Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara DAFTAR ISI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara

DAFTAR ISI Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………………..

i

BAB I.

Pendahuluan .....................................................................................................................

1

1.1. Kondisi Umum ………………………………………………….………….……………….

1

1.1.1. Kondisi Nasional …………………………………….…………….………………...

1

1.1.2. Kondisi Wilayah ………………..………………………............….……………….

7

1.1.3. Kondisi Internal ………………..……………………..……………..……..………..

9

A. Kelembagaan dan SDM …………….…......……...........…..…………..

9

B. Teknis Penyelenggara Pemilu ……..…………………….…....…………

18

1.2. Potensi dan Permasalahan …………………………………………………………….…... 19 1.2.1. Potensi ………………………………………………………………………………... 20 a. Aspek Kelembagaan ……………………………………………………………… 20 b. Aspek Sumber Daya Manusia …………………………………………………… 20 c. Aspek Kepemimpinan …………………………………………………………….. 21 d. Aspek Perencanaan dan Anggaran …………………………………………….. 22 e. Aspek Business Process dan Kebijakan ………………………………………. 22 f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi ……………………… 23 g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders ……………………………………….. 23 1.2.2. Permasalahan ………………………………………………………………………… 24 a. Kelembagaan ……………………………………………………………………… 24 b. Sumber Daya Manusia …………………………………………………………… 25 c. Perencanaan dan Anggaran …………………………………………………….. 25 d. Business Process dan Kebijakan ……………………………………………….

25

e. Dukungan Infrastruktur ...................................………………………………

26

f. Hubungan dengan Stakeholders ………………………………………………... 26 1.2.3. Tantangan .........……………………………………………………………………… 26 BAB II.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis ……………………………………………………… 2.1. Visi …………………………………………………………………………………………….. 33 2.2. Misi ……………………………………………………………………………………………. 33 2.3. Tujuan …………………………………………..…………………………………...............

34

2.4. Sasaran Strategis ……………………………………………………………………………. 34

Rencana Strategis 2015 - 2019

i


BAB III.

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan ………………. 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi ….............................................................................

37

3.2. Arah Kebijakan dan stategis KPU Kabupaten Bengkulu Utara………………………….

39

3.3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya…………....

41

BAB IV.

Target Kinerja …………………………………………………………………………………….. 47

BAB V.

Penutup …………………………………………………………………………………………….. 51

Lampiran

Metriks Kinerja


52

ii


DAFTAR TABEL Tabel 1.1

Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Hasil Penyerahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014

8

Tabel 1.2

Jumlah Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2015

9

Tabel 1.3

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Kpu Kabupaten Bengkulu

17

Utara Tabel 1.4

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

18

Tabel 1.5

Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

27

Tabel 4.1

Target Kinerja 2015 – 2019

47


iii


DAFTAR GAMBAR Gambar 1

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara

11

Gambar 2

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara

17

Gambar 3

Peta Strategi KPU Kabupaten Bengkulu Utara 2015 – 2019

40


iv

1

BAB I PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara untuk Periode 2015 – 2019. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019 dan Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1. KONDISI UMUM 1.1.1. KONDISI NASIONAL Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu Negara. Dalam sejarah perjalanannya, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Rencana Strategis______________________________________________ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 - 2019

2

Sebagai Lembaga Pemerintah yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Penyempurnaan aturan tersebut hendak

mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional

(constitutional

importance) serta memiliki kelembagaan yang bersifat Nasional, Tetap dan

Mandiri

dalam

menyelenggarakan

Pemilihan

Umum

yang

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebagai Komisi Independen Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan bagian dari kelembagaan Komisi Pemilihan Umum,

telah melaksanakan proses demokrasi

secara mandiri, profesional dan berintregritas. Tentu saja indikatornya berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Perundangundangan yang berlaku, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Adapun

Tugas

dan

Wewenang

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten Bengkulu Utara dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu meliputi : a. Menjabarkan

program

dan

melaksanakan

anggaran

serta

menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan; c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

Rencana Strategis______________________________________________ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 - 2019

3

data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

Pemilu

Anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; i. membuat

berita

acara

penghitungan

suara

dan

sertifikat

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil

Pemilu

Anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten/Kota dan mengumumkannya; k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; l. menindaklanjuti

dengan

segera

temuan

dan

laporan

yang

disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; m. mengenakan sementara

sanksi anggota

administratif PPK,

dan/atau

anggota

PPS,

menonaktifkan sekretaris

KPU

Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Panwaslu

penyelenggaraan Kabupaten/Kota

Pemilu

berdasarkan

dan/atau

ketentuan

rekomendasi peraturan

Perundang-undangan; n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;


4

o. melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

setiap

tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan Perundang-undangan Selain itu, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi: a. menjabarkan

program

dan

melaksanakan

anggaran

serta

menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan; c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan

Wakil

Presiden

di

kabupaten/kota

yang

bersangkutan

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; h. membuat

berita

acara

penghitungan

suara

dan

sertifikat

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; i. menindaklanjuti Kabupaten/Kota

dengan atas

segera

temuan

dan

rekomendasi laporan

Panwaslu

adanya

dugaan

pelanggaran Pemilu; j. mengenakan sementara

sanksi anggota


administratif PPK,

anggota

dan/atau PPS,


KPU

5

Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan

Panwaslu

Pemilu

Kabupaten/Kota

berdasarkan

dan/atau

rekomendasi

ketentuan

peraturan

Perundang-undangan; k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; l. melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

setiap

tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan Perundang-undangan Tugas

dan

wewenang

KPU

Kabupaten/Kota

dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu meliputi:

a. merencanakan

program,

anggaran,

dan

jadwal

pemilihan

Bupati/Walikota;

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,

dan

KPPS

dalam

pemilihan

Bupati/Walikota

dengan

memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;

e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;


6

g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

i. menetapkan

calon

Bupati/Walikota

yang

telah

memenuhi

persyaratan;

j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;

m.mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

n. melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;

o. menindaklanjuti Kabupaten/Kota

dengan atas

segera

temuan

dan

rekomendasi laporan

Panwaslu

adanya

dugaan

pelanggaran pemilihan;

p. mengenakan sementara

sanksi anggota

administratif PPK,

dan/atau

anggota

PPS,


KPU

Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Panwaslu

penyelenggaraan

pemilihan

Kabupaten/Kota

Perundang-undangan;


berdasarkan

dan/atau

ketentuan

rekomendasi peraturan

7

q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

r. melaksanakan

tugas

dan

wewenang

yang

berkaitan

dengan

pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan Perundangundangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

s. melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

penyelenggaraan

pemilihan Bupati/Walikota;

t. menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan

Rakyat

Bupati/Walikota,

Daerah dan

Provinsi,

Dewan

Menteri

Perwakilan

Dalam Rakyat

Negeri, Daerah

Kabupaten/Kota; dan

u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 1.1.2. KONDISI WILAYAH A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkulu Utara secara geografi terletak di sebelah selatan pulau Sumatera dengan luas wilayah 4.324,60 km2. Sampai dengan tahun 2015 membawahi Kecamatan sebanyak 17 Kecamatan terdiri dari 215 Desa dan 5 Kelurahan Sebagian besar desa dan kelurahan tersebut terletak di sepanjang jalan Negara dan jalan Provinsi yang melintasi Kabupaten Bengkulu Utara. B. Kondisi Geografis, Iklim dan Cuaca Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara terletak pada posisi 101º 32’ sampai dengan 102º 08’ Bujur Timur dan 02º 15’ 04’’ Lintang Selatan. Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Bengkulu Utara

juga

beriklim

tropis

dengan

curah

hujan

rata-rata

250,5

mm/bulan dengan jumlah bulan kering selama 3 bulan, bulan basah 9 bulan, kelembaban nisbi rata-rata 85,22 persen dan suhu harian ratarata 25,77ºC, dengan suhu maksimal 28,87ºC dan suhu minimum 20,65ºC Secara Administratif

Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 17

kecamatan dan 220 Desa/kelurahan. Rencana Strategis______________________________________________ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 - 2019

8

C. Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pilkada 2015, jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara mencapai 274.174 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 142.189 jiwa dan perempuan sebanyak 131.985 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Ketahun sebanyak 42.880 jiwa dan yang terkecil berada di Kecamatan Enggano sebanyak 2.955 jiwa, sesuai dengan tabel berikut: Tabel 1.1 Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Hasil Penyerahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kecamatan Enggano Kerkap Arga Makmur Giri Mulya Padang Jaya Lais Batik Nau Ketahun Napal Putih Putri Hijau Air Besi Air Napal Hulu Palik Air Padang Arma Jaya Tanjung Agung Palik Ulok Kupai Jumlah

Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan 1.580 1.375 5.699 5.542 20.433 19.802 6.951 6.447 16.095 14.865 6.160 5.978 6.558 6.108 22.635 20.245 4.294 3.756 19.230 17.312 4.844 4.568 4.552 4.454 5.226 4.973 2.771 2.639 5.485 5.147 3.653 3.427 6.023 5.347 142.189 131.985

Total

Keterangan

2.955 11.241 40.235 13.398 30.960 12.138 12.666 42.880 8.050 36.542 9.412 9.006 10.199 5.410 10.632 7.080 11.370 274.174

Sumber : KPU Kabupaten Bengkulu Utara, diolah

Berdasarkan Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015, Jumlah Pemilih di Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 206.439 jiwa, terdiri dari laki-laki 105.626 Jiwa dan perempuan 100.813 jiwa, sebagai berikut: Jumlah pemilih terbesar terdapat di Kecamatan Ketahun sebanyak 33.329 jiwa, sedangkan pemilih terkecil terdapat di Kecamatan Enggano sebanyak 2.248 jiwa.


9

Tabel 1.2 Jumlah Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahu 2015

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kecamatan Enggano Kerkap Arga Makmur Giri Mulya Padang Jaya Lais Batik Nau Ketahun Napal Putih Putri Hijau Air Besi Air Napal Hulu Palik Air Padang Arma Jaya Tanjung Agung Palik Ulok Kupai Jumlah

Jumlah Desa/Kel 6 18 16 6 12 13 15 21 10 19 15 12 15 10 12 10 10 220

Jumlah TPS 8 26 61 35 62 28 31 95 19 80 22 20 23 16 17 18 21 582

Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan 1.232 1.016 4.295 4.290 14.996 14.934 5.349 5.127 10.799 10.467 4.478 4.436 4.564 4.371 17.471 15.921 3.435 3.102 14.815 13.719 3.407 3.332 3.284 3.255 4.082 3.998 2.114 2.104 4.128 4.058 2.756 2.720 4.421 3.963 105.626 100.813

Total

Ket

2.248 8.585 29.930 10.476 21.266 8.914 8.935 33.392 6.537 28.534 6.739 6.539 8.080 4.218 8.186 5.476 8.384 206.439

1.1.3 KONDISI INTERNAL A. KELEMBAGAAN DAN SDM Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk

melakukan

perubahan

sejalan

dengan

dinamika

tuntutan

masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, yakni : 1. Organisasi yang tepat fungsi yakni mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar; 2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders; Rencana Strategis______________________________________________ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 - 2019

10

3. Menurunnya peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen Komisi Pemilihan Umum yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan Perundang-undangan lain; 4. Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Setjen

Komisi

Pemilihan

Umum

yang

didukung

dengan

sistem

manajemen Sumber Daya Manusia yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal; 5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum; 6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum; 7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan 8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen Komisi Pemilihan Umum yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara. Agar terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah : 1)

keberadaan penyelenggara Pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;

2)

adanya

lingkungan

menggunakan

yang

haknya

kondusif

untuk

bagi

berdemokrasi,

masyarakat

dalam

termasuk

dalam

menentukan pilihan politiknya; dan 3)

kemampuan

partai

politik

dalam

memperkuat

demokratisasi

masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan

kinerja

Komisi

Pemilihan

Umum,

disamping

performa

lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, Rencana Strategis______________________________________________ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 - 2019

11

dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten beranggotakan 5 (Lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Gambar 1.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara KETUA

DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU

DIVISI PENGAWASAN, HUKUM DAN LOGISTIK

DIVISI KEUANGAN, PERENCANAAN, DATA DAN PROGRAM

DIVISI SOSIALISASI, INFORMASI PEMILU, PENDIDIKAN PEMILU DAN HUPMAS

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas 5 (lima) divisi, yaitu : 1. Divisi Hubungan Antar Lembaga, dengan personalia dan tugas : Tugas :

Melakukan

koordinasi

dengan

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berkaitan dengan kerjasama antar lembaga. 2. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dengan personalia dan tugas : Tugas :

1. Melakukan

koordinasi

dengan

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penyiapan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi yang dibentuk setelah Pemilu anggota DPRD. 2. Melakukan

koordinasi

dengan

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan data dan informasi serta asistensi, supervisi, monitoring


12

dan evaluasi untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno. 3. Memeriksa

permasalahan

yang

terkait

dengan

penyiapan

petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang dibentuk setelah Pemilu anggota DPRD. 4. Memeriksa permasalahan terkait dengan pengolahan data dan informasi serta asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi untuk

bahan

pembahasan

dan

saran

pengambilan

keputusan/kebijakan dalam rapat pleno. 5. Merumuskan

hasil

penelitian

yang

berhubungan

dengan

penyiapan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi

serta

Pemilihan

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur,

Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang dibentuk setelah Pemilu anggota DPRD. 6. Merumuskan

hasil

penelitian

yang

berhubungan

dengan

pengolahan data informasi serta asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi. 7. Berkoordinasi dengan bagian terkait dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara. 3. Divisi Hukum dan Pengawasan, dan Logistik dengan personalia dan tugas : Tugas :

1. Melakukan

koordinasi

dengan

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang terkait dengan

advokasi,

peraturan

penyelesaian

Perundang-undangan

sengketa, yang

dan

penyuluhan

berkaitan

dengan

penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum. 2. Melakukan

koordinasi

dengan

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang terkait dengan pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan


13

dan

petunjuk

teknis

pelaksanaan

pemeriksaan

terhadap

kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan kegiatan operasional Pemilu 3. Memeriksa permasalahan yang berhubungan dengan advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan Perundangundangan

yang

berkaitan

dengan

penyelenggaraan

Pemilu,

pengkajian, administrasi hukum perserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum. 4. Memeriksa permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, kegiatan operasional Pemilu. 5. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan Perundangundangan

yang

berkaitan

dengan

penyelenggaraan

Pemilu,

pengkajian, administrasi hukum perserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum. 6. Merumuskan

hasil

penelitian

yang

berhubungan

dengan

pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, kegiatan operasional Pemilu. 7. Berkoordinasi dengan bagian terkait dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara. 4. Divisi Perencanaan, Organisasi Keuangan, program dan Data, dengan personalia dan tugas : Tugas :

1. Melakukan

koordinasi

dengan

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana, program, anggaran, kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengembangan, pengelolaan data informasi, serta monitoring dan evaluasi. 2. Melakukan

koordinasi

dengan

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan

penyusunan,

pengelolaan

data

dan

dokumentasi

kebutuhan Pemilu, pengadaan, penditribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.


14

3. Melakukan

koordinasi

dengan

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan perbendaharaan. 4. Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan rencana, program, anggaran, kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengembangan, pengelolaan data informasi, serta monitoring dan evaluasi. 5. Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan, pengelolaan pengadaan,

data

dan

dokumentasi

penditribusian,

kebutuhan

pemeliharaan

serta

Pemilu,

inventarisasi

sarana dan prasarana Pemilu. 6. Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan anggaran, akuntansi serta pelaporan keuangan dan perbendaharaan. 7. Merumuskan penyusunan lembaga,

hasil

penelitian

rencana,

penelitian

program, dan

yang

berhubungan

anggaran,

pengembangan,

dengan

kerjasama

antar

pengelolaan

data

informasi serta monitoring dan evaluasi. 8. Merumuskan

hasil

penelitian

yang

berhubungan

dengan

penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan Pemilu,

pengadaan,

pendistribusian,

pemeliharaan

serta

inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu. 9. Merumuskan pengelolaan

hasil

penelitian

keuangan,

yang

verifikasi

berhubungan pelaksanaan

dengan

anggaran,

akuntansi serta pelaporan keuangan dan perbendaharaan. 10. Berkoordinasi dengan bagian terkait dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara. 5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan personalia dan tugas: Tugas :

1. Melakukan

koordinasi

dengan

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya

manusia,

seleksi

anggota

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota, pelanggaran kode etik anggota Komisi Pemilihan Rencana Strategis______________________________________________ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 - 2019

15

Umum Kabupaten/Kota, pendidikan dan pelatihan tata laksana SDM berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan

koordinasi

Kabupaten/Kota

yang

dengan

Komisi

berhubungan

Pemilihan

dengan

Umum

publikasi

dan

sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. 3. Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumberdaya manusia, seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pelanggaran kode etik anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pendidikan

dan

pelatihan

tata

laksana

SDM

berdasarkan

Perundang-undangan yang berlaku. 4. Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan Publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. 5. Merumuskan

hasil

penelitian

yang

berhubungan

dengan

perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumberdaya manusia,

seleksi

anggota

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota, pelanggaran kode etik anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pendidikan dan pelatihan tata laksana SDM berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku. 6. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. 7. Berkoordinasi dengan bagian terkait dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk mendukung Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, disusunlah Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 pasal 10 ayat (1) Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan Jabatan Struktural Eselon III.a. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten


16

dibantu oleh 4 (Empat) orang Kepala Sub Bagian (KASUBBAG) dengan Jabatan Esselon IV.a yaitu : 1

Kepala Sub Bagian Program dan Data;

2

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

3

Kepala Sub Bagian Hukum,

4

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat struktural

lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut: 1. Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu. 2. Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye 3. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota

DPRD

Kabupaten/Kota,

pengisian

anggota

DPRD

Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan,

bantuan,

kerjasama

antar

lembaga,

melaksanakan

pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih. 4. Subbagian

Keuangan,

mengumpulkan

dan

Umum, mengolah

dan

Logistik

bahan

mempunyai

pelaksanaan

tugas

anggaran,

perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD,

Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian, serta dokumentasi.


17

Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA

KEPALA BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

Adapun jumlah Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara. Tabel 1.3 REKAPITULASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA

NO

ORGANIK

DPK

JUMLAH

1

2

3

4

1

4

14

18

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang berjumlah 18 orang yang terdiri dari 14 PNS DPK dan 4 PNS Organik, maka pegawai KPU Kabupaten Bengkulu Utara masih terbilang sangat sedikit ketergantungan pada instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV keatas, dikarenakan PNS organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya.


18

Tabel 1.4 REKAPITULASI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PENDIDIKAN NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1

2

3

1

S2

2

2

S1

10

3

D4

0

4

D3

2

5

D2

0

6

D1

0

7

SLTA

3

8

SLTP

1

9

SD

0

TOTAL

18

A. Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara telah berhasil dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Dalam Pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara telah membuktikan bahwa organisasi benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan transparan. Pencapaian

kinerja

organisasi

yang

telah

ditunjukkan

dengan

keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan brand image yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas, baik secara aktif


19

(tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara membuka akses informasi kepada masyarakat melalui Website www.kpud.bengkulu-utara.go.id Beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat

sebagai

keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Tahapan (SITAP) dan Sistem Informasi Manajemen PAW (Simpaw). 1.2

Potensi dan Permasalahan Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, yakni: 1. Keberadaan penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang professional, memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas; 2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya

untuk

berdemokrasi,

termasuk

dalam

menentukan

pilihan

politiknya; 3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Ketiga aspek ini sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya

dalam

organisasi,

serta

faktor

eksternal

yang

berupa

peluang

(opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun kedepan.


20

Dimensi-dimensi dimaksud meliputi:

Aspek Kelembagaan, Aspek

Sumberdaya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek

Perencanaan

dan

Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders. 1.2.1 Potensi a. Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif

2014 dan Pemilu Presiden

2014, dimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dalam penetapan hasil rekapitulasi suara diseluruh

Kabupaten/Kota

seKabupaten

Bengkulu

Utara

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas; 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara telah berupaya memperkuat lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai

inovasi

pelayanan

publik

menuju

organisasi

penyelenggara Pemilu yang professional dan independen; 

Setiap lini dalam organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada diKabupaten Bengkulu Utara.

b. Aspek Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara belum sepenuhnya

menerapkan

merit

sistem

pada

pola

pembinaan

pegawainya. Namun, jika dilihat lebih jauh lagi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara memiliki beberapa point penting yang menjadi kekuatan sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut: Rencana Strategis______________________________________________ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 - 2019

21



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang

pendidikan

dan

keahlian.

Hal

ini

memperkuat

kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara; 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar,

diklat,

sosialisasi,

study

banding/benchmarking,

internalisasi budaya kerja dan sebagainya; 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil terhadap penyelenggara Pemilu yang melanggar peraturan. Pemberian

sanksi

ini

diperkuat

dengan

adanya

Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa,

mengadili,

dan

memutuskan

pengaduan

atau

laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bengkulu Utara. c. Aspek Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pimpinan

organisasi, yakni

Ketua

dan

Komisioner

Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara memiliki visi yang kuat untuk membawa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara kearah yang lebih baik; 

Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah;



Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan baik;



Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;


22



Pimpinan

organisasi

berupaya

mewujudkan

budaya

kerja

organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai; 

Pimpinan

organisasi

berupaya

membangun

reputasi

dan

pengakuan publik atas eksistensi organisasi; 

Pimpinan

organisasi

memiliki

komitmen

yang

tinggi

melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih; 

Pimpinan organisasi memiliki komitmen mendokumentasikan hasil-hasil penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan tepat waktu;



Tata

kelola

anggaran

memenuhi

asas

transparansi

dan

akuntabilitas; 

Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);



Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini bertujuan untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel.

e. Aspek Business Process dan Kebijakan KPU Kabupaten Bengkulu Utara menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

KPU

Kabupaten

identifikasi,

Bengkulu membuat

Utara dan

berupaya

melakukan

mendokumentasikan

mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan


23

perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders; 

KPU Kabupaten Bengkulu Utara menyusun dan melaksanakan SOP yang jelas dan mudah dipahami;



Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal;



KPU

Kabupaten

Bengkulu

Utara

berupaya

membangun

mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik; 

Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Bengkulu

Utara

membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara telah memiliki aset berupa bangunan Gedung dan Gudang tahun perolehan 2005, tetapi belum memiliki aset berupa tanah, karena belum mendapat Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;



Dukungan peningkatan kapasitas teknologi

informasi guna

meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada stakeholders; g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Bengkulu

Utara

membina hubungan baik dengan stakeholders-nya. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara berupaya memenuhi harapan stakeholders sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi;



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders;


24



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholders yang ada;



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara berupaya melaksanakan MoU pendidikan pemilih dan demokrasi dengan stakeholders.



Komisi

Pemiliha

Umum

Kabupaten

Bengkulu

Utara

melaksanakan diskusi rutin dengan stakeholders untuk mencari masukan guna memperkaya pembuatan kebijakan. 1.2.2 Permasalahan Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

menyelenggarakan

Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bengkulu Utara, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten

Bengkulu

Utara

dihadapkan

pada

berbagai

permasalahan, baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara. Permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Kelembagaan  Pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

antar

bagian

pada

Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara belum optimal pada fungsi-fungsi tertentu;  Beban kerja antar subbagian belum seimbang sehingga masih terdapat subbagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar,

sementara

subbagian

lain

beban

tugasnya

kurang

memadai;  Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih kurang.


25

b. Sumber daya Manusia (SDM)  Sebagian besar PNS pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bengkulu

Utara

merupakan

tenaga

yang

diperbantukan (DPK) sehingga menyebabkan ketergantungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS DPK baik dalam posisi staf maupun pejabat Struktural sangat besar. Kondisi tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya penggantian pegawai

yang

menyulitkan

bagi

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten Bengkulu Utara untuk meningkatkan kinerja mereka pada saat beban kerja tahapan Pemilu/Pilkada sangat tinggi;  Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMA/sederajat;  Adanya disparitas kompetensi pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara. Disamping itu, kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja organisasi;  Komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih kurang. c. Perencanaan dan Anggaran  Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;  Sistem Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP)

dari

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi

kinerja

belum

terintegrasi

dalam

suatu

sistem

manajemen kinerja organisasi antar Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. d. Business Process dan Kebijakan  Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada; Rencana Strategis______________________________________________ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 - 2019

26

 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara mengimplementasikan

belum

Standar Pelayanan Publik (SPP) secara

optimal pada beberapa jenis layanan;  Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan. e. Dukungan Infrastruktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara belum memiliki gedung kantor dan gudang. Gedung kantor yang ditempati saat ini masih dalam status pinjam pakai dari Pemerintah Daerah. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang “Tetap”. f. Hubungan dengan Stakeholders  Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang

dibangun

oleh

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Bengkulu Utara karena fungsi Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang;  Konsolidasi

diantara

lembaga

penyelenggara

Pemilu

belum

terlaksana dengan efektif. 1.2.3 Tantangan Disamping permasalahan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tantangan

dalam

juga dihadapkan pada sejumlah

menyelenggarakan

Pemilu

dan

Pilkada,

yang

berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut: a. Perkembangan tuntutan

akan

masyarakat

sangat

peningkatan

dinamis.

kualitas

Oleh

pelayanan

karena publik

itu, yang

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara

sangat

tinggi,

termasuk

didalamnya

adalah

masalah

transparansi dan akuntabilitas kinerja. b. Peran

media

massa

sangat

besar

dalam

menggiring

opini

masyarakat. c. Distribusi logistik Pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.


27

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan

faktor-faktor

kunci

yang

menjadi

kekuatan,

kelemahan,

ancaman dan peluang Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana diringkas dalam tabel berikut : Tabel 1.5 Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal FAKTOR INTERNAL Kekuatan (Strengths) 

Kelemahan (Weaknesses)

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Beban

penyelenggara Pemilu (S1)

proporsional (W1)



Komitmen pimpinan kuat (S2)



Reformasi

Birokrasi

yang









Sarana

 pendukung

kerja



Tugas

 dan

pegawai

Pelaksanaan SOP kurang efektif

Prasarana yang belum memadai (W4)

yang

memadai (S5)

kompetensi

tidak

(W3)

Pengalaman penyelenggaraan Pemilu (S4)

Disparitas

pegawai

(W2)

telah

dicanangkan (S3)

kerja

Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W5)

Wewenang

menyelenggarakan dan mensupervisi 

Komitmen pegawai masih kurang

Pilkada (S6)

(W6) 

Pagu anggaran belum memadai (W7)



Sumber

Daya

Manusia

masih

kurang (W8) 

Publikasi Pemilu/Pilkada (W9)

FAKTOR EKSTERNAL


Informasi belum

memadai

28

Peluang (Opportunity) 



Sasaran

Ancaman (Threats) pembangunan 

pokok

Melek Politik Masyarakat semakin 

Opini publik mudah bergeser (T2)

Kerjasama



yang

baik

Aksi demonstrasi ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu (T3)

dengan 

Potensi pengembangan Sumber Daya

Distribusi

logistik

terkendala

kondisi geografis (T4)

Manusia melalui pendidikan formal



dan diklat (O4) 

tentang

sistem Pemilu mudah berubah (T1)

Stakeholder (O3) 

perUndangan

demokrasi Indonesia (O1)

berkembang (O2) 

Peraturan

Sumber Data Pemilih tidak akurat (T5)

Kemajuan Teknologi Informasi (O5)

Berdasarkan

identifikasi

faktor

kunci

tersebut,

maka

strategi

pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu: a. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. 

Dukungan regulasi sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada dalam mendukung sasaran pokok pembangunan demokrasi di Indonesia;



Menggunakan pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada untuk semakin berkembangnya melek politik masyarakat;



Menggunakan komitmen pimpinan yang kuat dalam rangka kerjasama yang baik dengan Stakeholders;



Reformasi

birokrasi

yang

telah

dicanangkan

berperan

dalam

pengembangan potensi SDM melalui pendidikan formal dan Diklat; 

Mewujudkan Pemilu berbasis teknologi informasi dengan dukungan pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada.

b. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan. 

Menambah Pagu anggaran yang belum memadai guna menunjang sasaran pokok pembangunan demokrasi di Indonesia;


29



Menggunakan melek politik masyarakat yang semakin berkembang untuk mengatasi Publikasi informasi Pemilu/Pilkada belum memadai;



Membina hubungan yang baik dengan Stakeholder dalam rangka memenuhi prasarana yang belum memadai dan SDM yang masih kurang;



Mengembangkan SDM melalui pendidikan formal dan Diklat untuk menghilangkan disparitas kompetensi pegawai.



Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan Publikasi informasi Pemilu/Pilkada.

c. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman

dengan

jalan

mendayagunakan

kekuatan

yang

dimiliki

organisasi. 

Menggunakan

Komitmen

pimpinan

kuat

untuk

meminimalisir

peraturan perUndang tentang sistem Pemilu dan Pilkada yang mudah berubah; 

Memanfaatkan komitmen pimpinan yang kuat guna meminimalisir mudah bergesernya opini publik;



Memanfaatkan Pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada untuk meminimalisir Aksi demonstrasi ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu dan Pilkada;



Memanfaatkan Pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada untuk meminimalisir kendala pendistribusi logistik yang terkendala

kondisi

geografis; 

Mengoptimalkan

sarana

pendukung

kerja

yang

memadai

untuk

mengatasi sumber data pemilih yang tidak akurat. d. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi. 

Meningkatkan berubahnya

Kompetensi

peraturan

SDM

untuk

perUndangan

menghindari

tentang

sistem

mudah

Pemilu

dan

Pilkada; 

Mengefektifkan

pelaksanaan

pergeseran opini publik;


SOP

untuk

menghindari

mudahnya

30



Mengefektifkan

Publikasi

informasi

Pemilu/Pilkada

untuk

meminimalisir ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu dan Pilkada sehingga memicu aksi demonstrasi; 

Mengefektifkan

pelaksanaan SOP, menciptakan beban kerja yang

profesional, dan mencukupi kebutuhan SDM untuk menghindari pendistribusian logistik terkendala kondisi geografis; Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengantisipasi sumber data pemilih yang tidak akurat.

FAKTOR INTERNAL Kekuatan (Strengths)

Kelemahan (Weaknesses)



Komitmen pimpinan kuat (S1)





SDM yang memadai (S2)



Pegawai memiliki persepsi yang





pegawai

tidak

Disparitas

kompetensi

pegawai

(W2) 

Parsialitas manajemen kinerja (W3)

Pengalaman penyelenggaraan 

Pemilu (S4)

kerja

proporsional (W1)

sama akan tugas dan fungsi organisasi (S3)

Beban

Sistem pengelolaan

pengawasan

atas

anggaran

lemah

(W4) 

Efektifitas pelaksanaan SOP (W5)



Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6)



Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (W7)



Sarana dan Prasarana terbatas (W8)



Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9)



Pagu anggaran belum memadai (W10

FAKTOR EKSTERNAL Peluang (Opportunity)

Ancaman (Threats)





Sasaran pokok pembangunan


Peraturan perUndangan tentang

31

 

demokrasi Indonesia (O1)

sistem Pemilu mudah berubah

Animo partisipasi masyarakat

(T1)

dalam Pemilu tinggi (O2)



Opini publik mudah digeser (T2)

Hubungan baik dengan Bawaslu,



Aksi demonstrasi ketidakpuasan

DKPP dan lembaga penegakan

hasil Pemilu yang berakhir ricuh

hukum lainnya (O3)

(T3)



Potensi pengembangan SDM (O4)



Kesempatan pendidikan formal

Gugatan hasil Pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4)



dan diklat (O5) 



Kemajuan Teknologi Informasi

Mayoritas SDM dengan status DPK (T5)

(O6) 

Harapan masyarakat tinggi (O7) Berdasarkan

identifikasi

faktor

kunci

tersebut,

maka

strategi

pengembangan SWOT yang dapat ditempuh adalah strategi transformatif, yaitu: 1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri; b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu; c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten/Kota; d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi KePemiluaan yang terintegrasi. 2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan. a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja; b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja; c. Melakukan

koordinasi

internal

antar

unit

kerja

terkait

untuk

meningkatkan kinerja KPU; d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran; e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP; f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kePemiluan. Rencana Strategis______________________________________________ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 - 2019

32

3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait; b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan; c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kePemiluan; d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian. 4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi. a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan; b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait; c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu; d. Penguatan

kelembagaan

pengelolaan

logistik

Pemilu

pada

tahap

perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian. 1.2.4 Sumber Daya Manusia Dalam

penyelenggaraan

pemilihan

umum

diperlukan

dukungan

sumber daya manusia yang mencukupi ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dan diperlukan tingkat kualitas dan kuantitas pegawai. 1.2.5 Sarana dan Prasarana Disamping sumber daya manusia di butuhkan sarana dan prasarana yang memadai, terbatasnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh kpu RI yang ditunjang oleh fasilitasi pemerintah daerah. 1.2.6 Hubungan Kelembagaan Dalam penyelenggaraan pemilihan umum perlu dukungan dari stake holder antara lain Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Partai Politik, Media Massa dan organisasi kemasyarakatan. 1.2.7 Regulasi Perubahan regulasi menjadi kendala waktu bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/kota dalam persiapan dan provinsi

dan

kabupaten/kota

Gubernur, Bupati dan Walikota.


dan

pelaksanaan Pemilu ditingkat penyelenggaraan

pemilihan

37

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Berdasarkan RPJMN KPU RI pada tahun 2015 – 2019 yang bertujuan memantapkan agenda pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif yang berbasis sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditempuh antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda sebagai berikut. 1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog; b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Rencana Strategis_____________________________________________ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara 2015 - 2019

38

Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial. 2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah. b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan egovernment yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK. c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyeleng-garaan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keter-bukaan informasi publik; publikasi semua proses peren-canaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

Rencana Strategis_____________________________________________ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara 2015 - 2019

39

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah. b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN. c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional. d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik. 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: Rencana Strategis_____________________________________________ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara 2015 - 2019

40

perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

Gambar 3 Peta Strategi KPU Kabupaten Bengkulu Utara 2015 – 2019 Visi: Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Professional, Berintegritas dan Mandiri Untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas

Perspektif Pemangku Kepentingan

Meningkatnya kualitas pelayanan

Terwujudnya pemilu dan demokrasi Bengkulu Utara yang berkualitas

SDM yang berkompeten & berintegritas

Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pemilu

Meningkatnya pendidikan pemilih

Regulasi yang tegas, progresif dan partisipatif

Akuratnya data pemilih pemilu


Menguatnya kedudukan organisasi

41

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga

Perumusan Kebijakan

Pelayanan dan Diseminasi

Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemilu

Menetapkan Standar Pelayanan Publik Pemanfaatan teknologi informasi dan pemutakhiran data pemilih

Menetapkan agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan

Memperkuat fungsi humas dan media center

Mendorong pengembangan inovasi kebijakan

Memperkuat fungsi hukum organisasi

Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Mengoptimalkan pengawasan melekat pada setiap level manajemen Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja organisasi

Mendesiminasikan kebijakan penyelenggaraan pemilu

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Mendorong dan meningkatkan pendidikan pemilih

Kelembagaan

SDM

Kepemimpinan

Rencana & Dana

Infrastuktur & IT

Membangun organisasi yang professional, efektif dan efisien

Mengembangkan SDM yang berkompeten, berintegritas & loyal

Mengembangkan sinergitas antara komisioner dan Sekretariat

Mengembangkan manajemen kinerja yang terintegrasi

Membangun infrastruktur dan IT yang tepat fungsi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 2 (dua) program dan 7 (Tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut. 3.3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah: 

Terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota;



Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan indikator kinerja programnya adalah :


42



Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota;

dan



Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;



Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup: 

Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;



Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu/Pilkada;



Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;



Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Bengkulu Utara ;



Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Bengkulu Utara ;



Menyelenggarakan pemeriksanaan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

a. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Program ini merupakan program Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah: 

Tersusunnya rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;



Pendokumentasian

informasi

hukum,

advokasi

hukum,

dan

penyuluhan; 

Terfasilitasinya penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pilkada. Adapun

indikator

kinerja

program

Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah :


Komisi

Pemilihan

Umum

43



Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan kerangka regulasi;



Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan SOP;



Persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bengkulu Utara mencakup: 

Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;



Memfasilitasi penyelenggaraan Tahapan Pemilu.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, diuraikan pada tabel berikut : Program/Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi


Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban Persentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota Jumlah dokumen Renja K/L dan RKA KL yang ditetapkan dengan tepat waktu Persentase laporan monitoring dan evaluasi pada KPU Provinsi dan KPU

44 Kabupaten/Kota yang akuntabel dan tepat waktu

Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM

Persentase penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural

Persentase Terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Jumlah orang yang mengikuti diklat

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Tingkat ketepatan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran

Persentase PAW Anggota KPU Provinsi secara tepat waktu

Dokumen kepegawaian

Persentase pengelolaan data base kepegawaian secara elektronik

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional

Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK Jumlah dokumen stock opname Persentase administrasi review laporan BMN yang tepat dan tertib BMN

Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname) Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan

Persentase pelaksanaan sistem kearsipan secara elektronik Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan

Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

B. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU,

Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan


Persentase penyuluhan Peraturan KPU yang tepat

45 Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu

penyelesaian sengketa hukum

Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW

waktu

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya penyediaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat) Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik Jumlah kegiatan pendidikan pemilih Rata-rata hari kecepatan respon kebutuhan informasi publik

3.3.

Kerangka Regulasi Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan KPU untuk mengatur penyelenggaraan Pilkada. Keputusan yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori, sebagai berikut:

3.4.

a.

Keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu;

b.

Keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu.

Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum. Penguatan kelembagaan ini akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu; b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja;


46

c.

Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bengkulu

Utara

yang

profesional,

berintegritas

dan

berkinerja sehingga dapat melaksanakan Visi dan Misi organisasi dengan baik; e.

Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan

partisipasi

dan

kesadaran

masyakarakat

untuk

berdemokrasi secara berkualitas; f.

Penguatan komunikasi, konsolidasi dan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu dengan melakukan peningkatan struktur jaringan komunikasi serta membangun ruang khusus untuk berkomunikasi secara langsung dalam rangka penyampaian informasi terkait Pemilu dan Pilkada;

g.

Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga;

h. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam prioritas pembangunan demokrasi; i.

Penguatan kerjasama dengan Pemerintah/Non-Pemerintah.


47

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Target Kinerja Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau orgaisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019, sebagai mana Tabel berikut : Tabel 4.1 Target Kinerja 2015 – 2019 No

A 1

Program/ Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Kinerja 2015

2016

2017

2018

2019

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

2 Lap

2 Lap

2 Lap

2 Lap

2 Lap

Terlaksananya pelayanan perkantoran

Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan

14 bln

14 bln

14 bln

14 bln

14 bln

2

Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusi an, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pilkada

Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada

Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik Pemilu/Pilkad a

90%

92%

100 %

100 %

100 %

3

Pelaksanaan Manajemen

Tersedianya dokumen

Persentase kesesuaian

90%

95%

95%

98%

100 %

Rencana Strategis_____________________________________ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara 2015 - 2019

48

No

Program/ Kegiatan Perencanaan dan Data

4

5

Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Penyelenggaraa n Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Sasaran Kegiatan perencanaan dan penganggaran

Indikator Kinerja Kegiatan antara Renstra dengan Renja K/L dan RKA KL

Target Kinerja 2015

2016

2017

2018

2019

Tersusunnya laporan hasil Evaluasi LAKIP

Jumlah Laporan Evaluasi LAKIP

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM

Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

75%

92%

95%

96%

98%

Terlaksananya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kot a

Tingkat ketepatan Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kabupaten/Ko ta

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara

Persentase pengadministra sian BMN ke dalam aplikasi SIMAK

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN

Persentase ketepatan dan tertib administrasi reviu laporan BMN

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan

Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

75%

85%

90%

95%

95%


49

No C 1

Program/ Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Kinerja 2015

2016

2017

2018

2019

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraa n pemilu dan Pilkada

Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraa n Pemilu dan Pilkada

Terlaksananya Advokasi dan penyelesaian Sengketa

Persentase penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

100 %

Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pel ayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

100 %

Persentase Terlaksananya ketepatan waktu penyiapan

100 %


-

-

-

-

-

-

100 %

100 %

90%

90%

100 %

100 %

50

No

Program/ Kegiatan

Sasaran Kegiatan Hukum

2

Penyiapan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervi si/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraa n Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Target Kinerja 2015

2016

2017

2018

2019

Persentase Identifikasi dan Rumusan Masalah Serta Bantuan Hukum

95%

95%

95%

95%

95%

Persentase Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan Pilkada dan pemilu legislatif serta Presiden/Waki Presiden

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase Terlaksananya Bimtek supervisi Sosialisasi dan Kampanye Pemilu dan Pilkada

100 %

100 %

100 %

100 %


100 %

51

BAB V PENUTUP Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang meliputi kebijakan dan program sebagaimana tercantum dalam Rencana strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut. Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015-2019 memuat matriks kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015-2019 sebagai komitmen bersama seluruh unsur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban guna meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum RI 2015-2019. Demikian Rencana Strategis

ini disusun, semoga apa yang telah

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Arga Makmur,

April 2016

Ketua,

Dr. RODI



Lampiran I METRIKS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Kegiatan 3355 Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Sasaran kegiatan (Output) 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan Indikator Kinerja 1.1 Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam pengelolaan keuangan Sasaran kegiatan (Output) 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Sasaran kegiatan (Output) 3 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Bengkulu Utara Sasaran kegiatan (Output) 4 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran No.


2015

Target Kinerja 2016 2017 2018

2019

90%

91%

92%

93%

95%

4 Lap

4 Lap

4 Lap

4 Lap

4 Lap

100%

100%

100%

100%

100%

Unit bagian Pelaksana

K/L-N.B-NS-BS

52


No.

Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Indikator Kinerja 4.1 Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid

Sasaran kegiatan (Output) 5 Terlaksananya pelayanan perkantoran Indikator Kinerja 5.1 Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan Kegiatan 3356 Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pilkada Sasaran kegiatan (Output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu/Pilkada Indikator Kinerja 1.1 Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada di tingkat satker Sasaran kegiatan (Output) 2 Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada Indikator Kinerja 2.1 Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada Sasaran kegiatan (Output) 3 Tersusunnya standar logistik Pemilu/Pilkada Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyusunan standar logistik Pemilu/Pilkada


Target Kinerja 2017 2018

2015

2016

2019

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

14 bln

14 bln

14 bln

14 bln

14 bln

90%

92%

94%

97%

98%

90%

92%

100%

100%

100%

90%

90%

100%

100%

100%


K/L-N.B-NS-BS

53


Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Sasaran kegiatan (Output) 4 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada Indikator Kinerja 4.1 Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada Indikator Kinerja 4.2 Persentase tersedianya informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu dan Pilkada Sasaran kegiatan (Output) 5 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada yang akurat Indikator Kinerja 5.1 Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu dan Pilkada yang tepat Kegiatan 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data No.

Sasaran kegiatan (Output) 1 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Indikator Kinerja 1.1 Persentase kesesuaian antara Renstra dengan Renja K/L dan RKA KL Sasaran kegiatan (Output) 2 Tersusunnya laporan hasil Evaluasi LAKIP Indikator Kinerja 2.1 Jumlah Laporan Evaluasi LAKIP Sasaran kegiatan (Output) 3 Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu dan Pilkada yang tertib, efektif dan efisien



2015

2016

2019

90%

92%

100%

100%

100%

90%

92%

100%

100%

100%

90%

92%

100%

100%

100%

90%

95%

95%

98%

100%

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap


K/L-N.B-NS-BS

54


Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Indikator Kinerja 3.1 Jumlah kerjasama KPU Kabupateni dengan lembaga lain Indikator Kinerja 3.2 Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Indikator Kinerja 3.3 Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja Sasaran kegiatan (Output) 4 Tersedianya data, informasi serta sarana dan prasarana teknologi informasi Indikator Kinerja 4.1 Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Desa/Kelurahan Sasaran kegiatan (Output) 5 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur Indikator Kinerja 5.1 Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Kegiatan 3358 Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Sasaran kegiatan (Output) 1 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Indikator Kinerja 1.1 Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM Sasaran kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural No.



2015

2016

2019

7 Lembaga

3 Lembaga

7 Lembaga

7 Lembaga

7 Lembaga

3 Lap

3 Lap

3 Lap

3 Lap

3 Lap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

5 Aplikasi

1 Aplikasi

6 Aplikasi

6 Aplikasi

6 Aplikasi

64%

92%

95%

96%

98%


K/L-N.B-NS-BS

55


No.

Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Indikator Kinerja 2.1 Layanan peningkatan kompetensi SDM


2015

2016

2019

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indikator Kinerja 5.1 Persentase Pengelolaan database kepegawaian

100%

90%

94%

97%

100%

Indikator Kinerja 5.2 Persentase Terlaksananya ketatalaksanaan SDM

90%

93%

95%

98%

100%

Indikator Kinerja 5.3 Persentase Terlaksananya penataan SDM

90%

93%

95%

98%

100%

-

-

17 org

17 org

17 org


K/L-N.B-NS-BS

Sasaran kegiatan (Output) 3 Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel Indikator Kinerja 3.1 Pelayanan pengadaan pegawai baru Sasaran kegiatan (Output) 4 Terlaksananya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara Indikator Kinerja 4.1 Tingkat ketepatan Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kabupaten/Kota Sasaran kegiatan (Output) 5 Terwujudnya Dokumen kepegawaian yang baik

Sasaran kegiatan (Output) 6 Terinternalisasinya budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Indikator Kinerja 6.1 Jumlah peserta yang mengikuti Internalisasi Budaya Kerja


56


Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kegiatan 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sasaran kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Indikator Kinerja 1.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai Sasaran kegiatan (Output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara Indikator Kinerja 2.1 Persentase pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK Sasaran kegiatan (Output) 3 Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname) Indikator Kinerja 3.1 Pelaporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu Sasaran kegiatan (Output) 4 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN No.

Indikator Kinerja 4.1 Persentase ketepatan dan tertib administrasi reviu laporan BMN Sasaran kegiatan (Output) 5 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan Indikator Kinerja 5.1 Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan Sasaran kegiatan (Output) 6 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di Kabupaten Bengkulu Utara



2015

2016

2019

60%

92%

94%

96%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

75%

85%

90%

95%

96%


K/L-N.B-NS-BS

57


Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Indikator Kinerja 6.1 Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kabupate Bengkulu Utara Sasaran kegiatan (Output) 7 Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip Indikator Kinerja 7.1 Persentase jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didata dan dinilai Sasaran kegiatan (Output) 8 Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement Indikator Kinerja 8.1 Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana eProcurement Sasaran kegiatan (Output) 9 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan Indikator Kinerja 9.1 Presentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari) Indikator Kinerja 9.2 Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan Kegiatan 3361 Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Sasaran kegiatan (Output) 1 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP No.



2015

2016

2019

100%

100%

100%

100%

100%

80%

85%

90%

95%

95%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


K/L-N.B-NS-BS

58


No.

Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator dan APIP KPU Indikator Kinerja 1.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti


2015

2016

2019

88%

90%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%


K/L-N.B-NS-BS

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Kegiatan 3363 Penyiapan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kab, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan Pilkada Sasaran kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum Indikator Kinerja 1.1 Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan Indikator Kinerja 1.2 Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa yang tepat waktu Sasaran kegiatan (Output) 2 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Perseorangan Calon Anggota DPRD serta Calon Bupati


59


No.

Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator


2015

2016

2019

Indikator Kinerja 2.2 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPRD serta Calon Bupatir dan Wakil Bupati

100%

-

-

100%

100%

Indikator Kinerja 2.3 Persentase Terlaksananya ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPRD serta Calon Bupatir dan Wakil Bupati

100%

-

-

100%

100%

95%

95%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


K/L-N.B-NS-BS

Sasaran kegiatan (Output) 3 Terlaksananya Advokasi dan penyelesaian Sengketa Hukum Indikator Kinerja 3.1 Persentase Identifikasi dan Rumusan Masalah Serta Bantuan Hukum Sasaran kegiatan (Output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Indikator Kinerja 4.1 Persentase peserta yang Mengikuti kegiatan Raker/Rakor/Pengkajian dan Evaluasi Pedoman teknis Administrasi Kepemiluan Indikator Kinerja 4.2 Persentase peserta yang Mengikuti Bimtek Pemilu dan Pilkada


60


Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kegiatan 3364 Penyiapan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Sasaran kegiatan (Output) 1 Terlaksananya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Indikator Kinerja 1.1 Persentase Koordinasi dan Evaluasi pelaporan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sasaran kegiatan (Output) 2 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Kinerja 2.1 Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilu dan Pilkada Indikator Kinerja 2.2 Persentase Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan Pilkada dan pemilu legislatif serta Presiden/Wakil Presiden Sasaran kegiatan (Output) 3 Terlaksananya Pusat Pendidikan Pemilih Indikator Kinerja 3.1 Persentase Riset dan Pemetaan Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Indikator Kinerja 3.2 Persentase Pelaksanaan Pilot Project Pusat Pendidikan Pemilih dan Pilkada No.



2015

2016

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


K/L-N.B-NS-BS

61


No.

Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Sasaran kegiatan (Output) 4 Terselenggaranya informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pilkada Indikator Kinerja 4.1 Persentase Pelayanan Pers dan Media Indikator Kinerja 4.2 Persentase Pengembangan Kehumasan Pemilu dan Pilkada Indikator Kinerja 4.3 Persentase Terlaksananya Bimtek supervisi Sosialisasi dan Kampanye Pemilu dan Pilkada Indikator Kinerja 4.4 Persentase Pengelolaan dan pengembangan Website KPU Kabupaten Bengkulu Utara Indikator Kinerja 4.5 Persentase Penguatan PPID Indikator Kinerja 4.6 Persentase Evaluasi Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis dan Calon Terpilih Pemilu dan Pilkada Indikator Kinerja 4.7 Persentase Pengembangan Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis Pemilu dan Pilkada Indikator Kinerja 4.8


2015

2016

2019

100%

100%

100%

100%

100%

90%

94%

95%

97%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

92%

95%

98%

100%

90%

92%

95%

98%

100%

92%

94%

96%

98%

100%

90%

92%

94%

98%

100%

1

2

5

5

5


K/L-N.B-NS-BS

Persentase terbentuknya komunitas peduli pemilu dan demokrasi


62

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara DAFTAR ISI

Recommend Documents