t I --_-----E u'\ INDONESIA INTERPOI. (AAN )OLRI SEPEREMPffi ABAD 1952 r?977

--_-----E

t I

&.y8 u'\

INTERPOI. INDONESIA ':

(AAN )OLRI

I I

SEPEREMPffi ABAD

1952

r

?977

Diterbitkan oleh

:

Badan Kerjasama Internasional Kepolisian

Oktober 1978.

Seperempat Abad Interpol Indonesia

INTERPOL INDONESIA

SEPEREMPAT AMAD 1952 n 1977

PRAKATA

terlaksanalah Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah S.W.T., akhirnya teryakni bahan-bahan isinya, walaupun Indonesia", Interpol leper"*put Abud 1ny*,rrruri"Buku : .'-, photo-photo Aan inte*iew dikumpulkan dengan segala keterbatasan, sehingga kekuranganhftnrangan akan tetap terdapat di dalamnya pihak yang Dalam kesempatan ini pula Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua diterbitkan' Uah turut memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga buku ini dapat

Kelahiran Interpol Indonesia 25 tahun yang lalu bertitik tolak dari : - Kehadiran pertama kali Delegasi Indonesia pada Sidang Umum IPCO-INTERPOL ke 21:

-

tahunl952di Stockholm yang sekali gus adalah pengesahan keanggautaan Indonesia dalam wadah organisasi InterPol. S.K. perdana Menteri No.: 245lPM 11954 tanggal 5 Oktober 1954 yang telah menunjuk Jawatan Kepolisian Negara R.L (POLRI) sebagai N.C.B. - (National Central Bureau)" untuk *"*ukili R.I. dalam hubungannya dengan ICPO-INTERPOL, dan menjadi "service Correspondent" R.I. serta menunjuk Kepala Kepolisian Negara R'I. sebagai Head N.C.B.{NDONESIA.

Adapun tujuan daripada penerbitan buku seperempat abad Interpol Indonesia ini adalah

-

:

men-dokumentasikan progress/perkembangan daripada Interpol Indonesia khususnya dan I.C.P:O.-Interpol padi u-.r*r,yu sebagai oiganisasi internasional yang terusberkembang. sebagai sumLrangan kepada kelengkapan kepustakaanPOLRI/ABRIkhususnya dan Inter-

pol pada umumnya. merupakan dokumen yang diharapkan dapat lebih memberikan penerangan dan pengertian tentang mission InterPol.

Dengan adanya pengertian masyarakat terhadap eksistensi Interpol diharapkan timbulnya partisipasi baik oleh Instansi-instansi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri untuk memberikan bantuan bagi usaha-usaha Interpol di dalam menanggulangi kejahatan Internasional. Semoga penerbitan buku ini, dapat mencapai sasaran sebagai yang kita harapkan bersama.

Jakarta, 5 Oktober 1978.-

KEPALA BADAN KERJASAMA INTERNASIONAL KEPOLISIAN/SEKRETARIS NCB INDONESIA -INTERPOL

DRS. SIDARTO DANUSUBROTO. SH

_\)

-\S zl

N

//,

lrlrZ( \

\,

S-

KATA SAMBUT.AN KEPALA KEPOLISIAN NEGAR.A R.I.

Dengan memanjatkan puji dan sukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, usaha penerbitan buku "seperempat Abad Interpol Indonesia" saya sarnbut dengan gembira. Perkembangan technologi mutakhir, khususnya di bidang transport dan komunikasi, menjadikan dunia kita menjadi semakin "sempit" dan batas antar negara menjadi semakin "kabur". Batasbatas nep;ara secara effektif mudah dilalui, sehingga mempermudah berpindahnya manusia-manusia, barang-barang maupun modal dari satu negara ke negara lain. Kenyataan ini mernbrerikan akibat bahwa kejahatan menjadi berobah coraknya. yang semula hanya bersifat lokal semata-mata, saat itu mulai menampakkan corak barunya yang bersifat Internasional.

Tanah air kita Indonesia yang letaknya strategis, yakni pada titik silang dua benua dan dua samudera, sulit untuk terhindar dari arus kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi tersebut, termasuk pula side-effeknya di bidang kejahatan Internasional. Karena kejahatarr mempunyai kecenderungan untuk "mengikuti" tiap jenis komunikasi antar manusia, barang-barang maupun modal, maka perkembangan komunikasi Internasional sebagai produk kemajuan technologi, diikuti pula oleh perkembangan di bidang kejahatan Internasional.

Oleh sebab itu ikut sertanya Indonesia di dalam wadah kerjasama Internasionai untuk menanggulangi kejahatan yakni ICPO-INTERPOL, merupakan kondisi yang tepat dan secara konsisten perlu di kembangkan.

Kami harapkan agar usaha penerbitan buku peringatan "Seperempat Abad Interpol

Indonesiat', dapat merupakan bagian yang berarti dalam usaha pengembangan partisipasi N.C.B.Indonesia bagi Interpol khususnya maupun usaha bagi penanggulangan kejahatan pada umumnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rachmat dan bimbingan kepada kita sekalian.

Jakarta, 5 Oktober 1978

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/ KEPALA NCB INDONESIA

DR. AWALUDIN LETNAN JENDERAL POLISI

.t

?::tt':l'

#i: -.. *: S:F::, t.

l

;:i.r

q L

0.

(,)

€ (n o

o. ! ()

0i

U k a C.)

ca

a cd

vL

6

2

DAFTAR-ISI.

Halaman

\KATA. \ SAMBUTAN KAPOLRI.

5 7

E\DAHULUAN:

F

13

:EJ.\RAH: - S:jarah I.C.P.O.-Interpol. - Sejarah N.C.B.-Indonesia.

17

l9

iIRGANISASI:

. -

Organisasi I.C.P.O.-Interpol.

29

Organisasi N.C.B.-Indonesia.

3t

{ZAS-AZAS KERJASAMA INTERNASIONAL KEPOLISIAN Beberapa Azas Pokok

-

:

..

39

.

39 39 39 40 40

National SovereigntY Ordinary Criminal Law. Universality. Functional CooPeration. Organization FlexibilitY.

-

SARANA KERJASAMA INTERNASIONAL KEPOLISIAN. a. Jaringan Radio InterPol. (incl. : Radio Interpol Indonesia).

43

48

b. Criminal Records. c. International Notices.

49

.:....

d. StolcnPropertyNotices e

.

Surat-surat E,daran laporan-laporan ringkas, Brosur-brosurTehnis dan lain-lain

MEKANISME KERJASAMA INTERNASIONAL KEPOI-ISIAN A. Hubungan Kerjasama. . . Sek. Jen. - N.C.B - N.C.B. dengan N.C.B. - N.C.B.-Instansi2 : - Intern polri. - Extern Polri. .

B. Masalah Extradisi dan Peranan N.C.B. C. lnterpol L.O. .

\ II. KEJAHATAN-KEJAHATAN UTAMA

\ III.

I\.

YANG DITANGANI INTERPOL'

: .......

50 50

55 55

55 .58

58

58 64 69

KONPERENSI-KONPERENSI INTERNASIONAL DAN PAR TISIPASI POLRI.

79

KASUS-KASUS UTAMA.

95

X. LAMPIRAN

r05

BAB

I

PENDAHULUAN

af l:,.-

ery ,'}l1 :i '*

1952 di Stockholm diadakan Si-f- dang Umum tahunan ICPO-Interpol yang ke 21. Pada kesempatan ini Indonesia telah

Dada tahun

mengirimkan suatu team yang terdiri dari wakil-

wakil Kepolisian Negara R.I. dan

Kejaksaan Agung. Didalam Sidang LJmum tersebut delegasi Indonesia telah menyatakan keinginannya untuk menjadi anggauta Interpol, dan keinginan tersebut mendapat sambutan baik dari peserta Sidang, yang selanjutnya pada tahun itu juga Indonesia telah resmi menjadi anggauta.

Adapun follow Up d/p keanggautaan Interpol tersebut sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, baru direalisir pada th. 1954 yaitu dengan S.K. perdana Menteri No. 2451PM11954 tanggal 15 Oktober 1954 maka dibentuklah NCB-Indonesia INTERpOL atau lebih

populer disebut Interpol Indonesia

wilayah negara yang bersangkutan. Konvensikonvensi internasional hanya ditujukan terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu misalnya tentang

;

-

Perdagangan budak (konvensi 1904).

-

Pemalsuan Uang (konvensi 1929).

- Lalu lintas 1961). -

gelap obat bius (konvensi

/

Pelanggaran-pelanggaran dibidang penerbangan sipil (konvensi 1970), hanya

dapat dilaksanakan bila negara-negara yang bersangkutan telah meratifisirnya dan memasukkan kedalam hukum nasional.

yang

ditempatkan pada Jawatan Kepolisian Negara

R.r. -(POLRT).

Sehingga dengan demikian sampai dengan berusia seperempat abad. Mengingat usia yang telah dicapai tersebut maka pada kesempatan ini diterbitkanlah buku "seperempat abad Interpol Indonesia" dengan maksud disamping untuk memperingati usia Interpol Indonesia juga yang lebih penting adalah untuk dokumentasi/kepustakaan yang dapat memberikan penerangan dan pengertian tentang mission Interpol. ICpO-Interpol yang sampai dengan saat ini beranggautakan 127 Negara adalah merupakan organisasi Internasional yang besar setelah P.B.B.

saat ini Interpol Indonesia telah

Titik tolak daripada adanya INTERPOL tersebut yakni dengan diadakannya suatu konggres Internasional yang dihadiri oleh wakil-wakil 14 negara, yang diadakan di Monaco dan diprakarsai oleh Pangeran Albert I dari Monaco. Adapun yang menjadi tujuan daripada konggres ini adalah memerangi kejahatan internasional (In-

ternaAional Crime) yang saat itu sudah menunjukkan gejala-gejala yang nyata yaitu dengan timbulnya revolusi di bidang tehnologi (khusus dibidang transportasi dan komunikasi). Diatas telah disinggung tentang international Crime, apakah yang dimaksud ?

Tidak ada suatu pasal didalam hukum internasional yang merumuskan tentang "Internatio nal Crime", lebih-lebih yang memberikan sanksi terhadap pelanggar-pelanggarnya. Per UndangUndangan nasional hanya berlaku clalam batas

Istilah "International Crime" atau

kejahatan

internasional lebih bersifat suatu ungkapan populer terhadap kasus-kasus pidana yang mimpunyai ciri-ciri internasional. Pada prakteknya kejahatan internasional diartikan sebagai setiap aktivitas penjahat/kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara, baik sifat dari kejahatan yang dilakukannya maupun identitas atarr kelakuan daripada penjahat tersebut atau kakr tangan kaki tangannya.

I i I

I

,l

"{

,

t *

t

! I

! .'

Sehingga pengertian tersebut

dapat

mencakup kejahatan-kejahatan yang locus-delic_ tinya dilakukan didua negara atau lebih, locus delicti disatu negara tetapi penjahatnya lari kelain negara atau locus delicti disatu negara tetapi aki_ batnya berpengaruh terhadap .teguru-.regura lain (pemalsuan uang).

Asal kata "INTERPOL,'

Ketika Sek Jen Interpol pindah ke paris

pada

tahun 1946, telah timbul akan kebutuhan address telegrap, dan kata "INTERPOL suatu singkatan

daripada "INTERNATIONAL pOLICE" telah dipilih dan didaftarkan pada kantor pos di paris pada tanggal22 Juli 1916. Pada Sidang Umum ke 16 tahun 7947, disaat membicarakan masalah telekomunikasi, DR. GUISEPPE DOSI delegasi dari Itali mengusulkan agar National Central Bureau juga menggunakan kata-kata yang sama, dan diikuti dengan nama kota tempat tinggal, yang digunakan sebagai alarnat telegrap dan postel.

t3

.i

f,i

i{ i

komunikasi, radio teleprinter, phototelegraphr dan lain sebagainya.

Usul ini diterima dan hal ini mempermudah

pertukaran informasi. Kata "INTERPOL" telah berhasil ditambahkan pada nama organisasi pada perubahan konstitusi tahun 1956, dan semenjak itu kata-kata tersebut merupakan suatu kesatuan.

Kerjasama Kepolisian

mempunyai Sekretariat Jenderal Interpol juga mempunyai badan tetap lainnya yang berkedudukan pada negara-negara anggauta yang disebut National Central Bureau (NCB) Interpol.NCBNCB inilah yang merupakan fondamen daripada ICPO Interpol.

INTERPOL sebagai suatu organisasi Internasional yang bergerak dibidang penanggulangan kejahatan internasional didalam sistim kerjanya mempergunakan sarana-sarana yang lengkap sesuai dengan tuntutan zaman antara lain radio tele-

.,,2

f l, t1 ;*t

Internasional

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Interpol yang ber Markas Besar di Paris disamping

,

,t,

ir

j,fi

tu

#

ffirj

i''#A ,'1'!1t':1""t'

th ' :#

":u'

1?4t,

\b'i

ffi

*o.d.

w.&,

tt"

-^4--

3r*'{4' -,

{4

.si.a.*1

, '" ..!t,,

i' /

/,0",,6.,''/"r

- /

"H :

/

...# lt*vt'f:",i :#7"r{

'rd'+-*.:a'#wa

i'*rrx{2.z+'.'; n: t::..-' #['|Jo"')? -,,.::-:r;'-'-;l'i''**',"&{-.*U*** "u "./"4"/ ..'i&ta*4" t {., ,

Kepala kepolisian Negara R.S. Soekanto Tiokroatmodio pada I.A.C.P. Conference di Honolulu tahun 1957.

t4

BAB

II

SEJARAH

,t

i I

a. Sejarah I. C.P. O. -InterPol. l.l

LANGKAH_LANGKAH PERTAMA DAN MASA-MASA PERMULAAN.

1914 : Konggres Monaco.

Awal kegiatan daripada ICPO-Interpol

"l '{

adalah dengan diadakannya konggres Itrtemasionai pertama Polisi Kriminil yang diadakan

Pada masa-masa permulaan berdirinya LC.P.C. tidak dijelaskan apakah I.C.P.C. yang didirikan atas dasar Anggaran Dasar 1923 itn

Konggres tersebut diprakarsai oleh Pangeran ALBERT I dari Monaco, dan dihadiri oleh para Perwira Polisi, Hakim-Hakim, SarjanaSarjana Hukum dari 14 negara. Adapun masalah yang didiskusikan ada 4 hal yaitu ;

merupakan suatu panitia yang dibentuk oleh para

di Monaco dari Tgl. 14 s/d 18 April 1974.

1. Metode mempercepat dan memperrnudah penangkapan pelaku tindak pidana.

2.

Menyempurnakan tehnik identifikasi.

3. Mengkompilir pusat data pada tingkat Internasional.

4. Unifikasi daripada

prosedur extradisi.

Konggres I ini berhasil menelorkan 12 Resolusi. Dengan meletusnya Perang Dunia I, maka apa yang telah direncanakan konggres tidak dapat dilaksanakan.

1923

:

Konggres Vienna.

Pada Thn. 1919 setelah Perang Dunia I, Kolonel M.C. VAN HOUTEN dari Kepolisian Kerajaan Belanda mengulangi cita-cita daripada kerjasama Kepolisian tersebut dengan mengusulkan agar diadakan konperensi lagi.

Pada Thn. \923, atas prakarsa Dr. JOHANES SCHOBER, Kepala Kepolisian Austria, diadakanlah Konggres II yang diadakan dari Tgl. 3 September s/d 7 Septernber 1923.

Hadir dalzmr Konggres tersebut 138 utusan dan 20 negara, antara lain ; Austria.

Denmark, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria.

Pada Konggres ke II ini berhasil disusun Anggaran Dasar ICPC (International Criminal Police Commission) dan Wina ditetapkan sebagai Markas Besar Organisasi.

$ t:

'l

utusan yang menghadiri Konggres tersebut, ataukah sudah berbentuk Organisasi antar pemerintah. Patut diketahui bahwa pada saat itu tidak ada suatu dokumen yangditanda tangani oleh para

utusan yang mungkin juga mereka tidak mempunyai mandat sebagai wakil pemerintah mereka. Namun demikian Anggaran Dasar telah menetapkan bahwa pemerintah Negara-Negara Anggauta dikemudian hari dapat mengadakan campur tangan. Fasal 3 Anggaran Dasal tersebut menetapkan bahwa pemerintah negara-negara yang tidak terwakili pada Konggres ke II tersebut, telah diminta untuk mengajukan wakil-wakil mereka. Disamping itu Anggaran Dasar juga belum menetapkan prosedur bagi keanggautaan negaranegara baru. Memang harus diakui masih banyak masalah-masalah yang bersilat samar-samar.

Namun demikian kebiasaan-kebiasaan telah mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Suatu negara yang akan menjadi Anggauta Organisasi biasanya dilakukan dengan cara menyerahkan dokumen resmi dan membayar

uang iuran yang pada umumnya dibayar oleh pemerintah negara-negara yang bersangkutan. Pada masa-masa pennulaan ini baik Pre-

siden, Wakil Presiden maupun

Anggauta-

Anggauta sebagian besar terdiri atas bangsa Austria. Pada Konggres atau Sidang Umum ke VI di bahwa PreWakil Presiden dan harus memilih I.C.P.C., siden pada Sidang-Sidang Majelis Umum derngan suara terbanyak untuk masa jabatan 5 tahun bagi Presiden dan 2 tahun bagi Wakil Presiden.

kota Wina Thn. 1930 menetapkan

Sehubungan dengan adanya perubahanperubahan didalam Anggaran Dasar dan semakin banyaknya negara-negara yang menjadi Anggauta

l7

lr I !l

I

i

serta timbulnya

perkembangan-perkembangan baru maka dibentuk suatu Sekretariat Jenderal yang bekerja secara tetap. Sebagai Sekretariat

Majelis Umum akhirnya memilih kota Paris sebagai Markas Besar I.C.P.C. Presiden

lanjutn

I.C.P.C. akan didampingi oleh suatu Badan Eksekutif yang benar-benar merupakan suatu ewan

dianggi

sebagai Sekretaris Jenderal sampai dengan Perang

Internasional, baik Presiden maupun Badan Eksekutif harus sama sekali terlepas daripada

Dunia II.

negara tempat kedudukan organisasi,ayat 5 bab V'

menjac

Jenderal pertama telah ditunjuk seorang bangsa Austria bernama C. DRESSLER yang rnenjabat

BUBARIIYA I.C.P.C. YANG PERTAMA" Dalam Sidang Umum ke 14 yang diadakan di Bukarest pada bulan Juni 1938 tidak berapa lama setelah pendudukan Jerman, maka untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh politik telah

timbul suatu pendapat bahwa seyogyanya Markas Besar I.C.P.C. dipindahkan kenegara yang netral. Namun demikian saran tersebut tidak diterima oleh Majelis Umum. Sebenarnya Kepala Kepolisian Jerman HEYDRICH merencanakan untuk mengambil alih I.C.P.C. dan memindahkan LC.P.C. dari Wina ke Berlin. Untuk melaksanakan maksud

tersebut HEYDRICH telah

mengadakan pemungutan suara secara paksa dengan cara surat

menyurat dan Anggauta-Anggauta I.C.P.C. diberikan waktu selama tiga minggu untuk memberi jawaban yang justru pada saat itu perang dunia telah mulai berkobar. Negara-negara yang tidak memberikan jawaban telah dianggap memberikan persetujuannya secara diam-diam. Dokumen-dokumen I.C. P.C. dan Organisasi telah hilang selama jatuhnya kota Berlin beberapa tahun kemudipn.

PERKEMBANGAN I.C.P.C. 1946 - 1956. Segera setelah berakhirnya Perang Dunia

ke II Inspektur Jenderal F.E. LOUWAGE dari Kepolisian Belgia memutuskan untuk mengada kan pertemuan Wakil-Wakil Negara Anggauta I.C.P.O. Undangan untuk mengadakan pertemuan tersebut dikirim melalui saluran Diplomatik. Pertemuan tersebut merupakan Sidang Umum I.C.P.C. yang ke XV dan para utusan dari 19 negara yang menghadiri sidang tersebut mengatakan siap untuk menerima Anggauta baru. Didalam Agenda Sidang lJmum tersebut tercantum suatu gagasan untuk merencanakan suatu Anggaran Dasar baru dan memilih suatu kota sebagai Markas Besar yang baru, dan untuk pelaksanaannya kemudian dibentuk suatu panitia. 18

Anggaran Dasar menetapkan ; "Anggauta-Anggauta Badan Eksekutif sedapat mungkin berasal dari negara-negara yang berlainan, tetapi Sekre-

taris Jenderal sebaliknya dari negara tempat kedudukan I.C.P"C.". Sebagai Presiden diangkat F.E. LOTIWAGE, sedangkan L. DUCLOU, dipilih sebagai Sekretaris Jenderal. Pada tahun 1951MARCEL SICOT, menggantikan L.DUCLOUX sebagai Sekretaris Jen-

deral.

terhadi ningkat

Interna memer diam-d Disaml diperlu penuhi diadakr

sebagia

peruba

Dasar l

(

r.c.P.{

Pada Sidang lJmum yang ke XVI Yang diadakan di BRUSSEL pada . 1,946 telah dihadiri oleh utusan-utusan L9 negara Anggauta. Keanggautaan Organisasi ternyata meningkat dari tahun ketahun sekalipun sebagian besar Negara-Negara

Eropah Timur menarik diri dari keanggautaan organisasi pada Thn. L950. Sampai dengan Thn. 1956I.C.P.C. telah beranggautakan 55 negara dan sampai dengan Thn. 1977 organisasi ini telah

onal Cr Umum konsep

pada

Si

pada

Tt

sebut di

I pasal da

T

beranggautakan 127 negara.

pasal 2 p

I.C.P.C. selama dalam sejarahnya sampai dengan Thn. 1956 dapat dikatakan tidak pernah mengalami kesulitan-kesulitan dan perselisihan-perselisihan yang berarti, kecuali selama masa-masa peperangan.

Kenyataan ini terutama disebabkan oleh tujuan I.C.P.C. yang jelas dan yang dinyatakan dengan tegas didalam Anggaran Dasar' Bahaya--

telah dit

Markas di Paris.

X

pakan

a

sambuta

gauta

sc

resmi or

bahaya yang dapat mengancam keruntuhan I.C.P.C. telah mampu dicegah dengan adanya pasal

L

Anggaran Dasar 1946 yang berisi larangani

I.C.P.C. guna mencampuri atau melakukan kegiatankegiatan dalam bidang Politik, Agama dan Rasial.

b. PERIOT

Sr

ANGGARAN DASAR BARU. Anggaran Dasar 1946 adalah merupakan suatu revisi daripada Anggaran Dasar 1923. Ang-

cakan

c

Republil onal Poli Or-sanise

garan Dasar Baru ini telah memungkinkan I.C.P.C. memulai dengan suatu rencana

rintah Ir pada Sic

baru dan menempatkan diri dalam forum internasional secara lebih penting.

adalah

Stockhol

tr

Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya ternyata bahwa Anggaran Dasar inipun dianggap belum dapat mengikuti perkembangan terhadap kebutuhan-kebuhan yang semakin meningkat. Didalam perkembangan ini kerjasama Internasional antara Badan-Badan Kepolisian

menjadi sedemikian penting sehingga organisasi memerlukan lebih daripada persetujuan secara diam-diam dari pihak negara-negara anggauta. Disamping itu pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan oleh organisasi ternyata tidak dapat dipenuhi oleh peraturan-peraturan keuangan yang diadakan pada Thn. 1946.

Akhirnya timbul pendapat-pendapat dari sebagian negara anggauta tentang perlu adanya perubahan secara menyeluruh daripada Anggaran

Dasar 1946. Sehingga kemudian pada Thn. 1956 nama

I.C.P.C. dirubah menjadi {"C.P.O. (International Criminal Police Organization) Pada Sidang IJmum Thn. 1955 di Istambul telah dibicarakan konsep perubahan Anggaran Dasar yang banr pada Sidang Umum yang ke 26 yang diadakan pada Thn. 1956 di Wina Anggaran Dasar baru tersebut diterima dan disyahkan. Anggaran Dasar Baru ini terdiri dari 50 pasal dan sejumlah peraturan yang bersifat umum.

Tujuan I.C.P.O. yang dinyatakan didalam pasal2 praktis sama dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan 30 tahun sebelumnya, sedangkan Markas Besar Organisasi tetap berkedudukan

di Paris.

Kata "INTERPOL" yang semula mempakan alamat kawat organisasi, telah mendapat sambutan yang demikian baik dari semua anggauta sehingga menjadi bagian daripada nama resmi organisasi ini.

Suatu pembaharuan yang penting didalam Anggaran Dasar baru ini adalah penambahan kata " MILITER "sebagai tambahan didalam pasal3 Anggaran Dasar.

Pasal 4 menyatakan, bahwa AnggautaAnggauta I.C.P.O. seyogyanya terdiri dari Badan Kepolisian Resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah mereka masing-masing. Permintaan untuk menjadi Anggauta hendaknya disampaikan kepada Sekretariat Jenderal oleh Pemerintah dengan rnelalui saluran-saluran Diplomatik, oleh Sekretariat Jenderal permihtaan tersebut kemudian diteruskan kepada Sidang Umum dan untuk dapat diterima diperlukan 213 dari jumlah suara yang hadir. Fasal 45 memuat ketentuan tentang masa pera* lihan antara Anggaran Dasar lama dan Anggaran Dasar Baru. Semua badan yang mewakili Negara-NeI akan d'ranggap sebagai anggauta organisasi kecuali apabila Badan-Badan tersebut melalui pemerintah gara yang tercantum didalam appendix

mereka masing-masing menyatakan tidak dapat menerima Anggaran Dasar itu. Pernyataan semacam itu harus dinyatakan selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sesudah Anggaran Dasar tersebut disyahkan.

I

Appendix berisi daftar negara-negara anggauta LC.P.O. Ternyata tidak satu negarapun dari 58 negara yang terdaftar menarik keanggautaan organisasi.

Sejak saat itu banyak negara-negara yang masuk menjadi anggauta menurut prosedur yang telah ditetapkan didalam Anggaran Dasar tersebut, sehingga Interpol saat ini adalah benar-benar merupakan suatu Organisasi Internasional resmi yang diakui oleh Dunia.

b. N.C.B Indonesia (Interpol) Dalam PERIODE 1952 _ 1954. Sebagai langkah pertama guna mengadakan observasi dan kemungkinan masuknya Republik Indonesia kedalam Organisasi Internasional Polisi Kriminil (International Criminal Police Organisation), maka pada bulan Mei 1952 Pemerintah Indonesia mengirim 2 (dua) orang utusan pada Sidang Umum ke 21 I.C.P.O. Interpol di

Stockholm sebagai peninjau, masing-masing adalah R.K. SOSRODANUKUSUMO, Kepala

diri dari

Perkembangannya

Jawatan Reserce Pusat pada Kejaksaan Agung dan Komisaris Polisi Tk. I. Drs. R. SOEDJONO

PARTO-DIDJOJO

dari Jawatan Kepolisian Ne-

gara.

Pemerintah Republik Indonesia akhirnya memutuskan masuk menjadi Anggauta I.C.P.O. Interpol pada tahun itu juga. Dalam periode ini Pemerintah Republik Indonesia belum menunjuk sesuatu Instansi/Badan tertentu yang akan berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional Indonesia (nati-

t9

onal Central Bureau - Indonesia ), sehingga semua surat-surat dari Interpol dialamatkan langsung kepada Perdana Menteri Republik Indonesia.

PERIODE L954

-

1956.

Pada akhir tahun 1954, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri R. I. No. :245 IPN | 1945 ter -

tanggal 5 Oktober 1954, Pemerintah menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai Biro Pusat

Nasional Indonesia (National Central Bureau Indonesia) untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia didalam Organisasi Interpol. Sebagai Kepala Biro Pusat Nasional Indooesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara.

Untuk melaksanakan surat keputusan tersebut, maka keluarlah Order Kepada Kepolisian Negara tertanggal 15 Oktober 1955 No.: IlVilll 1954 No. Pol.: I/I/7/Sek. tentang pembentukan Seksi Interpol dan Laboratorium pada Dinas Reserse Kriminil/IDKN. Dalam periode ini sebagai Kepala Seksi Interpol adalah Komisaris Pol. Tk. L Drs. R. SOEDJONO PARTODIDJOJO.

Komisaris Pot. tk. I Drs. Imqn Sudradiat, Sekertaris NCB Indonesia Periode 1956- 1964.

PERTODE 1956 - 1964.

Dunia Kejahatan pada saat itu benar-benar telah berkembang, International Crime yang tidak mengenal batas-batas negara lagi telah menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh Interpol. Kenyataan ini telah mendorong negara kita untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Interpol. Menghadapi hal-hal tersebut maka Pimpinan Jawatan Kepolisian Negara pada waktu itu menganggap perlu segera adanya perubahan terhadap status N.C.B.- Indonesia, sehingga akhirnya keluarlah Order Kepala

Kepolisian Negara -'No.:

251111956 yang

melepaskan Seksi Interpol dari Dinas Reserse

Kriminil menjadi N.C.B.-Indonesia

yang

membawah langsung kepada Kepala Kepolisian Negara. Dalam Periode ini sebagai Pimpinan harian tugas-tugas N.C.B.-Indonesia adalah Komisaris Pol. Tk. L Drs. KATIK SOEROSO dan Komisaris Pol. Tk. II. IMAN SOEDRADJAT. PBRIODE 1964 - 1967. .a!;:4:

+ f ,.e-&b

&;,w"",,

I

W.'W fr W !'{,ry aaE # fr,

Komisaris Pol. tk. I

Drs. R. Soediono Partodi'

djoio, Kepala Seksi Interpol Periode 1954'1956

20

Iklim Politik Tanah Air kita setelah tahun 1960 kiranya kurang menggembirakan untuk kehidupan N.C.B.-Indonesia. Sebagai akibat

keluarnya Republik Indonesia dari Anggautaan P.B.B. pada waktu

itu,

ke

maka

partisipasi negara kita didalam Organisasi Interpol juga menjadi agak menurun, sekalipun demikian secara resmi N.C.B.-Indonesia tidak pernah

aR.s. soEKANTo TJIKRIDIATMzDJI Kepal.a Kepolisian Negara R.I. 1945-ll59lHead '

N.C.B.-Indonesia Interpol 1954-1959'

MAY. JEN. POL. SUTJIPTO DANUKUSUMO Menteri I Panglima Angkatan K epolisian R.I I Head N.C.B.-Indonesia Interpol 1963 1965

-

t

JE]{. POL. SOEKAKNO DJOJONAGORO N e gara R. I. I H e ad l'{. C.B. - Indo ne sio

K epala K e po lisi an

Interpol 1959 - 1963.

2l

!

,

I

I I

i

JEN. POL. SOETJIPTO YUDODITTARDJO fuIen t eri fPang

lima An gka t an K e po li si an

N.C.B.-Indonesia Interpol 1965

JENDERAL POL.

-

R..

I. I H e a ci

1968.

DRS. MOH. HASAN

Keoola Kepolisian R.l. lHead N.C.B.- Indonesia

Interool 1971

22

-

1974.

JEN. POL. DRS. HUGENG IMAAI $ANTOSO Kepala Kepolisian R.I. I Head N-C.B.-[ndonesi"q IntcrPol 1968 1971'

-

JEN. POL. DRS. WIDODO BUDIDARMO Kepala Kepolisian Negara R.I. f Head N.C.B.-Indonesia Interpol 1974 - 1978.

LETNA]I JENDERAL POL. DR. AWALWIN Kepah Kepolisian Negara R.LlHead N.C.B.-Indonesia Interpol 1978

-

Sekarang.

23

sebut ternyata sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan di dalam hasil-hasil Sidang Umum hterpol di Rio De Janeiro

pada tahun 1965 dimana setiap N.C.B' haiur benar-benar menjadi pangkal berpijak Organisasi sehingga dengan sendirinya suatu N.C.B. harus benar-benar aktif sehingga tercapai hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan

tujuan " Organisasi.

SelanJutnya belum sempat S'K' Men/Pangak terse-but dilaksanakan telah keluar Peraturan Men/Pangak No.: 5/PRT IMP 11967 tanggal 1 Juli 1"96? dimana ditentukan bahwa pada Markas Besar Angkatan Kepolisian

dibentuk Biro InterPol. Dalam periode ini sebagai Kepala Biro Interpol adaiatr Komisaris Besar Polisi Drs' WAHJUDI WIRIOD IHARDJO. PERIODE 1969 - 1-9?6. Dengan Surat Keputusan'Pangak No' PoI'

21ISK/PANGAK/1969 tanggal

\t!Iti:::!!!!!:

ti€

:

!!

\\iir

Brigien. Pol. Drs. Wahiudi Wiriodihardio' Se{. wCg-tndonesia dari th. 1964-1971'

memutuskan hubungannya dengan Paris sebagai Pusat Organisasi' Pimpinan AKRI pada waktu itu menempuh suatu politik guna menyesuaikan diri dengan kondisi politik pada saat itu ialah dengan keluarnya Order Direktur Reserse/DEPAK No.; 9/UM/1964 tertanggal l4lApril 1964 yang menetapkan untuk re*"tttatu bahwa N.C.B.-Indonesia sebagai Dinas Interpol pada Direktorat Reserse Kriminil /DEPAK. Pada Periode ini N.C'B'-Indonesia tetap mengirimkan utusannya dalam SidangSidang Umum Interpol di Bern (Swiss) dan

l7

Februari

l- 969 dibentukiah Sekretariat N.C' B'-Indonesia yang diKepalai oleh seorang Sekretaris' Dalam

perioA" ini terjadi peiubahan status dari Biro lnterpol menjadi Sekretaris N.C.B.-Indonesia yang menbawah pada Komandan Jenderal Komando Reserse. Secara formil dan wewenang Sekretariat N.C.B"-Indonesia tetap sama sebagaimana ditetapkan didalam S'K' Perdana -Menteri R.I. No. :2451PM17954, ialah sebagai

Kyoto (Jepang). Dalam Periode ini sebagai Kepala Dinas Interpol ditunjuk Komisaris Besar Polisi Drs. WAHJUDI WIRIODIHARDJO.

PERIODE 1967

-

1969.

Dengan Surat Keputusan Nlenteri/PANGAK No. pot. :92ISK/MENPANGAK 11967 tertanggal 26 Juni 1967 memutuskan pembentukan N.C.B.-Indonesia yang membawah langsung kepada menteri/Pan gak.

Didalam S.K. Men. Pangak ini diperinci secara jelas fungsi dan tugas-tugas N'C'B'Indoneiia. Ketentuan -ketentu arr dalam SK' ter24

Kolonel Pol. Drs. Muslihat Wiradiputra SH, Sek. NCB-lndonesia dari

th' 1971-1976.

3 JT

,

L

:.,:,. ..,.,,r..,!iiiill!,ill:::, ,ttt:ti;"..ni:i :!t::t.::::4r:t ,,,

,.

i:::ain j.

: . ..i..i:' n,:jli.ifita.t "

::;

:.|!j!*:..

..

KOL. POL. DRS. SIDARTO DANUSUBROTO SH Kepala Badan Kerjasama Internasional Kepolisianf Sekretaris N.C.B.-Indonesia Interpol Tahun 1976 sld sekarang.

Service Correspondence Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam periode ini berturut-turut sebagai Sekretaris N.C.B. - Indonesia adalah Kolonel Polisi Drs. WAHJUDI WIRIODIHARDJO yang kemudian diganti oleh Kolonel Polisi DRS. MUSLIHAT WIRADIPUTRA SH dan sejak thn. 1976 diganti oleh Kolonel Polisi Drs. SIDARTO DANUSUBROTO SH PERIODE 1f?6 _ HINGGA KINI

1978.

Sesuai dengan Keputusan Men HankamNo. : Kep/15/IV/1976 tentang PbkokPokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian

Pangab

R.I. dan Surat Keputusan - KAPOLRI No. Pol. : SEKP/50/VLI|7977 tentang Pokok-

Negirra

Pokok Organisasi dan Prosedure Markas Besar

Kepolisian

R.I. dibentuk

Badan Kerjasama

Internasional Kepolisian R,I., maka pada tingkat

Markas Besar Kepolisian R.I. dibentuk Badan Kerjasama Internasional Kepolisian disingkat BAKERSINPOL sebagai suatu Badan Pelaksana

Pusat yang membawah langsung

kepada

KAPOLRI. Sesuai dengan isi surat Keputusan KAPOLRI tersebut maka BAKERSINPOL aOfian merupakan pelaksana N.C.B. Indonesia ditambah dengan tugas-tugas hubungan Luar Negeri pada umumnya.

Dalam periode ini sebagai Kepala Badan Kerjasama Intemasional Kepolisian adalah Kolonel Polisi Drs. Sidarto Danusubroto SH. 25

BAB

III

ORGANISASI

a. Organisasi I.C.P.O - Interpol. tuan anggaran dasar serta lain-lain yang

TUJUAN ORGAI\TISASI

menyangkut segi-segi dari kehidupan Menurut pasal2 Anggaran Dasar I.C.P.O. Interpol tujuan organisasi ini adalah :

Untuk menjamin serta memajulan - kerja sama yang seluas-luasnya antara semua Badan - Badan Kepolisian K.riminil dalam batas-batas hukum negara masing-masing serta dengan semangat "Pernyataan Bersama tentang Hak-Hak Azasi Manusia".

-

Mendirikan serta

organisasi.

BADAN EKSEKUTIF. Badan Eksekutif terdiri dari l-l orang yang

dipilih oleh Majelis Umum dari negara anggauta

-

mengembangkan

kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan Politik, Militer, Agama atau Kebangsaan.

Presiden Organisasi. yang dlprllh untuK masa jabatan 4 tahun. Ia bertugas me-

mimpin Sidang-Sidang Majelis LJmum dan Badan Eksekutif; mengawasi agar

semua badan yang secara efektif akan dapat membantu dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Pasal 3 Anggaran Dasar I.C.P.O' Interpol menyebutkan bahwa Organisasi dilarang keras untuk mencampuri atau turut aktif didalam

utusan-utusan

:

semua kegiatan organisasi berjalan sesu-

ai dengan keputusan Majelis lJmum dan

Badan Eksekutif; serta

mengadakan

hubungan langsung dengan sekretaris Jenderal Organisasi.

-

3 (tiga) Wakil, Presiden dan 9 (sembilan)

anggauta Badan Eksekutif yang masingmasing dipilih untuk jangka waktu 3 tahun.

SUS{.JNAN ORGANISASI

Pasal5 Anggaran Dasar I.C.P.O. - Interpol menyebutkan susunan organisasi I.C.P.O. Interpol meliputi :

_ MAIELIS UMUM. _ BADAN EKSEKUTIF. _ SEKRETARIAT JENDRAL. _ BIRO-BIRO PUSAT NASIONAL. _ DEWAN PENASEHAT. 114,11ELIS

-

UMUM: Merupakan Badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi I.C.P.O. Interpol.

-

Majelis Umum mengadakan sidang satu tahun sekali. Sidang Istimewa dapat diadakan atas permintaan sebagaian besar anggauta.

-

Majelis lJmum bertugas untuk menentukan semua prinsip-prinsip pokok mengenai kebijaksanaan I.C.P.O. - Interpol, keuangan, methode kerja, kerjasama dengan organisasi lain, pemilihan pejabat-pejabat yang harus melaksanakan tugasnya berdasarkanketen-

*

Badan Eksekutif bersidang 2 kali setahun untuk mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Majelis Umum; menyusun agenda untuk Sidang Majelis

Umum; mengajukan program kegiatan dan rencana anggaran kepada Majelis lJmum, serta mengawasi administrasi dan pekerjaan Sekretaris Jenderal Organisasi.

Badan Eksekutif yang terpilih

Susunan - pada Sidang Umum ke 45 di

tahun 1976 adalah sebagai

-

Acara berikut :

C.G. PERSSON, Swedia (Presiden I.C.P.O.-InterPol. T. BERREJEB, Tunisia (WakilPresiden).

WIDODO BUDIDARMO,

INOO-

nesia (Wakil Presiden). J. DE. GRYSE, Belgia (Wakil Presiden).

H.S. KNIGHT, U.S.A. (WakilPresiden).

E. AKO, Ghana (Angggauta Badan Eksekutif). G. AROSEMENA, Panama (Anggauta Badan Eksekutif).

J.R. BUGARIN, PhiliPina (Angga29

nal-

uta Badan Eksekutif)'

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Ia bertanggung jawab mengenai pelaksanaan tu-

GHARAIBEH, Jordania - Y.M. (Anggauta Badan Eksekutif)'

-

W. HEINL, Jerman Barat (Angga-

-

H.A. ROJAS, Argentina (Anggau-

uta Badan Eksekutif).

gas departemennya serta

ta Badan Eksekutif)'

Zaire (Anggauta - M. WAI{YAKIJ Eksekutif)'

Sekretaris Jenderal dibantu oleh 4

Badan

-

orang Kepala Bagian masing-masing bagai berikut :

J.S. WILSON, Inggris (Anggauta Badan Eksekutif)'

-

SEKRETARIAT JENDERAL:

-

Sekretariat Jenderal merupakan bagian

administrasi yang tetap dan pelaksana teknis daripada kegiatan-kegiatan organisasi.

-

keuangan

organisasi kepada Majelis Umum dan Badan Eksekutif.

Sekretariat Jenderal bertugas melaksanakan keputusan-keputusan Majelis

Umum dan Badan Eksekutif; mengkoordinir semua kegiatan penanggu-

Bagian

I

se-

:

SEKRETARIAT UMUM : Mengurus soal keuangan, administrasi, perlengkaPan dan PelaYanan umum, (telekomunikasi, Penterjemahan, dan sebagainYa); PersiaPan bagi Sidang lJmum dan konPerensiyang konperensi lain diselenggarakan oleh InterPol.

II - Bagian BIDANG KEPOLISIAN meliPuti Kejahatan Umum. - Kejahatan Ekonomi & Moneter. - Kejahatan Narkotikh. :

langan kejahatan, menghimpun semua

informasi mengenai kejahatan serta

mengadakan hubungan dengan instansi-instansi Nasional maupun Internasio-

w:: r ti&'h ,j.

*-m

&. wfiti)

::: :tr 1!1 i",'| .!.. :t

k 1,.4

(Dirjen Kepolisian Nasional Swedia) tanggal 16-21 Kuniungan Presiden ICPO-Interpol Mr' Carl G' Persson Mr. Cal G. Persson, Februari 1gV8 di Indonesia. Dqri kiri kekanqn : Kol' Pol' Drs. Sidarto Danusubroto SH, Jenderal Polisi Drs. Widodo Budidarmo-

30

ii I L

:

Bagian

III

- BIDANG

RISET DAN PENGEM-

BANGAN.

-

-

rnenyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan :

:

-

:

tVfengumPulkan dan mengklasifi

-

sYmPosium-

Sekretaris Jenderal Organisasi' Biro Pusat Nasional juga harus menjamin negaranya aktif berpartisipasi didalam kerjasama intemasional terutama dalam hal melaksanakan keputusan-ke-

Meniusun laPoran dan tulisantulisan.

dan Putusan. Sidang Majelis Umum

mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan pokok dari pada Anggaran Da-

:

Penerbitan Maj alah-Maj alah "Internasional Criminal Police Review"' Yang menerbitkan berbagai tulisan mengenai bidang Kepolisian dan diterbitkan dalam bahasa-bahasa Inggris, Perancis dan SPanYol'

BIRO-RIR0 I'[TSAT NASI0NAI,

sar.

-

:

suatu Barlan 1'ang clitr.rniuk oleh setiap negara anggauta untuk bertugas sebagai badan penglrubung -vang tetap dan pusat kegiatan clitingkat nasional dalarn rangka ker-

jasama internasional

OrganisasiN.C.B.

POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PRO. SEDURE BADAN KERJASAMA INTERNASIONAL KEPOLISIAN.

DASAR: MEN HANKAM/PANGAB No. KEP/15|LV11976 tanggal 13 April 1976 KePutusan

tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedure Kepolisian Negara Republik Indonesia'

Surat KePutusan KAPOLRI No' Pol' : SKEP/50/Vfi11977 tanggal 1 Juli L977 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedure

-

Merupakansuatu Dewanyangtugasnya semata-mata memberikan nasehat da-

-

lam bidang Ilmu Pengetahuan. Anggauta Dewan Penasehat dipilih oleh Badan Eksekutif untuk masa jabatan 3 tahun yang kemudian disyahkan oleh

-

dibidang keiapenanggulangan kepolisian bagi hatan internasional. Riro Pusut Nasional clitlam hal ini l'rartrs

b.

Kepada Biro Pusat Nasional harus mewaiilinegaranya dalam Sidang Umum'

DEWAN PENASEHAT:

Biro Pusat Nasional merupakan

-

-

-

symPosium internasional.

IV

Biro-Biro Pusat Nasional lainnya : Meminta bantuan dari KePolisian Negara lain dalam hal Pertukaran informasi' Pencarian orang dan penjahat, penangkapan, identifikasi dan sebagainYa'

ngenai statistik kejahatan inter-

Bagian

Berbagai instansi didalam negeri tugasYang ada hubungan dengan

-

acara Pidana, Pecegahan kejahatan, tehnik-tehnik Yang diPergukan oleh Polisi dan sebagainYa' PengumPulan dan Publikasi me-

PenyiaPan

1

tugasnYa.

kasi dokumen mengenai kriminologi, hukum Pidana, hukum

nasional.

-

l1

-

Majelis ljmum. Anggauta Dewan Penasehat dipilih diantara orang-orang yang terkenal didunia dalam bidang-bidang yang menjadi perhatian organisasi.

Indonesia.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK:

-

Kedudukan: Badan Kerjasama Internasional Kepolisian atau disebut Interpol adalah suatu Badan Pelaksana Pusat ditingkat MABES POLRI yang berkedudukan langsung dibawah KAPOLRI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh DE'KAPOLRI. 31

-

Kepolisian, disebut KA. INTERPOL. Wakil Kepala Badan Kerjasama Internasional Kepolisian, disebut WAKA INTERPOL.

Tugas Pokok:

Badan Kerjasama Internasional Kepolisian /Interpol bertugas pokok membantu KAPOLRI untuk membina dan menyelenggarakan Kerjasama Internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kriminil internasional, khusirsnya mewakili Pemerintah

-

SIN.

Republik Indonesia dalam "International Criminal Police Organisation". FUNGSI UTAMA.

Merumuskan

dan

Bagian Pelaksana Hubungan, disingkat BAGHUB. Bagian Administrasi, disingkat BAGMIN.

menyusun

sistim

Pembinaan Fungsi Interpol, termasuk proseCur pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan kriminalitas internasional, pelaksanaan perjanjian ekstradisi, baik dalam lingkungan POLRI intra HANKAM/ABRI maupun an-

tara Aparatur/Instansi Pemerintah untuk menjamin adanya koordinasi dan kerjasama yang baik. Merumuskan rencana dan program penyelenggaraan fungsi Interpol berdasarkan ren-

TANGGUNG JAWAB.

-

Kepala Badan Kerjasama Internasional Kepolisian/KA. INTERPOL, adalah pembantu dan pelaksana KAPOLRI dalam melaksanakan/menyelenggarakan kebijak sanaan POLRI dibidang kerjasama Internasional dalam pencegahan dan'pemberantasan kriminalitas internasional dan melaksanakan pimpinan atas dan pembinaan Badan Kerjasama Internasional Kepolisian.

Mer'yelenggarakan tugas kewajiban sebagai "National Central Bureau (NCB)" dan "Service Correspondent" termasuk pembinaan saluran komunikasi Interpol, un-

KA. INTERPOL dalam rangka melaksana-

tuk mewakili Pemerintah dalam hubungan dengan ICPO, sesuai penugasan mewakili

jawab sebagai berikut

kan tugas dalam ayat a pasal ini mempunyai wewenang, tugas kewajiban dan tanggung

Pemerintah dalam kegiatan/usaha pencegahan dan pemberantasan kriminalitas interna-

-

sional serta memelihara hubungan koordinatif fungsionil dengan instansi-instansi/fihak' fihak lain untuk menjamin adanya sinkroni sasi dan keriasama Yang baik. Mengendalikan dan mengawasi pelaksa' naan program-programnya sehingga terjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna. Mengajukan pertimbangan-saran kepada KA.POLRI, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

-

:

Kepala Badan Kerjasama . Internasional

Sebagai pembantu dan penasehat utama KAPOLRI dalam bidang InterPol :

-

ganisasi Garis dan Staf.

lJnsur Pintpinan

Merumuskan dan menyelenggarakan kebijaksanaan KAPOLRI dalam bidang kerjasama internasional dalar-rr pencegahan dan pemberantasan krimi-

-

Bentuk Organisasi Interpol berazaskan Or-

SUS{.INAN ORGANISASI

:

nalitas internasional.

BEhN'UK OR.GANISASI

32

lJnsur Pelayanan : Sekretariat, disingkat SET. Pemegang Kas Pembantu, disingkat PEKAS.

PEMBAGIAN TUGAS. WEWENANG DAN

cana dan program dari POLRI dan atau Badan-Badan Internasional yang bersangkutan.

-

fjnsur Staf Pelaksana : Bagian Perencana, disingkat BAGKER-

Merumuskan dan menYelenggarakan kebijaksanaan KAPOLRI dalam bidang kerjasama internasional dalam pencegahan dan Pemberantasan kriminalitas internasional. Memberikan Pertimbangan dan saran kePada KAPOLRI mengenai segala sesuatu Yang berhubungan dengan administrasi dan pembinarn fungsi Interpol.

KA. INTERPOL menyelenggarakan administrasi dan pembinaan INTERPOL yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : -- Merencanakan dan menyelenggarakan Sebagar

segala usaha kegiatan dan pekerjaan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan INTERPOL.

Membuat rencana dan anggaran, me-

-

rencana dan program pelaksanaan tugas pokok

-

laksanakan pengawasan dan pengama-

nan serta pengendalian

pelaksanaan

program-programnya.

-

Menyelenggarakan dan menentukan Pembinaan teknis kerjasama interna-

sional kepolisian dalam pencegahan dan pemberantasan kriminalitas In-

-

-

POLRI,

KOTAMA_KOTAMA POLRI dan Instansi-Instansi di luar POLRI dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknisnya.

-

Mengadakan pengawasan dan memberikan petunjuk teknis serta bantuan administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi teknisnya.

Sebagai Pimpinan sehari-hari INTERPOL,

-

melakukan pembinaan personil, keuangan dan materiil yang berada dibarvah tanggung jawabnya guna menjamin daya guna dan ke seimbangan dalam penyelenggaraan tugas kewajibannya.

INTERPOL dalam melaksanakan - KA. tugas kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala INTERPOL, disingkat WAKA. INTERPOL.

-

Apabila KA. INTERPOL berhalangan melaksanakan tugas kewajibannya diwakili oleh WAKA INTERPOL atau Pejabat yang ditujukan KAPOLRI.

Kepala Badan Kerjasamalnterna- Wakil sional Kepolisian.

Apabila WAKA INTERPOL berhalangan melaksanakan tugas kewajibannya, diwakili pejabat yang ditunjuk olehKAINTERPOL. WAKA INTERPOL bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada KA

INTERPOL.

-

:

termasuk sistim, pola dan prosedur dibidang pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama interna-

sional dalam pencegahan dan

pemberantasan

kriminalitas internasional.

BAGREN dipimpin oleh KePala BAGREN, disingkat KABAGREN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepa-

da KA INTERPOL, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh WAKA INTERPOL.

KABAGREN dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu Kepala-KepalaBiro sebagai berikut

-

atas Unsur Staf Pelaksanaan dan Unsur Pelayanan

Sesuai dengan kebijaksanaan dan petunjuk yang digariskan oleh KA INTERPOL, WAKA INTERPOL bertugas kewajiban : Bersama-sama dengan lJnsur Staf Pelaksana - dan Unsur pelayanan menyusun petunjuk,

Bagaimana Perencana

Bagian Perencanaan, disingkat BAGREN adalah suatu [Jnsur Staf Pelaksana ditingkat INTERPOL yang bertugas kewajiban menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja INTERPOL, serta mengadakan pengawasan dan penelitian terhadap daya guna dan hasil guna organisasi, personil, materiil dan anggaran

Wakil Kepala INTERPOL, disingkat WAKA INTERPOL adalah pembantu dan penasehat utama KA INTERPOL yang bertugas kewajiban menyelenggarakan pengarahan dan koordinasi ditingkat INTERPOL serta tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya oleh KA INTERPOL.

Menyelenggarakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program INTERPOL serta terhadap pengurusan Dersonil, materiil dan keuangan.

ternasional termasuk penentuan sarana. pola dan prosedur. Mengadakan koordinasi dan kerja-sama antar LAKruS MABES

INTERPOL. Mengusaharan terjamin dan terpeliharanya koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi kegiatan kegiatan Staf INTERPOL. Mengusahakan terpenuhinya azas-azas efisiensi dan ekonomi serta terpeliharanyatertib administrasi dan tertib hukum.

-

:

Kepala Biro Perencana, Penelitian dan Program, disingkat KARO RENPRO. Kepala Biro Organisasi, disingkat KA-

ROORG. Kepala Biro Dana dan Informasi,- INTERPOL disingkat KARODIINTERPOL.

Bagian Kerjasama Internasional

:

Bagian Kerjasama Internasional, disingkat

BAGKERSIN, adalah suatu [Jnsur Staf Pelaksana ditingkat INTERPOL yang bertugas kewajiban menyelenggarakan/melaksanakan perum usan dan

penyusunan ketentuan-ketentuan pelaksanaan JJ

li

sistim pembina fungsi INTERPOL termasuk

-

penggunaan kemampuan sarana-peralatan dan prosedur bagi pelaksanaan tugas INTERPOL ierta melaksanakan, menyelenggarakan fungsi

-

BAGKERSIN dipimpin oleh Kepla BAGKERSIN, disingkat KABAGKERSIN, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibu.ttyu kepada KA INTERPOL dalam pelaksanaan tugas iehari-hari dikoordinasikan oleh WAKA INTERPOL.

KABAGKERSIN dalam

melaksanakan

tugas kewajibannya dibantu Kepala-Kepala Biro sebagai berikut

Kepala Biro Narkotik, disingkat KAROTIK. Kepala BiroPemalsuan'disingkat KAROPALSU. Kepala Biro Kriminalitas Umum, disingkat KAROKRIM' Kepala Biro Konperensi Intemasional, disingkat KAROKONINTER'

-

:

POL.

BAGMIN diPimPin oleh KgPala BAGMIN, disingkat KABAGMIN, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepa-

da KA INTERPOL; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh WAKA INTERPOL.

KABAGMIN dalam

:

Menyelenggarakan/melaksanakan perumusan dan penyiapan secara redaksi-

-

"Service pasal dengan Correspondence" sesuai nama atas ICPO 32 Anggaran Dasar NCB - Indonesia, termasuk penggunaan kemamPuan sarana@eralatan dan pros€dur bagi pelaksanaan tugas IN-

onil bagr penyelenggaraan

TERPOL. Menyelenggarakanr/melaksanakan si teknisnya.

-

fung

KOMINTERPOL diPimPin oleh KePala BAGKOMINTERPOL disingkat KABAGKOM INTERPOL, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada KA INTERPOL; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoor dinasikan oleh WAKA INTERPOL.

gai Berikut

34

:

Biro Personil, - Kepala KAROPERS.

disingkat

Kepala Biro Logistik, disingkat KAROLOG. Kepala Biro Anggaran, disingkat KAROGAR.

-

- Sekretariat:

Sekretariat disingkat SET, adalah suaru unsur Pelayanan ditingkat INTERPOL, -yang betugas tewaiiUan menyelenggarakan/melaksanakan f e giatan-Legiatan yan g berhubun gan den gan ad-

miiistrasi

uirl*

dan pelayanan personil, materiil/

sarana dan lingkungan INTERPOL'

SET dipimpin oleh Kepala SET, disingkat KASET yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada KA INTERPOL; dalani pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh WAKA INTERPOL.

KASET dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu Perwira-Perwira IJrusan sebagai berikut : lJrusan Tata Usaha' disingkat - Perwira PAURTU.

Urusan Dalam, - Perwira PAURDAL.

KABAGKOMINTERPOL dalam melak-

sanakan tugas kewajibannya dibantu oleh KepalaKepala Biro sebagai berikut :

melaksanakan tugas

kewajibannya dibantu Kepala-Kepala Biro seba-

-

Bagian Komunikasi INTERPOL, disingkat KOMINT-ERPOL, adalah suatu ljnsur Staf Pelaksana ditingkat Interpol yang bertugas kewa-

:

Bagian Administrasi, disingkat BAGMIN, adalah suatu lJnsur Staf Pelaksana ditingkat INTERPOL, yang bertugas kewajiban menyelenggarakan penyusunan rencana dan dukungan administrasi personil, logistik dan Anggaran terhadap segala kegiatan dibidang pembinaan INTER-

Bagian Komunikasi INTERPOL.

jiban

RED. Liaison Officer, disingkat KARO L'O'

Bagian Administrasi

-

teknisnya.

Kepala Biro redaksi, disingkat KARO-

-

Pemegang Kas Pembantu

disingkat

;

Pemegang Kas Pembantu, disingkat PE-

-

Kepala Biro KARODOK.

Dokumentasi, disingkat

KAS, adalah suatu Unsur pelayanan ditingkat INTERPOL, yang bertugas kewajiban menye-

-

Kepala Biro Komunikasi, disingkat KA-

lenggarakan/melaksanakan pelayanan dibidang keuangan dengan tugas kewajiban sebagai Ordo-

ROKOM.

nator Pembantu dan Bendaharawan (Comptabel).

-

PEKAS dipimpin oleh seorang Perwira, disingkat PEKAS, yang bertanggung jawab atas

-

pelaksanaan tugas kewajibannya kepada KA INTERPOL; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh WAKA INTERPOL.

-

PEKAS dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Bintara-Bintara Urusan sebagai berikut :

-

Bintara lJrusan Gaji, disingkat BAUR-

GAJI.

-

Bintara Urusan Pembukuan, disingkat BAURBUK. Bintara ljrusan Penguji. disingkat BAURJI. Bintara ljrusan Kas, disingkat BAURKAS.

Hubungan-Hubungan

KA INTERPOL dalam menyelenggarakan tugas pokoknya dapat mengadakan hubungan-hubungan dengan Badanllnstansi/Lembaga dan diluar POLRI.

35

BAB IY AZAS.AZAS KERJASAMA INTERNASIONAL

KEPOLISIAN

Semua ketentuan-ketentuan sebelumnya menunjukkan bahwa penanggulangan-pemberantasan terhadap kejahatan internasional bukanlah merupakan tanggung jawab daripada agen-agen internasional (detektif-detektif ulung), Setiap negara bertanggung jawab atas penegakan hukum diwilayahnya sendiri, dan oleh karena itu mereka mempunyai aparat kepolisian yang bertugas sesuai dengan undang-undang nasionalnya dan menurut prosedur yang berlaku. penanggulangan kejahatan internasional melibatkan

aparat kepolisian reguler dari berbagai negara. Inilah kerjasama yang paling benar menurut ukuran. Tetapi bentuk-bentuk konkrit yang bagaimanakah yang dapat diterima kerjasama ini !.

Kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini.

Tiap-tiap kepolisian mempunyai kekuasaan tertentu yang ditentukan oleh hukum, peraturan hukum acara atau kebiasaan-kebiasaan khusus tertentu dari negaranya. Dalam batas-batas keku-

asaannya tersebut mereka dapat bertindak atas nama sesuatu aparat Kepolisian asing untuk meng-

adakan suatu penyelidikan. Ruang lingkup daripada kerjasama kepolisian sehari-hari adalah sangat luas, dan melibatkan semua bentuk pertukaran informasi daripada pelanggar-pelanggar, identitas, catatan kriminil, pengecekan alibi-alibi/alasan atau pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang dicurigai contoh:

pengakuan X bahwa ia telah memberikan uang curian kepada seseorang yang tinggal diluar negeri), pengiriman dokumen-dokumen, pertanyaan tidak resmi dari pada saksi-saksi atau orang-orang yang dicurigai, pengawasan terhadap gerak-gerik daripada orang-orang tertentu yang mengadakan perjalanan keluar negeri, penyelidikan edaran kriinalitas dengan gambar untuk menemukan dimana seseorang atau sesuatu benda berada, pencarian pelanggar-pelanggar yang melarikan diri.

Kerjasama internasional kepolisian didalam wadah Interpol tersebut diatas berkembang menurut prinsip-prinsip dasar tertentu y.i.:

Beberapa Azas Pokok Prinsip

I

: Kedautatan Nasional.

Semua hubungan antar negara didasarkan pada prinsip menghargai kedaulatan nasional. Hal ini bisa dilihat dalam pasal2 A.D. sebagaimana

tersebut No. 1 yaitu : "menjamin serta memajukan kerjasama yang seerat-eratnya dalam lapangan manapun antara semua badan-badan kepolisi_ an kriminil dalam lingkungan batas-batas hukum negara masing-masing dan semangat pernyataan bersama tentang hak-hak azasi manusia". Ketentuan ini merupakan perwujudan dari pada Prinsip I ini. Prinsip

II : Hukum

Pidana Umum.

Kerjasama hanya mungkin terjadi bilamana ada kesepakatan bersama dari masing-masing pihak. Tak ada suatu masyarakat atau n"giru yong dapat mentolerir suatu pembunuhan, p-ncurian, penipuan, perdagangan wanita, perdagangan obat bius, pemalsuan uang dsb. Kerjasama kepolisian bagaimanapun juga diorganisir berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

Dilain pihak (dan ini nyata-nyata disebut

Jalam pasal 3 Anggaran Dasar Interpol).

:

kerjasama kepolisian melalui Interpol melarang keras mencampuri kasus-kasus poiitik, militer, agama dan rasial. Diantara banyak kasus-kasus kriminil yang timbul adalah kasus garis per-

batasan, yang boleh

jadi dianggap

pelanggaran pidana biasa

sebagai

oleh n"guru-n"guru

tertentu dan oleh negara-negara lain dianggap sebagai tindak pidana politik. penyelesaian daripada masalah ini hendaknya didasarkan pada prinsip No. I. h'insip III : Universal (Umum).

Peralatan modern dari pada komunikasi yakni angkutan udara telah membuat jarak jauh seluruh dunia tidak berarti. Kerjasama kepolisian oleh karena itu diorganisir agar -.-rrrrgkinkun

suatu negara bekerjasama dengan suatu negara la_ in lepas dari pertimbangan politik, g"ogruphy utuu bahasa.

Sistim kerjasama Interpol benar-benar fleksibel. Hal tersebut memungkinkan berkembangnya hubungan kerjasama bilateral atau regional dengan tanpa melihat batas-batas g"og.uphi. Metode kerjasama dalam wadah Interpol ditentukan oleh pertukaran bentuk-bentuk kejahatan internasional, 39

hinsip

IV :

Fungsi Kerjasama.

Bahwa suatu administrasi yang berhubungan dengan penegak hukum atau prosedur krimidapat mengambit manfaat daripada kerjasama internasional kepolisian, lepas daripada jabatannya atau status administrasinYa.

nI

Berbicara tentang "polisi kriminil" ini

adalah soal fungsinya, bukan badan daripada kepolisian itu sendiri.

Lagipula kerjasama betul-betul hanya dapat efektif biltmana semua aparat dapat mengam-

40

bil manfaat daripadanya dan memberikan dukungan serta harus terbuka bagi semuanya.'

Prinsip

V :

Organisasi yang Fleksibel.

Organisasi internasional telah tumbuh dan

berkembang demikian penting dan meluas yang mana tidak tergantung terhadap. persoalan pertukaran informasi dan keinginan-keinginan daripada individu. Sebagaimana pertumbuhannya menjadi penting da-n luas, suatu kebutuhan telah timbul akan penyempurnaan struktur organisasi yang perkernbangan pemikiran'dan metode-

""*ui, metode baru.

BAB V SARANA KERJASAMA

INTERNASIONAL

KEPOLISIAN

-------lB l* I

t. r1

Kerjasama International Kepolisian melalui Wadah Interpol mempergunakan sarana-sarana yang terdiri dari :

-Codes. b. Criminal record. International notices.

c.

-

a.

Penggunaan buku alamat-alamat N.C.B. a. Jaringan radio telekomunikasi. Radio teleprinter.

e_

Photo telegraphy.

:

Circular letter, Summary reports, Technical brochures.

Jaringan Radio Interpol. (incl. : Radio Interpol Indonesia). l.

Jaringan telekomunikasi Interpol yang

berpr"rsat di Paris mempunyai arti yang sangat pen-

ting untuk mengadakan hubungan antar negara Anggauta Interpol secara cepat, tepat, efektif dan rahasia didalam menanggulangi kejahatan Internasional. Sampai dengan akhirtahun 1977 tercatat 60 negara Anggauta mempunyai Stasiun Radio Interpol. termasuk N.C.B. Indonesia yang telah berhasil mendirikan Stasiun Radio Interpol-Jakarta pada tahun 1974. Seluruh jaringan Radio Interpol dibagi dalam 7 zone dengan pusat jaringan di Markas Besar Intcrpol di St. Cloud - Paris.

Adapun ke'/ zone tersebut adalah

#

disamping itu juga

d. Stolen property notice.

2. STASIUN RADIO INTERPOL JA_ KARTA. BERDIRINYA STASIUN RADIO IN_ TERPOL JAKARTA. Berdasarkan Surat Keputusan Men Hankam Pangad No.: SEKP/Bll32llxlJl1973 tanggal 12 Desember 1973 dan surat Perintah Men Han-

kam/Pangad No.: PRINlBlfi}IlxlfrllgT3 tentang serah terima instansirStasiun Radio Interl pol dari U.S. DLG kepada POLRI melalui Dep. Hankam. Berdasarkan S.K. KAPOLRI No. pol. : SKEP/E/91/XLI11973 tanggal 12 Desember 1973 tcntang pembinaan dan pengendalian Stasiun Radio Interpol sebagai berikut :

:

-

Zone

7

Negara-Negara Eropa

-

Zone

2

Negara-Negara Eropa

-

Zone

3

Negara-Negara Timur

-

Zone 4

-

Zone

5

-

Zone

6

-

Zone

Negara-Negara Amerika Utara.

7

Negara-Negara dengan Stasiun pusat di Tokyo.

Bagian Utara. Bagian Barat/Selatan. Tengah Negara-Negara

Amerika Selatan dengan pusat di Buenos Aires. Negara-Negara Afrika dengan pusat Nairobi.

Dilingkungan Zone 7 Negara Anggauta lang telah mempunyai Stasiun Radio Interpol adalah

:

-

Jepang. Korea Selatan.

-

Thailand. Philipina. India. Indonesia.

Acara peresmian penggunaan RASHUB N.C.B.Indonesia Interpol oleh Jendral polisi. Drs. Moch" [Iasan.

43

-

Penggunaan dan pengendalial Op"ratip Stasiun Radio Interpol berada

ditangan KAPOLRI Cq' Dan Jen Koserse yang sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris N'C'B' - Indonesia.

umum dan tehnis Perhu-

- Pembinaan bungan serta pelaksanaan

operatip pemeberada diInterpol Radio lihaiaan Stasiun POLRI' tangan Ka Dishub

Berdasarkan S.K. Men Hankam/Pangab dan S'K' KAPOLRI No' SKEP/l5llV11976 No. poL , SKEP/50/VlUlg77 tentang pokok-pokok o.lutiruti POLRI'maka pembinaan umum dan tefrnis perhubungan serta pelaksanaan operatip p"-"tittutuun Sta-siun Radio Interpol berada dibawah Dan Sakomlek POLRI'

Peniniauan Raclio Station di Jepang oleh Let' Kol. Pol. Soeclianuo dalam rangka pendirian Radio Statiott Interpol di Indonesia'

maka

t".poi Jakarta diresmikan penggunaannya oleh inpOr-nr dengan ditandai pengiriman berita da.i fapOl-nl kEpada Interpol Tokyo yang ciiteri-

RADIO PELAKSANAAN OPERATIP STASIUN N.C.B.

_

Atas dasar hasil pada punt 1 dan 2 tersebut' Inpada t anggal2g April 1974 Stasiun Radio

INDONESIA

pertama : PaPercobaan hubungan tingkat telah diadakan perau turrggut 24 September 1973 pancaran dalam jari-cobaan monitoring terhadap

Tokyo, serta dinyatakan resmi masuknya Stasiun Radio Interpol Jakarta kedalarn (AnggaJaringan Radio Telekomunikasi Interpol

*u oi"tt Interpoi

din P,"1"1'u1l Pi1:u.1:: ou" ;;;; ';"" 7Interpol rokyo (Jepang) yang berStasiun Radio

fiaZoneT).

hasil dengan baik' : BerPercobaan hubungan tingkat kedua tingpercobaan dicapai dasarkan hasil yang telah 16 pada.tanggal tu, p"tiu*u teisebut, selanjutnya telah Jakarta Interpol i"tt"ti 1974 Stasiun Radio telegram dari Stasiun Radio Inter-""".i*u radio menyatakan ool Tokvo (pusat zoneT)yang intinya (pusat zoTokyo [uh*u Stu.iun Radio Interpol pertukaran melakukan i" ll sudah siap untuk Jakarta' il".ii'" J".tgun S^tasiun Radio Interpol jam 09'00 antara ditetapkan

Wil;" 11.00

hnb"rrngu.t

wib. lY CB-lrtdtt' dehuburtgatt nesiaf InterPol sedang ntelakukan

Letclu. Pol.

E-

Stkartli dari RASHLI B

ngan Sec. Jen. I.C.P.O.-tnterPol.

Didalam pertukaran berita Stasiun Raclio Morse Interpol Jakarti mempergunakan sistim : berikut sebagai dengan pertimbangan Sederhana dan biayanya relatip rnuraii' f.&.

-

!'citillauan RASHUB oleh J endral M. Panggabeatt' 44

X4en

Hankam Pangab

Penyiaran berita dari satu Stasiun secara simultan mudah ditangkap oleh Stasiun lain. Terhindar dari kesulitan bahasa'

Dari tahun 1974 - 1977 berita-berita yang Inter-dikirim dan diterima melalui Stasiun Radio : pol Jakarta adalah sebagai berikut

TAHUN

N0. 1.

KIRIM

TERIMA

1574

62

536

2.

1

975

118

812

3.

1

976

161

1025

4.

1977

100

1

KETERANGAN Grafik terlampir

156

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA R.I BADAN KERJASAMA INTERNASIONAL

KEPOLISIAN

GRAI..IK : PENGIRIMAN DAN PTNLRIN'IAAN RADIOGRAT{ PADA STASION RADIO INTLRPOL JAKARTA

SITJAKTAIIUN 1971 S/D

TER I MA

1

TAHth'

1977.

TERIMA

.250

1.200 1

.150

1 .1

0r)

1

.050

1

.OQO

950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 254 200 150 100

50 0

| $,i,;:':,

=


, - lsp,xra

Jakarla,

Ju

v

1978

/'t < TJ

RADIO TRAFFIC

sTAtlsTlc

3A$'72

I

:::

o

Numoer of reregrams

t

I

.f f

O

Number of words 2.67

0.426

1954 1956 1958 '1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972

Lqiuiuttas itt.fornusi cian kommikasi ailrur itiCB yang seriop laitun makin rneningkut.

46

Fladio Netwonk at 31.12.197?.

ZONE

I'I

2: ZONE 3 : ZONE

I I

Europ" Mediterranean Region

ZONE

4 : Africa 5 : South America 6 : North America

ZONE

7:Asia-Oceania

ZON

E

ZONE

-___-{ ------{ _.+

Jaringan Radio Interpol, Indonesia termasuk didalam zone yang berpusat

: Stations officially open : Stations carrying out tests

: Stations serued by others

di rokyo.

41

b. Criminal

Records.

Tidak ada Polisi Kriminil dapat bekerja

Untuk ini digunakan index nama'

tanpa penyusunan yang cermat, dan memahami daripada catatan polisi (record),

index tersebut berisi 1,A&.Offi kartu, diklasifikasikan secara secara alphabet dan phonetik, untuk menjaga terhadap

Ketika Sekretaris Jendral pindah ke Peran-

kesalahan-kesalahan.

cis dalam bulan Juni L946, record yang telah dibuat

lebih dari 20 tahun oleh I.C.P.C. DI Wina telah menjadi hancur selama Perang Dunia ke II.

- Menggunakan

Bagian ini mempunyai 2 macam kegiatan :

Pertama adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan-keterangan tentang kejahatan internasional dan pelanggaranpelanggaran yang dilakukan, mengklasifikasikan dan memberi tanggal terakhir dari pada informasi tersebut.

Kedua adalah mengidentifisir pelanggarpelanggar dan ciri-ciri serta modus operandi yang digunakan ataupun tehnik-tehnik tambahan lain (didasarkan pada perbandingan, analogi dan ceking silang).

Criminil Record ini selanjutnya menjadi 2 group yaitu

Suatu informasi yang bermacam-macam tentang kriminalitas dan kegiatannya diterima oleh Sekretaris - Jenderal setiap hari, berupa : Su-

rat, Telegram, Telex, Messages, Laporan penyelidikan, Kartu Sidik jari, Photo, Formulir penyitaan Obat Bius, Laporan ahli, Perincian daripada pelanggar-pelanggar yang dihukum sebelumnya dan Copy daripada pertukaran korespondensi antar N.C.B. Semuanya lebih daripada 1000 masalah diteriina oleh Sekretaris Jenderal setiap harinya. Semua masalah tersebut harus dianalisa segera, dan digolong-golongkan. Kerja ini didasarkan pada 3 hal yaitu : - Nama sebenarnya daripada orang-orang tersebut, nama keluarga, alias dan nama panggilan.

48

Ada kartu khusus untuk kedua kategori yang terakhir yaitu 404,873 kartu meliputi 125 masalah.

RECORD YANG BERSIFAT KHUSUS

:

Maksud daripada record ini adalah mengidentifisir para penjahat, dan ada 3 basis index

yaitu

:

_

:

diklasifikasi menurut bentuk, sebagus mungkin.

:

RECORD YANG BERSIFAT UMUM

dokumen

Pelanggaran-pelanggaran yang aktuil,

-

dibagi

Record yang bersifat Umum. Record yang bersifat Khusus.

-

daripada suatu identitas orang (kartu identitas, passpor dsb), atau didalam kasus-kasus masalah tertentu (kendaraan, senjata aPi, karema dsb), nomor registrasi daripada aslinya dapat di cek atau ditrasir sendiri.

Mereka harus membina lagi sesuai dengan kebutuhan akan penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Bagian daripada Criminal record telah dibangun di Sekretariat Jendral.

yaitu

dokumen

resmi untuk melengkapi bukti-bukti

The ten-print index. The single-print index. The photographic index.

THE TEN-PRINT INDEX.

Ini adalah suatu bentuk tradisionil daripada indeks yang berisi sidik jari dari para penjahat intemasional yang dilaporkan oleh N.C.B.

- N.C.B. Pada tanggal 31 Desember tat

102. 61

1972 terea6 kartu. Masin g-m asin g.ka rtu m en ggam-

barkan identitas peniahat. nomor filenya, sidik jarinya diklasifikasikan menurut sistim klasifikasi yang digunakan "GALTON HENRY".

-

THE SINGLE

-

PRINT INDEX.

lagi adalah juga suatu indeks siclik jari tradisionil yang berisi 4,-500 kartu. Bagaimanapun iuga hanya tanda-tanda dari peniahat yang nle-

Ini

ninggalkan iejak kejahatan

dimasr.rkkan.

Berdasarkan ini, indeks t'ersebut discleksi dcngan

cermat misalnya antara pencuri dan pembunuh. Sidik jari diklasifikasikan menurut sistim

..MUI-LER".

THE PHOTOGRAPHIC INDEX. Indeks ini daripada 5.690 kartu ini melengkapi The ten-print index dan maksudnya untuk rrlembantu polisi mengindentifisir penjahat dari photonya bilamana tidak ada sidik jari. Untuk memudahkan pencaharian ketika

menggunakan indeks dimaksud, kartu-kartu. mula-mula disusun menurut modus operandi yang berbeda yang digunakan para penjahat. Untuk masing-masing group, photo-photo diklasifikasikan menurut suatu cara yang didasarkan pada

ukuran tertentu yang diambil dari .'BERTILLON.S

c. International Untuk mengedarkan penjelasan mengenai seseorang penjahat internasional, diperlukan suatu "keterangan tentang seseorang". Ini merupakan suatu dokumen tersendiri yang memuat sejumlah informasi yang maksimal mengenai seseorang penjahat internasional.

Mular dari penilaian kepolisian maka keterangan yang saksama tentang seseorang dan keterangan-keterangan terperinci dapat diketa-

hui antara lain, seperti :

pekerjaan, tempat tinggal, hukuman-hukuman terdahulu yang pernah dijalankan, informasi-informasi lain dan keterangan physik (tinggi badan, berat badan) dan

lain-lain. Disamping itu pasfoto dan sidik jari seseorang juga diperlukan guna melengkapi keterangan tentang seseorang.

Alasan menerbitkan keterangan tersebut juga diberikan bersamaan dengan penuniukkan untuk mengambil suatu tindakan apabila pihak kepolisian menemukan orang yang tersebut dalam keterangan itu.

Oleh karena itu, keterangan tentang seseorang memperinci semua informasi-keterangan pada suatu formulir tersendiri, yang kemudian dikirimkan kepada semua negara anggauta Interpol. Suatu hal yang menarik untuk diketahui, bahwa informa'si-informasi yang diberikan pada keterangan tersebut dapat diterima dari negaranegara yang berlainan, sebagai contoh : bukanlah suatu hal yang aneh apabila pasfoto seseorang penjahat internasional diterima dari Interpol Wiesbaden (Jerman Barat) dan sidik jarinya dikirimkan oleh Interpol Ottawa (Canada), sehingga dengan demikian dapat dimengerti dengan mudah karena keterangan tersebut diterbitkan dalam bahasa-bahasa yang dipergunakan Badan Organisasi Interpol, seperti : Inggris, Perancis dan Spanyol.

Keterangan dimaksud tentunya dijamin agar selalu up to date, dengan penerbitan lampiran-lampiran maupun corrigendanya.

sistim

PARTRAIT PARLE".

Notices. Sebagai variasinya, penerbitan keterangan

tentang seseorang itu menggunakan empat type dimana tiap-tiap type ditandai dengan suatu for-

mulir khusus yang berwama. NOTICE REQUESTING ARREST (RED NOTTCE). Keterangan permintaan penangkapan ini digunakan untuk mengedarkan bantuan kepada semua N.C.B. untuk menangkap seorang penjahat internasional dengan maksud dimintakan penyerahan atau ekstradisi.

Keterangan atau forrnulir semacam ini "Red Wanted Notice". Formulirformulir ini berisi tentang keterangan-keterangan yang tepat mengenai bentuk daripada surat perintah yang dikeluarkan yang memberikan kekuatan bagi pihak kepolisian untuk mengadakan penangkapan. dinamakan

Red Wanted Notice selain meminta bantuan penangkapan dengan ekstradisi, juga dapat merupakan dokumen yang mengizinkan penahanan sementara/darurat.

Hal ini merupakan langkah pertama daripada prosedur ekstradisi yang dilanjutkan dengan permintaan pihak-pihak pengadilan yang ber-

wenang. Dewasa

ini telah terdapat

suatu prosedur

baru yang telah ditetapkan, untuk penggunaan notice tersebut yang didasarkan pada suatu laporan yang dikeluarkan Sidang Umum Interpol ke29. tahun 1960.

ENQUIRY NOTICE (BLUE NOTICE). Formulir kedua berwarna biru dan dinama-

kan "Blue Notice" kegunaan daripada formulir ini, adalah untuk meminta bantuan infon rasi kepada semua N.C.B. terhadap seseorang penjahat internasional yang belum diketahui identitasnya, sebagai contoh : mengumpulkan informasi selengkap mungkin tentang penghukuman seseorang tanpa mengindahkan dimana ia dihukum. 49

Selain itu formulir ini dapat juga digunakan

untuk meminta bantuan informasi kepada semua

N.C.B. terhadap seseorang yang hilang atau kareua menderita amnesia atas permintaan Keluarganya, sebagai contoh : mencari alamat seseorang yang telah meninggalkan keluarganya dengan tujuan yang tidak diketahui. Pernuntaan pengeciaran tormulir ini lebih menitik beratkan pada permintaan informasi dan bukan permintaan penangkapan atau penahanan' WARNING NOTICES (GREEN NOTICE). Beberapa penjahat sangat berbahaya' karena sebagian dari mereka merupakan recidivist dan salah satu sasaran utama daripada kerjasama kepolisian adalah mencegah timbulnya kej ahatan internasional.

Dalam hubungannya riengan hal tersebut diatas. tidak ada suatu methode yang lebih baik daripada menyebarkan keterangan-keterangan tentang penjahat yang berbahaya untuk mengingatkan pihak-pihak yang berwenang tentang kegiatan-kegiatan mereka.

Formulir semacam ini dinamakan "Green Notice" yang berarti waming terhadap semua N.C.B. untul melakukan pengawasan terhadap penjahat intemasional yang profesional' seorang-Gt""tt notice ini sangat berguna apabila pertanyaan-pertanyaan telah disusun untuk meneiapkan apakah suatu kejahatan khusus telah dilai
penjahat Profesional ini.

BLACK NOTICE.

Formulir ini diedarkan apabila dikete-

mukan mayat seseorang tanpa identitas dan untuk

mengungkapkan identitas seseorang yang meninggal bila ternyata terlibat dalam kasus

menggunakan identitas palsu ketika ia meninggal atau dibunuh.

Dengan mengedarkan suatu keterangan tentang mayat tersebut bersama-sama dengan sidik jari bila ada, kadang memungkinkan untuk menetapkan identitas asli suatu kematian dan karena itu dapat mengungkapkan apakah kematian tersebut termasuk suatu kasus kejahatan atau bukan.

d. Stolen ProPertY Notices' PeramPokan Can budaya yang benda-benda pencurian terhadap tahun beberapa, tetapi akan fernilai tinggi,

Ada beberaPa kasus

terakhir ini masalah pencurian benda-benda buda-

ya sehubungan dengan museum-museum' gereja'gereja dan koleksi pribadi sangat menonjol'

Walaupun demikian I'C'P'O' - Interpol terjadi tidak menunggu-nunggu sampai hal ini masalahnya' sebelum mulai mempertimbangkan

Stolen property notice dikeluarkan pada tahun 1946. Formulir ini memberikan perincian

mengenai benda-benda budaya yang dicuri dan

bila mungkin sekaligus clengan foto dari bendabenda budaya tersebut.

Terdapat dua formulir dari Stolen Property Notices, pertama formulir AR 1 yang digunakan untuk mengedarkan informasi secara internasional terhadap benda-benda budaya yang dicuri dan

kedua formulir AR 2 mengedarkan informasi meugenai diketenukannya benda-benda budaya yang dicurigai keadaannya dimana perlu diajukan per-

tanyaan-Dertanyaan untuk memutuskan apakah Uetlt-Uetut benda-benda budaya tersebut dicuri'

e. surat-surat Edaran Laporan-laporan Ringkas, Brosur-brosur Tehnis dan lain-lain' Sebagai tambahan mengenai formulir-formulir uni, sJkretariat Jenderal I.C'P"O - Interpol

mengedarkan sejumlah informasi dalam suratsurat edaran atau brosur-brosur' Surat-surat edaran digunakan untuk memselukberikan laporan-laporan ringkas mengenai operandi' modus kasus' beluk claripada type-type

50

pen j ah at-pen j ahat

berkaliber internasional'

dapat digun akan keterangan mengenai kegiatan

Formulir-form ulir

untuk minta

in i j uga

pen j ahat-penj ahat internasional'

Akhimya' brosur-brosur khusus diterbit-

kan

se

cara teratur yang berisi tentang keistimewa-

an daripada penjahat-penjahat, seperti pencopet, pengedar obat bius, penipu dan lain-lain.

PENGGUNAAN DOKUMEN.DOKUMEN. Dokumen-dokumen yang diedarkan Sek. Jen. akan lebih efektif, apakah betul-betul digunakan pada tingkat nasional. Inilah kegiatan N'C.B. yang amat penting. Dokumen-dokumen harus dikembali dan lebih sering diedarkan pada kesempatan-kesempatan kedua, sebagai contoh : pada tingkat nasional, tiap-tiap negara menggunakan methode yang sepadan.

uji

Nama-nama mereka yang merupakan sub-

yek dalam formulir-formulir internasional harus dimasukkan dalam pusat recording negara dan daftar permintaan seseorang harus dibetulkan apabila ternyata mereka ditahan / ditangkap. Pendeknya, efektivitas daripada dokumen-dokumen internasional tergantung pada penggunaannya ditingkat nasional^

Lebih tepat menggunakan dokumendokumen yang efektif sehingga dokumendokumen tersebut lebih sering didiskusikan dalam seksi-seksi di Sidang Umum dan dalam Konpe-

rensi-Konperensi Interpol.

BAB VI

MEKANISME KERIASAMA INTERNASIONAL KEPOLISIAN

A. Hubungan Kerjasama. -

SEK. JEN. I.C.P.O. DENGAN N.C.B.

Red Notice

Untuk permintaan penangkapan.

Sek. Jen. I.C.P.O. merupakan badan tetap

-

daripada Interpol yang mempunyai tugas antara

lain

Blue Notice

Permintaan

kelera-

ngan seseorang penja-

hat antara lain ldenti-

:

-

Melaksanakan keputusan - keputusan Majelis Umum dan Badan Eksekutif. Sebagai pusat intemasional dalam per-

-

dup

vist).

-

Black Notice

-

Stolen Property Notice yang berisi peng

tidak resmi daripada saksi-saksi atau orang-orang yang dicurigai, pengawasan daripada gerak-gerik orang-oran g tertentu yang men gadakan perj alanan keluar negeri, penyebaran edaran kriminil dengan gambar untuk menemukan dimana seseorang atau sesuatu benda, pencarian pelanggarpelanggar yang melarikan diri. Sebagaimana diuraikan didalam bab-bab sebelumnya bahwa didalam rangka kerjasama intemasional kepolisian tersebut selalu mempergunakan sarana-sarana yang terdiri dari : Jaringan Radio Telekomunikasi. Radio Teleprinter. Photo Telegraphy. Code's. Criminal Record.

International Notices ada 4 (empat) macam yaitu :

Berisi tentang benta kematian dari orangorang yang tidak di_ kenal identitasnya.

umuman tentang pencurian barangbarang hak milik, contoh Pencurian lukisan-lukisan, barang-barang seni dari musium, gereja dan kolektor pribadi.

Jen.

Ruang lingkup daripada kerjasama repolisian intemasional adalah sangat luas, dan melibatkan semua bentuk pertukaran informasi daripada pelanggar-pelanggar (identitas, catatan kriminil), pencegahan tentang alibi-alibi atau pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang dicurigai, pengiriman dokumen-dokumen, pemyataan

karena

tindak pidana yang berbahaya (residi-

Dan larn-lain.

Hubungan kerjasama secara vertikal tersebut bersifat tetap/permanen.

orang-orang

lam notice

Menyelenggarakan nubungan dengan Instansi Nasional dan Internasional. Sedangkan soal-soal yang berhubungan dengan penyelidikan penjahat harus

Berisi tentang penngatan - peringatan minta diawasi terhayang disebutkan da-

terangan-keterangan.

Dalam melaksanakan tujuan organisasi, dibutuhkan suatu kerjasama yang tetap dan aktif daripada NCB-NCB yang diorganisir oleh Sek.

-

Green Notice

juanga-n melawan kelahatan biasa. Sebagai pusar rehnis dan pemberian ke-

melalui NCB-NCB.

-

ias atau alamatnya.

- - Circular letters, Summary reports, technical broochures : berisi tentang kasuskasus khusus, modus operandi, akalakal penjahat yang khas, juga dapat berisi tentang perkembangan kejahatan intemasional. Sek. Jen. sebagai poros organisasi akan da-

pat berfungsi bila

mendapatkan partisipasi daripada NCB-NCB, dalam arti NCB harus mem-perhatikan dan meughormati naskah-naskah yang diterbitkan dan melaksanakan saran-sarannya. Kerjasama tersebut harus lengkap, tepat dan cepat dengan melalui prosedur-prosedur yang

telah ditentukan antara lain

-

:

Korespondensi antara NCB tentang ke-

jahatan Sek. Jen. harus diberi tembusan.

- Hal-hal yang berhubungan dengan informasi tentang kebijaksanaan, prinsip atau teori supaya berhubungan dengan Sek. Jen.

N.C.B. DENGAN N.C.B. Sebagaimana diketahui.bahwa NCB adalah

badan tetap yang ditujukan oleh pemerintah (pejabat negara) untuk melaksanakan bermacammacam korespondeni pada tingkat nasional dan internasional serta sebagai basis kegiatan Interpol. 55

\

W

>'

ffi ffij

d J.q)

tq r 6

\

.-.j

€

{

q)

x

s

ffi W

\d ofi f.O\P \i

z.E"

tsP s1

W

= Fl A< Stl

iffi iW

HCa

EE \Q d*'

U.s

lw

U\ IQ)

IW

Q\ hr \t \l'

:.

taE

v6; { v:

xffi IW

gs lrl

t

T6S

r

cis

*l -Y c: ^'Xv ri.:3 u

ffi W

i=s_

€a* {-r:S {-

v^C^

W ffi

W

:i::: !:: i:;:::::::::

.W

I

t!ti!

:W*

N N iN. ,ffi l:lr,+ j :iri:Alsiinttiit:liilii+ .W

IW l,!iiiii.,li$,t\:t>iis riiiind$i:;.,.

)o

L'H

IW N

iN !w

Y=h d.s a %UP

*is B3 *B .JA qJ^ +iB

t.

dr

ua

>: s

E-'

9a3 *v aJ

STRUGTURES ffi ,,.....*

GENERAL ASSEMBLY

,.......

i;i:n ,,*

*r ,iiia

/@ .j;j.'-

/

-/ ii

0,,

{, /

NCB: National Central Bureau

+-

Tugas kegiatan tersebut antara lain seperti hubungan antara tugas kepolisian setempat atau

bagian administrasinya yang ditunjuk-engan NCB-NCB negara lain dan Sek. Jen' ICPO-

Interpol. Untuk pelaksanaan tugasnya, sebagai badan tunggal disekitar negara bertanggung jawab atas pelaksanaan daripada hubungan kerjasama kepolisian internasional tersebut. Hubungan kerjasama antata NCB dengan NCB dapat dilaksanakan secara langsung tanpa melalui media lain. Didalam hal-hal tertentu, misal penanganan kasus-kasus kejahatan agar Sek' Jen. diberikan copy tembusan daripada hubungan kerjasama antar NCB tersebut. Dengan demikian bila suatu saat dibutuhkan penanganan selanjutnya yang memerlukan campur tangan Sek' Jen' Interpol, maka Sek. Jen. telah informed. Dilain fihak Sek. Jen. sebagai pusat kegiatan kerjasama internasional kepolisian mempunyai file yang lengkap tentang kriminalitas yang dapat diharapkan sebagai pusat informasi yang up to date. Selain menggunakan sarana surat menyurat hubungan kerjasama antar NCB juga dilakukan dengan cara pertukaran pengiriman petugas

penyidik, yang selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi suatu joint oPeration. NCB DENGAN INSTANSI_INSTANSI DIDALAM NEGERI. NCB DENGAN INTERN POLRI.

- NCB-Indonesia sesuai dengan S.K.

Perdana Menteri R.I. No. 245lPN|.l1954 Tgl. 5 Oktober 1954 ditempatkan pada

Jawatan Kepolisian R.I. dan menunjuk Kepala Kepolisian R.I. sebagai Head of

NCB-Indonesia.

- Sedangkan untuk tugas

sehari-hari

sebagai service correspondence dll dibentuklah suatu Sekretariat NCB Indonesia yang kemudian menjadi Bakersinpol (Badan Kerjasama Internasional

Kepolisian).

-

Dari citasi tersebut jelaslah bahwa antara NCB Indonesia dengan Kepolisian R.I.

B. Masalah Extradisi EKSTRADISI PADA UMUMNYA.

PENGERTIAN: Ekstradisi adalah suatu prosedure yang dilaksanakan didalam bentuk kerjasama internasional 5B

-

tidak dapat dipisahkan, kedua badan

-

Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka

-

ordinasi kedalam dan keluar' Koordinasi kedalam, ini khusus intern Polri Yaitu dengan:

tersebut manunggal.

NCB Indonesia mengadakan suatu ko-

-

Satama Serse Ek/rs'oserse' Satama Serse Krim/Koserse' Satama Serse Tik/Koserse'

Jawatan Identifikasi Polisi' Pusat Laboratorium Kriminil Polri'

Skamtibmas Hankam'

Kodak Metro

JaYa.

Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam

bentuk Periodik untuk

memecahkan

masalah-masalah kejahatan internasional baik preventif maupun repressif.

NCB DENGAN EXTERN POLRT. Sebagai badan nasional, NCB mengkoordinir dan menyentralisir semua hal-hal yang berhu-

bungan dengan kerjasama internasional kepolisian.

Hal ini merupakan fungsi yang amat penting sekali. Oleh karena itu sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka selain mengadakan koordinasi pada tingkat intern Polri, juga mengadakan koordinasi pada tingkat nasional/diluar Polri, yak-

ni dengan instansi-instansi sebagai berikut - Dit. Jen. Bea dan Cukai' - Dit. Jen. Imigrasi'

:

- DePartemen Pertanian. - Bank Indonesia. - Departemen Kehakiman. - DepartemenP&K. - Bakolak InPres 611971. - Departemen Luar Negeri. -_ Kejaksaan Agung. P.O.M. A.B.R.I. Perhubungan. Departemen -

Didalam hal penyelesaian masalah yang urgen dan bersifat insidentil, NCB Indonesia mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi lain selain yang tersebut diatas sesuai dengan masalahnya.

dan Peranan N.C.B. Sedangkan secara populer ekstradisi adalah penyerahan pelarian kriminil biasa oleh suatu negara di mana pelarian kriminil itu berada kepada negara lain untuk kepentingan penuntutan dan pemberian hukuman' Bilamana kita melihat ru-

diagram of PERMANENT CO-OPERATION MACHI NEBY

f

lnternational level

*

*:

I

o: I: A

National level

Centrar specialised squads Regional or local services Frontier posts Customs Other services

59

musan didalam

R.U.U. tentang ekstradisi maka

yang dimaksud dengan ekstradisi adalah penyeraharr oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang dituduh atau dihukum kaiena melakukan suatu tindak pidana diluar wilayah negara yang menyerahkan dan dida-

lam yurisdiksi wilayah negara yang

meminta

penyerahan tersebut, karena berwenang untuk

mengadili dan menghukumnYa. Pada umumnya ekstradisi itu sendiri adalah sebagai akibat daripada hak asylum yaitu untuk tujuan-tujuan politik dan biasanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan' Pada saat ini ekstradisi dipraktekkan guna menembus batas-batas negara dalam arti agar hu-

kum pidana nasional dapat diterapkan terhadap penjahat-penjahat yang melarikan diri keluar negeri atau agar dapatnya dilaksanakan keputusan-keputusan pengadilan terhadap seseorang penjahat diluar negeri. DASAR HUKUM EKSTRADISI Permintaan Ekstradisi didasarkan pada (empat) hal yaitu :

-

Per-Undang-Undangan Nasional'

-

Perluasan konvensi internasional'

4

Perjanjian Ekstradisi, baik secara bilateral mauPun multilateral' Internasional Courtesy (Tatakrama in-

-

Perjanjian Bilateral : Suatu perjanjian yang ditangani oleh 2 (dua) negara. Setiap-setiap harus memenuhi ketentuan-ketentuan terhadap pihak yang lain.

-

Perjanjian Multilateral dan Konvensi : Suatu perjanjian yang ditanda tangani oleh (tiga) negara atau lebih.

yang mempunyai hubungan geografis, historis atau kebudayaan atau mempunyai kepentingan bersama

Sejumlah negara

dalam bidang ekonomi telah mengambil ke-

tentuan guna membuat

.standardisasi

Undang-Undang Ekstradisi mereka dengan menanda tangani Konvensi' Perluasan Suatu Konvensi Internasi'onal.

Hubungan-hubungan Ekstradisi dapat didasarkan atas perluasan dari suatu konvensi ter tentu yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat diberikan dalam hal pelanggaran yang disebut dalam Perjanjian. Contoh : - Konvensi Internasional Tanggal 30 SePtember 1921' tentang Pembrantasan Perdagangan wanita dan anak, Dalam Pasal 4 dinYatakan bahwa negara Penanda tangan setuju

didalam Persoalan dimana tidak ada konvensi ekstradisi diantara

mereka, mereka setuju

ternasional),

3

akan

mengambil segala

Per-Undang-Undangan Nasional' Pada abad ke 19 banyak negara-negara yang telah menetapkan Undang-Undang Ekstra-

Didalam penetapan tersebut sebagian mere-ka dipengaruhi keinginan untuk menyelamatkan kemerdekaan seseorang dan sebagian lagi oleh pandangan mereka bahwa segala hukum pidana dan prosedure harus didasarkan pada perundang-undangan.

Perjanjian Ekstradisi' seSebagaimana dikemukakan diatas bahwa menjit abad L9 telah banyak negara-negara *"nltupkun Undang-Undang Ekstradisinya' tetapi mereka meneruskan usaha-usahanya atau dengan membuat perjanjian-perjanjian koniensi untuk mengadakan keseragaman ekstradisi dan Prosedurenya'

60

orangYang dituduh atau terbukti bersalah.

disinya.

Macam-MacamPerjanjian Bilateral' Multilateral'

langkah menurut kemamPuan mereka untuk mengekstradisikan orang-

Konvensi 1929 tentang Pembran

'

tasan Pemalsuan uang Pasal 8' 9 dan 10.

Internasional.

-'l'atakrama Didalam hal tidak terdapat hukum-hukum,

perjanjian-perjanjian, konvensi-konvensi dan yang sejenis yang mengatur sebagaimana dijelaskan cliatas, ekstradisi dapat dilaksanakan hanya atas dasar suatu sikap tatacara oleh negara terhadap negara lain baik untuk kepeniingan timbal balik maupun sepihak- Pelaksa-

naan daripada ekstradisi berdasarkan tata-

krama internasional ini sering disebut juga disguished extradition.

ORANG-ORANG YANG BAGAIMANA YANG DAPAT DIEXTRADISIKAN :

Ekstradisi hanya dapat diminta terhadap scseorang yang telah melakukan suatu pelang-

garan dalam wilayah suatu negara yang bukan

negara dimana diketemukan, sebagai yarat tambahan : * Orang tersebut harus dalam pencaharian oleh petugas-petugas hukum dari suatu negara. (baik karena tuduhan melakukan suatu pelanggaran dan belum diadili atau karena orang

tersebut telah terbukti bersalah tetapi belum

menjalani hukuman yang

dijatuhkan

padanya).

Dalam sebagian besar perkara orang tersebut harus bukan warga negara dari negara yang diminta.

DALAM HAL BAGAIMANA EKTRADISI DAPAT DIBERIKAN

?

Pernyataan umum agar permintaan ektradisi dapat dipenuhi yakni bahwa pelanggaran hukum tersebut harus :

-

Suatu kejahatan biasa.

-

Pelanggaran fiscal, militer (kecuali negaranegara Benelux) dan pelanggaran politik tidak masuk dalam tipe kejahatan ini. Suatu pelanggaran hukum baik negara peminta maupun negara diminta (prinsip double criminality). Azas "Own Nasional Can not be extradite (warga negara sendiri tak dapat diekstradisi-

-

kan).

-

Pelanggaran sebelumnya tidak pernah terlebih dahulu dihukum terhadap pelanggaran hukum yang sama (prinsip nebis in idem).

- Tidak kadaluwarsa menurut -

ketentuan

Undang-Undang Negara peminta maupun diminta. Khusus di Indonesia berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Ekstradisi Indonesia, KB B Mei 1883,S.83-188 kejahatan tersebut haruslah me-

-

rupakan "Serious enough to Warrant" (recht vaardien). Azas bahwa permintaan ekstradisi dapat ditolak bila perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan.

mang sah menurut hukum yang berlaku dinegara pemberi ekstradisi agar ia dapat diekstradisikan. Jadi disini jelas bahwa badan-badan yang memainkan peranan didalam prosedur ekstradisi ada dua yaitu : Badan E,ksekutif. Badan Yudicative.

PERANAN NCB DIDALAM

PRE-

EXTRADITION PROCEDURE. Didalam hal tempat daripada orang yang dicari tersebut sudah diketahui, maka disini tidak memerlukan prosedur yang panjang. Tetapi bilamana terjadi hal-hal diluar sebagaimana tersebut diatas maka disini sangat diperlukan peranan dari pada Polisi dan Interpol. Bilamana kepolisian menangkap seseorang

penjahat yang sedang dicari untuk dimintakan ekstradisinya, maka mereka berkewajiban untuk mengambil segala langkah sesuai dengan wewenang hukum yang ada untuk menjaga penjahat tersebut tidak melarikan diri dan menahannya sementara, sampai permintaan penahanan dari negara peminta ekstradisi diterima oleh negara yang diminta. Jadi jelas bahwa situasi banyak tergantung pada hukum-hukum penahanan yang berlaku dinegara dimana pelarian kriminil tersebut berada.

Apabila dikehendaki agar

pelaksanaan

ekstradisi berjalan memuaskan, maka diperlukan suatu proseduryang cepat dan aman. Untuk inilah maka penting adanya etikat'baik dan kerjasama langsung antara kepolisian kepolisian negara yang satu dengan yang lain.

Bertitik tolak dari situasilah maka ICpOInterpol didalam sejarahnya telah banyak memberikan pemikiran-pemikiran tentang ikut sertanya polisi didalam prosedur permulaan ekstradisi. Prosedur Ekstradisi

:

Prosedur Normal

:

PROSEDURE EKSTRADISI.

Ada dua aspek dalam akstradisi. Pada satu pihak ialah adanya tindakan suatu pemerintah yang melepaskan wewenang atas seseorang dengan menyerahkan kepada pemerintah negara lain.

Dipihak lain ialah langkah-langkah yang telah diambil yang membuktikan bahwa sipelang,sar memang ditahan baik untuk dituntut maupun untuk menjalani hukuman, dan ini adalah tang-rung jawab dari badan peradilan yang juga harus menunjukkan bahwa orang dimaksud me-

Tingkat 1 : Hakim atau Badan Peradilan yang bertugas menyelesaian perkara mintarkepada NCB - Interpol negaranya

untuk mengedarkan perintah penangkapan secara intemasional dengan maksud untuk dimintakan ekstradisi atas orang yang dicari tersebut.

Tingkat 2

:

Setelah menerima permintaan ter-

sebut dan mempertimbangkannya dengan dasar pasal3 A.D. I.C.P.O.

-

Interpol, maka NCB negara ter61

matik). Permintaan penahanan sementara harus segera dikiiim, kalau perlu melalui saluran Radio Interpol

sebut meneruskannya kepada Sek.

Jen. Interpol, dengan apa

yang

dikenal sebagai form No. 1. Formulir No. 1 ini harus memberikan penjelasan terperinci tentang identitas orang yang dicari (Tanggal, tempat tanggal

yang ditujukan kepada

patan adalah faktor utama dalam

lahir, orang tua dan sebagainya), dan

fase ini.

keterangan-keterangan tentang orang yang dicari itu.

Penguasa

yang berwenang dari negara dimana orang yang dicari itu berada. Kece-

Tingkat 8 : Apabila orang yang dicari telah benar-benar ditahan oleh negara yang

bersangkutan, maka NCB harus memberikan laPoran kgPada Sek. Jen. Interpol agar Red wanted notice

Formulir tersebut juga dan harus me-

nyebutkan nama Bacian Peradilan yang mengeluarkan perintah penangkapan dan menyebutkan nomor surat perintah tersebut, keterangan yang

jelas tentang tindakan pidana-nya, serta keterangan singkat tentang situasi dimana terjadi pelanggaran. Juga harus memuat keterangan Yang meyakinkan bahwa ekstradisi akan

diminta. Hal ini penting untuk melindungi kebebasan manusia dan Peng-

hargaan/manfaat

atas

Pekerjaan

NCB negara lain.

Tingkat

3

Setelah mengecek bahwa hal ini tidak bertentangan dengan Pasal

3

I.C.P.O.

-

DISGUISHED EXTRADITION. Sebagaimana telah diketahui bahwa secara umum, permintaan ekstradisi itu didasarkan pada:

- Per-Undang-Undangan Nasional. - Perjanjian Ekstradisi (Baik Bilateral -

maupun Multilateral). Perluasan Konvensi Intemasional. Taktakrama Intemasional.

AD

maka Sek. Jen. mengirimkan Permintaan itu didalam bentuk dokumen yang disebut "Red index wanted notice" kepada Polisi semua

negara yang menjadi

tersebut daPat dicabut.

anggauta

Interpol.

Dalam hal terjadi suatu permintaan

eks-

tradisi dimana tidak terdapat hukum-hukum, perjanjian-perjanjian, konvensi-konvensi dan yang sejenis; ekstradisi dapat dilakukan atas dasar suatu sikap tata cara oleh suatu negara terhadap negara lain baik kepentingan timbal balik atau sepihak'

Notice tersebut dapat dianggap seba-

gai surat perintah

PenangkaPan

internasional.

Tingkat 4

Kepolisian yang menerima notice tersebut membantu berusaha mencari dimana omng yang dicari tersebut berada.

Tingkat

5

Badan Kepolisian yang menemukan tempat dimana orang yang dicari itu berada, harus segera melaporkan kepada NCB-nya.

Tingkat

6

NCB dari negara dimana orang Yang dicari itu diketemukan segera memberitahukan kepada Sek. Jen. ICPO-

Interpol dan NCB negara Yang memintanya.

Tingkat

7

NCB negara Peminta segera memberitahukan kepada Badan Peradilan negaranya Yang berwenang sambil

menunggu Permintaan ekstradisi (yang dikirim melalui saluran diplo-

62

Praktek ekstradisi yang didasarkan atas tatakrama internasional ini biasa disebut Disguished Extradition atau Ekstradisi terselubung. Indonesia pemah melaksanakan ekstradisi semacam itu antara lain yaitu : Kasus Hongkong Affair "Double Homicide" yang dapat di selesaikan dengan

dasar good neighbour police. Adapun uraian kasus itu sendiri yakni Bob Liem Tji San, WNI, telah dituduh melakukan pembunuhan terhadaP istri dan anaknya, MayatnYa diketemukan di Hongkong dan Bob Liem sendiri tertangkap di Indonesia, Hongkong menganut sistim hukum Common Law, Yaitu memakai azas territorial (locus delicte).

Sedangkan Indonesia menganut Nasionalitas aktif.

azas

Kasus pembunuhan dikapal berbendera

R.I. "Waikelo" diperairan

Hongkong

oleh Marlesan bin Idras, WNI, terhadap nakodanya yang juga WNI. Pelaku daripada tidak pidana tersebut berda-sarkan

perintah Menteri lJrusan British Common Wealth telah dideportasi

karena alasan belum ada perjanjian ekstradisi.

-

Kepolisian Singapore telah menangkap pelaku/pengejar ticket Garuda palsu.

Untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan orang-orang tersebut diserahkan kepada Indonesia.

-

Kasus Jacques Charles Prevost, lahir 29 Oktober 1931 di Paris, W.N. Perancis.

Orang tersebut telah datang ke Indonesia pada Januari 1977 dan pada Tanggal 30 Mei 1977 telah ditangkap Kepolisian R.L di Balikpapan berdasar-

kan permintaan pengadilan Perancis, karena dituduh tersangkut dalam perkara penculikan dan penahanan illegal dengan menuntut tebusan

France. Pada Tanggal

15

3I Mei

oknum tersebut telah

juta 1917

diserahkan

kepada Polisi Perancis. Antara Indonesia dengan Perancis belum ada Perjanjian Ekstradisi tetapi dengan semangat kerjasama internasional dapatlah dilaksanakan ekstradisi semu tersebut.

Kasus Yosef Davis Shelton, W.N. Amerika Serikat. Orang tersebut terlihat dalam kasus pembunuhan dan narkotika, Selanjutnya melarikan diri keluar negeri. Informasi terakhir menyatakan bahwa oknum tersebut berada di Indonesia. Sesuai permintaan Kepolisian Amerika

Serikat maka pada tanggal

23

Nopember 1977 oknum tersebut dapat

ditangkap

di Bali, yang

selanjutnya pada tanggal 5 Desember 1,977 oknum tersebut diserahkan I kepada petugas F.B.I. yang khusus datang kesana.

DAFTAR KEJAHATAN YANG PELAKUNYA DAPAT DIEKSTRADISIKAN.

1. Pembunuhan. 2. Pembunuhan yang direncanakan. 3. Penganiayaan yang berakibat luka-luka

atau matinya orang, penganiayaan yang direncana-

5. Meniru atau

memalsukan mata uang atau

uang kertas negeri atau kertas Bank atau me-

ngedarkan mata uang kertas negeri atau kertas Bank yang ditiru atau dipalsukan. 6. Pemalsuan atau mempergunakan atau mengedarkan uang yang telah dipalsukan. 7. Sumpah palsu atau pemberian keterangan palsu.

8. Memperoleh uang, barang-barang atau

su-

rat-surat berharga. 9. Tindak-Tindak pidana berhubung dengan kebangkrutan.

10. Penggelapan. 11. Perkosaan. 12. Perbuatan-Perbuatan melanggar kesopanan. 13. Perbuatan-perbuatan cabul dengan anakanak dibawah umur 16 (enam belas) tahun, atau dengan seseorang sedang diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. 74. Membenkan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita. 15. Melankan wanita. 16. Pencurian wanita dan penahanan melawan hukum. 17. Pencurian.

Pembakaran dengan sengaja. 19. Perampokan. 20. Setiap tindakan kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan kesempatan Kereta Api, Kapal Laut atau Kapal Terbang dengan penumpang-penumpangnya. 21. Menenggelamkan atau merusak kapal ditengah laut atau percobaan atau permukatan 18.

untuk itu. 22.

23.

Penganiayaan diatas kapal ditengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa orang atau menyebabkan luka berat.

Pemberontakan atau permufakatan atau memberontak dari 2 (dua) orang lebih diatas

kapal ditengah laut menentang

kuasa

nakoda. Pembajakan laut dan Pembajakan Udara. Jual beli budak. Tindak Pidana Ekonomi. Penyuapan dan penerimaan penyuapan.

24. 25. 26. 27. 28. Pemerasan. 29. Tindak pidana Korupsi. 30. Tindak Pidana Narkotika.

31,. Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-Undang Senjata Api.

kan atau penganiayaan berat.

4. Melukai dengan sengaja atau melaksanakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat.

N.B. : Daftar kejahatan

yang dapat diekstradisitidak sama didalam tiap-tiap per-

kan ini janjian ekstradisi.

63

C. {nterpol L.O. Fern!:entukan {-iaison Officer untuk kawasan Asia Tenggara dan Tirnur Jauh didasarkan pao.la resc]trusi Regicna! Conterence Interpol Tahun i974. Cita-eita itu scndiri timbul karena lahirnya "SEil'AT"' plan (t) yang di{erapkan untuk benua

Cs. dinegara asal daripada calon atau negara tetangganYa. Setelah wawancara tersebut diatas' maka calon terpilih akan ditentukan dan di-

-

umumkan, kalau tidak ada keberatan-

keberatan maka

Hropa,.

sebagai Interpol

fu{ak-eud dan tujuan diadakannya trnterpol

ad;riah untuk rneninggalkan dan mengaktifiler: bentr:k ker.jasai:ra interreasional" khusus dikalrasan yang dilingkupi Interpol L.O. tersebut daiant utenanggulangi trahaya Naskotika"

l-.fi.

TE

i{;,\3 f}A{TIFAD'\ INTERPOI, I,.O"

Atas nama Clrganisasi (ICPO), Interpol i-,.il. hartls mengadakan kunjungan ke negarane€are didalarn zone yeng bersangkutan untuk mengumpulkan, membuat suatu laporan dan menriistrii-lr;sikan-nva kc sclllttit ncgarit cliclalam zorlc yang bersangkutan, Yang meliPuti :

-

Trend daripada Illicit Drug Traffic' The "Nen'e Centres" daripada lalu linas narkotika diwilayah negara yang ber-sangkutan.

-* The "Origin" daripada

PenunjukkannYa

L.O. dilaksanakan.

Syarat-syarat dariPada calon

:

Warga daripada negara dari kawasan tersebut (Asia by birth). Umur + 30 - 50 tahun. Kesehatan baik dan pandai bergaul'

-

Berpengalaman dalam penyidikan serta

-

Pejabat tingkat Pusat. Mempunyai pengetahua4 tentang masa-

lah narkotika, baik

dinegaranYa

maupun dikawasannYa.

- MemPunYai kemamPuan membuat -

bahan-bahan

"Staff PaPer". Mempunyai masa kerja dikepolisian minimal 10 tahun dan Perwira Senior' Menguasai bahasa Inggris (lisan/tertulis) dan seyogyanya secara elementer daPat berbicara Perancis.

rrarkcltikli vang tcrclapat diilegara tcrsehi"rt.

*- Identitas daripada "highly glersons" dalarn

suspected kegiatan penyalah

gunaan narkotika"

..- Jaiur arus informasi. -- Kerjasarna dengan negara-negara lain serta harnbatannya.

i,4

yang telah ada Radio StasiunnYa.

L.O. untuk saat ini terpilih

Bangkok

(Ibukota Muangthai).

RePublik Khamer'

LO' - Tugas dariPada InterPol 1 tahun' didasarkan atas kontrak untuk

Selanjutnya apabila berhasil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan untuk memperpanj ang kontrak minimal

Fhilipina" SingaPcre' T}railand"

3 tahun.

Vieinarn.

- Anual leave : 28 hari kerja (tidak :

Pencalonan disampaikan sebelum Tang-

gal 1 Februai 7975 melalui formulir khusus.

-

Selanjutnya akan berada di kawasan yang bersangkutan, khusus dinegara

- Tempat menetap daripada Interpol

F{ongkong. {ndonesia.

$lrosedur penunjukkan Interpol.L.O.

-

Paris.

L'o'

-* I-a*s. -* h{alaYsia.

* * * *

:

- 6 (enam) bulan Pertama sesudahdi penunjukan, InterPol L.O. akan tloach di Markas Besar InterPol di -

itlegara'Negara yang dilingkupi oleh Interpol

*

Prosedur Pelaksanaan tugas

-

termasuk Sabtu dan Minggu). Ditempat dimana Interpol L'O. berada

diadakan Sekretariat Interpol L'O'

untuk mana Sek. Jen. yang membicara--

Dari calon akan diteliti dan akan dipilih betlerapa caion untuk selanjutnya dila-

kan dengan pemerintah setempat (pettgadaan tempat, perlengkapan kantor dan

kukan wal&'ancara khusus oleh Sek' Jen'

Staff).

Mengingat pentingnya peranan Interpol

L,O, bagi Indonesia didalam rangka penanggulangan kejahatan Internasional khususnya dibidang narkotika maka telah

diusahakan agar dapatnya dipegang oleh NCB In-

donesia.

Hal ini menjadi

kenyataan dengan

terpilihnya Brig. Jen. Pol. E. SIBARANI sebagai Interpol. L.O.for South East Asia and far East Countries.

BAB VII

KEJAHATAN-KEJAHATAN

UTAMA YAI{G DITAI\GAI\I INTERPOL

KEJAHATAN DENGAN MEMPERGUNAKAN KEKERASAN.

Pada masyarakat modern pembunuhan masih dikenal, begitu juga dengan penculikan anak-anak dan kejahatan dengan mempergunakan sandera.

Dalam menghadapi kasus-kasus demikian

kerjasama Kepolisian Intemasional sangat dibutuhkan karena biasanya sipenjahat akan melarikan diri kenegara lain untuk menghindari penuntutan terhadap perbuatannya. Kadang-kadang juga bisa terjadi bahwa para penjahat prifesionil rdicari karena pembunuhan serta juga terlihat dalam kegiatan-

lebih 100 kali melakukan pencurian dengan mengadakan pembongkaranrterhadap jesenjata dan

nis-jenis barang (perhiasan,

koleksi-koleksi

perangko, uang, surat pengenal diri, senjata-senjata api, pakaian dan sebagainya) dinegara-negarabsebagai berikut

:

Belgium. Germany, Luxem-

bourg, France, dan Swiss. Pada kebanyakan kasus yang berhubungan

dengan pencurian disertai pembongkaran biasanya dilakukan secara paksa atau merusak kunci. Anggauta-Anggauta gang biasanya mempergunakan tanda pengenal diri yang palsu dan bepergian dengan kendaraan yang dicuri ataupun yang disewa.

kegiatan kejahatan lainnya pada saat mereka bermukim dinegara asing.

Mereka telah memilih suatu tempat untuk mengungsi (Italia) dimana mereka sama sekali tidak mau melakukan pelanggaran-pelanggaran

Namun demikian dalam usaha-usaha inter-

sehingga dapat hidup disana, dengan tenang bersama istri-istrinya.

nasional dalam memerangi type kejahatan tersebut diatas tidaklah mempergunakan tekhniktekhnik khusus : yang dipergunakan adalah cara umum yang cukup sederhana yaitu bila dianggap perlu maka dilakukan operasi.

Wanita-wanita ini juga adalah termasuk anggauta gang dan melakukan tugas yang sama ataupun bertindak sebagai penjaga pada saat diadakan pencurian, mereka juga melakukan penyelundupan senjata-senjata melalui daerah-

PENCURIAN DAN PERAMPOKAN.

daerah perbatasan.

Sangatlah banyak cara untuk melakukan pencurian, yang pada saat ini telah digolongkan dalam kejahatan Internasional.

penco petan adalah termasuk pelan ggaran-pelan g-

Pencuri -pencuri tertentu. dalam melakukan pencurian-pencurian khusus biasanva mem pergunakan modus operasi yang sama selamabertahun-tahun. Melalui fakta ini dapatlah diketahui siapa pelakunya. Karena itu Sek. Jen. telah mengumpulkan sejumlah besar data-data mengenai j enis- jenis utama daripada pencuri-pencuri.

Perampokan-perampokan dengan mempergunakan senjata kadang-kadang berhubungan erat dengan gang-gang internasional; kemudian anggauta-anggauta gang tersebut telah diketahui tempat persembunyiannya.

Pencurian dengan melakukan pembongkaran rumah/gedung/gudang dan sebagainya juga telah tersebar diberbagai negara. Dibawah ini dapatlah diberikan suatu contoh. Pada tahun 1969, Polisi Belgia mengadakan

kerjasama dengan Polisi Jerman, Swiss,L*"-bourg, Italia dan Perancis dan telah membongkar suatu gang yang terdiri dari 7 orang penjahat di_ mana mereka telah mengadakan operasi lebih dari 2 tahun yaitu dengan melakukan kejahatan-kejahatan berupa 4 kali mengadakan perampokan ber-

Sedangkan orang-orang yang melakukan garan yang jumlahnya kecil; akan tetapi bila seseorang mengulangi lagi perbuatannya di enam

atau tuiuh negara secara berturut-turut, maka sangatlah mudah untuk menentukan jenis barangbarang yang hilang. Sek. Jen. telah menerbitkan gambar dari 700 orang pencopet yang lihai dan berbahaya. Orang-orang berprofesi sebagai tukang-tu-

kang sulap melakukan operasi dalam perdagangan batu-batu permata dan logam-logam mulia. Mereka menawarkan batu-batu permata yang ber harga untuk dijual namun apabila barang-barang

tersebut berada ditangan pembeli ternyata barang-barang tersebut tidak ada harganya dan scmu{r itu adalah imitasi.

Ada sekelompok orang-orang yang ahli dalam melakukan operasi tingkat intemasional, yaitu mereka dengan ketangkasan tangannya melakukan pencopetan terhadap uang saat-saat membeli beberapa barang, pencuri-pencuri yang melakukan pencurian setelah mengalihkan perhatian korban-korbarinya, pencurian-pencurian yang mencuri dikereta-kereta api internasional, melakukan pencurian dengan cara meledakkan le-

mari clengan bahan peledak, dan

sebagainya.

Semua penjahat-penjahat recidivist tingkat internasional telah dibuatkan filemnva termasuk modus

operandi dari masing-rnasing mereka dan sernua negara telah diperingatkan untuk trerhati-hati ter-

Sek. .Ien. telah rnengumpulkan I2O cata yang dipergunakan oleh para penipu.

hadap penjahat-penjahat tersebut.

Eeberapa bentuk utama dari penipuan ada-

Fencuri-pencuri mobilpun, kadan g-kaclan g beroperasi dalam gang-gang intemasional' Daiarn Folisi rnenghadapi kastis-kasus tertentu seperti ini

trah ;

-

milik ticlak hanya mencatat kendaraan-kenc{araan kendaraan-kendajuga termasuk sipencuriietapi raan yang dicuri, yang kadang-kadang diketernuXan i-OOOhlie .!auhnya dari negara asainya'

-

kegiatan-kegiatannya. Gereja-gereja" musiumrampok. Akan tetapi Interpoi dalarn menghadapi

pencegahan terhadap benda-benda budaya di muslum-musium. Namun demikian hal ini harus di-

kembangkan terus sehingga memperoleh caracara baru.

Fenipuan adalah suatu kejahatan dimana seseorang memiliki barang orang lain dengan cara rnenipu. Modus operandi yang dipergunakan adalah beranei
Fara penipu mempunyai daya imajinasi yang cukup tinggi, kegiatan mereka selalu searah selalu

berspekulasi dan memberi janji untuk memberi keuntungan yang luar biasa banyaknya" Cara-cara yang dipergunakan penipu dalam dunia perdagangan.

orang-orang yang bukan perniiiknya. Disamping penipuan yang dilakukan dalarn iurnlah besar, ada juga sejumlah penipuan dalarn jumlah kecil yang drlakukan oleh sekelornpok

orang atau perorangan dan ini dijadikan sebagai rnata pencaharian. Mereka berharap agar perbuatannya tidak dilaporkan kepada poiisi oleh para korbannya.

Penipu-penipu ini selalu bergerak dan berpindah-pindah tempat jadi tidak rnelakukan perbuatinnya ditempat yang sama, dan oleh karena itu rnereka dapat menyeberang daerah perbatasan dan berlaku sebagai turist'

Seorang penipu bangsa Jerman telail

PENTP{JAN.

d"ttgun keadaan ekonomi, mereka

mereka. Fenipuan dibidang real estate ;menjual peta sebidang tanah yang sama kepada

beberapa orang, bangunan-hangunan dsb., rnenawarkan untuk dijual oleh

musium dan benda-benda purbakaia digaii dan di-

rnempelajari bagaimana caranya mengadakan

membeli barang-barang secara kredit, leernudian yang reradah dan sesudair itu menghilang dengan eepat tanpa rnembayar suppliers

rnencuri barang-barang budaya telair rreningkat

Untuk mencegah type dari pencurian diatas maka pada awal tahun 1959 Interpol telah

bergerak dalam bidang

menjualnya dipasaran dengan harga

Akhir-akhir ini pencuri-pencuri yang

kastrs-kasus demikian telah rnengarniril langkahlangkah lebih jauh; untuk mencegah pencurian trarang-barang budaya maka sejak tahun 1972 {nterpol telah menerbitkail 2 kali dalam satu tahun daftar nama-nama dari 72 orang pencuri yang sedang dicari dan disebarkan keseluruh dunia'

Mereka mendirikan firma-firma yang

rnemuiai dengan pekerjaannya sejak berumur 20

tahun dan teiah seringkali ditahan di "Ierman, Swiss, .A.ustria, Luxembourg dan Amerika SelaLdII.,

Fenipu-penipu sering mengangkat dirinya sendiri dengan berbagai rnacam gelar-gelar dan posisi-posisi yang dikhayalkan sebagai : Ferwirapegawai-pegawai tinggi, sarjana-sarjana' diplomat, dan sebagainya. Telah adanya eatatan rnLngenai ex seorang menteri palsu' banyak pen-

perwiri.

4s1s-pendeta palsu, dokter-dokter palsu dimana Ltebeiapa dari mereka membuka praktek-praktek secara tidak resmi pada saat-saat tertentu'

PENIPU-PENIPU BANK

Penipuan-penipuan yang dilakukan di bank-bank adalah jauh berbeda seperti cara-cara tersebut diatas.

MASALAH TRAVELLERS CHEQUES YANG DICURI: Korban dari pada pencurian travellers che* ques adalah biasanya turist-turist dan kemudian travellers cheques tersebut diuangkan yang berarti mereka memalsukan passport dan ini adalah sum-

Lrer pencaharian yang mudah bagi para penipu

yang termasuk dalam gang-gang yang meliputi pencuri-pencuri (pencopet-pencopet), penadah, pemalsu-pemalsu passport, Interpol dalam menghadapi rnasalah ini bergerak sangat cepat sekali. Dalam waktu yang lama penjahat-penjahat internasional secara sempurna telah menciptakan suatu modus operandi yang berbeda. Sejumlah besar cheque kosong (yang belum diisi) dicuri dari bank-bank atau pada saat pengiriman cheque tersebut melalui pos disuatu negara dan kemudian secara cepat dipindahkan ke negara lain. Salah seorang pelaku yang terlihai telah 60

kali melakukan penipuan dengan mempergunakan

17 nama samaran.

benar ada dan setelah memperoleh sejumlah uang yang besar kemudian menghilang. Seperti contoh

:

Pada tahun 1970 seseorang yang bernama W diketahui sebagai seorang penipu di Republik Federasi Jerman dan sebagai pedagang senjata api di Togo, adalah menjadi buronan internasional berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negara di Ford Lamy .(Chad) karena penipun.

Ia mendirikan perusahaan modal di Bahama dan telah menandatangi sebuah kontrak untuk membuat gambar/kontruksi dari hotelhotel seharga 500 juta CFA Francs di Chad.

Melalui penipuan tersebut ia

dapat

MASALAH CHEQUES PALSU. Ini adalah memalsukan cheque secara lengk:rp dalam nilai yang besar tetapi diuangkan dalam lumlah terbatas. Penipu-penipu yang melakukan

mengumpulkan uang sebanyak 7-5 juta francs. Sedangkan pada kenyataannya hotel-hotel tersebut tidak pernah dibangun. Sek. Jen. memberikan informasi-informasi kepada penguasa di Chad bahwa sebenarnya W itu adalah

nyak nama samaran, mereka biasa beroperasi didalam 2 (dua) kelompok.

publik Federasi Jerman telah meminta extradisi terhadap W disebabkan sejumlah penipuan yang

Seorang penipu membawa cheque-cheque palsu di Paris, Brussels dan Amsterdam yang kesemuanya dijalankan pada hari yang sama.

dilakukan olehnya di Jerman.

jenis pelanggaran diatas juga mempergunakan ba-

PEMALSUAN TRAVELLERS CHEQUES. Sesuai dengan perkembangan zaman maka

travellers cheque cukup menjadi pokok perhati_ an. Pemalsuan cheques tersebut dilakukan oleh suatu team penjahat yang berpengalaman dan ber-

seorang penipu dan telah ditahan di Swiss dan Re-

Penguasa di Chad meminta pada Republik Federasi Jerman agar juga diadakan tuntutan terhadap W atas perbuatan penipuan yang dilakukannya di Chad.

Disamping itu penguasa-penguasa di Canada dan Inggris juga melaporkan bahwa W dicurigai melakukan penipuan-penipuan di negara

Sejak tahun 1972 para penjahat ini telah melakukan operasi di Eropah, Timur Tengah dan Timur Jauh. Untuk menghadapi masalah ini telah

mereka dan bertindak seakan-akan mempunyai pprusahaan. Satu-satunya cara untuk memerangi penjahat-penjahat yang sering berpindah-pindah tempat ini adalah mengumpulkan informasi semaximal mungkin dan kemudian diadakan tukar menukar informasi. Untuk ini nama Interpol me-

diadakan kerjasama kepolisian internasional

megang peranan yang cukup menentukan.

selama 15 tahun dan melalui brosur-brosur yang diedarkan Sek. Jen. Polisi dapat mengetahui

PEMALSUAN UANG.

gerak dengan cepat dan sangat mudah dari suatu benua ke benua lain.

penjahat-penjahat itu. PENIPUAN YANG DILAKUKAN DI-

Pemalsu-pemalsu sering masuk dalam lingkup kerjasama internasional kepolisian sejak uang palsu itu dicetak dan beredar cukup baik

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN.

dinegara tetangga.

Masalah yang ruwet daripada hukum dagang sering dikecualikan oleh orang-orang yang bergerak dalam bidang dagang dimana mereka mendirikan perusahaan-perusahaan bayangan sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, seperti adanya firma-firma yang tidak syah ataupun lain-lain pelanggaran financial. Penipu-penipu internasional kelihatannya seperti mempunyai firma yang memang benar-

Misalnya, adalah sesuatu hal yang kelihatanya tidak mungkin, yaitu dollar palsu yang dicetak tahun 1946 masihdiketemukantahun dan disalurkan ke 33 negara.

1972

Pada tanggal2T Aprll 1929 suatu konr-en.i tentang pemalsuan uang ditanda tangani, dibawah

lindungan Liga Bangsa-Bangsa. Salah satu dari rekomondasinya yaitu rekomondasi No. 9 mengusulkan :

1t

"Bahwa, sambil menunggu hasil ciptaan

dari

suatu kantor

internasional, sebagaimana terdapat dalam pasal 15 dari

perjanjian tersebut, diharaP agar internasional Bureau di Vienna tetap melaksanakan pekerjaannya dan sedapat mungkin bekerjasama dengan pemerintah

secara sempurna. Setelah menerima informasi dari pusat mengenai beredarnya uang palsu maka internasional Bureau segera memulai kegiatannya sebagaimana ditetaPkan dalam Pasal 15".

Pada waktu Markas Besar ICPO didirikan tahun 1946 di Paris, saat itu sama sekali tidak ada ahli yang mengetahui tentang uang palsu'

Setelah Negeri Belanda masuk menjadi didirikan "Counterfeit Currency Department" di The

anggauta organisasi barulah Hague.

seorang ahli yang perdi Vienna, dan diberada tama pacla waktu ICPO pada departeKepala menjadi tunjuk untuk

Mr. J.A. ADLER adalah

men tersebut, sedangkan sebelumnya sebagai seorang perwira polisi dinegeri Belanda.

Kemudian Mr. J.A. ADLER diganti dengan Mr'

KALLENBORN.Pada saat Mr KALLENBORN pensiun tahun 1962, maka counterfeit currency departemen diserahkan kepada Sek. Jen. dengan persetujuan dari Pemerintah Negeri Belanda, dan kemudian Sek. Jen. mem-

J.

bentuk suatu team khusus. Tugas yang sudah dipercayakan 43 tahun yang lalu pada International Bureau di Vienna hingga saat ini masih dipegang oleh International Criminal Police Commission, dan disamping itu Sek. Jen. Interpol tetap bertindak sebagai kantor International sesuai dengan yang ditetapkan menurut pasal 15 dari konvensi tahun 1929. Sedangkan Sek. .Ien. sendiri mempunyai yang bergerak dalam masalah-masakhusus team

lah pemalsuan pada umumnya dan

gara.

Tiap-tiap tahun, Sek Jen

'72

:

menganalisa

situasi peredaran uang palsu berdasarkan laporart

TRAINING COURSE FOR POLICE OFFICERS (1974) DI ST. CLOUD - PANS. Peserta Tlaining.

pemalsuan

uang pada khususnya.Sebuah laboratorium telah didiiikan untuk memeriksa uang palsu dan telah ditemukan 5.991 type uang palsu antra tahun 1946 dan 1972; uang-uang tersebut beredar di 89 ne-

Kapt. Pol- Drs' Moch' Sulchan'

IN

CURRENCY COUNTERFEITING

umum yang diperoleh dari Sidang Umum Interpol. Awal tahun 1923,The International Criminal Police Commission (ICPC) mulai mengumpulkau dokumen mengenai kegiatan-kegiatan dari orarrg-orang yang memalsukan uang dan digarnbarkan dalam majalah "Counterfeits & Forgeries". Organisasi itu secara teratur menerbitkan majalah tersebut dan mengdistribusikannya untuk waktu 50 tahun, dengan alamat "Systemen Keesing", Ruysdoelstraat, Amsterdam. Majalah tersebut diterbitkan dalam 4 bahasa

yaitu Perancis, Inggris, Spanyol dan Jerman dan

telah di perbaharui dari tahun ke tahun. Saat ini majalah tersebut terdiri dari 2 baha

gran

:

-

Yang satu menggambarkan tentang pemalsuan-pemalsuan.

Sedangkan lainnya khusus mengenai uang asli (uang kertas, logam) dan travellers cheques.

Kira-kira 10.000 bank ditambah dengan aparat penegak hukum yang berwenang, juga menerima riview diatas.

Dalam rekomondasi No. 10 dari konvensi 1929 telah dirumuskan

:

"Bahwa konperensi-konperensi kantorkantor pusat yang ditetapkan dalam pasal 15 dari perjanjian tahun 1929 harus mengikuti perkembangan tehnik daripada methode-methode pemalsuan uang disertai tindakan pencegahannya". Konperensi pertama diadakan di Geneva pada tahun 1931 dibawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa.

titas, passport, fiscal ataupun perangko/porto, surat-surat idzin mengemudi, dan sebagainya). Sebagai contoh : sejak tahun 1946 telah ditemukan 234 type dari cheques palsu ataupun travellers cheques palsu.yang semuanya dikeluarkan oleh bankdi22negara dan catatannyalfile ada pada Sek. Jen.

Untuk melatih dan membantu anggauta polisi yang bertanggung jawab dalam bidang tersebut maka ICPO - Interpol telah membuat sebuah film yang cukup panjang pada tahun 1954. Lebih dari 100 copies dari film tersebut didistribusikan pada 4O negara atau lebih. Tugas untuk memerangi uang palsu dan pemalsuan-pemalsuan lainnya adalah benar-benar menjadi salah satu tugas tetap dari Interpol.

DRUGS. Salah satu bragian utama dari kegiatankegiatan Interpol adalah memerangi lalu lintas gelap obat bius Organisasi selalu melaksanakan tugasnya khusus dibidang ini. Jenis pelanggaran ini belbeda dari pelanggaran-pelanggaran lainnya karena setiap hari tersebar keseluruh penjuru dunia. Sari opium yang diambil dari bunga opium dan yang terdapat disetiap tempat dibagian timur, diselundupkan kepasaran-pasaran gelap dibeberapa kota besar disuatu benua yang jauh setelah melalui suatu perjalanan yang sangat sukar.

Untuk memerangi lalu lintas gelap obat bius maka kerjasama yang erat antara Kepolisian dan instansi -intansi lain yang berkompetent sangat diperlukan. Tindakan pencegahan dan pennegakan hukum adalah 2 hal yang sama sekali tidak dapat dipisahkan.

Kemudian diikuti dengan pluridisciplinary conferences untuk melengkapi pasal 15 dari konvensi dan diatur oleh ICPO - Interpol.

Maksud ICPO memberikan tindakan lanjutan dalam menghadapi masalah tersebut adalah sebagai contoh dibawah ini :

Konperensi-konperensi tersebut dilaksanakan di Copenhagen (1935), Hague (1950), Copenhagen 1961 dan di Mexico City tahun 1969 dengan sangat berhasil.

Pada Konggres ke 2 di Berlin tahun 1926

Sejak tahun 1946., 29 negara yang mana

se-

karang menjadi anggauta ICPO - Inteipol telah meratifikasi dan secara definitip telah menyetujui lnterpol Convention on the Suppression of Currency Counterfeiting tersebut. Meskipun bidang uang palsu menjadi tugas dari team khusus namun mereka juga bergerak dalam bidang pelanggaran-pelanggaran cheques palsu, travellers cheques, PT-PT palsu dan setragainya ataupun pemalsuan surat-surat resmi (iden-

dianjurkan agar tiap-tiap negara dalam usahanya membasmi perdagangan lalu

lintas gelap obat bius

dan

penyelundupan minuman keras agar

selaras dalam tindakannya

dan

disamping itu didirikan pelayanan seca-

ra terpusat (yang dipimpin oleh polisi) ditiap-tiap negara yang tugasnya untuk saling menukar informasi mengenai lalu lintas gelap obat bius. Pada tahun 1930 di Antwerp didirikan N.C.B. yang merupakan bahagian dari criminal police departments, agar dapat 73

sememerangi perdagangan obat bius cara effektif'

Kemudian pada tahun 1930 ICPO mengungkapkan keinginannya untuk lebih.meningkat-

dalim memerangi obat bius yaitu dengan cara mengumpulkan semua catatan-catatan berhu,n"".tg""ui -Ut"l"- kasui-kaius internasional yangbius dan obat-obat a"tgan penyelundupan fotopada saat yang sama mengumpulkan pula 'foto, sidik' jarl, keterangan diri seseorang dan cara-cara untuk menipu dan sebagainya'

tui ["giutu"

KERJASAMA SEHARI-HARI. Sebagian besar kegiatan NCB ditujukan disusun oada kasus-fasus obat bius' Statistik yang kerja hari 5 waktu memerlukan 1972 I"a" dilihat Jmuna pada statistik tersebut dapat l"nuft"tttit iie .utu, oan bo telegram mengenai kasus-kasus ini belum lengkaP. Sek. Jen. ICPO-Interpol yang bertindak

informasisebasai koordinator dan menyebarkan dari tukar diperoleh hasil vang i;i-il;;i."bagai

;;;;k;t

infoimasi utttuti NcB-NcB'

selalu

memeramengambil peranan yang aktif didalam ngi lalu lintas gelaP obat bius'

The General Secretariat's Criminal Police Division menjalankan peranan dari International team Bureau pada tahun 1930 sebagai suatu

kil;;t

yang meliputi semua kasus obat-obat bius'

Jadi dalam jangka waktu

1 tahun^(1970

-

8' 182 ka1971) team tersebui teiah menyelesaikan sebelumnva)' iahun ;;;, (;;ik 76% dibandingkan

I)alam melarsanakan tugasnya sehan-hari set"u* -1*pergunakan alat-alat perlengkapan methode-medan p*,i it"f*arisaluran radio) thode kerja yang sama seperti dipergunikit y:1k *""gtt"A"pi Ueiienis-lenis kejahatan internasrodoku;;l;;;y;. Meieka berusaha memproses memimungkin' secepat *"n yun! diterimanya' dan mempesahkan didalam kasus-kasus khusus

14

lajari untuk PenYelesaiannYa' obat biPada prinsipnya, setiap pen-yitaan harus Interpol' ,r, ',*nn dilakukan oieh anggauta 0isajital-1c11a dan Jlrip"ti"t pada Sek' Jen' mekhusus serti menjelaskan secara terpennct ngenai kasus tersebut'

Berdasarkan informasi tersebut diatas' Sek. Jen. akan memberitahukan secara ringkas kepada semua anggauta Interpol dalam majalah buianannya khusui mengenai penyitaan obat-obat bius.

Informasi yang diterima biasanya dijadikan

dasar untuk international notices yang meng-

gambarkan secara jelas pedagang gelap yang akan iikenat identitasnya, dan akan tetap diawasi atau-

pun dijadikan peringatan terhadap

sang-gang

yang melakukan perdagangan gelap obat bius' modus oPerandi. dan sebagainYa' Dalam suatu laporan umum' situasi mengenai lalu lintas gelap obat bius dianalisa tiap-tiap Umum tah.rn, laporanlni disiapkan untuk Sid.ang ju tg":-"f gu oip: g yun Interpol iahun an :1seba-q1i dasai untuk dijadikan diskusi oleh U'N'Commrssion on Narcotic Drugs'

Banyak study khusus dan laporan-laporan telah dikembangkan, sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi. Dapat kita sebut beberapa contoh seperti dibawah ini

-

-

:

Important Intemational Drug Routes EuroPe - Near East, EuroPe - North America)' Clandestine laboratories'

Penalties applicable in cases of illicit drug traffic (hukuman-hukuman yang dapat dikenakan dalam kasus-kasus lalu lintas gelaP obat bius' Penggunaan anjing untuk menemukan obat-obat. Penyalah gunaan obat-obat oleh orangorang muda.

{A i/^ ! .. q]

tui

-"j

ce'v s ys \t:

i:v :\ l\ >'r {\ -\{

iF ri \i

qJ

\: q)

o

E

M a)

..difl+t$;lw+:IN.

.

15

BAB

VIII

KOI\PERENS

I

-

KONPERENSI

INTERNASIONAL DAN PARTISIPASI POLRI

Sebelum fndonesia Menjadi Anggauta General Assembly ke 1 tanggal 3 s/d 7 Sep tember 1923 di Wiena. General Assembly ke 2 tanggal lg s/d 21 Mei 1924 di Berlin. General Assembly ke 3 tanggal 27 s/d 30 Sep tember 1926 dl Berlin. General Assembly ke 4 tanggal 6 sldS Juli 1927

di Amsterdam. General Assembly ke 5 tanggal 10 s/d 12 Sep tember 1928 di Antwerp (Berve). General Assembly ke 6 tanggal20sld22Janu-

ari 1930 di Wiena. General Assembly ke 7 tanggal24 s/d 30 Sep tember 1930 di Antwerp. General Assembly ke 8 tanggal 28 sld30 Sep tember 1931 di Paris. General Assembly ke 9 tanggal 15 s/d 20 Oktober 1932 di Roma. General Assembly ke 10 tanggallT sld20 Sep tember 1934 dt Wiena.

-

General Assembly ke 11 tanggal 17 s/d20 Juni 1935 di Copenhagen. General Assembly ke 12 tanggal25 Mei s/d 4 Juni 1936 di Belgrade. General Assembly ke 13 tanggal 7 sid t1 Juni 7937 d] London. General Assembly ke 14 tanggalT sld 12 Juni 1938 di Bucharest.

General Assembly ke 15 tanggal 3 s/d 5 Juni 7946 dl Brussel. General Assembly ke 16 tanggal9 s/d 12 Juni 1947 di Paris. General Assembly ke 17 tanggal 6 s/d 10 Sep ternber 1948 di Praque. General Assembly ke 18 tanggal 10 s/d 15 Oktober 1949 di Beme. General Assembly ke 19 tanggal 19 s/d 2l Juni 1950 di Den Haag. General Assembly ke 20 tanggal 11 s/d 1951 di Lisabon.

15

Juni

General Assembly Dan Konferensi-Konferensi Lainnya t

Yang Diikuti Semenjak Indonesia Menjadi Anggauta Indonesia menjadi Anggauta Interpol pada bulan April 1952. Anggauta Interpol pada waktu itu : 40 negara. Konferensi-konferensi semenjak tahun 1952 sebagai berikut:

1. General Assembly ke2l tanggal

9

s/d 12 Juni

1952 di Stockholm.

3. Komisaris GINZEL. Drugs tanggal

18

on

sld23 Januari 1960 di Lahore.

Delegasi Indonesia

General;,/Assembly ke 23 tanggal g s/d 14 Oktober 1954 di Roma.

Delegasi Indonesia adalah : R.S. SOEKANTO, Kepala Kepolisian Negara. 3. General Assembly ke 26 tanggal 17 s/d 22 Juni 1957 di Lisabon. Delegasi Indonesia adalah : ABIDIN. 4. African Regional Conference I.C.P.O.-Interpol di Liberia tahun 1959. Delegasi Indonesia : 1. Komisaris I Drs. (sebagai peninjau). IMAM SOEDRADJAT. 2. Komisaris l. SOEMARTONO.

Drs.

5. I.C.P.O.-Interpol S.E. Asia Conference

Delegasi Indonesia Ketua : Komisaris Polisi I D rs. SOEDJONO PARTODIDJOJO. Anggauta : R.K. SOSRO DANUKUSUMO.

2.

II.

:

Komisaris I. Drs. IMAM SOEDRADJAT Komisaris IL M. MANDJONI KETUT PINRANG dari Bea Cukai.

6. General Assembly ke 29 tanggal 10 s/d 15 Ok-

tober 1960 di Washington. Delegasi Indonesia Ketua : Brig. Jen. pol. SUMARNO, Kepala Direktorat II.Departemen Kepolisian.

Anggauta : Komisaris Polisi

DRADJAT.

I.

IMAM SOE-

7. General Assembly.ke 30 tanggal2g tember 1961 di Copenhagen.

sld.l Sep-

Delegasi Indonesia Ketua A.K.B.P. M.D. PARTA DJUMENA, Departemen iKepoli sian.

79

Anggauta : R. HERTANTIANTO, Direktur Pengganti Bank Indonesia.

8. General Assembly 33 tanggal 30

Delegasi Indonesia Ketua : Brig Jen Pol. Drs SOEDJONO PARTODIDJOJO. Anggauta : Komisaris Besar Polisi Drs

Septem-

WAHYU DI WIRJODIHARDJO, Officer in Charge of N.C.B. - Indonesia.

ber s/d 7 Oktober 19& dt Caracas. Delegasi Indonesia Ketua : Brig Jen Pol. Drs. KATIK SOEROSO. Anggauta : Komisaris Besar Polisi

12.

DOMO PRANOTO. 9. Seminar for Prevention of Narcotic Crime and Smuggling in South East Asia for 1966 di Jepang tanggal 31 Oktober s/d 8 Nopember

4th Meeting of Persons Responsible for Interpol Telecommunication tanggal 7 s/d 10 May 1968 di St. Cloud - Perancis. Delegasi Indonesia : Komisaris Besar Polisi

Drs. SOELARDI, Direktur

Perhubungan

Mabak.

1966.

13. General Assembly ke 37 tanggal 1 $/d 8 Oktober 1968 di Teheran. Delegasi Indonesia Ketua : Komisaris Besar Polisi Drs. MOERSALEH, Sekretaris Deop. Anggauta : Komisaris Besar Polisi DrsWAHYUDI, Karo InterPol NCB

Delegasi Indonesia Ketua: Brig Jen Pol' MO-

HAMAD SUBEKTI, Asisten Men Pangak bidang Res & Intel.

Anggauta : Brig. Jen' Pol. Drs. SOEYOED BIN WAHYU, Gubernur P.T.I'K' 10. Seminar for Prevention of Narcotic Crime and Smuggling in South East Asia for 1967 tang-

Indonesia.

gal 30 Agustus s/d 20 September 196'7. Delegasi Indonesia : Brig Jen. Pol Drs. SOEryANTO, Direktur Reserse DePak.

14. Seminar on Prevention of Narcotic Crimes in South East Asia 1969 di Jepang tanggal 21 Agustus 1969. Delegasi Indonesia : 1. A.K.B.P.J.H. TANOD.

11. General Assembly ke 36 tanggal 27 Sep tember s/d 4 Oktober 1967 di Kyoto.

ffi

.r:'a ,::l:,,::7.:,i

'"

Bffi

'L

W'x

Suasana pada Sidang lJmum

80

:,tlt.:.,

';8"^'n**. ..1

,.1 14 *

"

,,; , 4;

*ffi

4!.1M Ei Wt ::::4J: Y1&. :....4,,44',

ffi,t.,t,

'.':':.,'.

''....ii@-

I.C.P.O.-Interpol yang ke 37 di Teheran, Iron tahun 1968.

1$,$-$fi[$iil

GENERAL ASSEMBLY I.C.P.O.-INTERPOL Delegasi lruIonesia terdiri dari

Drs.I,lahyudi.

: I. Kerua

KE 37 DI

TEHERAN (1965).

Delegasi : Brig. Jen. pol. Drs. Moersaleh. 2, Anggauta : Kol. pol.

8t

w $NffiffiruffiS$ffi

GENERALASSEMBLYI.C.P.O.-INTERP)LKE3SDIMEXICO.

N.c'B'-Indonesiaf Interpot KoL Pol' Drs' lilahyudi' Indonesia mengirimkan Delegasi tunggal yaitu : sekretatis

Anggauta

2. A.K.B.P' SOENARYA. Ok-

15. General Assembly ke 38 tanggal T s/d 10 tober 1969 di Mexico. Delegasi Indonesia : Komisaris Besar Polisi Drs. WAHYUDI. 16. 2nd International Symposium on Electronic data Processing in Police Work tanggal23 sld 26 Juni 1969 di St. Cloud Perancis' Delegasi Indonesia adalah : Komisaris Besar PolisiDrs. A.M. LOEBIS Bsc' Ka' Labkrim'

18. General Assembly ke 39 tanggal 5 s/d

10

Oktober L970 di Brussels. Delegasi Indonesia Ketua : Jenderal Polisi Drs. HOEGENG IMAN SANTOSO' 82

SOEROSO M.A.

20. General Assembly ke 40 tanggal6 s/d LL September 1971di Ottawa' Indonesia Ketua : Brig' Jen' Pol' Oei"gusi "SOBTYANTO HADISOEGONDO' Ors.

Anggauta

.Iabar.

Labkrim.

Inspektur Jenderal Polisi Drs' K'

19. Seminar on Prevention of Narcotic Crimes in South East Asia for 1971' tanggal lT September s/d 8 Oktober 1971' di JePang' Delegasi Indonesia adalah : A'K'B'P' WAHoN-o PRIJODARMODJO, KePala Seksi Vice Control Metro JaYa.

in 17. Seminar of Prevention of Narcotic Crimes JePang' di 1970 Asia South East Delegasi Indonesia Ketua : r. NIT.B.P. DTS. TATANG ABDUL. RACHMAN, Kasi Reskrim Komdak VIII

2. Komisaris Polisi Drs' DAJAMARIS IDRIS, Kepala Seksi Kimia Kehakiman

:

21

:

Komisaris Besar Polisi Drs' IBRAHIM, Direktur Reskrim 2. Komisaris Besar Polisi Drs' A.M' LOEBIS Bsc' Ka' Lab' kdm' 1.

. Asian Regional Conference
Polisi T. I&RAHIM SOERIAATMADJA' Direktur Reskrim Mabak' Anggauta : Komisaris Besar Polisi Drs'

WAHYUDI, Sekretaris N.C.B. Indonesia.

of Persons Responsible for Interpol Teleommunications tanggal 13 s/d 15 Juni 1972 di Jepang. Delegasi Indonesia : 1. A.K.B.P. Drs. MUSLIHAT WIRADIPUTRA SH. Sekretaris NCB Indonesia/Interol. 2. A.K.B.P. SOEDJARWO, Paban II Dis Hub.

22. 5th Conference

25. General Assembly ke 42 tanggal 2 s/d 9 Oktober 1973 di Wiena. Delegasi Indonesia Ketua : Mayor Jenderal Polisi Drs. ISMONO ISMAKOEN, Dan Jen. Kaserse.

Anggauta :

: l.

Brig. Jen. pol. Drs.

Kadapol Metro Jaya.

kotik.

3.

2.

sia.

24. Seminar on Prevention of Narcotic Crimes in South East Asia 1973 di Jepang tanggal 10 September s/d 2 Oktober 1973.

Delegasi Indonesia Ketua : SUHARyONO, Sekretaris Bakolak Inpres No. 6/1971.

Anggauta: MUHAMAD BUDIARTO, Kepala Dinas Hukum Kementerian

donesia/Interpol.

4. WALMAN SINAGA, Kadis Suaka Alam dari Dir. perlin'dungan

&

Pengawasan Alam

Departemen Pertamina. 26. Conference to Explore the possibilities of Setting up Computerised Search File tanggal J0 sld22 Maret 1973 di Sr. Cloud, perancis. Delegasi Indonesia :

L

Kol. Pol. Drs. SOELARDI.

2. Kol. Pol. Drs. RACHMAT SUBAGIO. 27. Training Course tor police Officers in Currencv counterfeiting tanggal 6 sld Il Mei 1974 di St. Cloud, Perancis.

Kehakiman.

:l::::i:,-,:

Drs.

RA SH. Sekretaris N.C.B. In-

SOE-

Perwira Staf N.C.B.-Indone-

Let. Kol. pol.

MUSLIHAT WIRADIPUT-

DJO SUBADI SH, Wa. Dan. Jen. Koserse. Kapten pol. Drs. SIHWOYO,

Mayor Jenderal polisi Drs. WIDODO BUDIDARMO,

2. Kol. Pol. TASLIM IBRAHIM, Direktur Reserse Nar-

23. General Assembly ke 41 tanggal 19 s/d 26 September 1972 di Frankfurt. Delegasi Indonesia Ketua : Jenderal polisi Drs. MOH. HASAN, kepala Kepolisian R.I.

Anggauta

l.

Delegasi Indonesia

:

Kapten polisi Drs.

't*

qeu.. '

I

1:

&..:

'

,;t

'"'rJ,\ iiiirij

-r'

...{;ds

-. .f-

j!. $T

s

d,*

1,,

*'.J..,..",

^t

GENERAL ASSEMBLY I.C.P.O.-INTERPOL KE 4I

DI

FRANKFURT (]972). Big. Jen. pot. Dn.

Delegasi Indonesia terdiri dai : I. Ketua : Jendral Polisi Drs. Moch. Hasan. 2. Anggauto : fuekardio Subadi. 3. Angauta : Kapt. Pol. Drs. Sihwoyo (pebagai Sekretmis).

83

"qr+1n+t{i"q

ri\\rll(i

GENEKAL ASSENIBI'Y LC.P"$.'\]{TEF,POL frI I{IEI{A {1973)- (COFFEE BREAK)' 1. May. Jen- Pol. Delegasi Inclonesiu tercliri clari: Kettta ivlay. len. Po!" Dt"s. Ismona fsmakoen. Anggauta Drs. Drs.-Il/idorlo Budiclawno (KadaStat VtI Ytetro Jayai 2" i{ot" Fol" I'sslirn trbrshim 3. Let. Kol. PolMustihat lliradipwtra SIt (Sek" I,{CB-Indoftnterpol)"4. trt'ulmun Sinaga (Kadis Suaka Alam)'

Tampak May" Jen.

gi;&;;it

!ol.

Drs. XsnlonoJsura.kry(r rJen*are Msy" Jen, EoL !)rs. Ilidaclo

Budidarryo

lqr; iffiEk ag,r"T $ c*e ilsl$g Fa.l.a *aa* "S,;b?H R;r; Ai Aurstr*a ta,bun 19?3 dS ?Jienac Snterpe1 I.S*P.*9* de3;r$- $idasg {3mls MOCH. SULC1-{.\l'J.

28. Seminar

197'1 tanggai Jepang.

I

sicl 16

r

liprq'5 foi Scptember lLlT'tr di

on Prevcntion o{ lldarcotic

Delegasi Ineloncsill Ke tll:t : ll4al'or Fllisi l)r"s'

DJADID T'ANJUI\rai" r"a Birc ilpcra:;i Dit' Res Narkotik. An-egar-rta: DtrclF'Y 5'r'LliF'[''i ' '''iili iir'rlr 84

.: bre,e"'."-

Team Narkotik Bakolak Inplgs lrlo. 6/ 97 | -fraffic Policc 29. 3rct Grttup Training Course irl .Aclministration tanggal l0 Oktober 197-1 sam;rai 5 Deserlber 197-1. Fesertit e'lari Indclnesia : Kapten Polisi Drs' lriol{. FI;\RTANTYO. Kepala Sekretlriat 1

llii.

L.antas"

.

JQ. General Assembly ke,l3 tahun l971tanggal19 sld 25 September 1971 di Cannes, perancis dan 2nd Asian Regional Conference tanggal 17 sld 19 September 1974.

Delegasi Indonesia Ketua : May. Jen. pol. Drs. SISWADJI, Deputy Kapolri. Anggauta : 1. Kol. pOL. Drs. MUSLIHAT

WIRADIPUTRA SH.

Delegasi Indonesia Ketua : Kol. pol. Drs. TASLIM IBRAHIM, Direktur Reserce Nar-

kotik. Anggauta : 1. Ler. Kol. Pol. Drs. MUSLIHAT WIRADIPUTRA SH. 2. Let. Kol. Pol. SJAWALOE-

DIN, Wakil Direktur

Res.

2. Kol. Pol. E. SIBARANI.

3. Drs. TEGUH ASMAR

37. Executive Commiittee Meeting tanggal26 sld 30 Mei 1975 di St. Cloud, perancis. Delegasi Indonesia :

Let. Jen. Drs. WIDODO BUDIDARMO,Kapolri. 2. Let. Kol. Pol. ACHMAD SOEKARNO. 3. Kapten. Pol. Drs. SOEKARDI. 1.

Ekonomi.

3. Napitupulu, Dari Imigrasi. .I. ATMADIBRATA R.M.N., dari Imigrasi. 31. Executive Committee Meeting tanggal September 1974 di Cannes, perancis.

17

Dihadiri oleh Len. Jen. pol. DRS. WIDODO BUDIDARMO.

38. The Second Meeting of Operation Heads of Narcotics Law Enforcement Agencies for Far East Region tanggal 17 s/d 21Nopember1975 di Jakarta. Delegasi Indonesia Ketua ; Brig. Jen. pol.

Drs. SUKARDJO SUBADI SH.

32. Telecommunication Conference for the South East Asia tanggal 9 s/d 13 April 1974, di Tokyo. Delegasi Indonesia Ketua : Kolonel polisi ICHJA, Wakadis perhubungan. Anggauta ; Let. Kol. pol. Drs. MUSLIHAT WIRADIPUTRA SH, Sekretaris N.C.B.-Indonesia.

Bakolak Inpres Anggauta

20

Maret

I

of the police Februari

197-5

Reserse

2. Kol. Pol. Drs. MUSLIHAT

WIRA DIPUTRA

SH.

Sekretaris NCB Indonesia/In-

terpol.

3. Let. Kol. Pol. JEAN MANDAGI SH Wadir Restik. 4. SUDARVE RAHMAT. 5. RASMIN SALEH SH. 6. FRIDA KADIR. 7. SOETADI.

in

s/d

Tokro. Delegasi Indonesia : Mavor Polisi Drs. HINDARTO, Bagian Pendidikan P.T.I.K. 1975 di

35. General Assembly ke .l-l tanggal 9 s/d l.s Oktober 197-5 di Buenos Aires. Delegasi Indonesia Ketua : Let. Jen. pol. Drs. WIDODO BUDID,\It\IO. Anggauta : 1. Kol. pol. Drs. MUSLIHAT WIRADIPUTRA SH. Sekretaris N.C.B. -Indonesia. 2. Let. Kol. Pol. BALYi\ SE'ftWIHARDJA. Wadir Restik. 3. Let. Kol. Pot. TONO AN{IlORO. Penvira Airud. 36.3rd LC.P.O.-lnterpol Asian llegional Conferenee tang-eal 3 s/d 8 April 197-5 diManila.

1. Brig.,Jen. Pol. Drs. TASLIM

IBRAHIM, Direktur

Cloud. Paris. Delegasi Indonesia : Kol. Pol. Drs. BOBBy RAHMAN, Asisten Operasi Komdak VII Metro Jaya Changing Society tanggal

:

Ketua

1971.

Narkotik.

33. International Symposium on Cases Involving Hostages tanggal 3 sldl Februari 1975 di Sr.

34. The Roles and Function

dari

Dit. Purbakala Dep. P.D.K.

39. Seminar on Criminal Investigation in Asia ke I di Jepang tanggal 2sld 16 Juni 1975 di Tokyo.

Delegasi Indonesia

: Mayor Polisi

DERADJAT FIRMAN BEX.

40. Seminar for N.C.B.-Officer tanggal 1 s/d Desember 1975. Delegasi Indonesia 1.

10

:

Kol. Pol. Drs. MUSLIHATWIRADIPUTRA SH, Sekretaris N.C.B.-Indonesia.

2. Kapten Polisi drs. RAHARDJO. Kasi Radio' Stasiun Interpol.

41.

Seminar Prevention

of

Narcotica Offences

1975 tanggal 29 September s/d 23 Oktober 1975 di Jepang.

Delegasi Indonesia : SUPJAN SURADIMADJA dari Direktorat Kriminil Departemen

Kehakiman. 85

ffi w

,,w

.ffi.

THE

ft

TRATNING IEMINAR

l.

FoR l,t.c.B.oFFICER's

-

,sr.

cLouD

-

'w

,1*

4x

#* t 'i

:.

PARIS (1975).

Selvetaris N"C.B.-Indonesiaf Interryl Kol. Pol. Drs. Muslihat l|iradiputra SH. 2. Karo Radio Station Interpol Kapt. Pol. Drs. Rahardio. Peserta dari Indonesia

:

42. Symposium Forensic Science tanggal

16 s/d

1

September 1975 di Paris. Delegasi Indonesia Ketua : Kolonel Polisi E.

SIBARANI. Anggauta : Let. Kol. Pol. Drs. HIDAYAT NATA PERWIRA. Asean Meeting of Head of the National Narcotic Bureaus of Enforcement Agencies tanggal 8 s/d 10 Juli 197-5 di Manila.

46. Symposium on Crime Precliction Methods lrn.: Research 10 s/d 11 Mei 1976 di St. ClloL,.: Perancis.

Delegasi Indonesiit

: Let. Kol. Pol. Drs. F

HAREFA. Paban I La. Krimino. 47' Executive Committee meetin-g tanggal l-1 l7 Juni 1976 di Paris.

: .'

Dihadiri oleh : Jenderal Polisi Drs. \\'lDODO BUDIDARMO.

Delegasi Indonesia Ketua : Brig. Jen. Pol. Drs. SOEKARDJO SOEBADI SH. Anggauta : 1 Kol. Pol. Drs. MUSLIHAT 48. Symposium for Heads of Police Colloges tanggal 14 s/d 16 September 7976 di Paris. WIRADIPUTRA SH. Delegasi Indonesia : Kol. Pol. Drs. SOF2. Kol. Pol. SOEHARJONO. DARTO, Komandan SecaPa Polri Candi 3. Kol. Pol. BOP,ARMAYUNAN, Semarang. .+. ADHI WIRA JAKSA RASMIN SALEH SH. Symposidm on Ways lf Identifying Person: -5. Drs. SOEHARTO HEERand Finding E,fidence tanggal 3o November DJAN. s/d 2 Desember 1976 di St. Cloud Peranci,s Delegasi Indonesia : Kol. Pol. R. UTORo Adhoc Asian European Meeting for Heads of REKSO ATMODJO. Kapus ldentifikasi Drug Enforcement tanggal 10 s/d 16 Juli 1976 Bangkok. di 50. General Assembly ke,l5 tanggal 13 s/d l0 Ok Delegasi Indoncsia : Let. Kol. Pol. Drs. tober 1976 di Accra. N/IARPAUNG dari Dit" Restik. Indonesizt Ketua : Jenderal Poli.r Delegasi 6th Meeting of Heads of Interpol Radio BUDIDARNIO, KaPoln. WIDODO Drs. Network Station tanggal 15 s/d l9 MiLret lL)7(r Anggauta : 1. May. .len. Pol. Drs. SOET.\di St. Cloud Perancis. Dl RONODIPURO, KaciaP' Delegasi Indonesia : Let. Kol. Fol. SOETMetro Java. RISNO. Paban II Mirrlog Dishub Polri. 86

3. Kol. Pol. Drs. SIDARTO DANUSUBROTO SH. Se.kretaris N.C.B. - Indonesil. 4. Sudirjo (Bea cukai). -l

ne .trth Group Training Coursc in Tratfic police Administration tang-eal 1,1 Oktober s/d 3 Desember 197(r di Tokyo. Delegasi Indonesia : Mavor pol. Drs. HARIMAS. AS, Perencanaan Hukunt, Dit Lantas. 52. Seminar on Prevcntior.r of Narcotic Crirncs cli Jepang tanggal 27 September s/d 2l Oktober

51.

t916.

Delegasi lndonesiar : TARIANUS HASOLOAN SIMANJUNTAK ciari Bea C-ukai. Sidang [Jmum Interpol ke-45 ili Accra tahun 1976. Tampak delegasi Indonesia dari kiri kekanan : Jenderal Pol. Drs. trlidodo Budidarmo, May. Jen. Pol.

Drs

T'Joek Soeiono

MPA.

2. May. Jen. Pol. Drs. '|JOEK SOEJONO N4.P.A., Kadapol X/Jatim.

53. International Counterfcit Currencv Confercnce IV tanggal 8 s/cl ll Marct 1977 ch Madrici.

Delegasi h'rclonesia Ketua : Kol. Pol. Drs. WARSITO. Kasdak II Sumut. Anggaura : l. Kapren Pol. SOL:\'OEDONO SH. Pcrr.rira Sraf NCII Inclosiu.

l. NANDANG KOMAR

clari

UANG PALSU YANG KE VI DI MADRID B(ILAN MARET TAHUN 1977. Delegasi Indonesia terdiri dai : l. Ketua Delegasi : Kol. Pol. Drs. Wsrsito SH. (Kastaf Komdak II Sumut) 2. Anggauta : Kapt. Pol. Soeyoedono SH. (Karo Pemalsuan 1V.C.B.-Indonesiaf Interpol). 3. Anggauta : Nandang Komar (Ka. Ur. Peredaran (Iang Bank Inclonesia) 4. Anggauta : Ir. Darmadii (Direktur Tehnik perunt Peruri). KONPERENSI

87

-

Bank Indonesia'

3. Ir. DARMADJI dari

Perum

Drs. WIDODO BUDIDARMO. KaPolri' Anggauta : 1. Brig. Jen. Pol. Drs. SOE-

HARTONO, KadaPol VI

Peruri.

Sumbagsel.

in Asia di 54. Seminar on Criminal Investigation Jepang tanggal 16 Juni s/d 22 Juli !917 - -^ Oelegisl Indonesia ; Kapten Pol' Drs' NGADIONO, dari Direktorat Reskrim 55.

2. Brig. Jen. Pol. Drs. HARDONO, KadaPol XVIII Sulsel' Tengggara.

3. Kol. Pol. Drs. SIDARTO DANUSUBROTO SH' Ka'

Asian Regional Conference tanggal 26 sld 30 Agustus IglT diSt. Cloud, Perancis' Delelasi Indonesia Ketua : Jenderal Polisi Ors. WTOODO BUDIDARMO' KaPolri' Anggauta : 1. Brig. Jen. Pol. Drs' SOE'-

BakersinPoflnterPol.

KadaPol

'1. SOEWARDI SH, Ka. Sub' Direktorat Hukum dan Peraturan Penerbangan Dir' Jen. Perhubungan Udara'

VI Sumbagsel. 2. Brig. Jen. Pol' Drs' HARDONO KadaPol XVIII

57. 1st International Symposium of Theft of Works of Art and Cultural Property di Paris

HARTONO

Sul. Sel. Teng.

3. Kol. Pol. Drs' SIDARTO DANUSUBROTO SH, Ka' B

akersinPol/InterPol'

4. SOEWARDI SH' Ka Sub Direktorat Hukum dan Peraturan Penerbangan Dir Jen Perhubungan Udara"

56. General Assembly

ke 46 di Stockholm tanggal

1 sid 8 September 1977.

Delegasi Indonesia Ketua

:

Jenderal Polisi

tanggal

1'4

sld 16 Juni

1977 '

Delegasi Indonesia Ketua : Kol' Pol' Drs' SI-

DA{TO DANUSUBROTO SH, SEKTCTATiS

N.C.B. Indonesia /InterPol' anggauta : Drs. UKA TJANDRA' SASMITA, Direktur Sejarah & Purbakala DePt. P.D' & K' 58. Meeting of Operational Heads of Narcotics Law Enforcement Agencies for East IV tanggal 20 November s/d 2 Desember 1971 di Pataya Thailand.

: Mr' DE GRYSE, (wakil pimpinan sidang (Jmum ke-46 di stockhotm tahun 1977. Dui kiri kekanan carl' G' Persson (Pre Mr' lmderal), (Sekretaril NEP7TE presiden), ur. nnnnsii| f*"t n iytg94: (wakil hesiden )' BUDIDARM1 w IDoDo i, lir. Xutcnr fuatctt' iesiden ), Mr.'

pta

,iii

88

Y

',rt'1,$

l&i!'l;

ittltr,,!ff

DELEGASI N.C.B. INDONESIA PADA SIDANG UMUM INTERPOL KE.46

DI

STOCKHOLM TA-

HUN r977.

Dari kiri kekanan : Jenderul Pol. Drl Widodo Budidarmo, Kal. PoL Drs. Sidato Danusubroto SH. (baris depan); May. Jen. Pol. Drs. Soekartono, May. Jen. Pol. Drs. Hhrdono (baris betakang), Suwardi SH. (DE1ERHUB).

,ffi' .

iirc W

,,,:':

s

.s

ts' $ j'

g. '

SIDANG UMUM I.C.P.O.-INTERPOL KE 47 DI PANAMA. DelegastN.C.B. Indonesiu : I. Jenderal Pol. Drs. llidodo Budidarmo,2. Bng.Jen. ful.Drs.

Yansen lbrahim

Sihen, 3. Kol. Pol. Drs. Sidarto Danusubroto SH., 4. Nandang Komar (Bank Indonesia).

89

fis

ffi,

i*;..,:i::

ffieiH ;""f*iW

i..s'

s.t

\{\:

\:. :::\

:'i'

(Jmum Panama bersama Kepata Polisi Argentintr Brig- Jendral Edmun' Delegasi N.C.B. Indonesia poda Sidang do Rene Oieda

Delegasi Indonesia Ketua : Brig.

Jen. Pol'

Drs. SOEKARDJO SOEBADI SH, Ketua Bakolak Inpres 1971. Anggauta : 1. Let. Kol. Pol. Ny. JEANNE

MANDAGI SH. 2. Let. Kol.Pol. TNI AL. SOE-

61. Second Asian European Meeting of Heads of Drugs Enforcement Service tanggal 22 sld 26 Agustus 1977 di St. Cloud Perancis' Delegasi lndonesia

:

1. Kol. Pol. J. MONTOLALU, Wakil Direktur P.K.N.

TOMO PRONO/Bakolak.

3. IBRAHIM ARIF SH, dari Kejaksaan Agung,

4. IMAM HADI dari Bea & Cukai.

5. SOEWANDI/K.B.R.I. Thailand. 59.

Training Course for NCB Officer tanggal 14 sld24 November 1977 di St. Ctoud Perancis' Delegasi Indonesia

:

1. Mayor Pol. Dra. SRI KUSMARRIATY' Ka Bag. Hub. BakersinPol. 2. Kapten Pol. Dra. ELLYSABETH ULLY' Karo Konperensi Internasional tsakersinpol.

on the Use of Electronic Data in Police Work tanggal 6 s/d u Piocissing

60. Symposium

Desember

19'17

di St Cloud Perancis'

Delegasi Indonesia : Brig. Jen. Pol. Drs. FRED AMELN SH, Kadis Pulahta' 90

kkretaris Jenderal I.C.P.O--Interpol Mr' J' Nepo'

te tampak diapit oleh

Delegasi Indonesi-y

-dylam

"Tlaining Seminar For N.C.B. Officer's" Mayor' Pol. Dri, Sri Kusmariaty Yastil dan Kapten. Pol' Dra. Ellizabeth UIy yang diselenggarakan di St' Aoud - Paris tahun 1977.

Y

2. Let. Kol. Pol. Ny. J. MANDAGI Wakil Direktur

SFI'

Reserse Narkotika.

62. lst Symposium on Prevention of Unlawful Interference with Civil Aviation tanggal 3 Maret 1978 di St. Cloud Perancis.

Delegasi Indonesia Ketua

s/d

: Kol. Pol. Drs.

WAHYUDI WIRATMO, Paban Kapolri. Anggauta :

1

IV/OPs.

Let. Kol. Pol. E.G. LUMY, Waka Bakersinpol.

63

1st Interpol Symposium on Crime Prevention I Juni 1978 di St. Cloud

tanggal 30 Mei s/d Perancis.

Delegasi Indonesia Ketua : Brig. Jen. Pol

Drs. CHAERUDIN

NITIKOESOEMA' Wakil Asisten Pembinaan Masyarakat Kapr-rlri. Anggauta : Kol.Pol. Drs. WICK DJATMI= KO SH. InsPektur Daerah KePolisian X/Jatim.

64. Sidang Umum ke 47 di PANAMA 19 Oktober 1978 sld26 Oktober 1978 : Delegasi R.I. t.a. Ketua : Jenderal Polisi Drs. Widodo Budidarmo.

Anggauta: 1. Brigjen. Pol. Drs. Yansen Silaen. 2"Kol. Pol. Drs. Sidano Danusubroto SH. 3. Nandang Komar (Bank Indonesia).

Jenderal Pol. Drs. llidodo Budidarmo dengan Executive members Interpol bergambar bersama Dr. AristidesRoyo hesiden Republik Panama Pada pembukaan Sidang Umum ICPO-Interpo I di Panama.

91

president ICPO Interpol untuk Asia-Australit, disini nampak sedang meIend.ral lhidodo Budidarmo vice mimpin &ntinental meeting Sidang (Jmum PANAMA 1978'

,.;.ffi'

wr/ii!t,ii'1:Ft,t;;;rt1rrffirttttttiiixii

d@nniwii,tt;,,,t,:,,,,,".

t'a. : 1- Jendral PoL Delegasi NCB Indonesia dalom Sidang (Jmum PANAMAke 47 tahun 1978 di PANAMA, Danuwbroto SH. Drs. Sidarto Kol. Pol. Y.L Silaen,3. Drs. Pol. Jendrul Bigadir 2. Budidarmo, Drs. lUidodo 4. Nandang Komar (Bank Indonesia).

92

BAB IX KASUS.KASUS UTAMA

Kasus "Double Homocide" (Hongkong Affair) PELAKU:

BOB LIEM TJIE SIANG

alias

BERNARD ROZANO alias ROY MANAF; lahir di Kediri pada tanggal 19 Februarilg33;pekerjaan dagang; alamat di Jln. Radio V No. 62 dan di Jln. Petojo VIJ V/6 Jakarta.

URAIAN KASUS

:

Pada kira-kira bulan Agustus/September BOB LIEM kepada Polisi Indonesia, saat itu yang bersangkutan bersama keluarganya tinggal di flat Green View Manson di daerah Happy Valley Hongkong telah membunuh anaknya sendiri yang sedang sakit panas yang bernama IWAN KARTIKA dengan pukulan tangan sampai mengakibatkan kematiannya. Di samping terhadap IWAN KARTIKA Perbuatan ini juga di lakukan terhadap isterinya 1967 berdasarkan pengakuan

sendiri yang bernama LILY KARTIKA yaitu di-pukul dengan tangan kanan dan disusul dengan pukulan bungkusan perkakas mobil (kunci pas, tang dsb.) pada badan dan kepalanya, sehingga mengakibatkan kematiannya. Untuk menenangkan perasaannya BOB LIEM kemudian pergi keluar dengan mercedes-nya, dan kira-kira pada

jam 20.00 malam telah kembali lagi. Di flat dilihatnya isterinya dalam. keadaan seperti ditinggalkannya, kemudian diangkatlah tubuh isteri dan anaknya yang telah menjadi mayat keatas tempat tidur.

Selanjutnya BOB LIEM BERBARING-.

baring di kamar lain sambil memikirkan kejadian terscbut sampai pagi.pada hari kedua belum bisa di pikirkan apa yang harus di perbuarnya terhadap kedua mayat tersebut. Pada hari ketiga kira-kira jam 08.00 pagi, dilihatnya mayat-mayat tersebut telah memucat dan membusuk; maka timbullah pikirannya untuk menanam mayat tersebut. pada kira-kira jam 10.00/11.00 pagi Bob Liem keluar flat dengan maksud untuk membeli bahan-bahan guna menafiam mayat.

Pada kira-kira jam 17.00 sore mayarmayat itu dipindahkan Bob Liem ke ruang dapur. Mayat-mayat tersebut dimasukkan kedalam lubang peletak kompor dengan di potong-potong menjadi 6 bagian untuk memudahkan penanaman. Karena lubang tersebut tidak muat maka dibuatkan lubang kompor satu lagi berhadap-hadapan. Pada hari ke-empat selesailah penanaman itu. Pada tanggal2 Oktober 1967 Bob Liem pulang ke Jakarta dan datang ke rumah TJONG BENG BAN, abang LILY KARTIKA.

PENTEKLE.AN KASUS 'BOB LIEM" K-B.P. llahyudi dan Perwtra Polisi dai Hongkong.

Di sini Bob Liem seolah-olah tidak tahu di mana LILY KARTIKA dan IWAN KARTIKAberada. Tanggal4 Oktober 1967 Bob Liem pergi ke Hongkong sendirian untuk membeli truck dan flat 124.

Tanggal 5 Nopember 1967 Bob Liem kembali ke Indonesia. Februari 1968 Bob Liem pindah ke Jln. Petojo V.I.J. V/6 dan hidup bersama dengan Ny. BETTY THAHIER. Pada pertengahan Mei 1968 telah tahu kalau dirinya dicari-cari Polisi (membaca berita SK "Merdeka") maka dia berusaha rnelarikan diri ke Tanjung Pinang. Pelaksanaan rencana ini dapat bantuan sepenuhnya dari Ny BETTY THAHIER di mana

Bob Liem sempat menginap di rumahnya di Palembang, dan pada tanggal 15 Mei 1968 Bob Liem meneruskan perjalanannya ke Tanjung Pinang. Berpisah dari Bob Liem tersebut, Ny Betty di perjalanan dia membaca perkara sebenarnya dari pada Bob Liem

Thahier pulang ke Jakarta;

tersebut. Setiba di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1968 maka Ny. Betty Thahier segera melapor kepada Polisi, dimana Bob Liem berada. Pada tanggal 4 Juni 1968 Bob Liem dapat di tangkap di Tanjung Pinang. MASALAH YURISDIKSI

:

Peristiwa tersebut diatas menimbulkan sengketa Yurisdiksi. Masing-masing berprinsip pada sistim hukumnya sendiri. Dalam hal ini Hongkong sebagai koloni Inggeris menganut sistim hukum Common Law. Prinsip yang dianut adalah "prinsip terri torial" (locus delict), yakni 95

seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus diadili di tempat (negara) di mana tindak

pidana terjadi. Sedang ke-warganegaraannya tidak penting. Sedangkan Indonesia berpegang pada ps. 5 ajat 1 sub 2 KUHP yaitu yang di anut adalah "prinsip personil" (Yurisdiksi ditentukan oleh kewarga-negaraan orang yang melakukan tindak pidana). Masalah ini dapat diselenggarakan dengan baik berdasarkan hubungan baik antara

Indonesia dengan Hongkong dan

semangat

kerjasama Internasional Kepolisian.

PENYEI,BSAIAN: Bob Liem kemudian diadili di Indonesia dan pada sidang tanggal 14 Mei 1970 Bob Liem telah dijatuhi pidana 20 th penjara k4rena dipersalahkan melanggar pasal-pasal 340, 3-rO" 338, 355, 351, 181 jo pasal6-5 KUHP.

Kasus ttKM. Waikelo" PELAKT]: Marlesan bin Idras; lahir di Bangkalan Madura pada tahun 1931; pekerjaan P.N. Jakarta Lloyd sebagai kepala pelayaran K.M. Waikelo ; alamat di jln. Sindang No. 17 B Tanjung Priok.

URAIAN KASUS

:

K.M. Waikelo adalah milik P.N. Jakarta Lloyd pada saat kejadian dinachodai oleh Kapten Soemarwo, dan sedang berlabuh di Hongkong' Menurut pengakuan Marlesan bin Idras dimuka Polisi pada tanggal 12 - 8 - 1969 dinyatakan bahwa dialah yang membunuh nachoda kapal K'M' Waikelo Kapten Soemarwo karena perasaan dendamnya.

Pada hari Minggu tanggal 20 Juli 1969 Marlesan bangun, dan setelah mandi kemudian mempersiapkan sarapan pagi bersama-sama dengan Mansjur dan Madelan yang juga pelayan. Setelah itu kemudian bekerja membersihkan lantai gang muka kamar kapten' Kemudian Marlesan turun ke pantry lagi untuk memotong roti. Kemudian Marlesan menyerahkan kunci gudang kepada Djajadi bin Serry di dapur. Tanpa sepengetahuan Djajadi bin Serry, Marlesan mengambil sebuah pisau pemotong roti. Pisau itu diselipkan dipinggang celananya dan ditutupi dengan bajunya. Bajunya disengaja pula tidak dikincingkan. Setelah itu dia kembali ke pantry dan mempersiapkan kopi untuk kapten. Kira-kira jam 06.30 dia membawa kopi itu kekamar kapten. Dekat gang kamar kapten dia berhenti dan menurunkan kopi yang dibawanya. Dia lalu mengeluarkan pisau yang dipinggangnya dan membungkusnya dengan kain . serbet dan kemudian menyelipkan kepinggangnya kembali, barulah dia masuk ke kamar kapten. Sewaktu dia masuk, kapten sudah bangun tapi masih tidurtiduran diranjangnya. Marlesan waktu masuk mengucapkan selamat pagi dan meletakkan kopi yang dibawanya keatas meja dekat ranjang kapten dan berkata : "ini kopinya kapten". Kapten terus

96

duduk dan memegang lengan baju Marlesan yang sebelah kanan dan berkata I'kamu mulut besar"'

Waktu kapten berkata demikian,

Marlesan

mencabut pisau yang ada dipinggangnya dan menusukkan keperut kanan dan setelah itu melepaskannya dan mundur kebelakang. Kapten Soemarwo dengan pisau masih diperutnya, segera mengambil bantalnya dan melemparkannya kepada Marlesan dan kemudian turtln dari tempat

tidurnya untuk menangkap Marlesan. Tetapi Marlesan sudah keluar dari kamar dan lari

kebawah. kemudian nYebur kelaut' Kapten Soemarwo dengan Pisau

diperutnya, berusaha terus untuk mengejar dan menangkap Marlesan. Sesampai didepan kamar Chief engineer H. Zaini ia jatuh. Kemudian kapten Soemarwo diberi pertolongan oleh Victor

Hariandja (Mualim III), pisau yang

masih

dipegang kapten diambilnya dan keryudian oleh Bob Ichwan Adnan disembunyikan di tempat

sampah dikamarnya, baru kemudian datang perwira-perwira lainnya, Irwan Ulung kemudian menghubungi Maritime Police Hongkong untuk minti bantuan dari polisi itu' Setelah menunggu 10 menit tidak datang maka kapten dibawa saja ke darat dengan motor boat. Oleh Irwan Ulung keberangkatin ini diberitahukan kepada polisi dan minta agar dapat disiapkan dengan segera abulance di black Pier.

II

Drs. K.P. I Drs. Katik &eroso dan K.P. &tdradiat, diruang kefia Biro InterpolD.R.K.

Dengan ambulance kapten dibawa segera ke R.S. Queen Mary Hongkong; dalam perjalanan mobil ini mendapat kecelakaan karena bertabrakan. Dalam pemeriksaan oleh dokter yang menemani di perjalanan ternyata bahwa kapten telah meninggal dunia. Oleh karena itu mobil dibelokkan kelembaga pathologi. Kemudian Marlesan ditangkap oleh polisi Hongkong di kamar tidurnya.

-

nasional. Sedangkan yang menjadi dasar alasan Indonesia untuk mengadili Marlesan di Indonesia adalah

MASALAH YURIDIKSI. Hongkong sebagai koloni mahkota kerajaan Inggris, memakai sistim hukum Inggris yang disesuaikan dengan keadaan setempat. Disamping itu juga berlaku hukum kebiasaan Cina.

Pada tanggal 20 Juli 1969 Marlesan diajukan kedepan sidang Pengadilan - Causeway bay Court. Adapun dasar alasannya yaitu : peristiwa tersebut mengganggu keamanan dan - ketertiban pelabuhan (sesuai dengan jurisprudentie Mahkamah Agung AS). K.M. Waikelo, berdasarkan konvensi Brussel - 1926 disamakan dengan kapal-kapal dagang yang dimiliki oleh swasta.

bantuan polisi Hongkong telah diminta oleh salah seorang perwira kapal. berdasarkan praktek negara-negara maritim yang sudah menjadi hukum kebiasaan inter-

-

:

korban adalah W.N. Indonesia. pelaku juga W.N. Indonesia. locus delicti yaitu dikapal berbendera Indonesia.

ketentuan pasal5 ayat 1 sub 2 KUHP (prinsip

personil).

PENYELESAIAN.

Karena usaha Indonesia yang gigih baik melalui saluran diplomatik maupun Interpol maka jaksa Agung Hongkong atas saran menteri urusan British Commonwealth akhirnya bersedia menyerahkan Marlesan dengan cara deportasi, dan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1969 di tangga pesawat di pelabuhan udara Kaitak.

Kasus Donald Andrew Ahern & David Allen Riffe I. KEJADIAN. Donald Andrew Ahern (W.N. Inggris) dan David Allen Riffe (W N. U.S.A.) telah ditangkap pada tanggal9-8-1976 di Bali, karena menyelundupkan ganja seberat + 664 Kg, mereka menggunakan beberapa passport dengan nama yang berbeda-beda. Pada tanggal 15-2-1917 oleh Pengadilan Negeri di Denpasar (Bali) masing-masing dijatui hukuman 17 tahun penjara ditambah denda Rp. 20.000.000,- dan 6 tahun penjara di tambah denda Rp. 20.000.000,- terbukti bersalah me-

langgar U.U. no. 9 tahun 1978 (Tindak Pidana Narkotika) danU.U. no.l 11955 (Tindak Pidana Ekonomi) dan menjalani hukuman dipenjara Denpasar Bali.

Pada tanggal l0-7-1977 kedua narapidana tersebut telah melarikan diri dari penjara di Bali.

2. TINDAK LANJUT

Interpol Paris telah dikeluarkan "Red Wanted Notice" untuk menangkap kedua narapidana tersebut, dan diedarkan kepada seluruh negara anggauta Interpol. Pada tanggal 25 Januari 1978 NCB - Indonesia telah menerima informasi dari Interpol Aus-

tralia yang memberitahukan bahwa Donald Andrew Ahern telah ditangkap pada tanggal24 Januari 1978 di Katherine (Australia Utara). Oknum tersebut membawa cannabis dalam bentuk Thai Sticks dengan menggunakan pesawat Aero Commander. Selanjutnya juga diterima informasi dari Interpol Brunai bahwa pesawat terbang tersebut telah singgah di Brunei pada tanggal 2l Januari 7978.

NCB Indonesia segera mengirim kawat kepada Interpol Australia untuk menanyakan kemungkinan ekstradisi oknum tersebut ke Indonesia, demikian juga telah dikirim kawat kepada Dlbes

:

Pada tanggal 19-l-1911 NCB lndonesia mengirimkan "International Criminal Wanted " (Form no. 1) kepada Sek. Jen. ICPO - Interpol Paris atas dasar surat Perintah Penangkapan Direktur Reserse Narkotik. Oleh sek jen ICPO-

R.L di Canberra untuk mohon penja,akan K.B.R.I. kepada Pemerintah sesuai dengan "International Criminal Wanted" yang telah diedarkan oleh Sek. Jen. Interpol.

Kesulitan yang dihadapi dalam masalah ekstradisi tersebut adalah kenyataan bahwa antara

Australia dan Indonesia belum terjalin dalam suatu perjaniian ekstradisi.

lnformasi terakhir diterima dari Interpol menjelaskan bahwa Donald Andrew Ahern oleh pengadilan Darwin telah dituntut dengan hukuman penjara 6 tahun 8 bulan.

L.O. di Bangkok yang

Kemungkinan ekstradisi ke Indonesia sesuai dengan jawaban dari Interpol Australia menyatakan bahwa ekstradisi akan dipertimbangkan setelah oknum tersebut menerima keputusln pengadilan atas semua pelanggaran tindak pidana vang telah dilakukan di Australia.

Kasus Copacabana Berdasarkan hasil pemeriksaan kepada

Nama-nama Pelaku.

- Syaifudin bin H. Murtaqi. - Asmuri bin H. Arsjad - Ny. Maimunah al. Ny. Murtaqi. - H. Murtaqi bin H. Muzakir - H. Mohamad Masjkuri bin H. Murtaqi - Sardjono bin Karjodihardjo - Andree bin Sutjahjo - Lay Hook Chang al. Rang Chang Tempat Kejadian.

-

CoPacobana; Ancol'

Tanggal kejadian : 26 Oktober 1913.

Llraian kejadian

:

Pada bulan Juli 1973 Ny. Murtaqi telah me-

rencanakan bersama-sama Saifudin bin H' Murtaqi untuk membeli uang kertas R.I. palsu di Singapore, dengan maksud untuk dipergunakan membayar hutang sebesar t Rp. 50.000'000,serta memajukan perusahaan angkutannya' Untuk melaksanakan niatnya tersebut Syaifudin disuruh Ny. Murtaqi menghubungi H. Ardi (pedagang dari Banjarmasin) dan selanjutnya akan diperkenalkan kepada H. Asran (pedagang dari Surabaya) yang sering ke Singapore dan tahu persis tentang jual beli rupiah palsu' (perbandingan harga 1:10). Pada tanggal 11 Oktober 1973 Syaifudin bersama-sama Asmuri bin H. Arsjad telah berangkat ke Singapore, dan berhasil membeli rupiah palsu sebanyak Rp. 3.000.000,- Sepulang dari Singapura yang bersangkutan telah main iudi di Copacobana sampai dengan tertangkap oleh Kepolisian.

tersangka menyatakan bahwa rupiah-rupiah palsu tersebut dibeli di Singapore dan Johor, maka dikirimkanlah team dari Kepolisian Indonesia (dengan nama sandi operasi Copa) membawa serta seorang tahanan sebagai pancingan ke Johor Malaysia. Di Johor petugas-petugas polisi Indonesia bersama-sama dengan Polisi diraja Malaysia melakukan joint operation (secara phisik) dan berhasil menangkap seorang pelaku pengedar yang bernama Lay Hock Chong al. Rang Chong. Putusan Pengadilan:

Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka pelaku-pelaku tersebut telah dijatuhi hukuman masing - masing :

-

Syaifudin : 8 tahun penjara potong tahanan.

- Ny. Murtaqi : 2 tahun Penjara potong tahanan.

- H. Murtaqi :

1 tahun Penjara Potong

tahanan'

: 1 tahun penjara potong ta-

-

H. Masjkuri

-

Sadjono : 1 tahun penjara potong taha-

-

Andree : 6 bulan penjara potong taha-

hanan. nan. nan.

Selanjutnya terhadap Lay Hock Chang al' Rang Chang oleh pengadilan Malaysia dihukum 6 tahun peniara.

Kasus Kho Ho Seng alias Hu Seng a.

Peristirva:

Kho Ho Seng alias Hu Seng, 218 th, alamat terakhir Jalan Peking No. 3.1 Medan, status WNA. la merupakan salah satu sasaran Operus.i

Gurita I rh 1976. Kegiatannya menyelundupkan clan memperdagangkan secara gelap obat bius se-

98

bageri anggauta Internasional drug trafficker yang bergerak di Indonesia, Singapore dan Malaysia.

Pada tahun 1975 dan 1976 melakukan penyelundupkan ke Medan dan Jakarta yang dibeli/diperoleh dari Malaysia (Penang) dan Singapore, berupa :

a. t 30 kg. candu M$ 16.500 dibeli

dari seorang Malaysia ber'nama Ali. I1/z pond hergin seharga M$ 6.500. 58 kg. candu dibeli dari orang Malaysia benama Ali dan Ong A You.

7 t

+ 10 kg candu telah dibawa ke Indonesia oleh Ali dan diserahkan Kho Ho Seng.

+

50 kg candu telah dibawa Kho Ho Seng ke Jakarta, dan sudah terjual 16

kg, sisanya dibawa ke Medan. Transaksi jual beli umumnya dilaku kan di Penang. b. Penanganan.

Pada tanggal 4 Desember 1976 dikirim informasi kepada Interpol Malaysia mengenai Kho Ho Seng dan signalement yang bersangutan-

berada di Kim Hwa Hotel No. 114 Burnuh Road Penang, Selanjutnya dikirim berturut-turut, foto

dan personal identitas. Berdasar data

dan

informasi.tersebut Interpol Malaysia telah melakukan tindakan-tindakan seperlunya. Permintaan

untuk menangkap dan merrahan yang bersangkutan dari Polri telah dimintakan kepada Kepolisian Malaysia. Sementara komunikai senantiasa berjalan lancar dan kerjasama antara Kepolisian R.I. dan Malaysia dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan dan penyidikan di lakukan terus menerus sehingga akhirnya Kepolisian Malaysia dapat menangkap Kho Ho Seng pada tanggal 8-91977 di Malaysia. Atas dasar semangat kerjasama Internasional, maka "Extradisi" dapat dilaksanakan dengan baik, dan Kho Ho Seng telah dibawa ke Indonesia pada tanggal 2I-9-1977, untuk proses hukum selanjutnya.

Kasus hevost Jacques Charles a. Peristiwa

b.

:

Seorang berkebangsaan Perancis, umur 47 tahun, pemegang paspor No. Tb AE, 19931 dikeluarkan oleh Kedutaan perancis pada tanggal L8-L-1977. Yang bersangkutan pemah bekerja di Perancis, Afrika, Saudi Arabia, dan Indonesia sebagai ahli tehnik. Oknum tersebut tersangkut dalam perkara penculikan di Perancis dengan tuntutan tebusan 15 juta Francs dan melanggar pasal 341, 343, 344 code penal pada tanggal I J* nuari 1976. Informasi terakhir oknum tersebut meminta paspor pada Kedutaan perancis di Si ngapura dan selanjutnya bekerja sebagai Insiminyak pada perusahaan Flopetrol lyul Balikpapan dengan kantor pusatnya di bingapore, 11, 159-13 Goldhill Shtopping Center, Thawam Road dan ditempatkan di Indonesia.

Penanganan.

Hakim Pengadilan negeri paris melalui Interpol telah mengedarkan permintaan bantuan pencarian secara Intemasional, terhadap oknum tersebut.

Atas dasar permintaan tersebut polri telah melakukan serangkaian kegiatan, pengecekan, pembuntutan dan diakhiri dengan penangkapan Prevost Jacques Charles pada tanggal30Mej 1977 di Balikpapan. Ia telah datang ke Indonesia pada tanggal 20-l-1977 dengan Visa No. 352lVRSl77 tanggal 19-I-1977. Selanjutnya atas dasar semangat kerjasama

Internasional khususnya dalam wadah Interpol, maka Prevost Jacques telah diserahkan kepada Pejabat Kepolisian Perancis yang datang di Jakarta pada 31 Mei 1977 yang untuk selanjutnya menjalani proses hukum di perancis.

Kasus Perampokan di Malaysia a. Kejadian. Pada tanggal 11 Juni 1977 oleh Kepolisian Malaysia di Kuala Lumpur telah
(delapan) orang WNI yang dituduh.melakukan tindak pidana prampokan di wilayah Malaysia, masing-masing

:

Dari hasil pemeriksaan pendahuluan pihak

- IRWAN bin PAIMOON

- HARRYEDWARD - EDY SUANTO GENTING

- AMIR C WAK bin HAMJAH - IDHAM bin SUPARJO - SYAMSUDIN bin SITORUS - HASAN bin MARA SIREGAR - TINUS SIBUR C PAIKOTH

SIRECAR

bin

MAMAN

Kepolisian Malaysia mengungkapkan bahwa tidak

pidana perampokan tersebut telah mereka lakukan sejak bulan Desember 1976 dengan sasaran perhiasan-perhiasan emas dan berlian 99

serta uang. Barang-barang hasil perampokan sebagian telah disita dan sebagian besar dibawa ke Jakarta yang kesemvgnya bernilai lebih kurang

Rp.

b.

100

juta.

(tiga) orang penadah berikut barang-barang bukti masing-masing :

Ali Soegiyanto, pemilik toko emas Bintang,Jln. Senin Raya II/16 Jakarta.

/

Tindak lanjut.

- Darlis Yose gelar Datuk labih Putih, Jln. Martapura IIII

Didalam penanganan kasus ini telah diadakan kerjasama yang baik antara pihak Kepolisian Malaysia dan Polri.

ta

-

Polri telah melakukan penyedikan di Jakarkhususnya terhadap oknum-oknum penadah

barang-barang hasil curian tersebut.

Dalam hal ini Kepolisian Malaysia telah mengirim seorang Perwira Polisi ke Indonesia untuk mengadakan change of information dalam rangka mengungkapkan kasus tersebut. Dari hasil penyidikan di Jakarta telah dapat ditangkap 3

nan

12 Jakarta.

Ny Ramuna Galib istri Darlis Yose.

Kerjasama yang ini telah berhasil mengungkapkan kasus tersebut dalam waktu relatip singkat. Untuk kepentingan Pengadilan di Malaysia telah diserahkan berita acara pemerisaan

oleh Polri dan sejumlah barang -barang bukti. Pengadilan Malaysia telah menjatuhkan.hukuman terhadap oknum-oknum WNI tersebut.

Kasus Pemalsuan Ticket GIA di Singapore a. KEJADIAN. Pada tani;gal 4 Oktober 1976

C.I.D. (Cri-

minal Investigation Division) Singapore telah menahan 3 (tiga)orang WNI karena terlibat dalam kegiatan pemalsuan tiket G.I.A' beserta barang

bukti berupa blanko ticket G.I.A.

yang dipalsukan sebanyak 120 lembar, masing-masing '

- ALEX EFFENDI

alias ENG SENG,

pp. a 067679. - RICKY JAYA PURNAMA alias SIN SIAN MO, pp. No. C 060003 - KARTIKO USWADI alias OEI SENG BIE, pp. No. D 089581.

Dari hasil pemeriksaan pendahuluan ketiga oknum tersebut oleh pihak Kepolisian Singapore

di nyatakan bahwa ticket palsu tersebut dibawa dari Jakarta dan dijual kepada seorang W.N. Singapore bernama SOW WEE HENG yang selanjutnya mendistribusikannya kepada beberapa Biro perjalanan di Singapore. Tetapi berdasarkan pemeriksaan oleh Kepolisian Indonesia ternyata para tersangka ter-

sebut mengakui dengan terus terang bahwa tem' pat percetakan ticket palsu G.I'A. tersebut dan yang telah dikunjungi oleh mereka berada di.Ialan Kilang Barat No. 88/90 Singapore, sedang pelakunya dikenal bernama Tan Keng Por.

b.

PENYELESAIAN DAN TINDAK LANJUT. Atas kerjasama yang baik antara pihak

Kepolisian Singapore dan pihak Kepolisian Indonesia (NCB-Indonesia) dan untuk penyidikan lebih lanjut terhadap kasus tersebut maka ketiga oknum WNI tersebut telah diserahkan kepada Polri, yang dalam pelaksanaannya tellah dikirim 2 (dua) orang Perwira Polri ke Singapore. Oleh Polri berkas perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi D.K.I. Jaya pada tanggal 4-12-1976. Barangbarang bukti yang diperlukan dan berkas pemeriksaan pendahuluan pihak Kepolisian Singapore telah disampaikan kepada NCB-Indonesia yang selanjutnya telah diserahkan pada pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jaya guna melengkapi berkas perkara yang telah dikirim terdahulu.

Kasus Penculikan Anak WNI Di Singapore Pelaku

4. Charles Surono al Tan Liong Min

:

1.

Ang Siew Eng al Ah Eng, W.n. SingaPore.

2. Tan Tang Seng al Ah Seng, W.n' MalaYsia.

Chan Koh Meng al Peter Chen, W.n. Si-

ngapore. 100

5.

al

Heryanto W.n. Indonesia. Kusworo Surono al Koo Djai Sen, W.n. Indonesia.

Kejadian : Pada tanggal 12 September 1977 seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Ie It Sun al

Sundoro sewaktu sedang menuju kesekolah telah berhasil diculik dan selanjutnya disekap disuatu tempat. Pada tanggal 2 Oktober 1977 korban dilepas oleh para penculik dan berhasil diketemukan oleh Polisi Singapore dipinggir jalan yakni serelah keluarga korban menyerahkan uang tebusan sebes4r Rp. 60.000.000,- kepada para pelaku pencu-

ini dilakukan atas kerjasama gang penjahat Singapore dengan gang penjahat di Indonesia. Penyelesaian.

Berdasarkan informasi dari Kepolisian Singapore tersebut maka oleh Polri dilaksanakan-

likan.

lah suatu operasi dengan nama sandi "Operasi Tetuka", Operasi ini meliputi daerah sasaran 8

dapat ditangkap. Dari hasil pemeriksaan oleh Polisi Singapo-

Kodak.

Pada tanggal 2 Oktober 1977 pelaku penculikan tersebut yang bernama Ah Eng telah re terhadap Ah Eng dinyatakan bahwa kejahatan

Pada akhirnya dapat ditangkap kpmplotan pelaku penculikan yang di Indonesia tersebut.

Kasus Yosef Davis Shelton a. KEJADIAN. Seorang warga negara Amerika Serikat bernama YOSEF DAVIS SHELTON telah terlibat dalam kasus pembunuhan dan narkotika di Amerika Serikat. Oknum tersebut selanjutnya melarikan diri ke luar negeri.

b. TINDAK LANJUT. Polri menerima informasi dilri pihak Kepolisian Amerika Serikat bahwa oknum tersebut ber-

ada diwilayah Indonesia dan kemungkinan diBali. lnformasi segera diteruskan kepada KODAK XV/

NUSRA untuk diadakan pencaharian dan penangkapan terhadap oknum tersebut. Dalam waktu yang relatif singkat oknum tersebut pada ' tanggal 23 Nomenber 1977 dapat ditangkap oleh Polri dipelabuhan udara Ngurah Rai. Selanjutnya pada tanggal 5 Desember oknum tersebut diserahkan kepada petugas FBI yang datang ke Bali untuk selanjutnya diterbangkan ke

Amerika Serikat.

101

LAMPIRAN: ANGGARANDASAR

r.C.P.O.

TNTERPOL

CONSTITUTION

TTIE GENERAL ASSEMBLY

GENERAL PROVISIONS

Article

Article 6.

1

The Organization called the (INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE COMMISSION) shall henceforth be entitled : (THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATroN) (TNTERPOL). Ist seat shall be in Paris.

a. To ensure

the Organization.

Article 7. Each Member may be represented by one

or several delegates; however for each country

Article 2.

Its aims are

The General Assembly shall be rhe body of supreme authority in the Organization. It is composed of delegates appointed by the members of

there shall be only one delegation head, appointed

:

and promote the widest possible mu-

tual assistance between all criminal police autr horities within the limits of the laws existing in the different countries and in the spirit of the "lJniversal declaration of Human Rights".

b. To

by the competent governmental authority of that country. Because of the technical nature of the Organization, members should attempt to include thc

following in their delegation

:

a. High officials of departments

dealing with poli-

ce affairs.

establish and develop all institutions likely to contribute effectively to the prevesion and

b. Officials whose normal duties are connected

suppression of ordinary law crimes.

c.

Article

with the activities of the Organization. Specialists in the subjects on the agenda.

3.

Article

It is strictly forbidden for the Organization to undertake any intervention or activities of a political, military, religious or racial character.

8.

The functions of the General Assembly shall be the following :

a. To carry ou the duties laid down in the Constitution.

Article 4.

b.

Any country may delegate as a Member to the Organization any official police body whose functions come within the framework of activities of the Organization. The request for membership shall be submitted to the Secretary General by the apprapriare governmental authority. Membership shall

be subjecr ro

rhe

approval, by a two thirds majority, of the General Assembly.

STRUCTURE AND ORGANIZATION

Article

5.

The International Criminal Police Organization (INTERPOL) shall comprise :

-

The The The The The

General Assembly. Executive Committee, General Secretariat, National Central Bureau, Advisers.

To determine principles and lay down the general measures suit able for attaining the objectives of the Organization as given in article 2 of the

Constitution.

c. To examine

and approve the general programme of activities prepared by the Secretary General for the coming year,

d. To determino any other regulations e.

deemed necessary, To elect persons to perform the functions men-

f.

To adopt resolutions and make recommenda-

tioned in the Constitution,

tions to Members in matters with which the Organization is competent to deal, g. To determine the financial policy of the Organization, h. To examine and approve any agreements to be made with other organization.

Article

9.

Members shall do all within their power, in far as is compatible with their own obligations, to carry out the decisions of the General so

Assembly.

l0s

Article

Article

10.

The General Assembly of the Organization shall meet in ordinary session. every year. It may meet in extraordinary session at the requestof the Executive Committee or of the majority of members.

Article

11

17.

The President shall be elected for four years. The Vice-Presidents shall be elected for three years and shall not be immediately eligible for re-election either to the same posts or as delegates on the Executive Committee. Article 18.

.

The General Assembly may, when in sessiorr, set up special committees for dealing with some particular matter.

.

The President of the Organization shall

:

a. President at meeting of the Assembly and the Executive Committee and direct the discussions.

Article

b. Ensure that the activities of the Organization

12.

During the final meeting of each session, the General Assembly shall choose the place of meeting for the following session. The date of this

. c.

meeting shall be fixed by agreement between the inviting country and the President after consultation with the SecretarY General'

Article

13.

Only one delegate from each country shall the right to vote in the General Assembly. have

Article

are in conformity with the decisi6ns of the General Assembly and the Executive Committee. Maintain as far as is possible direct and constant contact with the Secretary General of the Organization.

Article

19.

The nine Delegates on the Executive Committee shall be elleted by the General Assembly of a period of three years. They shall not be

immediately eligible for re-election to the same posts.

14.

Decisions shall be made by a simple majority except in those cases where a two thirds majority is required by the Constitution.

Article 10. The Executive Committee shall meet at last once each year on being convened by the President

of the Organization. THE EXECUTIVE COMMITTEE

Article

15.

Article 21.

The Excutive Committee shall

In the'exercise of their duties, all members of . the Executive Committee shall conduct thenselves as representatives of the Organization and not as representatives oftheir respective coun-

The thirteen members of the Executive

tries.

be the Organization the of President the composed of three Vice-President and nine Delegates'

Committee shall belong to different countries, due

weight having been given to distribution,

The Executive Committee shall

Article

16.

The General Assembly shall elect, from among the delegates, the President and three Vice-Presidents of the Organization'

A two thirds majority shall be required for

the election of the President; should this majority not be obtained after the second ballot, a simple

majority shall suffice. The President and Vice-President shall be from diffe rent continents. 106

Article 22.

Geographical

:

b.

Supervise the execution of the decision of the General Assembly. Prepare the agenda for session of the General

c.

AssemblY. Submit to the General Assembly any program-

a.

me of work or project which it

considers

usefull. and work of the Secretary General. Exercise all the powers delegated to it by the Assembly.

d. Supervise the administration e.

Article

23

The case of resignation or death of any of the members of the Executive Committee, the General Assembly shall elect another member to replace him and whose term of office shall end on the same date as his predecessor's. No member of the Executive Committee may remain in office should he cease to be a delegate to the Organization.

appoini:::i:"

rhe secretary Generar shall be proposed by the Executivp Committee and approved by the General Assembly for a period of five years. He may be re-appointed for other terms be must lay down office on reaghing the age of sixtyfive, although he may be allowed to complete his term of office on reaching this age.

He must be chosen from among persons Article 24.

highly complete in police matters.

Executive Committee members

shall remain in office until the end of the session of the

General Assembly held in the year in which their term of office.

In exceptional circumstances, the Executive Committee may propose at a meeting of the General Assembly that the Secretary General be removed from office. Article

TTIE GENERAL SECRETARIAT

Article 25.

The permanent departments of the Organization shall constitute the General Secretariat.

Article 26. The General Secretariat shall

:

a. Put into application the decision of the General Assembly and the Executive Committee.

b. Serve as an international centre in the figh. against ordinary crime. Serve as a technical and information centre.

c. d. Ensure the efficient administration of the Or,

29.

The Secretary General shall engage and di_ rect the staff, administer the budget and Organize and direct the permanent departments, according

to the directives decided upon by the General Assembly or Executive Committee. He shall submit to the Executive Committee or the General Assembly any propositions of projects concerning the work of the Organization. He shall responsible to the Executive Cornmittee and the General Assembly. He shall have the right to take part in the

discussions

of the General Assemblv

the

Executive Committee and all other dependent bodies.

ganization. Maintain contact with national and international authorities, whereas questions relative to

In the exercise of duties, he shall represent the Organization and not any particular country.

through the National Central Bureaus. Produce any publications which may be considered usefull. Organize and perform secretariat work at the .u, sessions of the General Assembly the Executive Committee and any other body of the Orga-

In the exercise of their duties, the secretary General and the staff shall neither solicit nor accept instructions from any government or authority outside the Organization . They shall abstain from any action which might be prejudicial to their international task. Each Member of the Organization shall undertake to respect the exclusively international character of the duties of the Secretary General and staff and abstain from influencing them in the discharge of their duties. All Members of the Organization shall do their best to assist the Secretary General and the staff in the dascharge of their functions.

e.

the search for criminals shall be dealt with

f.

nization.

h. Draw up a draft programme of work for

the

coming 1:ear for the consideration and approval of the General Assembly and the Executive

i.

Committee. Maintain as far as is possible direct and constant touch with the President of the Organization. Article 27. The General Secretariat shall consist of the

Article 30.

NATIONAL CENTRAL BUREAUS.

Secretary General and a technical and adminis-

Article 31.

trative staff entrusted with the work of the Or-

In order to further its aims, the Organization needs the constant and active co-operation of

ganization.

la7

rIS \{.nrbcrs. n ho should do all n ithrn therr porver uhich is compatible uith the legislation of their

countries to participate diligentiy in its activities.

Article 32. In order to ensure the above co-operation, each country shall appoint a body which will serve as

Article

The General Assembly shall establish the basis of Members subscriptions and the Maximum annual expenditure according to the estmate provided by the Secretary General.

Artical

the National Central Bureau.

It shall

ensure liaison with

tional Central Bureau; The Organization's General Secretariat.

Article 33. In the cases of those Countries where the provisions of art. 32 are inapplicable or do not per-

mit of effective, centralized

co-operation, the General Secretariat shall decide. with these countries, the most suitable alternative means, of cooperation.

Article 34. On scientific matters, the Organization may consult "Advisers". Article 35. The role of Advisers shall be purely advisory.

Article 36. Advisers shall be appointed for three years by the Executive Committee. Their appointment will become definite onlv after notification bv the General Assembly. They shall be choses from among those who have a world-wide reputation in some field of interest to the Organization. 37.

An Adviser may be removed from office by decision of the General Assembly.

BtTDGET,\r*D RESOI'RC

be prepared by the Secretary General and submitted for approval to the Executive Committee.

It will come into torce after the General Assembly.

Should the General Assembly not have had

the possibility of approving the budget, the Executive Committee shall take all neces-sary steps, according to the General outlines of the preceding budget. RELATION WITH OTHER ORGANIZATIONS

Whenever it deems fit, having regard to the aims and objects provided in the Constitution, the Organization shall establish relations and collaborate with other inter-governmental or non-governmental international organizations. The General provisions concerning the re-

lations with international intergovernmental or non-governmental organizations will only be valid after their approval by the General Assembly. The Organization may, in connection with all matters in which it is competent, take the advice

of non-governmental international, governmental national or non governmental national organizations*

With the approval of the

General

Assembly, the E,xecutive Committee, or in urgent cases, the Secretary General, may accept duties within the scope of its activities and competence either from other international institutions or organization or in application of international conventions.

ES

APPLICATION, MODIFICATION AND INTE.R. PRETATION OF THE CONSTITUTION

Article 38. The Organization's resources shall be provided bv:

a. The financial contributions from Members; b. Gifts, bequests, subsidies, grants and other resources after these have been accepted or approved by the Executive Cclmmittee. 108

acceptance by

Article 4l'

T}IE ADVISERS

Article

40.

The draft budget of the Organization'shall

:

a. The various departments in the country; b. Thos bodies in orther countries serving as Na'

c.

39.

Article

42.

The present Constitution may be amended proposal of either a Member or the Executhe on tive Committee.

Any proposal for amendment to this Constitution shall be communicated by the

Sercretary General to Members of

Article

Arricle

the

Organization at least three months before submissir-rn to the Generai Assembly for consideration. All amendments to this Constitution shall be approved by a twothirds majority of the Members of the Organization.

49.

In the present Constitution : - "Organization", wherever it occurs, mean the International Criminal Police.Organization, - "Constitution", wherever it occurs, shall mean the Constitution of the International Criminal Police Oeganization,

:13.

The Frencch, English and Spanish texts of this Constitution shall be regarded as authoritatir e.

-

"Secretary General", shall mean the Secretary General of the International Criminal police Organization,

- "Committee" shall mean the

Article 44.. The application of this Constitution shall be determined by the General Assembly through the General Regulations and Appendices whose previsions shall be adopted by a two-thirds majority. TEMPORARY MEASURES

Article

All bodies representing the countries mentioned in appendix I shall be deemed to tre Members of the Organization unliess they declare through the appropriate governmental authority that they cannot accept this Counstitution. Such a declaration should be made withim six of the date

of the coming into force of the

- "Assembly" or "General Assembly" -

-

45.

-

the plural)shall mean a person or persons belonging to a delegation or delegations as difined in article 7, "Delegate" (in the singular) or "Delegates,, (in the plural) shall mean a person or persons elected to the Executive Committee in the conditions laid down in article 19.

present

Article 46.

At the first election lots will be drawn to determine a Vice-President whose term of office will,end a year later. At the first election, lots will be drawn to determine two delegates on the Executive Committee whose term of office will end a year later, and two others whose term of office will end two year later.

Article

50.

This Constitution shall come into force on 13th June i956.

APPENDIX

I

LIST OF STATES TO WHICH THE PROVISIONS Of Article

45 of the

Constitution shall apply

Argentina, Australia, Austria, Belgium,

Brazll, Burma, Cambodia, Canada,

47.

Persons having rendered meritorimus and prolonged services in the ranks of the I.C.p.C. may be awarded by the General Assembly honorary titles in corresponding ranks of the

r.c.P.o.

Article

shall

mean the General Assembly of the Organization. "Member" or Member,' shall mean a member orMembers of the International Criminal Police Organization as mentioned in art. 4 of the Constitution, "Delegate" (in the singular) or "Delegates" (in

Constitution.

Article

Executive

Committee of the Organization,

48.

All property belonging to the International Criminal Police Commission are tranferred to the International Criminal Police Organization.

Ceylon,

Chile, Colombia, Costa-Rica, Cuba, Denmark, Dominican Republic, Egypt, Eire, Finlande, France, The Federal German Republic, United Kingdom Of Great Britain and Northern, Ireland, Greece, Guatemala, India, lndonesia, lran, Israel, Italy, Japan, Jordan, The Lebanon, Liberia, Libya, Luxemburg, Mexico, Monaco, The Netherlands, The Netherlands Antilles, New

Zealand, Norway, Pakistan,

philippines,

Portugal, Saar, Saudi Arabia, Spain, Sudan, Surinam, Sweden, Switzerland, Syria, Thzuland, Turkey. United States of America. Uruguay. Venezuela, Yugoslavia. 109

R A L_--A-g ; . i{AiAl?J rz r,ada. -ksterarrgan gambar, tertul-is. : R"S, SLTIaAI,ttrO **- -.:.::":'..,,""j11_, seir.ijrusn:ire.,. : ",S. SLIIG-}ITIO TJQTiP.OUATj,,{OJO. '1

t

TJOIG.OATI{OJO,

F-

)

1l$!.i$ll"-3-?1-,s.o_.1_qs. _?..^-a_s:lea"_?, t

T-lnsr:"r

pcl-aksana. sehi:.rusn;rs I LTnsur pe]]alcsa"na

I I

I{ALAI\,L{N.-rt;:_J_-g?4 12 1?

1

%

tertulis

s e h ;-l.r:u. s n;,ra

4

-

:.

:

.

rr

: :"gi"" p"-"t

;

-r

)

is

cu.naan

Eagian perencana Ba.gian Kerjasama t

i

d.isingkat Bagkersin.

disingkat !ggq]}. rnternasionar csingkat sgLeJs'n.

.,^:,];:,:*--*r-:i,

I{a

d"an 'nia.Ka -

J1,terpol : $.\'g+_iSSI{Ea !

dan

HS!gJ:l,Llt*Ig]_os__L-a]_L4saL

terl;ulis : seha.r.usn3ra. :

ertul

tds

In,Lerpol.

l_l4rr.A_

aA!fu.r-iru

eo

I.

l.

ironunltesi Interpol Cisingkat qqglIlgBp-Q!" Bagian pel-alesana llubungin aisinltat F@;* Ba,gian

f{!,;t-{l!.*55, r,Koto$ *.

2,

*irlin.cals.r^akfiit ; badan tetap vang -q*jgjg&ru, oreh pemerintah. dst

o r i .. :::'::1r" ser.a-u.snya : r...-o, '...

badan tetap yang qi.lliniUb ol-eh pemerintah dst

6. HALA}'LAN cB. , a. ko_lo_r!. J_,*Alingal ' tertulis i r0o.....-. riitunjuk enggan d"st, seharusnya : .,....,I.r qiULlUh dengan d"st b. kp-!g.tp 2. -g.lr.p^.e,al terturis : " Koordinasi keda]"*, intern pot'r yaitu ! ro, ,Skamtibmas }Tl_.r:husus HANKAM. ,.€-.-L*.

T.

4

seharusnv"'

;1il:'lffi"lH"#;,lijlf

#a$".5;# :i,3:i"i8rfi. . KoJo:[l,r*-+._ljLe-? A. tertulis : ciralcsarrakan da,r-am bentuk perioclik sehar'snya : d-ilaksanakan daram bent*k pertemuan ,,,. dst..,.,. period.ik ..,..

t

d.engan

.

c

7It

d- Lolels*aLsll"rce_5. trNCR mengkoord"inir rerrulls tertul-is : rNCB -adan menyentral_isir semua haf*fu6f seharusnya. : qt\TCB mengkoo"Ai"i" semua hal- , .. , d.st ,.. u.

.t -+ qDU

4s1tt

w.*e?* er-.a}*.gqtu J tertu-1is r rr good. =kei,-qit-

seharusnya

:reighbour police It good.. neighbour. policy

o (Jr

tertulis seharusnya

I

kasus Yosef vis Shelton, orang tersebut oranfl tersebut i€I]j'ltg:L dst'

terliba*

.aat

dst

a-1

:+r Ba:;, tv:.

.-a

:

-/;v "?-| ,."7 i..a-/ .

..'/

,/,l'

\

"!,

.;

../ .4

:/

--