SUSUNAN SOTK BARU PEMDA DIY
2
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, & pengawasan keuangan daerah. Pasal 1 PP 58/2005 3
LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan Input
Proses
Pelaksanaan Output/Input
Proses
Pengawasan/ Pengendalian
Output/Input Proses
Output
Kebijakan Umum APBD
•RPJMD/RKPD •Penjaringan
Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Kegiatan Anggaran
Aspirasi
•Kinerja Masa Lalu •Asumsi Dasar • Kebijakan Pemerintah (RPJM/RKP/ Prioritas Pembangunan)
• Prestasi Kerja
APBD
•
Perda APBD
Penatausahan & Akuntansi
Laporan Pelaksanaan • Formulir/Dokumen APBD
• •Catatan/Register
• Semesteran •Tahunan
Evaluasi Kinerja Hasil Evaluasi 4
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan RPJMD
RKPD
Pelaksanaan
Penatausahaan
Rancangan DPA-SKPD
Penatausahaan Pendapatan
PEDUM APBD o/ MDN
Verifikasi
KUA
DPA-SKPD
• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja
Pelaksanaan APBD
Penatausahaan Belanja
PPAS
Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD
Pendapatan Belanja
• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD
Pembiayaan Laporan Realisasi Semester Pertama
Penatausahaan Pembiayaan
Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri
Perda APBD
Evaluasi R P-APBD Oleh Gbrnr/MDN
Perda P-APBD
Pemeriksaan
Disusun dan disajikan Sesuai SAP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • • • •
LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
Raperda PJ Pel APBD Persetujuan Bersama (KDH + DPRD)
• Dilakukan oleh PPKD
setelah 3 hari
RAPBD R P-APBD
Pertgjwban
Kekayaan dan Kewajiban daerah • • • • • •
Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang
Akuntansi Keuangan Daerah
Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari 7 hari penyesuaian o/ Pemda Perda PJ Pel APBD
5
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEUANGAN DAERAH
(PP No 58/2005)
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
AZAZ UMUM APBD
1. Disusun sesuai penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Berpedoman pada RKPD dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat 3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi 4. Ditetapkan dengan PERDA
APBD
PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Tertib
• bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan
Taat
• bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Efisien
• merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
Ekonomis
• merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
Efektif
• merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil
Transparan Bertanggung jawab Keadilan Kepatutan
• merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah • merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. • keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif • tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional
Usaha Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) di Indonesia Reformasi untuk mewujudkan Sistem Kepemerintahan yang Baik (good
governance) dimulai dengan dikeluarkannya TAP MPR XI/1998 dan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN Azas-azas penyelenggaraan negara yang baik (UU No. 28/1999): Asas Kepastian Hukum Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Asas Kepentingan Umum Asas Keterbukaan Asas Proporsionalitas Asas Profesionalistas Asas Akuntabilitas
DANA KEISTIMEWAAN DIY MERUPAKAN DANA YANG DIARAHKAN Dana yang diarahkan Pemerintah. Dana yang berasal dari APBN dalam rangka pelaksanaan kewenangan Keistimewaan DIY yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara KEWENANGAN KEISTIMEWAAN DIY Wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU Pemerintahan Daerah, yaitu : (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan; (3) Kebudayaan; (4)Pertanahan; (5) Tata Ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan Keistimewaan diatur dengan Perda Istimewa (Perdais) yang dibentuk oleh Gubernur dan DPRD DIY
PENGALOKASIAN DANA KEISTIMEWAAN DIY Dana Keistimewaan DIY diajukan oleh Pemda DIY, dibahas dengan kementerian/lembaga terkait, dan kemudian dianggarkan dan ditetapkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Pedoman dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan
PERENCANAAN DANA KEISTIMEWAAN DIY Berpedoman pada Perdais,RPJMD,dan RKPD Usulan program dan kegiatan dalam kewenangan keistimewaan dengan sasaran yang terukur Usulan paling lambat bulan Minggu Pertama bulan Januari
9
PENILAIAN KELAYAKAN
LANJUTAN
• Kesesuaian antara usulan dengan program prioritas nasional • Kesesuaian antara usulan dengan Perdais • Kewajaran nilai program dan kegiatan • Asas efisiensi dan efektifitas • Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Keistimewaan BA Penilaian Paling Lambat minggu II bulan Januari
KODE REKENING • •
Jenis pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Jenis Belanja diletakkan pada rekening 03 urusan keistimewaan
10
LANJUTAN
PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN • •
Merupakan program dan kegiatan. Terdapat 3 PA (Sekretaris Daerah, Dinas Kebudayaan dan Dinas PU ESDM) dan Banyak KPA termasuk yang di kabupaten/Kota PENYALURAN ANGGARAN
• • • •
3 (Tiga tahap penyaluran) Terdapat persyaratan disetiap tahapan (kinerja 80 % fisik dan keuangan) 2013 sd 2015 sebanyak 25 %, 55 % dan 20 %...diatur PMK 103 2013 2016 dst sebanyak 15%, 65 % dan 20 %...diatur PMK 124 2015
PERTANGGUNGJAWABAN
•
Kepala SKPD pengelola Dana Keistimewaan menyusun laporan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan setiap tahapan serta Laporan Akhir.
11
DASAR HUKUM PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN DIY
UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014 UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015 Perpres No. 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015, Lampiran 7 (Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015) PMK No. 140/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY TA 2013 PMK No. 36/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY TA 2014 PMK No. 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY Pergub No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Keistimewaan. 12
Rekap Usulan Keistimewaan Tahun Anggaran 2013 sd 2016
No
1
Urusan
2013
Tata Cara Pengisian Jabatan
2014
2016 *)
400.000.000,00
2 Kebudayaan
212.546.511.000,00
3 Pertanahan
6.300.000.000,00
4 Kelembagaan
2.516.142.500,00
5 Tata Ruang
10.030.000.000,00
375.178.719.000,00 23.000.000.000,00 1.676.000.000,00 123.620.000.000,00
Total Anggaran
231.392.653.500,00
523.874.719.000,00
Penyaluran
115,696,326,750.00 (50%)
419,099,775,200.00 (80%)
Realisasi
54,562,180,053 (23,58%)
271.900.680.389,00 (51,90%)
Sisa Anggaran
61,134,146,697.00 (26,42%) 147,199,094,811.00 (28,10 %)
Sisa di Kas Negara
115,696,326,750.00 (50%)
* Angka sementara
2015
104,774,943,800.00 (20%)
420.800.000.000,00
179.050.365.000,00
10.600.000.000,00
13.850.000.000,00
1.650.000.000,00
1.800.000.000,00
114.400.000.000,00
352.749.635.000,00
547.450.000.000,00
547.450.000.000, 00
437,960,000,000.00 (80%)
Skema Perencanaan Dan Penganggaran Keistimewaan DIY
I. TACAR ANGGAR
Pelibatan Stakeholder Keistimewaan (Provinsi Dan Kabupaten/Kota) PELAKSANAAN
Government
Government
Unsur TAPD
Unsur Koordinasi
1. Bappeda 2. DPPKA 3. Biro Organisasi Unsur Teknis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PENERIMA MANFAAT
PERENCANAAN
DPUP-ESDM Disbud Dishubkominfo Dispar Biro Tapem BLH Dishubkominfo Disperindagkop dsb.
1. Bappeda
Unsur Pelaksana 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Non Government
DPUP-ESDM Disbud Dishubkominfo Dispar Biro Tapem BLH Dishubkominfo Disperindagkop dsb.
Unsur Pelaku Budaya 1. Keraton Yogyakarta 2. Kadipaten Pakualaman
Unsur Publik Masyarakat DIY
PENGAWASAN & MONEV
Government Unsur Pengendalian
1. Bappeda bid. Pengendalian
Unsur Pengawasan & Pembinaan 1. Inspektorat 2. BPKP Unsur Pengawasan 1. BPK
Unsur Anggaran 1. DPPKA
Non Government
Non Government
Non Government
1. LSM 2. Lembaga Budaya 3. Lembaga Lain
Aspirasi Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat DIY Pengawasan dan Monev.
Sustainability Keistimewaan DIY TAHUN 2012 • Penetapan UU Nomor 13/2012 • Penyusunan Draft Raperdais (Perda Induk) • Penetapan 5 Pilar Urusan Keistimewaan • Usulan Program/Kegiatan dan Anggaran Dana Keistimewaan DIY
TAHUN 2013 • Implementasi Penggunaan Danais Tahun 2013 • Penggunaan dan pencapaian dana keistimewaan masih kurang optimal sehingga membutuhkan akslerasi; • Usulan Danais Tahun Anggaran 2014 : Rp 523.874.719,000,-
Past Time Progress
Tahun Eksisting
For The Next Future
TAHUN 2014 • Implementasi Penggunaan Danais Tahun 2014 • Usulan Danais Tahun Anggaran 2015 : Rp 547.450.000.000,• Rencana Penyusunan Danais Tahun Anggaran 2016 (Rencana Akan Diusulan Ke Depan)
TAHUN 2015 • Implementasi Penggunaan Danais Tahun 2015 • Usulan Danais Tahun 2016 yang disertai dengan TOR dan RAB pelaksanaan kegiatan; • Strategi Akslerasi Implementasi & Koordinasi
TAHUN 2016 • Implementasi Penggunaan Danais Tahap Tahun 2016 • Usulan Danais Tahun Anggaran 2017 • Rencana Penyusunan Danais Tahun Anggaran 2017 (Rencana Akan Diusulan Ke Depan)
POSISI DANA KEISTIMEWAAN DIY Postur Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa 1. Transfer ke Daerah 1.1.Dana Perimbangan 1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) 1.1.1.1. DBH Pajak 1.1.1.2. DBH Sumber Daya Alam 1.1.2.Dana Alokasi Umum 1.1.3. Dana Alokasi Khusus 1.2. Dana Otonomi Khusus 1.3 Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta 1.4. Dana Transfer Lainnya 1.4.1. Tunjangan Profesi Guru PNSD 1.4.2. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.4.3. Bantuan Operasional Sekolah 1.4.4. Dana Insentif Daerah 1.4.5. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi 1.4.6. Dana Darurat 2. Dana Desa 17
PENYALURAN TA 2013 (1) Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2013 sesuai PMK No. 140/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY TA 2013 adalah sebesar Rp231.392.653.500,00 BIDANG KEBUDAYAAN Rp212.546.511.000,00 BIDANG PERTANAHAN
Rp6.300.000.000,00
BIDANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH Rp2.516.142.500,00 BIDANG TATA RUANG Rp10.030.000.000,00
Khusus Tahun 2013, tahapan dan persentase penyaluran Dana Keistimewaan DIY adalah : a. Tahap I disalurkan sebesar 50% dari alokasi Dana Keistimewaan; b. Tahap II disalurkan sebesar 50% dari alokasi Dana Keistimewaan setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I mencapai minimal 80%
18
PENYALURAN TA 2013 (2) KRONOLOGIS PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN TA 2013
Penyaluran DK DIY TA 2014 Tahap 1
28 nov’13
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agus
15 Juli”13 PMK No. 103/2013 ttg Tata cara dan pengalokasian Dana Keistimewaan DIY
Sep
Okt
Nov
Des
17 Okt”13 PMK No. 140/2013 ttg Pedum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY TA 2013
Penyaluran Tahap 2 dan 3 TIDAK ADA
19
PENYALURAN TA 2013 (3) REALISASI PENYALURAN : • Penyaluran Dana Keistimewaan TA 2013 hanya dapat disalurkan 1 tahap yaitu sebesar Rp115,696 milyar. • Realisasi penyerapan Dana Keistimewaan TA 2013 sebesar Rp54,562 milyar atau 23.58% dengan sisa di kas daerah sebesar Rp61,134 milyar. • Sisa anggaran Dana Keistimewaan DIY TA. 2013 di Kasda sebesar Rp61,134 milyar diperhitungkan sebagai pengurang pada penyaluran Tahap 1 Dana Keistimewaan DIY TA. 2014 REALISASI PENYERAPAN PERBIDANG DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2013 No
Urusan
1 2 3 4
Kebudayaan Tata Ruang Pertanahan Kelembagaan Total
Pagu (Rp) 212,546,511,000 10,030,000,000 6,300,000,000 2,516,142,500 231,392,653,500
Realisasi % Keuangan Keuangan (Rp) 47,828,661,143 22.50% 1,310,032,050 13.06% 4,432,433,160 70.36% 991,053,700 39.39% 54,562,180,053 23.58%
Sisa (Rp) 164,717,849,857 8,719,967,950 1,867,566,840 1,525,088,800 176,830,473,447
% Fisik * 27.93% 16.62% 87.30% 54.98% 29.35%
* Berdasarkan laporan hasil verifikasi capaian kinerja
20
PENYALURAN TA 2014 (1) Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2014 sesuai PMK No. 36/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY TA. 2014 adalah sebesar Rp523.874.719.000,BIDANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN GUB DAN WAGUB Rp400.000.000 BIDANG KEBUDAYAAN Rp375.178.719.000
BIDANG PERTANAHAN
Rp23.000.000.000
BIDANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH Rp1.676.000.000 BIDANG TATA RUANG Rp123.620.000.000
Penyaluran dilaksanakan dalam 3 tahap berdasarkan pencapaian kinerja: Tahap I (25%): Rp130,97 milyar Tahap II (55%): Rp288,13 milyar Tahap III (20%):Rp104,78 milyar Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY Tahap III Tahun Anggaran 2014 disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Oktober 2014 21
PENYALURAN TA 2014 (2) KRONOLOGIS PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN TA 2014 PMK No. 36/2014 ttg Pedum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY TA 2014
Dana Keistimewaan DIY TA 2014 Tahap 1 disalurkan dengan SPM tanggal 8 April
13 Feb’14
Jan
Feb
Monitoring & Evaluasi Dana Keistimewaan DIY TA 2014 Tahap 1
8 April’14
Mar
17 Jan’14
20 Mar’14
Surat Ka DPPKA a.n Gub No.900/0208 tentang Penyampaian Laporan DK DIY TA 2013 sekaligus Permintaan Verifikasi Lap. Kinerja
Surat Dirjen Otda a.n Mendagri ttg Penyampaian Hasil Verifikasi Capaian Kinerja
Apr
Mei
22 Agus’14
Jun
Jul
Agus
Sep
Batas Penyampaian Surat Permintaan Penyaluran DK DIY TA 2014 Tahap 3
1 Okt’14
Okt
Nov
Des
1 April’14 Surat Permintaan Penyaluran DK DIY TA 2014 Tahap 1 tertanggal 25 Mar (diterima 1 April)
Penyeluran Tahap I pada tanggal 14 April 2014
Penyaluran Tahap 3 TIDAK ADA
Penyaluran Tahap II pada tanggal 20 Okt 2014
22
REALISASI PENYALURAN : • Penyaluran DK DIY TA 2014 tahap I memperhitungkan sisa anggaran TA 2013 yang ada pada kas daerah Provinsi DIY, yaitu sebesar Rp61,13 milyar, sehingga: Tahap I: Rp130,97 milyar- Rp61,13 milyar = Rp69,84 milyar • Realisasi penyerapan Dana Keistimewaan TA 2014 Tahap 1 sampai dengan tanggal akhir Oktober 2014 sebesar Rp158,942 milyar atau 30,347% dari total Dana Keistimewaan DIY TA. 2014. • Realisasi penyerapan Dana Keistimewaan TA 2014 Tahap 2 sampai dengan tanggal akhir Desember 2014 sebesar Rp271,900 atau milyar 51,90% dari total Dana Keistimewaan DIY TA. 2014. REALISASI PENYERAPAN PERBIDANG DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2014 (AKHIR DESEMBER)
No
Urusan
1
Tata Cara Pengisian Jabatan
2
Pagu (Rp)
Realisasi Keuangan (Rp)
% Keuangan
Sisa (Rp)
400.000.000,00
229.572.000,00
57,39%
170.428.000,00
Kebudayaan
375.178.719.000,00
210.347.776.263,00
56,07%
164.830.942.737,00
3
Tata Ruang
123.620.000.000,00
52.636.975.766,00
42,58%
70.983.024.234,00
4
Pertanahan
23.000.000.000,00
7.342.138.878,00
31,92%
15.657.861.122,00
5
Kelembagaan
1.676.000.000,00
1.344.217.482,00
80,20%
331.782.518,00
523.874.719.000,00
271.900.680.389,00
51,90%
251.974.038.611,00
Total
23
PAGU DANA KEISTIMEWAAN DIY TA. 2015
Nota Keuangan & RAPBN 2015 : Pagu Dana Keistimewaan DIY TA. 2015 Rp547,45 milyar
Pagu per bidang Usulan harus disesuaikan dengan pagu RAPBN paling lambat tanggal 1 September Rapat Panja Transfer Ke Daerah RUU APBN 2015 (8 – 10 September)
Usulan Dana Keistimewaan DIY TA. 2015 dari Provinsi DIY yang telah dibahas dengan Kemendagri dan K/L Terkait : Rp1.023,273 milyar 1. Kebudayaan : Rp707,148 milyar 2. Pertanahan : Rp23,775 milyar 3. Kelembagaan : Rp2,25 milyar 4. Tata Ruang : Rp290,10 milyar
Dana Keistimewaan DIY TA. 2015 Pagu : Rp547,45 milyar 1. Kebudayaan : Rp420,800 m 2. Pertanahan : Rp10,600 m 3. Kelembagaan : Rp1,65 m 4. Tata Ruang : Rp114,4 m
24
PENYALURAN TA 2015 KRONOLOGIS PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN TA 2015 TAHAP I Surat Ka DPPKA 900/1144 tentang Kebutuhan Anggaran Bulan Januari dan Pebruari
9 Feb’15 S-07/PK.4/2015 tentang Pengembalian Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY Tahap I TA 2015
5 Feb’15
Verifikasi oleh Kementrian Keuangan RI dan penandatangan BA SiLPA
S-28/PK.4/2015 tentang Penggunaan Sisa Dana Keistimewaan DIY TA 2014
Surat Sekda DIY a.n. Gub No.900/1443 tentang Percepata Realisasi Anggaran Belanja yang Bersumber dari Dana Keistimewaan TA 2015
Berita Acara Pembahasan Perubahan Program/Kegiatan Keistimewaan DIY TA 2015
27 April’15
18 Feb’15 17 Feb’15
6 Feb 2015
Trasferan Tahap II (80%)
Trasferan Tahap III (100%)
11 NOV’15
29 juli ‘15 Jan
6 Jan’15 Surat Ka DPPKA a.n Gub No.900/0208 tentang Penyampaian Laporan DK DIY TA 2014 sekaligus Permintaan Verifikasi Lap. Kinerja
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agus
30 Maret’15 21 sd 23 Jan’15 Verifikasi oleh Kementrian / Lembaga Pemerintah
26 Jan’15 Surat Ka DPPKA 900/0715 tentang Permintaan Penyaluran Dana keistimewaan Tahap I TA 2015
Surat Kementerian Keuangan RI No.S-49/PK.4/2015 tentang Pemberitahuan Penyaluran Tahap I Dana Keistimewaan DIY TA 2015
Surat Sekda DIY a.n. Gub No. 050/3045 tentang Perubahan Program/Kegiatan Keistimewaan TA 2015
Sep
Okt
Nov
Des
4 Mei’15 Pergub Nomor 29 Tahun 2015 PAPBD
11 Mei’15 1. PUP&ESDM 2. KEBUDAYAAN 3. SEKERTARIAT DAERAH
25
USULAN PAGU DANA KEISTIMEWAAN DIY TA. 2016 Usulan Dana Keistimewaan DIY TA 2016 yang telah dibahas dengan Kemendagri dan K/L Terkait adalah sebesar Rp547.450.000.000,00, yang terdiri dari 1. Urusan Kelembagaan : Rp1.800.000.000,00 Pemerintah Daerah DIY 2. Urusan Kebudayaan : Rp179.050.365.000,00 3. Urusan Pertanahan : Rp13.850.000.000,00 4. Urusan Tata Ruang : Rp352.749.635.000,00
26
MEKANISME PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN •
Penyaluran Dana Keistimewaan DIY dilakukan secara bertahap, sebagai berikut: 1. tahap I disalurkan sebesar 15% dari pagu Dana Keistimewaan setelah Pemerintah Daerah DIY menyampaikan: a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; b.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa; c. Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap I; d.Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi; dan e.Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi.
2. tahap II disalurkan sebesar 65% dari pagu Dana Keistimewaan setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I mencapai minimal 80%; dan 3. tahap III disalurkan sebesar 20% dari pagu Dana Keistimewaan setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I dan tahap II mencapai minimal 80%.
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN !!! (Pergub 37 th 2014) •
• •
Pengajuan pencairan/pengeluaran anggaran Dana Keistimewaan dapat dilakukan dengan mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPPTU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali untuk kegiatan yang berbeda. Pengajuan SPP-TU Dana Keistimewaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tambahan Uang harus habis digunakan dan dipertanggungjawabkan dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penerbitan SP2D; b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Keistimewaan dapat mengajukan SPP-TU Dana Keistimewaan berikutnya apabila SPP-TU sebelumnya sudah selesai dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh PA/KPA, dan dapat diajukan bersamaan dengan SPP-TU selain Dana Keistimewaan dalam bulan yang sama; c. Tambah Uang dipertanggungjawabkan dan disahkan tersendiri oleh PA/KPA; d. Dalam hal Tambahan Uang tidak habis digunakan maka sisa Tambahan Uang harus disetor kembali ke Kas Daerah Pemerintah Daerah DIY, kecuali kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja, atau kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA, dan harus mendapat persetujuan Bendahara Umum Daerah; e. Persetujuan sebagaimana dimaksud huruf d didahului dengan Surat Permohonan Ijin melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja, dilampiri dengan dokumen pendukung oleh PA/KPA.
PERTANGGUNGJAWABAN DANA KEISTIMEWAAN • Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir, Tahap I dan Tahap II diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan SP2D yang diterbitkan oelh Pemerintah DIY (Pasal 12 ayat (1) PMK 124/PMK.07/2015). • Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tap I, Tahap II, dan Tahap III kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 1 November (Pasal 13 ayat (1) PMK 124/PMK.07/2015).
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (PERGUB DIY NOMOR 37 TAHUN 2014) (1) Kepala SKPD pengelola Dana Keistimewaan menyusun laporan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan setiap tahapan serta Laporan Akhir. (2) SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah melakukan penggabungan seluruh laporan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan setiap tahapan masing- masing SKPD, sebagai tahapan pencairan berikutnya. (3) Mekanisme Permintaan Penyaluran dan Pencairan Dana Keistimewaan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (4) SKPD pengelola Dana Keistimewaan menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan kepada SKPD pengelola keuangan daerah. (5) SKPD pengelola keuangan daerah berkewajiban menyusun laporan akhir realisasi penggunaan dana keistimewaan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian/Lembaga terkait. (6) Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan disampaikan kepada SKPD yang mempunyai fungsi pengendalian pembangunan daerah untuk dilakukan evaluasi kinerja teknis dan pencapaian keluaran terhadap program/kegiatan Urusan Keistimewaan yang dibiayai dari Dana Keistimewaan. (7) SKPD yang mempunyai fungsi pengendalian pembangunan daerah berkewajiban menyusun laporan akhir pencapaian kinerja dana keistimewaan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Terkait dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan. (8) Mekanisme penyampaian Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan dan Penyaluran Dana Keistimewaan Tahap I tahun anggaran berikutnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
LANJUTAN
KPA wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan kepada PA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
ASPEK PENGENDALIAN DANA KEISTIMEWAAN • • • • •
Perencanaan (konsep detail perencanaan) Penganggaran (peletakkan dalam struktur APBD) Pelaksanaan Penataausahaan (UP, LS) Pengawasan (Intern dan Ekstern) Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Intern dan Ekstern)
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH LAKUKAN YANG ANDA TULIS
LAPORKAN YANG ANDA LAKUKAN
HAL-HAL YG MJD PERHATIAN •
PROGRAM DAN KEGIATAN BELUM FOKUS o Kecil-kecil dan ingin dikerjakan semua o Terkesan asal jalan o Perlu disusun perencanaan yang matang dan dipilih yang strategis.
•
KEGIATAN BELUM MEMILIKI TARGET INDIKATOR YANG JELAS o Bersifat kualitatif o Apa yang dituju belum jelas o Belum jalan sudah direvisi o Khusus untuk pengadaan barang(tanah,peralatan dll) belum matang konsepnya o Perlu konsep yang jelas dan ketelitian bersama.
•
ALIRAN KAS o Belum dimulai awal tahun o Belum sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya o Anggapan mudah direvisi. o Perlu desain matang terhadap rencana pelaksanaan
•
USULAN – USULAN YANG DIAJUKAN o Belum melihat kondisi Input yang ada (SDM, peralatan dll) o Usul sebanyak-banyaknya o Perlu memperhatikan realisasi penyerapan tahun-tahun sebelumnya dan kendala yang kemungkinan besar terjai
LANJUTAN • MANAJEMEN o Semakin banyaknya KPA pengelola dana keistimewaan. o Aturan-aturan yang belum sama persepsinya. o Perlu rapat koordinasi yang terjadwal dan terus menerus antara PA dan KPA. • WAKTU o Ada tahapan penyaluran o SiLPA sebagai pengurang dan bisa digunakan setelah ada BA o Perlu kerjasama semua pihak untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan • Pelibatan Masyarakat secara luas o Berada dibelanja langsung SKPD o Berupa program dan kegiatan o Kekuatiran dalam SPJ o Perlu forum bertemu dengan elemen masyarakat dan bekerja bersama-sama
DISIPLIN Disiplin dalam PERENCANAAN DISIPLIN dalam PELAKSANAAN DISIPLIN dalam PENATAUSAHAAN DISIPLIN dalam PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN untuk setiap pelaksanaan program dan kegiatan
35
The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the old ones, which ramify, for those brought up as most of us have been , into every corner of our minds Kesulitan ada bukan pada ide baru, tetapi pada upaya melepaskan diri dari ide lama yang telah menguasai setiap sudut dari benak kita ( John Maynard Keynes) 36
