54
IV.
KORUPSI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Selanjutnya pada bab ini akan memberikan uraian secara rinci terkait dengan aspek-aspek korupsi, pembangunan manusia dan investasi di delapan negara kawasan ASEAN tahun 2000-2009, analisis determinasi atau hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya tindakan korupsi di sektor publik, dan kemudian akan dilanjutkan dengan analisis dari dampak korupsi terhadap pembangunan manusia dan investasi di delapan Negara kawasan ASEAN. Analisi deskriptif digunakan dalam pembahasan penelitian ini. Metode deskriptif untuk menjawab dinamika korupsi, pembangunan manusia, dan investasi di delapan negara Kawasan ASEAN.
4.1
.
Dinamika Korupsi, Pembangunan Manusia dan Investasi di Delapan Negara Kawasan ASEAN. Dewasa ini, tidak ada negara yang aktivitas perekonomiannya bebas dari
campur tangan pemerintah sekalipun sistem yang dianut adalah liberal atau kapitalis. Dalam menjalankan Kebijakan publik untuk mendukung pembangunan ekonomi, peran-peran pemerintah tidak selalu berhasil. Secara sistematis sering terjadi kegagalan pemerintah (government failure). Kegagalan pemerintah melahirkan tindakan korupsi di sektor publik. Pemerintah justru menjadi pemburu rente (rent seeker) bahkan menjadi predator untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Pemerintah cenderung menyalahgunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (Transparency International, 2012). Rent Seeking Behavior pemerintah sering kali dikaitkan dengan korupsi. korupsi dalam sektor publik diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk mencari keuntungan pribadi (Transparency International, 2012). Kepentingan pribadi lebih didahulukan daripada kepentingan nasional sehingga praktik-praktik korupsi banyak terjadi di pemerintahan negara-negara dunia ketiga (Todaro dan Smith, 2006). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa korupsi banyak terjadi di negara miskin dan
55
negara sedang berkembang atau terjadi pada gaya kepemimpinan yang otoriter (Sasana, 2004).
Tabel 4.1 Sepuluh Negara Paling Korup di Dunia No
Negara
CPI Score 2010*
1
Equatorial Guinea
1.9
GDP per kapita 2009 konstan 2000 (US $) ** 400
2
Burundi
1.9
112
3 4 5 6
Chad Sudan Turkmenistan Uzbekistan
1.8 1.7 1.6 1.6
265 536.5 1827 893
7
Iraq
1.5
743
8 9 10
Afghanistan Myanmar Somalia
1.4 1.4 1.1
n.a n.a n.a
Tipologi Sistem Politik 2010 *** Regim Otoriter Demokrasi Terbatas Regim Otoriter Regim Otoriter Regim Otoriter Regim Otoriter Demokrasi Terbatas Regim Otoriter Regim Otoriter Regim Otoriter
Sumber :*) The 2010 Corruption Perception Index, Transparency International Report 2010 **) World Development Indicator and Global Development Finance, World Bank 2010 ***) Ensiklopedia Bebas, Wikipedia 2010
Hasil survei tahun 2010 yang dilakukan oleh lembaga freedom house dari Amerika Serikat menunjukan bahwa kesepuluh negara seperti Equatorial Guinea, Burundi, Chad, Turkmenistan, Uzbekistan, Iraq, Afghanistan, Myanmar, dan Somalia (Tabel 4.1) sebagian besar bahkan hampir seluruhnya masih menggunakan sistem politik regim otoriter (Autoritharian Regim) dan Demokrasi Terbatas (Restricted Democration) serta termasuk dalam negara berkembang. Skor persepsi korupsi di sepuluh negara tersebut cenderung mendekati angka satu bahkan level korupsi di sektor publik pada negara Somalia dan Myanmar cenderung tidak terdeteksi. Hal ini membuktikan bahwa dominasi peran pemerintah dan gaya kepemimpinan otoriter dan ketidakefektifan pemerintah menyebabkan kegagalan pemerintah seperti terjadinya korupsi.
56
Tabel 4.2 Sepuluh Negara Paling Tidak Korup di Dunia No
Negara
CPI Score 2010*
GDP per kapita 2009 konstan 2000 (US $) **
1 2
Denmark New Zealand
9.3 9.3
30548 14712
3
Singapore
9.3
28765
4 5 6 7 8 9 10
Finland Sweden Canada Netherlands Australia Switzerland Norway
9.2 9.2 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6
26496 30899 25099 26094 25056 37032 40936
Tipologi Sistem Politik 2010 *** Demokrasi Demokrasi Demokrasi Terbatas Demokrasi Demokrasi Demokrasi Demokrasi Demokrasi Demokrasi Demokrasi
Sumber : *) The 2010 Corruption Perception Index, Transparency International Report 2010 **) World Development Indicator and Global Development Finance, World Bank 2010 ***) Ensiklopedia Bebas, Wikipedia 2010
Tabel 4.2. menunjukkan bahwa negara maju seperti Denmark, New Zealand, Singapura, Finlandia, Swedia, Kanada, Belanda, Australia, Switzerland, dan Norway mempunyai tingkat korupsi yang paling rendah. Rata-rata skor persepsi korupsi di sepuluh negara tersebut mendekati angka 100 yakni cenderung bebas dari kejahatan korupsi di sektor publik. GDP perkapita di sepuluh negara tersebut cenderung lebih tinggi. Sebagian besar tipologi sistem politik menganut sistem demokrasi secara penuh dan telah matang kecuali negara Singapura yang masih menganut sistem demokrasi terbatas karena Singapura masih terikat dengan sistem negara persemakmuran Inggris. Peran pemerintah dalam perekonomiannya hanya sebatas pembuat kebijakan dan peraturan namun tetap mengawasi secara sungguh-sungguh jalannya pelaksanaan dan peraturan dengan harapan peran swasta dapat berjalan secara optimal serta menjaga agar kesejahteraan publik tetap tinggi. Kaufmann (2000) Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung memiliki indikator “control of corruption” yang rendah dan sebaliknya.
57
Sumber : Transparency International, 2012 Gambar 4.1 Klasifikasi Skor Persepsi Korupsi di Dunia Berdasarkan Tingkatan Warna tahun 2007
Gambar 4.1 menunjukkan sebagian besar negara-negara di benua Asia, Afrika, dan Amerika mempunyai tingkat persepsi korupsi yang cukup tinggi (ditandai dengan warna merah). Jika skor persepsi korupsi di bawah angka 3 atau 30 (dalam skala 0-100), maka tingkat korupsi di negara tersebut cukup tinggi. Apabila skor korupsi di atas angka 5 atau 50 (dalam skala 0-100), maka tingkat korupsi di negara tersebut cenderung rendah. Sebagian besar negara-negara di kawasan ASEAN bertanda merah sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat persepsi korupsi di sektor publik masih cenderung tinggi.
58
100
Indeks Persepsi Korupsi
90 80
Kamboja
70
Indonesia
60
Laos
50
Malaysia
40 30
Singapura
20
Thailand
10
Filipina
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Vietnam
Tahun
Sumber : The Haritage Foundation, 2012, diolah Gambar 4.2 Dinamika Freedom from Corruption Index di delapan Negara Kawasan ASEAN Tahun 2000-2009.
Tingkat korupsi di sektor publik pada sebagian besar negara kawasan ASEAN cenderung stagnan atau tidak terlalu banyak berfluktuasi kecuali Kamboja dan Laos antara tahun 2006 dan 2007 (lihat gambar 4.2). Tingkat korupsi di Singapura dari tahun 2000-2009 lebih kecil dan memiliki prestasi yang baik di sektor publik. Hal ini dapat dihubungkan oleh sumberdaya manusia pada sektor publik dan kualitas pemerintahan negara Singapura memiliki kualitas yang baik dibandingkan negaranegara ASEAN lainnya serta adanya beberapa pilar strategi pemberantasan korupsi di Singapura. Salah satu pilar tersebut adalah perangkat perundangan anti korupsi yang selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal3. Sebagian besar skor persepsi korupsi di negara-negara ASEAN kurang dari 40 dari skala tertinggi 100 (skala 0 paling korup dan skala 100 paling tidak korup).Skor tersebut masih dianggap terlalu tinggi tingkat korupsinya. Keterbatasan data korupsi 3
Laporan Kajian Lembaga Administrasi Negara tahun 2007 tentang Stategi penanganan korupsi di Negara-Negara Asia Pasifik.
59
di sektor publik yang dikeluarkan oleh Transparency International bersifat persepsi dan berdasarkan hasil survei, sehingga tidak mungkin untuk mengukur secara langsung dan korupsi biasanya selalu bersifat tersembunyi. Pembangunan manusia tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, akumulasi kapital, dan proses produksi tetapi juga memperluas pilihan-pilihan penduduk. Pilihan tersebut yang dianggap paling penting adalah dimensi usia dan kesehatan, berpendidikan, dan standar hidup yang layak. Alasan pembangunan manusia sangat penting adalah banyak negara berkembang yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong peningkatan GDP namun gagal dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan.
Keterangan : Negara-negara terbagi dalam empat kategori berdasarkan IPM-nya: sangat tinggi (kategori baru yang ditambahkan pada laporan untuk tahun 2007), tinggi, menengah dan rendah.
Sumber : Human Development Report, 2012 Gambar 4.3. Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Tingkatan Warna Tahun 2007
60
Pembangunan manusia di benua Asia terutama kawasan ASEAN berada pada kategori tinggi, menengah, dan rendah. Jika dilihat pada gambar 4.3 Pembangunan manusia di negara Malaysia dan Singapura lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya pada kawasan ASEAN. Sedangkan negara-negara lainnya di kawasan ASEAN cenderung pada kategori menengah dan rendah. Walaupun demikian, pembangunan manusia di delapan Negara Kawasan ASEAN mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan bahwa kondisi tingkat kesejahteraan manusia di delapan Negara kawasan ASEAN semakin lama semakin baik (gambar 4.4).
Indeks Pembangunan Manusia
0.9 0.8
Kamboja Indonesia
0.7
Laos Malaysia
0.6
Singapura Thailand
0.5
Filipina Vietnam
0.4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tahun
Sumber : UNDP, Human Development Report, 2012 Gambar 4.4 Dinamika Indeks Pembangunan Manusia di Delapan Negara Kawasan ASEAN Tahun 2000-2009
Tingginya nilai IPM Singapura dan Malaysia secara tidak langsung ternyata berkaitan dengan kriteria ekonomi yaitu relatif tingginya pendapatan per kapita dibandingkan dengan negara lain. Pendapatan per kapita merupakan salah satu komponen dalam dalam penghitungan indeks pembangunan manusia.
61
Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari tingkat investasi suatu negara. Investasi dianggap sebagai sumber peningkatan pendapatan nasional yang biasanya besaran proporsi dari GDP kurang lebih sebesar 10 sampai 20 persen. Investasi merupakan kapasitas produktif dan mempunyai efek pengganda untuk meningkatan perekonomian suatu negara.
50 45
Investasi (% GDP)
40
Kamboja
35
Indonesia
30
Laos
25
Malaysia
20
Singapura
15
Thailand
10
Filipina
5
Vietnam
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tahun
Sumber : World Bank, 2012 Gambar 4.5 Dinamika Investasi ( persen dari GDP) di Delapan Negara Kawasan ASEAN Tahun 2000-2009 Tingkat proporsi investasi terhadap GDP di delapan Negara Kawasan yang menjadi studi kasus penelitian cenderung berfluktuatif. Sebagian besar tingkat investasi berdasarkan besaran proporsi terhadap GDP di delapan negara ASEAN tidak lebih dari 50 persen. Investasi di negara Vietnam lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal ini bisa dijelaskan oleh tingkat pajak dan tingkat tariff telepon yang dikenakan kepada para pengusaha di Vietnam lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain4. Selain itu, Pemerintah Vietnam berusaha
62
menciptakan dasar hukum dan kondisi investasi yang nyaman bagi perusahaan domestik dan perusahaan asing.
4.2
Gambaran Umum Kasus Korupsi di Indonesia Permasalahan korupsi merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh
banyak negara berkembang termasuk negara Indonesia. Bagi Beberapa penelitian di beberapa negara berkembang membuktikan bahwa korupsi cenderung memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui saluran investasi serta menghambat pembangunan manusia. Beberapa lembaga internasional seperti Transparency International dan World Bank telah mencoba untuk mengkuantitatifkan korupsi kedalam bentuk indeks persepsi korupsi melalui metode survei. Posisi korupsi Indonesia di Dunia dalam Survei yang dilakukan oleh Political & Economic Risk Consultancy yang berbasis di Hongkong menjelaskan bahwa Indonesia menjadi negara paling korup dari 16 negara di kawasan Asia Pasifik menurut survei persepsi korupsi tahun 2011 terhadap pelaku bisnis5. Sedangkan Survey Bribe Payer Index (BPI) 2011 Transparency International, yang dilakukan terhadap 28 negara, menunjukan hasil bahwa Indonesia menduduki negara ke empat terkorup6. Berdasarkan hasil Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2011 yang dilakukan oleh Transarency Internasional (TI) atau induk TII , dari 183 negara yang disurvei, Indonesia menduduki peringkat 100 dengan skor 3 bersama dengan Argentina, Benin,
4
Markus Duan Allo ,2012, dalam artikel “Investasi di Vietnam bertambah baik” [http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0309/30/ln/590517.htm]
5
Agustinus Handoko,2012, dalam artikel “Survei PERC Indonesia Terkorup di Asia Pasifik” [http://nasional.kompas.com/read/2012/02/22/15413395/Survei.PERC.Indonesia.Terkorup.di.Asia.Pasi fik] 6
Nurmulia Rekso Purnomo, 2011, dalam artikel “Indonesia Negara Terkorup ke Empat di Dunia” [http://www.tribunnews.com/2011/11/04/indonesia-negara-terkorup-ke-empat-di-dunia]
63
Burkina Faso, Madagaskar, Djibouti, Malawi, Meksiko, Sao Tome and Principe, Suriname, Tanzania7. Posisi Indonesia saat ini menunjukkan trend positif karena ada peningkatan dibanding tahun lalu yang berada di peringkat 100 dengan skor 2.8. Menurut perhitungan TI, negara dengan skor 0 dianggap sebagai yang terkorup, sedangkan angka 10 adalah yang paling bersih.
Tabel 4.3 Lima Kota Teratas Paling Bebas Korupsi dan Lima Kota Terbawah Paling Korupsi di Indonesia Tahun 2010 No 1 2 3 4 5
Kota Denpasar Tegal Surakarta Yogyakarta Manokwari
Skor CPI 6,71 6,26 6,00 5,81 5,81
No 46 47 48 49 50
Kota Jambi Makassar Surabaya Cirebon Pekanbaru
Skor CPI 4,13 3,97 3,94 3,61 3,61
Keterangan : Rentang indeks 0-10; 0= dipersepsikan sangat korup, 10= sangat bersih)
Sumber : Transparency International Indonesia, 2012
Secara regional, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Transparency International di Indonesia tahun 2010 dengan total sampel sebanyak 9237 responden dan jumlah kota di Indonesia yang disurvei sebanyak 50 kota menunjukkan hasil bahwa kota Denpasar cenderung memiliki skor CPI yang tinggi dan tingkat korupsi yang rendah. Semakin tinggi skor Indek Persepsi korupsi (mendekati angka 10) maka kecenderungkan tingkat korupsi di sektor publik untuk tingkat regional semakin rendah. Menurut Manajer Tata Kelola Ekonomi TII, Hasil ini mengindikasikan bahwa para pelaku bisnis di sana menilai korupsi kurang ditemui. Pemerintah dan penegak hukum setempat juga dianggap telah serius mencegah dan menindak korupsi.
7
M Hafil, 2011, dalam artikel “Indonesia masih Jadi Negara Terkorup Bappenas Mengaku Tak Puas” [http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/12/01/lvilpq-indonesia-masih-jadi-negaraterkorup-bappenas-mengaku-tak-puas]
