t. '··~ • _ .J
"'-...
~
......-'
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN AN TARA PEMERINT AH R EPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINT AH RE P UBLIK FILIP INA TENTANG KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina selanjutnya disebut "Para Pihak"; MERUJUK pada Perjanjian Persahabatan antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina yang ditandatangani di Jakarta, Indonesia pada tanggal 21 Juni 1951; MENGAKUI pentingnya asas kedaulatan dan kesetaraan. keuntungan bersama di bidang pendidikan dasar, pelatihan, dan penelitian dalam pembangunan bangsa di setiap negara BERKEINGINAN meningkatkan kerja sama bilateral dan penyediaan bantuan bidang pendidikan dasar dan pelatihan di kedua Negara: MENY ADAR I bahwa kerja sama terse but akan bermanfaat bagi Para Pihak; SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing serta prosedur dan kebijakan n1engenai kerja san1a di bidang pendidikan; TELAH MENCAPAI KESEPAHAM AN SEBAGAI BERIKUT: Pasal I Tujuan
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan dasar dan pelatihan berdasarkan asas resiprositas serta untuk meningkatkan ke~jasama ilmu pengetahuan dan kecerdasan intelektual.
Pasal II Ruang Lingkup Kerja Sarna
Memorandum Saling Pengertian ini, tanpa adanya tumpang tindih terhadap pengaturan yang ditandatangani langsung antara len1baga pendidikan dan/ atau le1nbaga yang setara 1
di kedua negara baik negen maupun bidang antara lain: 1. 2. 3.
4. 5.
swasta~
mempunyat ruang lingkup ke1ja sama
Memfasilitasi program pertukaran antar institusi pendidikan dan institusi pelatihan dari kedua pihak~ Mendukung bantuan pendidikan teknik dan kejuruan pada pendidikan dasar; Memfasilitasi pertukaran guru dan tenaga kependidikan an tara Kementerian Pendidikan Nasional~ Republik Indonesia dan Departemen Pendidikan Filipina dan untuk memfasilitasi pertukaran siswa dalam rangka belajar dan/atau program sister school; Memfasilitasi pertukaran publikasi bidang pendidikan dan jurnal pendidikan; Memfasilitasi pertukaran buku referensi~ hasil penelitian~ peralatan mengajar~ materi pembelajaran~ alat demo mengajar~ pameran~ simposium~ serta seminar di bidang pendidikan.
Pasal Ill Lembaga Pelaksana Para Pihak menunjuk lembaga berikut untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini: 1. Untuk Pemerintah Republik Indonesia adalah Ken1enterian Pendidikan Nasional; 2. Untuk Pemerintah Republik Filipina adalah Departemen Pendidikan.
Pasal IV Pelaksanaan Para Pihak melaksanakan Memorandum Saling Pengertian melalui pengaturan, program~ atau proyek dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal V Pendanaan Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan kerja sama yang tertuang di dalam Memorandum Saling Pengertian ini ditentukan oleh Para Pihak sesuai dengan dana yang tersedia di negara masing-masing.
Pasal VI Keikutsertaan Instansi Lain Jika dipandang perlu, Para Pihak dapat mengundang instansi pemerintahan lain dan instansi non-pe1nerintah untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.
2
Pasal VII Kelompok Kerja Bersama 1. 2.
3.
Para Pihak menyepakati untuk membentuk Kelompok Kerja Bersan1a untuk n1emfasilitasi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini. Kelompok Kerja Bersan1a melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengkajian ulang terhadap pelaksanaan Memorandun1 Saling Penge11ian ini secara rutin dan 1nengumpulkan laporan kepada instansi pelaksana. Kelompok Kerja Bersama diketuai oleh wakil Kementerian Pendikan Nasional RI dan wakil Departemen Pendidikan Republik Filipina, dengan keikutsertaan wakilwakil terkait sebagaimana mestinya, harus n1enyelenggarakan pertemuan setiap tahun secara bergantian di Indonesia dan Filipina.
Pasal VIII p,enundaan Setiap pihak memilikii hak, dengan alasan keamanan, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat, untuk me nunda semen tara waktu, baik secara kesel uruhan maupun sebagian, pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini berlaku sejak 60 hari setelah pemberitahuan disampaikan ke pihak lain melalui jalur diplomatik.
Pasal IX Kerahasiaan dan Hak Kekayaan Intelektual l.
2.
3.
Para Pihak harus menjamin bahwa data dan inforn1asi kependidikan yang disiapkan oleh kedua pihak dan dikembangkan, tern1asuk hasil riset bersama dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, tidak akan dipindahkan atau diberikan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu diantara para Pihak. Setiap Pihak akan melindungi, dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual dari Pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara dan berdasarkan perjanjian internasional atas kepemilikan hak kekayaan intelektual masing-masing pihak; Dalam hal pengaturan khusus, program atau proyek yang mungkin dihasilkan dalam hak kekayaan intelektual, Para Pihak akan men1buat pengaturan terpisah yang sesuai dengan hukum dan peraturan di kedua negara masing-masing. Pasal X Penyelesaian Sengketa
Setiap sengketa yang timbul dalam pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara bersahabat dengan konsultasi atau negosiasi melalui saluran diplomatik.
3
Pasal XI AMANDEMEN Memorandum Saling Pengertian ini dapat di amandemen secara tertulis dengan kesepakatan antara Para Pihak. Amandemen tidak akan berlaku sampai disepakati oleh kedua Pihak. Amandemen tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal XII Mulai Berlaku, Masa Berlaku, dan Pengakhiran
1. 2.
3.
Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun dan diperpanjang untuk periode yang sama, kecuali salah satu Pihak memberitahu secara tertulis kepada Pihak yang lain atas keinginannya untuk mengakhiri Men1orandum Saling Pengertian ini sekurang-kurangnya enam puluh (60) hari melalui saluran diplomatik. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku dari pengaturan, program, kegiatan kegiatan atau proyek yang sedang berlangsung sampai selesainya proyek atau kegiatan tersebut
Sebagai bukti yang bertanda tangan di bawah ini dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Men1orandum Saling Pengertian ini. Ditandatangani dalan1 rangkap dua di Jakarta pada tanggal 8 Maret tahun dua ribu sebelas dalam Bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia
Untuk Pemerintah Republik Filipina
Signed
Signed
.
'll
~ ·
Mohammad Nub Menteri Pendidikan Nasional
Albert F. del Rosario Menteri Luar Negeri
4
f ';, ol ~j ~~
'{ ..
.~~
~
:.P
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON BASIC EDUCATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines, hereinafter referred to as '"the Parties''~ REFERRING to the Treaty of Friendship between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines, signed by the parties in Jakarta, Indonesia on 21 June 1951 ~
RECOGNIZING the importance of principles of sovereignty and equality of states, mutual benefit on basic education, training and research in the national development of each country~ DESIRING to enhance bilateral cooperation and mutual assistance in the provision of basic education and training in their respective countries~ BELIEVING that the cooperation would benefit the
Parties~
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries as well as the procedures and policies on basic educational cooperation~ HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:
ARTICLE 1 OBJECTIVES The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to promote mutual cooperation in basic education and training on a reciprocal basis and to promote mutual cooperation for the advancement of knowledge and intellectual development.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION The present MoU, without detriment to the arrangements made directly between educational institutions and/or other similar entities of both countries in public or private sector, has scope of cooperation as follows: I. to facilitate the exchange programs between educational agencies and training institutions of the Parties: 2. to support mutual assistance for technical and vocational programs in basic education~
1
3. to facilitate the exchange of teachers and educational staff between the Ministry of National Education of the Republic of Indonesia and the Depat1ment of Education of the Republic of the Philippines and to facilitate the exchange of students for the purpose of study and/or sister school program; 4. to facilitate the exchange of educational publications and periodicals; 5. to facilitate the exchange of educational literature, teaching aid, documentary and demonstration material as well as the organization of relevant specialized exhibitions, symposia and seminars.
ARTICLE 3 IMPLEMENTING AGENCIES The Parties shall designate the following agencies to implement the MoU: I. For the Government of the Republic of Indonesia is the Ministry of National Education 2. For the Government of the Republic of the Philippines is the Department of Education
ARTICLE 4 IMPLEMENTATION The Parties shall implement the MoU through specific arrangements, programs or projects which will form an integral part ofthis MoU.
ARTICLE 5 FUNDING The cost of the cooperative activities under this MoU shall be funded on terms to be mutually determined by the Parties and shall be subject to the availability of funds.
ARTICLE 6 PARTICIPATION OF OTHER INSTITUTIONS If it is deemed necessary, the Parties may invite other government and nongovernment institutions to implement this MoU in accordance with the prevailing laws and regulations in their respective countries.
ARTICLE 7 JOINT WORKING GROUP I. The Parties will establish a Joint Working Group to facilitate the implementation ofthis MoU. 2. The Joint Working Group will monitor, evaluate and review the implementation of this MoU regularly and submit the report to the Implementing Agencies. 3. The Joint Working Group will be co-chaired by a representative of the Ministry of National Education of the Rep ubi ic of Indonesia and the Department of Education 2
of the Republic of the Philippines, with participation by representatives of other agencies, as appropriate, and shall meet at least once annually, alternately in the Philippines and in Indonesia.
ARTICLE 8 SUSPENSION
Each Party reserves the right, for reasons of security, public order or public health, to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this MoU which shall be effective sixty (60) days after notification has been given to the other party, through diplomatic channels.
ARTICLE 9 CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 1. The Parties shall ensure that the educational data and information mutually
provided and developed, including the results of joint research carried out under this Memorandum of Understanding, shall not be transferred or supplied to a Third Party without the prior written consent of the other Party. 2. Each Party shall protect, within its territory, intellectual property rights of the other Party in accordance with the domestic law in force in their respective countries and based on international conventions on intellectual property ownership to which either state is a party. 3. In case of specific arrangement program or project may result in intellectual property, the Parties shall conclude a separate arrangement in accordance with their respective laws and regulations.
ARTICLE 10 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute arising from the implementation of the provisions of the MoU will be settled amicably by consultations or negotiation, through diplomatic channels.
ARTICLE 11 AMENDMENT
This MoU may be amended at any time, in writing, by the mutual consent of the Parties. No amendment will have effect until signed by both Parties. Such amendment will form as an integral part of this MoU.
ARTICLE 12 EFFECTIVITY, DURATION AND TERMINATION
( 1) (2)
This MoU will come into effect on the date of signature. This MoU will remain in effect for a period of five (5) years, and will be renewed for similar periods, unless either Party notifies in writing of its 3
(3)
intention to terminate this MoU sixty (60) days in advance through diplomatic channels. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any arrangements, programs, activities or projects made under this MoU until the completion of such arrangements, programs, activities or projects.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this MoU. DONE in duplicate at Jakarta on the 8 day of March in the year two thousand and eleven in Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the Eng Iish text shall prevail.
For the Government of The Republic of Indonesia
For the Government of The Republic of the Philippines
Signed
Signed
Mohammad Nub Minister of National Education
Albert F. del Rosario Secretary of Foreign Affairs
4
