t-'-i-'-'-'

2

-

No

Lan' ,PROGRAM -

-

~

-,

KEGIATAN

INDIKATOR

DEPAR1EMENIINSTANSI PELAKSANA

KE1ERANGAN

8. Peningkatan kapasitas lintas

9.

Pengembangan Kelautan

5

1.

2. Peningkatan Ketahanan Pangan

6

1.

2.

-

,~

~

- -

pelaku (Stakeholders) dalam

pengembangan UKMK. ditingkat nasional dan daerah dalam hal koordinasi kebijakan dan program pembangunan tennasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian melalui (1) Pengembangan kelembagaan dan mekanisme partisipasi , (II) Pengembangan mekanisme advokasi, (ill) Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi Identifikasi potensi, kebijakan dan pola keIjasama investasi UKMK. dan perusahaan besar/investor. Memberdayakan masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan melalui koorporasi, implementasi teknologi tepat guna, pemberdayaan perempuan dan koorporasi lembaga keuangan berbasis masyarakat. Pengembangan produktivitas usaha budidaya laut, air payau dan air tawar Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat. Fasilitasi berkembangnya kelembagaan bisnis dan kemitraan usaha di bidang pangan

m m m m f1' ~ m ~ ---------.. w w ~ ~ ~ ~ ~ ~

I I !

I

1.

Terwujudnya peningkatan usaha ekonomi produktif di 30 propinsi, 200 kab/kota pesisir dan menurunnya jumlah roasyarakal miskin didaerah pesisir.

Dep.Kelautan dan Perikanan i~ipendukung

Depdagri, Pemda

Meningkatnya Kelompok peserta pembudidaya ikan di 30 propinsi , 90 kab Terbangunnya kelembagaan ketahanan pangan yang menjamin ketahanan masyarakat/rumah tangga

Dep.Kelautan dan Perikanan

Berkembangnya usaha bisnis dan kemitraan bisnis dibidangjlangan

Deptan

2.

i~ipendukuIlg

Depdagri, Pemda Deptan

!

~

f1'

~

~

~

.ft'

~

~

11\

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

. -----·-·-t-'-I-'-'-'

-

- -­ -. --b""­ -"

PROGRAM

No

-,

KEGIATAN

INDIKATOR

Pemberdayaan masyarakat

Peningkatan kualitas SDM pertanian (aparat dan pelayanan agribisnis)

l. Meningkatnya kualitas SDM aparat pertanian sebagai pelayan agribisnis 2. Meningkatnya kemampuan kewirausabaan SDM pelaku agribisnis

Peningkatan asksebilitas Perempuan pada fasilitas yang tersedia

1. Rakor forum lintas sektoral

UP2K(Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) dalam rangka pengernbangan Kebidupan berkoperasi

Perluasan akses cakupan terbadap informasi dan sumber daya ekonomi pada keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 (miskin)

11'

(I)

fI) ,

~

~

W UJ

~

"

t

DEPARTEMENIINSTANSI PELAKSANA Deptan

KETERANGAN

Kern Koordinator Kesra

2. Rakor forum profesional swasta dan LSDM Sosialisasi di NTT, Kalbar, dll 1. Jual bell kebutuhan sehar-hari masyarakat 2. Proses Produksi 3. Usaha Jasa (Jasa boga.,jahit, dsb) 4. USP (Usaha Simpan Pinjam) (Warung PKK dll) 5. Pemasaran basil UP2K 1. Memperkuat jaringan usah mikro melalui perbankan, LKM, dan Koperasi. 2. Menghidupkan iklim usaha mikro yang dapat dikernbangkan oleh perempuan 3. Meningkatkan kualtas dan kualitas kelompok UPPKS 4. Meningkatkan pada akses permodalan dan skim mikro lainnya

1. hari dan pemupukan modal di daerah (Desa/Kelurahan) 2. Meningkatnya kemampuan mengada proses produksi 3. Meningkatnya pendaparan keluarga 4. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaanlperkotaan 1. Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I yang mendapat birnbingan kewirausabaan 2. Meningkatnya keberadaan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) alau lembaga keuangan mikro untuk melayani kelp. UPPKS

i

Departemeu Dalam Negeri PKK., Pemda

BKKBN Lintas sektor dilakukan bersama dengan sektor terXait (Meneg PP, Kop & UKM, Deptan, Depsos, Deperindag) Bnak, LKM, BPR, KSP, PNM, KPK, Gema PKM dan Mitra usaha lainnya. Pemda, KablKota, Mitra Usaba Daerah dan KeJtilatif

~ m ff\ ~ ~ fI' ~ ~ 1'-' 11' 11' fit m m m ~ ---.-,",-"-111_111_,_,_,-,-,-,-,-.-, ~

~

~

~

~

~

~

4Ii ~ ~ ~

"

~

~

~

*

Tabel 11. Intemit1lS (Lan' No PROGRAM

-,

Program peningkatan Iptek dunia usaha dan masyarakat

~

..,

(It

4.ii

{1.)

m

(Il

\Ii

'I)

w

KEGIATAN

lNDIKATOR

5. Memperkuat sistem pembiayaan usahamikro 6. Mempertajam sasaran pada keluarga miskin usahanya kaum perempuan.

3. Meningkatnyajwnlah keluarga yang dapat menga.kses permodalan 4. Terbentuknya kelembagaan yang fungsinya sebagai lembaga ~mbi
I. Insentif pengembangan business teclmology centre sebagai dimensi iptek di daerah 2. Intensif pelatihan marketing untuk semua promtek (promosi teknologi) 3. KcYian pemasaran basil produksi unggulan tanaruan terong tamarilo 4. Intensif asuransi teknologi dan kajian pemasaran teknologi domestik 5. Kajian integrasi infonnasi pemasaran sentra promtek yang terkait komoditas daerah 6. Intensif temu bimis 7. KcYian tentang peranan teknologi dalam kegiatan tt:knologi 8. Analisis pertumbuhan pasar dan industri produk TI di Indonesia 9. Kajian pengembmgan lembaga ekonomi produklif masymakat mandiri

(tl

UJ

KEJERANGAN

KelOOnterian Riset dan Teknologi

------______ .,.. (t1

DEPAR1EMENIINSTANSI PELAKSANA

~

~

{t

~

{t

~

fI\

~

~

UJ UJ 4.11 UJ UJ c.&; CIJ

~

fI' ft\ f1'

ft

._._._._,_.-.-._._t~.

(II

4.Ii

~

4J)

~

(Lanjutan) Tabelil. ill-No PROGRAM Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (P2WKSS)

Pen:iberdayaan

Masyarakat Misldn

Penanggulangan

Kemiskinan eli Perkotaan (P2KP)

~ 4-

~

f'f'

~

•

~ taJ UJ '"

KEGIATAN 1. Penyusunan pedoman umum P2WKSS 2. Sosialisasi Pedoman Unmm

P2WKSS

3. Evaluasi Pelaksanaan Program P2WKSS

Merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan 2005 2015 secara partisipatif dengan masyarakat

DEPARlEMENIINSTANSI PELAKSANA Depdagri, Pemda

Tersusunnya pedoman unmm P2WKSS didaerah

~

~

~

~

~

~

--

KElERANGAN !

Terbangunnya konsensus

diantara stakeholders untuk bersama·sama menanggulangi kemiskinan 2. Tersedianya data dan informasi tentang fenomena kemiskinan 3. Terumuskannya strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan 4. Terunmskannya sistem monitoring dan evaluasi dalam angan kemiskinan

L

Departemen Kimpraswil

I. Pen:iberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kemamp:.um usaha produktif 2. Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan 3. Pelatihan yang berkaitan dengan teknologi tepat guna dan pengembangan kewirausahaan serta ketrampilan pendukung lainnya

m

.

INDIKATOR

Pelaksanaan program berbasis kelompok dengan bentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) eli tingkat kelurahan dan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) eli tingkat masyarakat. -

~

~

~

~

~

~

~

-

~

.

~ ~

~

.

-----.-.-.~'-.-I~t-'-'-,-,-, ~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Tabel No

~

n. Integritas (L

. PROGRAM

Pengembangan Budaya Usaba masyarakat miskin

Pengembangan Agribisnis

Pemberdayaan Masyarakat

«'

m m. m m

U;

w

Ui W \Ii

KEGIATAN

INDIKATOR

Mengembangkan pendidikan dan pelatihan ketrampilan usaha. organisasi, jaringan produksi pasar dan mengakses lembaga permodalan. 2. Pendampingan usaha kebiasaan bidup produktif dan jaringan melalui bimbingan dan konsultasi 1. Pengembangan usaha agribisnis (UsahaRT, Kelp.Ukm, maupun besar) disetiap daerah.

Meningkatnya pendidikan dan latihan ketrampilan usaha, organisasi, jaringan produksi-pasar dan mengakses lembaga keuangan

2. Penyusunan kebijakan yang mendukung pengembangan agribisnis.

Tersedianya kebijakan yang mendukung pengellbangan agribh;nis

1.

3. Memacu pengembangan usaha perikanan tangkapan skala keeil, budaya Pelatihan Kewirausahaan bagi petani dan masyarakat pelaku agribisnis di pedesaan

~

~

m~

Terjalimtya pendampingan usaha kebiasaan bidup produktif, dan jaringan melalui bimbingan dan konsultasi Memingkatnyaju:ntlah UKM bidang nrgibisnis disetiap daerah

DEPAR1EMEN/INSTANSI PELAKSANA Meneg Koperasi dan UKM Deperindag, Deptan

Meneg Koperasi dan UKM, Deperindag, Dep.KimpraswH Deptan

Deptan

Dep. Kalautan & Perikanan Meuingkatnya keuampuan petani dan masyarakat desa daJam bidang kewirausahaan agnbisnis

~

~

~

KE1ERANGAN

~

I

Deptan

I

~

~

~

~

~

~

~

~-~-~~~-~-~-~-';'-~~.~-"-.l I

~.:~

e

"~

3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK5

~..

"~

Pendahuluan Perlindungan Anak

E "3 €;

.~

~ ~ .~

~ ~ .~

~! .~

~l~

~~~

E!~

~!:j

E!:j

E!:j

$j~

E!~

EI~

•.1~

.!~

.!~

I

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak lahir, dikenal masalah anak telantar, anak yatim piatu, dan anak cacat. Dua puluh tiga tahun kemudian ketika terbit UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Masalah anak yang pa­ da awal tahun delapan puluhan masih telantar di rumah, sekarang mereka meninggalkan keluarga, dan menciptakan masalah anak-anak yang barn yang lebih mengenaskan seperti buruh anak, pengungsi anak, perdagangan aook, child abuse, anak jalanan, anak yang di­ lacurkan, aook yang berkonflik dengan hukum, aook korban konflik, anak korban narkotika, dan sebagainya. Pada tataran kebijakan tentang anak, perlindungan adalah istilah barn yang mun­ cuI pada tahun 1990-an. Istilah yang biasanya digunakan adaIah kesejahteraan anak yang mengacu pada UU No.4 Tahun 1979. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan dimiminasi. Pengertian tersebut mengandung beberapa indikasi. Pertama, tekaoon dan pengakuan yang kuat terhadap hak-hak aook dan kedua, adanya tindakan­ tindakan yang melanggar hak-hak anak tersebut yang dinyatakan sebagai kekerasan, memanfaatkan anak untuk tujuan negatif, atau adanya diskriminasi terhadap anak baik dari segi gender, usia, latar baIakang budaya, agama, dsb. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa masalah anak bukan Jagi bersifat by accident seperti kemiskinan anak karena kemiskinan orangtuanya sebagai warisan kemiskinan, tetapi juga bersifat by design, artinya ada beberapa tindakan yang memanfa­ atkan kerentanan anak tersebut untuk kepentingan orang-orang dewasa. Konsep by design, secara tersirat tampak pada pengertian perlindungan khusus yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1, yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dart kelompok mi­ noritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, pSi!cotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perda­ gangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang caeat, dan anak !corban perlakuan salah dan penelantaran. Kalimat pasif dan kata-kata korban pada pengertian tersebut memperlihatkan bahwa mereka diperlakukan secara salah oleh pihak lain yang umumnya orang-orang dewasa.

S Tata Sudrajat, Manager Program Children in Need oj Special Protection (CNSP) Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) Jakarta. Lulus STKS Bandung. Makalah untuk Workshop Penguatan Keluarga untuk Mewujudkan Kesejahteraan Anak di STKS Bandung hari Rabu, tanggal 21 September 2005 .

56

t:.~ .~

e. ;'j ~:'3

~

3

€'

.~

$;3

~j~

~!3 ~j~ ~!~ ~!3 ~J3 ~!3 ~!~

$,1 .~

EJ~

.13

.,1 3

•.,13

Perlindungan kepada anak menegaskan upaya untuk menjaga dan melindungi anak dari tindakan-tindakan yang membahayakan anak. Hal ini diperlukan karena "anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial ... kon­ disinya rentan, tergantung dan berkembang, aP..ak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dB." Susilowati (2003: 46). Dengan adanya perlindungan, maka anak terlindungi 'untuk memperoleh hak­ haknya dan dapat tumbllh kembang secara wajar. Dari aspek existing policies, perIindungan terhadap anak telah dinyatakan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, bahkan dicantumkan pada hierarki tertinggi. Menurut Amandemen UUD 1945 kedua tanggal 18 Agustus 2000 pasal 28B ayat (2), "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pengakuan perlindunganjuga tercantum dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 52 menyatakan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara (ayat 1). Pasal 52 tersebut menegaskan pihak pertama yang bertanggung jawab pada anak adalah orangtua, kemudian keluarga, masyarakat, dan akhimya negara. Undang-undang yang mengatur perlindungan anak lebih lengkap adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. merupakan perbaikan terhadap Undang­ undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini terdiri dari 13 bah dan 93 pasal, yang mengatur tentang: 1. Bab I Ketentuan umum, terdiri dari berbagai definisi anak, perlindungan anak, keluar­ ga, orangtua, waH, anak terlantar, anak yang menyang cacat, anak yang memiliki ke­ unggulan, anak angkat, anak asuh, kuasa asuh, hak anaki, masyarakat, pendamping, perlindungan khusus, setiap orang (perserorangan maupun korporasi), dan pemerin­

tab', 2. Bab II Asas dan tujuan, terdiri dari prinsip-prinsip dan tujuan perlindungan anak; 3. Bab ill Hak dan kewajiban anak, 4. Bab IV Kewajiban dan tanggung jawab, yang meliputi pihak negara dan pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua; 5. Bab V Kedudukan anak, yang meliputi identitas anak dan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, 6. Bab VI Kuasa asuh, 7, Bab VII Perwalian, 8. Bab VIII Pengasuhan dan pengangkatan anak, 9. Bab IX Penyelenggaraan perlindungan, sebagai kewajiban negara yang meliputi agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan masyarakat, 10, Bab X Peran masyarakat, 11. Bab XI Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 12. Bab XII Kententuan Pidana, 13. Bab XIlI Ketentuan Peralihan, 14. Bab IV Ketentuan Penutup .

57

.)~

I

"~~

~ :.~

e';"j ~;'3

~.

3

€·3

$:3

~!~ ~!3 ~j3 ~!3 ~!3 ~I~ ~!~ ~I~ $,l·~ • L~

.13

~·.13

~.,I3

Perlindungan kepada anak menegaskan upaya untuk menjaga dan melindungi anak dari tindakan-tindakan yang membahayakan anak Hal ini diperlukan karena "anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial ... kon­ disinya rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dU." Susilowati (2003: 46). Dengan adanya perlindungan, maka anak terlindungi 'untuk memperoleh hak­ haknya dan dapat tumbuh kembang secara wajar. Dari aspek existing policies, perIindungan terhadap anak telah dinyatakan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, bahkan dicantumkan pada hierarki tertinggi. Menurut Amandemen UUD 1945 kedua tanggal18 Agustus 2000 pasal28B ayat (2), "Setiap anak berhak atas kelangsungan bidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pengakuan perlindungan juga tercantum dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 52 menyatakan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara (ayat 1). Pasa152 tersebut menegaskan pihak pertama yang bertanggungjawab pada anak adalah orangtua, kemudian keluarga, masyarakat, dan akhirnya negara. Undang-undang yang mengatur perlindungan anak lebih lengkap adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan perbaikan terhadap Undang­ undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-undang ini terdiri dari 13 bah dan 93 pasal, yang mengatur tentang: 1. Bab I Ketentuan umum, terdiri dari berbagai definisi anak, perlindungan anak, keluar­ ga, orangtua, wali, anak terlantar, anak yang menyang cacat, anak yang memiliki ke­ unggulan, anak angkat, anak asuh, kuasa asuh, hak anaki, masyarakat, pendamping, perlindungan khusus, setiap orang (perserorangan maupun korporasi), dan pemerin­ mh', 2. Bab n Asas dan tujuan, terdiri dari prinsip-prinsip dan tujuan perlindungan anak; 3. Bab ill Hak dan kewajiban anak, 4. Bab IV Kewajiban dan tanggung jawab, yang meliputi pihak negara dan pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua; 5. Bab V Kedudukan anak, yang meliputi identitas anak dan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, 6. Bab VI Kuasa asuh, 7. Bab Vll Perwalian, 8. Bab VllI Pengasuhan dan pengangkatan anak, 9. Bab IX Penyelenggaraan perlindungan, sebagai kewajiban negara yang meliputi agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan masyarakat, 10. Bah X Peran masyarakat, 11. Bab XI Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kententuan Pidana, 12. Bab Ketentuan Peralihan, 13. Bab 14. Bab IV Ketentuan Penutup.

xn xm

57

€,13

1

_.­

~:'~

€;g Hal-hal penting dari undang-undang perlindungan anak terkait dengan adalah:

€

'~

E

~

E3

~

.~

~.! .~

£!3

£13

~!~

EI3

~!~ EL~ EJ~

$j~

EJ 3

EI3

1. Batasan usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 2. Pengakuan terhadap hak-hak anak. 3. Adanya tanggung jawab berbagai pihak terhadap anak dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. 4. Adanya ketentuan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. 5. Adanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak:, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masya­ rakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penye­ lenggaraan perlindungan anak (pasal 65). 6. Adanya pengakuan terhadap peran masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 72 ayat (1). Perlindungan Anak dalam Dunia Tenaga Kerja Sebagai sebuah contoh perlindungan anak:, paper ini menyajikan perlindungan anak dalam dunia kerja. Permasalahan pekeIja anak merupakan masalah dominan karena ketika hak-hak anak tidak terpenuhi mereka masuk ke dunia kerja. Sebagian diantarannya bahkan berada dalam dunia keIja yang terburuk. Instrumen hukum intemasional yang melindungi anak dalam dunia tenaga kerja adalah Konvensi n.o No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan BekeIja yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional kelima puluh delapan tanggal 26 Juni 1973 di Jenewa. Konvensi ILO 138 telah diratifikasi melalui Undang­ undang No. 20 Tahun 1999. Konvensi ILO 138 ini menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekeIja yang berlaku di semua sektor yaitu 15 (lima belas) tahuo. Untuk pekeIjaan-pekeIjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatao, atau moral anak hams diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahuo, kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tabun. Jika aspek kesehatan, keselamatan dan moral orang-orang muda terlindungi se­ cara penuh dan jika mereka mendapatkan pelatihan pekerjaan yang memadai, maka mereka yang berusia lebih rnuda sampai batas 16 tahun diperbolehkan. Ketentuan lain adalah anak yang berusia 13 sampai 15 tabun boleh rnelakukan pekeIjaan ringan selama tidak membahayakan .kesehatan dan keselamatan mereka atau mengganggu kehadiran meTeka di sekolah atau mengikuti program pelatihan dan orientasi kejurusan. Indonesia, sebagai negara anggota lLO yang mengesahkan Konvensi lLO 138 ini, wajib menetap­ kan kebijakan nasional untuk rnenghapuskan praktek mernpekerjakan anak dan rne­ ningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, rnenetapkan aturan mengenai jam keIja, dan rnenetapkan hukurnan atau sanksi guna menjamin pelaksanaannya, dan melaporkan pelaksanaannya.

EI3

~13

EI~

58

~: ....~

€

';j

UU No. 20 Tahun 1999 tersebut diperkuat oleh UU No. 112000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 Tahun 2000 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk PekeIjaan Terburuk untuk Anak. Konvensi ILO ini disetujui pada Konfe­ rensi KetenagakeIjaan Intemasional ke delapan puluh tujuh tanggal 17 Juni 1999 di Je­ newa. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk peketjaan terburuk untuk anak, menyusun program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, mengambillangkah-langkah agar ketentuan Konvensi ini dapat dite­

€:~

E:'~

E

.~

rapkan lIocara ofektif, tormasuk pemberian sanksi pidana, dan melaporkan pelak­

sanaannya.

$.~

Dua Konvensi ILO di atas merupakan salah satu pertimbangan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bab X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan Paragraph 2 Pasal 68 s.d 75 mengatur tentang Anak. Beberapa hal pokok dari undang-undang ini adalah:

~.; ~

E!~ ~!~ E!~ ~!~

• !!J

I

E"~

.!!J

I

~- .:)

I

~~.~

1. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (ps. 68), kecuali bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tabun sampai dengan 15 (lima beIas) tahun untuk melaku~n pekeIjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan keseha~? fiSlk, mental, dan so sial (ps. 69 ayat 1), namun pengusar.a yang melakukan lDl harus memenuh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (ps. 69 ayat 1): a. izin tertulis dari orang tua atau wali; h. perjanjian J.::erja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu keIja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang ha.; dan tidak mengganggu waktu sekolah; o. kollolamatan dan kesehatan kerja;

f

adanya hubungan keIja yang jelas; dan

g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku . 2. Pasal 70 menyebutkan anak dapat melakukan pekerjaan di tempat keIja yang meru­ pakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (1), dim ana paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun (2) dan memenuhi syarat a) diberi petunjuk yangjelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan ser­ ta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekeIjaan; dan b) diberi perlin­ dutlQ8.n J.::eselamatan dan J.::esehatan J.::etja. 3. Pasal 71 menyebutkan anak dapat melakukan pekeIjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya (1). Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat a) di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau waH; b) waktu keIja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan c) kondisi dan Iing­ kungttn kerja tidttk mcngganggu pc:rkcmbangan fisik, mental, sosial, dan waktu seko­ lah (2).

.I~

4. Pasal 72 menyebutkan dalam hal anak dipekeIjakan bersama-sama dengan pekerja!

I

I

~-~

buruh dewasa, maka tempat ketja anak harus dipisahkan dari tempat ketja pekerja! bumh dewasa.

~-~

.I~

I



59

-

-

----,

~ ;.~

€~~

€

~

5. Pasal 74 menyebutkan (1) siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk:, yang mencakup (2): a. segala peketjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. segala peketjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau peIjudian; c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; danlatau d. semua pekeIjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

~

.~

6. Pasal 75 menyebutkan Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekeIja di Iuar hubungan kerja (1).

~

.:j

e

~

e

~

~;3 !

~!:j

~!~

e!:j

~!~

eliJ

EI~ $!~ e!~ EI~ EI~ ~I~ ...I

~

~

I

Perlindungan terhadap anak yang bekeIja Jebih maju lagi karena telah ditetapkan beberapa keputusan presiden yang berkaitan dengan itu. Keppres No. )9 Tahun 2002 mengatur tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Ter­ buruk untuk Anak (RAN BPTA). RAN BPTA merupakan program kerja bagi Komite Aksi Nasional Penghapusan BPTA yang dibentuk berdasarkan Keppres RI No. 12 Tahun 2001. RAN BPTA ini menjabarkan 13 BPTA di Indonesia, yaitu anak-anak yang bekerja: 1) anak yang dilacurkan, 2) di pertambangan, 3) penyelam mutiara, 4) sektor kontruksi, 5) di jermal, 6) pemulung sampah, 7) produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak, 8) anakjalanan, 9) PRT Anak:, 10) industri rumah tangga, 11) di perkebunan, 12) penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu, dan 13) industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Tujuan dan kebijakan RAN ini adalah mencegah dan menghapus BPTA. Program-program RAN BPTA disusun secara bertahap dalam tAhapan 5 tAhun, 10 tAhun, dan 20 tallUn.

Kebijakan lainnya adalah Keppres No. 87 Tahun 2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak (RAN - PESKA). Tujuannya adalah untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Indonesia. ESKA sendiri adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak:, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Tujuan umum RAN PESKA adalah untuk 1) memberikan perlindungan kepada setiap anak dari eksploitasi seksual komersial dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak anak se­ suai .KHA, 2) mengurangi jumlah anak yang rawan eksploitasi seksual komersial, dan 3) mengembangkan lingkungan, sikap, dan praktek yang tanggap terhadap hak-hak anak. Sejalan dengan RAN PESKP.., terbit pula Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A). Tujuan umum RAN P3 adalah terhapusnya segala bentuk perdagangan (trafiking) perempuan dan anak melalui 1) adanya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan perempuan dan anak, 2) terJaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan perempuan dan anak yang dijamin secara hukum, 3) terlaksananya pencegahan segala bentuk praktek perdagangan perempuan dan anak di keluarga dan masyarakat, 5) terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam penghapusan perdagangan perempuan dan anak antar instansi di tingkat nasional dan internasional, dan

60

.-~---

~

.~

€

~

~

-3

E·

~

e

:~

~

~

~

~

6) terbentuknya jaringan kerja dalam kemitraan baik di pusat dan daera, antar daerah, ker­ jasama antar negara, regional maupun intemasional. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1. Dari segi ketentuan peraturan perundang-undangan, perlindungan anak sudah mema­ dai. Anak-anak tidak saja dilindungi dari segi hak-haknya, tetapi mereka pun dilindungi dari berbagai situasi dim ana mereka akan menjadi korban eskploitasi dan diskriminasi. Salah satu contohnya adalah perlindungan dari pekerjaan-pekerjaan berbahaya atau terburuk bagi anak 2. Adanya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak tersebut menegaskan pengakuan negara terhadap anak, sebagai pihak yang harns dilindungi. Pengakuan tersebut perlu digarisbawahi mengingat anak-anak dan ke­ Iompok perempuan sering didiskriminasikan dalam berbagai keputusan pemba­ ngunan. Pengakuan ini merupakan pendorong utama bagi penghormatan terhadap hak-hak anak dalam berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan anak

e,

~

~

~,~ 1

E'~

I

el~

E!~ E!~ $!~ ~~~ ~I~ E- 13

E-I~

E!~

3. Pengakuan hak-hak anak juga menunjukkan pengakuan terhadap bagian dari hak-hak I!Sasi manusia. Anak tidak dipandangan sebagai manusia yang belum jadi, tetapi dipandang sebagai manusia utuh, yang telah mempunyai hak-haknya sejak lahir.

4. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak memberikan kepastian hukum dan keteraturan bagi pemenuhan hak-hak anak dan dan bagaimana anak harns diperlakukan. Bagi anak-anak yang mengalami konflik d~ngan hukum atau dalam keadaan darnrat, mereka tetap memperoleh perlindungan dan keterpisahan, eksploitasi, dan diskriminasi. TANTANGAN IMPLEMENTASI

Satu tantangan dalam perundan-undangan di Indonesia adalah implementasi. Berbagai undang-undang sering menjadi kata-kata mutiara. Demikian pula dalam perlin­ dungan anak, kemajuan dalam ketentuan perundang-undangan belum sepenuhnya dite­ rapkan secara memuaskan. Berbagai faktor yang mempengarnhi hal tersebut diantaranya dapat ditelusuri dalam dinamika masyarakat Indonesia. Uraian berikut ini membahas posisi anak dalam dinamika sosial budaya, ekonomi, dan politik Posisi Anak dalam Dinamika Sosial Budaya

Banyak orang percaya dengan anggapan bahwa anak-anak belum dianggap seba­ gai manusia, sehingga tidak perlu menjadi topik pembicaraan utama orang-orang de-Nasa (Mansour Fakih, 2020). Adanya disiplin psikologi anak atau kedokteran anak yang lebih dominan dibandingkan disiplin lain menunjukkan bahwa anak-anak memang belum menjadi orang. Mereka adalah sosok yang masih perlu "dibangun" dan dikembangkan menjadi seorang manusia Wacana sosiologis perlu dipertimbangkan untuk melihat posisi anak dalam masyarakat. Persoalan anak bukan lagi hanya masalah perut lapar atau keterlantaran tetapi telah menjadi koroan eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan oleh orang dewasa. Disini tampak adanya suatu penggunaan power dari orang dewasa 61

~ ; ..~

e

i)

E

~

€

.~

e

.~

6

yang seeara fisik sudah kuat terhadap anak yang memang dalam posisi lemah. Beberapa tahun yang lalu, kasus Robot Gedek menewaskan 9 anak jalanan. Tidak sedikit pula anak-anak pelacuran yang terkena Penyakit Menular Seks bahkan mv (RIPKPA, 2002). Anak-anak yang berada di wilayah konflik juga menghadapi masalah yang sarna sebagai korban kekerasan, bahkan sebagian dati mereka terlibat dalam kekerasan sebagai tentara anak.

~;~

€!~

e!"

E!~

I

~.~

~I~

EI~

EL~

I

Ei~

~-~

~I~

Fakta ini seharusnya menjadi bagian bahasan yang serius setiap kita berbieara tentang dinamika masyarakat Indonesia. Misalnya, adalc..ah resolusi konflik dapat berhasil efektif jika tidak dilakukan pendidikan damai untuk anak-anak? Suatu ketika, anak-anak 7 dari Aceh berkumpul di Jakarta dan ditanyakan cita-eitanya jika besar nanti . Mereka me­ ngatakan jika telah dewasa ingin membunuh para tentara yang telah membunuh ayah, ibu, dan anggota-anggota keluarganya. Anak-anak yang trauma dengan konflik dan keke­ rasan jika tidak ditangani dengan rehabilitasi, maka ketika dewasanya akan menularkan kekerasan dan konflik pula. ladi meskipun ada perdamaian, benih konflik sebenarnya te­ tap terpelihara pada dada mereka, yang suatu waktu akan muncul pula. Anak-anak di daerah konflik atau yang menjadi pengungsi biasanya kurang terperhatikan, padahal jumlahnya signifiean jika dibandingkan dengan orang dewasa, yakni sekitar 40% dari pengungsi dewasa menurut Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (YKAI, 2001). Contoh lain dikemukakan ECPAT, suatu NGO intemasional yang mem­ perhatikan masalah eskploitasi seksual. ECPAT mengidentifikasi bahwa 90% dati para faedofil temyata dimasa kecilnya pernah disodomi karena tidak mendapatkan rehabilitasi yang benar. Masalah tawuran mahasiswa yang bam-baru ini berkembang di beberapa kampus di sekitar Salemba Jakarta dimana sebelumnya tidak ada, adalah kelanjutan dari tawuran-tawuran mereka SLTA karena pelaku, motif, dan bentuknya sarna. ladi ada ke­ kerasan yang berfanjut. Maka, tidakkah berbagai kekerasan dan konflik yang berkembang di masyarakat merupakan kelanjutan dari riwayat kekerasan warga masyarakat ketika ma­ sa anak-anaknya? Gejala yang cukup aneh sekarang ini adalah pili han anak untuk bunuh diri. Bunuh diri bukan lagi monopoli orang dewasa untuk menyelesaikan masalah keterasingan dan stres. Bam-baru ini beberapa anak memilih jalan bunuh diri sebagai penyelesaian ma­ salah hidupnya. Diawali Haryanto (12 tallUn) di Garut8 yang bunuh diri karena orang­ tuanya tidak mampu membeli bahan kegiatan ekstrakurikuler. Kasus bunuh diri sampai saat ini jumlahnya telah mencapai puluhan. Pikiran anak-anak rupanya sudah matang meskipun secara normatif mengambil jalan yang salah untuk menyelesaikan suatu keter­ tekanan dan paksaan masyarakat di sekitarnya. lika bunuh diri di kalangan anak mepJadi trend, ini menunjukkan bahwa tekanan kemiskinan sudan tidak dapat lagi diatasi oleh seorang anak. Dalam kasus perlakuan salah secara fisik, emosionai, sosial, dan seksual yang terjadi pada anak-anak eli Indonesia misalnya, berdasarkan pemantauan pada media cetak pada tahun 1994 - 1997 YKAI tercatat 538 kasus perlakuan salah secant seksuai, 80 kasus perlakuan salah secara fisik, 63 kasus penelantaran, dan kasus perlakuan salah secara emosioinal. Pelakunya adalah orang yang dikenal anak (66%), tenuasuk oraIlgtuanya sendiri (7,2%). Untuk kejahatan seksuai, misalnya terdapat 289 kasus pada tahun 1996 dimana r.1alru diantaIanya adalah ayah (19 kasus) dan guru (118 kasus). 6

.I:j

EI~

I

~-~ ~J:j

I



8

Pertemuan diadakan di Oepsos dalam rangka Forum Anak Tahun 2001. Kompas, 24 Agustus 2003, hal1, • Seorang Siswa SO Gantung Oiri"

62

~;~

€ ~

~~

~

~ ~ ~3



~

~

~

~

~ ~

~

~

~

~

~

~

~

:j

~

~

~

~,

Kemiskinan ini juga terkait dengan budaya sebagian besar masyarakat Indonesia yang mengajarkan anak-anaknya untuk bekerja, entah di rumah atau di luar rumah mem­ bantu orangtua. Sejauh hanya itu sangat baik untuk mengajarkan kebiasan kerja keras dan produktif. Tetapi pada keluarga miskin, kebiasan ini menjadi alasan yangjitu untuk me­ nyuruh anak-anak bekerja membantu mencari nafkah. Tugas utama beralih pada anak­ anak dan mereka menjadi pekerja sehingga menjadi putus sekolah bahkan meninggalkan rumah mencari pekerjaan. Dalam situasi ini orangtua merasa mempunyai hak untuk memperlakukan anak apa saja sesuai dengan keinginannya. Anak-anak tidak punya pilih­ an selain harus menurut. Sanksi orangtua biasanya meningkat pada kekerasan jika anak menolak. Anak-anak tidak dapat membangkang karen a takut dosa dan sebenamya mereka berada dalam posisi yang lemah yang harns menuruti saja kemauan orangtua. Hubungan orangtua dan anak seperti ini sangat buruk dan menimbulkan berbagai kekerasan, pemerkosaan, dan pengusiran anak. Gambaran sosial budaya ini menunjukkan aspek struktur dan relasi sosial yang kurang mendukung tumbuh kembang anak. Secara struktur sosial, anak-anak berada da­ lam hierarki paling bawah dimana mereka akan selalu menerima limpahan tekanan­ tekanan yang terjadi di masyarakat yang tersalur melalui lembaga keluarga dan sekolah. Bentuk ini terjadi di semua keluarga di semua Japisan, termasuk pada keluarga menengah kelas atas. Secara ekonomi, kebutuhan anak-anak itu tercukupi, tetapi secara psikososial belum tentu. Orangtua yang sib uk bekerja dan mencari uang akhimya menelantarkan pe­ ngasuhan anak di rumah, dan itu sudah teIjadi mulai ketika mereka masih bayi.

~

~. ~

Kemiskinan9 ini pula yang menyebabkan anak-anak yang akhimya menjadi anak jalanan atau buruh anak di berbagai sektor baik di jalanan, temp at sampah, rumah-rumah tangga, bahkan ditempaf-tempat terburuk seperti lepas pantai, pertambangan, industri alas kaki, pelacuran, terlibat dalam perjualan, produksi dan perdagangan obat narkotika. Anak-anak ini bermigrasi ke kota bersama orang dewasa dan komunitasnya se-desa. Di kota membuka komunitas barn yang biasanya di lingkungan kumuh. Secara geografis memang ada kepindahan, tetapi secara relasional tidak karena mereka tetap berhubungan dengan orang-orang itu juga dan masih berada dalam kemiskinan juga. Dari kemiskinan desa beralih ke kemiskinan.



:J

Tempat Penitipan Anak adalah contoh proses diferensiasi berikutnya terhadap pe­ ngalihan fungsi-fungsi keJuarga pada lembaga sosial, dalam hal ini fungsi pengasuhan anak. Secara teknis anak memang bisa dititipkan, namun secara substansial pengasuhan dan kehadiran orangtua tidak bisa digantikan. Para psikolog menyebutnya bonding and attachment relationship (kedekatan dan kelekatan) antara orangtua terutama ibu terhadap anak pada usia sampai dua ta..hUR Anak-anak yang kekurangan kelekatan dan kedekatan dapat diprediksikan tidak akan menjadikan orangtua, ibu, dan rumah sebagai aCuan ketika MenuM Bappenas (2003) berdasarkan pengolahan Susenas 2002, selama periode 1976 ­ 1996 jumlah penduduk miskin mengalami penufUnan yang significan. Jika pada tahun 1976 terdapat 54,2 juta penduduk miskin (40,1 % dari total penduduk), tahun 1981 tUfUn menjadi 40,6 juta (26,9%), tUfUn lagi tahun 1990 menjadi 27,2 juta (15,1%) dan tUfUn lagi menjadi 22,5 juta (11,93%) pada tahun 1996. Namun krisis ekonomi menaikkan kembali jumlah penduduk miskin menjadi 49,5 juta (24,2%) pada tahun 1998. Tahun 2002 mulai menumn lagi menjadi 38,4 juta (18,2%). 9

~-

.~

~-

.~

~

~

~ . .~

63



"'?

1

~.;.~

e')

e

3

e

3 3

~

~

~

~

€

mereka menghadapi usia remaja. Ini menjelaskan mengapa anak-anak sekarang ini lebih percaya pada teman-temannya, yang justru menawarkan narkoba dan pergaulan seks. Para ahli menyebutkan konsep golden age, dimana para orangtua diharapkan sungguh­

sungguh hams memperhatikan tumbuh kembang anak karena akan sangat menentukan

masa depannya nanti. Balita adalah fondasi bagi bangunan jiwa raga setiap manusia

dewasa. Struktur sosial yang menempatkan anak secara hierarkis di bawah orang-orang dewasa memberikan tempat bagi reJasi sosial yang kurang seimbang antara anak dengan orang-orang dewasa. Pada kelompok-kelompok anak yang marginal, relasi eksploitasi sangat menonjol dimana para orang dewasa justru memanfaatkan kelemahan dan kemis­ kinan yang diderita anak. Kasus-kasus penculikan, penyelundupan, perdagangan anak dan atau penelantaran, penyiksaan dan penyalahgunaan anak menunjukkan ada hegemoni orang dewasa terhadap anak. Begitupula anak-anak yang kurang diperhatikan oleh orangtuanya pada keluarga kelas menengah dan atas juga menunjukkan penelantaran

yang disengaja. Sebagai akibatnya, jika anak-anak tidak menjadi agresif dan mencari

pengganti orangtua di luar, maka mereka menjadi rendah diri dan introvert lalu bunuh

diri.

€,i 3

~!~

Dari aspek sosial budaya ini dapat disimpulkan beberapa hal penting, yairu:

I I €I~



E;~



~:~



~I~

~!~ ~!~ ~I~ .I~ E I3

I ~·3

.13 I

l. Anak umumnya dipandang sebagai manusia yang "belum jadi". Relasi anak dengan orang dewasa sering bersifat hierarkis yang cenderung berujung pada eksploitasi 2. Kemajuan masyarakat mendorong proses diferensisasi sosial yang mengakibatkan beralihnya tugas-tugas orangtua terhadap anak yang berakibat menurunnya hubungan emosional diantara keduanya. 3. Riwayat kekerasall masyarakat cenderung menurun pada anak dan jika tersimpan la­ ma, tanpa suatu rehabilitasi sosial, cenderung akan menyebabkan praktek kekerasan terus berlanjut. 4. Kemiskinan merupakan faktor dominan pada permasalahan anak dimana anak-anak kehilangan hak-haknya dan menciptakan permasalahan sendiri yang lebih serius.

Posisi Anak dalam Dinamika Ekonomi Keterlibatan anak dalam dunia kerja, bukan saja didorong kemiskinan tetapi juga ditarik faktor ekonomi. Bukan pula sekedar kerelaan anak untuk bekerja dan memperoleh upah, tetapi juga usaha eksplotasi sistematis yang menguntungkan pemilik modal. Bukan pula eksploitasi tenaga anak secara fisik yang merusak pertumbuhannya, tetapi juga keseluruhan hidupnya, kelangsungan hidup, dan perkembangannya. Jumlah pekerja anak yang disebutkan dimuka terlalu under estimate dari angka sesungguhnya. BPS hanya mengukur anak yang bekerja seminggu yang lalu selama satu jam berturut-turut dengan unit analisis keluarga. Berapakah jumlah anak yang bekerja di IUM seting keluarga, yaitu di pabrik-pabrik dan perusahaan? Berapa pula yang bekerja dengan jumlah jam kerja tidak pasti bahkan bekerja seperti orang dewasa? Menurut Jr­ wanto (2001) statistik pendidikan memperlihatkan bahwa antara tahun 1995 1999 ter­ catat 11,7 juta anak meninggalkan bangku sekolah. Kemanakah mereka jika tidak lari ke dunia kerja? ILOIlPEC memperkirakan bahwa jumlah sesungguhnya pekeIja anak yang

64

.=..,

~~~ e~)

~'3

E

~3

e;

.~

~!~

~.

;~

~;~

$

~

$;~ ~:~

$J~

~!~

~J~

$!:)

.!~

I

~-~

~I~

~I~

.I~

I

berusia di bawah 15 tahun adalah delapan juta orang. Jumlah ini berbeda sedikit dengan perkiraan anak telantar setelah krisis menurut Depsos pada tahun 2000 sebesar enam juta anak (RIPKP A, 2000) Jika kita percaya dengan asumsi ini, maka pekerja anak merupakan kelompok yang nyata. Meskipun mereka berserak, sebagian tersembunyi, atau bahkan sangat dekat dengan kita, yaitu mereka yang berada di rumah kita, bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Hubungan dalam dunia kerja kerja adalah hubungan majikan dan buruh. Dan tipikal hubungan industri di Indonesia adalah hubungan yang patriakis dan hierarkis. Majikanl pengusaha menempatkan diri sebagai kelas atas, dan buruh kelas bawah. Upah buruh di Indonesia sangat murah, upah buruh anak-anak lebih murah lagi. Pengusaha memanfaatkan hal ini ini. Bumh anak tidak juga rewel, tidak banyak menuntut, tidak mendemo, biaya ekonominya rendah, dan mereka dapat diberhen­ tikan kapan saja tanpa pesangon. LSM boleh saja berdemo atau Pemerintah menindak (umumnya tidak pernah terjadi), tetapi di wilayah-wilayah miskin, di perkotaan atau pedesaan; para orangtua telah siap pula mendorong anak untuk bekerja membantu mengatasi kemiskinan mereka. Lengkap sudah derita buruh anak, didorong oleh kemiskinan disambut oleh eksploitasi. Posisi Anak dalam Dinamika Politik Para Anggota DPR mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa kehadiran me­ reka sebagai wakil rakyat disumbang oleh anak-anak karena anak berusia 17 - 18 tahun telah mempunyai hak memilih. Anak-anak yang sering disebut pemilih pemula memberi­ kan persentase yang cukup signifiean dan tidak bisa diabaikan. Pada Pemilu 2004 lalu, jumlah pemilih berumur 17 - 18 tabun sekitar 8% dari jumlah pemilih, dimana menurut Susenas Kor 2003 jumlah anak usia 16 - 18 tabun (pada saat pemilu menjadi 17 tabun dan berhak memilih) sebesar 12,8 juta jiwa atau 6,02% dari 214 juta jiwa penduduk Indo­ nesia. Ini berarti kehadiran para wakil rakyat sebagian ditentukan oleh anak-anak dan mereka berhak untuk mendesakkan suatu perubahan yang menyangkut kepentingannya. Tetapi apa yang telah anggota dewan terhormat itu lakukan untuk anak-anak? Dalam masa kerja lima tahun mereka, berapa banyak agenda tentang anak dibicarakan? Berapa produk undang-undang tentang anak yang dilahirkan? Berapa pula yang mem­ punyai pengaruh signifiean terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak? Apakah anak­ anak dimintakan juga suaranya? Persoalan anak yang makin mengecurut bukan lagi didominasi oleh kemiskinan sebagai penyebab utama, tetapi telah terkontaminasi oleh faktor-faktor lain seperti motif eskploitasi orang dewasa karena motif ekonomi, urbanisasi karena ketimpangan desa dan kota, penegakan hukum yang tidak membela kaum marginal, dsb. Para wakil rakyat selama ini telah lalai memperhatikan anak-anak. Mereka tidak efektif mengawasi eksekutif agar mencegah terpuruknya anak-anak ke da­ lam situasi yang lebih buruk. Sebagai kelompok pemula dan massa mengambang, anak dimanfaatkan oleh para pengurus parpoL Mereka dibidik semua parpol karena mereka dianggap apolitik dan hanya ikut arus saja. Dalam masa kampanye, kelompok anak dan remaja sangat efektif menunaikan suasana. Tetapi hanya itu saja, sesudah itu bukan lagi urusan mereka.

65

e

.-.-,

~ :~

~ ~

E. 3 ~

€

~. . ~

~ .~ ~

~

..

e;~ ~.

;~

€;~ ~. ~.~

€l~

€l~

$ I

.. :)

E!~

E-I~

E-I:j

E-I~

.I~

I

Sekarang coba bayangkan, bagaimana jika anak-anak memboikot pemilu? Kampanye akan kehilangan gemanya, para parpol akan kehilangan suaranya, dan demokrasi akan kehilangan rasanya. Sekali-sekali perlu ada gerakan semacam ini agar para wakil rakyat menyadari bahwa mereka perlu menoleh dan memperhatikan pendukung pemulanya. Anak-anak pun harns disadarkan bahwa mereka mempunyai posisi tawar yang kuat untuk mendesakkan agenda politiknya terhadap wakil-wakil rakyat karena mereka mempunyai suara. Anak-anak dapat mendesakkan pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi lebih murall, terjangkau oleh semua anak, dan memperhatikan aspirasi anak-anak; kebijakan yang lebih ramah kepada mereka, teruta.ina kalangan marginal; dan jaminan perlindungan bagi anak-anak yang tereksploitasi. Terkait dengan konteks politik ini adalah desentralisasi. Apakah desentralisasi telah membawa pengaruh yang significan terhadap peningkatan kualitas anak Indonesia? Jika hanya sedikit kabupaten atau kota yang menggariskan sumber daya manusia sebagai salah satu target utama dalam prioritas pembangunan mereka, maka kesejahteraan dan 10 perlindungan anak akan makin terpuruk. Anak-anak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Imelda dan Sudrajat, 2002) sangat beruntung karena mereka memperoleh fasilitas pendidikan yang gratis. Melalui Program Gerbang Dayaku, yang salah satunya mene­ kankan pembangunan sumber daya manusia, anak-anak memperoleh pendidikan gratis dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Meskipun demikian mereka masih menghadapi masalah geografis dimana di beberapa kecamatan, letak sekolah sangat jauh dari rumah mereka. Contoh lain adalah Program "Partisipasi 100%" di Kabupaten Indramayu yang menargetkan sekitar 16.000 anak sekolah harns masuk sekolah SD sampai SLTA dengan subsidi (pikiran Rakyat, Sabtu 10 Mei 2003). Sekitar 7 milyar rupiah dana disediakan baik dari pusat maupun daerah untuk menjamin hal itu tahun 2003 ini. Subsidi meningkat menjadi 8,5 milyar untuk tabun ini. Kebijakan ini sangat tepat karen a Indramayu dikenal sebagai daerah pengirim anak-anak yang diperdagangkan sebagai pelacur, pembantu rurnah tangga, pengemis, dan bentuk buruh anak lainnya (Ir.:vanto, 2002). Tidak semua anak-anak Indonesia menikmati fasilitas itu, karen a di Kabupaten Ciamis, jangankan sekolah gratis, forrnulir penerimaan siswa barn dan pengumuman penerimaannya hams dibeli. Dinas Pendidikan harus menyetor ke Kas Pemkab sebesar delapan puluh dua juta rupiah tahun 2002. Mereka menggenjot Pendapatan AsH Daerah (pAD), yang salah satunya justru menaikkan gaji Anggota DPRD dari Rp. 700.000,­ tabun 1999 menjadi Rp. 6.000.000 tabun 2003 (Kompas, 2 Maret 2003). Anak-anak itu justru menjadi salah satu penyumbang gaji wakil rakyat yang justru harns memikirkan mereka. Ini tentu saja merupakan pengjungkirbalikkan logika. Jika dilihat dari anggaran pendidikan, beberapa kabupaten sebagai contoh di bawah ini memang relatif keeil. Desentralisasi saat ini memang merupakan euforia yang hanya menguatkan posisi Pernda daripada masyarakatnya. Pelayanan publik yang hanya 14% dibanding 50% untuk

10 Pemda Kutai Kartanegara dengan dukungan flO mulai tahun ini menetapkan din sebagai Zona Bebas Pekerja Anak. Sampai tahun 2007 tidak ada lagi pekerja anak di bawah 15 tahun dan 2012 tidak ada fagi pekelja anak di bawah 18 tahun.

66

c;-.~

~-

.~

~.~



~,~

belanja pegawai (Rohdewold dalam Aspinal dan Pely, 2003) menunjukkan hal tersebut Dalam urusan anak, akta kelahiran yang jelas-jelas disebutkan gratis pada Pasal 28 (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena merupakan kewajiban negara, dijadikan retribusi PAD di semua kabupaten kotall . Urusan-urusan sosial dan pelayanan puhlik umumnya dilemparkan kembali ke pusat melalui Dana Alokasi Umum. AGENDA

~'3

Untuk menghadapi tantangan implementasi tersebut, penulis menyarankan agenda perubahan paradigma dan penerapan hak anak sebagai indikator kemajuan.

~ ~.~

~~~

Perubahan Paradigma



~ ~ .~

~j~ I ~ 1.~

~!~

$!~ I E-1t~ ~!~

$!~

~!~

~I~ ~!~

~!~

...I 3

~

Keadaan yang digambarkan di muka menuntut adanya pergeseran cara pandang terhadap anak. Paradigma ini penting sebagai penuntun kita memperlakukan anak. Permasalahan anak dewasa ini menuntut kita menerapkan cara-cara barn karena terbukti dengan cara­ cara lama justru permasalahan anak semakin berat

Dan Kesejahteraan ke Perlindungan Anak tidak cukup lagi dipenuhi kebutuhan dasar secara fisik, mental, dan sosial sebagai indikator kesejahteraan, tetapi mereka juga harns dilindungi dari tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasL Paradigma perlindungan menuntut setiap orang termasuk para orangtua tidak hanya menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, maupun pendidikan; tetapi juga memenuhi aspek perlindungan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kesejahteraan yang telah tercapai dalam pemenuhan kebutuhan dasar dapat hHang seketika manakala anak-anak tidak dilindungi. Dalam kasus orangtua yang melacurkan anaknya, mereka lempang mengirimkan anak perempuannya pada penderitaan yang tidak berkesudahan sampai akhir tuanya, bahkan dengan IDVI AIDS yang terns menyebar mereka mati dalam usia muda. Anak-anak yang hidup di tengah keluarga dan komunitas yang permisif terhadap pelacuran, mereka terlahir untuk meretas jalan yang sarna yang dilakukan para ibu atautante mereka memasuki dunia pelacuran dan memenjarakan mereka dalam kenikmatan yang sepi. Ketahanan sosial keluarga yang rapuh menjadikan anak-anak mengalami keterpurukan.

II Menurut basil penelitian Unicef (2000), anak usia 0 - 59 bulan ylL.'1g memiliki aida kelahiran hanya sebanyak 31% Data lain dipresentasikan Plan lnternasional Menurut studi Plan International tahun 1998 tcrt&adap sample 400 anak dari 58.000 populasi pada 16 unit program. temyata bam 26% anak yang memiliki akte kelahiran. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan akte kelahiran tersebut adalah: ketidaktahuan kegunaan (37%), biaya' pengurusan terlalu mahal (26%), ketidak tahuan eara pcngurusan (14%), menganggap akte tidak penting, letak kantor catatan sipil terlalu jauh dan kepemilikan akte bukan kebiasaan setempat (23%).

67



J

······iiiiiiiiiIiiiii

...•

Ii::

~"

'-,a

"

Need based Ice Right based

~'.

;~

,€

;~

€ ~.

~ ;~

€.~

E:~

i

~.~

[

~.~

1

EIt~

~!~

I

E·~

I

$!~ E !~ E·~

E!~ E!~ I

.~ -~

EI~

I

Perlunya perlindungan mengacu pada pandangan anak-anak mempunyai hak asasi seba­ gai bagian dari hak asasi manusia. Pemenuhan kebutuhan anak oleh orang tua dan ke­ luarga harns ditempatkan bukan semata-mata karena anak mempunyai kebutuhan, tetapi karena mereka mempunyai hak untuk dipenuhi kebutuhannya. Hak memunculkan kewa­ jiban, kewajiban memunculkan tuntutan. Anak yang mempunyai hak, orangtua dan ma­ syarakat yang bertanggung jawab untuk memenuhinya. Jika orangtua mengabaikan ini mereka dapat dituntut. Orangtua yang menjual anaknya untuk dilacurkan dapat dikenai hukuman antara 3 sampai 15 tahun dan denda antara 60 juta sampai dengan 300 juta12 . Hak-hak anak yang dituangkan dalam KHA mengikat secara yuridis maupun politis negara-negara yang meratifikasinya. KHA mengatur bahwa tanggung jawab pertama pemenuhan hak anak ada pada keluarga. Iika keluarga tidak mampu, maka ma­ syarakat yang akan menggantikannya. Jika masyarakat pun tidak mampu, maka negaralah yang berkewajiban memenuhi hak anak tersebut Dalam penanganan anak-anak terpisah dan menjadi pengungsi akibat gempa dan Tsunami misalnya, Depsos menetapkan bahwa pertama adalah reintegrasi dengan keluarga sepanjang keluarga tersebut masih dapat bertahan. Jika ketahanan sosial keluarga tidak memungkinkan, maka masyarakat yang akan menggantikannya seperti menjadi orangtua asuh. Berikutnya pemerintah sendiri sebagai representasi negara yang memberikan pengasuhan dan perlindungan anak untuk menjamin kesejahteraannya melalui sistem panti maupun non panti.

Otorisasi Orang Dewasa ke Partisipasi Salah satu konsekuensi dari pergeseran paradigma ke hak-hak anak adalah perlunya mengubah perilaku orangtua dari yang otoriter ke pendekatan partisipatif. Partisipasi anak merupakan salah satu hak anak terpenting yang menempatkan anak pada posisi untuk didengarkan suaranya. Meskipun anak-anak, mereka mempunyai hak untuk berpendapat sesuai dengan kematangan jiwanya. Esensi dari hak berpendapat bukan terletak pada isi pendapatnya karena kepribadiannya masih berkembang dan tentu akan "kalah" dari pendapat orangtua, tetapi terJetak pada kesempatan seorang anak untuk menyampaikan aspirasi dan pandangannya terhadap suatu keputusan yang menyangkut dirinya. Dengan cara itu, seorang anak akan terlatih dan terbiasa untuk menyampaikan suaranya secara benar dan baik, yang pOOa masa dewasannya akan sangat berguna. Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi anak untuk belajar menyampai­ kan pandangannya. Para orangtua harns dibiasakan untuk menanyakan kepada anak setiap proses dan pengambilan keputusan terhadapnya. Mendengarkan suara anak me­ nempatkan mereka sebagai subjek dan dengan demikian mereka berlatih untuk bertukar pikiran dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang diambilnya. Anak-anak yang ter­ jebak pada dunia kerja bahkan pada situasi pekerjaan yang sangat buruk, tidak pemah ditanya oleh orangtuanya apakah mereka mau melakukan itu. Jikalau mereka akhimya tidak: bisa menolak menjadi pelacur, sesunggubnya karena mereka telah disosialisasikan

12

Pasal 82 dan 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Per1indungan AnaK.

68

:~

C;.

€

.~

~.. ~

~

€ €

;,

~.

~

~

~

e ;, j

~I~

I

~I~ I

~ I:.~ I

$i~

E·~

E!~

$!~

~

I

-.:}

EI~ EI~ ~I~ EI~ I

sejak kedl untuk menempuh pekeIjaan itu. Ibunya tidak pernah meminta anaknya menjadi pelacur, tetapi anaknya telah menyaksikan apa yang ibu keIjakan. Hak Anak sebagai Indikator Berdasarkan perkembangan permasalahan anak dan perubahan paradigma yang harns disebarluaskan, maka perlu indikator yang diperlukan tidak saja kesejahteraan, tetapi menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Indikator terse­ but berupa hak-hak anak sebagai berikut: Indikator pertama adalah memperlakukan anak-anak sesuai prinsip hak anak yaitu 1) non diskriminasi bagi semua anak 2) mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak 3) mengutamakan kelangsungan hidup dan perkembangan., dan 4) menghormati pan­ dangan anak. Indikator lainnya berupa hak-hak anak yang terkelompokkan menjadi lima cluster berikut in1: • Pertama, hak-hak sipU dan kebebasan mencakup apakah anak sudilh mempunyai

nama dan kebangsaan, alta kelahiran, memperoleh kebebasan berekspresi, mem­ punyai akses terhadap informasi, mempunyai kemerdekaan berfikir, berhati nurani dan beragama, memperoleh perlindungan privasi anak, dan bebas dari perlindungan dari hukum yang kej;' • Kedua, lingkungan keluarga dan perawatan altematif, mencakup bimbingan orangtua, pelaksanaan tanggung jawab orangtua, pemisahan dari orangtua dalam rangka pelayanan., penyatuan keluarga kembali setelah pemisaban., pemulihan anak, adopsi, terindar dari transfer ilegal, serta terhindar dari kekerasan dan penelantaran. • Ketiga, kesehatan dan kesejahteraan sosial, yaitu teIjaminnya kelangsungan hid up dan perkembangan., kesehatan., jaminan sosial, perawatan anak dan standar hidup. Hal ini berlaku pula untuk anak cacat.

• Keempat., pendidikan., pelatihan keterampilan dan bimbingan kerja, kegiatan budaya, rekreasi dan waktu luang mencakup pelatihan keterampilan kerja dan bimbingan. • Kelima, terlindungi dari situasi darurat seperti menjadi pengungsi anak konflik ber­ senjata, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, penyalahgunaan., penculikan, pen­ jualan., dan perdagangan., dan eksploitasi lainnya serta penghindaran dari hukuman keji, hukuman mati, dan memperoleh penahanan yang baik dengan memperoleh pe­ layanan rehabilitas fisik psikologis, dan reintegrasi sosial.

69

t.

~

~~

€

~" ;~

~~ ~~

€

'.~

PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH DI

DEPARTEMEN PERTANIAN

Beberapa Program yang dilakukan oleh Departemen Pertanian antara lain untuk meningkatkan pendapatan petani harns dimulai dari adanya kebijakan pemerintah yang mendukung. Pada tataran kebijakan makro, maka sektor pertanian harns mulai dijadikan sektor andalan apalagi Indonesia sebagai negara agraris. Beberapa program yang dilakukan oleh Departemen Pertanian antara lain: 1. PRIMA TANI: PEMBANGUNAN RAKYAT BERBASIS PERTANIAN

~' ;~

~' ~~ ~~

..

~

~.~ ~

~l~

I

£I~ ~!~

I

E''''~

I

E~~

J

$.-~

E ,..J;;}

I ~ ~J~

~J~

Program rintisan akselerasi pemasyarakatan teknologi inovasi ( Primatani). Primatani merupakan salah satu program unggulan Departemen Pertanian 2007, Hakekatnya adalah program pembangunan masyarakat berbasis pertanian. Tujuan utama Prirnatani adalah mempercepat waktu peningkatan kadar dan memperiuas prevalensi adopsi teknologi inovatif yang telah dihasilkan Badan Litbang Pertanian. Selain itu juga bertujuan untuk menghimpun umpan balik mengenai karakteristik teknologi tepat guna yang mernpakan esensi dalam rangka mewujudkan penelitian dan pengernbangan pertanian yang berorientasi kebutuhan. Tujuan utama PRIMA TANI adalah meningkatkan pendapatan petani, mernperbaiki system pertanian, dan melestarikan lingkungan, bukan meningkatkan produksi komoditas pertanian tertentu setinggi mungkin. Komoditas uggulan dapat dipilih lebih dari satu, dalam pola tumpang sari atau tanaman-ternak, dan sebagainya. Bantuan utama yang diberikan kepada petani dalam PRIMA TANI adalah teknologi inovatif dan kelembagaan agribisnis pedesaan. Inovasi tersebut didiseminasikan secara partisipatif, tidak bersifat komando atau top-down. Inovasi pertanian, yang berupa komoditas pertanian unggulan, teknologi maju dan kelembagaan pendukung, tidak ditentukan oleh para pejabat Departemen Pertanian, tetapi dipilih oleh petani sendiri. Mereka memilih komoditas dan teknologi sesuai kemauan dan kemampuan mereka sendiri, dan tentu saja memperhatikan kesesuaiannya dengan kondisi sumberdaya laban, air, iklim dan aspek social-ekonomi-budaya. Pemilihan inovasi tersebut dilaksanakan melalui 'Participatory Rural Appraisal' yang dilaksanakan bersama-sama oleh Peneliti, Penyuluh, Petani, Pemda dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dalam PRIMA TANI, masyarakat desa yang pada umumnya sudab mahir bertani, diajak bekerja-sama untuk memanfaatkan potensi desa yang mereka miliki, bernpa sumberdaya lahan, air, anasir iklim, ketrampilan, budaya local, dan sebagainya. Sistem pertanian 'subsintance' dan kurang efisien, secara bertahap diubah kearah 'agribisnis industrial pedesaan' atau 'agro-industri', dengan Sistem Usaha Intensifikisasi dan Diversifikasi.

E-'.

eJ 3

L:

70

~~ e-~ .~

~~ .~ €~ :~ E~) ~

1

~j

~"

. 'j

e,~

e

~.~

E

!.~

~ l·~

~L~ EL~ EL~ $!~ EL~ .!~

I

I 13

E·.I

~.;~

2. PROGRAM MENANAM SERIBU POBON Program aksi menanam pohon merupakan komitmen Indonesia untuk menyelamatkan bumi. Indonesia akan memprioritaskan inventarisasi dan melindungi pulau-pulau terutama pulau-pulau yang ada masyarakatnya (penghuninya).

3. PROGRAM PENGBIJAUAN LINGKUNGAN Program penghijauan ruas jalan produktif, mendorong para pemilik rumah di kawasan penghijauan untuk menanam pohon-pohon produktif di halaman masing­ masing. Bibit diberi dan perawatan pohon juga diberi. Walhasil, masyarakat pun manyambut dengan penuh antusias. Program penghijauan yang lain, yaitu optimalisasi kebun-kebun bib it Kebun­ kebun yang tadinya kurang efektif betjalan, digenjot fungsi dan kemampuannya. Dilakukan sinergisasi dengan pihak swasta. Harapannya, fungsi kebun bibit maupl!n lembaga-Iembaga yang dibawah koordinasinya bisa lebih efektif. Dengan program-program penghijuan, bila berhasil akan tercipta kota yang hijau, teduh dan nyaman sesuai dengan visi Deptan, yakni terwujudnya pertanian dan kehutanan perkotaan yang berbasis agribisnis, berdaya saing tingsi dan berwawasan lingkungan."

4. PEMBERANTASAN FLU BURUNG Flu Burung menjadi masalah yang memprihatinkan. Selain itu disinyalir beritanya pasien-pasien yang tertular dan sudah beberapa korban dari virus Flu Burung tersebut. Informasi WHO, hal ini pemah teIjadi di Spanyol 1918, yang menewaskan banyak orang. Flu Burung adalah influenza pada unggas yang disebabkan oleh virus Avian Influenza (AI) dari famili Orthomy xoviridae. Penyakit unggas di Indonesia terdiri dari virus sebanyak 12 jenis diantaranya AI, bakteri 3 jenis, dan parasit 1 jenis. Virus AI dibagi kedalam sub type berdasarkan permukaan Haengglusimin (HA) dan Neoraminedae (NA) ada 15 sub typo II A dan 9 jonis NA. Arah kebijl1kan pemerintah pusat dalam program penanggulangan wahah AI di Indonesia, adalah: Prinsip pengendalian penyakit hewan menular oleh pemerintah pusat: a). Fokus pada wabah antar propinsi, regional atau batas negara yang memiliki dampak ekonomi dan zoonosis (menular ke manusia); b). II Penyakit strategis di Indonesia SK DiIjen No. 13/1998 dan sedang dilakukan perbaikan menjadi 13 penyakit. Prinsip pengendalian penyakit hewan menular oleh pemerintah pusat sebagai langkah lanjutan: a). Penyakit endemik dan sporadik antar kabupatenlkota tanggungjawab pemerintah propinsi; b). Penyakit hewan yang bersifat individu menjadi taggungjawab peternak; c). Penyakit epidemik dan sporadik dalam satu kabupatenlkota menjadi tanggungawab pemerintah kabupatenlkota; d). Prioritas nasional pemberantasan penyakit unggas adalah Avian influenza (SK DiIjen NO.1 7 tahun 2004)

~.

71

l~ ;:;;...~-

~~..~

e .. ~ Sembilan strategi pengendalian AI : I), Peningkatan biosekuriti; 2). Vaksinasii daerah tertular dan tersangka; 3), Depopulasi terbatas dan kompensasi; 4). Pengendalian lalu-lintas unggas dan produknya; 5). Surveilans dan penelusuran kembali; 6). Pengisian kandang kembali; 7). Stamping out di daerah tertular baru; 8).Public awareness; 9). Monitoring and evaluasi.

~,~ ~,,~

Target 2005 -2007 dalam penanganan penyakit Flu Burung AI adalah: a). Mempertahankan daerah bebas; b). Tidak adanya kasus AI di sektor 1 dan 2 di daerah endemik; c). Mencegah kasus di sektor 3 dan 4 di daerah endemik:; d). Mencegah peyebaran/kasus pada hewan rentan AI lainnya; e). Tidak adanya penyebaran AI kepada manusia.

€.~ ,~

$

Media penyebaran dan penularan dapat melalui (a) kotoran unggas, (b) sarana transportasi temak:, (c) peralatan kandang yang tercemar, (d) pakan dan minuman unggas yang tercemar, (e) pekeIja di petemakan, (1) burung.

~ ~ .~

I

~i~

$ ..J

Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Prins:ip war yang diterapkan dalarn pencegahan, pensendalian, dan pemberantas-an Avian influenza atau flu burung ini, adalah: • Mencegah kontak antara hewan peka dengan virus AI • Monghontilmn produbi virus AI oleh unggas tertular (menghilangkan virus AI dengan dekontaminasildisinteksi) • Meningkatkan resistensi (pengebalan) dengan vaksinasi • MengbUangkan sumber penularan virus, dan • Peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness)

,~

I

I Ea 4'~ ~4.~

5. PROGRAM PUPUK

$!:j

~!~

~!~

$.1 ~

fa·...I

Usulan Departemen Pertanian (DEPTAN) agar harga pupuk bersubsidi yang sampai ke Lini N sesuai RET (Harga Eceran Tertinggi), antara lain: 1. Meningkatkan pengawasan pupuk melalui peran aktif GubemurlBupati untuk optimalisasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di masing- masing daerah; 2, Menghimbau kepada produsen pupuk agar mempertahankan bahkan menurunkan harga penebusan pupuk oleh distributor, sehingga harga pupuk di petani sarna

~

.J ~



deflQat'l. HET;

3 . Menghimbau kepada produsen agar berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk melakukan Operasi Pasar (OP) di daerah-daerah yang diindilmtlilmn lrokurangan pupuk dan harga pupuk meJampaui RET; 4. Menempatkan Tenaga Pendarnping Masyarakat (TPM) di 325 kabupaten, masing­ masing 2 (dua) orang; sehingga jumlah TPM di seluruh Indonesia 650 orang, yang dlbarapkan dapat bersinergi dengan PPNS Pupuk dan Pestisida dengan Komisi Pengawasan Pupuk di daerah,

.j~

fJ~

I

!J~

72

e

~~

€;~ ~; ~.~ e-;~

€

3

~. .~

~

.~

e;~

Mekanisme penempatan TPM : oleh pihak Konsultan. 1. TPM adalah tenaga sarjana setempat yang telah di rekrut dan mampu melaksanakan pengawasan penyaluran pupuk di wilayah tanggungjawabnya serta melakukan pembinaan petani dalam pemanfaatan pupuk bersubsidi; 2. TPM sekaligus diharapkan dapat membantu Komisi Pengawasan Pupuk di kabupaten; 3. Rekruitmen dn Pelatihan TPM telah dilaksanakan di masing-masing daerah oleh tenaga instruktur (Koordinasi Propinsi dan Koordinasi Wilayah) yang dilatih di Pusat pada tanggal 17 - 19 Nopember 2005; 4. Sosialisasi mengenai penempatan TPM serta tugas fungsi TPM akan dikeluarkan olehpihak konsultan yang berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat Tingginya realisasi penyaluran pupuk bersubsidi dibandingkan dengan alokasi/plafon, dikarenakan serapan pupuk bersubsidi dilapangan untuk kepentinganlpermintaan lainnya seperti untuk perikanan tambak maupun industri pupuk UKM yang menggunakan bahan baku pupuk, yang tidak termasuk dalam perhitungan rencana kebutuhan. Tinggi serapan pupuk juga dikarenakan membaiknya harga komoditas pertanian.

~ ~. ~

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI TEKNOLOGI DAN

€I:~

Mulai Tahun 2007 akan di laksanakan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknoiogi. dan Informasi pertanian ( P3TIP ) di 18 Propinsi di seluruh Indonesia dan salah satunya adalah propinsi Sulawesi Selatan. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian ( BPTP ) Sulawesi Selatan, sebagai unit keIja Badan Litbang Pertanian merupakan salah satu pelaksana dari P3TIPIFEATI di Sulawesi Selatan. Kegiatan P3TIP yang dilalr.sanakan oleh BPTP Sulawesi Selatan adalah komponen C Meliputi : Sub Komponen penguatan kelembagaan penelitian BB P2TP dan BPTP. Sub Komponen penguatan koordinasi dan manajemen bagi BB P2TP dan BPTP, Sub Komponen penguatan hubungan keterkaitan dan jaringan kerja yang membagi antar Peneliti-Penyuluh--Pelaku UtamaIPelaku usaha ( Petani )

I

I

~I~ E- I•.~ I

E-It~ I

~ I.~

INFORMASI PERTANLAN (p3TJP)

7. PROGRAJdPENINGKATANPRODUKSIBERAS

~i~

E- "'~

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi beras dalam rangka swasembada pangan. Meskipun produksi beras telah meningkat dari 54,1 juta ton, gabah kering giling pada tahun 2004 menjadi 54,7 juta ton pada tahun 2006, namun kita akan terns berupaya untuk menambah produksi sebanyak 2 juta ton dalam rangka pengamanan stok nasional.

~-.~

Anggaran sektor pertanian meningkat pesat dari Rp 3,6 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 10,1 triliun, sudah termasuk untuk Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 1,4 triliun. Impor beras hanya dilakukan untuk memenuhi kecukupan stok beras, baik dalam rangka antisipasi kebutuhan bencana maupun untuk menjaga stabilitas harga beras. Harga

I

.!~

I

f.-~

.I~

~

73

~;;3

€

~~

~

:,~

E

~.~

e

bems yang stabil akan melindungi baik petani maupun konsumen beras, terutama kelompok rakyat miskin kita yang masih sangat rawan dan lemah terhadap ulah pedagang spekulan beras. 8. PROGRAM RASKIN (BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN) Program Raskin adaIah program beras untuk rakyat mi ski n. Pagu Raskin per RTM ideaInya 20 kg/RTMlbulan, disamping untuk memudahkan pendistribusian juga bisa memenuhi standar kebutuhan gizilkalori 2.150 kkal. Pola distribusi Raskin yang mempertimbangkan pola panen wilayah setempat dapat menghindari distorsi terhadap harga produsen perIu diperIuas. Peran pemerintah daerah & dukungan operasionaI sangat penting dalam menyukseskan program Raskin, tidak hanya terbatas pada penyediaan dana taIangan saja. Program Raskin harus menjadi program jangka menengah/panjang karena dari aspek makro ekonomi program ini mampu meningkatkan permintaan agregat yang memiliki efek ganda terciptanya kesempatan kerja baru.

~.~

~;~ ~. ;~

€; ;·3

9. PROGRAM PLASMA NUTFAH

~' "~ ~'

..

~



E· ..~

Program pt:ngelolaan plasma nutfah ternak dan tanaman pakan temak meliputi kegiatan eksplorasi, karakterisasi, evaluasi, konservasi dan dokumentasi (pengembangan database plasma nutfah ternak dan pakan ternak).

~~: .~

e. ~

j I'~

...I

~

$ ...J

I

10. VARIETAS UNGGUL TANAMAN PANGAN



~

E-.~

I~ E- .•.

E: .•I ·3

I :3 I ~":3 ~,.

J

Keberhasilan program pemuliaan pada berbagai jenis komoditas ternak sangat bergantung kepada pengelolaan plasma nutfah ternak dan tanaman pakan ternak yang ada di Indonesia. Keragaman plasma nutfah ternak dan tanaman pakan ternak yang dimiliki merupakan bahan dasar bagi program pemuIiaan. Dengan demikian pelestarian in-situ dan ex-situ beroagai komoditas ternak dan tanaman pakan ternak perlu mendapat perhatian yang sangat penting untuk menjamin ketersediaan sumber gen-gen penting bagi keperIuan program pemuliaan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah menganggarkan sejumlah dana untuk mempromosikan berbagai varietas unggul barn tanaman pangan, antara lain padi, jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jaIar. DaIam mempromosikan benih varietas unggul barn, dilakukan melalui program membangun sistem peroenihan beroasis komunitas dengan tahap awaI petani akan diberikan secara gratis untuk ditanam melaIui pendekatan dua arab yaitu BaIai Penelitian komoditas akan memproduksi benihnya untuk disampaikan kepada petani, sekaligus juga dapat mendengar masukan dari pengguna dan penangkar benih sekaIa kedl atau petani yang dilibatkan daIam promosi ini untuk memperbaiki produk benihnya. Selanjutnya Balai PengkaJian Teknologi Pertanian (BPTP) yang ada di setiap propinsi akan mengawal pelaksanaan penanaman varietas unggul tersebut agar daIam taraf promosi ini benih yang diberikan secara gratis tersebut tidak dikonsumsi, melainkan betul-betul ditanam oleh

74

=~ ~.~

~.:"~ ~~

;3

E' 3 ~.

~

~I~ ~I~

~·3 ~~~

~~3

$J~ E-J~ E-J~ $J~

I :3

~ ..

€oJ

3

$J3

$13 .:J . ~ .:=' JJ ,::;;;1

petani. Penunjukan ini dikarenakan BPTP mempunyai keahlian dan sangat mengetahui kondisi petani di lokasi masing-masing serta lebih dekat dengan petani di lapangan. Varietas unggul baru tanaman pangan terdiri dari padi beIjumlah 45 varietas dengan total Benih BS yang dipromosikan sebanyak 757 kg; Jagung 6 varietas dengan total benih BS sebesar 540 kg, Kedele 14 varietas dengan total benih BS sebesar 350 kg, Kaeang Tanah beIjumlah II varietas dengan total benih BS sebesar 349 kg, Kacang Hijau 7 varietas dengan total benih BS sebesar 120 kg, Ubi Kayu sebesar 3 varietas dengan total benih BS sebesar 45 kg dan Ubi Jalar beIjumlah 6 varietas dengan total benih BS sebesar 50 kg. Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan berbagai teknologi produksi padi dan palawaija melalui Balai Penelitian Tanaman Padi (Balitpa), Balai Penelitian Tanaman Kacang-kaeangan dan Umbi-umbian (Balitkabi), dan Balai Penelitian Tanaman Serealia (Balitsereal) yang dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbangtan ). Varietas unggul padi dan palawija yang digelar dan diperlihatkan kepada petani, penyuluh dan stakeholders adalah : • padi-padian (IR64, Ciherang, Cimelati, Mekongga, Cigeulis, Padi Tipe Baru, Padi Hibrida, Padi Gogo, Ketan, dan Beras Merah); • jagung (Lamuru, Sukmaraga, Bima, Srikandi Kuning dan Srikandi Putih); • kedelai (Anjasmoro, Panderman, Kaba, Ijen, dan Burangrang); • kacang hijau (Kutilang, Murai, Sriti, Perkutut, dan Kenari); Ubi Jatar (Sari, Kidal, Sukuh,Cangkuang);dan • 2 Calon Varietas Ubi Jalar yang memiliki kandungan antosianin tinggi yang merupakan zat antioksidan yang sangat penting bagi kesehatan" 11. PROGRAM SISTEM PERBENIHAN TANAMAN PANGAN Benih Sumber yang dihasilkan merupakan media pembawa teknologi varietas kepada petani. Sebagian dari varietas yang dihasilkan Balit-balit (Balai-balai Penelitian) lingkup Puslitbangtan (pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan) memiliki nilai komersial yang eukup tinggi sepern misalnya varietas padi Ciherang, kedelai Wilis, danjagung Atjuna yang ditanam eukup luas oleh petani. Karena itu, selain mutu hasilnya, proses produksi Benih Sumber perlu pula mempernmbangkan komersialisasi yang memberikan perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual). Berkaitan dengan hal tersebut, perlu ada pembaruan ystem pengelolaan BS yang berdampak pada system perbenihan tanaman pangan secara umum, 12. PROGRAM BIMAS Program Bimbingan Massal (BTh1AS) bertujuan meningkatkan produksi padi nasional, dengan menerapkan Panea Usaha, yaitu benih unggul, pengolahan tanah yang baile, pemupukan, pengendalian hamaJpenyakit, dan tandur jajar. Program ini berhasil meningkatkan produksi beras seeara signifikan, sehingga pada tahun 1984 Indonesia meneapai Swa Sembada Beras. Namun program ini membawa dampak negatif, antara

75

e ~~ .. ~

~

e·

~7

~ ;,~

e

lain berupa penggunaan agrokimia yang berlebihan, sehingga menimbulkan pencemaram lingkungan.

;.~

€;~

~i.~

e~~ e~~

I

~ ~,~

I

~.:j

€

l~

~ !-j

Eo! -j

e!

-j

$!:j

e!:j ~!3 ~J~ Eo!~

~.!~ J

76

e

~~

E

;.~

~,,:~

PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH DI

DEPARTEMEN KESEHATAN

1. PROGRAM UPAYA KESEHATAN

Er'~·~ ~~~ ~.~ .~

~.~ ~;~

$~~

~j:j ~!:j

~!~ ~!~ $!~ I

$.-~ ~

I ~ .....

I

I

~.- ~ I $-'~ I

~.- ~

Tujuan program ini adalah meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat. Sasaran umum program ini adalah tersedianya pelayanan kesehatan dasar (pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksnakan di puskesmas) dan rujukan (pelayana kesehatan lanjutan yang dilaksanakan di rumah sakit) baik pemerintah maupun swasta yang didukung oleh peran serta masyarakat dan sistem pembiayaan praupaya (dana jaminan kesehatan). Perhatian utama diberikan pada pengembangan upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan sesuai masalah setempat. Tujuan khusus program adalah : L Mencegah terjadinya dan tersebarnya penyakit menular sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat. 2. Menurunkan angka kesakitan (mordibitas), kematian (mortalit:!~), dan kecacatan (disability) dari penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk kesehatan gigi. 3. Meningkatkan dan memperluas jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar. 4. Meningkatkan dan memantapkan mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan penunjangnya agar efisisen dan efektif. 5. Meningkatkan penggunaan obat rasanal dan cara pengobatan tradisional yang aman dan bermanfaat baik secara tersendiri maupunterpadu dalam jaringan pelaanan kesehatan paripuma. 6. Meningkatkan status kesehatan reproduksi bagi wanita usia subur termasuk anak, remaja, ibu hamil, dan ibu menyusui. 7. Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan manusia dalam menghadapi kondisi matra (lingkungan khas) yang berubah secara bermakna sehingga tetap dapat bertahan dalam kehidupan serta mampu mengatasi permasalahan secara mandiri. 8, Menghindarkan manusia dan lingkungannya dari dampak bencana yang terjadi baik akibat ulah manusia maupun alam, melalui upaya-upaya survailans epidemiologi, pencegahan, dan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terpadu, dengan peran serta masyarakat secara terpadu, dengan peran masyarakat secara aktif 9. Mengembangkan pelayanan rehabilitasi bagi kelompok yang memerlukan pelayanan khusus. 10. Meningkatkanpelayanan kesehatan bag{ kelompok lanjut usia.

~,~,~

~

77

~. :~

€~~ e~~ €;~ E;~ e;~

2. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Tujuan umum program adalah meningkatkan intelektualitas dan produktifitas sumber daya manusia, sedangkan tujuan khusus adalah : 1. Meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi 2. Meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan gizi yang baik untuk menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih, dan 3. Meningkatkan penaganekaragaman konsumsi pangan bermutu untuk memantapkan ketahan pangan tingkat rumah tangga. Beberapa Program yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan antara lain: 3. PROGRAM KESEHATAN GRATIS

~.~

e

T erjadinya krisis eknonomi pada tabun 1998, membuat banyak masyarakat tidak mampu mencari pelayanan kesehatan. OJeh karena itu melalui Program Jaring Pengaman

~

~l~

~l~ ~l~ ~l~ ~l~ ~l~ ~!~ I

E-'~

Sosial yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada penduduk miskin. Dalam RPJMN 2004-2009, program ini terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan sistem asuransi kesehatan yang preminya dibayarkan oleh pemerintah. Seluruh penduduk miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan jaringannya dan kelas ill rumah sakit, termasuk di dalamnya pemeriksaan ibu hamil dan persalinan baik normal maupun dengan persalinan dengan penyulit. Untuk mendekatkan akses pelayanan kepada penduduk, akan clilakukan perekrutan dan penempatan tenaga kesehatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas dan jaringannya termasuk dokter dan bidan di desa. Bantuan kesehatan gratis untuk berobat di Puskesmas dan rumah sakit dilaksanakan melaJui pemherian Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin yang mencakup 51 juta peserta. Sejak tahun 2004 Pemerintah telah meningkatkan anggaran sektor kesehatan sebesar 250 persen, hingga pada tabun 2007 ini mencapai Rp 17,24 triliun ditambah Dana Alolmi:!i Khut5ut5 t5eb«'lO.r Rp 3,2 tritiun.

Selain untuk pengobatan gratis bagi kelompok miskin, peningkatan kembali jumlah dan f\.mgsi Puskesmas dan Posyandu, juga digiatkan kembali program lmunisasi Nasional yang akan mencakup 23,6 juta balita (98,1 persen). Salah satu hasilnya adalah terjadinya penurunan yang drastis kasus penemuan gizi buruk dari 76.176 pada tabun 2005, menjadi 19.567 pada tahun 2006. Dana sektor kesehatan juga dialokasikan untuk memerangi wabab flu burung, HIV/AIDS, dan demam berdarah. Pemerintah juga telah beberapa kati menurunkan harga obat generik hingga 70 persen untuk 150 jenis obat, dan antara 10-80 persen untuk 1.418 jenis obat esensial. 4. PROGRAM ASI EKSLUSIF

EI~

EI~

Satu jam pertama sejak bayi dilahirkan merupakan langkah awal yang sangat menunjang daya naluri bayi untuk mencari puring susu ibunya, karena setelah satu jam tersebut bayi cenderung menurun daya nalurinya untuk mencari puting.

I

~-~

E-I~

I



78

~:~

e;;j ~.~~ e.,~ .~

~

.

~

4;.~ ~

~l~ ~l~ ~l~ ~!~ e!~ ~!~ e!~ e!~ ~!~ Eo !~ E-!~ €o!~ ~I~ ...I

~

=.~

.~

Pengertian pemberian Air Susu Ibu (ASI) saja atau dikenal dengan istilah "ASI Eksklusif", yaitu : tidak memberikan makanan dan minuman lain selain ASI pada bayt umur 0-4 bulan. 1) Kegunaan memberikan AS! saja, yaitu : • ASI merupakan makanan bayi yang paling sempurna, murah dan mudah memberikannya pada bayi. • ASI saja dapat mencukupi kebutuhan gizi bayi untuk tumbuh kembang dengan ormal pada bayi sampai berumur 4 bulan. • ASI yang pertama keluar disebut kolustrum berwarna kekuningan, dan mengandung zat kekebalan untuk mencegah timbulnya penyakit. Oleh karena itu harus diberikan kepada bayi dan jangan sekali-sekali dibuang. • Keluarga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk makanan bayi 0-4 bulan. • Dengan AS! mempererat ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi. 2). Akibat tidak memberikan ASI saja pada bayi, yaitu : o Bila bayi umur 0-4 bulan diberi makanan lain selain AS!, dapat teIjadi gangguan alat pencernaan. o Bayi tidak mempunyai ketahanan tubuh untuk mencegah penyakit. o Bila bayi diberikan susu botol sering terjadi mencret, kemungkinan bayi tidak cocok dengan susu bubuk atau cara membuatnya tidak bersih, dan pengeluaran biaya rumah tangga lebih ban yak. o Mengurangi ikatan cinta kasih antara ibu dan anak. 5. KELUARGA MANDIRI SADAR GIZI (KADARZI)

Keluarga dikatakan kadarzi, bila dapat melaksanakan seluruh perilaku di bawah. Bila salah satu perilaku belum dapat dilaksanakan, maka keluarga tersebut beJum Kadarzi. 1. Biasa makan beraneka ragam makanan. 2. Selalu memantau kesehatan dan pertumbuhan anggota keluarganya (menimbang berat badan), khususnya balita dan ibu hamiL 3. Biasa menggunakan garam beryodium 4. Memberi dukungan kepada ibu melahirkan agar memberikan ASI saja pada bayi sampai umur 4 bulan. 5. Biasa makan pagi. Promosi keluarga sadar gizi bertujuau dipraktikannya norma keluarga sadar gizi bagi seluruh keluarga di Indonesia, untuk mencegah tetjadinya masalah kurang gizi, khususnya gizi buruk. Kegiatan promosi keJuarga sadar gizi dilakukan dengan mernperhatikan aspek-aspek sosial budaya (lokal spesifik).

6. PROGRAM PERBAIKAN GIZI M..4KRO Masalah gizi makro adalah: masalah gizi yang utamanya disebabkan oleh kekurangan atau ketidakseimbangan asupan energi dan protein. Status gizi masyarakat dapat digambarkan terutama pada status anak balita dan wanita hamil. Oleh karena itu

79

~ ;~

e

~.~

€ E €

~

~ ~

~~

€

;~

E;~

~l~ ~l~ ~l~ ~l~ ~!~ ~!~ $!~

.!~ .!~

E'!I ~ E- .•

~

~J~

I

sasaran dari program perbaikan gizi makro ini berdasarkan siklus kehidupan yaitu dimulai dari wanita usia subur, dewasa, ibu hamil, bayi baru lahir, balita, dan anak sekolah. Keadaan gizi meliputi proses penyediaan dan penggunaan gizi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan serta aktifitas. Keadaan kurang gizi dapat teIjadi dari beberapa akibat, yaitu ketidakseimbangan asupan zat-zat gizi, faktor penyakit pencernaan, absorsi dan penyakit infeksi. Program perbaikan gizi makro diarahkan untuk menurunkan masaJah gjzi makro yang utamanya mengatasi masalah kurang energi protein terutama di daerah miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan dengan meningkatkan keadaan gizi keluarga, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kuaJitas pelayanan gizi baik di puskesmas maupun di posyandu, dan meningkatkan konsumsi energi dan protein pada balita gizi buruk. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi masalah gizi makro adalah melalui pemberdayaan keluarga di bidang kesehatan dan gizi, pemberdayaan masyarakat di bidang gizi, pemberdayaan petugas dan subsidi langsung berupa dana untuk pembelian makanan tambahan dan penyuluhan pada balita gizi buruk dan ibu hamil KEK 7. PROGRAM KIA (KESEHATAN mu DAN ANAK)

Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia telah mengaJami penurunan menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (1998-2002). Tetapi dengan 20.000 ibu yang meninggal setiap tahun akibat komplikasi kehamilan atau persalinan, pencapaian target MDG akan dapat terwujud hanya jika dilakukan upaya yang lebih intensif untuk mempercepat laju penurunannya. Disparitas kematian ibu antar wilayah di Indonesia masih cukup besar dan masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN misalnya resiko kematian ibu karena melahirkan di Indonesia adalah 1 dari 65, dibandingkan dengan 1 dari 1. 100 di Thailand.

Penyebab kematian ibu yang utama adaJah perdarahan, eklampsia, partus lama, komplikasi aborsi, dan infeksi. Kontribusi dari penyebab kematian ibu tersebut rnasing­ masing adalah perdarahan 28 persen, eklampsia 13 persen, aborsi yang tidak aman 11 persen, serta sepsis 10 persen. Kontrasepsi modern memainkan peranan penting untuk menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan. Pada tabun 1997, tingkat pemakaian kontrasepsi pada perempuan kawin usia 15-49 tallUn hanya 57,4 persen dan meningkat menjadi 60,3 persen pada tahun 2002-2003 (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002-2003).

80

..

. I..

'It"

,

~



•

,~

~

;

I

~ ~

.,

:)

.;

~

8. PROGRAM PEMBERIAN TABLET BESI PADAmU HAMIL DAN mu NIFAS

Anemia gizi masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Basil SKRT 1986, 1992 dan 1995 berdasarkan pengukuran Hb pada wanita hamil dan balita menunjukkan angka seperti tabe1 berikut. Tabel 12. Anemia Defisiensi Zat Besi Pada Wanita Hamil dan Balita, SKRT 1986., 1992 dan 1995

• 3

Golongan

Strata Hb (gIdl)

Wanita Hamil Balita

< 11 gldl <11 gldl

~

~-:) ~'"

:j

E

;~

e:

~~

E:~~

~l~

~l~ ~ l~ ~!~ ~!~ ~!~ .I~ -L

I

SKRT 1986

SKRT 1992

SKRT 1995

73,7%

63,5% 55,5%

51,3% 40,5%

-

Dari tabel terlihat bahwa masalah anemia gizi pada wanita hamil di Indonesia telah mengalami penurunan, meskipun keadaannya masih tetap tinggi yaitu dari 73,7% pada tabun 1986 menjadi 63,5% pada tabun 1992 dan 51,3% pada tabun 1995. Sebelum pelita IV diperkirakan prevalensi anemia gizi pada anak balita sebesar 40% dan pada ibu hamil 70% sehingga dapat dikatakan upaya penanggulangan anemia gizi yang telah dilakukan belum menunjukkan dampak yang nyata. Dari SKRT 1992 terdapat 12 propinsi yang prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil berada dibawab rata-rata nasional dan 12 propinsi tersebut hanya ada 4 propinsi yang prevalensinya dibawab 50%, yaitu Bengkulu (46,8%), Timor Timur (48%), Sulawesi Utara (48,7%) dan Sulawesi Tengah (45,5%). Sedangkan propinsi yang diatas rata-rata nasional ada 15 propinsi dan yang tertinggi dijumpai di propinsi Sumatera Utara (77,9%). Sementara itu untuk anemia gizi besi pada anak balita, terdapat 12 propinsi yang prevalensinya berada dibawah angka rata-rata nasional dan 11 propinsi diantaranya dengan prevalensi kurang dari 50%, yaitu DI Aceh (29,7%), Jambi (43,8%), DKI Jakarta (25%), Jawa Timur (49,1%), Timor Timur (40,7%), Kalimantan Barat (27%), Kalimantan Tengah (42,9%), Kalimantan Selatan (42,9%), Sulawesi Utara (24,2%), Sulawesi Tengah (45,2%), Sulawesi Selatan (35,6%) dan Timor Timur (40,7%). Sedangkan propinsi dengan prevalensi di atas rata-rata nasional ada 14 propinsi, dengan prevalensi teringgi berada di propinsi Sumatera Utara (79%). Resiko kematian ibu makin besar dengan adanya anemia, Pada tabun 1995, prevalensi anemia pada ibu hamil mencapai 51 persen dan pacta ibu nifas 45 persen. Tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, faktor budaya, akses ke sarana kesehatan, transportasi, dan tidRk meratanya distribusi tenaga terlatih terutama bidan.juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap kematian ibu.

81

.......=l::."'

~-~

E

,~

~

~

~

~

€

.~

9. PROGRAM mu HAMIL KEK (KURANG ENERGI KRONIK)

~. \~ ~

;.~

e;~

~;~ ~;~

e·

~~

~~~ ~;~ ~ ;.~

$1~ E-;~

E- 3

Krisis ekonoini di Indonesia yang teIjadi pada tahun 1998-2000 telah menjadikan asupan zat gizi ibu hamil dari masyarakat kurang mampu khususnya menurun seeara signifikan dan menjadikan mereka mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) yang didefinisikan dengan Lingkar Lengan Atas (LILA) <23,5 em (HKI, 2000). Meskipun tidak ada penelitian khusus yang mendokumentasikan efek dan krisis ekonoini terhadap outcome kehainilan, tetapi penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini menunjukkan dengan jelas bahwa bayi yang lahir dan ibu-ibu yang mengalami KEK mempunyai rata-rata berat badan lahir 2.568 gram atau 390,9 gram lebih rendah dibandingkan rata-rata berat badan lahir bayi yang lahir dari ibu-ibu yang tidak mengalami KEK. Ibu Hamil (BUMIL) yang monga.lami KBK mempunyai ri{'liko melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 5 kali lebih besar dibandingkan ibu hamil yang tidak KEK (l\1ustika 2004), Prevalensi ibu hamil KEK mengalami kenaikan selama krisis ekonomi yaitu mencapai 24,9%. Meski mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan adanya perbaikan ekonoini Indonesia pasca krisis, sampai dengan saat ini prevalensi BUMIL KEK masih eukup tinggi yaitu 16,7% (Depkes, 2003). Tingginya angka kurang gizi pada ibu hamil ini mempunyai kontribusi terhadap tingginya angka BBLR di Indonesia yang diperkirakan meneapai 350.000 bayi setiap tahunnya (Depkcs, 2004) Pada tahun 2002, 17,6 persen wanita usia subur menderita KEK. Tingkat so sial ekonomi, tingkat pendidikan, faktor budaya, akses ke sarana kesehatan, transportasi, dan tidak meratanya distribusi tenaga terlatih terutama bidan.juga berkontribusi seeara tidak langsung terhadap kematian ibu,

10. PROGRAM TBC Tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan TB adalah bagaimana membangun komitmen politik pemerintah, melakukan diagnosis akurat dengan pemeriksaan mikroskopis, kesesuaian directly observed treatment success rate (DOTS), menjaga ketersediaan obat yang tidak terputus, dan membangun sistern pelaporan dan peneatatan. Pemenntah Indonesia menetapkan pengendalian tuberculosis sebagai prioritas kesehatan nasional. Pada tahun 1999, telah dicanangkan Gerakan Nasional Terpadu Pemberantasan Tuberkulosis atau "Gerdunas" untuk mempromosikan percepatan pemberantasan tuberkulosis dengan pendekatan integratif, meneakup rumah sakit dan sektor swasta dan semua pengambiJ kebijakan lain, termasuk penderita dan masyarakat. Pada tahun 2001, semua propinsi dan kabupaten telah mencanangkan Gerdunas, mesldpun tidak semua operasional secara penuh. Untuk membangun pondasi pemberantasan tuberkulosis yang berkelanjutan, telah ditetapkan Reneana Strategis Program Penanggulangan Tuberkulosis 2002-2006. Pemerintah Indonesia juga menyediakan sejumlah besar dana untuk pengendalian

~. . . ~

~

. 3

f' , ~ 1

82

~~

E

~~

tuberkulosis. Mulai tahun 2005, upaya ini didukung oleh pemberian pelayanan kesehatan termasuk pemeriksanaan, obatobatan dan tindakan medis secara gratis bagi seluruh penduduk miskin.

~ :~

€

Penggunaan tembakau merupakan salah satu penyumbang utama dari kesakitan di antara penduduk termiskin di Indonesia. Pada tahun 2004, 34,4 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas merokok, dengan prevalensi Iebih tinggi pada di daerah pedesaan (36,6 persen), dibanding perkotaan (31,7 persen). Angka ini meningkat dari 31,5 persen pada tahun 200 1. Sekitar 77,9 persen dari perokok tersebut mulai merokok sebelum usia 19 tahun, yaitu pada saat mereka mungkin belum bisa mengevaluasi resiko merokok dan sifat nikotin yang sangat adiktif Karena sebagian besar (91,8 persen) perokok yang berumur 10 tabun ke atas merokok di dalam rnmah ketika bersama dengan anggota keluarga lainnya, maka diperkirakan jumlah perokok pasif anak-anak adalah 43 juta orang.

.~

E:~ ~. i~

e;~

~~~

[

~.~

~!:j ~l:j ~l:)

~!~ ~!~ $!~ .!~ I~ f. ... f. ...I $J~

EJ~

~

~



11. PROGRAM TERAPI ANTI RETROVIRAL (ART) BAGI PENANGGULANGAN DIV/AIDS Prevalensi HIV/AIDS pada penduduk usia 15-29 tabun diperkirakan masih di bawah 0, I persen. Namun angka prevalensi pada sub populasi beresiko tinggi telah melebihi 5 persen. Hingga Juni 2005, semua propinsi telah melaporkan adanya penduduk yang terinfeksi lIlV dengan jumlah penderita AIDS yang tercatat sebanyak 3.3 58 orang. Tetapi penderita HIV/AIDS yang sebenarnya diperkirakan mencapai 103.971 orang. Angka ini lebih keeil dari jumlah penderita di Thailand, Myanmar dan Vietnam, namun lebih tinggi dari Malaysia dan Filipina. Poia penyebaran umumnya melalui napza suntik (lDUs) 47,2%, hubungan heteroseksua136,4o/o, dan homoseksua15,8%. Ancaman epidemi HIV/AIDS, telah terlihat melalui data infeksi mv yang terns meningkat khususnya di kalangan kelompok beresiko tinggi. Diperkirakan ada 90.000 ­ 130.000 orang dengan HIV/AIDS di 2003 dan pada tahun 2010 akan ada sekitar 110.000 orang yang menderita atau meninggal karena AIDS, serta I - 5 juta orang yang mengidap virus lIlY Data ini menunjukkan bahwa lIlVlAIDS telah menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Penanggulangan penyebaran lIlVlAIDS, terntama pada kelompok resiko tinggi akan ditingkatkan dan mendapat perhatian utama dari pemerintah. Penanggulangan mViAIDS di Indonesia terdiri atas upaya pencegahan, termasuk peningkatan kualitas dan akses peJayanan kesehatan reproduksi dan pemahaman akan hak-hak reproduksi; pengobatan, dukungan dan perawatan bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS; dan surveilans. Upaya pencegahan juga ditujukan kepada populasi beresiko tinggi seperti pekerja seks komersial dan pelanggannya, orang yang telah terinfeksi dan pasangannya, para pengguna napza suntik serta peketja kesehatan yang mudah terpapar oleh infeksi mY/AIDs. Aksesibilitas penderita terhadap pelayanan kesehatan ditingkatkan dengan memperiuas rumah sakit rujukan pada tahun 2005 menjadi 50 rumah sakit dan 10 rumah

83

...

~~

€

;~

sakit ditunjuk sebagai pusat rehabilitasi pecandu napza. Pada wilayah kabupatenlkota dengan prevalensi HIVIAIDS 5% atau lebih, secara konsisten dilakukan upaya kolaborasi dengan pemberantasan penyakit tuberkulosis. Pemerintah juga memberikan subsidi penuh obat Anti Retroviral (ARV), obat tubekulosis, reagen tes HIV, serta diagnosa/pengobatan melalui rumah sakit rujukan.

~. ;~

E

:~

12. PROGRAM POLINDES (POS PERSALINAN DESA)

€'~ ~.

~

~

~

Pertolongan persalinan oleh petugas kesehatan terlatih terus mengalami peningkatan hingga meneapai 71,52 persen pada tahun 2004. Akan tetapi, proporsi ini bervariasi antar propinsi. Proporsi ini juga bervariasi mengikuti tingkat pendapatan. Pada tahun 2002, ibu dengan pendapatan lebih tinggi, 89,2 persen kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan berbanding dengan 21,3 persen pada golongan berpendapatan rendah. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah bidan di desa telah menurun. Dengan dernikian kelompok rentan dan miskin akan semakin suUt untuk mendapatkan pertolongan persalinan. Selain itu, keterbatasan kemampuan finansial rumah tangga juga telah menghambat akses ke pelayanan dasar. Oleh karenanya, inovasi mekanisme yang meringankan beban keuangan rumah tangga sangat diperlukan untuk menjamin akses mereka kepada pelayanan. Tingkat s08ial ekonomi, tingkat pendidikan, faktor budaya, akses ke sarana kesehatan, transportasi, dan tidak meratanya distribusi tenaga terlatih terutama bidan.juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap kematian ibu.

~~~ ~;~ ~::j

~l~

~l~

~l~

~

I

.':f

~!~ Eo !~ Eo!~ ~!~ ~I~ I

E .':t ~

13. PROGRAM MALARIA Pada tahun 2001, diperkirakan prevalensi malaria sebesar 850 per 100.000 penduduk dan angka kematian spesifik akibat malaria sebesar 11 per 100.000 untuk laki­ laki dan 8 per 100.000 untuk perempuan. Lebih dari 90 juta orang di Indonesia tinggal di daerah endernik malaria. Diperkirakan dari 30 juta kasus malaria setiap tahunnya, kurang lebih hanya 10 persennya saja yang mendapat pengobatan di fasilitas kesehatan. Beban terbesar dari penyakit malaria ada di bagian timur Indonesia yang merupakan daerah endemik. Sebagian besar daerah pedesaan di luar Jawa-Bali juga merupakan daerah risiko malaria.Bahkan di beberapa daerah, malaria merupakan penyakit yang muneul kembali (re-emergil'lg diseases). Di antara anak di bawah lima tahun (balita) dengan gejala klinis malaria, hanya sekitar 4,4 persen yang menerima pengobatan malaria, sernentara balita yang menderita malaria umumnya hanya menerima obat untuk mengurangi demam (67,6 persen). Diperkirakan kurang lebih separuh dari kasus yang dilaporkan, hanya didiagnosa berdasarkan gejala klinik tanpa dukungan konfinnasi laboratorium. Tingginya prevalensi malaria merefleksikan adanya harnbatan finansial dan budaya untuk mencegah dan mengobati malaria seeara tepat dan efektif. Malaria dihubungkan dengan kemiskinan sekaligus sebagai penyebab dan akibat. Misalnya, upaya pencegahan difokuskan untuk meminimalkan jumlah kontak manusia dengan nyamuk melalui pemakaian kelarnbu (bed nets) dan penyemprotan rumah. Namun hanya

84



.~

c;

.~

E

:~

~. :~ ~,

';

e'~ ~

..

~

~,:~ ~

,~

~

~

~,j

~ ~ .~

~l~

1

~.~

1

~i~

~

.. Jt

J

~i~

~

..

~

I

~.~

satu dari tiap tiga anak di bawah lima tahun yang tidumya menggunakan kelambu karena ketidakmampuan untuk membeli kelambu. Faktor lain yang berkontribusi pada memburuknya malaria adalah bencana dan tingginya mobilitas penduduk. Sejak krisis ekonomi tahun 1997, banyak petugas kesehatan yang pensiun tanpa adanya penggantian, termasuk di dalamnya Juru Malaria Desa (JMD) di Jawa dan Bali, yang berperan pada deteksi dini dan pengobatan malaria. Resistensi dilaporkan teIjadi di seluruh propinsi, baik untuk obat malaria yang tersedia, maupun insektisida, terutama disebabkan oleh kepatuhan terhadap pengobatan yang tidak memadai, pengobatan yang tidak tepat, dan tingginya mobilitas penduduk. Pencegahan malaria diintensifkan melalui pendekatan Roll Back Malaria (RBM) yang dioperasionalkan dalam Gerakan Berantas Kembali (Gebrak) Malaria sejak tahun 2000, dengan strategi deteksi dini dan pengobatan yang tepat; peran serta aktif masyarakat dalam pencegahan malaria; dan perbaikan kapasitas personil kesehatan yang terlibat. Yang juga penting adalah pendekatan terintegrasi dari pembasmian malaria dengan kegiatan lain, seperti Manajemen Terpadu Balita Sakit dan promosi kesehatan. Upaya pemberantasan malaria di Indonesia saat ini terdiri dari delapan kegiatan yaitu: diagnosis awal dan pengobatan yang tepat; pemakaian kelambu dengan insektisida; penyemprotan; surveilans deteksi aktif dan pasif; survei demam dan surveilans migran; deteksi dan kontrol epidemi~ langkah-Iangkah lain seperti /arvaciding; dan capacity building. Untuk menanggulangi strain yang resisten terhadap klorokuin, pemerintah pusat dan daerah akan menggunakan kombinasi baru obat-obatan malaria untuk memperbaiki kesuksesan pengobatan. 14. PROGRAM PENATALAKSANAAN GIZI BURUK Persentase anak balita yang termasuk kategori gizi kurang dan buruk umumnya meningkat dari 24,7 persen pada tahun 2000, menjadi 27,5 persen pada tahun 2003. Terjadinya gizi buruk pada balita antara lain karena kurangnya asupan gizi dan serangan penyakit infeksi. Faktor penyebab tidak langsung adalah rendahnya daya beli dan ketidaktersediaan pangan yang bergizi, keterbatasan pengetahuan tentang pangan yang bergizi terutama untuk ibu dan anak balita. Gizi buruk adalah suatu istilah teknis yang umumnya dipakai oleh kalangan gizi, kesehatan dan kedokteran. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses teIjadinya kekurangan gizi menahun. Anak balita sehat atau kurang gizi secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umumya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Gizi buruk yang disertai dengan tanda-tanda klinis disebut marasmus atau kwashiorkor. Semeotara itu, pengertian di masyarakat teotaog "Busung Lapar" adalah tidak tepat. Sebutan "Busung Lapar" yang sebenarnya adalah keadaao yang teIjadi akibat kekurangan pangan dalam kurun waktu tertentu pada satu wilayah, sehingga mengakibatkan kurangnya asupan zat gizi yang

~I~

85

I e ,-~ I

::;;::

~~

E-.. ~

~

. -3

~ ~

diperlukan, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi status gizi menjadi kurang atau buruk dan keadaan ini terjadi pada semua golongan umur. Tanda-tanda klinis pada "Busung Lapar" pada umumnya sama dengan tanda-tanda pada marasmus dan kwashiorkor.

~:I~

~-; ~ ~ ;.~

I

~l~

~1-3

~!~

~!~

~!~

...I

~!~

~ !~

I

~ ~I:t

~

,~

Anak kurang gizi pada tingkat ringan dan atau sedang tidak selalu diikuti dengan gejala sakit. Dia seperti anak-anak lain, masih bermain dan sebagainya, tetapi bila diamati dengan seksama badannya mulai kurus. Menurut Departemen Kesehatan (2004), pada tdhun 2003 tordllpllt solcitar 27,5% (5 juta bruita kurang gizi), 3,5 juta anak (I 9,2%) dalam tingkat gizi kurang, dan 1,5 juta anak gizi buruk (8,3%). WHO (1999) mengelompokkan wilayah berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok yaitu: rendah (di bawah 10%), sedang (10-19%), tinggi (20-29'%), sangat tinggi (=> 30%). 15. PROGRAM IMUNISASI Program imunisasi yang dilakukan oleh Departemen kesehatan secara gratis melalui puskesman dan Posyandu antara lain: BCG, DPT, POLIO dan Campak. Dalam rangka pengendalian penyakit campak khususnya pemutusan rantai penularannya akan diselenggarakan imunisasi campak bulan Agustus tahun 2007. Untuk mensukseskannya perlu menggalang seluruh potensi yang ada di masyarakat. Departemen Kesehatan mengajak kelompok-kelompok potensial seperti organisasi profesi, organisasi agama, LSM dan sektor terkait termasuk LSM Internasional dan lembaga donor untuk berperan aktif dalam upaya pembercmtasan campak. 16. PROGRAM PEMANTAUAN STATUS GIZI (PSG) Program PSG anak balita yang dilakukan melalui Posyandu merupakan satu upaya penyediaan data, informasi serta pemantauan status gizi anak balita. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun sejak 1994/1995 untukmemantau perkembangan perubahan status gizi anak balita di Indonesia. Sedangkan SKG yang telah dilaksanakan sejak tahun 1995/1996, dimaksudkan untuk menyediakan informasi dan memantau perkembangan tingkat konsumsi gizi penduduk:, khususnya energi protein. Tabel13. Status Gizi Anak Dalita Nasional1996 - 1997

£- --tJ

I

~i~

~,

~

...

s'

"..,

Kategori

1996

1997

Keterangan

Kategori I

5,5 %

5,1 %

Kategori I = (KEF Nyata )

Kategori IT

20,9%

18,0%

Kategori I+ll= (KEF Total)

Kategori III

67,1 %

71,6 %

Kategori III = Normal

Kategori IV

6,2%

6,3 %

Kategori IV =Gizi Lebih

L

~

_ T

-

'royek PCl'baibn GJzi TahuD 1996-1997 daD 1997-1998. Dit Bina Gizi Keluarga, Ditjen Binkesmas.

~

I.. ~

~I~

_____ .~_~ I

86

s­

.. 3

~

.

~

€

~~

=-~

Dari tabel diatas tampak bahwa status gizi balita terbanyak pada Kategori Ill, Ini memberikan gambaran bahwa secara umum status gizi balita Indonesia sudah baik walaupun kasus KEP masih tetap ada. 17. PROGRAM SURVEI KONSUMSI GIZI (SKG)

€~

Program Survei Konsumsi Gizi (SKG) pada penduduk lewat Rumah Tangga terlihat gambaran perkembangan tingkat konsumsi penduduk secara Nasional sejak tahun 1995 sampai tahun1997 dibandingkan dengan target Repelita VI adalah sebagai berikut :

~ ~

Tabel14. Pencapaian Tingkat Konsumsi Gizi dan Target RepeUta VI berdasarkao Basil SKG Tahuo 1995 - 1997

~

~

Tingkat Konsumsi Gizi Tahuo

~.

:J

~

~

~.

~

• SkorPPB

Energi (Kal)

Protein (gr)

KH

Lemak

1995 1996 1997

1985 1982 1957

49,8 55,6 56,9

70%TE 70%TE 63%TE

20%TE 18%TE 23%TE

78 80 83

Target Repelita VI

2150

46,2

60%TE

25%TE

72

J I

E·

!~

~;~

~. ~~

~- ,~~

~.' ~~

l~ f' l~ -I""

f,'

•.-. :;J

Hasil SKG menunjukkan konsumsi Energi mengalami penurunan, konsumsi protein mengalami kenaikan sedangkan untuk konsumsi KH sudah diatas Target Repelita VI. Sedangkan konsumsi lemak masih dibawah target. 18. PROGRAM GARAM BERYODWM Garam beryodium sudah ada sebelum Indonesia merdeka dengan peraturan yang dikeluarkan pada zaman kolonial Belanda tahun 1927, akan tetapi peraturan tersebut tidak diberlakukan pada tahun 1945 dengan diberhentikannya monopoli garam. Upaya untuk mengurangi masalah GAKY dimulai lagi pada tahun 1976 bantuan UNICEF dengan berbagai keterbatasan: 1) prevalensi GAKY tidak tersedia, 2) tanggung jawab pernerintah belum jelas karena tidak adaregulasi yang mengikat; 3) tidak ada koordinasi sektor terkait. S()tD<.mjak tahun 1995, pemerintah Indonesia meneruskan intervensi GAKY secara nasional dengan bantuan UNICEF dan Bank Dunia. UNICEF yang didukung oleh CIDA melakujan pemantauan garam beryodium bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Sedangkan Bank Duma mendukung program GAKY nasional semenjak tahun 1998 sampai dengan 2003, bertujuan untuk menurunkan prevalensi GAKY melalui

~J ~

I

t ,'-' ~ ",~L

87

-5":...,,=

:

~

~ ~ ,; ~ ~,

~

~.

~

~ ~ ~

.~

;

:~

~ ;~ ~ ;~ ea;~

.. ~ E-J~

~

J

~·3

$!:j

E!:j

E!:j

EJ~

E!~

~!~

1.

pemantauan status GAKY pada penduduk, meningkatkan persediaan garam beriodium untuk dikonsumsi penduduk, dan juga meningkatkan ketja sama lintas sector. 19. PROGRAM PENANGGULANGAN GAKY Tujuan utama program penanggulangan GAKY adalah untuk menurunkan angka gondok total (Total Goitre RateJTGR) dan angka gondok nyata (Visible Goitre RatelVGR) serta mencegah munculnya kasus kretin pada bayi baru lahir di daerah endemik sedang dan berat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai upaya penanggulangan telah dilaksanakan dengan upaya jangka pendek dan jangka panjang. Upaya jangka pendek berupa program distribusi kapsul yodium bagi masyarakat di daerah endemik sedang dan berat. Sedangkan upaya jangka panjang berupa yodisasi garam untuk seluruh masyarakat (Garam beryodium untuk semua). Sooo.fa nasiontU torjadi penurunan prevalensi TGR selama periode waktu 198011982 sampai 1987/1990, yaitu dari 37,2% menjadi 27,7% atau tetjadi penurunan sebesar 25,54%. Demikian juga pada prevalensi VGR tetjadi penurunan selama periode wa1<:tu yang sarna dart 9,3% menjadi 6,8% atau turun sebanyak 26,88%. Meskipun secara nasional tetjadi penurunan prevalensi GAKY, akan tetapi pada 10 propinsi yaitu: 01 Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Maluku malah terjadi peningkatan TGR. Sedangkan peningkatan VGR terdapat di 11 propinsi yaitu: OI Aceh, Riau, Jambi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, SulaweSi Tenggara, Maluku dan Timor Timur. Sementara itu juga terlihat ada 7 propinsi yang prevalensi TGR dan VGR meningkat selama periode waktu tersebut yaitu: DI Aceh, Jambi, Bali, NuSa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah dan Maluku. Survei prevalensi gondok tahun 1990 membuktikan besarnya masalah GAKY di Indonesia, diperkirakan sekitar 42 juta orang tinggal di daerah rawan kekurangan yodium. Sekitar 10 juta penduduk menderita gondok 3,5 juta penduduk mengalami gangguan keterbelakangan mental dan 900 ribu orang menderita kretin. Tetapi sejak tahun 1990 sampai tahun 1995 tidak ada survei prevalensi gondok tetapi pada tahun 199511996 Direktorat Jenderal Binkesmas Oirektorat Bina Gizi Masyarakat melakukan pemetaan prevalensi GAKY di 6 propinsi, yaitu propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Maluku,NTT,D I Yogyakarta,Irian Jaya. Sedangkan 21 propinsi lainnya baru melakukan pemetaan prevalensi GAKY pada bulan Mei 1998. 20. PROGRAM PEMBERANTASAN FLU BURUNG Khusus mengenai flu burung, saat ini telah menjadi isu global dan nasional yang memerlukan upaya pencegahan dan pengendalian yang lebih serius. Jumlah kumulatif kematian ternak unggas akibat flu burung sangat tinggi dan tersebar diseluruh provinsi. Proses serangan flu burung pada manusia perlu diwaspadai karena dapat berpotensi untuk

88

~

~

E :t

..

~

~ ;~

~.

3

=.~ ~i~ ~I~

~.~

~l~ ~!~ ~!~ ~!~ I

~-. ~ ~1~

I

I f. .. ~

Er·-~

(oj ~

(oj ~

f·...I --~~I

~

menular dari manusia ke manusia. Tetjadinya kasus flu burung pada manusia menunjukkan kecenderungan yang meningkat baik dari segi jumlah kasus yang terkonfirmasi (confirmed cases) maupun yang meninggal. Dampak dari penyakit ini sangat besar berupa kerugian sosial ekonomi dan tetjadinya korban manusia yang terus meningkat. Untuk itu upaya pencegahan dan penanggulangan harns lebih ditingkatkan secara terintegrasi dari segi tatalaksana kesehatan hewan dan kesehatan manusia. Flu burung adalah suatu penyakit menular yang disebahkan oleh virus influenza yang ditularkan oleh unggas yang dapat menyerang manusia. Nama lain dan penyakit ini antara lain avian influenza. Penyebab flu burung adalah Highly Pothogenic Avian Influenza Viru, strain H5Nl (H=hemagglutinin; N= neuraminidase). Hal ini terlihat dari basil studi yang ada menunjukkan bahwa unggas yang sakit mengeluarkan virus Influenza A (H5Nl) dengan jumlah besar dalam kotorannya. Virus Inluenza A (H5Nl) merupakan penyebab wahah flu burung pada unggas. Secara umum, virus Flu Burung tidak menyerang manusia, namun beberapa tipe tertentu dapat mengalami mutasi lebih ganas dan menyerang manusia. 21. PROGRAM PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A Tujuan utama program penanggulangan KVA adalah untuk menurunkan prevalensi Xerophthalmia sampai 0,1% pada akhir Pel ita VI. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang terus menerus baik di tingkat Pusat maupun tingkat daerah. Dari hasil Survey Nasional tahun 1992, prevalensi xerophthalmia yang dinyatakan sebagai prevalensi XIB di Indonesia adalah sebesar 0,33%, keadaan ini mengungkapkan telah tetjadi penurunan prevalensi sebesar 73% jika dibandingkan dengan tahun 1978 sebesar 1,3%. Dengan keberhasilan ini maka masalah XerophtaImia (KVA klinis) secara nasional bukan lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat jika mengaeu kepada kriteria WHO (XIB 0,5%) Bila dilihat berdasarkan prevalensi tingkat propinsi, hasil Survei Nasional vitamin A tabun 1992 juga memperlihatkan penurunan prevalensi hampir di seluruh propinsi yang disurvei dan hanya 3 propinsi yang prevalensinya diatas kritena WHO. Propinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan (2,9%), Sulawesi Tenggara (0,6%) dan Maluku (1 %). Sedangkan prevalensi X21X3 pada tahun 1978 sebesar 0,112% berhasil ditanggulangi sehingga kasus tersebut tidak diketemukan lagi pada tahun 1992. Data dasar prevalensi Xerophthalmia (1977) dan hasil survei ulang 1983-1990. Balas prevalensi yang dianggap sebagai masalah masyarakat o)eh WHO adalah 0,01% untuk X2JX3 dan 0,5% untuk XlB. Dalam rangka penanggulangan kekurangan vitamin A tersebut Depkes telah mengadakan program pendistribusian vitamin A dengan cakupan pada tahun 1997/1998 rata-rata sebesar 77,3 %.

89

e

~

~~

22. PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT DBD

Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi virus yang dibawa

; 3 melaluiDemam gigitan nyamuk Aedes aegypti. Biasanya ditandai dengan demam yang bersifat

~;3

E

~~

~ ;~

~~~ ~~.,

~~~ ~.~ E;·~

bifasik selama 2-7 hart, ptechia dan adanya manifestasi perdarahan.

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sampai saat ini masih merupakan salah satu

masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. Jumlah penderita dan luas

daerah penyebarannya semakin bertambah seiring dengan meningkatnya mobilitas dan

kepadatan penduduk.

Demam berdarah atau demam berdarah dengue adalah penyakit febril akut

yang ditemukan di daerah trepis, dengan penyebaran geografis yang mirip dengan

malaria. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari empat serotipe virus dari genus

Flavivirus, famili Flaviviridae. Setia!) serotipe cukup berbeda sehingga tidak ada

proteksi-siIang dan wabah yang disebabkan beberapa serotipe (hiperendemisitas) dapat

terjadi. Demam berdarah disebarkan kepada manusia oleh nyamuk Aedes aegypti.

Di Indonesia, jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD) dari 1 Januari -10

Agustus 2005 di seluruh Indonesia mencapai 38.635 orang, sebanyak 539 penderita

diantaranya meninggal dunia. Menurut catatan Dinas Kesehatan Sumsel, jumlah kasus

DBD di Sumsel sebanyak 286 kasus pada Januari, dan 159 kasus pada awal sampai

pertengahan Februari 2005. Jumlah penderita sejak JailUari 2005 mencapai 445 kasus.

Palembang merupakan kota dengan jumlah penderita DBD terbanyak, yaitu 192 orang

pada Januari, dan 57 orang pada Februari 2005.

~l~

~l~

Strategi, Kebijakan dan Pokok-pokok Kegiatan Program P2 DBD:

Strategi:

1. Pemberdayaan Masyarakat. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam

pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD merupakan kunci keberhasilan

upaya pemeberantasan penyakit DBD. Untuk mendorong meningkatnya peran aktif

masyarakat, maka upaya-upaya Kill, social marketing, advokasi dan berbagai

penyuluhan dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan melalui berbagai

media massa dan sarana.

~ .. ~

ii.

Peningkatan Kemitraan Berwawasan Bebas Penyakit DBD. Peran sektor terkait

sangat menentukan sekali dalam pemberantasan penyakit DBD. Oleh karena itu

perlu dilakukan idelltifikasi stakeholder baik sebagai mitra maupun pelaku

merupakan langkah awal dalam menggalang, meningkatkan dan mewujudakan

kemitraan. Jejaring kemitraan dilaksanakan melalui pertemuan berkala guna

memadukan berbagai sumber daya masing-masing mitra. Pertemuan berkaia

dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program.

iii.

Peningkatan Profesionalisme Pengelola Program. Pengetahuan mengenai bionomic vektor, virologi, faktor perubahan iklim, penatalaksaan kasus harus dikuasai oleh pengelola program sebagai landasan dalam menyusun program pemberantasan

]

~l~

I

~ ... ~

e-J~ ~J~ ~J~ eJ~ 1­

90

.....

c;

~

.€

t~

~!

(Ij

DBD, sehingga diperlukan adanya peningkatan SDM misal : pelatihan, sekolah dan sebagainya. iv,

Desentralisasi. Optimalisasi pendelegasian wewenang pengelolaan program kepada kabupatenlkota.

v.

Pembangunan Berwawasan Kesehatan Lingkungan. Lingkungan hidup yang sehat akan mengurangi angka kesakitan penyakit DBD, sehingga diperlukan adanya peningkatan mutu dari lingkungan itu sendiri melalui orientasi, advokasi, sosialisasi tentang pemberantasan penyakit DBD yang berwawasan lingkungan kepada semua pihak terkait.

~; ~

€"~ ~ 4;;~

23. PROGRAM LINGKUNGAN SEBAT (AIR BERSm­

PENURUNAN PREVALENSI DIARE)

~.~

E

Di Indonesia, penduduk pedesaan yang menggunakan air bersih barn mencapai 67,3%. Dari angka tersebut hanya separuhnya (51,4%) yang memenuhi syarat bakteriologis. Sedangkan penduduk yang menggunakan jamban sehat (WC) hanya 54%. ltulah sebabnya penyakit diare sebagai salah satu penyakit yang ditularkan melalui air masih merupakan masalah kesehatan masyarakat dengan angka kesakitan 374 per 1000 penduduk Selain itu diare merupakan penyebab kematian nomor 2 pada Balita dan nomor 3 bagi bayi serta nomor 5 bagi semua umur.

"~

~I:j

~l~ E!~ ~!~ ~!~ ~!~ ~!~ I

~~~

Menurut {!,tudi menunjukkan bflhwa dengan penyediaan air bersih dapat mencegah penyakit diare sebesar 35% dan penggunaanjamban sehat dapat mencegah penyakit diare sebesar 28%. Pencegahan penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air banya dapat dilakukan dengan penyediaan air bersih, penggunaan jamban sehat pembuangan limbah cair dan padat rnmah tangga serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar dan sebelum menjamah makanan serta menyimpan makanan dalam keadaan tertutup.

Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah tetap konsisten dalam kebijakannya untuk memberdayakan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dalam bidang penyediaan air bersih dan sanitasi dasar. Proyek WSLIC-2 bertujuan meningkatkan dera:jat k:e£ehatan, produlctivitas dan Iru.alitas hidup masyarakat berpenghasUan rendah di pedesaan mernpakan komponen dari Program Lingkungan Sehat. Progrwn Lingkunglln Schilt juga terkait dengan komitmen global dalam mewujudkan Millenium Development Goals (MDG) bidang lingkungan schat. MDG yang ditandatangani para Kepala Negara anggota PBB pada Johannesburg Summit September 2002 mentargetkan pada tallUn 2015 akan mengurangi separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar. Dengan demikian proyek WSLIC-2 bukan. saja merupakan perwujudan komitmen global tetapi sekaligus berkontribusi dalam mencapai Indonesia Sehat 2010.

f-!~

~!~

I

I

.,.

f..,.

~

~

~

L­

91

~~

€~ ~3

E €

:~ :~

~ ;~ ~. ~~ e;~

~;~

4;;

.~. ~

e~~ ~::j

€!:)

Sementara itu DR Hening Darpito, Dipl.SE, Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi Ditjen PPM dan PL Depkes menambahkan program WSLIC-2 sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan yang memenuhi tiga indikator yaitu cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi rendah, index kemiskinan serta angka kesakitan diare yang tinggi. Proyek ini tersebar di 7 Provinsi dan 34 kabupaten dan 2000 desa dengan jangka waktu 5 tahun dari 2002 - 2007. Lokasi proyek adaIah Jawa Timur pada 14 kabupaten meliputi 500 desa, Nusa Tenggara Barat pada 6 kabupaten meliputi 300 desa, Jawa Barat pada 3 kabupaten meliputi 300 desa, Sumatera Selatan pada 4 kabupaten meliputi 260 desa, Sumatera Barat pada 4 kabupaten meliputi 300 desa, Bangka Belitung pada 1 kabupaten meliputi 40 desa dan Sulawesi Selatan pada 2 kabupaten meliputi 300 desa. Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini sebesar US$ 106,7 juta yang bersumber dari Pemerintah RI ( Pusat dan Daerah) sebesar US$ 12,2, Hibah (Grant) dari Pemerintah Australia sebesar US$ 6,5 juta, pinjaman Bank Dunia US$ 77,4 juta dan Kontribusi Masyarakat US$ 10,6 juta (berupa uang cash US$ 2,12 juta dan in-kind atau natura US$ 8,48 juta). Se1uruh plllJaman dari Bank Dunia tersebut merupakan International Development Assistance (IDA) yang tidak berbunga dengan jangka waktu pengembalian 35 tahun dengan masa tenggang pembayaran cicilan (grace period) 10 tahun. Dalam dua tahun pelaksanaan program WSLIC-2 (Juni 2002 sid Juni 2004) dari target 2000 desa sasaran, 998 desa sedang dalam proses perencanaan masyarakat dan 429 desa selesai, meliputi sistem air bersih di 424 desa dengan jumlah pemanfaat sebanyak 850.357 orang, pelaksanaan program kesehatan sekolah di 1.486 SD berupa pembangunan 3.824 temp at cuci tangan, 817 jamban sekolah dan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, membangun 12.370 jamban keluarga, pemeriksaan kualitas air pada 4.532 sarana air bersih, pemeriksaan 2.079 salurah air limbah rumah tangga, 5.524 jamhan keluarga dan 543 jamban sekolah, pelatihan bidang teknik, kesehatan dan administrasi keuangan terhadap 14.272 orang yang berasal dari masyarakat lokasi kegiatan.

€!~

$!:)

Ej~

E1.;

E!';

..I

~

~

I

E·~

I

92

e,

~

•-

-.

~

~.

•

~

~.

.~

--

€

:~

~ :~

(; ~.

;~ ;~

~. t~

~~.

;:.J

PENUTUP Memang ironis bahwa walaupun kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang setua peradaban manusia, tapi pemahaman terhadapnya dan upaya untuk mengentaskannya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Bahkan, dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia orang miskin "barn" semakin bertambah. Kemiskinan yang mereka alami memang tidak hanya sebatas kemiskinan secara ekonomi, melainkan juga kemiskinan non-ekonomi seperti terbatasnya akses terhadap pengetahuan dan ketrampilan, produktifitas yang rendah, nilai tukar yang rendah dari komoditi yang dihasilkan serta terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan itu tidak dapat diselesaikan hanya dengan pembangunan ekonomi atau bantuan finansil, melainkan yang lebih utama pemberdayaan agar mereka dapat mandiri dan mellgubah nasibnya sendiri. Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), Strategi Nasional Penanggulangan Kemhskinan (SNPK)/ (National Strategy for Poverty Reduction) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. SNPK menggunakan pendekatan berbasis hak (right-based approach) sebagai pendekatan utama dengan menegaskan adanya pencapaian secara bertahap dan progresif (progressiverealization) dalam penghormatan (respect), perlindungan (protect) dan pemenuhan fUlfill) hale dasar rakyat, memberikan perhatian terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, serta percepatan pengembangan wilayah.

E'~

~l~

I

~ .. ~ E>l:)

~!~

.e. I

-~

Eo!:)

fo!:j

I

~.-~

93

EJ~

I . .~---~.;;;:.-

....;;;.ii0.

. ,.

~

't', .."

•

.~

r

..

•

~

•

..

~

~,

I;)

,

;)

~

;;)

DAFTARPUSTAKA [Anonim]. 2003. Menjungkirbalikkan Logika Pendidikan. http;lIwww.kompas.com. [2 Maret 2003]. - - - - - .Seorang Siswa SD Gantung Diri. http;llwww.kompas.com. [24 Agustus 2003]. - - - - - .Bupati Indramayu Canangkan Program Partisipasi 100%. http;llwww.pikiranrakyat.com. [10 Mei 2003]. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat. Prima Tani, Pembangunan Rakyat Berbasis Pertanian.

l

Bappenas. Peta Kemiskinan di Indonesia. Jakarta. 2003

~i~ BPS dan Unicef: Laporan Statistik Akhir Dekade: Data dan Analisis Deskriptif, Jakarta, ~

.. ~

I

{; .. ~ I

~ ... ~ (;. I ... ., I ~ --;) ~!~

I . (:r - . ,

E-!~ E-!~ ~!~ ~!~

f!~ b

BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, 2001 2000

Departemen Kesehatan. 2004. Menkes Resmikan Proyek Air Bersih Dan Sanitasi Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 28 Sep 2004. Departemen Sosial RI Konvensi Hak Anak. Jakarta. 2002 Fakih, Mansour dan Robert Chambers, Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis, Jakarta: ReaD Book:, 2002 Imelda, Johanna Debora dan Tata Sudrajat, Kajian Cepat Kutai Kertanegara sebagai Zona Bebas Pekelja Anak:, Jakarta:]LO IPEC dan YKAl, 2001. Irwanto, dkk. Perdagangan Anak di Indonesia. Jakarta: ILO, 2001 Irwanto, Fentiny Nurgoro, dan Johanna Debora Imelda Perdagangan Anak:, Jakarta: Kan­ tor Perburuhan Intemasional, Program IntemasionaI Penghapusan Perburuhan Anak:, 2001. Kementerian Pemberdayaan Perempuan (2000), Rencana Induk Pembangunan

Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (RIPKPA). Jakarta.

Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi SeksuaI Komersial Anak.

94

...

;)

• ~

Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.

,.

• ~ ~

~

~;

~

", ~

Rohdewohld, Rainer. Decentralization and The Indonesian Bureaucracy: major Changes, Minor Impact? dalam Edward Aspinal dan Greg Pely: Local Power and Politic in Indonesia Decentralization and Democratization, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2003. Sakemas 2005 2006. Persentase dan Jumlah Jam KeIja PekeIja Anak (10 Tahun 2005-2006.



~

i

~

~~

::J

~~.

;:f

17 tahun)

Susilowati, Ima, dkk. Pengertian Konvensi Hak Anak. Jakarta: Unicef, 2003. Panduan PPK. Program Pengembangan Kecamatan (pNPM-PPK). Pedoman Umum Pelaksanaan Model Desa Prima. 2007. Perempuan Indonesia Maju Mandiri. KPP. Pedoman Umum PKH. 2007. Bappenas Pedoman Umum PPEP. 2007. KPP. Undang-undang RI No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Jakarta. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

E~~

~l~

el~ E-!~ $!~ ~!~ J

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Dasar 1945. Anak Terlantar Menjadi Tanggung Jawab Negara Untuk Memeliharanya. Tata Sudrajat, Manager Program Children in Need of Special Protection (CNSP) Yayasan . Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAl) Jakarta. Lulus STKS Bandung. Makalah untuk Workshop Penguatan Keluarga untuk Mewujudkan Kesejahteraan Anak di STKS Bandung hari Rabu, tanggal21 September 2005. Tim Litbang YKAI, Laporan Kajian Masalah Pengungsi Anak, Jakarta: YKAI dan Kantor Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan, 2001.

~i~

fr"~

~J:J

I

f·· ~

I·

95

~l. ~

E! ~

.1 ~

.1 ~

96

~1~

.!~

.!'3

.J ~ NVHldWV~

.1~ El~ El~

.J.,

.1~

,

E~ ~

E~'

~ ~-~

~~~ €-~~

Lampiran la. Rekapitulasi Program-Program Berkaitan dengan Keluarga dan Gender Tabun 2007 d i Kabupaten Sumba Timur-Nusa Tenggara Timur.

No

... ~

Pendidikan

2

Kesehatan

.

~

,

A ••

.

,

Program-Program

Nama Dinas

1

Le\ .oil • •

,

..-

11'\

. .

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan dasar sembilan tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur (pelatihan, penddk) Program Obat dan Perbokalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan LingkulYJan Sehat Program Pencegahan dan PenalYJgulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan Program Kemitraan Penilgkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Lansia Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaia

11\

..

i ••

'

'

ftI

...

'.

I

It1

.. .,,1

.

~.

''".' ..'­

~.

~.

.ft'

., j

.J.

(.II

.....

.i.

..

I

~..

...

ft ft' ft' ft'ft'___ ft' ft'~ . ·&_'_6_1 , '

(jJ

(JJ

'

4J,'

4.11

~

!

4li 411 \II

Lampiran lao 3

Lingkungan Hidup

4

Tanah

5

Kependudukan

6

Rekapitulasi (Lanjutan), Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran & Pengrusakan Ling. Hidup Program Pertindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & Linakungan Hidu2 Program Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah Program Pentaan Penguasaan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik-kontlik Pertanahan Program Pengembanaan Sistem Informasi Pertanahan Program Penataan Administrasi kependudukan Program Pelayanan Pencacatan Sipil Program Pengolahan Informasi dan Analisa Data Program Keluarga Berencana Program Pemberdayaan FM. KAT, dan PMKS Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Bantuan Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Peningkatan Ku.glitas dan Produktivitas Tanaga Ke~a Program Peningkatan Kesempatan Keria Program Pertindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagake~aan Program Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi j:>rogram Pen~iapan Lin~ungan Pemukiman Transmigrasi Program Penei~aan Iklim Usahs Keeil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pengembanan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kedl Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

I Sosial

7

Tenaga Kerja

8

Koperasi dan UKM

-

..

~ ~

~

'u w

.

..

ft.. ct ~ 4t 4t ft .... ct. ..... ft ft ct . .. . . 4t ~ ct "' .. .. . ... . OJ

w w

..~

(J.;

0;

tIJ

"_ A __ .____ .. _ _ _ ,

~

(JJ

(JJ

tJ;

4}

tJ;

(IJ

., ct

ft' f1'

~ j. - - - .. - - - .... -

~

t,I)

ell

~

""" - - ..

tIJ q;

~

Lampiran 1a. ~

PU-Renbang

10

Perhubungan

11

Pariwisata &

]2

Perdagangao

1t 1

.

tl

(j)

~

Rekapitulasi (Lanjutan). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prgram Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran DrainasefGotongroyong Program RehabUitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Infonnasi/Data Base Jln &Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan d& Pengelolaan Jaringan lrigasi, Rawa, Jaringan Pengairan Lainnya Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Program Pengembangan KinerJa Pengelolaan Air Minum &Air Limbah Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan InfrastrukPerclesaan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Untas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bennotor Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Penglolaan Keragaman Budaya Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Sentrallndustri Potensial Program Pengembangan Pasar dan Distribusi BaranglProduk Program Pembinaan Pedagang kali Lima dan Asongan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Koordinasi Model Ventura bagllndustri Bel'basis Teknologi

~

~

~

~

~

~

~

~ ~

~ ~

~ ~

~

~

u' ..,

(j)

41, .., (jJ

(jJ

(jJ

cJi U! cJi cAl Ui

~

~

~

~

411 411 iii

.j.L_~'I..--..I'~I~I""""I"""I ........ I ...... I'--'''''''-..!II..... I.... t_t_t-t-'-'~I,

I

i I I

Lampiran lao

Rekapitulasi (Lanjutan),

~I Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Program Penangguiangan Kemiskinan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Program Penguatan Kelompok Masyarakat Program Pelestartan Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi Sumber Daya Alam Program Pemberdayaan Masyarakat

~',J

(tt\

....

IW\

'.

11\ ~.

tI'\

m At ftl C1' .."

., .,

~.'

."

(J;

...

(jl

{.'

(JI

4.IJ

_1_'_'_'_......._._,

ftftftftftft~~~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Lampiran 1b,

No 1

Rekapitulasi Program-Program Berkaitan dengan Keluarga dan Gender Tahun 2006 di Kabupaten Wonosobo-Jawa Tengah. n. "0_ ... • UJIOnuu-c l-U"ram

Nama Dinas Pendidikan

Belanja Operasional & Pemeliharaan 1. 2.

3.

4. 5, 6. 7, 8. 9,

10. II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. IS. 19, 20. 21. 22, 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

37. ~---

tt t1' f1' ~ 0' W w W

3S.

ft'

Belan.ia Modal

Penl.ll1jang Peningkatan Sarana dan Prasarana. Pendidikan Dasar di Kab. Wonosobo. Lomba Gugus Sekolah Dasar Tingke1an Kab_ W01105000. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pekan Olah Raga Pelajar Oaerah SDIML Pekan Olah Raga Pelajar Daerah SMPfMTs, Lomba Kete1ada.nan Siswa SOIMI dan SMPIMTs_ Replikasi MBS pada II Kecamatan Non Fokus_ Lomba Mewamal TK Tk. Kabupaten. Lomba Cerdas Cennat SiswlI SOIMI Tk. Kabupaten. Lomba Olympiade Matematika I II' A SD/MI Tk. Kabupaten dan Pengiriman Tk Propinsi I Nasional Jalur Reguler dan .1alur KIlusus Lomba Matapelajaran dan Kreativitas Siswa SOIMI, Anak/Guru TK Tingkat Kab, Wonosobo Akreditasi TK, SO dan SMp. Pekan Olah Raga Pelajar Daerah SMAfMA Pengembangan Kegiatan Pendidikan Menengah (MKKS, MGMP. SETS) Lomba Ketrampilan SMK Tk. Kali. Wonosooo. Pendamping Serti:filasi ISO 9001/2000 SMK I Wonosobo Televisi Education. Pra Olimpinde Bidang Pendidikan Fisik. Matematika, Kimia, Biologi Astronomi dan Inforrnatika . Lomba Mllta Pelajaran SMA Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha (KBU), Pendampingan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Penyelenggaraan K~ar PBR I Keaksanuut Fungsional Penyelenggaraan Kejar Paket B Selaca SLTP. Penyelenggaraan Kejar paket C Selaca SMU. LombaPLS Lomba Perpustakl\llll Sekolah. Pendamping PKPS BBM Bidang Pendidikaa Penyelenggaraan Kursus Menjahil Penyelenggaraan Kursus Komputer. Perencanaan Teknis Rehab Gedung Sekolah. PengadMn Buku Raport TK sampai dengau SLT A Pemilihan Guru Berprestasi Kelompok TKiSD/SMp/SMA. Penilaian Kinerja Kopala SO/SLTPISLTA Negeri, Seleksi CaJon Kepala TK, SO, SM!', SLTA dan Pengawas TK, SO, 8MP dan SLTA. Bimbingan Teknis Manajemen Kepala Sekolah_ Lomba PBB Tala Upacara Bendera Pekan Seni Pelajar Daerah SMPIMTs dan SMAIMA.

"'

ww

4t it -. ­ ij)

~

~

~

~

~

1. 2.

3_ 4. 5. 6.

7_ It

~

l'eniugkatan sarana Prasarana Pendidibn Dasar se Kab. Wonosobo. Peningklrtan Sarana & Prasarana Pendidikall Oasar di Kab. Wonosobo Pengadaan Mebelair SOIMI Pengadun Mebelair SMPIMTs Pengadaan Ala.t Peraga SO dan SMP, Pening\
~

~

~

~

~

~

w -~-~~'~'~'-'-'~t_I.I.I.1 w w w w w ~ ~ ~ ~ ~ ... w

Lampiran lb.

Rekapitulasi (Lanjutan).

,-­

No

Xrogram-Pro2ram Belan.ia Operasional & Pemeliharaan

Nama Dinas

Belanja Modal

Pekan Sem Pelajar Daerah SMPIMTs dan SMAIMA Lomba Mendongeng Berbabasa Jawa Seleksi Paskibraka dan Pengjriman ke Tingkat Propinsi.

Lomba Wawasan Wiyata Mandala.

Lomba Debat Bahasa Indonesia SLTA.

Lomba Debat bahaaa Inggris SLTA. PPAP, Napak Tilas Jejak Para PlIhIawan Lomba Penelitim llmiah Remaja. 46. Lomba Sinopsis Pelajar. 47. Lomba Kemah Budaya Pelajar.

Pentaloka Budipekerti.

I. Pembinaan Pengobatan Rasional bagi PelUgas Puskesnu.s 2. Pembinaan Perijinan Pelayanan Kesebatan 3. Penyuluban Kesebatan Masyarakat 4. Akreditasi Puskeamas S. Pengawasan Jllillll ADak Sekolah

6, Pengadaan Obat Pei.ayanan Kesebatan Dasar.

7. Pembinaan Remaja dan PenanggtJlangan Narkoba oleb WYC

8, PenelitilUl Tental18 Faktor Peny~bab Kesel1iangan Negalifantara Cakupan K4 d.engan Persalinan Naker.

9. Tetirah ADak SD kli> Espa Satria Baturaden Purwokerto,

10. Pendamping Polindes.

11. PenWljang Pemngkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Iii Puskelilruls se Kab. Wonosobo.

12. Peningkatan Gili ADak Sekolah TK Melalui Pemberian PMT.

13. PenanggtJlangan Anemia Gizi Besl melalui Distribosi ZIt Besi pada Remaja dan Ibu Hamil

14. PenaoggtJlangan Gangguan Akibat kliokurangan Iodium

15. Peningkatan Konsumsi Garam Beryoelium di Ruman T~ mel.aiui Pemantauan Garam Beryodium,

16. Surveilens Acute Flaccid Paralysis (AFP)

17. Imuni_i Bayi.

18. Imuni_i ADak Sekolah (BIAS)

19. Pemberantasan Malaria

20. Pemberantasan Penyakit TBC

21. PemberlUltasan Penyakit Dernam Berdarah.

22. PemberantaBan Penyakit Menular Seksual.lan mv / AIDS 23. Bimbingan dan Pelayanan kepada anak Terlantar dan ~luarga. 24. Pelayanan Rebahilitasi Sosial. 25. Perawatan dan Rebabilitasi SosiaL 26. Perlindungan dan Pelaya.nan Orang Sehat dm Caca!. 27. Pekan bnunisasi Nasional (PIN). 28. Sosialisasi Bumil Risti untuk Kader. 38. 39. 40. 4L 42, 43. 44. 45.

2

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

1.

Peningkatan Sarans dan Pr8Slllans Pei.ayanan Kesebatan eli Puskesmas se Kab. Wonosobo. . DAK . Pendamping Dans APBD II

'--­

..

ft' fi\

~

~

~

fI\

ft\ tI\ ft\ ft

(J;

til

(1. (I·

(II

u

(It

(I

(JI

tt ft' ft' ft ft' f1' C1' .)' t' u ... ...J ~)

-.

i

~

mm

.... t

::> UJ

Rekapitulasi (Lanjutan).

Lampiran lb. ~,-

No

Program-Program Belania Operasional & Pemeliharaao

Nama Dinas Lingkungan Hidup

3

1. 2.

Prognun Baogun Praja adipura. Pengadaan Pera1atan PengawlIlian Pencemaran Air.

. .

3.

4. 5. 6.

4

5

6

i

Kependudukan & Catatan Sipil Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tenaga Kerja & Transmigrasi

1.

3.

4. 5. 6.

l. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

7

Pekerjaan Umum

1. 2. 3. 4, 5. 6,

7. 8. 9.

10,

II. 12. 13.

ft\

...

ft\

~

(j'

.1'

'" ~l)

DAK

Pendamping Dana APBD. Penunjang Pengadaan Peralatan Pengawasan Pencemaran Air Aroda! Galian C Kec Kertek. Kajian Potensi Tambang. Pengadaan Tong Sampah. SosialiSlllii Penerapan KTP Nasional (SIAK)

l. 2.

Pengadaan program Statistik Vital. Penyempumaan Gedung Kantor.

L 2.

Biaya Operasional PPKBD dan Sub PPKBD Pengelolaan Data. Pelaporan AnIIIisa dan Evaluali Prognun E:B dan KS. Pelayanan KB MOW dan MOP untuk Kkkkeluarga Pra Sejahtera I A1asan Ekonomi Pengadaan A1at Kontrasepsi, Alat Pendukung PeJayanan KB dan Obat Efek Samping. Penerangan Keluarga Berencana. PelJdib.an dan Peningkatan Kelrampilan Tenaga Kelja dan Bantuan A1at bagi Eks Karyawan Dieng Jaya Pemberdayaan Lembaran Keljasama (LKS) Tripartit dan Peningkatan Kesejahteraan Karyawan. Evaluasi, Monitoring dan Pe~jagan Kerjasama Tenaga Kelja antar Kelja Daerah. PenangguIangan Penyelesaian TKI Bermas:alah dan Pelatihan TPKI Slap Pakai Penyelesaian Perselisihan Hubmgan Industrial Peningkatan Pelayaran Calon Transmigrasi Evaluasi, Monitoring dan Pe,.yajagan Mou Daerah Penempatan Transmigrasi.

til

-

Pembangunan Kantor &; Garasi UPT Pemadam Kebakaran. 2. Pengadaan Kompresor. 3. Pengada.an Kompor Penmnas AspaJ. 4. Pengadaan .'\lat-aIat Laboratorium. S. Pengadaan Koatainer. 6. Rehab kantor, Gudang &; MCK TPA­ 7. Pengadaan Sars.ruI Prasarana. Laptop LCD Infokus . 8. Pembangunan PIIjllII' Kcliling TPA­ 9. Rehabi1itasi Ja\an di Kab, Wonosobo 10. Rehab Jembatan Kali. Semagung enamprang -Pagude). !.

Pemelibaraan Rutin Jalan dan Jembatan Dalam Kote. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Luar Kola. Pekeljaan Pemeliiaraan Ruti. Kahupaten Wonosobo. Pemelibaraar. Betkala Jalan J~mbatan Wilayab Wonosobo. Pemeliharaan Betkala Jalan Jlmbatan Wilayab Garung. Pemeliharaan Betkala lalan JWlbatan Wilayah Sapuran. Pemelibaraan Betkala Jalan Jlmbatan Wilayah Kiliwiro. Penunjang Rehabilitasi Jalan ti Kah. Wonosobo. Pengendalian Pen:eJlUlJ'an TPA­ Penunjang Penin~ JalanLamuk-P~$Qdongan (Bates Kab. Kebumen). PenWljang Penin~ Jalan Keseneng-Lingkar Utara-Candiya&an. Penunjang Pellintlkatan JalanPenerusan-Pa.mrihan{Batas Kab. Penunjang Penitllkatan JalanKalibeb~... - Krinjing. -

ffl ft1 (I·

Belao.ia Modal Pembangunan Gedung Melin daur Ulling Kawasan Dieng.

1.

-~---

..

-

.... -..

-.~

ct, ct Cl (JI (l f1I (J) Cl. 4l ~~. tt 41' f1' fI' OJ UJ (lJ (J; (J; CJJ UJ UJ ~-~~-~~·ll ...... IL._____ - A . . .

..

.

Lampiran lb. No

Rekapitulasi (Lanjutan). Proeram-Pro2ram Belanja Operasional & Pemeliharaan

Nama Dinas 14. IS. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

8

Kantor Perhubungan

91 ~WWi~b& Kebudayaan

3.

4. S.

R\

tJ

m

(I)

W UJ

(1)

4I'l

II.

1. 2.

~

Belallja Modal

Perencanaan Jalanljembatau se Kab. Wonosobo. Penunjang Rehabilitasi Daerah lrigasi (DJ) Iii Kabupaten. Operasi dan Pemelibaraan Irigasi Kallupa.ten Wonosobo. Pemberdayaan P3A DharmAtirta Pemmjang Pengadaan Sarnna Air Bersih Iii Kabupaten Wonosobo Peningkatan Kebersilian Kota. Pemeliharaan Taman Dalam Kola Pemelihlll1UUl Lampu Penerangan Jalan 5e Kab. Wonosobo. PenjlU'l1ngan! Pemindahan Lampu Mercury. Inventllrisasi PJU (W 0008000, Kertek, .elomerto) 24. Pendataan dan Evaluasi Tala Bangunan Wilayah RlK WonoGobo.

I.

2. Pengadaan Flim untuk DPT. Renovasi Lanjutau TIC Dieng. Ganti Rugi Tanah untull Jalan PutarlKendaraan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng. Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan Oapura Kawasan Wisata Dieng Pengadaari Sarana Kelengkapan DPT.

~

ft... (1'. (ft . -. (1\ ft fI\ •• ... ....

"-~

It.

tV UJ OJ (JJ (j) (JJ

\.

2. 3.

Peningkatau Jalan Lamuk-Pesodoogan (Batao Kab. Kebumen) 12. Peningkatan Jalan Keseneng-Lingkar UtaraCandiyasan. 13. Peningkatan Jalan Penerusan - Pamrihan (Balas Kab. Purwor;tio) 14. Pembangunan Troloar Kertek (Karangluhur - Poisek) IS. Peningkatan Jalan Kabbeber - Krinjing. 16. Pengaspalan J81an Plobangan-Sayangan (Dermonganti.Mentosari) 11. Pengaspalan Jalan Cumbring-Krasak-Dukuh Bringin Desa Lipurl!a.ri dan Rehab Tataban Jembatan 18. Aspal Jalan Kuripan-Wonoroto. 19. Aspal J81an K1eang MojOl.engah-KaIiasem Wlltumalang. ZO. PengaspallUl jalan Ngadikerso-Rimpak. 21. AspaI Jalan Desa Surojoyo-Rimpak. 22. Pembangunan Jembatan Kaliw Kesenet Besuki. 23. Aspal Jalan Tambimalang-Kalialang. 24. Perbaibn Jalan Depok Mergo1angu. ZS. Rolak Jalan klowoh _ j u Sombing. 26. Rehahilita.si Daerah lrigasi (DJ) Iii Kab. W01108000. 21. Rehahilitasi Saluran Desa Rejosari Kec. Kejajar. 28. Perbaibn Drainase Dalam Kota. 29. Pengadaari Sarnna Air Bersih di Kab. Wonosobo. 30. Perbaibn Prasa:nma & SlU'a.t1a Lingkungan Pemukima.n Perkotaan 31. Pemindahan Gapura (Tawangsari dan RSU) 32. Pembangona.n Saluran Pasangan Belakang SMKMlSMCM Wooosobo. Pengadaan & Pernasangan Lampu penglliur Lalu lintas PensruJaan 1 PelWlsangan Rambu-rambu l.aIu Iiotas. Bantuan Kepada Java Promo. Bantuan Peningkatan Musisi Daerah BanllJan Festifal Pedalangan Tingkat Jawa Tengah

ctftctftft~tI'tI' • ~

---,-,-'--&......'.... 6...... _ tIJ OJ UJ (j) U; (IJ .... ~ ." ~

Arah Kebijakan Pembangunan OKI Tahun 2004 - 2008.

Lampiran leI. -------

Tahun

I

l. Terlaksananya Program Nasional (PON XIV dan PEMILU) 2. Ketersediaan Infrastruktur 3. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran 4. Pemantapan Kebidupan Politik dan Keamanan

2005

1.-1Z.

"", Inn, Terbukanya aksesibilitas ke kawasan Pantai Timur 2. 3. Meningkatkan Kualitas Penduduk (SDM) melalui penggunaan prasarana dan sarana pendidIkan, kesehatan, listrik dan air bersih. 4. Penguatan pelaksanaan otonomi desa

2006

1. 2. 3. 4.

2007

1. 2. 3. 4.

-2008

.1';\

......

ta\

.......

Arah Kebijakan

2004

tI\ •• ',",

Penguatan otonomi desa Terbukanya aksesibilitas ke kawasan Pantai Timur Peningkatan kualitas penduduk (SDM) melalui pembangunan prasarana pendidikan, kesehatan, listrik dan air bersih. Ketersediaan Infrastruktur baik perkotaan, pedesaan, dan wilayah Pengembangan industri kerajinan rakyat, rumah tangga, kedl dan menengah.

Pengembangan industri kerajinan rakyat dan rumah tangga berbasis pertanian. Peningkatan usaha keeil dan menengah. Meningkatkan kualitas penduduk (SDM) melalui pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, listrik dan air bersih. Ketersediaan Infrastruktur baik perkotaan, perdesaan, dan wilayah 5. Pengembangan "Kawasan prioritas".

1. Meningkatkan kualitas penduduk (SDM) melalui pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, listrik dan air bersih. 2. Pembangunan daerah perdesaan 3. Pengembangan kawasan prioritas 4. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

.­ 41\..' 41\

tI\

'lilli'

"III

f1\ •• 1

m

..

'

..

fTt fl. ~. ft '"

(t

u

'"

..,' ...,

4J.'

ft ft ft f'I'

~

4t 4t

UJ

.....

~

..1"'----'_1 .............. ' _ . _ . - •

4.J;

~

~

~

Lampiran lc2.

Rekapitulasi Program-Program Berkaitan dengan Keluarga dan Gender Tahun 2007 di Kabupaten Ogan Komering Ilir-Sumatera Selatan.

Nama Dinas Pendidikan

No 1

Program-Program

2

Kesehatan

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. I.

Program Pendidikan Anak Usia Oini Program Wajib Belajar Pendidikan Oasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Sertiflkasi Prasarana Pendidikan Program Obat dan PerbekAlan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Prcgram Pengawasan Ohat dan Makanan Program Promosi Kesebatan clan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Girl Masyarakat Program Pengernbangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penangguiangllll Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmaslpuskesmas pembantu danjaringarulya. Program Pengadaan, Peningkatan, sarana & prasaran rumah Sakit Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahitkan dan Anak

3

Lingkungan Hidup

a. b. c. d. e. f. g.

Program Pengernbangan Kineoa Pengelolaan Persampahan. Program Pengendalian Pencernaran dan Peruman Lingkungllll Hidup Progr.un Pelindungan dan Konservasi SOA Program Reh2.bilitasi dan Pemulihan Cadangan SOA Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SOA dan LH Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

4

Pertanahan

a. Program Penataan Pengusahaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

5

Kependudukan dan Catatan

Sipil

Sosial

Program Penataan Administrasi Kependudukan

a. b. c. d. e. f. g.

6

a b. c. d. e.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Progr.un Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Progr.un Pembinaan Para Penyandang Cocat dan Trawna ProgrdID Pembinaan Panti Asuhan dan panti Jompo Program Pemberdayaan Kelernbagaan Kesejahteraan Sosial

-

ii'

"'

tl W

rn ro. m ft. «'. ~ -... w w w tl; (JJ tlJ

I

~ G ~ , ~ ~ ~ ~ ~ "' (i' @ ...... ~.---.~.~ ...... "'I~a_t-I t1 t.iJ ~ a ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~

---4

III _.___ ~ . . .

Rekapitulasi (Lanjutan).

Lampiran 1c2.

Program-Program

Nama Dinas No 7 Pemberdayaan Perempuan

a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan KuaJitas anak dan Perempuan b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan tl Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender daIam Pembangunan

c-g Keluarga Bereneana

a. b. c. d. e.

dan Keluarga Sejahtera 9

a. Program Peningkatan KuaJitas dan Produktivitas Tenaga Kerja b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja c. Program Perlindungan dan Pell8embangan Lembaga Ketenagakerjaan

Tenaga Kerja

~ Koperasi dan Usaha

a. Program Penciptaan lklim Usaba Keeil Menengah yang Kondusif b. Program Pengembangan Kewirausahaan dall Keunggulan KompetitifUsaba Keeil dan Menengah c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha tmgi Usaha Mikro Keeil Menengah

Keeil Menengah

11

~

Program Keluarga Berencana KB Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program PembilWUl Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KBlKR yang Mandiri Program Pengembangan Baban lnfonnasi !entang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak.

a

Program Peningkatan Keberadayaan Masyarakltt Perdesaan b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa I

Perdagangan

a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan b. Program Peningkatan Eflsiellsi Perdagangan dalam Negeri

13

Perindustrian

a. Program Peningkatan Kapasitas lptek Sistem Produksi

14

Pekerjaan Umum

a. b. c. d e.

b. Program Pengembangan Industri Keeil dan Menengah c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi lndustri d Program Penataan Struktur lndustri

f. g.

h. i.

I"ii:'\

....

.11'\.

~n

4 ii •

4~ ,

...

Program Pembangunan Jalan dan lemhatan Program Pembangunan Saluran DrainaseiOorong-gorong Program Pembangunan Turap/TaludlBronjong Program Rehabilitasi I Pemelilwaan Jalan dan Jembatlln Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. Program Pengembangan Pengelolaan dall Konservasi Sungai, Danau dan SDA lainnya. Program Pembangunan Intrastrukntr Pedesaan

.fI'\.. -ffi...

......

,.. I

1'..., ...~

~j1LJ'L.J1Lj1L.trJ..Jr..J1'..n'..Jf... ~ I i i , I .. ...... tal (J) a w (IJ ~ ........

,...

~.

'j

~.I

411

~

- - - -....a~

--------

--,

--

I

Lampiran le2.

No

Rekapitulasi (Lanjutan).

15

Nama Dinas Perumahan

16

Perhubungan

II

Program-Program a. Program Pengembanga.n Perwnahan h. Program LingkungM sehat Penunahan Program Pembangunan Prasarana Jan Fasilitas Perhubllngan. h. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana. dan F!IlIilitas Perhubungan c. Program Peningkatan PelayamIIl Angkutan d. Program Pengendalian dan Pen~n Lalu Lintas.

lI..

'-----

te\ fi' tl> ~

"'t1

@

@

d> -U;

@

m -@...

-t---~-

~

~

UJ

Q ~ ~ ~ G ~ ~ ~ ~ . .. -­ -"-·~'''''''''''''''''',.....tlllllllll ..... \IJ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~

~

~

~

-t-'

Lampiran 1d. Program dan Kegiatan di Dinas Sosial.

NO 1

Z-"

3

JENIS PROGRAM Program pemberdayaan fakir miskin, KAT & PMKS lainnya

. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

4

Pelayanall dan Rernbilitasi Sosial

l~

Penyelen~garaalllrepemerin1ahan

~

tL

Pemberdayaan KAT I Pemberdayaan keluar....8l!. 3 Pemberdayaan fakir miskin dan Warsosek 1 Bantuan sosial korban bencana alam dan . bencana sosial 2 Bantuan sosial KTK ~k~rja mi~ 3 Akses jaminan sosial 4 Penda sumber dana sosial 1 Pelestarian nilai·nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial I 2 Pemberdayaan Karang Tanma I 1 Pelayanan kesejahteraan sosial anak 2__ Pell!)'anan kesejahteraan sosial Iansia r:3­ I Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandanKcacat 4 . Rehabilitasi sosial tnna sosial . 5 Pelayanan dan rehabilitasi sosial korban ~!!yalahgunaan napza Penyusunan program dan rencana pembanmmJln kesejahteraan sosial

I

Bantllan dan jaminan sosial

~ _, ~ ~--~ ...... U ll) lIJ \lJ

I

JENIS KEGIATAN I 2

t!' .... ~~~~~~ - - • --'* • t­ tl UJ UJ UJ UJ UJ (.I; til Io.....--...oi ill "----" .. ' - - -

____ •

Q;

~

\II

~

\&I

\IJ

\II