PENGARUH PENERAPAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG PADA TAHUN 20102012
Susanti, Liberti Pandiangan Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No.27 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530 Phone 081287539883
[email protected]
ABSTRAK Penelitian ini mengenai pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Serpong yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu menganalisa data-data yang diperoleh dan membandingkannya dengan teori-teori yang telah ada dan membandingkannya dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak oleh KPP Pratama Serpong telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan Perpajakan yang berlaku khususnya dalam menjaring Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan PER-16/PJ/2007 dan PER-116/PJ/2007. Sebagian besar prosedur dalam kegiatan ekstensifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikelola dengan manajemen yang baik walaupun kontribusi atas penerimaan PPh OP belum optimal. Selain itu ada beberapa hambatan yang dihadapi. Untuk itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan meningkatkan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat serta menegakan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak koorperatif sehingga mereka sadar dalam melaksanakan kewajiban perpajakaannya. Dengan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diharapkan dapat memperlancar kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan kontribusi terhadap penerimaan pajak dapat meningkat. Kata Kunci : Ekstensifikasi Wajib Pajak,NPWP, Penerimaan Pajak
Pendahuluan Sejalan dengan perkembangan pembangunan negara yang semakin meningkat, permasalahan perpajakan mulai timbul dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi, seperti masih banyak para Wajib Pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalani kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan perbaikan atas sistem pelayanan kepada masyarakat, mulai dari cara penyampaian informasi perpajakan, penyuluhan, administrasi pajak, hingga pengawasan atas pelaksanaan lapangan dengan harapan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya sehingga penerimaan pajak dapat optimal. Guna meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal, peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan pemerintah. Berdasarkan self assessment system sebagai sistem yang berlaku dalam pemungutan pajak, masyarakat yang memiliki penghasilan diharapkan sadar untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan kemudian meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Namun tingkat kepatuhan Wajib Pajak sehubungan dengan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tergolong masih rendah. Masih ada penduduk yang telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP akan tetapi belum melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri. Hal ini terlihat dari data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong, sampai dengan tahun 2012 dari jumlah penduduk yang berada dalam wilayah kerja KPP Pratama Serpong sebanyak 1.486.279 jiwa yang terbagi dalam 399.076 kepala keluarga, dan yang mempunyai penghasilan yang dapat dikenakan pajak sebesar 379.028 berarti sejumlah itu yang harus memiliki NPWP, namun hanya 238.086 jiwa yang menjadi Wajib Pajak atau 63% dari total penduduk yang mempunyai penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Dari data tersebut dapat diindikasikan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh, artinya masih ada Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Untuk menggali potensi pajak yang ada, DJP menjalankan strategi dengan melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak. Dengan menjalankan kegiatan ekstensifikasi yang maksimal diharapkan semakin banyak Wajib Pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP dengan begitu muncul lebih banyak peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui Wajib Pajak baru. Berdasarkan uraian diatas penulisan tertarik untuk menulis mengenai bagaimana pengaruh ekstensifikasi Wajib Pajak dapat memungkinkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan judul: “Pengaruh Penerapan Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong Pada Tahun 2010-2012”
Rumusan Masalah Adapun masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. 2. 3.
Apakah pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong pada tahun 2010-2012 telah sesuai dengan peraturan perpajakan? Apa saja faktor-faktor yang menghambat dari pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan upaya dalam mengatasi hambatan ekstensifikasi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong? Seberapa besar pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2010-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong?
Tujuan Penelitian
1. 2. 3.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: Untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong pada tahun 2010-2012 telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam ekstensifikasi Wajib Pajak. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2010-2012 di KPP Pratama Serpong.
Metode Penelitian Dalam penelitian ini metode analisis data yang penulis pakai adalah metode analisis data kualitatif. Lalu menggunakan metode analisis deskriptif, dengan menggunakan metode deskriptif maka peneliti dapat menggambarkan dan menganalisa menganalisis, dan menginterprestasikan data yang diperoleh untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat dari perumusan objek penelitian. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan: 1. Teknik Dokumentasi yaitu dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. 2. Teknik Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan objek penelitian yaitu dengan pegawai KPP Pratama Serpong, khususnya seksi Ekstensifikasi dan seksi PDI. 3. Studi Kepustakaan yaitu mencari dan menelah landasan teori dengan menggunakan buku wajib dan buku pendukung dari topik yang dibahas, buku tentang peraturan – peraturan perpajakan yang relevan dengan penelitian, serta dokumen lain yang dapat mendukung kelengkapan data yang diperlukan dalam objek penelitian ini.
Hasil dan Bahasan Evaluasi Pelaksanan PER-16/PJ/2007 di KPP Pratama Serpong Pelaksanaan kegiatan ekstensfikasi Wajib Pajak berdarsarkan PER-16/PJ/2007 yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Serpong telah diukur dari pencapaian hasil penambahan jumlah NPWP baru dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Berikut adalah daftar target dan realisasi penambahan NPWP baru selama tahun 2010-2012: Tabel 3.2 Target dan Realisasi Hasil Kegiatan Ekstensifikasi PER-16/PJ/2007 Tahun 2010-2012 Tahun 2010 2011
Rencana 9.000 6.000
2012 4.500 Sumber seksi ekstensifikasi KPP Pratama Serpong
Realisasi 10.061 6.560
Persentase 112% 109%
4.726
105%
Berdasarkan tabel 3.2 pada bab 3, penambahan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari hasil kegiatan ekstensifikasi secara keseluruhan sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2010 jumlah NPWP baru yang berhasil diterbitkan sebanyak 10.061 atau target yang dapat dicapai sebesar 112%, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 9.000 NPWP, pada tahun 2011 jumlah NPWP baru yang diterbitkan sebanyak 6.560 atau target yang dicapai 109%, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 6.000 NPWP. Sedangkan pada tahun 2012 penambahan NPWP baru juga mengalami peningkatan sebesar 4.726 melebihi target yang ditetapkan sebanyak 4.500 NPWP, atau target yang dapat dicapai adalah 105%. Secara keseluruhan total penambahan NPWP dari hasil Wajib Pajak baru hasil kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan KPP Pratama Serpong selama tahun 2010 hingga tahun 2012 sebanyak 21.347 NPWP baru yang telah diterbitkan. Pada tahun 2010 adalah realisasi terbesar yang dapat dicapai oleh KPP Pratama Serpong, melalui canvassing atau penyisiran dipusat perkantoran dan sentra ekonomi di wilayah kerja KPP, pada tahun tersebut banyak Wajib Pajak baru terjaring saat KPP melakukan canvassing. Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami penurunan yang disebabkan kerena sebagian besar Wajib Pajak sudah terjaring oleh kegiatan canvassing dan sudah mempunyai NPWP ditahun sebelumnya. Selain itu penyebab penurunan disebabkan adanya faktor peningkatan PTKP yang memberikan pengaruh dalam pencapaian target NPWP. Perubahan penetapan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebelumnya Rp13.200.000,00 per tahun sejak tahun 2009 naik menjadi Rp15.840.000,00 per tahun. Sehingga menyebabkan potensi Wajib Pajak baru menurun dikarenakan tidak semua calon Wajib Pajak memiliki penghasilan diatas PTKP baru. KPP juga beralasan kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak masih rendah. Di tengah situasi ekonomi Indonesia yang sulit, pajak diibaratkan beban tambahan bagi masyarakat. Selain itu, sanksi yang ada juga dianggap masih kecil dan tidak tegas dijalankan oleh pihak yang berwajib. Evaluasi Pelaksanaan PER-116/PJ/2007 di KPP Pratama Serpong Pelaksanaan kegiatan ekstensfikasi Wajib Pajak berdarsarkan PER-116/PJ/2007 yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Serpong telah diukur dari pencapaian hasil penambahan jumlah NPWP baru dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Berikut adalah daftar target dan realisasi penambahan NPWP baru selama tahun 2010-2012: Tabel 3.3 Target dan Realisasi Hasil Kegiatan Ekstensifikasi PER-116/PJ/2007 Tahun 2010-2012 Tahun
Rencana
Realisasi
Persentase
2010 2011
1.500 650
714 425
48% 65%
2012 Sumber seksi ekstensifikasi KPP Pratama Serpong
-
Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kegiatan esktensifikasi Wajib Pajak berdasarkan kegiatan PER-116/PJ/2007 yang dilakukan oleh KPP Pratama Serpong pada tahun 2010 sampai 2012 belum mencapai target yang ditetapkan, hasilnya belum maksimal. Hal ini disebabkan penetapan target untuk kegiatan PER-116/PJ/2007 terlalu tinggi, dan ternyata sebagian besar objek PBB sudah terdata oleh KPP Pratama Serpong pada tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2012 tidak ada pendataan. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Serpong mengatakan bahwa pelaksanaan PER-116/PJ/2007 terhadap pendataan objek pajak bumi dan bangunan tidak dijalankan lagi pada awal 2012, dikarena
pengelolaan administrasi objek pajak bumi dan bangunan akan dipindah alihkan ke Pemda pada tahun 2013, maka dari itu pelaksanaan PER-116/PJ/2007 pada tahun 2012 tidak dapat dilaksanakan lagi oleh KPP Pratama Serpong karena program ekstensifikasi ini berdasarkan pada kegiatan pendataan PBB. Evaluasi Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Serpong bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar, dari kegiatan ekstensifikasi ini juga harus dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar tentunya juga akan bertambahnya pada pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian pada bagian ini akan dilihat berapa jumlah pemasukan Wajib Pajak PER16/PJ/2007 dan PER-116/PJ/2007, untuk melihat kontribusi kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak. Berikut ini penulis sajikan tabel penerimaan PPh Orang Pribadi dari hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak pada KPP Pratama Serpong. Tabel 4.1 Penerimaan PPh OP Hasil Ekstensifikasi KPP Pratama Serpong Tahun 2010-2012 Tahun Wajib Pajak WP OP Hasil Penerimaan PPh OP Terdaftar Ekstensifikasi 2010 197.032 WP 10.775 WP Rp11.752.053.936 2011 212.950 WP 6.985 WP Rp12.288.892.199 2012 238.086 WP 4.726 WP Rp11.842.756.179 Sumber seksi ekstensifikasi KPP Pratama Serpong Berdasarkan tabel diatas jumlah Wajib Pajak terdaftar pada tahun 2010-2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya yang disebabkan dari seluruh jumlah Wajib Pajak terdaftar ditahun terdahulu tetap digabungkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi ditahun yang sedang dijalankan, maka dari tahun ke tahun akan mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 Wajib Pajak terdaftar sebanyak 197.032 namum dari data tersebut terdiri dari Wajib Pajak baru sebanyak 10.755 yang berasal dari program PER16/PJ/2007 sebanyak 10.061 dan PER-116/PJ/2007 sebanyak 714. Dari 10.775 Wajib Pajak tersebut hanya menyumbang penerimaan PPh Orang Pribadi sebesar Rp11.752.053.936, yang disebabkan pada saat itu kondisi masyarakat sedang memburuk akibat kebijakan kenaikan harga BBM oleh Pemerintah yang mengakibatkan meningkatnya biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak menurun yang menyebabkan jumlah pajak yang disetorkan juga sedikit. Penulis mengasumsikan bahwa pada tahun 2010 masing-masing Wajib Pajak menyumbang PPh sekitar Rp1.090.677,85 per tahunnya. Sedangkan untuk tahun 2011, Wajib Pajak terdaftar sebanyak 212.950 yang terdiri dari 6.985 Wajib Pajak baru yang berasal dari program PER-16/PJ/2007 sebanyak 6.560 dan PER-116/PJ/2007 sebanyak 425. Dari jumlah Wajib Pajak baru tersebut menyumbang penerimaan PPh Orang Pribadi sebesar Rp12.288.892.199 atau jika di asumsikan rata-rata dari Wajib Pajak baru itu dapat menyumbang sekitar Rp1.759,326,02 PPh Orang Pribadi setiap tahunnya, jika dilihat kodisi perekonomian masyarakat tahun 2011 mulai membaik ditandai dengan meningkatnya penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi baru sehingga pajak yang disetorkan juga meningkat. Dan untuk tahun 2012, Wajib Pajak terdaftar sebanyak 238.086 terdiri dari Wajib Pajak baru yang berasal dari program PER-16/PJ/2007 sebanyak 4.726 Wajib Pajak baru, dari 4.726 orang tersebut menyumbang penerimaan PPh Orang Pribadi sebesar Rp11.842.756.179, jika diasumsikan rata-rata dari Wajib Pajak baru itu menyumbang sekitar Rp2.505.873,08 PPh Orang Pribadi setiap tahunnya. Dari rata-rata penerimaan PPh Orang Pribadi pertahun dapat dilihat bahwa jumlah penghasilan orang pribadi pada tahun 2012 lebih besar dari pada
tahun 2011, dan bukan berarti tidak mungkin PPh Orang Pribadi yang tercatat di KPP Pratama Serpong akan terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu sebaiknya pihak KPP Pratama Serpong harus berkerja keras lagi untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan memfokuskan atau mengklasifikasikan sektor-sektor usaha yang ada di wilayah KPP Pratama Serpong, jadi dapat diketahui sektor usaha yang paling potensial agar dapat memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak atau dengan membuat upaya lain untuk meningkatkan peneriman pajak yaitu dengan beralih melaksanakan kegiatan ekstensifikasi berdasarkan PER-175/PJ/2006 tentang tata cara pemuktahiran data objek pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memilki tempat usaha dipusat perdagangan dan/atau pertokoan, karena jika dilihat wilayah KPP Pratama Serpong terletak dikawasan yang merupakan salah satu sentra usaha, terutama dibidang perdangangan yang tentunya masih banyak potensi yang masih harus digali untuk dijadikan sumber penerimaan pajak terutama dari Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga jumlah penerimaan PPh OP hasil ekstensifikasi bisa meningkat pula. Kontribusi Penerimaan PPh OP Hasil Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan PPh Seluruhnya Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama Serpong, maka analisis yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan PPh Orang Pribadi hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap realisasi penerimaan PPh seluruhnya di KPP Pratama Serpong dengan menggunakan data pada tabel berikut: Tabel 4.2 Kontribusi Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi Tahun 2010-2012 Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Serpong Tahun Pajak
Penerimaan PPh OP Dari Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak
Total Penerimaan PPh Seluruhnya
2010 Rp11.752.053.936 Rp 740.294.829.259 2011 Rp12.288.892.199 Rp1.022.822.054.622 2012 Rp11.842.756.179 Rp1.261.098.582.268 Sumber Seksi Ekstensifikasi & Seksi PDI KPP Pratama Serpong
Persentase
1.59% 1.20% 0.9%
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa perkembangan penerimaan PPh Seluruhnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan tersebut tidak semata-mata dipengaruhi oleh jumlah Wajib Pajak terdaftar, namun banyak faktor yang bisa mempengaruhinya seperti kondisi perekonomian negara, tingkat pendapatan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, tarif pajak, dan lain-lain. Namun tidak begitu halnya dengan penerimaan pajak yang berasal dari hasil ekstensifikasi Wajib Pajak yang mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2010 penerimaan PPh Orang Pribadi yang berjumlah Rp740.294.829.259, dimana didalamnya ada kontribusi penerimaan PPh OP dari hasil ekstensifikasi yaitu sebesar Rp11.752.053.936. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari penerimaan pajak hasil ekstensifikasi Wajib Pajak. Pada tahun 2011 penerimaan PPh OP hasil ekstensifikasi sebesar Rp12.288.892.199 atau memberikan kontribusi sebesar 1.20% dari penerimaan PPh seluruhnya sebesar Rp1.022.822.054.622. Untuk tahun 2012 Penerimaan PPh OP hasil ekstensifikasi Wajib Pajak mengalami penurunan hanya memberikan kontribusi sebesar Rp11.842.756.179 atau menyumbang sekitar 0.9% terhadap
penerimaan PPh seluruhnya. Jika dilihat kontribusi penerimaan PPh Orang Pribadi dari hasil kegiatan ekstensifikasi hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Hal tersebut terjadi jika banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dan mereka yang sudah memiliki NPWP tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban perpajakan. Upaya yang dilakukan untuk meningkat penerimaan PPh OP hasil ekstensifikasi Wajib Pajak, pihak KPP Pratama Serpong harus rajin mengirimkan surat himbauan untuk melakukan kegiatan perpajakan kepada Wajib Pajak yang sudah terdaftar ataupun yang sudah memiliki NPWP. Dengan begitu mereka sadar dengan kewajibannya setalah memiliki NPWP yaitu dengan membayar pajak. Dan sebaiknya dalam surat himbauan tersebut diberitahukan juga sanksi bagi Wajib Pajak yang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya, langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan pemerikasaan dan pengenaan sanksi sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak yang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dapat dijatuhi sanksi pidana. Hambatan dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak khususnya pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Serpong belum cukup berhasil, hal ini dikarenakan adanya beberapa hambatan atau kendala yang mengakibatkan pencapaian hasil kurang optimal, hambatanhambatan tersebut antara lain : 1.
2.
3.
4.
Terbatasnya Sumber Daya Manusia : Permasalahan yang terjadi KPP Pratama Serpong karena terbatasnya sumber daya manusia. Jumlah petugas atau pegawai yang ada dibagian Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Serpong hanya berjumlah 6 orang yang hanya terdiri dari 1 orang kepala seksi, 1 orang fungsional penilai, dan 4 orang pelaksana seksi. Data Tidak Lengkap : Kesulitan yang dihadapi pada pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak terkait dengan data yang diperoleh adalah kurang akuratnya data yang diperoleh dari Pemda setempat (kecamatan atau kelurahan) mengenai data kependudukan, misalnya alamat yang kurang jelas atau tidak lengkap atau adanya mutasi penduduk yang tidak segera diperbaharui datanya sehingga menyulitkan petugas untuk menyampaikan surat himbauan. Data yang diperoleh melalui laporan bulanan PPAT seringkali juga tidak menyebutkan nama dan alamat pelaku-pelaku transaksi tanah dan atau bangunan yang dilaporkan oleh PPAT tersebut. Rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak : Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah karena ketidak pahaman masyarakat mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan itulah yang menjadikan kesadaran masyarakat mengenai pajak masih sangat rendah. Selain itu juga kekhawatiran akan penyalagunaan uang pajak sering kali menjadi pemikiran masyarakat. Masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak juga ditunjukan dengan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT, khususnya SPT Tahunan. Meski KPP telah berupaya memberikan kemudahan dan fasilitas dalam hal menyampaikan SPT, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan masih belum bisa ditingkatkan. Bahkan berdasarkan analisis atas perkembangan jumlah SPT yang disampaikan, ada kecenderungan bahwa tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT tersebut semakin menurun dari tahun ke tahun. Kurangnya kerja sama pihak ketiga: Untuk bisa menjaring semua Wajib Pajak potensial tidak bisa hanya mengandalkan data yang berasal dari intern DJP, KPP juga harus mencari data yang berasal dari luar DJP, oleh karena itu kerjasama dengan intansi lain baik swasta maupun pemerintah harus dilanjutkan. Pada dasarnya KPP Pratama Serpong sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah berupa data-data yang dibutuhkan KPP, namun kerjasama tersebut perlu ditingkat lagi. Hubungan dengan pihak swasta juga harus dijalani, mengingat merekalah pelaku kegiatan ekonomi yang utama. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan
mengadakan pertemuan berkala dengan asosiasi dan perkumpulan pengusaha yang ada di wilayah kerja KPP baik secara formal maupun informal. Upaya-Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak, KPP Pratama Serpong telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan ekstensifikasi. Upaya-upaya yang dilakukaan dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak di KPP Pratama Serpong adalah: 1.
2.
3.
4.
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia : Alternatif pemecahan masalah dalam keterbatasan SDM yaitu dapat dilakukan dengan penambahan jumlah pegawai ekstensifikasi yang berkualitas dan memiliki integritas serta moral yang tinggi. Namun untuk saat ini KPP Pratama Serpong baru mengupayakan dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada di KPP yaitu meliputi semua pegawai yang dilakukan dengan mengadakan diklat ataupun pelatihan-pelatihan perpajakan. Dengan harapan semua pegawai dapat meningkatkan kemampuannya dibidang ekstensifikasi Wajib Pajak, dengan begitu semua fungsi yang ada dapat dijalankan dengan baik walupun dengan SDM terbatas. Menggalangkan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai pajak : KPP Pratama Serpong melakukan sosialisasi perpajakan dilakukan secara berkala di instansi-instansi pemerintah maupun swatsa seperti pemerintah kota Serpong, dinas tenaga kerja, serta perusahaanperusahaan swasta diwilayah kerja KPP Pratama Serpong. Selain itu juga penyuluhan dilakukan melalui penggunaaan media cetak dan elektronik seperti pemasangan spanduk, iklan dan pencetakan buletin-buletin perpajakan yang mensosialisasikan pentingnya pajak dan menjadi Wajib Pajak. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga : Kerjasama dengan pihak ketiga dimaksud untuk mendukung pelaksanaan ekstensifikasi, terutama dalam hal pencarian data. Kerjasama dengan instansi lain yang telah diwujudkan adalah kerja sama dengan instansi kelurahan dalam rangka pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Kerjasama tersebut juga ditunjukan untuk keterlibatan aktif dari Pemerintah Daerah setempat dalam kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. Pencarian data ekstern dan intern : Data yang lengkap dan akurat merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi. Oleh karena itu upaya untuk memperluas dan memperbanyak jumlah Wajib Pajak melalui ekstensifikasi juga dapat dilakukan dengan mencari data-data potensial yang berasal dari luar KPP Pratama Serpong. Upaya penggalian yang dapat dilakukan dengan melakukan permintaan data potensial tersebut kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain data jual beli rumah dan tanah dari PPAT, data penyewa gedung dari pengelola gedung pusat perbelanjaan dan perkantoran, data pemilik mobil mewah dari SAMSAT dsb. Data intern merupakan data yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan ekstensifikasi, sebagian besar data yang telah diperoleh KPP melalui lampiran SPT dan data PBB. Data yang terdapat didalam SPT tersebut diolah di Seksi Pengolahan Data dan Informasi yang kemudian diteliti kembali untuk dicari apakah masih ada nama-nama yang telah memenuhi syarat dan potensial untuk dikenakan pajak namun belum memiliki NPWP.
Simpulan dan Saran Simpulan 1.
Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak di KPP Pratama Serpong telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh DJP, yaitu pedoman pada PER-16/PJ/2007 dan PER-116/PJ/2007, walaupun pencapaian ke dua program tersebut belum optimal terutama dalam peningkatan jumlah penerimaan PPh Orang Pribadi.
2.
Adanya beberapa hambatan atau kendala yang mengakibatkan pencapaian hasil kurang optimal, seperti terbatasnya sumber daya manusia, data yang tidak lengkap, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan kurang kerja sama pihak ke tiga
3.
Kontribusi Wajib Pajak hasil ekstensifikasi terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi pada tahun 2010 sebesar Rp11.752.053.936 sedangkan untuk tahun 2011 sebesar Rp12.288.892.199 yang mengalami peningkatan atau growth sebesar 4,57%. Dan pada tahun 2012 mengalami penurunan -3,6% yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp11.842.756.179.
Saran 1.
Dengan beralih atau memperluas lagi wilayah pelaksanaannya dengan melaksanakan PER-175/PJ/2006 tentan Tata Cara Pemuktahiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan.
2.
Untuk mengoptimalkan potensi pajak yang masih belum digali yang sangat besar pada wilayah kerja KPP Pratama Serpong maka diperlukan kemauan, kerja keras, dan komitmen dari semua komponen pegawai pada KPP Pratama Serpong.
3.
Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, KPP harus lebih sering mengirimkan surat himbauan kepada Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta pemberian sanksi baik berupa denda atau bunga kepada Wajib Pajak sengaja melalaikan kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum yang tegas juga harus dilaksanakan kepada para Fiskus dan para pejabat pajak yang melakukan tindakan penggelapan dan korupsi pajak berupa pemberian sanksi denda maupun tindakan pidana kurungan sesuai perbuatannya
