SURATKABAR NASIONAL DAN DISEMINASI INFORMASI PEMBANGUNAN: SEBUAH ANALISIS ISI. Oleh: Sudji Siswanto* Abstract. Abstrak

SURATKABAR NASIONAL DAN DISEMINASI INFORMASI PEMBANGUNAN: SEBUAH ANALISIS ISI Oleh: Sudji Siswanto*

Abstract This article is the result of research regarding analysis of newspapers content that included newspaper role in disseminating information. This one focused on 1) how national newspapers emphasized local development issues in Jambi province on the basis of news frequency and length of the text, and placement of news and technic of news presentation? 2) How national newspapers emphasized local development issues in Jambi province from the category of development? By using content analysis method, and by referring to research findings and analysis results, this reseach can be concluded that national newspaper (Kompas and Media Indonesia) in the era of reformation which was beyond of govt control in regulating newspaper’s expression, realatively got involved in development-journalism activities in taking a role their function, specially pertaining surveilence function. Keywords : newspapers, dissemination, development information Abstrak Tulisan ini merupakan hasil penelitian mengenai analisis isi suratkabar menyangkut perannya dalam pendiseminasian informasi pembangunan. Penelitian ingin menjawab 1) Bagaimana media suratkabar nasional dalam menonjolkan isu-isu tentang pembangunan daerah di Provinsi Jambi dilihat dari frekuensi kemunculan dan panjang luas berita, serta penempatan berita dan teknik penyajian berita ? 2) Bagaimana media suratkabar nasional dalam menonjolkan isu-isu tentang pembangunan daerah di Provinsi Jambi dilihat dari segi kategori bidang pembangunan ? Dengan menggunakan metode analisis isi, bertolak pada temuan dan hasil analisis, penelitian ini menyiimpulkan bahwa suratkabar nasional (Kompas dan Media Indonesia) dalam era reformasi yang notabene berada di luar jangkauan kendali pemerintah yang mengatur pers dalam berekspresi, secara relatif berindikasi masih melibatkan diri pada aktivitas jurnalisme pembangunan dalam rangka memerankan fungsi-fungsi yang dimilikinya, terutama berkaitan dengan fungsi pengawasan. Kata kunci: suratkabar, diseminasi, informasi pembangunan

1. Pendahuluan Salah satu problema penting bagi banyak negara berkembang pada awal tahun 70-an adalah berkaitan dengan bagaimana memberdayakan anggota masyarakat dalam aktivitas pelaksanaan program pembangunan yang dirancang pemerintah demi terjadinya peningkatan kesejahteraan di kalangan masyarakat itu sendiri. Para akademisi komunikasi dalam tradisi positivis melihat fenomena ini sebagai sebuah masalah yang dapat dipecahkan lewat pendekatan komunikasi, terutama melalui komunikasi massa. Sejak saat itu lahirlah solusi komunikasi yang lazim dikenal dengan konsep komunikasi pembangunan, dan terkait khusus dengan fenomena komunikasi pembangunan melalui pers 72

atau media massa tadi, dikonseptualisasikan dengan jurnalisme pembangunan. Konseptualisasi jurnalisme pembangunan menawarkan resep tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh para jurnalis berdasarkan suatu ketentuan filosofis atau etis. Berdasarkan konseptualisasi tersebut studi-studi jurnalisme pembangunan oleh para ahli secara umum dibedakan menjadi tiga model pendekatan, yaitu model : 1) pers bebas ”Barat”; 2) komunikasi sebagai pendukung pembangunan (development support communication), dan 3) jurnalisme pembangunan sebagaimana yang dikembangkan pertama kali oleh Anggarwala. Di Indonesia sendiri, terkait dengan tiga model tadi, pada era orde baru konsep pers

| INSANI, ISSN : 0216-0552 | NO. 13/2/Desember 2012

pembangunan yang dikembangkan yakni berdasarkan model kedua, yakni model komunikasi pendukung pembangunan (development support communication). Model ini mulai diperkenalkan sejak Sidang ke 25 Dewan Pers, 7-8 Desember 1984 dan disahkan dengan sebutan Pers Pancasila, yaitu pers yang orientasi sikap dan perilakunya didasari oleh nilai-nilai ideologi Pancasila dan bertanggung jawab untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 dalam melakukan peliputan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat (Atmadi, 1982 : 12). Pada masa-masa berlakunya model jurnalisme pembangunan sebagaimana dimaksud, berbagai studi telah banyak dilakukan para akademisi. Khusus menyangkut studi konten suratkabar, hasil analisis isi yang dilakukan sejumlah peneliti (misalnya Depari, 1983; Sutopo, 1983; Gayatri, 1992) diantaranya menunjukkan bahwa bagian besar isi suratkabar di Indonesia terdiri dari berita pembangunan yang sebagian besar isinya sering terkait dengan soal kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan nasional. Selain itu dari segi sumber informasi juga cenderung lebih banyak berasal dari kalangan pejabat pemerintah ketimbang dari masyarakat. Terlepas dari soal bagaimana kualitas isi komunikasi pembangunan yang disajikan suratkabar itu sendiri, dengan temuan penelitian ini setidaknya telah melahirkan pengertian bahwa isi suratkabar nasional dalam era orde baru telah merefleksikan aplikasi model jurnalisme pembangunan yang telah menjadi pilihan pemerintah ketika itu. Pasca masa kepemimpinan orde baru, kehidupan pers nasional mengikuti main stream kepemimpinan nasional yang mengacu pada flattform reformasi, yang satu diantaranya melakukan demokratisasi yang seluas-luasnya. Poin flattform yang demikian mengkondisikan pers nasional menjadi bebas dalam berekspresi. Perangkat-perangkat yang sifatnya mengatur, misalnya seperti kebijakan pemerintah berupa development support communication, menjadi terhapus dalam aplikasi kehidupan pers. Dalam era ini pers terbebas dari pengaturan pemerintah. Sebaliknya, pers nasional ”diatur” oleh seperangkat peraturan legal yang dituangkan dalam undang-undang (pers cetak melalui UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers; pers elektronik melalui UU No. 32 Tahun 2003 Tentang Penyiaran). Dalam ”pengaturannya”, sejumlah institusi negara yang bersifat independen juga difasilitasi oleh penyelenggara negara. Untuk masalah

penyiaran, maka didukung oleh institusi KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), sedang untuk pers cetak, didukung oleh Dewan Pers Nasional. Dengan perubahan paradigma perlakuan negara terhadap pers nasional tersebut, dengan mana pers menjadi bebas dalam berekspresi, dengan sendirinya berimplikasi pada aplikasi proses komunikasi pembangunan pada umumnya dan jurnalisme pembangunan pada khususnya. Sejauh dapat diamati, dalam era reformasi ini, tidak atau sulit ditemui hasil-hasil studi yang memfokuskan kajiannya terhadap fenomena jurnalisme pembangunan. Namun demikian, dari hasil-hasil kajian sederhana terhadap isi suratkabar menyangkut isu-isu tertentu yang dilakukan BPPI Wilayah II Jakarta (2006), diantaranya menunjukkan kalau para sumber informasi yang dikutip suratkabar dalam pemberitaannya itu, umumnya seringkali lebih banyak menonjolkan sumber informasi dari kalangan non aparat pemerintah ketimbang aparat pemerintah. Selain itu, isu-isu kebijakan pemerintah yang mendapat penonjolan lebih bervariatif dan juga cenderung menonjolkan sisi negatif. Berdasarkan latar belakang yang mengindikasikan kehidupan suratkabar nasional yang notabene tidak bisa lagi saat ini ”diatur” pemerintah dalam mengimplementasikan jurnalisme pembangunan, maka upaya untuk mengetahui bagaimana suratkabar nasional saat ini dalam memerankan jurnalisme pembangunan melalui agenda medianya dinilai menjadi penting untuk ditelusuri. Karena itu, penelitian ini akan berupaya mempelajari bagaimana suratkabar nasional saat ini dalam memerankan jurnalisme pembangunan melalui peng-agenda-an isu tentang pembangunan, khususnya menyangkut isu tentang pembangunan di Provinsi Jambi. Rumusan masalah penelitian ini adalah : ”Bagaimanakah suratkabar nasional saat ini dalam memerankan jurnalisme pembangunan melalui peng-agenda-an isu tentang pembangunan di Provinsi Jambi ?” Rumusan ini secara operasional dijabarkan kembali menjadi, sebagai berikut: (1) Bagaimana media suratkabar nasional dalam menonjolkan isu-isu tentang pembangunan daerah di Provinsi Jambi dilihat dari frekuensi kemunculan dan panjang luas berita, serta penempatan berita dan teknik penyajian berita? (2) Bagaimana media suratkabar nasional dalam menonjolkan isu-isu tentang pembangunan daerah di Provinsi Jambi dilihat dari segi kategori bidang pembangunan ? Dengan permasalahan tersebut,


73

penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kuantitas tentang bagaimana suratkabar nasional dalam memainkan peran jurnalisme pembangunan melalui peng-agenda-an isu tentang pembangunan di Provinsi Jambi. Gambaran tersebut mencakup : 1) frekuensi kemunculan dan luas berita, serta penempatan berita dan teknik penyajian berita tentang pembangunan di Provinsi Jambi; 2) kategori bidang pembangunan yang dikandung berita. Temuan penelitian ini secara akademis diharapkan berguna dalam melengkapi informasi ilmiah khususnya yang berkaitan dengan studi komunikasi pembangunan. 2. Metolodologi 2.1. Landasan Konseptual Sejak dekade 60-an fenomena menyangkut konsep komunikasi dan pembangunan telah menarik perhatian para pemikir di bidang komunikasi dan pembangunan, utamanya terhadap fenomena yang terjadi di negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, Wilbur Schramm (1964 dalam Depari, 1978) memandang bahwa dalam proses pembangunan media massa dapat berperan sebagai agent of social change. Dengan peran yang demikian, menurut Depari (1978) media massa bisa membantu terjadinya proses percepatan peralihan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, khususnya perubahan dari kebiasaan-kebiasaan yang menghambat pembangunan ke arah sikap yang tanggap terhadap pembaharuan. Secara konseptual, harapan-harapan terhadap peran media massa sebagaimana dikatakan Schramm dan Depari sebelumnya, dalam terminologi komunikasi dikenal dengan jurnalisme pembangunan sebagai salah satu bentuk dari komunikasi pembangunan, yang saat perancangannya di awal tahun 70-an aplikasinya diorientasikan untuk kepentingan negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga. Konseptualisasi jurnalisme pembangunan menawarkan resep tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh para jurnalis berdasarkan suatu ketentuan filosofis atau etis.Para ahli membedakan adanya tiga model dalam jurnalisme pembangunan tersebut, yaitu model pers bebas ”Barat”; development support communication, dan jurnalisme pembangunan sebagaimana yang dikembangkan pertama kali oleh Anggarwala. Di Indonesia sendiri, terkait dengan tiga model tadi, pada era orde baru konsep pers pembangunan yang dikembangkan yakni berdasarkan model kedua, yakni model 74

komunikasi pendukung pembangunan (development support communication). Model ini mulai diperkenalkan sejak Sidang ke 25 Dewan Pers, 7-8 Desember 1984 dan disahkan dengan sebutan Pers Pancasila, yaitu pers yang orientasi sikap dan perilakunya didasari oleh nilai-nilai ideologi Pancasila dan bertanggung jawab untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 dalam melakukan peliputan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat (Atmadi, 1982 : 12). Model ini kemudian menjadi apkir ketika atmosfir politik di Indonesia mengalami perubahan dari sistem otoriter menjadi demokratis. Menurut teori normatif yang antara lain menyebutkan bahwa kualitas kehidupan pers bergantung pada iklim politik di mana ia beroperasi, maka dalam kaitan perubahan atmosfir politik seperti disebutkan sebelumnya, secara relatif itu berarti berimplikasi pada aplikasi jurnalisme pembangunan yang dimainkan suratkabar nasional. Dengan mengacu pada kondisi ideal bagi terwujudnya target jurnalisme pembangunan yang diadopsi dari teori peranan media dalam pembangunan (lihat Mc Quail, 1983 : 65), maka dalam hubungan konteks kehidupan pers nasional saat ini, implikasi tadi kiranya dapat diasumsikan kalau aplikasi pemeranan fungsi jurnalisme pembangunan oleh suratkabar nasional itu cenderung akan negatif sifatnya. Asumsi demikian tentu ditunjang oleh sejumlah kondisi real pers nasional saat ini, diantaranya: tidak adanya wadah tunggal profesi wartawan saat ini menyebabkan kesulitan dalam mengarahkan wartawan untuk mengadopsi konsep jurnalisme pembangunan; hilangnya fungsi pengaturan pemerintah terhadap pers menyebabkan pers tidak bisa lagi diarahkan untuk menerapkan jurnalisme pembangunan yang normatif. Mencoba memahami bagaimana suratkabar nasional dalam memerankan aktivitas jurnalisme pembangunan, maka salah satu cara yang dinilai penting adalah dengan mengetahui lebih dahulu fungsi-fungsi yang dimiliki pers. Fungsi pers sendiri pada dasarnya identik dengan fungsi komunikasi massa. Littlejohn (1996) membagi fungsi komunikasi massa menjadi empat : 1) surveilence atau pengawasan 2) correlation atau korelasi ;3) cultural transmission dan 4) entertainment. Pembagian yang sama juga dilakukan oleh Wright (1988). Sementara Infante, Rancer dan Womack (1990) melengkapi fungsi dimaksud dengan fungsi mobilization.


Kelima fungsi itu, dengan demikian secara umum menjadi acuan bagi suratkabar nasional dalam memerankan semua aktivitas jurnalistiknya. Namun berkaitan dengan aktivitas jurnalisme pembangunan, maka secara ideal peran yang dimainkan itu lebih relevan mencerminkan fungsifungsi surveilence dan correlation yang didukung oleh semangat fungsi cultural transmission dan terlebih lagi fungsi fungsi mobilization. Menurut Wright (1988), fungsi surveilence sendiri berarti fungsi yang menunjukkan aktivitas pengumpulan dan distribusi informasi mengenai kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungan, baik di luar maupun di dalam suatu masyarakat tertentu. Surveilence adalah fungsi komunikasi massa berupa penyampaian informasi dan berita (Littlejohn, 1996; Infante, Rancer dan Womack, 1990). Dalam kaitan pemeranan jurnalisme pembangunan, ini berarti bahwa fungsi surveilence perwujudannya berupa bagaimana suratkabar nasional melakukan aktivitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian berita tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pembangunan. Sementara berkaitan dengan fungsi correlation, seperti dikatakan Wright (1988) meliputi interpretasi informasi mengenai lingkungan dan pemakaiannya untuk berperilaku dalam reaksinya terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Korelasi berkaitan dengan bagaimana media massa memilih, menginterpretasikan dan mengkritik peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Perwujudan fungsi ini biasanya terlihat pada editorial suratkabar atau sejenisnya (Littlejohn, 1996; Infante, Rancer dan Womack, 1990). Dalam tradisi ilmiah komunikasi, berkaitan dengan pemeranan fungsi-fungsi media massa tadi, dikenal dua model dalam upaya memahaminya, pertama model transmisi dan kedua model ritual. Model transmisi bekerja menurut tradisi positivistik dan model kedua bekerja berdasarkan tradisi interpretatif/ konstruktivis dan kritis. Salah satu teori komunikasi yang proses bekerjanya menurut model transmisi dengan mengikuti kaidah positivist dalam memahami peran dan fungsi media tadi adalah teori agenda setting. Agenda Setting Theory tersebut digagas pertama kali oleh McCombs & Shaw pada 1972. Agenda-setting is a type of public opinion research focused, not on persuasion and attitude change, but on the salience (or prominence) of issues on the agendas of media, public or policymakers. Dalam tradisi studi agenda setting, upaya

memahamai fenomena agenda pada ketiga subyek tadi dikenal dengan studi agenda media. Penelitian ini sendiri tidak berupaya mempelajari kemenonjolan isu menurut agenda ketiga subyek tadi, akan tetapi, sejalan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, dibatasi pada upaya mempelajari kemenonjolan isu menurut agenda media saja. Dengan demikian, kemenonjolan isu menurut agenda publik dan agenda kebijakan, tidak dijadikan obyek analisis dalam penelitian ini. Secara teoritis, pendekatan yang demikian dimungkinkan. Sebab, seperti dikatakan Shaw and McCombs (1977, p.12), “Agenda-setting as a concept is not limited to the correspondence between salience of topics for the media and the audience. We can also consider the saliency of various attributes of these objects (topics, issues, persons, or whatever) reported in the media.” (http://www.unc.edu/courses/2000fall/jomc245001/agenda_setting.html). 2.2. Batasan Konsep dan Operasionalisasi Peran adalah aktivitas pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi bersifat jurnalisme pembangunan dalam format pemberitaan yang dilakukan oleh redaksi suratkabar nasional dengan mengacu pada fungsi-fungsi yang dimilikinya. Jurnalisme pembangunan adalah aktivitas pembuatan berita yang berkaitan dengan isu rencana, keputusan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan yang terjadi di Provinsi Jambi. Berita adalah pemaparan tentang fakta peristiwa dan pendapat yang mengandung nilai berita. Item berita yang dianalisis terdiri dari pemberitaan yang disajikan dalam format berita (standard dan straight news), tajuk, pojok, artikel, fetures, surat pembaca dan karikatur. Berita ini diidentifikasikan menjadi sembilan kategori dengan mengacu pada Arah Kebijakan dalam GBHN Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999. Sembilan kategori ini terdiri dari : A. Bidang Ekonomi : Bidang ekonomi dimaksudkan dalam kajian inii adalah 1) pengembangan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi berdasarkan kompetensi dan produk unggulan di Provinsi Jambi, seperti pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, industri kecil dan kerajinan rakyat serta pariwisata. 2) Pengembangan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi. 3) Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. 4) Pengembangan kemitraan antara koperasi, swasta, Badan Usaha


75

Milik Daerah (Provinsi Jambi), pengusaha besar, menangah, dan kecil. 5) Pengembangan ketenagakerjaan, seperti kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja, dan kebebasan berserikat. B. Bidang Pendidikan : Bidang pendidikan dimaksudkan di sini adalah 1) Upaya perluasan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Jambi. 2) Peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik. 3) Pemberdayaan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah. 4) Peningkatan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Provinsi Jambi maupun masyarakat. C. Bidang Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata : Bidang Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata yang dimaksud di sini adalah 1) Pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah Jambi yang bersumber dari warisan budaya leluhur Jambi. 2) Pengembangan kebebasan berkreasi dalam berkesenian. 3) Menjadikan kebudayaan dan kesenian daerah sebagai wahana pengembangan pariwisata daerah Jambi. 4) Pengembangan pariwisata dengan menggunakan pelestarian alam dan tidak merusak lingkungan. D. Bidang Pemuda dan Olahraga : Bidang Pemuda dan Olahraga yang dimaksud di sini adalah 1) Perlindungan segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan zat adiktif, seperti Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba). 2) Peningkatan dan pembinaan olahraga prestasi mulai sejak usia dini. E. Bidang Agama: Bidang agama dimaksud di sini adalah 1) Peningkatan kualitas pendidikan agama; 2) Peningkatan dan pemantapan kerukunan hidup antar umat beragama; 3) Peningkatan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah haji. F. Bidang Hukum: Bidang hukum dimaksudkan di sini adalah 1) Pengembangan budaya hukum di seluruh lapisan masyarakat Jambi; 2) Penegakkan hukum secara konsisten; 3) Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh pihak manapun; 4) Penyelenggaraan proses peradilan yang cepat, mudah, murah, dan terbuka serta bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 5) Penyelesaian berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. G. Bidang Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Jambi: Bidang Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi jambi yang dimaksud di sini adalah Peningkatan fungsi dan profesionalisme 76

dalam melayani masyarakat, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. H. Bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa : Bidang komunikasi, informasi dan media massa dimaksudkan di sini adalah 1) Pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan tradisional; 2) Peningkatan kualitas komunikasi diberbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan teknologi; 3) Peningkatan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kesejahteraan insane pers. I. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dimaksud di sisni adalah 1) Pengelolaan sumber daya alam dan memlihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi. 2) Pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Saliency (kemenonjolan) isu tentang pembangunan daerah di Provinsi Jambi dalam suratkabar nasional secara kuantitas dilihat dari frekuensi kemunculan dan luas (Cm²) penyajian berita, serta halaman penempatan berita dan format penyajian pemberitaan (berita: standard/straight news; tajuk; pojok; artikel; feature; surat pembaca dan karikatur). 2.3. Desain Penelitian dan Unit Analisis Untuk dapat menjawab permasalahan dan mencapai tujuannya penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengikuti ciri pendekatan agenda setting, dengan mana terbatas pada analisis saliency isue. Suratkabar nasional yang diteliti terdiri dari tiga suratkabar ibukota yang dipilih secara purposive. Suratkabar ini terdiri dari : Kompas, Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka. Alasan penentuan suratkabar tersebut sebagai sampel karena : 1) Keempat koran sampel tersebut berdomisili terbit di Jakarta, yakni kota aglomerasi yang notabene berpengaruh signifikan terhadap pemerintah dalam pengambilan keputusan; 2) Kompas dianggap sebagai surat kabar yang mewakili kalangan intelektual; Rakyat Merdeka mewakili kalangan masyarakat yang bebas berekspresi dalam berdemokrasi; Tempo mewakili kalangan intelektual yang sibuk, dinamis dan memiliki sedikit waktu untuk membaca, selain juga merepresentasikan Koran bebas tanpa ikatan dengan ideologi-ideologi tertentu; Media Indonesia dinilai mewakili kelompk suratkabar dari suatu golongan atau kekuatan sosial politik dengan kemampuan ekonomi menengah.


Unit analisis untuk penelitian ini adalah suratkabar sampel yang terbit selama bulan Maret 2006. Dengan demikian sampling terbitan suratkabar tidak dilakukan di sini, tujuannya agar analisis isi tidak bias dalam merekam data tentang pembangunan di Provinsi jambi. Sementara unit terekamnya yaitu berita-berita yang memiliki ciri jurnalisme pembangunan dalam kaitannya dengan Provinsi Jambi. Pengumpulan data dilakukan oleh dua koder (tenaga fungsional peneliti BPPI Wilayah II Jakarta) dan berlangsung selama Maret 2006. Untuk menjaga konsistensi pemahaman dalam proses koding yang menggunakan lembar koding (instrumen), dua coder sebelumnya melakukan uji keandalan koding atas setiap berita yang akan dianalisis. Alat uji yang digunakan adalah rumus Holsti : R = 2 x M N1 + N2 Nilai R yang ditetapkan sebagai patokan melanjutkan proses koding adalah sebesar ≥ 0,85.

Provinsi Jambi terletak antara 0045’ – 2045’ Lintang Selatan dan 101010’ – 104055’ Bujur Timur. Secara geografis, Provinsi Jambi berada di bagian tengah dan Timur Pulau Sumatera dengan posisi membujur dari barat ke pantai timur. Dengan letaknya yang strategis tersebut Provinsi Jambi dapat dijadikan simpul penghubung antara lintas tengah dan timur Sumatera. Batas-batas wilayah Provinsi Jambi meliputi: Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Berhala. Luas wilayah Provinsi Jambi mencapai 53.436,52 Km2 dan secara administratif dibagi menjadi 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota. Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota, 89 kecamatan, 1.102 desa dan 134 kelurahan. dengan rincian, sebagai berikut :

2.4. Gambaran Umum Tentang Provinsi Jambi Pada masa awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945, Jambi masih berstatus sebagai daerah Karesidenan yang tergabung di dalam Provinsi Sumatera yang langsung berada di bawah Pemerintahan Pusat di Jakarta. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1948 tanggal 15 April 1948, Provinsi Sumatera dipecah menjadi 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Bersama dengan daerah Sumatera Barat dan Riau, Karesidenan Jambi masuk ke dalam bagian Provinsi Sumatera Tengah. Pada awal pemerintahan, Kota Jambi dibentuk dengan Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946 sebagai Daerah Otonom Kota Besar di Sumatera. Ketetapan Gubernur Sumatera tersebut diperkuat dengan UU No. 9 Tahun 1958 yang menyatakan sebagai Daerah Otonom dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Dalam perkembangannya, Daerah Otonom Kota Jambi, sesuai dengan UU No. 61 Tahun 1958 per 2 Juli 1958, bersamaan dengan pembentukan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, Daerah Otonom Kota Jambi pun dibentuk menjadi Provinsi Jambi. Pada tahun itu pula atau tepatnya pada tanggal 6 Januari 1958, Kota Jambi secara resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi.

Tabel 1 Jumlah Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/ Desa di Provinsi Jambi No 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

Kabupaten Kerinci Merangin, Sarolangun Batang Hari Muaro Jambi Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Timur Tebo Bungo Kota Jambi

J u m l a h

Jumlah Jumlah Jumlah Kecamatan Kelurahan Desa 11 6 272 9 8 172 8 4 110 8 13 98 7

4

120

5

5

52

11

20

69

12 10 8

5 7 62

91 118 -

89

134

1.102

Sumber : Jambi Dalam Angka, 2004.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2004 Provinsi Jambi berpenduduk 2.619.553 jiwa. Jumlah yang demikian, tingkat kepadatannya dapat dikatakan relatif tidak berbeda di hampir setiap daerah, kecuali di Kota Jambi dengan tingkat kepadatan yang sangat tinggi dibanding daerah lainnya di Provinsi jambi. (Lihat tabel 2).


77

Tabel 2 : Kepadatan penduduk tahun 2004 Menurut Kab/Kota No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten Kerinci Merangin, Sarolangun Batang Hari Muaro Jambi Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Timur Tebo Bungo Kota Jambi

Kepadatan penduduk/Km2 72 36 31 36 52 47 37 36 34 2.205

3. Hasil dan Pembahasan 3.1. Penonjolan Isu-Isu tentang Pembangunan Daerah di Provinsi Jambi Menurut Frekuensi Kemunculan, Luas Berita, Penempatan Berita dan Format Penyajian Berita a. Frekuensi Kemunculan

Sumber : Jambi dalam Angka, 2004.

Tabel 3 Frekuensi Suratkabar Nasional dalam Penyebarluasan Pembangunan tentang Provinsi Jambi n = 31 hari

78

No

Edisi

Judul Berita

Kompas

1

2

4

1

01-03-06

V

-

-

1

2

03-03-06

-

-

V

1

3

03-03-06

-

V

-

1

4

04-03-06

V

-

-

1

5

08-03-06

V

-

-

1

6

14-03-06

3 Pengadaan Buku Tersangka Korupsi Kanwil Depag Jambi Bertambah. Menpera Pemerintah Jajagi Dana Luar Negeri Untuk Perumahan. Kemacetan Di Jalintim Makin Parah. Kayu Ilegal Di TNBD Pemeriksaan Kayu Disungai Barito Berlanjut. Jambi Pimpin Klasemen Kejurnas Senam Persani Jambi Kirim 21 Atlet PutraPutri. Keramba Terancam Penambangan Emas Jalintim Dipadati Arus Kendaraan. Jalur Lintas Timur Lumpuh Total. Bakrie Realisasikan Investasi Rp. 675 M. Solar liar Tiga Tersangka Pelaku Ditangkap. Kemacetan Jambi Palembang Bisa Berlangsung Lama. Elpiji Langka Di Jambi

Suratkabar Media Indonesia 5

V

-

-

1

V

-

-

1

V

-

-

1

-

V

-

1

-

V

-

1

V

-

-

1

V

-

-

1

V

-

-

1

7

15-03-06

8

17-03-06

9

17-03-06

10

20-03-06

11

22-03-06

12

23-03-06

13

24-03-06


Rakyat Merdeka 6

Jumlah 7

1

2

14

24-03-06

15

25-03-06

16

27-03-06

17

27-03-06

3 Lintas Barat Sumatera Putus 8 Jam. Lalu Lintas Di Jalintim Berangsur Lancar. 80% Ruas Jalintim Rusak. a.Jalan Penghubung Jalintim dan Jalinteng Sumatera Juga Rusak. b. Koni Jambi Tolak Mutasi.

Kerusakan Ruas Jalintim 28-03-06 Jambi – Riau Paling Parah di Pelalawan. a. Ongkos Pengiriman Naik 100% DPR Desak 29-03-06 Investasi Jalintim. b. Mereka Dipungut Biaya Tutup Kubangan. T o t a l

18

19

4

5

6

7

-

V

-

1

-

V V

-

1 1

V

-

2

V

-

-

-

V

-

-

V

-

-

V

-

11

9

1

1

2

21

Keterangan: Kompas, Rakyat Merdeka dan Media Indonesia pada 30 Maret tidak terbit, libur Hari Raya Nyepi. Sumber : Hasil Pengolahan data, 2006.

Data di atas memperlihatkan, total frekuensi penyajian isu-isu tentang pembangunan daerah di Provinsi Jambi dari tiga suratkabar selama Maret 2006 sebanyak 21 kali. Dari jumlah ini, terbanyak disajikan di Harian Kompas (11 kali). Sedang Media Indonesia diurutan kedua dengan frekuensi 9 kali dan hanya satu kali disajikan di Harian rakyat merdeka. Dengan demikian, dari segi b. Luas Berita

frekuensi penyajian, diantara tiga suratkabar sampel terdapat perbedaan dalam hal penonjolan isu tentang pembangunan daerah di Provinsi Jambi, dengan mana Kompas lebih menonjolkan isu tersebut dibandingkan dengan dua suratkabar lainnya, Media Indonesia dan rakyat Merdeka.

Tabel 4 Pemanfaatan Luas Halaman Berita Suratkabar

No

1 1 2 3 4 5 6 7 8

Edisi

2 01 – 03 – 2006 03 – 03 – 2006 03 – 03 – 2006 04 – 03 – 2006 08 – 03 – 2006 14 – 03 – 2006 15 – 03 – 2006 17 – 03 – 2006

Suratkabar dan Luas Berita Media Rakyat Kompas Indonesia Merdeka Luas (Cmk) Luas (Cmk) Luas (Cmk) F F F 3 4 5 160 202,5 36 630 50 150 240 497,5 -

Jumlah Luas (Cmk F 6 160 202,5 36 630 50 150 240 497,5


79

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

17 – 03 – 2006 20 – 03 – 2006 22 – 03 – 2006 23 – 03 – 2006 24 – 03 – 2006 24 – 03 – 2006 25 – 03 – 2006 27 – 03 – 2006 27 – 03 – 2006 27 – 03 – 2006 28 – 03 – 2006 28 – 03 – 2006 29 – 03 – 2006 T o t a l

277,5 492 822 240 170,5 3729,.5

490 184,5 540,5 188,5 532,5 520 390 426 3308

202,5

490 184,5 277,5 492 822 540,5 188,5 532,5 240 170,5 520 390 426 7240

Sumber : Hasil Pengolahan data, 2006. Keterangan : Luas Halaman cetak per halaman Suratkabar Kompas dan Media Indonesia 1890 Cm². Sedang Rakyat Merdeka 1765,5 Cm².

Dari segi luas, penonjolan isu tentang pembangunan daerah Provinsi Jambi juga berindikasi adanya perbedaan di antara tiga suratkabar sampel. Sesuai dengan data tabel 4, diperlihatkan bahwa dari total penyajian isu seluas 7240 Cm², Kompas berkontribusi seluas 3729, 5 Cm², Media Indonesia 3308 Cm² dan Rakyat Merdeka 202,5 Cm². Dengan data ini maka dapat diartikan bahwa dari segi penonjolan luas halaman penyajian, Kompas lebih luas dibandingkan Media Indonesia dengan perbedaan seluas 421,5 Cm² dan dengan Rakyat Merdeka seluas 3527 Cm².

c. Penempatan Halaman Tabel 5 Halaman Penempatan Berita Suratkabar Halaman Berita No Suratkabar 1 2 3

Kompas Media Indonesia Rakyat Merdeka

T o t a l

Jumlah 1 f

2 f

6 f

5

1

2

13 f

16 f

23 f 2

24 f 1

25 f 5

29 f 1

30 f 1

31 f 1

1

9

1 5

1

2

1

f 11

1 1

2

1

5

1

1

1

21

Sumber : Hasil Pengolahan data, 2006.

Data di atas memperlihatkan, penonjolan isu pembangunan di daerah Provinsi Jambi dari 80

segi halaman penempatan berita, Kompas terlihat menempatkan 11 pemberitaannya pada


enam halaman, yakni pada halaman 23, 24, 25, 29, 30 dan 31. Sementara Media Indonesia menempatkan 9 pemberitaannya pada lima empat halaman suratkabar, yakni halaman 1, 2, 6 dan 16. Sedang Rakyat Merdeka menempatkan satu beritanya pada satu halaman, yaitu di halaman 13. Gambaran data di atas memberikan arti bahwa dari segi jumlah halaman yang digunakan untuk menyajikan berita tentang pembangunan di daerah Provinsi Jambi, secara umum ada perbedaan diantara tiga suratkabar. Perbedaannya yaitu; bahwa Kompas lebih banyak menggunakan jumlah halaman dibandingkan dengan Media Indonesia (4) dan

Rakyat Merdeka (1). Ini berarti secara kuantitas Kompas lebih menonjolkan isu tentang pembangunan daerah di Provinsi Jambi ketimbang dua suratkabar lainnya. Namun dari segi kualitas, Media Indonesia tampak berindikasi lebih menonjolkan isu dimaksud dari dua suratkabar lainnya, Kompas dan Rakyat Merdeka. Berdasarkan asumsi dalam teori agenda setting, indikasi itu paling tidak dibuktikan oleh ditempatkannya berita tentang pembangunan daerah di Provinsi Jambi pada halaman satu Media Indonesia.

d. Format Penyajian Berita Tabel 6 Format Penyajian Suratkabar Nasional dalam Penyebarluasan Pembangunan Tentang Provinsi Jambi

No 1 2 3 4 5 6 7

Bentuk Penyajian Berita Tajuk Pojok Artikel Srt. pembaca Karikatur Features T o t a l

Kompas F 11

% 52,38

11

52,38

Suartkabar Media Indonesia F % 9 42,85

9

42,85

Jumlah

Rakyat Merdeka F % 1 4,76

F 21

% 100

1

21

100

4,76

Sumber : Hasil Pengolahan data, 2006

Mengacu pada data di atas di ketahui bahwa tiga suratkabar sampel semuanya menyajikan informasi pembangunan daerah di Provinsi Jambi melalui format penyajian berita yang diwujudkan dalam format berita standar. Dengan demikian, tidak satupun berita pembangunan daerah di Provinsi Jambi yang disajikan dalam format lain, misalnya seperti features, tajuk dan lain-lain. Dengan demikian,

dari segi format tersebut, ketiga suratkabar dapat diartikan kurang berupaya menonjolkan isu pembangunan di Provinsi Jambi melalui beragam format melainkan hanya melalui satu format saja, berita standar.


81

3.2. Penonjolan Isu-Isu Tentang Pembangunan Daerah di Provinsi Jambi Menurut Kategori Bidang Pembangunan Tabel 7 Isu Tentang Pembangunan Daerah di Provinsi Jambi Menurut Kategori Bidang Pembangunan

No 1

2

3

82

Bidang Pembangunan dan Pokok Masalah Bidang Ekonomi, dengan pokok masalah: 1) Pengembangan perekonomian berdasarkan kompetensi dan produk unggulan di Provinsi Jambi, seperti pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan , industri kecil dan kerajinan rakyat serta pariwisata. 2) Pengembangan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi. 3) Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. 4) Pengembangan kemitraan antara koperasi, swasta, Badan Usaha Milik Daerah (Provinsi Jambi), pengusaha besar, menangah, dan kecil. 5) Pengembangan ketenagakerjaan, seperti kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja, dan kebebasan berserikat. Bidang Pendidikan, dengan pokok masalah: 1) Upaya perluasan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Jambi. 2) Peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik. 3) Pemberdayaan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah. 4) Peningkatan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Provinsi Jambi maupun masyarakat. Bidang Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata, dengan pokok masalah: 1) Pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah Jambi yang bersumber dari warisan budaya leluhur Jambi. 2) Pengembangan kebebasan berkreasi dalam berkesenian. 3) Menjadikan kebudayaan dan kesenian daerah sebagai wahana pengembangan pariwisata daerah Jambi. 4) Pengembangan pariwisata dengan menggunakan pelestarian alam dan tidak merusak lingkungan.

Kompas

Suratkabar Media Rakyat Indonesia Merdeka

Jumlah

-

-

-

-

-

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


4

5

6

7

8

9

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan pokok masalah: 1) Perlindungan segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan zat adiktif, seperti Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba). 2) Peningkatan dan pembinaan olahraga menuju prestasi. Bidang Agama, dengan pokok masalah: 1) Peningkatan kualitas pendidikan agama. 2) Peningkatan dan pemantapan kerukunan hidup antar umat beragama. 3) Peningkatan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah haji. Bidang Hukum, dengan pokok masalah: 1)Pengembangan budaya hukum di seluruh lapisan masyarakat Jambi. 2) Penegakkan hukum secara konsisten. 3) Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh pihak manapun. 4) Penyelenggaraan proses peradilan yang cepat, mudah, murah, dan terbuka serta bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 5) Penyelesaian berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Bidang Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi jambi, dengan pokok masalah: Peningkatan fungsi-fungsi dinas daerah Jambi dan profesionalisme dalam melayani masyarakat, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan pokok masalah: 1) Pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan tradisional. 2) Peningkatan kualitas komunikasi diberbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan teknologi. 3) Peningkatan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kesejahteraan insane pers. Bidang Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup, dengan pokok masalah: 1) Pengelolaan sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi.

-

-

-

-

3

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

4

8

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1


83

2) Pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Total Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2006

Mengacu pada data tabel 7 di atas, diketahui bahwa dari 21 kali frekuensi penyajian berita pembangunan daerah Provinsi Jambi pada tiga suratkabar, dari segi kategori bidang pembangunan yang jumlahnya sembilan kategori, maka kategori paling banyak diberitakan adalah kategori bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, frekuensinya sebanyak 12 kali. Kemudian secara hampir merata, terkait dengan kategori bidang pembangunan Bidang Pemuda dan Olahraga (3), Bidang Hukum (3), Bidang Ekonomi (2) dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (1). Dengan demikian ada lima kategori bidang pembangunan yang tidak mendapat liputan jurnalisme pembangunan dari tiga suratkabar sampel. Mendalami temuan penelitian barusan, diketahui pula bahwa pada kategori liputan yang menonjol tadi, yakni bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, maka diketahui pula bahwa pokok masalah yang mendapat penonjolan adalah berkaitan dengan soal Peningkatan fungsi-fungsi dinas daerah Jambi dan profesionalisme dalam melayani masyarakat, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Sementara pada kategori bidang pembangunan yang relatif merata tadi, maka pada kategori bidang Bidang Hukum, pokok masalah yang ditonjolkan adalah berkaitan dengan masalah penegakan hukum secara konsisten. Sementara pada Bidang Ekonomi, masalahnya adalah tentang pengembangan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi. Sedang berkaitan dengan kategori bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, masalah yang ditonjolkan yaitu menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. 4. Kesimpulan Seperti sudah ditegaskan sebelumnya pada bagian pendahuluan, rumusan masalah penelitian ini adalah : ”Bagaimanakah suratkabar nasional saat ini dalam memerankan jurnalisme pembangunan melalui peng-agenda-an isu tentang 84

-

-

-

-

11

9

1

21

pembangunan daerah di Provinsi Jambi ?” Rumusan ini secara operasional dijabarkan : (1) Bagaimana media suratkabar nasional dalam menonjolkan isu-isu tentang pembangunan daerah di Provinsi Jambi dilihat dari frekuensi kemunculan dan panjang luas berita, serta penempatan berita dan teknik penyajian berita ? (2) Bagaimana media suratkabar nasional dalam menonjolkan isu-isu tentang pembangunan daerah di Provinsi Jambi dilihat dari segi kategori bidang pembangunan ? Berangkat dari hasil temuan dan analisis hasil penelitian menyangkut dua masalah penelitian tersebut, maka dapatlah dikemukakan hal-hal sbb. : Berkaitan dengan permasalahan pertama, maka : 1) di antara tiga suratkabar sampel terdapat perbedaan dalam hal penonjolan isu tentang pembangunan daerah di Provinsi Jambi. Kompas lebih menonjolkan isu tersebut dibandingkan dengan Media Indonesia dan rakyat Merdeka; 2) Dari segi penonjolan menurut luas halaman penyajian, Kompas lebih luas dibandingkan dengan Media Indonesia dan Rakyat Merdeka; 3) secara kuantitas Kompas lebih menonjolkan isu tentang pembangunan daerah di Provinsi Jambi ketimbang Media Indonesia dan Rakyat Merdeka. Sedang dari segi kualitas, dibandingkan dengan Kompas dan Rakyat Merdeka, maka Media Indonesia lebih menonjolkan isu pembangunan daerah di Provinsi Jambi; 4) Kompas, Media Indonesia dan Rakyat Merdeka berindikasi kurang berupaya menonjolkan isu pembangunan di Provinsi Jambi melalui beragam format pemberitaan, melainkan hanya melalui satu format saja, yakni format berita standard. Berhubungan dengan permasalahan kedua, maka: 1) dari segi kategori bidang pembangunan yang jumlahnya sembilan kategori, tidak semuanya mendapat penonjolan dari suratkabar, melainkan hanya lima kategori. Kategori dimaksud terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi; Bidang Pemuda dan Olahraga; Bidang Hukum; Bidang Ekonomi; dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 2) Kategori pembangunan paling banyak diberitakan yaitu kategori Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi


Jambi, dengan penonjolan pokok masalah terkait dengan Peningkatan fungsi-fungsi dinas daerah Jambi dan profesionalisme dalam melayani masyarakat, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan bertolak pada temuan dan hasil analisis di atas, dapatlah disimpulkan bahwa suratkabar nasional (Kompas dan Media Indonesia) dalam era reformasi yang notabene berada di luar jangkauan kendali pemerintah yang mengatur pers dalam berekspresi, secara relatif berindikasi masih melibatkan diri pada aktivitas jurnalisme pembangunan dalam rangka memerankan fungsi-fungsi yang dimilikinya, terutama berkaitan dengan fungsi surveilence. Dalam penelitian ini tidak dilakukan analisis terhadap daerah-daerah tingkat II pada daerah tingkat I yang dijadikan obyek dalam analisis isi suratkabar. Kekurangan ini menyebabkan tidak diperolehnya informasi lengkap tentang daerahdaerah yang menjadi obyek liputan dalam aktivitas jurnalisme pembangunan yang diperankan oleh suratkabar sampel. Selain itu, juga tidak dianalisis mengenai sumber-sumber informasi yang diakomodir oleh suratkabar dalam aktivitas jurnalisme pembangunannya. Sehubungan dengan itu, bagi peneliti yang tertarik meneliti fenomena yang sama, disarankan untuk menyertakan variabel sumber dan variabel lokasi terjadinya pembangunan tersebut dalam penelitian berikut agar studi analisis itu dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif menyangkut jurnalisme pembangunan yang diperankan oleh suratkabar nasional saat ini.

Depari, Edward. 1978. Peranan Komunikasi Ekonomi dan Pembangunan: Suatu Kumpulan Karangan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Departemen Penerangan RI. 1999. KetetapanKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999. Infante, Dominic A., Andrew S. Rancer and Deanna F Womack. 1990. Building Communication Theory. Illinois: Waveland Press Inc. Littlejohn, Steven W. 1996. Theories of Human Communication, Belmont. USA: Wadsworth Publishing Company, Seventh Edition. McCombs, ME, & DL Shaw. 1972. The AgendaSetting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, 36 (Summer), 176-187), dalam http://www.unc.edu/courses/2000fall/jomc245 -001/agenda_setting.html. Mc Quail, Denis. 2000. Mass Communication Theory. London : Sage Publication, Ltd. Wright, Charles R. 1986. Sosiologi Komunikasi Massa. Bandung: CV Remadja Karya.

*

Sudji Siswanto Peneliti Muda Bidang Studi Komunikasi dan Media pada BPPKI Jakarta, Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika.

REFERENSI

Atmadi, T. 1982. Development of the Indonesian Press and Its System. Jakarta: Kumpulan Materi Kuliah Perkembangan Pers Indonesia, Maret 1982. Badan Pusat Statistik. 2004. Jambi Dalam Angka. Jakarta: BPS. BPPI Wilayah II Jakarta. 2005. Kajian Isu Kebijakan Publik. Jakarta: BPPI Wilayah II Jakarta, Badan Litbang SDM Depkominfo.


85

SURATKABAR NASIONAL DAN DISEMINASI INFORMASI PEMBANGUNAN: SEBUAH ANALISIS ISI. Oleh: Sudji Siswanto* Abstract. Abstrak

Recommend Documents