KORUPSI: PENYEBAB DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL. Oleh: SUDIRMAN 1 ABSTRAK

KORUPSI: PENYEBAB DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: SUDIRMAN1 ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang korupsi, penyebab dan dampaknya terhadap pembangunan nasional. Korupsi adalah suatu tindakan melanggar hukum dimana pelakunya akan berusaha memperkaya diri dengan cara yang tidak semestinya. Perilaku korupsi bersumber pada tiga aspek, yaitu: kerusakan pada lingkungan makro (negara) di mana sistem hukum, politik, pengawasan, control, transparansi rusak Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Perbuatan korupsi akan melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Tingginya angka korupsi akan memperburuk layanan di berbagai sektorbaik di sektor, termasuk layanan di sektor kesehatan dan pendidikan. Konsekuensinya, angka putus sekolah dan kematian bayi mengalami peningkatan. Sebagai akibatnya adalah korupsi akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup. Korupsi dapat menimbulkan kekacauan pada sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang tersedia sogokan dengan jumlah yang sangat menggiurkan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syaratsyarat keamanan bangunan, lingkungan hidup dan aturan-aturan lain. Kay Word: Korupsi, Pembangunan Ekonomi A. PENDAHULUAN Indonesia sebagai negara yang cukup terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Hal tersebut, dapat lihat dari tingginya tingkat angka kemiskinan, kasus kelaparan, dan kesengsaraan yang terus melanda masyarakat Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya

1

Sudirman. Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Islam Sultan Amai Gorontalo

2013

47

Al-Mizan Vol. 9 No. 1 Juni 2013

adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka untuk meningkatnya aktivitas maupun produktifitasnya. Terbatasnya pembangunan sarana publik diakibatkan oleh tingginya tingkat penyalaguanaan anggaran yang dilakukan oleh oknumoknum tertentu, baik yang dilakukan oleh oknum yang berada dalam struktur pemerintahan maupun yang dilakukan oleh oknum yang berada diluar struktur pemerintahan yang ikut terlibat dalam memanfaatkan anggaran. Penyelewenan anggaran atau lebih populer disebut dengan istilah korupsi akan berdampak negatif terhadap pembangunan nasional, karena dapat menghambat program pembangunan dalam berbagai sektor, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusianya. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu akan membuat program pembangunan tidak berjalan dengan baik. Kasus tersebut terjadi diseluruh jenjang tingkat pemerintahan, baik pada tingkat pemerintahan pusat, pemerintahan tingkat propinsi maupun pemerintahan pada tingkat kabupaten dan kota. Dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk program pembangunan seringkali diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat program pembangunan tidak berjalan sebagai mana mestinya, akibatnya masyarakat yang akan menanggung seluruh akibat dari perbuatan tersebut2. Akibat yang akan dirasakan oleh masyarakat dari dampak tindak pidana korupsi adalah tidak mendapatkan fasilitas publik yang memadai, sehingga membuat aktivitas mereka tidak dapat berjalan dengan baik dan bahkan mengalami banyak hambatan. Kasus korupsi di Indonesia adalah merupakan masalah paling serius dan kompleks, sehingga perlu dipikirkan suatu cara yang tepat untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya kasus tersebut. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sampai pada saat ini, intensitasnya semakin meningkat. Dengan demikian, tingginya kasus korupsi di Indonesia membuat Indonesia menempati urutan ke tiga sebagai negara terkorup di dunia. Hal ini, sangat mencoreng citra bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah3.

2

Op Cit.

3

Peter McCawly, Market and Corruption in Indonesia, ANU Indonesia Project, September,2008. (http://www.eastasforum.org/2008/09/markets-and-corruption-inindonesia/).

48

Penyebab dan Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Nasional

ISSN: 1907-0985

B. PEMBAHASAN 1. Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang Pengertian korupsi dalam Undang-undang didefinisikan sebagai:” Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonmian negara.” Atau, “ Setiap orang yang dengan sengaja menguntngkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Korupsi dalam arti luas adalah penyalagunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi4. Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diatur secara limitatif dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang memberi pengertian Korupsi yaitu “Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi” “Korupsi” adalah penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan jabatan atau kedudukan yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara atau pihak lain yang dirugikan5. 2. Korupsi Menurut Asal Kata Korupsi berasal dari kata latin yang artinya corruption dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku peabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri sipil yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalagunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsure-unsur, yaitu: perbuatan melawan hukum, penyalagunaan kewenangan, kkesempatan atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; memberiatau menerima hadiah (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara6. 3. Menurut Tranparency Internasional korupsi adalah suatu tindakan melanggar hukum dimana pelakunya akan berusaha memperkaya diri dengan cara yang tidak semestinya.

4

Lembaran Negara, Undang-Undang Negara Republic Indonesia No. 28 Tahun (1999https://docs.goole.co) 5 Lembaran Negara, Undang-Undang Negara Republic Indonesia No. 28 Tahun (1999https://docs.goole.co) 6 Op Cit.

Sudirman

49


Contohnya “mencuri” uang negara demi kepentingan pribadi atau golongan. Korupsi sering dikait-kaitkan dengan kolusi dan nepotisme. Perbedaannya, korupsi adalah menggelapkan uang, kolusi adalah tindakan penyuapan, sedangkan nepotisme adalah tindakan untuk lebih memilih seseorang untuk bekerja sama berdasarkan hubungan pribadi (keluarga atau teman dekat) daripada kemampuan kerjanya7. Pemenang hadiah nobel ekonomi pada tahun 1968 Gunar Myrdal, menafsirkan masalah korupsi dibahas dalam konteks ilmu ekonomi. Menurutnya korupsi adalah merupakan doamin dari ilmu politik dan sosiologi. Namun demikian, sejak tahuan 70-an ketika seorang ekonom ternama rose-ackerman menulis artikel dalam journal of publik economics yang berjudul the economics of coruption pada tahun 1975 lebih dari 3000 artikel yang membahas tentang masalah korupsi dengan menggunakan pendekatan atau kerangka ilmu ekonomi muncul secara mengejutkan.sebauh buku yang berjudl economics of coruption yang ditulis oleh oxford university press pada tahun 2005 mengundang banyak ilmuan dan pengamat untuk melihat bagaimana korupsi sebagai penyakit sosial telah membawa dampak luar biasa bagi kehidupan masyrakat dan mencoba membahasnya dari presektif ilmu ekonomi8. Lebih dari itu, sejak berapa tahun terakhir ini, masalah korupsi juga telah menjadi issue sentral dalam medan perpolitikan Indonesia dan bahkan beberapa kalangan menganggap bahwa korupsi di indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dilihat dari aspek jumlah kasus korupsi, maupun dilihat dari besaran nilai korupsi yang dilakukan harian the jakarta post (31-01-2011) dibawah judul political corruption in indonesia reaches alrming level :watchdongs,menulis antralain; so far 17

governorsand hundreds of regents, mayors and councilors have been held as suspects for manipulating general alloation funds from the state budget and non-budgetary funds and for issuing public policies to their party cartels (Sampai ini ada 17 gubernur dan ratusan bupati,walikota dan wakil rakyat telah dinyatakan sebagi tersangka karena memanipulasi alokasi anggaran negara dan penerimaan negara maupun non- budgeter dan penerbitan kebijakan publik untuk kepentingan kelompok9.

7

Bill Guerin, Political Corruption in Indonesia, Asia Times March 29,2007. (http://www. Atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IC29 Ae01. Html). 8 Nanako Fujita. 2004. Economic Researh Center Discussion Paper. Hal 13. 9 Watchdongs, Political Corruption In Indonesia Reaches Alrming Level. The Jakarta Post (31-01-2011).

50


ISSN: 1907-0985

B. PENYEBAB TIMBULNYA KORUPSI Pada umumnya faktor penyebab korupsi bersumber pada tiga aspek, yaitu: kerusakan pada lingkungan makro (negara) di mana sistem hukum, politik, pengawasan, control, transparansi rusak. Kerusakan tersebut menjadi akan membentuk karakter lingkungan yang merupakan faktor stimulus bagi perilaku orang. Kondisi tersebut, dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki intergritas rendah untuk melakukan praktek korupsi apabila sistem tidak secara kuat memberikan hukuman terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, dan pemberian imbalan terhadap sebuah prestasi. Dengan demikian, tingkat penyimpangan (korupsi) malah akan dilakukan secara berulang-ulang karena akan memberikan konsekuensi yang menyenangkan10. Korupsi dan hubungannya dengan kepribadian anak. Menurut Sigmund Freud sebagai pelopor Psikoanalisis. Teori psikoanalisis focus pada pentingnya pengalaman pada masa anak-anak. Intinya, masa kanakkanak memegang peran menentukan dalam membentuk kepribadian dan tingka laku manusia ketika sudah dewasa kelak. Ada lima tahap perkembangan keperibadian dalam psikoanalisis. Menurut Freud, manusia dalam perkembangan kepribadiannya melalui tahap oral, anal, phallis, laten, dan genital11. Menurut Jack Bologne (Teori Gone), ada empat akar penyebab terjadinya korupsi: Greed, Opportunity, Need, dan Exposes. Greed, terkait dengan keserakahan dan kerakusan oleh para pelaku korupsi. Tipe seperti tersebut, merupakan tipe orang yang tidak pernah puas dengan keadaan dirinya, punya impian yang berlebihan; Opportunity, terkait dengan sistem yang memberikan kesempatan atau celah terjadinya korupsi. Sistem pengendalian yang tidak rapi, dapat menyebabkan seseorang bekerja asalasalan. Orang gampang manipulasi angka. Bebas berlaku curang. Peluang korupsi terbuka lebar; Need, berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai; Exposes, berkaitan dengan hukuman yang rendah terhadap pelaku korupsi. Hukuman yang tidak membuat jera sang pelaku (Deterrence effect) 12.

10

Dr. Jan Ridgway Ph.D, 2006. Sigmun Freud of Theory. http://id.shvoong.com/lawand-politicals/criminal-law/2246296. 11 Op. Cit. 12 Nyoman Sartika Putra Jaya, 2001. The Impact Of Fund Transfer, Government, Expenditure, and Government Auditor Opinion The Level Of Corruption In Indonesi. Hal. 229

Sudirman

51


Jika duhubungkan dengan praktek korupsi yang terjadi di Indonesia, ada beberapa faktor yang diduga kuat sebagai penyebab terjadinya korupsi di indonesia, yaitu sebagai berikut: 1. Pengahayatan pada nilai-nilai agama rendah apalagi pelaksanaannya. 2. Sulit memberi keteladanan terhadap lingkungan kerjanya. 3. Kebutuhan hidup dan pola konsumtif yang tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. 4. Budaya masyarakat timur yang selalu memberi upeti kepada pihak lain yang berkedudukan. 5. Kurang transparan dalam pengelolaan keuangan suatu lembaga atau suatu proyek. 6. Adanya kepentingan panitia lelang dalam pelaksanaan proyek baik dalam skala kecil maupun skala besar. 7. Sanksi yang terlalu ringan sehingga manfaat pemidanaan untuk mencegah orang lain tidak berbuat yang sama sulit diwujudkan. 8. Orang yang menduduki suatu jabatan tertentu telah banyak mengeluarkan dana seperti biaya pelaksanaan pilkada, sehingga untuk mengembalikan dana tersebut yang bersangkutan melakukan korupsi. C. OBJEK KAJIAN ILMU EKONOMI MENYANGKUT KORUPSI Dalam ekonomi korupsi,telah dicoba dianalisis mengenai hal-hal: (1) Korupsi sebagai fenomena ekonomi, (2) Korupsi perilaku pemburu rente (rent seeking behavior), (3) Modal statik dan dinamik mengenai korupsi, (4) Klassifikasi model-model korupsi, (5) Aspek ekonomi makro korupsi, (6) Estimasi dan korupsi terhadap pembangunan ekonomi,dan berbagai issue lainya yang terus berkembang dan menjadi orientasi dan riset-riset ekonomi yang dilakukan menyangkut korupsi13. Dalam perekonomian yang berorientasi pada pasar, maka pembatasan atau keterlibatan pemerintah atas suatu aktivitas ekonomi tertentu akn mendorong hadirnya para pemburu rente untuk memanfaatkan peluang yang ada dibalik kebijakan pembatasan atau peraturan itu yang dapat berbentuk: suap, korupsi, penyelendupan, dan pasar gelap. (kruger,1974). Dengan demikian, korupsi dalam ilmu ekonomi dipahami sebagai perpindahan secara melanggar hukum (ilegal) atau menyalahi tugas (unauthorized) dana atau sember daya publik untuk suatu imbalan yang diharapkan. Definisi lain mengenai korupsi adalah the use of publik office

13

Guillaume Corpart, The Cost Of Corruption to Latin America’s Kompetitivnes (http://americas.com/en_US/expertice/arteles-trends/page/the-cost-of-corruption-to-lati).

52


ISSN: 1907-0985

for private gains (pemanfaatan institusi publik untuk kepentingan non publik) (bardhan,1997)14. Dewasa ini para ahli ekonomi memusatkan analisinis dan riset mengenai korupsi dalam empat keadan yang muncul dari permainan bersama (interplay) sebagai faktor yang telah menimbulkan situasi kondusif bagi terjadinya korupsi di negara-negara yang sedang berkembang15. 1. The functional role of government. Peranan pemerintah dalam pembangunan dapat menfasilitasi praktek korupsi di berbagai negara. Peran yang besar dari pemerintah dalam perekonomian domesti (penerbitan izin, pengadaan barang, kebutuhan pemerintah, berbagai pembagunan fisik, dan lain-lainnya). Dapat membuka peluang bagi terjadinya praktek korupsi apabila integritas pejabat publik diragukan. Pejabat-pejabat publik dapat tergoda untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, penyalagunaan kewenangan, kesempatan, sarana untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan Negara dan perekonpmian nasional16. 2. The nature of political system and its leadership. Sistem politik dan kepemimpinan termasuk stabilitas dan tingkat respon terhadap tuntutan publik juga dapat membawa dampak terhadap korupsi, pemerintahan yang tidak stabil akan berdampak terhadap keamanan dan kelangenan jabatan maupun penghasilan para pejabat publik. Oleh karenanya, para pejabat publik akan cenderung untuk berusaha atau berpikir memuaskan kepentingan jangka pendek mereka melalui korupsi dan penyalagunaan jabatan daripada membangun komitmen jangka panjang dalam memperhatikan dan memajukan kepentingan publik. Banyak pihak d Indonesia juga prihatin dengan sistem politik di Indonesia dewasa ini yang sangat rawan terhadap praktek korupsi. Biaya politik yang sangat mahal untuk memperebutkan posisi sebagai ppejabat publik (Gubernur, pubati/walikota, anggota DPR dan lain-lain), yang membawa konsekuensi bagi biaya yang sangat besar bagi pihak-pihak yang terkait. Karena itu, tidak dapat dihindari prilaku pemburu rente bagi kalangan politisi baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislative, di pusat maupun di daerah17.

14

Ross H. McLeod, Indonesia’s Economiy: Strong, Growth, reliesen, corruption ANU April 22nd, 2008 15 Ananya Raihan. Political of economic of corruption. hal. 12. (http://www.tibangladesh.org/does/research/PolEc.htm). 16 Op Cit. 17Ridwan Mas Sijabat dan bagus BT Saragih, Political Corruption in Indonesia researchs Alarming Level (The Jakarta Post, 31/011211).

Sudirman

53


3. Certain social economic factors. Kondisi sosial dan ekonomi tertentu misalnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, yang merupakan lingkungan external bagi birokrasi juga dapat mempengaruhi prilaku para birokrat dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang mendorong kepada tingkat korupsi. Para pejabat publik yang memiliki penghasilan terbatas, berupa gaji resmi dari Negara, akan cenderung memanfaatkan jabatan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan cara melanggar aturan yang ada18. 4. Society’s cultural norms and practices. Kondisi social dan kultural misalnya, sistem kekeluargaan, kedaeraan, solidritas partai akan dapat mempengaruhi prilaku administrator pemerintahan yang mendorong terjdinya praktek dan perilaku koruptif. Tatanan social dan cultural seperti itu, akan memudahkan terjadinya praktek kolusi antara pejabat publik dan elemen-elemen masyarakat lainnya atas dasar etnik, partai, keluarga dan lain-lain. Harian the jakarta post pernah menulis hasil riset trandparasi internasional Indonesia bahwa most transparasi and

polotical parties had been acting as rent seeker in the executive and legislative bodies… almost all devolepment projects had been taken by companies linked to local elites and regional heads19. 5. Organizational factors. Faktor organisasional, misalnya proses dan struktur pengambilan keputusan, praktek manajemen perorangan, sistem pengawasan dan pertanggungjawaban, juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan praktek korupsi20.

D. DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI Ilmu ekonomi terutama tertarik untuk menganalisis mengenai seperti apa dampak korupsi terhadap pembangunan nasional suatu Negara. Organization for economic cooperation and development (OECD) pada tahun 1997, mengungkapkan Empat dampak praktek korupsi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Empat damapak itu adalah: 1. Multiplier effect ( dampak berlipat ganda) Dampak ini bisa terjadi misalanya apabila ada pengalokasian dana pada proyek investasi yang perampunganya tidak mencapai standar mutu yang 18

Op Cit. Op Cit.

19

20Op Cit.

54


ISSN: 1907-0985

diharapkan karena adanya praktek korupsi(misalnya jembatan putus,jalan cepat rusak). Dengan demikian, kerugian negara yang terjadi bukan saja sebesar nilai proyek, tetpai dapat menjadi berlipat ganda karena terganggunya aktivitas ekonomi yang akan melibatkan kerugian negara beberapa kali lipat dari nilai proyek. Korupsi dapat menimbulkan kekacauan pada sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang tersedia sogokan dengan jumlah yang sangat menggiurkan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup dan aturan-aturan lain. diberbagai bagian dunia menyimpulkan bahwa illegal payoffs can increase the cost and lower the quality of public works projects by as musch as 30 percent to 50 percent21. 2. Competitiveness effect (dampak daya saing) apabila praktek korupsi lebih menguntungkan satu kelompok atau pelaku ekonomi tertentu, maka akan terjadi distorsi dalam persaingan memperebutkan peluangpeluang ekonomi yang tersediah. Peluang-peluang ekonomi yang tersedia akan lebih banyak menguntungkan pelaku-pelaku ekonomi yang mempunyai hubungan khusus dengan pejabat publik meskipun pelaku ekonomi yang terbaik dikalangan dunia bisnis. Demikian juga distorsi persaingan dapat terjadi apabila importer dapat memasukkan produk dari luar negeri tanpa memenuhi kewajiban pajak impor yang sewajarnya. Pelaku ekonomi tersebut mungkin saja dapat menghindar dari pajak impor karena praktek suap terhadap pejabat pabean. Apabila hal seperti ini terjadi, maka produsen dalam negeri akan menghadapi persaingan yang tidak sehat dengan produk impor yang dapat menawarkan produknya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri yang sama. Praktek suap seperti ini akan menyebabkan ongkos niaga yang tinggi dan mengacaukan perekonomian. Pelaku bisnis yang memiliki kedekatan dengan penguasa akan dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien22. 3. Fiscal effect (dampak fiskal). Praktek korupsi juga dapat berdampak pada penerimaan pajak oleh negara karena berlangsungan deal antara wajib pajak dan petugas pajak menyangkut beban pajak wajib pajak yang harus ditanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Intensitas dari deal antra wajib pajak dan petugas pajak dapat dapat mengurangi jumlah yang sangat singinifikan dari kewajiban pajaknya terhadap negara dengan membayar yang lebih rendah dari yang seharusnya, 21

Susan Rose Ackermen, The Political Economy of Corruption-Causes and Consequences. The Wrld Bank Note No. 74 22

Op Cip.

Sudirman

55


tetapi memberikan imbalan tertentu bagi petugas pajak. Intensitas dari deal antara wajib pajak dengan petugas pajak dapat membawa dampak yang signifikan terhadap volume penerimaan negara dari pajak, yang pada gilirannya dapat membawa dampak pada tidak tersedianya dana yang memadai untuk proyek pembangunan untuk kepentingan hajat hidup masyarakat23. 4. Growth and investment (pertumbuhan ekonomi dan investasi). Penelitian-penelitian empiric yang pernah dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa volume korupsi berasosiasi negatif terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam arti bahwa makin besar volume korupsi, maka volume investasi dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan yang signifikan. Negara yang korup akan sulit mengundang investor asing untuk berinvestasi pada negara tersebut24. Terkait dengan hal tersebut di atas, Gupta, Davoodi, dan Tiongsong (2000) menyimpulkan bahwa tingginya angka korupsi ternyata akan memperburuk layanan di berbagai sektor, termasuk layanan di sektor kesehatan dan pendidikan. Konsekuensinya, angka putus sekolah dan kematian bayi mengalami peningkatan. Sebagai akibat danpak pertama dan kedua, maka korupsi akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Terkait dengan hal ini, riset Gupta et. al. (1998) menunjukkan bahwa peningkatan IPK sebesar 2,52 poin akan meningkatkan pula koefisien Gini ratio sebesar 5,4 poin. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya aliran dana dari mesyarakat atau kelompok miskin kepada kelompok orang kaya yang terjadi karena akaibat dari praktek korupsi25. Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia dengan meningkatnya alokasi anggaran pendidikan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan di daerah-daerah. Satu faktor tidak tidak optimalnya pengelolaan anggaran pendidikan adalah pemilihan pejabat dinas pendidikan setempat dipilih bukan karena berdasarkan kulaitas, melainkan keinginan dan praktek kongkalikong yang dilakukan oleh kepala daerah dengan tujuan untuk mempertahankan kepentingan tertentu. Kondisi seperti ini, membuat pejabat pendidikan akan lebih mudah didikte, termasuk dalam hal memotong dana bantuan pendidikan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui anggaran pemerinta belanja negara (APBN). Hal seperti ini, terjadi diberbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. dengan

23

Op Cit. Op Cit. 25 Susan Rose Ackermen, The Political Economy of Corruption-Causes and Consequences. The Wrld Bank Note No. 74 (www.wikipedia.corupsi.com). 24

56


ISSN: 1907-0985

demikian, maka wajarlah jika mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN26. Dalam membangun pemerintahan dan menjalankan tatanan kenegaraan, maka ketiga hal dasar yang menjadi tumpuan harus berjalan secara sinergis dan berkelanjutan. Ketiga hal tersebut ialah Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. Mengapa pendidikan sangat penting bagi kehidupan kita, karena peningkatan kesejahteraan dan emansipasi yang dihasiikan oleh proses pendidikan yang menghasilkan taraf kecerdasan yang lebih tinggi membuka tabir baru akan kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik, sehingga apa yang dimiliki sekarang, yang sebenarnya cukup berarti dibandingkan dengan pada saat kita belum memilikinya, menjadi seakan-akan pudar harganya karena bandingan yang digunakan oleh rakyat kita juga turut berubah27. Selanjutnya, praktek korupsi yang berkaitan dengan dinas kesehatan. Sektor kesehatan merupakan urusan publik yang tidak terlepas dari praktek korupsi. Korupsi di sektor kesehatan melibatkan aparat dan pejabat pada tingkat rendahan hingga tingkat tinggi. Pada tingkat rendahan menyentuh pada kepala dinas kesehatan (Dinkes) hpada tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Sedangkan pada tingkat, melibatkan pejabat pada lingkungan kantor kementerian kesehatan dan lembaga lainnya pada tingkat nasional, seperti BPOM maupun anggota DPR yang membidangi kesehatan. Hasil survey ICW sampai pada tahun 2008, kasus korupsi pada sektor kesehatan telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 128 miliar. Kasus-kasus tersebut melibatkan para pejabat tingkat lokal, seperti level kepala dinas dan DPRD serta direktur rumah sakit, sedangkan korupsi pada tingkat tinggi belum terungkap pada saat itu. Modusnya adalah dominan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan modus mark up yang menimbulkan kerugian negara sebesar 103 miliar, dan sisanya adalah modus penyuapan28. Selai dari ke empat dampak tersebut di atas, korupsi akan berdampak pula terhadap penurunan kualitas moral dan ahlak, baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain meningkatkan ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan aset dan kekayaan, korupsi juga akan menyebabkan hilangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap sesame. Sara

26

Ross H. McLeod, Indonesia’s Economiy: Strong, Growth, reliesen, corruption ANU April 22nd, 2008 27 Op Cit. 28 Susan Rose Ackermen, The Political Economy of Corruption-Causes and Consequences. The Wrld Bank Note No. 74 (www.wikipedia.corupsi.com).

Sudirman

57


saling percaya yang merupakan salah satu modal social yang utama akan hilang. Akibatnya, muncul fenomena distrust soecity, yaitu masyarakat yang kehilangan rasa percaya, baik antar sesame individu maupun sesame antar institusi negara. Perasaan aman berganti dengan persasaan tidak aman (insecurity feeling)29. E. KORUPSI DAN DAMPAKNYA TERHDAP DAYA SAING GLOBAL Dampak yang pasti dari praktek adalah pengaruhnya terhadap daya saing global suatu Negara.Sejak tahun 2005 Wold Economic Forum (WEF) menggunakan Global Competitivenes Index (GCI) sebagai basis analisis daya saing.Devinisi daya saing (Compotitiveness) menurut WEF adalah “the set of institutions,policies, and factors that determine the level of productivity of a country.” Sedangkan pengertian produktivitas ( the level of productivity) adalah “the level of prosperity that can be earned by an economy.” GCI di ukur dengan menggunakan 12 pilar. Setiap pilar terdiri dari beberapa indikator pengukuran dengan total keseluruhan sebanyak 111 indikator. Dalam hal GCI ini,Negara-negara di Amerika Utara dan eropa barat masih mendominasi peringkat atas sebagai negara dengan daya saing yang tinggi. Peringkat Top Ten Berturut-turut di raih oleh Swiis, Singapura, Firlandia, Swedia, Belanda, Jerman, Amerka Serikat, Inggris, Hongkong Dan Jepang. Diwilayah Asean, Indonesia menduduki peringkat ke lima dibawah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailan. Sementara itu, dilihat dari aspek lima thapan pengembangan daya saing, Indonesia digambarkan berada pada tahapan efficiency driven30. Jika diliha dari Laporan WEF tersebut, terungkap juga bahwa Indonesia terpuruk pada pilar afisiensi pasar tenaga kerja, dimana Indonesia bertengger pada peringkat ke 120, infrastruktur pada peringkat ke 78. Sementara itu Indonesia menduduki peringkat yang cukup bagus untuk pilar ukuran pasar (16), lingkungan makro ekonomi (25) dan inovasi (39). Berdasarkan laporan WEF Tahun 2012-13, dapat juga diketahui bahwa GCI Indonesia pada tahun 2012 merosot 4 point ke peringkat 50 dari 144 negara yang disurvey dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2011). Di mana, Indonesia berada pada peringkat 46. GCI Indonesia pada tahun 2011 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2010. Di mana, Indonesia bertengger pada posisi 44. Dalam laporan WEF tersebut diungkapkan bahwa kemerosotan peringkat Indonesia dalah hal GCI 29

Budi Hermana, Global Competitivness Report 2012-2013: Daya saing Indonesia Menurun. (http:// pena. Gunadarma. Ac.id/global-competitivnes-report-2012-2013). 30 Op Cit.

58


ISSN: 1907-0985

terutama disebakan oleh ketidakefisienan birokrasi pemerintah karena masih banyaknya kasus korupsi yang belum teratasi, dan ketidak tersediaan infrastruktur yang memadai, serta berbagai macam ketentuan dan etika perburuhan yang tidak menunjang. Lambathya penyerapan anggaran negara sebagai pencerminan dari kurang berhasilnya reformasi birokrasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing global Indonesia31. Tantangan yang harus dipikirkan oleh Indonesia adalah bakal terbentuknya Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015 dimana setiap negara bebas menetapkan pilihan tempat investasi sebagai basis produksi. Apabila indonesia gagal menempatkan daya saing globalnya, tidak tertutup kemungkinan Indonesia hanya akan menjadi pasar dari produk-produk yang dihasilkan di negara Asean lainya32. F. DAYA SAING GLOBAL DAN CORRUPTION PERCEPTION INDEX (CPI) Sejak tahun 1995, Transparency Internastional menerbitkan laporan tahunan tentang indeks Persepsi Korupsi (Corruption perception Indekx, CPI) yang menunjukkan peringkat negara-negara yang disurvey menyangkut persepsi praktek korupsi di suatu negara. Transparency Internastional mendefenisikan korupsi sebagai the misuse of public power for private benefit. Tujuan peluncuran CPI oleh TIsetiap tahun adalah untuk selalu mengingatkan bahwa korupsi masih merupakan bahaya besar yang mengancam dunia. Pada tahun 2011, Transparency Internastional mengukur tingkat korupsi dari 183 negara, dengan rentang indeks antara 0 sampai dengan 10, di mana 0 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat korup, sementara 10 dipersepsikan bahwa negara tersebut sangat bersih. Dua pertiga dari negara yang diukur memiliki skor di bawah lima, termasuk Indonesia33. Dari laporan Tahunan Transparency Internastional tahun 2011, dapat di ketahui bahwa CPI In donesia bertengger pada skor 3,0 bersama – sama dengan Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Managaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname dan Tanzania. Dengan demikian Negara-negara tersebut menempati pringkat ke 100 dari 183 Negara yang di survei. Sementara itu, dilihat dari prespektif kawasan ASEAN, skor CPI indonesi berada di bawah Singapura (5) dengan

31

Budi Hermana, Global Competitivness Report 2012-2013: Daya saing Indonesia Menurun. (http:// pena. Gunadarma. Ac.id/global-competitivnes-report-2012-2013). 32 Op Cit. 33 Op Cit.

Sudirman

59


skor 9,2, Brunai (44) dengan skor 5,2, Malaysia (60) dengan skor 4,3 dan Thailand (80) dengan skor 3,434. Dari laporan tahunan Transparency Internastional, dapat juga duketahui 10 negara dengan skor CPI tertinggi. Kesepuluh negara tersebut adalah New Zealand, Sweden, Singapore, Norway, Netherlands, Australia< switszerland, dan Canada. Amerika Serikat tercatat pada peringka 24 dengan skor CPI 7.135. Data-data yang terungkap dalam laporan Transparency Internastional juga mengungkapkan mengenai belum nampaknya hasil kongkrit yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Hal ini, tercermin dari perubahan skor CPI tahun 2010 ke tahun 2011 hanya sebesar 0,2 (Skor CPI tahun 2010 adalah 2,8). Dengan demikian, dibutuhkan upaya yang lebih serius dilakuakn apabila target skor CPI tahun 2014 pada angka 5 ingin dicapai36. Menurut juru bicara KPK Johan Budi, ada lima tipe korupsi di Indonesia. Kelima Tipe tersebut adalah : (a) korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Menurutnya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan tipe korupsi yang paling lumrah, mudah dan tidak canggih. Ia dapat berbentuk mark up atau penggelembungan harga atas barang dan jasa dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Tipe korupsi jenis ini mencakup sekitar 60% kasus korupsi yang di tangani KPK; (b) korupsi tipe kedua adalah pungutan liar oleh para pejabat atau penyelenggara Negara; (c) korupsi tipe ketiga adalah korupsi yang berkaitan dengan interaksi antara pelaku usaha dan pejabat public menyangkut perizinan. Transaksi korupsi yang terjadi pada tip eke tiga ini mengambil bentuk pemberian uang bagi para pejabat publik untuk penerbitan izin tertentu. Tipe korupsi seperti ini menurut Johan Budi, Juru bicara KPK banyak terjadi di daerah. Kekuasaan para penyelenggara negara untuk korupsi tip eke empat adalah adalah korupsi yang terkait dengan penyalagunaan anggaran; dan (e) tipe korupsi dalam bentuk suap menyuap. Suap menyuap bukan hanya terjadi antara pengusaha dan pengusaha, tetapi juga melibatkan antara legislative dan eksekutif. Sejauh ini, menurut pejabat KPK tersebut, pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK makin beragam kalangannya.

34

Op Cit. Budi Hermana, Global Competitivness Report 2012-2013: Daya saing Indonesia Menurun. (http:// pena. Gunadarma. Ac.id/global-competitivnes-report-2012-2013). 36 Lima tipe korupsi di Indonesia, Kompas 18 September 2012. (http://nasional 35

kompas.com/read/2012/09/15/2118242/inilah)

60


ISSN: 1907-0985

Mulai dari pengusaha, anggota dewan, jaksa, hakim, polisi, mantan menteri, duta besar, dan komisioner komisi pemilihan umum37. Mengingat besarnya dampak buruk korupsi terhadap kinerja ekonomi suatu negara, maka upaya pemberantasan korupsi menjadi sangat penting. Di samping itu, pemberantasan korupsi yang berhasil akan memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dari penelitian empiric yang dilakukan oleh Gulliarne Corpart (2012) di negara-negara Amerika Latin ditemukan bahwa dari setiap 1 poin perbaikan skor CPI, akan membawa dampak pada peningkatan penerimaan pajak negara sebesar 7,5 persen. sementara itu, penurunan I poin pada skor CPI, akan menyebabkan penurunan laju pertumbuhan GDP negara-negara di Amerika Latin sekitar 0,1 persen dan GDP perkapita US Dollar 42538. G. PENUTUP 1. Kesimpulan a. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil yang secara tidak wajar dan tidak legal dalam memperkaya diri atau mereka yang dekat dengannya, dengan cara menyalagunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. b. Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Tingginya angka korupsi akan memperburuk layanan di berbagai sektor, termasuk layanan di sektor kesehatan dan pendidikan. Konsekuensinya, angka putus sekolah dan kematian bayi mengalami peningkatan. Sebagai akibat danpak pertama dan kedua, maka korupsi akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan c. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. 2. Saran a. Diharapkan dapat melahirkan sistem perundang-undangan yang baik, mampu mencegah ataupun meminimalisir terjadinya praktek korupsi, serta dibutuhkan penegakan hukum yang tegas dan bersih. Diharapkan pula dukungan penuh dari masyarakat terhadap

37

Op Cit. Budi Hermana, Global Competitivness Report 2012-2013: Daya saing Indonesia Menurun. (http:// pena. Gunadarma. Ac.id/global-competitivnes-report-2012-2013). 38

Sudirman

61


b.

c.

d.

lembaga-lembaga penegak hukum, sehingga pencegahan ataupun pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan baik. Diharapkan masyarakat dapat memahami secara lengkap tentang korupsi, baik korupsi yang bersifat ringan maupun yang tergolong korupsi berat. Dengan demikian, maka mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak mengambil hak orang lain dan bersikap anti korupsi. Diharapakn lembaga peradilan mengutamakan kejujuran disbanding dengan materi. Penegak hukum harus benar-benar cermat dan tegas dalam menagani kasus korupsi. Lembaga penegakan hukum diharapkan dapat lebih transparan dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi agar semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. DAFTAR PUSTAKA

Raihan. Political of economic of corruption. hal. 12. (http://www.ti-bangladesh.org/does/research/PolEc.htm). Bill Guerin, Political Corruption in Indonesia, Asia Times March 29,2007. (http://www. Atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IC29 Ae01. Html). Ananya

Budi Hermana, Global Competitivness Report 2012-2013: Daya saing Indonesia Menurun. (http:// pena. Gunadarma. Ac.id/globalcompetitivnes-report-2012-2013).

Economic of Coruption. of_corruption.

(http//en.wikipedia.org/wiki/

Economics

Guillaume Corpart, The Cost Of Corruption to Latin America’s Kompetitivnes(http://americas.com/en_US/expertice/artelestrends/page/the-cost-of-corruption-to-lati). lembaran Negara, Undang-Undang Negara Republic Indonesia No. 28 Tahun (1999https://docs.goole.co). Lima tipe korupsi di Indonesia, Kompas 18 September 2012. (http://nasional kompas.com/read/2012/09/15/2118242/inilah). Peter McCawly, Market and Corruption in Indonesia, ANU Indonesia Project, September,2008 Ross H. McLeod, Indonesia’s Economiy: Strong, Growth, reliesen, corruption ANU April 22nd, 2008 Ridwan Mas Sijabat dan Bagus BT Saragi, political corruption in Indonesia reaches alarming level, The Jakarta Post, 31-01-2011. Susan Rose Ackermen, The Political Economy of Corruption-Causes and Consequences. The Wrld Bank Note No. 74 (www.wikipedia. corupsi.com).

62


KORUPSI: PENYEBAB DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL. Oleh: SUDIRMAN 1 ABSTRAK

Recommend Documents