SYARAT DAN KETENTUAN
A. PENDAHULUAN Dalam
rangka percepatan
implementasi
pembangunan
kelautan
dan
perikanan untuk mengatasi pemulihan ekonomi menuju masyarakat yang lebih sejahtera melalui pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan sumberdaya manusia kelautan dpan perikanan yang professional dan berdaya saing tinggi. Disisi lain, Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Biaya tersebut sangat berat dirasakan bagi masyarakat yang tidak mampu, termasuk para pelaku utama bidang kelautan dan perikanan. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi Anak Pelaku Utama yang kurang mampu secara ekonomi dan merupakan peserta didik pada pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan. B. TUJUAN 1. Meringankan beban pelaku utama dalam membiayai pendidikan bagi anaknya yang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan; 2. Meningkatkan jumlah peserta didik yang berasal dari anak pelaku utama pada satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan; 3. Meningkatnya jumlah sumber daya manusia yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan.
1
C. KETENTUAN UMUM Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan: 1. Anak Pelaku Utama adalah anak nelayan, anak pembudidaya ikan dan anak pengolah ikan; 2. Peserta didik, adalah peserta yang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi; 3. Satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan adalah Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan/atau vokasi di bidang kelautan dan perikanan; 4. Bantuan biaya pendidikan adalah bantuan berupa uang dalam jumlah tertentu sesuai dengan anggaran yang ada yang diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan.
D. PENGGUNAAN BANTUAN Penggunaan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan Tinggi di bidang Kelautan dan Perikanan untuk keperluan: 1. Biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan; dan 2. Biaya hidup; 3. Biaya buku referensi; dan 4. Biaya tempat tinggal. E. PENERIMA BANTUAN Penerima bantuan biaya pendidikan adalah anak pelaku utama yang mengikuti pendidikan di Akademi/Politeknik dan Perguruan Tinggi Jenjang Strata Satu (S1) bidang Kelautan dan Perikanan di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2
F. JANGKA WAKTU Bantuan biaya pendidikan bagi anak pelaku utama diberikan untuk periode satu tahun atau dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran pada Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan.
G. BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN Pada tahun anggaran 2013 Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mengalokasikan bantuan biaya pendidikan bagi 200 orang anak pelaku utama, dengan besaran Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per peserta didik. H. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN Persyaratan penerima bantuan biaya pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Berstatus sebagai peserta didik pada Satuan Pendidikan yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikan (melampirkan Foto Kopi Kartu Mahasiswa / surat keterangan sebagai mahasiswa); 2. Memiliki potensi akademik yang memadai yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pimpinan satuan pendidikan (melampirkan Foto Kopi Kartu Hasil Studi semester terakhir); 3. Anak
pelaku
utama
kelautan
dan
perikanan
yakni
keluarga
nelayan,
pembudidaya ikan dan pengolah ikan yang: a. dinyatakan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat; b. kondisi ekonomi orang tua/walinya dinilai tidak atau kurang mampu secara ekonomi yang dinyatakan dengan Surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah; 4. Bukan penerima bantuan biaya pendidikan dari sumber lain dan; 5. Menaati peraturan dan tata tertib satuan pendidikan yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pimpinan satuan pendidikan.
3
I. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1. Monitoring dan Evaluasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melakukan Monitoring dan Evaluasi pemberian bantuan biaya pendidikan pada satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan yang peserta didiknya menerima bantuan biaya pendidikan.
2. Pelaporan Satuan Pendidikan yang peserta didiknya menerima bantuan harus membuat laporan yang berisi penjelasan kualitatif, kelengkapan administrasi serta laporan keuangan (tanda terima bantuan) sebagai lampiran. Laporan dijilid rangkap 3 dengan berprinsip pada 3T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, & Tepat Waktu). a) Tepat Sasaran Bantuan biaya pendidikan telah disalurkan kepada peserta didik yang memenuhi persyaratan b) Tepat Jumlah a. Jumlah penerima bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. b. Apabila jumlah calon penerima bantuan pendidikan yang memenuhi persyaratan melebihi dari kuota yang telah ditetapkan, maka satuan pendidikan menyampaikannya dalam laporan sebagai masukan untuk bahan pertimbangan tambahan kuota pada tahun anggaran berikutnya. c) Tepat Waktu Bantuan biaya pendidikan telah disalurkan kepada penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana.
4
J. PENUTUP Syarat dan ketentuan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Anak Pelaku Utama bidang kelautan dan perikanan merupakan ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik yang berasal dari Anak Pelaku Utama pada Satuan Pendidikan Bidang Kelautan dan Perikanan, baik pendidikan kelautan dan perikanan pada Kementerian Keluatan dan Perikanan maupun bagi pendidikan kelautan dan perikanan diluar Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5
