PUSAT PELJ\PORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEPALJ\
KEUANGAN
JLIr. H. Djuanda No.35,Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected], Website: www.ppatkgo.id
KEPUTUSAN KEPALAPUSAT PELAPORAN DAN ANALISISTRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: KEP-144 j 1.03jPPATKj04j
14
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALAPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan
ketentuan
(4) Peraturan
Pelaporan
Kepala Pusat
dan Analisis
Keterbukaan
tentang
01 j 1.01jPPATKjO 1/10
Informasi
Publik Pada Pusat Pelaporan
Transaksi
Keuangan,
Kepala
Pusat
Keuangan
Dokumentasi
perlu
Pelaporan
tentang
PER-
Nomor:
Keuangan
Transaksi
Pasal 11 ayat
menetapkan dan
Pejabat
dan Analisis Keputusan
Analisis
Pengelola
Transaksi
Informasi
dan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan; Mengingat
l , Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
Keterbukaan Republik Tambahan
Informasi
Indonesia
Publik (Lembaran Tahun
Lembaran
2006 tentang
2008
Negara
Nomor
Negera Republik
61,
Indonesia
Nomor 4846); 2. Undang-Undang Pelayanan Indonesia Lembaran
Nomor 25 Tahun
Publik Tahun
(Lembaran
Negara
2009 Nomor
Negera
Republik
2009 tentang Republik
112, Tambahan Indonesia
Nomor
5038); 3. Undang-undang Pencegahan
Nomor 8 Tahun
dan
pemberantasan
Pencucian
Uang
(Lembaran
Indonesia
Tahun
Lembaran 5164);
Negara
2010 Nomor Republik
2010 tentang Tindak
Negara
Pidana Republik
122, Tambahan Indonesia
Nomor
t~ 1
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA JI.Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected], Website: www.ppatkgo.id
4. Peraturan
Pemerintah
tentang
Pelaksanaan
Tahun
2008
Nomor
61
Tahun
Undang-undang
Keterbukaan
2010
Nomor 14
Informasi
Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan
Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang
Organisasi
dan Tata Kerja Pusat
Analisis Transaksi
Keuangan
Pelaporan
(Lembaran
dan
Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110); 6. Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik 272, Tambahan
Indonesia
Tahun
2010
Nomor
Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 1); 7. Peraturan Transaksi
Kepala Pusat
Pelaporan
01/ 1.02/PPATK/01/ 10
tentang
Informasi
Pusat
Analisis
Pada
Transaksi
PER-
Nomor:
Keuangan
Publik
dan Analisis
Keterbukaan Pelaporan
Keuangan
(Berita
dan Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21); 8. Peraturan Transaksi
Kepala Pusat
Pelaporan
dan Analisis PER-
Nomor:
Keuangan
07/ 1.01/PPATK/08/ 12 tentang
Organisasi
dan
Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2012 Nomor 817);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI
KEUANGAN
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN.
f-w 2
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA JI.Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: contact-usesppatk.go.td Website: www.ppatkgo.id
KESATU
Menunjuk
dan
mengangkat
Ketua
Kelompok
Hubungan Masyarakat sebagai Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Analisis Transaksi
Pusat Pelaporan dan
Keuangan, selanjutnya
disebut
PPID.
KEDUA
PPID
sebagaimana
dimaksud
dalam
Diktum
KESATUbertanggungjawab:
pendokumentasian yang berada
seluruh
di Pusat
TransaksiKeuangan; 2. mengoordinasikan
dan
penyrmpanan
1. mengoordinasikan
informasi
Pelaporan
publik
dan Analisis
dan penyediaan
dan
pelayanan
seluruh informasi publik di bawah penguasaan Pusat
Pelaporan
dan
Analisis
Transaksi
Keuangan yang dapat diakses oleh publik.
KETIGA
Dalam melaksanakan
tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA, PPID mempunyai tugas: 1.
dan
penyediaan
layanan
mudah,
sistem
mengembangkan
membuat
informasi
dan wajar sesuai
secara
dengan
cepat,
petunjuk
teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional; 2.
melakukan
pengujian
tentang
konsekuensi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik, dengan saksama dan penuh ketelitian publik
sebelum
tertentu
menyatakan
dikecualikan
untuk
informasi diakses
oleh setiap orang; 3.
menentukan
mekanisme penyebarluasan
atau
pengumuman informasi publik seeara berkala;~
3
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia TeJepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected], Website: www.ppatk.go.id
4.
mengoordinasikan pendataan informasi publik yang
dikuasai
lingkungan
oleh
Pusat
setiap
unit
Pelaporan
kerja
dan
di
Analisis
Transaksi Keuangan dalam rangka pembuatan dan
pemutakhiran
Daftar
Informasi
Publik
setelah dimutakhirkan
oleh pimpinan masing-
masmg
di
unit
kerja
lingkungan
Pelaporan dan Analisis Transaksi sekurang-kurangnya
1
(satu)
Pusat
Keuangan
kali
dalam
sebulan; 5.
mengoordinasikan informasi
penyediaan dan pelayanan
publik
melalui
pengumuman
dan Zatau permohonan; 6.
mengoordinasikan
pengumuman
informasi
publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; 7.
mengoordinasikan
penyampaian
informasi
publik dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang baik, benar, dan mudah dipahami; 8.
mengoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di unit pelayanan
informasi Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi untuk
memenuhi
permohonan
Keuangan informasi
publik; 9.
melakukan
pengujian
tentang
konsekuensi
yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun
2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan
informasi
publik
tertentu
dikecualikan; 10. menyertakan
alasan
tertulis
pengecualian
informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
}
4
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA [LIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected], Website: www.ppatkgo.id
11. menghitamkan
atau
mengaburkan
informasi
publik yang dikecualikan beserta alasannya; 12. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional darr/ atau
petugas
informasi
dalam
rangka
peningkatan kualitas layanan informasi publik; dan 13. mengoordinasikan pengajuan prosedur
dan
keberatan
memastikan
diproses
penyelesaian
agar
berdasarkan
keberatan
apabila
permohonan informasi publik ditolak.
KEEMPAT
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA,PPID berwenang: 1. mengoordinasikan lingkungan
setiap
Pusat
Transaksi
unit
Pelaporan
Keuangan
dalam
kerja dan
di
Analisis
melaksanakan
pelayanan informasi publik; 2. memutuskan
suatu
informasi
publik
dapat
diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi
Publik
sebelum
menyatakan
informasi
publik
tertentu
dikecualikan; 3. menolak permohonan
informasi publik secara
tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk dengan
informasi yang dikecualikarr/ rahasia disertai
alasan
serta
pemberitahuan
tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
5
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA JI.Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: contact-useoppatk.go.id, Website: www.ppatk.go.id
4. menugaskan petugas
pejabat
informasi
koordinasinya darr/ atau Publik
fungsional
di bawah
untuk
secara
wewenang
membuat,
memutakhirkan berkala
darr/ atau dan
memelihara,
Daftar
Informasi
sekurang-kurangnya
1
(satu) kali dalam sebulan.
KELIMA
Dalam melaksanakan
tanggung jawab, tugas, dan
wewenangnya, PPID mendapatkan pengarahan dari: 1. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 2. Wakil Kepala
Pusat
Pelaporan
dan
Analisis
TransaksiKeuangan; 3. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan; 4. Deputi Bidang Pencegahan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan 5. Deputi Bidang Pemberantasan
Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan.
KEENAM
Dalam melaksanakan
tanggung jawab, tugas, dan
wewenangnya, PPID dibantu oleh pejabat fungsional pengelola informasi dan dokumentasi.
KETUJUH
PPID bertanggung
jawab
kepada
Kepala
Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keangan.
KEDELAPAN
PPID
bertugas
sejak
tanggal
ditetapkannya
Keputusan ini.
KESEMBILAN
Segala
biaya
tanggung dibebankan
yang
jawab, pada
timbul
tugas, Daftar
dalam
dan
pelaksanaan
wewenang
Isian
PPID
Pelaksanaan
Anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 6
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEPALA
KEUANGAN
JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected], Website: www.ppatkgo.id
KESEPULUH
Keputusan
Ill!
mulai
berlaku
pada
tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta , pada tanggal VKEPALA
28 April 2014
PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISISTRANSAKSIKEUANGA~~
SALINANKeputusan ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 2. Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 3. Sekretaris
Utama dan
Deputi di lingkungan
Pusat
Pelaporan
dan
Analisis Transaksi Keuangan; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Jakarta VI;
5. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 6. Bendahara
Pengeluaran
Pusat
Pelaporan
dan
Analisis
Transaksi
Keuangan; 7. Direktur Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta; 8. Yang bersangkutan
untuk
diketahui
dan dilaksanakan
sebagaimana
mestinya.
7
