SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA BIDANG PEMBINAAN

Hasil penelitian/survei

SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA BIDANG PEMBINAAN (Research finding : The Survey Of Public Satisfaction Index On The Performance Of Advancement Department) Sri Humana Lagustiani Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung (Diterima tanggal 3 Oktober 2012, disetujui tanggal 5 Nopember 2012) Abstrak Mengukur indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam memberikan pelayanan berkaitan erat dengan konsep dan prinsip-prinsip pokok reformasi birokrasi. Survei indeks kepuasan masyarakat ini untuk mengetahui kinerja Kejaksaan. Survei ini hanya dilakukan pada bidang pembinaan yang meliputi 9 (sembilan) unit kerja, yaitu Sesjambin, Biro Perencanaan, Biro Hukum, Biro Kepegawaian, Biro Umum, Biro Perlengkapan, Biro Peralatan, Pusat Litbang, Pusat Daskrimti. Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat memproleh pelayanan. Sampel diambil secara acak ( random ). Responden masing-masing unit kerja 150 orang dengan keseluruhan responden 1350 orang. . Data diolah menurut teknik pengukuran metoda exel (aplikasi excel). Hasil survey menyebutkan bahwa : kepuasan masyarakat terhadap satuan kerja bidang pembinaan dengan nilai baik, yaitu : Nilai persepsi 3 ; Nilai Interval IKM 2,51 – 3,25 ; Nilai Interval Konversi IKM 62,51 – 81,25 ; Mutu pelayanan kinerja “Baik” (= B ). Skor tertinggi pada unit kerja Pusat Data statistik kriminal dan teknologi informasi. Sedangkan IKM terendah ada pada unit kerja biro kepegawaian dengan skor 64,799. Umumnya ketidak puasan masyarakat terletak pada “Prosedur Pelayanan” , sedangkan kepuasan tertinggi masyarakat pada”Keamanan dan Kenyamanan dalam memberikan pelayanan”. Kata Kunci : (Indeks Kepuasan Masyarakat, Kinerja, Kejaksaan ). Abstract Measuring community satisfaction index ( IKM ) in providing services closely related to the concept and basic principles of bureaucratic reform. This IKM survey aims to determine the performance of attorneys. This survey is only done in the field of Pembinaan which includes nine (9) units: Sesjambin, Biro Perencanaan, Biro Hukum, Biro Kepegawaian, Biro Umum, Biro Perlengkapan, Biro Peralatan, Pusat Litbang, and Pusat Daskrimti. Data and information about the level of community satisfaction obtained from the quantitative and qualitative measurements on the opinion of people who obtain services. Sampling were taken at random (random sampling), respondents in each work unit amounted to 150 for a total of respondents were 1350 respondents. The data is processed according to the the measurement technique by using the excel method (microsoft office excel programs). The result of research reveals that community satisfaction the units of Pembinaan are “good”, perception of value 3; interval value IKM 2.51 to 3.25; interval value conversion IKM 62.51 to 81.25; quality of service performance is “Good” ( =B ). The highest score is the Pusat Daskrimti unit. While the index is lowest public satisfaction is Biro Kepegawaian unit with a score of 64.799. Generally, public dissatisfaction is based on “procedure of services”, while the highest satisfaction based on the “safety and comfort in providing services”. Keywords: Public Satisfaction Index, Performance, Attorney.

JURNAL BINA ADHYAKSA Vol. 3 No. 1 - Nopember 2012

Survey Indeks... (Sri Humana Lagustiani) 73

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Mengukur indeks kepuasan masyarakat dalam memberikan pelayanan berkaitan erat dengan konsep dan prinsip-prinsip pokok reformasi birokrasi. Kata reformasi sampai saat ini ditujukan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan clean government. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan yang berkaitan dengan norma-normanya. Dengan demikian maka perubahan masyarakat dijadikan sebagai peningkatan martabat manusia, sehingga hakekatnya perubahan masyarakat berkait erat dengan kemajuan masyarakat. Dilihat dari aspek perkembangan masyarakat tersebut maka dengan reformasi ini akan terjadilah keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta konsensus antara prinsipprinsip umum dalam masyarakat .Khan (1981) 1 memberi pengertian reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. Sedangkan Quah (1976)2 mendefinisikan reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari change, improvement, atau modernization. Dari pengertian ini, maka reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap tingkah laku (the ethics being). Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara 1

2

Siswoyo22, Reformasi Birokrasi Menuju Pelayanan Efektif dan Efesien kepada Masyarakat, Februari 20, 2008. ibid

74


efektif dan efisien. Istilah efektivitas dan efisiensi merupakan konsep engineering yang diadaptasi dari sektor privat, yang kemudian dalam perkembangannya diterapkan dalam sektor publik yakni pemerintah dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Dalam pelayanan publik apabila kedua hal diperbandingkan maka efektivitas jauh lebih penting dari efisiensi. Suatu pelayanan publik yang tidak efisien masih dapat dimaklumi sepanjang pelayanan itu efektif bagi masyarakat (Putra :19)3. Efektivitas dapat dilihat dari 3 pendekatan yakni: Pendekatan Sasaran (goal approach), mengukur efektivitas dari segi output; Pendekatan Sumber (system resource approach), melihat dari inputnya; Pendekatan Proses (process approach), yakni menekankan pada faktor internal organisasi publik, seperti efisiensi dan iklim organisasi. Akan tetapi walaupun pelayanan publik lebih menekankan efektivitas daripada efeisiensi, dalam tataran praktis konsep efektivitas tidak dapat dipisahkan dari konsep efisiensi. Unsur efisiensi adalah salah satu determinan untuk mengetahui apakah suatu kegiatan bisa dikategorikan efektif atau tidak sebagaimana pendekatan ketiga. Sementara itu Birokrasi diartikan sebagai kekuasaan atau pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintah. Dalam pengertian selanjutnya birokrasi adalah pegawai pemerintah, yang menjalankan dan menyelenggarakan tugas yang ditentukan oleh konstitusi, menjalankan program pembangunan, pelayanan publik, dan penerapan kebijakan pemerintah, yang biasanya disebut pegawai Sipil dengan istiah Aparatur Pemerintah. Aparatur pemerintah adalah orang-orang yang dipercaya dan diberi mandat oleh negara dan rakyat untuk mengelola pemerintahannya guna 3

ibid

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka efektivitasnya harus diukur berdasarkan seberapa tinggi tingkat pelayanan kepada masyarakat . Birokrasi dalam pengertian keseharian selalu dimaknai institusi resmi yang melakukan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Tjokrowinoto:112)4. Segala bentuk upaya pemerintah dalam mengeluarkan produk kebijakannya semata-mata dimaknai sebagai manifestasi dari fungsi melayani orang banyak. Walaupun persepsi ini mengandung titik–titik kelemahan. Disadari atau tidak pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam undangundang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasionan ( Propenas ) adalah menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat. Kebijakan Kejaksaan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanannya dapat diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu peningkatan kualitas pelayanan merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terusmenerus dan berkelanjutan oleh unit kerja pada semua tingkatan. Untuk mengetahui kinerja unit-unit kerja di lingkungan kejaksaan perlu dilakukan penilaian, melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat, sebagai tolak 4

ibid JURNAL BINA ADHYAKSA Vol. 3 No. 1 - Nopember 2012

ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan publik. Survey kinerja Kejaksaan ini dilakukan pada bidang pembinaan yang meliputi 9 (sembilan) unit kerja, yaitu Sesjambin, Biro Perencanaan, Biro Hukum, Biro Kepegawaian, Biro Umum, Biro Perlengkapan, Biro Peralatan, Pusat Litbang, Pusat Daskrimti. Hasil survey indeks kepuasan masyarakat ini akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dilakukan Survey Indeks kepuasan masyarakat adalah : 1.

untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan di lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan yang terdiri dari 9 (Sembilan ) unit kerja, yang dapat digunakan untuk melihat gambaran kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

2.

sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public.

C. Manfaat Survey Manfaat dilakukan survey indeks kepuasan masyarakat : 1.

Diketahui kelemahan dari masingmasing unit penyenggara pelayanan guna perbaikan;

2.

Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan ;

3.

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan; Survey Indeks... (Sri Humana Lagustiani) 75

4.

Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan public pada lingkup Jaksa Agung Muda Pembinaan;

5.

Memacu persaingan positf, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan pelayanan ;

6.

Diketahui gambaran kinerja unit pelayanan.

D. Sasaran survey Survey indeks kepuasan masyarakat ini dilakukan pertama kali di lingkungan Kejaksaan, pada unit-unit kerja bidang Pembinaan tentang penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai adalah : 1.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja unit-unit pelayanan bidang pembinaan dalam memberikan pelayanan;

2.

Penataan system, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdayaguna dan berhasil guna;

3.

Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan public.

Yang dimaksud Masyarakat dalam survey ini adalah Masyarakat/pegawai di lingkungan kejaksaan yang pernah atau sedang menerima pelayanan dari unit-unit penyelengara pelayanan bidang pembinaan Kejaksaan Agung RI. Yang dimaksud unsur pelayanan adalah factor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variable penyusunan indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 76


E. Ruang Lingkup Runag lingkup survey indeks kepuasan masyarakat ini terbatas pada kinerja Jaksa Agung Muda Pembinaan yang meliputi 9 (sembilan) unit kerja, yaitu Sesjambin, Biro Perencanaan, Biro Hukum, Biro Kepegawaian, Biro Umum, Biro Perlengkapan, Biro Peralatan, Pusat Litbang, Pusat Daskrimti.

GAMBARAN UMUM KEJAKSAAN A. Langkah Pembaharuan dan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Secara umum mutu pelayanan aparatur pemerintah disegala bidang dirasakan masih lemah dan rendah, oleh karena itu sebagai aparatur pelayan publik pemerintah perlu terus menerus berupaya meningkatan mutu pelayanan.Bahwa tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public semakin meningkat, hal ini sejalan dalam upaya mewujudkan good governance untuk menjawab tunutan masyarakat pengguna layanan. Pembaharuan hukum yang dilakukan Kejaksaan antara lain dengan optimalisasi kinerja melalui Reformasi Birokrasi. Hal ini merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan secara bertahap. Sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, yang menyatakan bahwa “Pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparat Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik”. Tuntutan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bagi kejaksaan sebagai aparatur Negara banyak mendapat sorotan publik terutama dalam menjamin terciptanya kepastian hukum. Dilaksakannnya reformasi birokrasi karena, kejaksaan sebagai salah satu

lembaga penegak hokum masuk dalam kualifikasi prioritas pertama bagi lembaga penegak hokum dalam seluruh program reformasi birokrasi yang dikoordinasikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. Sedangkan tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi adalah untuk membangun/membentuk profil lembaga dan perilaku pegawai Kejaksaan agar mempunyai integritas tinggi, produktifitas tinggi, bertanggungjawab dan mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat. B. Gambaran dan struktur unit kerja Bidang Pembinaan Berdasarkan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/ 01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agun Pembinaan adalah unsure pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pembinaan, bertanggungjawab kepada Jaksa Agung. Lingkup bidang pembinaan meliputi pembinaan atas perencanaa, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan kekayaan milik Negara, pertimbangan hokum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerjasama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya. Susunan organisasi Jaksa Agung Muda Pembinaan terdiri dari : a. b. c. d. e. f.

Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan ; Biro perencanaan ; Biro Umum ; Biro Kepegawaian ; Biro Keuangan ; Biro Perlengkapan, dan JURNAL BINA ADHYAKSA Vol. 3 No. 1 - Nopember 2012

g.

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

Selain itu unit kerja yang secara administrative dan birokrasi berada pada Jaksa Agung Muda Pembinaan namun bertanggungjawab langsung pada Jaksa Agung adalah : 1. 2.

Pusat Penelitian dan Pengembangan ; Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi.

SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT. 1.

Pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )dan Unsurunsurnya

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memeproleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan memebandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari 14 unsur pelayanan, yaitu : 1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administrative yang diperlukan untuk mendapat pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. 3.

Kejelasan pelayanan, yaitu kebaradaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan.

4.

Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama Survey Indeks... (Sri Humana Lagustiani) 77

lingkungan unit pemnyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pleyanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 5.

Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan hingga penyelesaian pelayanan.

6.

Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.

7.

Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

8.

Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pemberian pelayanan dengan tidak membedakan pangkat, golongan/status jabatan masyarakat yang dilayani.

9.

Kesopanan dan keramahan pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah saling menghargai dan menghormati.

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. 11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.

2.

Langlah-langkah survey IKM

a.

Lokasi dan sample survey

Survey dilakukan di 5 (lima) wilayah hukum kejaksaan tinggi dengan masingmasing 4 (empat) kejaksaan negeri yang berdekatan dengan kejaksaan tinggi dan yang relative jauh dengan wilayah hokum kejaksaan tinggi. Pengambilan sample lokasi survey ini diharapkan akan relative objektif dalam membrikan penilaian kinerja. Penunjukan lokasi penelitian dilakukan secara acak. Adapun wilayah hukum kejaksaan tinggi tersebut adalah : 1.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, meliputi kejaksaan negeri Bandung; Kejaksaan negeri Tasikmalaya, kejaksaan negeri Garut, Kejaksaan negeri Ciamis, kejaksaan negeri Banjar.

2.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, meliputi Kejaksaan negeri Semarang ; Kejaksaan negeri Kendal , Kejaksaan negeri Pekalongan, Kejaksaan negeri Demak, Kejaksaan negeri Kudus.

3.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, meliputi Kejaksaan negeri Medan ; Kejaksaan negeri Lubukpakam Kejaksaan negeri Belawan, Kejaksaan negeri Binjai, Kejaksaan negeri Stabat.

4.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, meliputi Kejaksaan negeri Kejaksaan Negeri Makasar; Kejaksaan Negeri Maros; Kejaksaan Negeri Sungguhminasa; Kejaksaan Negeri Pangkep; Kejaksaan Negeri Takalar

12. Kepastian jadual pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 13. Kenyamanan lingkungan, kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih , rapid an teratur sehingga dapat memebrikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. 14. Keamanan terjaminnya 78

pelayanan, yaitu tingkat keamanan


5.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, meliputi kejaksaan negeri Samarinda; Kejaksaan negeri Tenggarong, kejaksaan negeri Balikpapan, Kejaksaan negeri Bontang , kejaksaan negeri Penajam.

b.

Sample dan Responden survey

1.

Teknik pengambilan sample

Sample diambil secara acak ( random ), responden masing-masing unit kerja 150 orang, keseluruhan responden 1350, terdiri dari jaksa dan pegawai tata usaha, dengan rincian dan karakteristik responden sebagai berikut : a.

b.

c.

d.

c.

Pelaksanaan pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di aula kejaksaan ( kejaksaan tinggi/negeri ), diawali dengan pengarahan tentang tatacara pengisian kuistioner . Isian data terdiri dari 14 unsur pelayanan yang telah ditetapkan dalam kuistioner. d. Pengolahan data Data pendapat masyarakat yang terisi dalam kuistioner diedit dengan melakukan penomoran, kemudian dikompilasi umur; jenis kelamin; pendidikan, dan jabatan responden. Data diolah menurut teknik pengukuran metoda exel.

Berdasarkan usia, responden yang menjawab kuistioner tertinggi adalah responden usia antara 46 – 50 tahun yaitu 1349 responden ( 99,93 % ), sedangkan responden usia 61 – 65 tahun paling sedikit yang memberikan tanggapan yaitu 1 responden ( 0,07 %).

HASIL PENGOLAHAN DATA IKM

Berdasarkan jenis kelamin, responden yang menjawab kuistioner tertinggi adalah responden jenis kelamin laki-laki 903 responden ( 66,96% ), perempuan 447 responden ( 33,04 % ).

1.

Nilai persepsi 3 ;

2.

Nilai Interval IKM 2,51 – 3,25

3.

Nilai Interval Konversi IKM 62,51 – 81,25

Berdasarkan jabatan/pekerjaan, responden yang menjawab kuistioner tertinggi adalah responden jaksa 859 (63,63 %) sedangkan responden pegawai TU 471 ( 34,89 % ), tanpa menyebut jabatan 20 responden (1,48%).

4.

Mutu pelayanan kinerja Baik ( B ).

Berdasarkan pendidikan, responden dengan pendidikan SLTP 2 responden (0,15%), pendidikan SLTA 214 responden ( 15,58% ), pendidikan Diploma 26 responden ( 1,93% ), S1 791 responden ( 58,59% ), S2 306 responden ( 22,6% ) dan S3 10 responden ( 0,47% ), tanpa menyebut pendidikan 1 responden ( 0,07% ). JURNAL BINA ADHYAKSA Vol. 3 No. 1 - Nopember 2012

Dari data yang masuk dan setelah diolah dengan rumus yang sudah ditentukan (aplikasi excel ) maka dari 9 unit kerja yang ada di pembinaan umumnya dengan nilai baik, yaitu :

Skor tertinggi indeks kepuasan masyarakat bidang pembinaan pada unit kerja Pusat Data statistik kriminal dan teknologi informasi dengan skor 70,669; sedangkan indeks kepuasan masyarakat terendah ada pada unit kerja biro kepegawaian dengan skor 64,799. Adapun urutan skor hasil indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut5: 1. Pusat Data statistik kriminal dan teknologi informasi 70,669; 2. Biro Umum 70,657 3. Biro Perencanaan 70,018 5

Penyusunan urutan dilakukan berdasarkan peringkat hasil survei


4.

Pusat Penelitian dan Pengembangan 69,793 Biro Hukum 69,790 Biro Keuangan 69,746 Sesjambin 69,746 Biro Perlengkapan 69,353 Biro Kepegawaian 64,799

5. 6. 7. 8. 9.

Berikut ini hasil penilaian atas kepuasan masyarakat masing-masing unit yang ada pada bidang pembinaan dengan unsur yang mempunyai nilai terendah dan tertinggi, yaitu : 1.

Unit Kerja Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi UNSUR PELAYANAN

No.

NILAI RATA-RATA

skor tertendah ada pada unsure kecepatan dalam memberikan pelayanan yaitu NRR 2,733 Skor tertinggi NRR 3,140 pada keamanan pelayanan. 2. Unit Kerja Biro Umum UNSUR PELAYANAN

No.

NILAI RATA-RATA

U1

Prosedur pelayanan

2.740

U2

Persyaratan pelayanan

2.807

U3

Kejelasan petugas pelayanan

2.853

U4

Kedisiplinan petugas pelayanan

2.833

U5

Tanggung jawab petugas pelayanan

2.913

U6

Kemampuan petugas pelayanan

2.907

U7

Kecepatan pelayanan

2.687

U8

Keadilan mendapatkan pelayanan

2.827

U9

Kesopanan dan keramahan petugas

2.947

U10

Kewajaran biaya pelayanan

2.780

U1

Prosedur pelayanan

2.707

U11

Kepastian biaya pelayanan

2.707

U2


2.793

U12

Kepastian jadwal pelayanan

2.733

U3


2.840

U13

Kenyamanan lingkungan

3.013

U4


2.853

U14

Keamanan pelayanan

3.020

U5


2.927

U6


2.880

U7

Kecepatan pelayanan

2.733

U8


2.853

U9


2.973

U10


2.780

U11


2.767

U12


2.753

U13


2.953

U14

Keamanan pelayanan

2.947

Keterangan: - U1 s.d. U14 - NRR - IKM - *) - **) NRR Per Unsur


= = = = = =

Unsur-unsur pelayanan Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah NRR IKM tertimbang Jumlah NRR tertimbang x 25 Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah Kuisioner yang terisi NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,071 Per Unsur UNIT PELAYANAN : 70,659 = 70.66

= = = = = =

Unsur-unsur pelayanan Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah NRR IKM tertimbang Jumlah NRR tertimbang x 25 Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah Kuisioner yang terisi NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,071 Per Unsur

Mutu Pelayanan: A (Sangat Baik) B (Baik) C (Kurang Baik) D (Tidak Baik)

: : : :

81,26 - 100,00 62,51 - 81,25 43,76 - 62,50 25,00 - 43,75

UNIT PELAYANAN : 70,669 = 70.67


80

: : : :

81,26 - 100,00 62,51 - 81,25 43,76 - 62,50 25,00 - 43,75


Skor terendah dengan NRR : 2,687 Skor tertinggi dengan NRR : 3,027

4.

3. Biro Perencanaan UNSUR PELAYANAN

No.

NILAI RATA-RATA

U1

Prosedur pelayanan

2.707

U2


2.813

U3


2.860

U4


2.860

U5


2.907

U6


2.880

U7

Kecepatan pelayanan

2.713

U8


2.787

U9


2.933

U10


2.780

U11


2.640

U12


2.707

U13


2.920

U14

Keamanan pelayanan

2.967

Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan UNSUR PELAYANAN

No.

NILAI RATA-RATA

U1

Prosedur pelayanan

2.660

U2


2.827

U3


2.820

U4


2.807

U5


2.867

U6


2.853

U7

Kecepatan pelayanan

2.720

U8


2.840

U9


2.860

U10


U11


2.693

U12


2.667

U13


2.927

U14

Keamanan pelayanan

2.953


= = = = = =




= = = = = =


: : : :

81,26 - 100,00 62,51 - 81,25 43,76 - 62,50 25,00 - 43,75

Skor terendah tentang Kepastian biaya pelayanan NRR 2,640, Unsur dengan skor tertinggi keamanan pelayanan.dengan NRR 2,967.



: : : :

81,26 - 100,00 62,51 - 81,25 43,76 - 62,50 25,00 - 43,75

Skor terendah dengan NRR : 2,660 Skor tertinggi dengan NRR : 2,953


5. Unit Kerja Biro Hukum UNSUR PELAYANAN

No.

6.

Unit Kerja Biro Keuangan

NILAI RATA-RATA

No.

UNSUR PELAYANAN

NILAI RATA-RATA

U1

Prosedur pelayanan

2.653

U1

Prosedur pelayanan

2.627

U2


2.847

U2


2.773

U3


2.807

U3


2.827

U4


2.833

U4


2.833

U5


2.900

U5


2.873

U6


2.893

U6


2.880

U7

Kecepatan pelayanan

2.720

U7

Kecepatan pelayanan

2.720

U8


2.880

U8


2.807

U9


2.873

U9


2.913

U10


2.780

U10


2.780

U11


2.673

U11


2.667

U12


2.718

U12


2.693

U13


2.880

U13


2.940

U14

Keamanan pelayanan

2.880

U14

Keamanan pelayanan

2.960

Keterangan:


= = = = = =

Unsur-unsur pelayanan Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah NRR IKM tertimbang Jumlah NRR tertimbang x 25 Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah Kuisioner yang terisi NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,071 Per Unsur UNIT PELAYANAN : 69,790 = 69,79


: : : :

81,26 - 100,00 62,51 - 81,25 43,76 - 62,50 25,00 - 43,75

Nilai terendah adalah Prosedur Pelayanan NRR 2,653 . Nilai tertinggi Tanggungjawab Petugas Pelayanan NRR 2,900.

82


- U1 s.d. U14 - NRR - IKM - *) - **) NRR Per Unsur

= = = = = =



: : : :

81,26 - 100,00 62,51 - 81,25 43,76 - 62,50 25,00 - 43,75

Nilai terendah pada procedure pelayanan (2,627) sedangkan nilai tertinggi keamanan pelayanan (2,960)

7. Unit Kerja Sesjambin UNSUR PELAYANAN

No.

8.

Unit Kerja Biro Perlengkapan

NILAI RATA-RATA

No.

UNSUR PELAYANAN

NILAI RATA-RATA

U1

Prosedur pelayanan

2.573

U1

Prosedur pelayanan

2.667

U2


2.747

U2


2.780

U3


2.720

U3


2.853

U4


2.873

U4


2.773

U5


2.860

U5


2.805

U6


2.887

U6


2.880

U7

Kecepatan pelayanan

2.607

U7

Kecepatan pelayanan

2.753

U8


2.687

U8


2.780

U9


2.907

U9


2.887

U10


2.673

U10


2.780

U11


2.587

U11


2.687

U12


2.687

U12


2.627

U13


2.873

U13


2.940

U14

Keamanan pelayanan

2.947

U14

Keamanan pelayanan

2.960

Keterangan:


= = = = = =



: : : :

81,26 - 100,00 62,51 - 81,25 43,76 - 62,50 25,00 - 43,75

Nilai terendah adalah unsur prosedur pelayanan dengan skor NRR 2,573, Sedangkan nilai tertinggi adalah unsur keamanan pelayanan NRR 2,947.


- U1 s.d. U14 - NRR - IKM - *) - **) NRR Per Unsur

= = = = = =



: : : :

81,26 - 100,00 62,51 - 81,25 43,76 - 62,50 25,00 - 43,75

Unsur dengan skor terendah adalah kepastian jadwal pelayanan dengan NRR 2,627, Unsur dengan skor tertinggi pelayanan keamanan dengan NRR 2,900


KESIMPULAN DAN SARAN

9. Unit Kerja Kepegawaian UNSUR PELAYANAN

No.

NILAI RATA-RATA

U1

Prosedur pelayanan

2.387

U2


2.547

U3


2.567

U4


2.647

U5


2.720

U6


2.753

U7

Kecepatan pelayanan

2.433

U8


2.473

U9


2.813

U10


2.780

U11


2.520

U12


2.480

U13


2.780

U14

Keamanan pelayanan

2.387

A. Kesimpulan 1.

2.


= = = = = =

Unsur-unsur pelayanan Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah NRR IKM tertimbang Jumlah NRR tertimbang x 25 Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah Kuisioner yang terisi NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,071 Per Unsur

3.

Hasil survey atas kepuasan masyarakat terhadap satuan kerja bidang pembinaan yang terdiri atas 9 (Sembilan ) unit kerja dengan nilai Baik yaitu : Nilai persepsi 3 ; Nilai Interval IKM 2,51 – 3,25 ; Nilai Interval Konversi IKM 62,51 – 81,25 ; Mutu pelayanan kinerja Baik ( B ). Skor tertinggi indeks kepuasan masyarakat bidang pembinaan pada unit kerja Pusat Data statistik kriminal dan teknologi informasi dengan skor 70,669; sedangkan indeks kepuasan masyarakat terendah ada pada unit kerja biro kepegawaian dengan skor 64,799. Umumnya ketidak puasan masyarakat atas pelayanan masing-masing unit kerja adalah pada Prosedur Pelayanan , sedangkan kepuasan tertinggi masyarakat pada Keamanan dan Kenyamanan dalam memberikan pelayanan.

UNIT PELAYANAN : 64,799 = 64,80


: : : :

81,26 - 100,00 62,51 - 81,25 43,76 - 62,50 25,00 - 43,75

Unsur dengan skor terendah adalah prosedur pelayanan dengan NRR 2,387, Unsur dengan skor tertinggi unsur keamanan pelayanan dengan NRR 2,827

84


B. Saran. 1.

Meskipun hasil penilaian satuan kerja bidang pembinaan sudah baik, tetapi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa ditingkatkan lagi menuju mutu kinerja lebih baik lagi ( sangat baik ).

2.

Hasil penilaian ini agar dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan menata system, mekanisme dan prosedur pelayanan yang lebih berkualitas, bergaya guna dan berhasil guna.

3.

Membuat standar operasional prosedur yang jelas sebagai upaya peningkatan kaualitas pelayanan public.

Daftar Pustaka Agus Dwiyanto, dkk Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia —————— Reformasi Birokrasi public Indonesia Benveniste, Guy. Birokrasi. Jakarta 1997: PT Raja GrafindoPersada Miftah Thoha. Birokrasi dan Politik di Indonesia Mostopadidjaja AR. “Reformasi Birokrasi Sebagai syarat Pemberantasan KKN”, Jakarta 2003 Pramusinto Agus dan Erwan Agus Purwanto. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik, Jakarta, 2009 Siswoyo22, Reformasi Birokrasi Menuju Pelayanan Efektif dan Efesien kepada Masyarakat, Februari 20, 2008. Susanto, Heri, “Ditjen Pajak Juara Kena Sanksi Pelanggaran”, diakses dari situs http://[email protected] Taufiq Effendi, “Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance”, Sumber Lain : Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Nasional (PROPENAS) tahun 2000 – 2004,


(Lembaran Negara RI, tahun 2000 nomor 206 ); ————, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. ( Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 67 ); ————, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 20120 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ); ————, Intrukesi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat ; ————, Keputusan Men PAN Nomor 63/ Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; ————, Keputusan MenPAN Nomor 25/ M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ; ————, Peraturan MenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Program Reformasi Birokrasi di Kejaksaaan Republik Indonesia ( Area perubahan).


SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA BIDANG PEMBINAAN

Recommend Documents