mulya

2,10

86

Sp. Masjid - Unit IV

2,50

87

Sido Mukti - Sp. Kebun

15,00

88

KMS - Alas Bangun

25,00

89

Unit IX - D.5

14,00

90

Unit VI - Unit VII

10,00

91

Sp. Giri Mulya - Unit IX

15,50

92

Batik Nau - Air Lakok

4,00

93

Selolong Baru - Paninjau

9,55

94

Selolong I - Selolong II

6,00

95

Urai - Air Simpang

4,00

96

Giri Kencana - D.III

9,50

97

Bukit Makmur - Marga Bakti

5,00

98

Marga Bakti - Bukit Harapan

5,80

99

D.III - D.VII

9,10

100

Sp. Yamaja - Gn. Payung

6,20

101

Sp. D.IV - D.IV Loging

4,50

102

Jln. Evakuasi - Ketahun

2,10

103

D.I - Sinar Selatan

10,00

104

D.IV – Gembung

12,00

13,40

12,90


II-88

No 1 105

Nama Ruas 2 Ketahun - Napal Putih

106

Air Lelangi - Tanjung Alai

5,00

107

Sp. Bukit Berlian - Jabi

3,50

108

SP. 7 - Tj. Sari

6,00

109

Air Tenang - Tanjung Harapan

9,00

110

Sp. Bengkel - Tj. Dalam

6,80

111

Air Lelangi – Pagardin

112

Napal Putih - Muara Santan

4,50

113

Air Tenang - Muara Santan

3,50

114

116

Karang Pulau - Sp. IV Bukit Berlian Sp. Air Petai - Kr. Tengah (Kr. Pulau) Kota Bani - Suka Baru

117

Suka Negara - Air Muring

5,00

118

Talang Arah - SMA Putri Hijau

3,80

119

Air Muring - Air Petai

3,80

120

Talang Arah – Seblat

3,00

121

Karya Pelita – PLG

5,50

122

Suka Baru - Suka Makmur (SP.I)

4,00

123

Sp. Air Lelangi - Padang Bayang

8,90

124

Air Sabai - Air Pandan

10,00

125

Malakoni - Banjar Sari

17,00

126

Malakoni – Kahyapu

15,00

115


15,50

31,05 21,00 13,40

JUMLAH TOTAL PANJANG JALAN 720,51 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Utara Tahun 2015

Dilihat dari kondisinya, dari sejumlah jalan kabupaten tersebut pada Tahun 2012, proporsi 39,62% dalam kondisi baik, 21,98% dalam kondisi sedang dan 38,40% dalam kondisi rusak berat, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.56 sebagai berikut.

Tabel 2.56. Panjang Jalan dan Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Bengkulu Utara

No 1. 2. 3.

Kondisi Jalan

Panjang Jalan (KM)

2008 % 2009 % 2011 % 2012 369,2 372, 210, Baik 55 300 45 48 6 48 66 167,8 194, 116, Sedang 25 200 30 25 4 00 86 Rusak 134.2 166,6 209, 204, 20 25 27 berat 7 7 52 18 671,3 10 666,6 10 776, 100 531, Jumlah 7 0 7 0 00 ,00 7 Sumber : Bengkulu Utara Dalam Angka (Data Diolah).

% 39,6 2 21,9 8 38,4 0 100, 00

2013 425,4 6 144,8 2 150,2 3 720,5 1

% 59,0 5 20,1 0 20,8 5 100


2014 426,1 8 165 129,3 3 720,5 1

II-89

% 59, 15 22, 90 17, 95 10 0

Prasarana Air Minum Pelayanan penyediaan air bersih di Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ratu Samban meliputi wilayah Kecamatan Arga Makmur, Lais, Air Napal, Air Besi, Padang Jaya, Putri Hijau, Ketahun, Air Padang dan Hulu Palik, dengan sumber air baku berasal dari air permukaan khususnya air sungai dan mata air. Sampai dengan Tahun 2010 kapasitas terpasang sebesar 123 liter per detik, kapasitas produksi 132,42 liter per detik. Kondisi penyediaan air minum di Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun 2010 sebagaimana pada Tabel 2.57 sebagai berikut.

Tabel 2.57. Kondisi Penyediaan Air Minum di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010.

No

1 2 3 4 5 6

7 8 9

LOKASI

PDAM Pusat Arga Makmur PDAM Lais PDAM Air Napal PDAM Lubuk Tanjung PDAM Lubuk Durian PDAM Air Besi PDAM UP Kurotidur PDAM Putri Hijau PDAM UP Ketahun

Sumber Air Baku

Kapasitas Terpasang (lt/dtk

Kapasitas Produksi (lt/dtk

Sungai Kemumu Sungai Lais Sungai Kerkap Sungai Air Palik Mata Air Nakai Sungai Air Padang Sungai Buat Sungai Air Nuso Sungai Air Lingau

72,5

92,0

Jam Operasi per hari (Jam) 24,0

10,0

8,0

8,0

10,0

10,0

5,0

Sambungan Rumah (unit)

Hidram Umum

6.162

16

Pompa

362

3

15,0

Pompa

495

8

3,5

6,0

Pompa

133

4

10,0

5,0

24,0

Gravitasi

794

3

5,0

0,0

0,2

Pompa

216

3

2,5

0,0

0,2

Gravitasi

112

-

2,5

0,1

0,1

Pompa

213

2

5,0

0,0

0,1

Pompa

152

1

8.639

40

Sistim Pengolahan Gravitasi

JUMLAH 122,5 118,6 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan data PPLS Tahun 2011, bahwa sumber air minum di Kabupaten Bengkulu Utara didominasi oleh sumber air minum yang tidak terlindungi, yaitu sebanyak 62,10% atau sebanyak 15.079 kepala keluarga. Sedangkan jumlah kepala keluarga yang menggunakan sumber air minum yang berasal dari air kemasan sebanyak 0,47%, rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari air ledeng sebanyak 11,49%, dan rumah tangga yang menggunakan sumber lainnya yang terlindungi sebanyak 25,94%. Data dimaksud dapat dilihat dari Tabel 2.58 sebagai berikut:


II-90

Tabel 2.58. Informasi Sumber Air Minum Jumlah Rumah Tangga Nama Kecamatan

Air Kemasan

Air Ledeng

Sumber Terlindung

ENGGANO 12 KERKAP 4 152 362 AIR NAPAL 4 250 113 AIR BESI 390 193 HULU PALIK 5 409 286 ARGA MAKMUR 8 1074 1607 LAIS 2 340 148 BATIK NAU 1 1 408 GIRI MULYA 4 53 223 AIR PADANG 255 PADANG JAYA 3 56 1690 KETAHUN 10 36 318 NAPAL PUTIH 50 7 400 PUTRI HIJAU 24 21 283 JUMLAH TOTAL 115 2.789 6.298 Sumber : Data PPLS, 2011, TNP2K (Data Diolah).

Sumber Tidak Terlindung 443 1174 1129 830 775 830 805 741 661 608 1036 2210 1957 1880 15.079

Pengelolaan Sampah Pengelolaan sampah dilakukan baik secara mandiri oleh masyarakat serta dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Sampai dengan Tahun 2012 kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebagaimana pada Tabel 2.59 berikut. Tabel 2.59. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Utara Jenis Jumlah Peralatan 2010 No Kebersiha 2006 2007 2008 2009 n 1 TPA 1 1 1 1 1 2 TPS Besar 14 14 16 16 16 3 TPS Kecil 60 60 60 60 60 4 Gerobak 12 12 8 8 8 Sampah 5 Mobil 5 6 8 8 8 Sampah 6 Bak Sampah/ 8 9 7 7 7 Countaine r 7 Petugas 92 Kebersiha 92 92 92 92 n Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten. Bengkulu Utara.

2011

2012

1 16 60

1 16 60 8

8 8

9 7

7 92


92

II-91

Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan mengacu pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peraturan penjabarannya. Dokumen-dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek (tahunan) telah disusun dan ditetapkan sebagaimana mestinya. Untuk jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008. Sedangkan untuk jangka menengah berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011, serta untuk perencanaan jangka pendek atau tahunan secara rutin tahunan telah disusun sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pula dalam konteks evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku.

Perhubungan Urusan perhubungan sangat berperan dalam menunjang pembangunan daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitasi perizinan serta penerapan regulasi sesuai dengan kewenangannya. Dari segi sarana dan prasarana serta perizinan dalam hal urusan perhubungan disajikan dalam Tabel 2.60 berikut. Tabel 2.60. Capaian Indikator Urusan Perhubungan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 Capaian Indikator Tahunan No

INDIKATOR 2008

1

2

Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang) Rasio ijin trayek

3

Jumlah uji kir angkutan umum

4

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

6

Kepemilikan KIR angkutan umum

7

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

8

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Ramburambu

10

2009

2010

2011

30.960

27.000

29.160

0,00018

0,00014

0,00008

8.070

3.861

3.876

7

8

4.156

2012

21.900

2013

29,630

29,880

0,00012

0,00013

3.380

7,895

7,970

9

9

10

10

3.860

3.734

3.358

3,594

3,409

6 Bulan

6 Bulan

6 Bulan

6 Bulan

6 Bulan

6 Bulan

170.161.050

168.578.930

174.369.546

-

202.436.880

369.305.000

0

0

237

-

-

175

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2014 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-92

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan bertujuan untuk membangun keluarga bahagia dan sejahtera melalui perencanaan keluarga secara mandiri serta dalam rangka pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk. Kinerja pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 disajikan pada Tabel 2.61 berikut. Tabel 2.61. Capaian Indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 Capaian Indikator No

INDIKATOR 2008

2009

2010

Rata-rata jumlah anak 3,2 3 3,2 per keluarga 78,64 85,32 88,92 2 Rasio akseptor KB (% ) Cakupan peserta KB 59.026 46.835 47.352 3 aktif Keluarga Pra Sejahtera 42.096 31.660 30.916 4 dan Keluarga Sejahtera I Sumber : BPPKB Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2014 1

2011

2012

2013

2,20

2,4

2,6

87,91

87,43

86,61

45.000

50,573

50,092

29.900

28,89

25,552

Tabel 2.61 di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2011 ratarata jumlah anak di keluarga sudah mendekati angka ideal serta sudah tingginya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan progam keluarga berencana, hal ini ditunjukkan dengan tingginya rasio akseptor KB. Sosial Pelaksanaan urusan sosial terutama bertujuan untuk menangani 27 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada. Keduapuluh tujuh PMKS Kabupaten Bengkulu Utara tersebut belum seluruhnya dapat tertangani secara langsung, namun dilaksanakan melalui koordinasi berbagai lintas sektor. Pada Tahun 2013 PMKS yang memperoleh bantuan sosial sejumlah 40,91% sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.62 sebagai berikut. Tabel 2.62. Capaian Indikator Urusan Sosial di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 Capaian Indikator No

INDIKATOR 2008

1

2 3

2009

2010

Sarana sosial seperti panti 3 3 3 asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yg memperoleh bantuan - 16,9% sosial Penanganan penyandang - 19,9% masalah kesejahteraan sosial Sumber : Dinsos Kab. Bengkulu Utara, Tahun 2014

2011

2012

2013

3

2

3

22,45%

31,82%

40,91%

22,45%

31,82%

40,91%


II-93

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pelaksanaan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kalangan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah serta tumbuh kembangnya wirausaha-wirausaha melalui adanya pembinaan dan penyediaan akses permodalan yang diperlukan secara luas dan mudah. Capaian indikator pelaksanaan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bengkulu Utara dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 disajikan pada Tabel 2.63 sebagai berikut. Tabel 2.63. Capaian Indikator Urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 Capaian Indikator No

INDIKATOR 2008

2009

2010

2011

2012

2013

85,06%

82,82%

82,84%

83,33%

83,33%

85,71%

2.367

2.851

2.851

-

2.105 24

2.200 24

145

145

133

134

Usaha Mikro dan 2.147 2.367 2.860 Kecil 1.762 1.903 Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Utara, 2014

2.985

1 2 3

Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM

4

Penanaman Modal Penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara, mayoritas bergerak di bidang usaha perkebunan, baik budidaya maupun pengolahan, serta bidang pertambangan khususnya batu bara. Adanya penanaman modal tersebut telah mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya lapangan kerja sekaligus dalam rangka menggali kekayaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Kondisi capaian indikator pelaksanaan urusan penanaman modal disajikan pada Tabel 2.64 berikut. Tabel 2.64. Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 Capaian Indikator No 1 2

3 4

INDIKATOR Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (miliar rupiah) Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (miliar rupiah)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

44

27

45

-

61

64

1.147, 6

1.003,7

1.456,20

-

1.261,989

1.879,844

4,450

2,710

4,540

-

7,80

8,20

20,65

12,54

45,08

-

1,370

61,8

Sumber : Badan Penanaman Modal Kab. Bengkulu Utara, Tahun 2014


II-94

Komunikasi dan Informatika Urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan sesuai kewenangan daerah dalam rangka penyebarluasan berbagai informasi bagi masyarakat serta sebagai media promosi daerah dalam rangka menggalang investasi untuk masuk di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sehingga diharapkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Capaian indikator kinerja pembangunan komunikasi dan informatika sebagaimana dalam Tabel 2.65 sebagai berikut.

Tabel 2.65. Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 Capaian Indikator No 1 2 3 4 5 6

INDIKATOR Jumlah jaringan komunikasi Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo

2008

2009

2010

2011

2012

2013

40

28

38

-

38

38

0

20

30

-

50

55

6

8

8

-

8

8

1

1

2

-

2

2

1

2

2

-

8

9

1

1

1

-

1

1

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2014.

Layanan Urusan Pilihan Pertanian Dengan besarnya proporsi jumlah penduduk yang bermatapencaharian di sektor pertanian, maka urusan pertanian memiliki peranan yang sangat strategis bagi perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara. Selain itu sektor pertanian merupakan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar yaitu antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013, rata-rata sebesar 37,3%. Perkembangan sektor pertanian beserta sub sektornya disajikan dalam Tabel 2.66 berikut. Tabel 2.66. Capaian Indikator Urusan Pertanian di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 Capaian Indikator No 1

2

INDIKATOR Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (padi) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4,24

4,53

4,04

4,11

4,4

4,30

37,89%

38,02%

38,11%

37,79%

37,4%

37,4%


II-95

Capaian Indikator No 3 4

INDIKATOR Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

2008

2009

2010

2011

2012

2013

15,47%

16,04%

16,36%

16,30%

16,26%

16,43%

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) 7,80% 7,48% 7,71% 7,84% 7,85% terhadap PDRB Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara, dan BPS Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2014

7,92%

Energi dan Sumber Daya Mineral Sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini dilihat dari besarnya peran sektor ini dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Utara dimana pada Tahun 2013 mencapai 11,48%.

Pariwisata Sampai saat ini potensi pariwisata di Kabupaten Bengkulu Utara belum dimanfaatkan secara optimal mengingat keterbatasan kemampuan pengelolaan baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana terutama terkait dengan aksesibilitas ke lokasi pariwisata. Potensi pariwisata di Kabupaten Bengkulu Utara antara lain berupa wisata alam, wisata sejarah, wisata flora dan fauna serta cagar budaya yang tersebar di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.67 sebagai berikut. Tabel 2.67. Obyek Wisata di Kabupaten Bengkulu Utara NO 1

JENIS OBYEK WISATA Wisata Alam

NAMA OBYEK WISATA 1. 2. 3. 4. 5.

Arga Tirta / Palak Siring Kolam Mata Air Gua Alam / Terowongan Danau Gedang Taman Nasional Kerinci Sebelat 6. Taman Laut Enggano 7. Pusat Latihan Gajah 2. Wisata Sejarah 1. Situs Makam Putri Lindung Bulan 2. Situs Rumah Bersejarah Napal Putih 3. Situs Makam Pasirah Dukun 4. Situs Tugu H.Van Amstel 5. Situs Makam Ratu Samban Sumber : Disporapar Kabupaten Bengkulu Utara.

LOKASI Arga Makmur Kerkap Kerkap Kerkap Ketahun, Putri Hijau Enggano Putri Hijau Putri Hijau Napal Putih Ketahun Batik Nau Batik Nau


II-96

Kelautan dan Perikanan Garis pantai Kabupaten Bengkulu Utara keseluruhannya sepanjang lebih kurang 239,1 Km terdiri dari bagian daratan yang berada di Pulau Sumatera sepanjang 115,9 Km dan wilayah yang berada di Pulau Enggano dengan panjang pantai lebih kurang 123,2 Km, sehingga sesuai dengan kewenangannya maka Kabupaten Bengkulu Utara memiliki wilayah laut seluas 2.088 Km 2, serta sumber daya air tawar yang sangat besar berupa sungai, rawa, danau maupun mata air merupakan potensi yang sangat besar di bidang kelautan dan perikanan. Penetapan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai salah satu kawasan pengembangan minapolitan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32IMEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan diharapkan lebih mendorong tumbuh kembangnya agribisnis kelautan dan perikanan. Sub sektor ini memiliki kontribusi ratarata 5,8% dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bengkulu Utara. Capaian indikator urusan kelautan dan perikanan disajikan pada Tabel 2.68 sebagai berikut. Tabel 2.68. Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 No 1

INDIKATOR 2008 5,93%

2009 5,82%

Capaian Indikator 2010 2011 2012 5,47% 5,26 5,06%

Kontribusi Sub Sektor Perikan terhadap PDRB 2 Produksi perikanan - Tangkap 61,67 39,41 55,08 - Budidaya 73,93 78,92 80,13 3 Konsumsi ikan 72,00 72,80 74,40 4 Cakupan bina kelompok 29 37 41 nelayan 5 Produksi perikanan 85 90 95 kelompok nelayan Sumber : DKP Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2014.

2013 4,94%

-

60,98 160 85,6 33

62,91 119 100,3 56

-

96

97

Perindustrian dan Perdagangan Kontribusi sektor Industri dan Perdagangan terhadap PRDB Kabupaten Bengkulu Utara beberapa tahun ini tetap mengalami kenaikan, walaupun belum mencapai target RPJMD. Hal ini disebabkan inflasi dan fluktuasi harga-harga komoditas perdagangan yang lesu dan cenderung negatif akibat dampak gejolak ekonomi dunia. Perindustrian yang dikembangkan di Kabupaten Bengkulu Utara Terutama adalah industri kecil, baik formal maupun non formal. Jenis usaha yang dikembangkan dikelompokan menjadi 4 yaitu industri logam,mesin elektronik industri kimia,aneka industri dan industri hasil pertanian. Capaian urusan perindustrian dan urusan perdagangan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.69 sebagai berikut.


II-97

Tabel 2.69. Capaian Indikator Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2014 No 1 a.

b. c. d. e. 2 a.

b. c. d. e.

INDIKATOR

2009

2010

Capaian Indikator 2011 2012

Urusan Industri Kontribusi sektor industri 4,88% 4,67% terhadap PDRB (mulai tahun 4,64% 2011 merupakan proyeksi) Jumlah Unit Usaha Industri 496 Kecil dan Menengah Investasi (Juta Rp) 37.200 Penyerapan Tenaga Kerja 1.488 Pelayanan Penerbitan Ijin 44 Usaha Industri (IUI dan TDP) Urusan Perdagangan Kontribusi subsektor 12,43% 12,39% 12,44% perdagangan terhadap PDRB (mulai tahun 2011 merupakan proyeksi) Peningkatan Pasar Kecamatan 37 Pningkatan Jumlah Pedagang Pasar 2.030 Penerbitan Surat Ijin Usaha 848 Perdagangan (SIUP) Pelayanan Penerbitan Tanda 884 Daftar Perusahaan (TDP) Sumber : Disperindag Kabupaten Bengkulu Utara, 2014, BPS

2013

2014

4,70%

4,77%

-

869

1.120

1.170

6.656 71

7.195 46

7.260 14

12,59%

12,91%

2 7.954

8.110

6 8.253

739

489

110*

710

544

100

12,23%

2014

Aspek Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Luas Wilayah Produktif Wilayah produktif pada Tahun 2010 seluas 128.559 Ha (Sumber: RTRW Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2031 atau 29,4% yang digunakan untuk budidaya tanaman baik perkebunan maupun tanaman pangan serta usaha produktif lainnya. Fokus Iklim Investasi Kondisi keamanan dan ketertiban wilayah merupakan salah satu unsur dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 angka kriminalitas di wilayah di Kabupaten Bengkulu Utara cenderung mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.70, sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif. Tabel 2.70. Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Dilaporkan Di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara No. 1

Uraian Jumlah Peristiwa Kejahatan yang dilaporkan

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 469

303

187

224

482

458

Sumber : Bengkulu Utara Dalam Angka, 2014 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-98

Demikian juga demonstrasi yang terjadi di suatu wilayah merupakan faktor yang menentukan kondusifitas iklim investasi. Dalam periode 2008 sampai dengan Tahun 2013 secara umum di Kabupaten Bengkulu Utara tidak pernah terjadi demonstrasi dalam skala besar yang berakibat mengganggu keamanan atau ketertiban umum.

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD dapat dilihat pada Lampiran III dan Evaluasi pencapaian target kinerja daerah disajikan pada Tabel 2.70 berikut:


II-99

Tabel. 2.71 Capaian Prioritas, Sasaran, dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015 NO

PRIORITAS

SASARAN

1

2

3

1

Pendidikan dan Kesehatan (MDG’s)

INDIKATOR SASARAN 4

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014

5

6

7

8

10

10

Perkiraan Capaian Tahun 2015

PROGRAM

SKPD PENANGGUNG JAWAB

9

10

Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan

1.

Jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) - (Unit)

10

10

2.

Jumlah siswa SMK (Siwa/i)

3.240,00

3.299

3.208

3.228/3.278

3.

Angka usia harapan hidup (Tahun)

69,75

69,97

69,97

70,17-70,34


II-100

10

70,34 - 70,50

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Menengah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Non Formal Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

DIKBUD

DIKBUD

DIKBUD

DIKBUD

DIKBUD KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAEARAH

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama Program Jaminan Sosial


SETDAKAB

SETDAKAB

SETDAKAB

Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat

1.

Angka usia harapan hidup (Tahun)

69,75

2.

Persentase balita gizi buruk (%)

0,8


69,97

0,07

II-101

69,97

0,06

70,17-70,34

0,05

70,34 – 70,50

0,05

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan Dan Bayi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

DINKES

DINKES

DINKES

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengawasan Obat Makanan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

SKPD PENANGGUNG JAWAB DINKES

DINKES

DINKES

DINKES

DINKES

Terberdayakannya organisasi kepemudaan daerah 1.

Jumlah organsisasi kepemudaaan (Organisasi)

23

23

23

23

23

Pendidikan Politik Masyarakat Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga


II-102

KESBANGPOL

DISPORAPAR

DISPORAPAR

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


0

0

PROGRAM


Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

1.

Jumlah konflik antar umat beragama. (Kali)

0

0

0

Program Jaminan Sosial Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Kehidupan Beragama

2

Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan

SETDAKAB

KESBANGPOL

SETDAKAB

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah

1.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (%)

5,22%

5,80%

5,58%

5,63-5,66

5,66- 5,59

2.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan (juta rupiah)

847.142,11

896.246,03

946.238,32

858.492,42875.662,27

875.662,27893.175,51


II-103

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Program Peningkatan Iklim Investasi

SETDAKAB

SETDAKAB

SETDAKAB

NO

PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM


dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perke bunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perke bunan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan


II-104

SETDAKAB

SETDAKAB

DISPERINDAG

DISHUTBUN

DISHUTBUN

DKP

DKP

NO

PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Prod. Peternakan Program Peningkatan Pertanian dan Perternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program Pemberdayaan Fasilitas Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro


II-105


DKP

DINAS NAKERTRANS DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

DINAS UKM DAN KOPERASI

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perke bunan Program Perencanaan Tata Ruang



BKPPP

BKPPP

DINAS PU

Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

1.

Peningkatan nilai PDRB perkapita (Rp)

2.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rp)

7.117.678,41

1.882.504,94

7.798.382,07

8.537.084,12

7.359.004,877.690.202,54

2.107.247,61

2.355.022,95

1.787.205,461.822.949,57

7.690.202,458.028.571,46

1.822.949,571.859.408,56

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Pembinaan


II-106

DISPERINDAG

DISPERINDAG


NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi




Optimalnya alokasi anggaran daerah untuk memenuhi kabutuhan masyarakat

1.

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)- (Rp)

24.662.500.00 0,00

25.888.700.0 00,00

31.172.700.0 00,00

37.907.000.000 ,00

59.544.625.000, 00

2.

Kontribusi PAD dalam pendapatan daerah (%)

4,84

4,43

4,45

4,80

6,12

3.

Proporsi belanja langsung dalam APBD

40,89

34,6

38,20

39,38

39,47


II-107

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan

DISPENDA

DISPENDA

DISPENDA

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


(%)

4.

Penurunan persentase penduduk miskin (%)

PROGRAM


Keuangan Daerah

14,75

14,4

14,50

14,50

14,50

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota Program Perencanaan Pembangunan Daerah

SETDAKAB

BAPPEDA

Meningkatnya kontribusi SDA, energi, kelistrikan dan lingkungan hidup terhadap taraf kesejahteraan masyarakat

1.

2.

Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB (%) Kontribusi sektor petambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB (%)

37,79

11,82


37,40

11,56

II-108

37,40

10,70

38,90-39,80

12,3- 13,00

38,90-39,80

Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya hutan

DISHUTBUN

12,3- 13,00

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

DISHUTBUN

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

3.

Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih dalam pembentukan PDRB (%)

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


0,25

0,24

0,23

0,28-0,34

0,28-0,34

PROGRAM

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan


DINAS PU

DINKES

DISTAMBEN

Berkurangnya jumlah desa tertinggal

1.

Jumlah desa tertinggal (Desa)

Tidak ada lagi desa tertinggal sejak tahun 2010





Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

BAPPEDA

Peningkatan perlindungan perempuan dan anak Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)

2,28


7

II-109

5

3,5

4-2

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

BPPKB

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM


45 - 46

Program Keserasian Kebijakan Kualitas anak dan Perempuan

BPPKB

Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan

1.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

991,00

991,00

991,00

43 - 44

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

BPPKB

BPMPD

Berkurangnya pengangguran terbuka

1.

Jumlah penganggura n terbuka (Jiwa)


2.994

II-110

3587

45.416-44.916

44.916 – 44.416

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja

DINAS NAKERTRANS

DINAS NAKERTRANS

DINAS NAKERTRANS

NO

3

PRIORITAS

Pembangunan Infrastruktur Terpadu

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM


Terwujudnya data dan informasi spasial

1.

Tersedianya data dan informasi penggunaan ruang (Dokumen )

1

1

1

1

1

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

BAPPEDA

BAPPEDA

Meningkatkan koordinasi data wilayah dan kemampuan sumber daya pemetaan.

1.

Tersedianya Perda RTRW (Dokumen )

1

0

0

1

1

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

2.

Tersedianya rencana detail tata ruang kabupaten (Dokumen )

0

0

0

1

1

Program Perencanaan Tata Ruang


II-111

BAPPEDA

DINAS PU

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

3.

4. `

Tersedianya rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten (Dokumen ) Tersedianya PPNS bidang tata ruang (Orang)

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


0

0

0

1

1

2

2

3

2

2

PROGRAM


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

DINAS PU

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

BPMPD

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

BPMPD

Program Peningkatan

BPMPD

Meningkatnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan pedesaan.

1.

2.

Persentase belanja APBD yang dialokasikan ke APBDes (%) Jumlah bantuan keuangan kabupaten ke desa (%)

12.063.065.08 6,12

11.877.720.7 43,68

1,8

8,02

1,98

1,64

1,67

7,89


II-112

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan


DINAS PU

BKPPP

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, perumahan dan pemukiman

1.

Jumlah jalan lingkungan dalam kondisi baik (Km)

48,29 KM


48,29 KM

II-113

234,60

826,8 KM

826,8 KM

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

DINAS PU

DINAS PU

DINAS PU

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM


Kebinamargaan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Dalam Alam dan Lingkungan Hidup

1.


5,22%


5,80%

II-114

5,58%

5,63-5,66

5,66- 5,59

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

DINAS PU

DINAS PU

DINAS PU

DINAS PU

DINAS PU

SETDAKAB

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

2.


Capaian Tahun 2011

847.142,11


Capaian Tahun 2012

896.246,03

II-115

Capaian Tahun 2013

946.238,32

Tahun Capaian 2014

858.492,42875.662,27


875.662,27893.175,51

PROGRAM Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perke bunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perke bunan Program Optimalisasi Pengelolaan dan


SETDAKAB

SETDAKAB

SETDAKAB

SETDAKAB

DISPERINDAG

DISHUTBUN

DISHUTBUN

DKP

NO

PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Prod. Peternakan Program Peningkatan Pertanian dan Perternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Teknologi Pertanian/ Perkebunan


II-116


DKP

DKP

DINAS NAKERTRANS DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM Program Pemberdayaan Fasilitas Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perke bunan Program Perencanaan Tata Ruang

4

Reviltalisasi Pertanian dan Tanaman Pangan




BKPPP

BKPPP

DINAS PU


1.


7.117.678,41


7.798.382,07

II-117

8.537.084,12

7.359.004,877.690.202,54

7.690.202,458.028.571,46

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

DISPERINDAG

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

2.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku ( Juta Rp)

Capaian Tahun 2011

1.882.504,94

Capaian Tahun 2012

2.107.247,61

Capaian Tahun 2013

2.355.022,95

Tahun Capaian 2014

1.787.205,461.822.949,57


1.822.949,571.859.408,56

PROGRAM


Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

DISPERINDAG

Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

5

Lingkungan Hidup dan Bencana Alam



II-118




NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

1.

2.

3.

Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB (%) Kontribusi sektor petambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB (%) Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih dalam pembentukan PDRB (%)

Capaian Tahun 2011

37,79

Capaian Tahun 2012

37,40

Capaian Tahun 2013

37,40

Tahun Capaian 2014

38,90-39,80


PROGRAM


38,90-39,80


DISHUTBUN


DISHUTBUN

11,82

11,56

10,70

12,3- 13,00

12,3- 13,00

0,25

0,24

0,23

0,28-0,34

0,28-0,34

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan

DINAS PU

DINKES

DISTAMBEN

Menurunnya resiko akibat bencana alam

1.

Ketersediaan lembaga penanggulang an bencana (SKPD)

1


1

II-119

1

1

1

Program Tanggap Darurat Bencana

BPBD

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM



1.

2.

3.

Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB (%) Kontribusi sektor petambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB (%) Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih dalam pembentukan PDRB (%)

37,79

37,40

37,40

38,90-39,80

38,90-39,80


11,82

11,56

10,70

12,3- 13,00

12,3- 13,00


0,25

0,24

0,23

0,28-0,34

0,28-0,34

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pembinaan dan Pengembangan


II-120

DISHUTBUN

DISHUTBUN

DINAS PU

DINKES

DISTAMBEN

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM


Bidang Kelistrikan

6

Investasi Daerah

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah

1.


5,22%

5,80%

5,58%

5,63-5,66

5,66- 5,59

2.


847.142,11

896.246,03

946.238,32

858.492,42875.662,27

875.662,27893.175,51


II-121

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

SETDAKAB

SETDAKAB

SETDAKAB

SETDAKAB

SETDAKAB

DISPERINDAG

NO

PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM Program Peningkatan pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perke bunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perke bunan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Prod. Peternakan


II-122


DISHUTBUN

DISHUTBUN

DKP

DKP

DKP

DINAS NAKERTRANS DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

NO

PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM Program Peningkatan Pertanian dan Perternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program Pemberdayaan Fasilitas Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perke bunan Program Perencanaan Tata Ruang


II-123

SKPD PENANGGUNG JAWAB DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN



BKPPP

BKPPP

DINAS PU

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM



1.


2.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (Rp)

7.117.678,41

1.882.504,94

7.798.382,07

8.537.084,12

7.359.004,877.690.202,54

2.107.247,61

2.355.022,95

1.787.205,461.822.949,57

7.690.202,458.028.571,46

1.822.949,571.859.408,56

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


II-124

DISPERINDAG

DISPERINDAG




NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM


Optimalnya alokasi anggaran daerah untuk memenuhi kabutuhan masyarakat

1.

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)- (Rp)

24.662.500.00 0,00

25.888.700.0 00,00

31.172.700.0 00,00

37.907.000.000 ,00

59.544.625.000, 00

2.

Kontribusi PAD dalam pendapatan daerah (%)

4,84

4,43

4,45

4,80

6,12

3.

Proporsi belanja langsung dalam APBD (%)

40,89

34,6

38,20

39,38

39,47

4.

Penurunan persentase penduduk miskin (%)

14,75

14,4

14,50

14,50

14,50


II-125

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota Program Perencanaan Pembangunan Daerah

DISPENDA

DISPENDA

DISPENDA

SETDAKAB

BAPPEDA

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM


Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah

1.

Meningkatny a volume pemasaran produk unggulan daerah.(Kali/ Tahun)

1

1

1

1

1


1.

Jumlah industri pada sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan) (Unit)

21

63

63

63

63

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

SETDAKAB

Terbangunnya industri hulu dan hilir terhadap produk-produk unggulan daerah terutama pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan

Terciptanya peluang pasar produk unggulan daerah


II-126

DISPERINDAG

NO

7

PRIORITAS

Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

1.

Pertumbuhan PDRB sektor pertanian (%)

2.

Pertumbuhan PDRB sektor pertambanga n dan penggalian (%)

3.

Pertumbuhan PDRB sektor jasa-jasa (%)

1.

Angka pertumbuhan penduduk (%)

Capaian Tahun 2011

37,79

11,82

19,12

Capaian Tahun 2012

37,40

11,56

Capaian Tahun 2013

37,40

10,70

Tahun Capaian 2014

38,90-39,80

12,3- 13,00


PROGRAM


38,90-39,80

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

DISPERINDAG

12,3- 13,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

DISPERINDAG

19,53

20,08

6,30 - 6,40

6,40- 6,50

2,77

2,58

2,12

2,04


SETDAKAB

Meningkatnya derajat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

Terkoordinasinya pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas data kependudukan


II-127

Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam

BPPKB

BPPKB

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM Pelayanan KB / KR yang Mandiri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


BPPKB

Berkurangnya pengangguran terbuka

1.

Jumlah penganggura n terbuka (Jiwa)

2.994

Menurunnya kasus KKN dalam penyelenggaraan pemerintah daerah


II-128

3587

45.416-44.916

44.916 – 44.416

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja

DINAS NAKERTRANS

DINAS NAKERTRANS

DINAS NAKERTRANS

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

1.

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Jumlah kasus KKN yang ditangani kepolisian, kejaksanaan atau pengadilan. (Kasus)

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014

3-2


3-2

PROGRAM

Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah


II-129


INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH

SETDAKAB

SETDAKAB

NO

PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


PROGRAM Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan tindak Kriminal


SETDAKAB

Satpol PP dan PBK

Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah Terlaksanann ya program pembinaaan mental dan fisik aparatur Tertatanya kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Bengkulu Utara Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

1 Tahun

1 Tahun

4 Kali Koordinasi/ Tahun




50 Dokumen


50 Dokumen

II-130

50 Dokumen

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

SETDAKAB


Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

SETDAKAB

50 Dokumen

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

SETDAKAB

1 Tahun

1 Tahun


50 Dokumen

NO

PRIORITAS

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Capaian Tahun 2011

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Tahun Capaian 2014


Kabupaten Bengkulu Utara

PROGRAM


dan Keuangan

Peningkatan perlindungan perempuan dan anak Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur

2,28

7

5

3,5

4-2


BPPKB

45 - 46

Program Keserasian Kebijakan Kualitas anak dan Perempuan

BPPKB


BPPKB

Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan

1.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

991,00

991,00

Sumber: Hasil Analisis


II-131

991,00

43 - 44

2.3.

Permasalahan Pembangunan Daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan yang ada di bidang pendidikan antara lain: Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan urusan pendidikan antara lain 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

belum optimalnya pelaksanaan program paud, dikdas, dikmen, tenaga pendidik dan kependidikan, pendidikan non formal, dan manajemen pelayanan pendidikan yang disebabkan : a. keterbatasan anggaran b. terbatasnya jumlah SDM/pegawai yang memiliki kompetensi di bidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran. c. kurangnya pemerataan tenaga pengajar di tingkat sekolah dasar dan menengah, khususnya guru smk produktip dan sekolah di daerah terpencil. d. kurangnya sarana dan prasarana penunjang ditingkat sekolah dasar dan menengah khususnya di daerah terpencil, seperti listrik, ruang belajar, suang praktek, ruang laboratoriun, ruang perpustakaan, sarana olahraga dan media pembelajaran. e. keterlambatan petunjuk teknis operasional dari pemerintah pusat sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang direncanakan. tingkat pendidikan penduduk relatif rendah dan belum merata; masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta belum optimalnya penyebaran tenaga guru; masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup besar antar kelompok masyarakat; fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata; kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik; masih belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; kualitas tenaga pendidik yang relatif rendah.

Permasalahan yang ada di bidang kesehatan antara lain: 1. 2.

3. 4. 5.

proporsi penempatan tenaga kesehatan belum maksimal sesuai dengan luas wilayah. belum maksimal pelayanan kesehatan dipuskesmas dan jaringannya oleh karena perubahan struktur dan komposisi petugas di puskesmas. masih rendahnya penampilan sarana kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. belum maksimalnya anggaran sektor kesehatan sesuai dengan amanat undang – undang kesehatan dan who akses masyarakat untuk mencapai fasilitas kesehatan belum optimal; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-132

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya; masih rendahnya kinerja sumber daya manusia di bidang kesehatan; masih rendahnya akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; kondisi kesehatan lingkungan masih rendah; perilaku hidup sehat masyarakat yang masih rendah; jumlah tenaga kesehatan masih kurang dan tidak merata; pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada belum optimal; peran lintas sektor dalam bidang kesehatan belum optimal;

Permasalahan yang ada di bidang pekerjaan umum antara lain: 1.

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

tingginya laju tingkat kerusakan jalan baik jalan nasional, propinsi maupun kabupaten sehubungan tidak sebandingya antara laju pertambahan volume kerusakan dengan laju volume perbaikan. hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan anggaran, serta kondisi geografis, cuaca serta perilaku pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan yang terkait dengan batasan tonase jalan. masih terbatasnya jumlah personil yang memiliki keahlian teknis terbatasnya kemampuan mobilisasi dan demobilisasi alat-alat berat kontraktor kondisi geografis kabupaten bengkulu utara yang masih banyak perbukitan terjal sehingga biaya pengangkutan material ke lokasi pekerjaan pada umumnya tinggi masih banyaknya jalan baik jalan negara, provinsi maupun kabupaten yang rusak; masih banyaknya irigasi teknis dan jembatan yang rusak; kondisi alat-alat berat yang sudah tidak memungkinkan untuk beroperasi; banyaknya jalan desa dan lingkungan yang rusak; masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas jalan, jembatan, dan irigasi; masih minimnya dana untuk pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur (jalan, jembatan, dan irigasi); masih rendahnya peran masyarakat dalam mendukung program kebersihan dan pertamanan; masih kurangnya penyediaan air bersih / air minum; masih banyaknya masyarakat yang belum terlayani dalam hal air bersih; masih banyaknya jaringan perpipaan air bersih yang sudah tua dan memerlukan pemeliharaan; banyaknya gorong-gorong yang sudah rusak.

Permasalahan yang ada di bidang perumahan antara lain: 1. 2.

masih adanya permukiman masyarakat yang kurang layak; masih terbatasnya jumlah investor yang menginvestasikan dananya ke bidang perumahan;


II-133

3.

belum adanya Perumahan Dan Bengkulu Utara.

Rencana Pengembangan Pembangunan Pemukiman Daerah (RP4D) Kabupaten

Permasalahan yang ada di bidang penataan ruang antara lain: 1. 2. 3. 4.

masih kurangnya koordinasi dalam penataan ruang daerah. sosialisasi perlu dilakukan lebih efektif disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai. personil bidang yang menangani penataan ruang daerah masih kurang. kurang ditaatinya ketentuan penggunaan ruang wilayah dalam pelaksanaan pembangunan oleh seluruh komponen daerah, yaitu masyarakat, pihak swata maupun pemerintah sendiri.

Permasalahan yang ada di bidang perhubungan antara lain: 1. 2. 3.

banyaknya angkutan barang yang membawa barangnya tidak sesuai dengan klas jalan; masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan kabupaten; masih kurangnya papan penunjuk arah.

Permasalahan yang ada di bidang informasi dan komunikasi antara lain: 1.

2. 3.

kurangnya koordinasi antar unit pengolah data di skpd dengan pusat data dalam hal ini bidang data dan informatika bappeda kabupaten bengkulu utara yang berakibat kurang sinkronnya data antar berbagai dokumen. belum terbangunnya aplikasi program strategis dan integrasi. belum optimalnya lembaga peyiaran public local radio charisma ratu samban sebagai alat informasi dan komunikasi.

Permasalahan yang ada di bidang lingkungan hidup antara lain: 1. kekurangan sarana dan prasarana baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua. 2. terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang lingkungan seperti D III Analisa Kimia, S1 MIPA Kimia, S1 Biologi, 3. Perlu adanya servis dan kalibrasinya alat-alat laboratorium lingkungan hidup karena ada beberapa alat yang rusak, strategi yang dilakukan adalah dengan mengajukan anggaran untuk servis dan kalibrasi alat-alat laboratorium; 4. belum adanya Pos Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) strategi yang dilakukan adalah dengan mengajukan anggaran kepada Pemerintah Daerah untuk Pembentukan P3SLH; 5. kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang dapat melakukan pemantauan lingkungan secara berkala, untuk mengukur kualitas lingkungan; 6. masih terbatasnya alat laboratorium untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan; 7. belum adanya sanksi yang tegas terhadap perusahaan/ pelaku usaha yang merusak lingkungan; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-134

8.

masih banyaknya perambahan hutan pada kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan lindung.

Permasalahan yang ada di bidang kependudukan dan catatan sipil antara lain: 1.

2.

3. 4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15.

16. 17.

18. 19. 20. 21.

kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk, sehingga dalam pengisian biodata penduduk masih banyak yang tidak sesuai dengan data legal yang dimiliki. upgrade Program SIAK untuk kecamatan dan kabupaten memerlukan waktu, sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pengelola SIAK. terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur pengelola SIAK masih ada masyarakat yang enggan mengurus KTP / KK sebelum benar-benar membutuhkan, terutama penduduk yang tempat tinggalnya jauh dari tempat pelayanan kependudukan belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat bahwa adanya peningkatan permohonan akta kelahiran, penyelesaiannya belum dapat diselesaikan dengan tepat waktu karena terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada. kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Aktaakta Catatan Sipil khususnya akta kelahiran, hal ini dapat dilihat pada saat mereka mengurus akta kelahiran masih banyak yang terlambat pelaporannya, sehingga hal ini dikhawatirkan adanya manipulasi data. belum optimalnya kinerja aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan. kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan. validasi data belum optimal. masih tingginya laju pertumbuhan penduduk; masih tingginya tingkat kelahiran penduduk; penyebaran penduduk yang tidak merata pada masing-masing wilayah; kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi; rendahnya partisipasi pria dalam keluarga berencana; masih kurangnya akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan masih lemahnya institusi daerah dalam menunjang pelaksanaan program keluarga berencana; belum serasinya kebijakan kependudukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan; kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi belum memadai; belum tersedianya bank data sebagai basis data kependudukan; meningkatnya jumlah pengangguran terbuka; berkurangnya lapangan kerja formal di perkotaan dan pedesaan; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-135

22. banyaknya pekerja yang bekerja di lapangan kerja yang kurang produktif. Permasalahan yang ada di bidang pemberdayaan perempuan antara lain: 1. 2. 3.

4.

lemahnya jaringan pemberdayaan perempuan dan kelembagaannya. belum adanya persepsi yang sama tentang pengarusutamaan gender. masih lemahnya perlindungan perempuan dan anak, terkait dengan kurangnya sosialisasi serta dukungan dan kepedulian masyarakat. kurangnya informasi implementasi kebijakan serta lemahnya data pelaksanaan pembangunan yang berperspektif gender.

Permasalahan yang ada di bidang penanaman modal antara lain: 1. 2. 3. 4.

prosedur perizinan investasi relatif panjang dan membutuhkan biaya tinggi; regulasi investasi yang belum maksimal dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif; masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur penunjang investasi; kurang optimalnya jaminan kepastian hukum terhadap iklim usaha investor.

Permasalahan yang ada di bidang kebudayaan antara lain: 1. 2.

3.

4. 5. 6. 7.

masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan; belum adanya konsep, kebijakan dan strategi kebudayaan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam memajukan kebudayaan daerah; masih lemahnya ketahanan budaya daerah dalam menghadapi budaya asing (luar) dan media masa juga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya pembentukan watak dan jati diri bangsa; belum adanya pedoman perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kebudayaan; masih lemahnya tenaga pengelola kebudayaan yang profesional; hasil-hasil penelitian kebudayaan belum dimanfaatkan secara optimal; data dan informasi kebudayaan belum dikelola secara profesional.

Permasalahan yang ada di bidang kepemudaan dan olah raga antara lain: 1.

2.

prestasi olahraga dalam berbagai cabang dan event olahraga baik pada tingkat provinsi maupun nasional masih belum memuaskan; pembinaan dan pembibitan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga belum didukung ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-136

3.

jumlah dan mutu sumber daya manusia pelaku olahraga belum mamadai; 4. belum terintegrasinya pembinaan dan pembibitan olahraga masyarakat untuk olahraga prestasi; 5. masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat untuk menunjang olahraga prestasi; 6. pembudayaan dan pemasyarakatan olahraga sebagai bagian dari upaya pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, belum menumbuhkan kepedulian masyarakat; 7. peningkatan kesegaran jasmani belum dilaksanakan secara terpadu, terarah dan terpola, sehingga hasilnya kurang memuaskan baik bagi peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat sejak dini, maupun dalam kaitannya dengan upaya peningkatan produktivitas kerja masyarakat kabupaten bengkulu utara; 8. organisasi atau lembaga keolahragaan yang ada, kualitas dan kinerjanya masih sangat memprihatinkan, karena pada umumnya belum dikelola secara profesional dan sungguhsungguh; 9. kesejahteraan dan jaminan penghargaan bagi atlet, pelatih dan pembina olahraga yang berprestasi, menjadi salah satu masalah yang menyebabkan bidang olahraga kurang diminati untuk dijadikan sebagai profesi yang menjamin masa depan; 10. belum adanya sistem pendanaan yang sistematis dan berkesinambungan. Permasalahan pokok bidang pertanian diantaranya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

12.

13. 14.

sulitnya petani untuk mendapatkan sarana produksi; harga sarana produksi yang cukup tinggi; tingginya tingkat fluktuatif harga – harga produksi petani; produk pertanian tidak mampu bersaing dengan daerah lain; tingginya angka alih fungsi lahan dari sawah ke perkebunan; masih rendah ketersediaan sarana akses infrastruktur jalan usaha tani; terbatasnya modal petani untuk berusaha tani; terbatasnya akses masyarakat tani untuk mendapatkan akses permodalan; kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi; lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani yang berakibat pada panjangnya tata niaga dan belum adilnya sistem pemasaran; lahan pengusahaan petani relatif sempit sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi; masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk pertanian sehingga produktifitas dan nilai tambah produk pertanian rendah; tingginya ketergantungan pada beras dan rentannya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga; lemahnya koordinasi antar stakeholder dan birokrasi untuk pembangunan bidang pertanian; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-137

15. masih rendahnya sumber daya manusia yang bekerja pada sektor pertanian; 16. harga jual hasil pertanian masih rendah; 17. tingginya biaya pemasaran; 18. minimnya sarana dan upaya penelitian bidang pertanian. Permasalahan sektor perkebunan ini diantaranya: 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

11.

12. 13.

banyaknya perkebunan rakyat yang sudah tua dan rusak, yang perlu diremajakan; rendahnya produktifitas perkebunan rakyat: a. petani masih terbatas menggunakan bibit unggul; b. sulitnya petani untuk mendapatkan bibit unggul serta tingginya harga bibit unggul; c. kurangnya kesadaran petani dalam pemeliharaan kebun; d. kurangnya informasi dan kemampuan penciptaan peluang pasar. masih rendahnya penggunaan sarana teknologi baik untuk budidaya, maupun pengolahan hasil produksi perkebunan; lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani yang berakibat pada panjangnya tataniaga dan belum adilnya sistem pemasaran; masih rendahnya sumber daya manusia perkebunan; masih terdapat perkebunan besar swasta yang bermasalah; rendahnya kesadaran pemilik kebun-kebun kecil (maksimal 25 ha) untuk mengurus izin usaha perkebunan; terbatasnya akses petani ke sumber daya produktif termasuk permodalan dan layanan usaha; lahan pengusahaan petani relatif sempit sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi; masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk perkebunan sehingga produktifitas dan nilai tambah produk perkebunan rendah; akses pasar rendah, disebabkan oleh belum dimanfaatkannya informasi pasar secara optimal, masih tingginya peranan tengkulak dalam pemasaran, tidak adanya pasar lelang dan minimnya infrastruktur pendukung pemasaran; sistem pemasaran kurang efisien; kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi.

Permasalahan pokok bidang kehutanan diantaranya: 1. 2. 3.

4. 5. 6.

tingginya laju deforestasi akibat perambahan hutan, illegal logging, dan kebakaran hutan; masih rendahnya kegiatan rehabilitasi dan perlindungan hutan; kurangnya tenaga personil pembinaan dan pengamanan hutan (polisi hutan, PPNS, penyuluh kehutanan dan petugas lapangan lainnya); kurangnya sarana dan prasarana pengamanan hutan; masih banyaka ketidakjelasan tata batas kawasan hutan; belum optimalnya sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-138

7.

tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengawasan dan pengolahan hutan masih rendah; 8. rendahnya nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan; 9. tingginya ancaman terhadap kerusakan keanekaragaman hayati; 10. lemahnya penegakan hukum bidang kehutanan. Permasalahan pokok bidang energi dan sumber daya mineral diantaranya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

masih banyaknya masyarakat yang belum memperoleh fasilitas listrik; masih terbatasnya jaringan listrik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN); belum optimalnya pelayanan listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN); masih kurangnya pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan; kurangnya ketaatan perusahan untuk melaksanakan reklamasi; masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan karena usaha pertambangan; minimnya ketersediaan data potensi pertambangan yang akurat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); lemahnya penegakan peraturan bidang energi dan sumber daya mineral; eksploitasi bahan galian yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan, masih adanya pemilik izin usaha pertambangan yang belum menempatkan dana reklamasi.

Permasalahan pokok bidang pariwisata diantaranya: 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

belum terdatanya objek-objek pariwisata yang potensial secara rinci; belum terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah serta industri pariwisata untuk menangani pariwisata daerah secara terpadu; belum terolahnya objek-objek dan kawasan potensial pariwisata; perencanaan pariwisata yang masih parsial; belum adanya pengembangan sistem informasi kepariwisataan; belum tercapainya keterpaduan berbagai sektor untuk secara bersama mengembangkan pariwisata; belum tersosialisasinya rencana pengembangan pariwisata ke berbagai sektor, instansi dan lembaga terkait lainnya.

Permasalahan diantaranya: 1. 2.

3.

pokok

bidang

kelautan

dan

perikanan

masih rendahnya ilmu pengetahuan dan teknologi pembudidaya ikan; belum optimalnya sarana pembenihan, baik balai benih ikan (bbi) maupun upr sehingga belum didapatkannya benih yang bermutu, dengan jumlah yang cukup dan berkelanjutan; dana operasional Balai Benih Ikan (BBI) masih sangat kecil; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-139

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21.

kurangnya biaya dan sarana petugas penyuluh; mahalnya harga pakan ikan; lemahnya sistem pemasaran ikan budidaya; kebijakan pengelolaan pulau kecil terluar (pulau enggano dan pulau mega) masih belum optimal; konflik pemanfaatan ruang wilayah laut; degradasi garis pantai dan terumbu karang; kurang pengawasan perizinan kapal; lemahnya permodalan nelayan; masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap; rendahnya mutu hasil perikanan tangkap; kurangnya sarana prasarana yang menunjang pemasaran ikan segar; rendahnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pengolahan hasil perikanan; kurangnya tenaga profesional pengolahan hasil perikanan; lemahnya manajemen informasi pemasaran ikan; lemahnya pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, karena keterbatasan dana; sarana pengawasan/kapal patroli yang ada tidak dapat beroperasi karena mengalami rusak berat; illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing (luar daerah) maupun nelayan lokal. pelanggaran nelayan lokal dalam hal penggunaan alat tangkap terlarang, bahan terlarang, dan pelanggaran jalur penangkapan; masih terbatasnya jumlah personil yang terlatih.

Permasalahan yang ada di bidang koperasi dan usaha kecil menengah antara lain: 1.

2. 3.

4. 5. 6.

rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pelaku usaha kecil, menengah dan besar: a. rendahnya kualitas sumber daya manusia umkm khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran; b. rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. terbatasnya variasi usaha maupun produk yang dihasilkan sehingga produk yang dihasilkan bersifat umum/ tidak unik; industri belum tumbuh berdasarkan keunggulan komparatif yang dimiliki sehingga sulit bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain; terbatasnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar; masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi UMKM; kurang kondusifnya iklim usaha, diantaranya adalah: (a). Ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi, (b). Praktek bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat, (c). Lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM dan belum optimalnya peran dunia perbankan dalam pembinaan UMKM.


II-140

Permasalahan yang ada pada sektor peternakan: 1. 2. 3. 4.

5.

6.

lemahnya manajemen usaha peternakan, terutama ternak besar; terbatasnya petugas Inseminasi Buatan (IB), serta sarana dan prasarana; belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan; pola usaha tani tradisional dengan melepas ternak ke alam terbuka tanpa pengawasan menimbulkan tingginya serangan penyakit dan gangguan keamanan ternak itu sendiri; rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berkecimpung di sub sektor peternakan baik di bidang manajemen usaha peternakan maupun teknis peternakan; kurangnya pengawasan terhadap kualitas pakan ternak.

Permasalahan yang ada di bidang investasi: 1.

2. 3.

peruntukan lahan untuk kegiatan usaha yang ditentukan pemerintah masih banyak yang terlantar dan tidak dipergunakan secara produktif oleh investor; terbatasnya ketersediaan infrastruktur penunjang investasi; kurang optimalnya jaminan kepastian hukum terhadap iklim usaha bagi investor.

Permasalahan yang ada di bidang aparatur: 1. 2. 3.

kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan efektif; penerapan manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas dan kinerja aparatur; masih banyaknya celah terjadinya penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi;

Permasalahan yang ada di bidang hukum: 1. 2.

masih rendahnya kesadaran masyarakat akan penegakan hukum; masih sering terjadinya pelanggaran hukum dengan dasar ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan

Urusan

Secara umum identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah seperti pada Tabel 2.71 sebagai berikut.


II-141

Tabel 2.72. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah No

Kriteria / Aspek

Urusan

Faktor-faktor penentu keberhasilan

Permasalahan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ketentraman dan ketertiban umum daerah

Urusan Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Daerah Kepegawaian dan Persandian

Koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan vertikal

Masih perlunya pendanaan untuk instansi vertikal sehubungan dengan koordinasi penyelenggaraan keamanan dan ketentraman daerah

Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah


Koordinasi dengan pemerintah pusat, daerah lainnya dan Provinsi Bengkulu

Masih lemahnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan sumber Dana APBN dan APBD Provinsi

Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah

Perencanaan Pembangunan Daerah

Akurarasi sitem perencanaan pembangunan daerah

Masih lemahnya pemahaman terhadap peraturan perundangan yang mengatur masalah keselarasan kebijakan pemerintah daerah khususnya dibidang perencanaan daerah

Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD


Intensitas koordinasi antara pemerintah daerah dengan legeslatif

Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD sehubungan dengan penyelesaian masalah pembangunan daerah

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut

Urusan Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Daerah Kepegawaian

Ketepatan waktu penetapan keputusan oleh DPRD

Masih belum optimalnya pemahaman tentang peraturan perundangan

I

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah a.

Tataran Pengambil Kebijakan


II-142

No (1)

Kriteria / Aspek

Urusan

Faktor-faktor penentu keberhasilan (4)

Permasalahan

(2) pelaksanaan keputusan

(3) dan Persandian

(5) tentang ketepatan waktu pengambilan keputusan dan tidak lanjutnya

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan


Ketepatan waktu penetapan keputusan oleh Kepala Daerah

Masih belum optimalnya pemahaman tentang peraturan perundangan tentang ketepatan waktu kepala daerah dalam pengambilan keputusan dan tidak lanjutnya

Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundangundangan


Sosialisasi hingga pada taraf SKPD Kelurahan dan Desa

Masih minimnya kegiatan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan hingga pada taraf kelurahan dan kecamatan

Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah


Efektifnya proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan DPRD

Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil


Tranparansi pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil

Belum terstrukturnya informasi tentang pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil

Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah


Publikasi Hasil pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah melalui media umum

Masih belum optimalnya regulasi kebijakan tentang pandapatan asli daerah

Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha,

Urusan Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Daerah Kepegawaian

Efektifnya perencanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban dan

Masih belum efektifnya kosistensi perencanaan, penatausahaan, dan

-


II-143

No

Kriteria / Aspek

(1)

(2) pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD

Permasalahan

(5) pertanggung jawaban dan pengawasan APBD

Optimalisasi pengelolaan potensi daerah

Masih kurangnya koordinasi antar stakeholders mengenai pengelolaan potensi daerah


Standar pelayanan minimum

Masih belum diselenggarakannya SPM dibidang pelayanan pemerintah

Tingkat capaian SPM


Standar yang maksimal untuk pelaksanaan SPM

Masih belum menjadi prioritas pelayanan berbasis SPM

Penataan kelembagaan daerah


Optimalnya penataan lelembagaan daerah

Masih belum optimalnya fungsi penataan kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan

Pengelolaan kepegawaian daerah


Optimalnya manajemen pengelolaan kepegawaian daerah

Masih belum optimalnya fungsi pembinaan kepegawaian

Perencanaan pembangunan daerah


Perencanaan tepat waktu dan tepat sasaran

Belum optimalnya konsistensi ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan penganggaran

Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan

Masih belum optimalnya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan hingga pada SKPD kecamatan

Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

(3) dan Persandian

Faktor-faktor penentu keberhasilan (4) pengawasan APBD

Pengelolaan potensi daerah

b.

Urusan

Perencanaan Pembangunan Daerah Penanaman Modal

Tataran Pelaksana Kebijakan

Statistik Pengelolaan keuangan daerah



II-144

No

Kriteria / Aspek

Urusan

Faktor-faktor penentu keberhasilan

(1)

(2)

(3)

(4)

II

Permasalahan

(5) dan kelurahan

Pengelolaan barang milik daerah


Pengelolaan barang yang sesuai dengan aturan

Masih belum optimalnya sosialisasi tentang pengelolaan barang hingga pada SKPD kecamatan dan kelurahan

Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat


Optimalisasi proses musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten

Masih belum optimalnya pengawasan pelaksanaan musrenbang tingkat desa

Pelayanan umum


Optimalisasi pelaksanaan pelayanan umum pada masyarakat

Masih belum optimalnya pelaksanaan pelayanan umum

Daya saing daerah

Penanaman Modal

Optimalnya koordinasi penanaman modal di Bengkulu Utara

Masih belum optimalnya upaya promosi penanaman modal di Bengkulu Utara

Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Sumber : Hasil Analisis, 2012.


II-145

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1 Sektor Pertanian Sektor pertanian memiliki peran utama dalam struktur perekonomian di Kabupaten Bengkulu Utara. Kondisi ini dapat dilihat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Secara umum berdasarkan data dapat terlihat jelas bahwa lebih kurang 78% penduduk Kabupaten Bengkulu Utara bergerak disektor tersebut. Aktifitas sehari-hari yang menonjol dari masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara bermatapencaharian dari sektor pertanian, mulai dari hulu dalam bentuk kegiatan bercocok tanam maupun ke hilir dalam bentuk kegiatan pemasaran dan pengolahan hasil-hasil pertanian. Demikian juga dari segi penggunaan lahan didominasi oleh lahan pertanian dalam arti luas yaitu pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. 37,14% luas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Perkembangan yang terlihat secara spesifik pada akhirakhir ini dengan adanya perubahan dalam bentuk peningkatan teknis budidaya pertanian, yang semula dengan cara-cara tradisional maka saat ini meningkat dengan penerapan teknologi pertanian, baik dari segi penggunaan bibit, pemupukan, penyiapan lahan, pemeliharaan tanaman, pemberantasan hama penyakit tanaman maupun pada tahapan pasca panen yaitu pemungutan hasil pemasaran dan pengolahan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani. Sektor pertanian yang meliputi sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor peternakan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan dilihat secara makro, dalam periode Tahun 2008-2013 tetap memiliki peran terbesar diantara sembilan sektor pembentuk PDRB yaitu rata-rata 37,77%. Periode Tahun 2008-2010 sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif. Penunjang utama pertumbuhan pada periode tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi pada sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor perkebunan, hal ini sejalan dengan kondisi riil di lapangan yaitu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama beras dan ekstensifikasi serta intensifikasi pengusahaan tanaman perkebunan. Peran sektor pertanian dalam pembentukan PDRB berdasarkan harga berlaku dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 3.1sebagai berikut.


III-1

Gambar 3.1. Peran Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 – 2013

38.11%

Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

38.02%

37.80%

2008

37.79%

2009

2010

2011

37.40%

37.40%

2012

2013

Tahun


Pada Gambar 3.1 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara hingga pada tahun 2013 mencapai 37,40%. Kondisi tersebut menunjukan bahwa sektor pertanian hingga tahun 2013, masih memegang peran penting dalam mendukung sistem perekonomian di Kabupaten Bengkulu Utara. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan Tanaman Bahan Makanan meliputi padi, palawija, sayursayuran dan buah-buahan. Padi merupakan tanaman pokok bagi petani. Secara umum produksi padi di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2009-2010 naik dan turun pada tahun 2010-2012 dan mengalami kenaikan kembali pada Tahun 2013. Sedangkan produksi palawija berfluktuasi. Hal ini disebabkan petani menanam tanaman palawija sangat dipengaruhi oleh harga dan kondisi cuaca, sehingga petani akan memilih tanaman yang cocok dan menguntungkan secara ekonomis pada kondisi tersebut. Tanaman palawija ini terdiri dari jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau. Pada umumnya tanaman ini ditanam dilahan bukan sawah (lahan kering). Produksi padi dan palawija disajikan pada Tabel 3.1 berikut.


III-2

Tabel 3.1. Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2008 – 2014 No

Jenis Komoditi

Produksi (ton/tahun) 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Padi sawah

168.290,43

12.126,60

105.251

92.127,89

90.731,07

103.561,04

103.561,04

2.

Padi ladang

27.477,50

3.977,20

8.831

7.442,10

6.816,70

3.908,50

4.535,10

3.

Jagung

38.908,45

18.235,00

33.440

19.180,90

13.451,90

5.732,30

6.776,94

4.

Ubi kayu

5.014,20

5.533,50

4.449

5.281,40

4.095,90

2.464,60

2.823

5.

Ubi jalar

3.839,90

3.511,10

3.079

3.648,70

4.036,90

2.915,10

4.007,90

6.

Kacang tanah

2.030,24

3.221,38

4.167

2.936,64

3.231,50

1.694,00

1.938,12

7.

Kacang hijau

350,51

335,34

516

454,61

290,83

272,70

248,12

8.

Kedelai

422,20

1.099,20

638

519,80

197,00

210,70

396,90

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara, 2015.

Produksi sayur-sayuran di Kabupaten Bengkulu Utara terutama adalah kacang panjang, cabe dan terong. Namun produksi tanaman ini pada umumnya berfluktuasi. Hal yang sama juga terjadi pada tanaman buah-buahan. Produksi sayur-sayuran sebagaimana pada Tabel 3.2 sebagai berikut. Tabel 3.2. Produksi Sayur Mayur Di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis

2008 538

2009 451

Jumlah Produksi (ton) 2010 2011 2012 5 453 408 611

2013 Labu Siam Kacang 459,4 Panjang Cabe 714 1.031 849 763 1.190 633,1 Merah Tomat 265 333 224 201 361 226,9 Terong 4.462 4.462 703 791 960 796,7 Buncis 844 72 50 60,2 Ketimun 618 495 409 319 448 368,6 Kangkung 610 214 195 217 408 323 Bayam 273 179 123 123 177 182,8 Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara, 2015.

2014 538,7 708,0 284,0 731,0 33,0 332,4 189,0 134,0

Produksi sayur mayur sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah produksi sayur mayur yang sangat tinggi didominasi oleh jenis sayur mayur seperti cabe merah, terong, ketimun dan kangkung. Produksi sayur mayur dimaksud, merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi permintaan sayur mayur di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, termasuk beberapa komuditas juga untuk memenuhi kebutuhan sayur mayur di kabupaten/kota tentangga seperti Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Kabupaten Muko-Muko. Produksi sayur mayur yang masih harus ditingkatkan jumlah produksinya adalah jenis sayur mayur seperti labu siam dan buncis. Selanjutnya berkenaan dengan luas panen dan produksi tanaman buah-buahan dapat dilihat dari Tabel 3.3 sebagai berikut. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

III-3

Tabel 3.3. Luas Panen dan Produksi Tanaman Buah-buahan di Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2008-2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Produksi (ton) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 433 1.921 469 233 729,8 Alpokat 472 Mangga 484 436 483 1.168 104 686,2 Rambutan 5.040 2.142 3.577 7.417 827 573,9 Duku 144 173 53 244 154 197,8 Jeruk 2.883 2.196 26.412 4.969 2.315 1.946,6 Durian 13.470 1.289 963 23.357 2.409 2.913,2 Jambu 977 949 6.649 2.024 976 816,6 Sawo 4.462 4.462 3.113 1.047 447 938 Sirsak 311 215 1.393 556 176 207 Pepaya 1.274 1.008 38.668 2.278 1.285 559,2 Nenas 1.930 2.056 1.194 301 53 369 Salak 6.722 3.813 17.671 41.371 15.835 782,8 Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara, 2015. Jenis

2014 204,3 429,8 480,8 22,4 255,2 7.203,7 117,1 327,1 32,6 136,7 28,6 138,7

Produksi tanaman buah-buahan yang paling dominan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah jenis buah-buahan durian, jeruk, pepaya, salak, jambu, rambutan dan sawo. Total produksi dimaksud sebagian merupakan jenis buah-buahan musiman yang produksi setiap tahunnya cendrung menurun, hal tersebut disebabkan masih belum optimalnya pengembangan teknologi budi daya tanaman buah-buahan di Kabupaten Bengkulu Utara. Dari lima sub sektor pembentuk sektor pertanian, sub sektor tanaman bahan makanan memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB. Hal ini sekaligus mendeskripsikan bahwa sub sektor ini memiliki peran yang sangat strategis dalam kaitannya dengan ketahanan pangan daerah. Meskipun demikian, kontribusinya terhadap perekonomian daerah cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Secara riil, hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya tingkat konversi lahan dari lahan tanaman pangan menjadi lahan non tanaman pangan, khususnya tanaman perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perkebunan milik perusahaan besar swasta. Sementara kecenderungan petani melakukan konversi lahan tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh dari usaha tani tanaman pangan. Terjadinya konversi pada lahan sawah beririgasi teknis, terutama disebabkan tidak tercukupinya air irigasi secara memadai dan berkelanjutan, serta tingginya gangguan hama penyakit tanaman. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah hal mendesak dalam rangka antisipasi konversi lahan tersebut serta dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkulu Utara di masa yang akan datang. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan antara lain, dengan pemberian bantuan benih/bibit, perbaikan infrastruktur pertanian, peningkatan kemampuan SDM petani dan aparatur pertanian, penyediaan permodalan serta perbaikan sistem pemasaran hasil pertanian khususnya tanaman pangan.


III-4

Dalam periode Tahun 2008-2014 capaian-capaian pembangunan pada sub sektor tanaman bahan makanan adalah seperti yang terlihat pada Tabel 3.4sebagai berikut. Tabel 3.4. Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2008-2014 No

Jenis Komoditi

Produksi (ton/tahun) 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Padi sawah

168.290,43

12.126,60

105.251

92.127,89

90.731,07

103.561,04

103.562,90

2.

Padi ladang

27.477,50

3.977,20

8.831

7.442,10

6.816,70

3.908,50

4.535,10

3. 4.

Jagung Ubi kayu

38.908,45 5.014,20

18.235,00 5.533,50

33.440 4.449

19.180,90 5.281,40

13.451,90 4.095,90

5.723,30 2.464,60

6.776,94 2.823

5.

Ubi jalar

3.839,90

3.511,10

3.079

3.648,70

4.036,90

2,915,10

4.007,90

6.

Kacang tanah

2.030,24

3.221,38

4.167

2.936,64

3.231,50

1.694,00

1.938,12

7.

Kacang hijau

350,51

335,34

516

454,61

290,83

272,70

248,12

8.

519,80 197,00 210,70 Kedelai 422,20 1.099,20 638 Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara, 2015.

396,90

Dari data di atas dapat diketahui bahwa produksi tanaman pangan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi produksi, namun khususnya padi menunjukkan tren peningkatan. Penurunan produksi pada Tahun 2009 disebabkan oleh adanya pemekaran kabupaten pada Tahun 2008, sehingga data produksi terjadi pemisahan pada Tahun 2009. Hal ini sejalan dengan diperolehnya penghargaan sebagai daerah yang surplus beras pada Tahun 2008 dari Presiden Republik Indonesia. Sub Sektor Perkebunan Produksi sub sektor perkebunan baik secara kualitatif maupun kuantitatif mengalami peningkatan. Secara spesifik, dengan adanya pembukaan lahan-lahan baru atau konversi lahan non perkebunan untuk tanaman perkebunan, baik oleh masyarakat maupun Perkebunan Besar Swasta (PBS). Dari 4.424,6 Km2 luas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, maka sekitar 3% adalah lahan tanaman perkebunan. Meskipun luasnya relatif kecil, namun telah memberikan kontribusi yang besar dalam rangka menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun luas tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara dirinci pada Tabel 3.5 sebagai berikut. Tabel 3.5. Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2008-2013 NO 1 2 3 4

JENIS KOMODITI Karet Kopi Robusta Kelapa Kelapa Sawit

LUAS TANAMAN - TAHUN (Ha) 2008 31.207,0

2009 22.144,5

2010 29.956

2011 33.242,75

2012 33.383,95

2013 12.017,44

1.699,0

18.107,8

11.326,5

8.444,75

6.702,25

2.052,75

6.915,3

2.105,0

2.184,8

2.287,30

2.328,24

537,72

21.323,8

22.144,5

41.904,9

28.358,00

30.879,35

11.887,50


III-5

LUAS TANAMAN - TAHUN (Ha)

JENIS KOMODITI

NO 5 6 7

Cengkeh Kakao Lada Kayu manis Kemiri Aren Kapuk Pinang Nilam Temulawak Jahe Kencur Kunyit Vanili

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2008 143,6 2.273,3 108,8

2009 143,6 2.187,5 105

2010 101 2.864,5 96,8

2011 2.287,30 6.579,50 88,00

2012 63,88 7.339 77,50

2013 13,88 626 32

110,3

109

91,1

97,88

231

19,75

5,5 1 76 804 28 11 8 9 3

5,4 0,9 87,7 162,5 56,2 9 7 8 3

3,6 0,9 0,6 121,5 -

44,00 20,75 71,00 162,88 1,00

6,63 63,75 114,25 212,76 30,00 -

4,13 31,60 95,57 -

Sumber : Bengkulu Utara Dalam Angka Kab.BU dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara Tahun 2014.

Dari Tabel 3.5, diatas terlihat bahwa komoditas andalan perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu kelapa sawit dan karet, khusus untuk komoditi kelapa sawit mengalami peningkatan yang cukup signifikan antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010. Namun pada Tahun 2011 mengalami penurunan. Sedangkan untuk komoditi karet mengalami penurunan pada Tahun 2013. Penurunan tersebut disebabkan tingginya tingkat konversi lahan dari komoditi tanaman karet ke kelapa sawit, terutama kebun karet rakyat yang telah tua atau rusak. Untuk Tahun 2013, Luas tanaman perkebunan rakyat, jumlah produksi dan petaninya dapat dilihat pada Tabel 3.6sebagai berikut. Tabel 3.6. Luas Tanaman Perkebunan Rakyat, Produksi dan Petani Di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Luas Areal (Ha) TTM/ Jumlah TM (Ha) TR (Ha) (3+4+5) 4 5 6

No Komoditi 1

2

TBM (Ha) 3

Produksi (Kg) 7

Produk Tivitas (Kg/Ha) 8

1

Kelapa Sawit

8.978

18.089

2

Karet

7.768

20.784 3.603 32.155 30.032,00 1.444,96

3 4

Kopi Robusta Kopi Arabika

Jumlah Wujud Petani Produksi (KK) 9 10

781 27.848 63.748,00 3.524,13 CPO

528

5.476 1.969

7.973

3.638,00

134

1.374

756

2.260

974,00

Karet Kering Biji 664,35 Kering Biji 708,88 Kering Biji 856,60 Kering

5

Kakao

831

1.590

50

2.471

1.362,00

6

Kelapa Dalam

223

1.823

125

2.171

2.503,00 1.373,01 Kopra

7

Lada

7

68

5

80

45,00

661,76

8

Cengkeh

3

44

22

69

8,00

181,82

9

Aren

-

1

-

1

1,00 1.000,00

9

1

30

40

1,00 1.000,00

57

63

-

120

Kayu Manis 11 Pinang 10

25,00

396,86

Lada Kering Bunga Kering Gula Merah Kulit Kering Biji


17.162 23.694 6.611 1.099 2.607 14.891 250 363 3 147 657

III-6

Luas Areal (Ha) TTM/ Jumlah TM (Ha) TR (Ha) (3+4+5) 4 5 6

No Komoditi 1

2

TBM (Ha) 3

Produk Tivitas (Kg/Ha) 8

Produksi (Kg) 7

Jumlah Wujud Petani Produksi (KK) 9 10

12 Kapuk

7

31

28

66

4,00

129,03

13 Kemiri

-

4

1

5

1,00

250,00

14 Panili

-

1

-

1

0,20

200,00

15 Pala Jarak 16 Pagar

1

-

-

1

-

-

-

1

-

1

JUMLAH

18.546

49.350

7.366

75.262

1,00 1.000,00

Kering Serat Berbiji Biji Kering Buah Kering Pala Biji Biji Kering

102.343,20

413 85 10 25 16 68.033

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara Tahun 2015.

Dalam pengembangan usaha perkebunan rakyat, peran Unit-unit Pembibitan Kecil (UPK) sangat penting dalam penyediaan bibit unggul tanaman perkebunan. Sampai dengan Tahun 2009 terdapat sebanyak 29 UPK, terdiri dari UPK karet sebanyak 26 unit, dan UPK kelapa sawit sebanyak 3 unit. Pengembangan sektor perkebunan juga ditandai oleh semakin meningkatnya investasi swasta di bidang perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara.Sampai dengan Tahun 2014 terdapat sebanyak 22 Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang terdiri dari 12 Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan komoditi kelapa sawit, 6 Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan komoditi karet dan 2 Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan komoditi kakao, dengan luas konsesi seluruhnya mencapai 86.459,41 Ha. Luas areal PBSN di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut. Tabel 3.7. Luas Areal PBSN di Kabupaten Bengkulu Utara Per 31 Desember 2014 No 1 1

2

3 4 5 6

7

Perusahaan 2 PT. Mitra Puding Mas - Puding Mas Estate - Putri Hijau estate PT. Alno Argo Utama - Sumindo Estate - PT. Alno Argo Utama PT. Air Muring PT. Agricinal PT. P. Nusantara VII Persero PT. P. Nusantara VII a) PT. Pamorganda b) PT. Pamorganda c) PT. Pamorganda a) PT. Julang Oca Permana b) PT. Julang Oca Permana c) PT. Julang Oca

Lokasi

Komoditi

3

4

Putri Hijau Putri Hiajau

K. Sawit K. Sawit

Napal Putih Putri Hijau/Napal Putih Putri Hijau Putri Hijau

K. Sawit

Luas Konsesi Aktifitas (Ha) 5 6 Aktif 4.270,00 Aktif 5.310,00 Aktif -

K. Sawit

9.936,00

Aktif

Karet K. Sawit

3.639,00 8.902,00

Aktif Aktif

Ketahun

Karet

3.400,18

Aktif

Ketahun Ketahun Ketahun Ketahun

Karet Karet Karet Karet

906,36 5,842,00 1.655,00 1.587,00

Aktif Aktif Aktif Aktif

Ketahun

Karet

3.000,00

Aktif

Napal Putih

Karet

1.347,50

Aktif

Napal Putih

Karet

2.178,20

Aktif


III-7

No 1 8

9 10 11 12

13 14

15 16 17 18

Perusahaan 2 Permana a) PT. Sanabi Indah Lestari b) Eks. PT. Tri Manunggal FA c) Eks. PT. Way Sebayur PT. Bumi Langkarez PT. Sawit Makmur Estate PT. Kembang Manis Hardi Murni a) PT. PurnaWira Darma Upaya b) PT. PurnaWira Darma Upaya PT. Argo Perak Sejahtera a) PT. Riau Agrindo Agung b) PT. Riau Agrindo Agung PT. Bimas Raya Sawitlindo PT. Grand Jaya Niaga PT. Kencana Katara Kawala PT. Beringin Sakti Segara Mas

19

PT. Kultindo Rezeki

20

PT. Perkebunan Mangkurajo

Lokasi

Komoditi

3

4

Luas Konsesi Aktifitas (Ha) 5 6

Padang Jaya

K. Sawit

1.932,32

Aktif

Ketahun

K. Sawit

3.000.00

Aktif

Ketahun

K. Sawit

6.328,00

Aktif

Batiknau Pd.Jaya, Lais, Batik Nau

K. Sawit

121,20

Aktif

K. Sawit

614.67

Aktif

Padang Jaya

K. Sawit

109,89

Aktif

Lais

K. Sawit

4.000,00

Aktif

Lais

K. Sawit

3000,00

Aktif

Batik Nau

K. Sawit

198,75

Aktif

6.000,00

Aktif

9.000,00

Aktif

3.000,00

Aktif

45 Ton/jam

Aktif

30/Ton/jam

Aktif

181,52

Aktif

Kerkap Kerkap Air Napal Batik Nau Ketahun

Karet, K. Sawit Karet, K. Sawit K. Sawit Pabrik CPO Pabrik CPO

Tanjung Dalam

K. Sawit

Kerkap

Kakao

-

Kakao

-

Tidak Aktif Tidak Aktif

Jumlah Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara, 2015.

Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) yang tersebar di beberapa kecamatan dengan komoditi Kelapa Sawit, Kakao dan Karet. Beberapa PBSN ini merupakan sarana pembelajaran bagi rakyat dalam mengadopsi teknologi perkebunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, pemerintah daerah mengupayakan untuk mengadakan jalinan kerjasama kemitraan dengan PBSN sehingga terjalin alih teknologi perkebunan yang baik bagi masyarakat oleh manajemen PBSN. Upaya pengembangan komoditi perkebunan dapat dilakukan melalui pengembangan revitalisasi perkebunan yang diarahkan pada wilayah-wilayah sentral produksi perkebunan. Disamping itu perlu juga dikembangkan pola pengembangan perkebunan terpadu dengan peternakan seperti integrasi kelapa sawit dengan sapi. Tumpang sari antara perkebunan dengan tanaman pangan juga perlu digalakan untuk meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, perkembangan sektor perkebunan juga terlihat dari peningkatan investasi dalam usaha pengolahan hasil perkebunan melalui pembangunan pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit. Sebelum Tahun 2006 hanya terdapat satu pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi CPO (crude palm oil) dengan kapasitas 45 ton per jam Tandan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

III-8

Buah Segar (TBS). Namun hingga Tahun 2009 terdapat 2 pabrik CPO dengan kapasitas keseluruhan 135 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam, dan pada Tahun 2011 terdapat 2 Pabrik CPO dengan satu pabrik belum aktif. Meskipun demikian, keseluruhan kapasitas pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut masih belum mampu secara optimal menampung produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berasal dari PBS dan kebun rakyat. Hal ini ditambah dengan masuknya TBS dari kabupaten lain di sekitar Kabupaten Bengkulu Utara.Keterbatasan kapasitas tersebut telah mengakibatkan lemahnya posisi tawar petani kebun sawit dalam hal harga produksi sehingga menyebabkan rendahnya tingkat harga TBS di tingkat petani. Permasalahan dalam rangka pengembangan perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah harga yang masih relatif rendah bila dibandingkan dengan harga kelapa sawit di beberapa provinsi lain di Sumatera. Selain itu, produktivitas perkebunan rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara juga masih relatif rendah dibanding daerah lain, yang antara lain disebabkan oleh banyak faktor seperti, masih sulitnya memperoleh sarana produksi, terutama pupuk dan bibit bermutu, serta masih rendahnya kualitas infrastruktur transportasi di sentra-sentra perkebunan rakyat, yang mengakibatkan tingginya biaya transportasi yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya pendapatan petani kebun kelapa sawit. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi seperti jalan produksi menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima petani perkebunan. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya produksi dalam kaitannya dengan biaya pengangkutan hasil produksi. Dalam hal ini pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Antara Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 telah dibangun jalan produksi sepanjang 32,20 Km di 20 desa dengan menggunakan dana alokasi khusus bidang pertanian. Selain itu kegiatan-kegiatan lintas program juga diarahkan dalam rangka mendukung aksesibilitas sentra-sentra perkebunan rakyat, antara lain PNPM mandiri pedesaan, bantuan sosial kementerian PDT, PPIP dari kementerian pekerjaan umum dan dari sumber pendanaan lainnya. Dalam rangka perluasan areal perkebunan terutama kebun rakyat maka dilaksanakan program revitalisasi perkebunan, dengan komoditi karet yang terdiri dari pola kemitraan dan pola individual yang didanai melalui Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP). Untuk pola kemitraan dengan komoditi kelapa sawit seluas 3.523,75 Ha dengan jumlah peserta sebanyak 1.762 KK serta untuk komoditi karet seluas 104 Ha dengan peserta sebanyak 52 KK. Sub Sektor Peternakan Sub sektor peternakan memiliki banyak peran bagi masyarakat, antara lain sebagai sumber pendapatan masyarakat, sebagai sumber pemenuhan gizi hewani dan sebagai sumber peningkatan ketahanan pangan. Umumnya ternak yang diusahakan di Kabupaten Bengkulu Utara. Adalah sapi dan kambing yang pada tahun 2014 populasinya mencapai 45.756 ekor, sedangkan jenis unggas terutama ayam (buras, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

III-9

petelur, dan pedaging) populasinya mencapai 764.153 ekor. Peran sub sektor peternakan terhadap perekonomian di Kabupaten Bengkulu Utara cenderung mengalami peningkatan dari waktu kewaktu, yang terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana pada Gambar 3.2sebagai berikut.

Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan

Gambar 3.2. Peran Sub Sektor PeternakanTerhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2008-2013

6.52% 6.49%

6.49%

2008

2009

6.52% 6.49%

2010

2011

2012

6.48%

2013

Tahun

Sumber: Hasil Analisis.

Komoditi unggulan di bidang peternakan di Kabupaten Bengkulu Utara antara lain adalah: 1. 2. 3. 4.

Usaha budidaya sapi potong, Usaha penggemukan sapi potong Usaha budidaya ternak kambing Usaha budidaya unggas berupa ayam buras, ayam potong dan petelur.

Dilihat dari potensinya, sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara cukup aman untuk penyebaran dan pengembangan peternakan. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Daya Dukung (IDD) yang mempunyai nilai rata-rata di atas 4, yang meliputi wilayah Kecamatan Arga Makmur, Lais, Padang Jaya, Giri Mulya, Ketahun, Batik Nau, Napal Putih dan Putri Hijau. Hanya Kecamatan Kerkap, Air Besi dan Kecamatan Air Napal yang memiliki nilai IDD sebesar 2,27 sehingga dianggap kurang aman untuk penyebaran dan pengembangan peternakan dimasa yang akan datang. Perkembangan populasi ternak di Kabupaten Bengkulu Utara selama periode 2009– 2014 secara umum mengalami kenaikan yang signifikan dari waktu ke waktu, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut.


III-10

Tabel 3.8. Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2014 Jumlah Produksi (Ekor) Jenis Ternak 2009 2010 2011 2012 2013 Sapi 33.115 35.548 33.939 36.206 30.707 Kerbau 4.110 4.442 3.257 3.392 3.113 Kambing 20.263 25.481 27.155 27.853 27.869 Domba 1.634 1.785 1.905 2.064 2.097 Babi 361 478 522 716 771 Ayam 674.678 698.200 702.325 399.308 608.813 Buras Ayam 21.491 22.390 22.545 19.369 19.896 Petelur Ayam 1.288.933 1.295.258 1.296.893 1.132.547 1.169.070 Pedaging Itik 2.546 3.250 3.809 6.372 6.074 Entok 6.718 6.769 7.569 7.963 7.993 Angsa 1.253 1.285 1.467 1.603 1.629 Puyuh 2.835 3.517 5.945 6.420 6.657 Kelinci 379 424 486 523 552 Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara, 2015.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2014 27.714 2.938 18.042 975 770 325.606 22.587 415.960 7.144 4.760 995 6.025 618

Dari Tabel 3.8 diatas, dapat dilihat bahwa populasi ternak yang paling tinggi di Kabupaten Bengkulu Utara adalah populasi Ayam Pedaging yang setiap tahunnya cendrung mengalami peningkatan, kemudian disusul dengan populasi Ayam Buras. Konsumsi daging di Kabupaten Bengkulu Utara mengalami peningkatan yang signifikan hal tersebut dapat dilihat dari trend pertumbuhan populasi setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah ternak yang dipotong pada Tahun 2014 pada umumnya mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya sebagamana disajikan pada Tabel 3.9 sebagai berikut. Tabel 3.9. Jumlah Pemotongan Ternak di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah Produksi ( Ekor ) Jenis Ternak 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sapi 3.241 1.841 1.514 2.016 1.730 1.846 Kerbau 662 362 282 771 234 158 Kambing 5.709 1.709 987 1.142 1.124 1.125 Domba 262 190 169 81 112 190 Babi 332 128 64 45 68 140.321 Ayam 923.548 120.218 99.253 122.320 132.487 13.004 Buras Ayam 11.513 4.937 11.553 12.402 13.004 13.004 Petelur Ayam 291.279 290.450 196.542 230.105 247.887 248.500 Pedaging Itik 6.578 357 357 62 125 1.125 Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Bengkulu Utara, 2015

2014 1.944 1.548 2.300 95 190 289.020 13.004 457.800 1.125

Minat masyarakat untuk berusaha di bidang peternakan relatif tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan banyak ternak masuk ke Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2014 sebagaimana pada Tabel 3.10 berikut.


III-11

Tabel 3.10. Perkembangan Ternak Masuk ke Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah ( Ekor ) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sapi 4.456 2.355 914 30 1.108 139 244 Kerbau 15 45 24 85 Kambing 2.980 1.580 717 720 534 400 375 Domba Babi 76 172 10 16 Ayam Buras - 229.03 8 Ayam Petelur 12.456 5.325 12.456 14.857 14.224 13.479 18.568 Ayam Pedaging 465.76 464.55 322.30 440.473 348.32 343.00 95.399 6 0 0 8 0 Itik 1.056 1.699 2.010 Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Bengkulu Utara, 2015 Jenis Ternak

Selanjutnya hasil budidaya ternak oleh para peternak dipasarkan sampai ke luar wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini ditunjukkan dalam Tabel 3.11 berikut. Tabel 3.11. Perkembangan Ternak Keluar dari Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah ( Ekor ) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sapi 3.120 1.659 552 1.392 556 4.118 Kerbau 733 296 94 848 89 175 Kambing 7.890 1.551 767 1.120 1.020 1.093 Domba 534 124 30 Babi Ayam Buras 345.678 33.610 19.154 10.230 51.243 52.400 Ayam Petelur Ayam Pedaging 213.456 100.069 89.235 74.180 76.452 75.200 Itik 567 Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Bengkulu Utara, 2015 Jenis Ternak

2014 9.975 130 8.694 1.176 170.433 317.851 562

Sejalan dengan perkembangan populasi ternak, produksi dan konsumsi daging atau telur juga menunjukkan peningkatan pada periode Tahun 2011 - 2012 untuk produksi dan konsumsi daging atau telur dari ternak yang dipelihara secara modern, seperti sapi, ayam potong dan ayam petelur. Produksi daging di Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun 2008-2013 masih sangat didominasi oleh jenis ternak sapi, kambing, ayam pedaging dan ayam buras. Data dimaksud dapat dilihat dari produksi daging jenis ternak sapi mencapai 3.552,47 ton pada Tahun 2013, kambing mencapai 2.795,80 ton, ayam pedaging mencapai 1.042,81 ton dan ayam buras mencapai 1.019,37 ton, kondisi dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.12 sebagai berikut. Tabel 3.12. Produksi Daging di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2014 NO 1 2 3

Jenis Ternak Sapi Kerbau Kambing

2008 3.588,77 1.149,36 3.626,41

2009 3.249,19 403,27 2.033,93

Jumlah ( ton ) 2010 2011 2012 3.491,44 3.615,82 3.552,47 433,879 489.98 332,82 2.557,70 2.727,71 2.795,80

2013 3.552,47 332,82 2.795,80


2014 446,41 528,21 50,31

III-12

NO 4 5 6 7 8 9

Jumlah ( ton ) Jenis Ternak 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Domba 9,37 10,25 11,198 11.92 12,95 12,95 Babi 12,48 9,96 13,194 14.41 19,76 19,76 Ayam 1.261,43 582,99 888,866 985,03 1.019,37 1.019,37 Buras Ayam 7,79 7,62 8,256 9,11 9,29 9,29 Petelur Ayam 161,81 32,07 941,218 1.037,72 1.042,81 1.042,81 Pedaging Itik 162,20 103,11 1.316,25 1.544,93 2.726 2.726 Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Bengkulu Utara, 2015

2014 2,08 16,09 324,77 31,04 1.091,63 1,41

Dukungan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam pembangunan peternakan. Sampai dengan Tahun 2010 telah terdapat pos Inseminasi Buatan (IB) sebanyak 7 unit, 6 diantaranya sudah memiliki bangunan dan 1 pos belum memiliki bangunan yaitu di Kecamatan Giri Mulya. Sedangkan Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan) sebanyak 2 unit, UPTD pembibitan ternak 1 unit (sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah), pabrik pakan mini ternak ruminansia 1 unit, Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sebanyak 3 unit yaitu di Kecamatan Arga Makmur, Ketahun dan Putri Hijau, serta penyediaan bibit hijauan makanan ternak.Dari sisi kelembagaan di tingkat petani dalam rangka pembinaan, sampai saat ini telah terbentuk 285 kelompok tani ternak yang terdiri dari BPLM/PMUK/LM3 sebanyak 20 kelompok, IFAD sebanyak 215 kelompok, APBD sebanyak 20 kelompok dan koperasi sebanyak 30 kelompok. Beberapa permasalahan dalam pembangunan pada sub sektor peternakan antara lain keterbatasan ketersediaan sarana produksi dan pelayanan kesehatan hewan. Sarana produksi terutama ketersediaan nitrogen cair dan semen beku dalam rangka pelayanan IB. Sedangkan terbatasnya sarana pelayanan kesehatan hewan antara lain obatobatan, vaksin dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.Selain itu minimnya biaya yang tersedia untuk operasional pelayanan pembinaan kepada peternak juga merupakankendala dalam pembangunan sub sektor peternakan. Sub Sektor Perikanan Dengan panjang pantai dan sumber daya air yang tersedia, maka Kabupaten Bengkulu Utara memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sub sektor perikanan, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan PDRB harga berlaku, bahwa sebelum pemekaran kabupaten, peran sub sektor perikanan cenderung mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.3. Hal ini disebabkan dalam periode setelah Tahun 2008, pembangunan sub sektor perikanan masih fokus pada pembangunan infrastruktur. Sementara kegiatan pembangunan yang sifatnya peningkatan kapasitas individual khususnya nelayan dan petani ikan melalui peningkatan keterampilan sumber daya manusia serta penyediaan permodalan masih relatif kecil. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan berdampak positif untuk beberapa tahun ke depan.


III-13

Gambar 3.3. Peran Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2008-2013

5.82%

5.47%

5.26%

5.06%

4.94%

2012

2013

Pertumbuhan PDRB Sektor Perikana

5.93%

2008

2009

2010

2011 Tahun

Sumber: Hasil Analisis.

Pada Tahun 2008 pasca pemekaran kabupaten, sub sektor perikanan mengalami peningkatan peran dalam PDRB. Hal ini disebabkan oleh kegiatan perekonomian sub sektor perikanan dominan berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.Sebelum pemekaran kabupaten, panjang pantai Kabupaten Bengkulu Utara mencapai sekitar 255,1 Km dan setelah pemekaran menjadi lebih kurang 239,1 Km atau mengalami pengurangan sebesar 6,3%. Demikian juga untuk perikanan budidaya, sentra produksinya yaitu di sekitar wilayah Kecamatan Kerkap, Kecamatan Arga Makmur dan Kecamatan Padang Jaya masih berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Perkembangan pembangunan sub sektor perikanan sebagaimana pada Tabel 3.13, Tabel 3.14 dan Tabel 3.15 sebagai berikut. Tabel 3.13. Luas Lahan Perikanan Budidaya Tahun 2008-2014 NO

Jenis Usaha Budidaya

Potensi Lahan (Ha)

A Benih Balai Benih Ikan 1. 13,1 (BBI) Unit Pembenihan 2. 500 Rakyat Sub Jumlah 513,10 B Pembesaran 1. Tambak 400,00 2. Kolam 5.437,24 3. Keramba 356,00 4. Sawah 890,65 5. Jaring Apung 207,8 Sub Jumlah

7.291,69

Jumlah

7.804,79

Luas Lahan Yang Sudah di Manfaatkan (Ha) 2008

2009*

9,1

13,1

27,2

34,0

36,30

47,10

2010

2011

2012

2013

2014

13,1

13,1

13,1

13,1

13,3

34,3

35,6

37,76

40,21

42,37

50,8

52,4

58,6

53,21

55,67

14,00 10 10 10 12 1200 1.217,8 961,37 1.119,20 1.123,4 1.125,5 0,21 1,4 0,19 857,78 570,6 574,5 574,5 487,1 165,2 0 1.700, 957,47 1.138,76 1.991,19 1.705,4 1.774,5 1.714,9 00 1.758, 3.602,2 993,77 1.185,86 2.041,99 1.757,8 1.770,57 60 1 8,00 817,16 0,15 132,16 0

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2015.


III-14

Selanjutnya jumlah produksi menurut jenis usaha budi daya di Kabupaten Bengkulu Utara mulai Tahun 2008-2014 menunjukan trend fluktuatif dikarenakan banyak faktor antara lain adalah ketersedian bahan pakan ikan yang masih sangat sulit di dapat dengan oleh pelaku usaha budi daya ikan. Data jumlah produksi menurut jenis usaha budi daya di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilhat pada Tabel 3.14 sebagai berikut. Tabel 3.14. Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2008-2014 No

Jenis Usaha Budidaya

Potensi Produks i

Jumlah Produksi/Ekor 2008

A Benih (Ekor) 1. Balai Benih Ikan 20.000.0 5.800.00 (BBI) 00 0 2. Unit Pembenihan 60.000.0 17.000.0 Rakyat 00 00 80.000. 22.800.0 Sub Jumlah 000 00 B Pembesaran (Ton) 1. Tambak 1.000 124.50 2. Kolam 10.000 3.748,83 3. Keramba 100 76,51 4. Sawah 1.000 23,45 5. Jaring Apung 12.100, Sub Jumlah 3.848,79 00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

15.000.0 8.500.00 9.000.00 9.500.00 14.000.0 14.500.0 00 0 0 0 00 00 35.000.0 30.607.0 31.294.0 3.438.00 40.835.0 32.387.0 00 00 00 0 00 00 50.000.0 39.107.0 40.294.0 12.938.0 54.835.0 48.887.0 00 00 00 00 00 00 15,85 12,00 12,45 12,05 12,05 132.40 4.065,24 4.386,20 8.722,44 8.770,16 8.831,21 3.678,63 70,25 71,55 77,12 384,30 180,20 356,4 3.56,4 219,03 379,80 4.535,64 4.649,95 9091.29 9.139,21 9.063,76 4.135,55

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2015.

Tabel 3.15. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2006-2010 TAHUN (Ton) NO

1 2 3 4 5 6 7

KECAMATAN

2006

2007

2008

Enggano 1.342,5 1.855,8 2.100,3 Air Napal 1.583,8 1.250 1.050 Air Besi 208 210 120,8 Lais 87,5 120 82,5 Batik Nau 235,3 120 Putri Hijau 1.580,1 800,7 Ketahun 611,1 1.890 1.892,4 JUMLAH : 5.648,2 5.325,8 6.166,7 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2006-2010.

2009 1.630 1.180 88,2 43,2 120,1 710,1 821 4.592,6

2010 1.064,0 1.539,9 222,0 6,0 583,9 751,4 603,9 4.771,10

Dari data diketahui bahwa dalam hal perikanan budidaya, meskipun terdapat peningkatan luas lahan perikanan budidaya, namun tidak menunjukkan peningkatan produksi yang signifikan. Ini berarti menurunnya produktifitas perikanan budidaya. Hambatan berupa keterbatasan ketersediaan sarana produksi dan permodalan merupakan salah satu penyebab utama, begitu juga dengan keterbatasan dalam ketersediaan bibit yang berkualitas serta pakan dan obat-obatan.Belum optimalnya peran dari Balai Benih Ikan (BBI) yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara salah satu penyebab terbatasnya ketersediaan bibit ikan. Hal ini ditunjukkan dengan potensi produksi bibit dari BBI sebanyak 20.000.000 bibit hanya mampu berproduksi 40% dari kapasitas tersebut. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya biaya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

III-15

operasional yang tersedia pada masing-masing BBI, antara lain untuk pengadaan pakan, obat-obatan, biaya tenaga kerja dan biaya operasional rutin lainnya. Sementara itu harga pakan yang tinggi menyebabkan ketidakmampuan petani ikan untuk mengoptimalkan lahan yang dimiliki. Sedangkan untuk perikanan tangkap, besarnya potensi laut yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkulu Utara tidak sebanding dengan produksi yang terrealisasi. Keterbatasan sarana dengan teknologi yang masih sederhana yang dimiliki oleh para nelayan menyebabkan terbatasnya jangkauan pencarian ikan.Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka pembangunan sub sektor perikanan masih terfokus pada pembangunan infrastruktur. Hal ini terkait dengan sumber pendanaan untuk pembangunan sub sektor perikanan masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat khususnya dana alokasi khusus dan dana penyesuaian infrastruktur daerah yang masing-masing sesuai dengan ketentuan yang dialokasikan untuk kegiatan fisik. Sementara untuk kegiatan-kegiatan non fisik seperti peningkatan kualitas SDM nelayan, petani ikan dan pembinaan manajemen usaha serta penyediaan permodalan masih sangat minim. Sebagai gambaran, pada Tahun 2009 diluar dana spesific grant (DAK dan DPID) pada Dinas Kelautan dan Perikanan hanya 2,6% dan pada Tahun 2010 hanya mencapai 2,4%. Jumlah rumah tangga petani ikan di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2008 sebanyak 1.422 KK dan meningkat menjadi 1.513 KK pada tahun 2009, namun menurun lagi hingga tahun 2013 menjadi 1.743 KK. sedangkan jumlah rumah tangga nelayan relative stabil dari 1.835 KK pada tahun 2008 dan hanya mengalami sedikit penambahan menjadi 1.837 KK pada tahun 2009 dan 1.887 pada tahun 2012. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.16 dan Tabel 3.17. Tabel 3.16. Banyaknya Rumah Tangga Petani Ikan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2014 NO

Kecamatan

1

Kerkap/Hulu Palik Air Napal Air Besi Arga Makmur Lais/Air Padang Batik Nau Giri Mulya Padang Jaya Ketahun Putri Hijau

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah

Jumlah Rumah Tangga (KK) 2010 2011 2012 228 215 245

2008 206

2009 219

3 13 379 10 8 20 641 55 87

3 14 403 11 8 21 682 59 93

3 15 416 11 8 20 707 60 7

3 15 420 11 8 20 658 57 44

1.422

1.513

1.475

1.451

2013 260

2014 271

3 15 450 12 9 22 765 64 46

13 17 486 14 10 24 798 69 52

1.631

1.743

15 29 501 15 11 25 813 74 54 1.803

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bengkulu Utara, 2015


III-16

Tabel 3.17. Banyaknya Rumah Tangga Nelayan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2014 NO 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Enggano Air Napal Air Besi Lais Batik Nau Ketahun Putri Hijau Jumlah

2008 701 492 36 48 137 190 231

2009 701 493 37 48 137 190 231

Jumlah Nelayan (KK) 2010 2011 2012 701 701 691 493 498 270 37 37 107 48 48 155 137 137 201 225 225 215 241 241 229

2013 701 498 37 48 137 225 241

1.835

1.837

1.882

1.887

1.887

1.868

2014 701 498 37 48 137 225 241 1.887

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bengkulu Utara, 2015

Produktivitas nelayan di Kabupaten Bengkulu Utara pada umumnya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan, masih rendahnya teknologi penangkapan ikan hingga pasca produksi perikanan, rendahnya kualitas SDM nelayan sehingga menyebabkan timbulnya hambatanhambatan dalam mengadopsi teknologi penangkapan ikan, serta aspek jangkauan pemasaran serta berbagai infrastruktur dibidang perikanan laut. Selain itu lemahnya permodalan nelayan juga berdampak pada rendahnya produktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Bengkulu Utara kondisi dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.18 sebagai berikut. Tabel 3.18. Jumlah dan Jenis Alat Tangkap Ikan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Enggano Air Napal Air Besi Lais Batik Nau Ketahun Putri Hijau Jumlah

Kapal motor 10 25 2 9 8 54

Perahu Perahu tak Payan Pukat Jaring tramb Pancing lain Motor bermotor 129 41 1.966 558 210 82 23 12 4.554 322 4 162 15 1 30 27 4 32 5 3.576 57 2 65 4 3.530 93 81 3.310 204 394 73 12 - 17.128 - 1.276 216

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkulu Utara, 2015.

Dari segi infrastruktur, secara berkelanjutan telah dibangun Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Muara Sungai Ketahun. Dengan dibangunnya PPI tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pendaratan dan pemasaran hasil perikanan tangkap di pesisir barat Pulau Sumatera. Namun masih adanya beberapa kekurangan sarana terutama pemecah ombak, menyebabkan PPI tersebut belum berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan yang dibangun dalam periode Tahun 2006-2010 pada Tabel 3.19 sebagai berikut.


III-17

Tabel 3.19. Sarana dan Prasarana Sub Sektor Perikanan No

Uraian 1

Volume Jumlah Satuan 1 Unit

Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan / PPI 2 Jumlah Tempat Pelelangan Ikan 7 Unit / TPI 3 Jumlah Balai Benih Ikan dan 12 Unit BBIP 4 Jumlah Balai Benih Ikan dan - Unit BBUG 5 Jumlah Pos Pengawas 1 Unit 6 Jumlah Unit Pengolahan Ikan 165 Unit 7 Jumlah Pabrik Es 2 Unit 8 Jumlah Pasar Ikan / Depo 14 Unit 9 Pasar Benih Ikan 2 Unit 10 Kapal Patroli Perikanan 1 Unit Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara, 20052010.

Sedangkan sarana dan prasarana yang langsung ke petani ikan atau nelayan antara lain, pengadaan perahu tempel 25 PK dan 15 PK sebanyak 21 unit, pengadaan alat tangkap ikan sebanyak 261 piece, pengadaan cool box sebanyak 33 unit, peningkatan dan pengembangan unit pembibitan rakyat 16 paket, pembangunan rumah nelayan sebanyak 65 unit termasuk sarana lingkungannya, pembangunan pondok penjualan ikan sebanyak 12 unit, pengadaan solar cell untuk Pulau Enggano sebanyak 90 unit. Secara umum kinerja dalam hal volume pembangunan fisik di sub sektor perikanan cukup tinggi, namun dari segi hasil (outcome) bahkan manfaat (benefit) belum seluruhnya optimal, antara lain pembangunan PPI di Muara Sungai Ketahun dan BBI Pagar Mas. Masalah pokok khusus PPI Muara Sungai Ketahun, disebabkan oleh masih banyaknya sarana dan prasarana yang rusak akibat terjadinya bencana gempa bumi pada Tahun 2007. Sedangkan permasalahan pokokpada BBI Pagar Mas disebabkan masih minimnya biaya operasional yang tersedia. Sub Sektor Kehutanan Secara makro, peran sub sektor kehutanan relatif kecil dibandingkan sub-sub sektor lain pada sektor pertanian di Kabupaten Bengkulu Utara. Apabila peran per sub sektor dilakukanperankingan, maka sub sektor kehutanan menempati urutan ketigabelas. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dalam dua dasawarsa terakhir jumlah sumber daya hutan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial sudah sangat terbatas. Peran sub sektor kehutanan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku sebagaimana Gambar 3.4 sebagai berikut.


III-18

Gambar 3.4. Peran Sub Sektor Kehutanan Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013

2.21%

2.19%

2.05% 1.73%

1.62%

Pertumbuhan PDRB Sektor Kehutanan

1.88%

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber : Hasil Analisis. [

Sejalan dengan hal tersebut, bahwa pertumbuhan sub sektor kehutanan juga mengalami penurunan. Pada Tahun 2013, sub sektor kehutanan mengalami penurunan kontribusi hingga berada pada posisi pertumbuhan 1,62%. Sebagaimana diamanahkan dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pembangunan kehutanan salah satunya bertujuan untuk mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara seluas 442.460 Ha, 44,1% atau 195.278,66 Ha diantaranya merupakan kawasan hutan, baik hutan fungsi konservasi, fungsi lindung maupun fungsi produksi. Secara rinci, profil kehutanan di Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana pada Tabel 3.20 sebagai berikut. Tabel 3.20. Profil Kehutanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 No

Uraian

1.

Luas Wilayah

2.

Luas Hutan

3.

a. Hutan Produksi b. Hutan Lindung c. Hutan Konservasi - Cagar Alam - Suaka Margasatwa - Taman Nasional Lain-lain a. Hutan Rakyat b. Hutan Adat

Luas

Keterangan

442.460

Ha

195.278,66

Ha

67.61,.49 4.298,60 87.367,57 1.647,57 13.549,00 72.171,00

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

-

2.659,40

Ha Ha

-

-


III-19

No

Uraian c. d.

4.

5.

6.

Hutan Kota Hutan Manggrove

e. Hutan Pantai Luas Lahan Kritis a. Di Dalam Kawasan b. Di Luar Kawasan Jumlah Desa/Kelurahan Di dalam / Sekitar a. Hutan Spesies Unggulan Daerah a. Kayu

Luas 4,70 1.536,60

Keterangan Ha Ha

-

231.183,00 82.852,00 118.331,00 217

Ha Ha Ha Ha Unit

-

39

Unit

-

-

-

Kayu bawang, Kayu Afrika, Sengon b. Non Kayu Rotan dan Damar Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkulu Utara, 2012 -

Sejalan dengan amanah Undang-Undang sebagaimana yang disebut di atas maka pembangunan pada sub sektor kehutanan di Kabupaten Bengkulu Utara lebih difokuskan pada upaya yang bersifat rehabilitasi dan reklamasi, baik di kawasan hutan lindung maupun di luar kawasan hutan lindung, dalam rangka pelestarian sumber daya lahan hutan dan air. Berbagai upaya pembangunan tersebut antara lain melalui pembangunan dam pengendali, pengadaan bibit tanaman multiguna untuk hutan rakyat, sosialisasi pengamanan hutan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan, peningkatan kapasitas SDM Polisi Kehutanan, pengawasan peredaran hasil hutan. Dalam periode Tahun 2006-2011, telah dibangun dam pengendali sebanyak 6 unit di 6 lokasi dengan tujuan untuk mengendalikan erosi, serta untuk meningkatkan ketersediaan air tanah bagi masyarakat di sekitar lokasi, pembuatan hutan rakyat telah mencapai 800 Ha di 16 lokasi dengan tanaman-tanaman multiguna, rehabilitasi sempadan pantai sepanjang 17,5 Km. Permasalahan dalam pembangunan sub sektor kehutanan antara lain sangat terbatasnya kemampuan aparatur pengamanan hutan, luasnya kawasan hutan, terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya alokasi anggaran pembangunan untuk sub sektor kehutanan, serta terbatasnya kemampuan aparatur pengamanan hutan baik dari segi jumlah, pengetahuan, keterampilan, maupunsarana dan prasarana yang dimiliki. Dengan jumlah Polisi Kehutanan sebanyak 12 orang tanpa adanya PPNS dan tanpa didukung dengan sarana yang memadai baik persenjataan maupun kendaraan operasional serta sangat terbatasnya biaya operasional pengamanan, maka sangat sulit untuk mengamankan 195.278,66 Ha hutan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. 3.1.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Bengkulu Utara memiliki peran yang cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB pada Tahun 2008-2013 terjadi penurunan kontribusi sektor Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

III-20

pertambangan dan pengalian hingga menjadi 10,70%. Penurunan ini disebabkan oleh sebagian potensi bahan galian tambang masuk dalam kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah. Peranan sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Gambar 3.5 sebagai berikut.

Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian

Gambar 3.5. Peran Sektor Pertambangan dan Penggalian Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013

12.37% 12.06%

11.93%

11.82% 11.56%

10.70%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tahun Sumber: Hasil Analisis

Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Bengkulu Utara didominasi oleh pertambangan mineral bukan logam, dan batuan serta batubara. Hingga Tahun 2009 jumlah kuasa pertambangan eksploitasi sebanyak 12 blok dan jumlah kuasa pertambangan penyelidikan umum sebanyak 5 blok serta jumlah kuasa pertambangan eksplorasi sebanyak 12 blok. Sub sektor pertambangan nonmigas dan penggalian memonopoli peran yang besar di sektor ini. Batubara adalah bahan tambang unggulan sub sektor pertambangan di Kabupaten Bengkulu Utara. Cadangan batubara di Provinsi Bengkulu sebagian besar terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara yang nilainya mencapai 299,50 juta ton. Selain itu pertambangan rakyat dan bahan galian C secara keseluruhan sebanyak 91 lokasi yang terdiri dari 25 lokasi yang telah memiliki izin dan 66 lokasi yang tidak ada izinnya (ilegal), hingga Tahun 2012pun batubara merupakan produk unggulan pertambangan di Kabupaten Bengkulu Utara yang dipasarkan untuk keperluan ekspor maupun dalam negeri sehingga Kabupaten Bengkulu Utara memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sektor pertambangan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Cadangan batubara di Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara disajikan dalam Tabel 3.21 dibawah ini.


III-21

Tabel 3.21 Cadangan Batubara di Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara. SUMBER DAYA (TON) NO

KOMODITI

KETERANGAN HIPOTETIK

1

TEREKA

TERTUNJUK

TERUKUT

Batu Bara

250.000.000 200.000.000 160.000.000 125.124.196 Tersebar hampir disetiap Kecamatan: 2.873.524 Putri Hijau, Napal 127.997.720 Putih, Ulok Kupai, Ketahun, Giri Mulya, Batik Nau, Lais, Air Padang, Hulu Palik, Air Besi, dan Kerkap berbentuk blok-blok Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bengkulu Utara Tahun 2014

Berdasarkan PDRB harga berlaku, bahwa sebelum pemekaran kabupaten, peran sektor pertambangan cenderung mengalami peningkatan yang fluktuasi seperti yang terlihat pada Tabel 3.22 sebagai berikut. Tabel 3.22. Jumlah Produksi Batubara di Kabupaten Bengkulu Utara No

Tahun

Produksi (Ton)

1 2006 446.513, 2 2007 407.524 3 2008 886.788 4 2009 888.880 5 2010 993.920,16 6 2011 2.483.173,19 7 2012 2.483.137,19 8 2013 2.875.804,317 9 2014 3.927.073,583 Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara, 2015.

Produksi batu bara dalam kurung waktu Tahun 2006-2014 terus mengalami peningkatan produksi hal tersebut dapat dilihat dari trend peningkatan produksi seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.22 sebagaimana tersebut diatas. Pada Tahun 2006 produksi batu bara hanya mencapai 446.513 ton dan pada Tahun 2014 kapasitas produksi meningkat mencapai 3.927.073,583 ton. Dari data dimaksud maka dapat simpulkan bahwa batu bara merupakan jenis potensi sumber daya alam unggulan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. 3.1.3 Sektor Industri dan Pengolahan Peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara masih relatif rendah. Hal itu terlihat dari relatif kecilnya kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB. Pada Tahun 2010 peranan sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 4,76%, turun jika dibandingkan dari Tahun 2009 yaitu sebesar 0,09%, namun kembali meningkat pada Tahun 2012 menjadi 5,08%. Sektor industri yang berkembang termasuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

III-22

klasifikasi sektor industri kecil dan rumah tangga, terutama yang mengolah bahan makanandan minuman, hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.6 sebagai berikut. Gambar 3.6. Peran Sektor Industri dan Pengolahan Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013

Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

4.96%

4.77%

4.76% 4.70% 4.67% 4.64%

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Sedangkan sektor industri pengolahan yang cukup berkembang di Kabupaten Bengkulu Utara adalah industri pengolahan Tandan Buah Segar (TBS). Jumlah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 4 buah PKS sedangkan industri pengolahan karet belum ada pasca pemekaran kabupaten. 3.1.4 SektorListrik, Gas dan Air Bersih Sub Sektor Listrik Peranan subsektor listrik dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara masih sangat kecil sekali dan menduduki tempat terendah. Pada kurun waktu Tahun 2008-2013, kontribusi subsektor listrik dalam PDRB Bengkulu Utara rata-rata sebesar 0,10% per tahun. Pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan listrik di Kabupaten Bengkulu Utara terus diupayakanmelalui peningkatan kinerja pembangkit listrik tenaga diesel yang telah ada. Pada Tahun 2011, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) juga sudah dipersiapkan untuk dibangun di Kecamatan Putri Hijau dengan nilai investasi sebesar Rp.138 Miliar. Begitu pula dengan peran subsektor air bersih memberikan kontribusi sebesar 0,14% pada Tahun 2012. Gambaran secara umum kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih dapat dilihat dari Gambar 3.7 sebagai berikut. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

III-23

Gambar 3.7. Peran Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013

Pertumbuhan PDRB Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

0.28%

0.28%

0.26%

0.25%

0.24%

2008 0.23% 2009 2010 2011 2012 2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Dari Gambar 3.7 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih pada tahun 2008 berada pada posisi 0,28% hingga pada pada tahun 2009 sektor listrik, gas dan air bersih juga tidak mengalami perubahan yang signifikan yaitu tetap berada pada posisi kontribusi 0,28% terhadap PDRB. Selama periode 2008 sampai dengan 2010 fluktuasi kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih lebih disebabkan oleh faktor pendukung pembentukan nilai tambah pada sektor listrik, gas dan air bersih, diantaranya adalah disebabkan oleh faktor pemekaran wilayah pada tahun 2008 dan faktor lainnya yang berkenaan dengan konsumsi kebutuhan listrik, gas dan air bersih di Kabupaten Bengkulu Utara. Khususnya pada ketenagalistrikan, pembangunan kelistrikan di Kabupaten Bengkulu Utara mulai Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu: program penambahan jaringan listrik masuk desa melalui pembangunan PLTS dan PLTA, dan pada Tahun 2011 juga akan dibangun PLTU untuk memenuhi kebutuhan sumber energi listrik di Kabupaten Bengkulu Utara yang berlokasi di Kecamatan Putri Hijau dengan kapasitas pembangkit 6 MW. Adapun capaian produksi yang sudah dilakukan oleh PLN pada Tahun 2007 yaitu 76.127.230 Kwh dan Tahun 2008 menurun menjadi 59.245.090 Kwh. Terlepas dari kedua faktor tersebut, bahwa pada umumnya setiap penduduk yang hidup di zaman yang semakin modern ini dipastikanmembutuhkan pelayanan listrik dalam melakukan setiap aktivitasnya sehingga pihak PLN perlu meningkatkan pelayanannya pada masa-masa mendatang.


III-24

Dilihat secara keseluruhan, sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkulu Utara telah terlayani listrik. Namun bila dilihat per kecamatan memang masih ada kecamatan yang belum mendapat pelayanan listrik yaitu Kecamatan Enggano. Belum terlayaninya desadesa tersebut kemungkinan dikarenakan beberapa faktor penyebab antara lain, pihak PLN yang belum mampu mendirikan gardu -gardu listrik yang dapat melayani penduduk sampaike desa-desa. Sub Sektor Air Bersih Pelayanan penyediaan air bersih di Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan oleh PDAM Tirta Ratu Samban sampai dengan Tahun 2008, meliputi wilayah Kecamatan (Arga Makmur, Lais, Air Napal, Pondok Kelapa, Kerkap, Air Besi, Padang Jaya, Putri Hijau, Ketahun, Karang Tinggi, Talang Empat dan Taba Penanjung, sedangkan sejak Tahun 2009 wilayah pelayanannya meliputi kecamatan Arga Makmur, Lais, Air Napal, Kerkap, Air Besi, Putri Hijau dan Ketahun. Sumber-sumber air baku PDAM di Kabupaten Bengkulu Utara meliputi air permukaan (sungai) dan mata air. Gambar 3.8. Peran Sub Sektor Air Bersih Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013

0.17%

0.17% 0.16% 0.15% 0.14%

Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Air Bersih

0.13%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Bengkulu Utara saat ini disuplai dari sumber-sumber air permukaan (90%) dengan kapasitas produksi total 125 liter/detik. Jumlah produksi air lebih kurang 3.565.400 m3/tahun, sedang yang didistribusikan lebih kurang 3.228.400 m3/tahun, serta tingkat kehilangan air sebesar 23%. Sistem penyediaan air bersih yang dikelola oleh PDAM 14 unit, saat ini melayani 16% masyarakat. Jumlah pelanggan total di Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebanyak 9.188 unit SR dimana 90% adalah pelanggan rumah tangga, sedang selebihnya berturut-turut adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

III-25

kelompok sosial (2%), instansi pemerintah (2%), niaga (2%), industri (2%), dan selebihnya adalah kelompok umum (2%). 3.1.5 Sektor Bangunan Sektor bangunan mempunyai peran yang relatif konstan dalam memacu perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara. Pada Tahun 2008, peran sektor ini terhadap perekonomian sebesar 3,58%, meningkat sedikit menjadi 4,19 % pada Tahun 2009. Selanjutnya pada Tahun 2013 naik menjadi 4,89% . Kontribusi sektor bangunan masih berada pada posisi dibawah 5% pertahunnya, hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.9 di bawah ini. Kondisi ini menjadikan sektor bangunan, tidak menjadi sektor unggulan di Kabupaten Bengkulu Utara mulai dari Tahun 2008 hingga pada Tahun 2012. Gambar 3.9. Peran Sektor Bangunan Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013

Pertumbuhan PDRB Sektor Bangunan

4.19%

4.58%

4.34%

4.79%

4.89%

2012

2013

3.58%

2008

2009

2010

2011

Tahun Sumber: Hasil analisis.

3.1.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki peran yang cukup besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Utara. Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran menempati urutan ketiga kontribusinya dalam pembentukan PDRB. Perkembangan sektor ini menunjukkan makin berkembangnya ekonomi daerah dan menunjukan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi sektor lainnya.Rata-rata kontribusi sektor ini dalam lima tahun terakhir terhadap perekonomian sebesar 12,46%. Peran terbesar dalam sektor ini disumbangkan oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran, sementara sub sektor perhotelan dan sub sektor restoran masih kecil perannya dalam menunjang perekonomian daerah. Jumlah hotel pada Tahun 2010 sebanyak 16 unit, dimana 15 unit tergolong kelas melati dan hanya 1 unit hotel berbintang, kondisi ketersediaan infrastruktur Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

III-26

perhotelan inilah yang lebih dominan menjadi penyebab utama dalam menentukan besaran kontribusi sub sektor. Peranan sektor perdagangan, hotel, dan restoran terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilhat pada Gambar 3.10 sebagai berikut.

Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran

Gambar 3.10. Peran Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu UtaraTahun 2008-2013

12.91%

2008 2009

12.59% 12.43%

12.39%

2010

12.44%

2011

12.30%

2012 2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tahun

Sumber: Hasil analisis

Sampai dengan Tahun 2010, sektor perdagangan di Kabupaten Bengkulu Utara sudah cukup berkembang. Iklim usaha juga sudah cukup kondusif, jauh dari iklim usaha kabupaten tetangga di Provinsi Bengkulu. Sarana transportasi yang hingga saat ini belum cukup memadai dan sistem pelayanan yang masih sangat terbatas tidak begitu mempengaruhi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bengkulu Utara. Hingga saat ini pembangunan sektor perdagangan, hotel dan restoran perlu didukung oleh ketersediaan sumberdaya energi listrik, sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi yang baik dan tersedianya SDM yang berkompeten serta iklim usaha yang kondusif. Pembangunan sektor perdagangan level mikro di Kabupaten Bengkulu Utara diharapkan akan menyerap tenaga kerja lokal dan dapat mengurangi jumlah angkatan kerja disektor pertanian. Dalam hal perdagangan, perkiraan kebutuhan fasilitas perniagaan ditujukan untuk memproyeksikan kebutuhan akan sarana perdagangan baik berupa pasar, toko atau warung sebagai prasarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari penduduk Kabupaten Bengkulu Utara. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor perdagangan pada Tahun 2012 diantaranya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 12,59%. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran hingga Tahun 2013 memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara yaitu mencapai 12,91%. Hal ini memberikan peluang besar bagi dunia usaha kecil dan menengah untuk ikut berpartisipasi aktif dalam sistem perekonomian di Kabupaten Bengkulu Utara.


III-27

3.1.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Sektor transportasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi Tahun 2008 memberikan kontribusi sektor sebesar 6,44%. Dari tahun ke tahun kontribusi sektor transportasi dan komunikasi cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2013, kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap PDRB sebesar 5,05%. Mengalami perlambatan pertumbuhan sektor transportasi dan komunikasi hingga mencapai 1,39%. hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.11 berikut.

Pertumbuhan PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Gambar 3.11. Peran Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013

6.44%

6.13% 5.69%

5.46%

5.22%

2008 5.05% 2009 2010 2011 2012 2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013


3.1.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masih kecil perannya dalam menunjang pertumbuhanekonomi di Kabupaten Bengkulu Utara dengan perkembangan yang relatif konstan. Pada Tahun 2008 sumbangan sektor ini terhadap PDRB sebesar 3,91% dan sedikit menurun pada Tahun 2009 menjadi 3,88%, selanjutnya pada Tahun 2010 sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan kembali mengalami pertumbuhan positif hingga Tahun 2013 dengan memberikan kontribusi sektor sebesar 5,05%. Perkembangan sektor ini sangat tergantung pada perkembangan sektor produksi lainnya. Peranan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Gambar 3.12 sebagai berikut.


III-28

Tabel Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Kabupaten Bengkulu Utara

Recommend Documents