KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH : SUATU KAJIAN EKONOMI POLITIK DAN BUDAYA
RIYANTO
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi “Korupsi dalam Pembangunan Wilayah : Suatu Kajian Ekonomi Politik dan Budaya” adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.
Bogor, Februari 2008
Riyanto NRP : A165034011
ABSTRACT RIYANTO. Corruption in Regional Development : a Political Economic and Cultural Study (ISANG GONARSYAH as Chairman, AKHMAD FAUZI and ARYA HADI DHARMAWAN as Members of the Advisory Committee).
Regional autonomy that has been implemented in Indonesia since 2001 has opened social space for democratization process in regional development. It rendered more authorities to the regional government in managing economic as well as politic agenda. However, due to lack of political as well as administrative, and professional accountability of the regional government as a result of politic, economic and cultural factors interplay, more authorities acquired then have triggered corruption in several regional governments, indicated by among others the emergence of problematic regional regulation. The main objective of this study is to analyze the political economic and cultural factors affecting corruption in regional economic development during the decentralization era in Indonesia. The research makes use qualitative (descriptive) as well as quantitative (econometric) methodology in identifying and analyzing the political economic and cultural factors affecting corruption in the regional administration. In addition, case studies are conducted in three regencies, i.e. Kabupaten Solok, Kabupaten Sukoharjo and Kabupaten Kutai Kartanegara to elaborate the process of policy making in formulating budget and regional regulation. Results of the study show that (1) political economic and cultural factors are strongly affecting corruption in regional development in the autonomy era, (2) the seed of corruption has already emerged since the beginning of the decision making process in the executive as well as legislative agencies, and (3) compared to the Administration of Kabupaten Solok which has implemented the practices of good governance, the magnitude of corruption in the Administration of Kabupaten Sukoharjo and Kabupaten Kutai Kartanegara is higher, due respectively to the interplay of political power and cultural factors in Kabupaten Sukoharjo and to the relatively absolute power held by the regent of Kabupaten Kutai Kartanegara. Keyword : corruption, political economic, cultural factor, regional regulation, regional development, good governance
ABSTRAK RIYANTO. Korupsi dalam Pembangunan Wilayah : Suatu Kajian Ekonomi Politik dan Budaya (ISANG GONARSYAH sebagai Ketua, AKHMAD FAUZI dan ARYA HADI DHARMAWAN sebagai Anggota Komisi Pembimbing).
Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membuka ruang sosial bagi proses demokratisasi dalam pembangunan wilayah. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) memperoleh kewenangan yang lebih besar untuk mengatur kehidupan ekonomi maupun politik di daerahnya masing-masing. Namun, karena lemahnya akuntabilitas politik, administratif, dan profesionalisme dari sebagian besar pemerintah daerah sebagai akibat dari bakumain (interplay) faktor ekonomi, politik dan budaya, maka kewenangan yang lebih besar dalam bidang ekonomi dan politik tersebut justru memicu korupsi di sementara daerah yang ditandai antara lain oleh munculnya Perda-Perda bermasalah. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor ekonomi politik dan budaya yang mempengaruhi korupsi dalam pembangunan wilayah pada era otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (deskriptif) dan juga kuantitatif (ekonometrika) untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor ekonomi politik dan budaya yang mempengaruhi korupsi di pemerintahan daerah. Sebagai tambahan, studi kasus juga dilakukan di tiga daerah yakni di Kabupaten Solok, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengelaborasi proses penyusunan anggaran dan peraturan daerah. Hasil studi ini menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor ekonomi politik dan budaya sangat mempengaruhi terjadinya korupsi dalam pembangunan wilayah di era otonomi daerah, (2) bibit korupsi telah muncul sejak awal proses perumusan kebijakan baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, dan (3) dibandingkan dengan Kabupaten Solok yang mengimplementasikan praktek-praktek penadbiran baik (good governance), tingkat korupsi di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tinggi, masing-masing sebagai akibat dari baku main antara kekuatan politik dan faktor budaya di Kabupaten Sukoharjo dan kekuasaan politik yang relatif absolut dari Bupati Kutai Kartanegara.
Kata kunci: korupsi, ekonomi politik, faktor budaya, peraturan daerah, pembangunan wilayah, good governance
©Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2008 Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB
KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH : SUATU KAJIAN EKONOMI POLITIK DAN BUDAYA
RIYANTO
Disertasi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
Judul Disertasi
: Korupsi dalam Pembangunan Wilayah : Suatu Kajian Ekonomi Politik dan Budaya
Nama Mahasiswa : Riyanto Nomor Pokok
: A165034011
Program Studi
: Ilmu-Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan
Menyetujui Komisi Pembimbing
Prof. Ir. Isang Gonarsyah, Ph.D Ketua
Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc Anggota
Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, M.Sc.Agr. Anggota
Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan
Prof.. Ir. Isang Gonarsyah, Ph.D
Tangal Ujian
: 26 November 2007
Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS
Tanggal Lulus :………………………
Penguji pada Ujian Tertutup : 1. Dr. Nurmala K. Panjaitan, DEA 2. Dr. Endriatmo Soetarto, MA
Penguji pada Ujian Terbuka : 1. Dr. Ari Kuncoro 2. Dr. J Kristiadi
PRAKATA Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi yang membahas mengenai korupsi
dengan judul
Korupsi dalam Pembangunan
Wilayah : Suatu Kajian Ekonomi Politik dan Budaya. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komisi pembimbing : Bapak Prof. Ir. Isang Gonarsyah,Ph.D, Bapak Prof. Dr. Akhmad Fauzi, M.Sc dan Bapak Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, M.Sc.Agr, atas bimbingannya sejak mencari ide penelitian, perumusan masalah, menentukan fokus penelitian, membangun kerangka pikir, mengarahkan dalam metode analisis sampai proses analisis serta sintesis.
menentukan
Terima kasih juga penulis
sampaikan kepada Prof. Dr. Ir . Affendi Anwar, M.Sc, yang banyak mengkritisi proses penyusunan disertasi ini sejak ujian preliminasi tahap II hingga menjelang akhir penulisan. Selain, itu penulis sampaikan terima kasih kepada Dr. Nurmala K. Panjaitan dan Dr. Endriatmo Soetarto, MA yang telah mengkritisi draft disertasi ini pada saat Ujian Tertutup. Tak lupa terima kasih disampaikan juga kepada Dr. Ari Kuncoro dan Dr. J. Kristiadi atas sumbangsih pemikiran dan masukan pada saat Ujian Terbuka, yang sangat berharga untuk perbaikan draft disertasi ini. Rasa terima kasih juga penulis ingin sampaikan kepada Pimpinan LPEM FEUI Bapak Dr. Muhammad Chotib Basri, Bapak Dr. Widyono Soetjipto , Bapak Dr. Arianto A. Patunru, Ibu Thia Jasmine, SE, M.Sc, Ibu Purwatiningsih, SE, MBA serta seluruh rekan-rekan peneliti LPEM FEUI. Tak lupa, terima kasih tak terhingga untuk rekan-rekan Program S3 PWD, Bapak M. Mubarok, Bapak Askar Jaya, Bpk. Akhmad Aris, yang ikut memberikan dorongan dan bantuan, masukan dalam berbagai diskusi dengan penulis. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Umar, Ibu Barisah dan seluruh keluarga atas doa dan perhatiannya. Terima kasih yang tak terhingga kepada isteri penulis, Dewi Arini, yang membantu dan menemani penulis menyusun disertasi ini, mengkliping berbagai artikel, journal serta pengertiannya atas
waktu penulis yang sedikit untuk keluarga.
Penulis juga sampaikan
penghargaan dan terima kasih kepada mereka yang membantu dan terlibat dalam survei lapangan Sdr. Muser Hijrah Feri Andi, Bapak Heru Agustanto, staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Solo, beserta Tim Survei di Sukoharjo, Teman-teman di POKJA 30 Samarinda, dan adik-adik mahasiswa Unikarta, Tenggarong, Kalimantan Timur Kutai Kartanegara, Sdr. Desi Destriani dan Rahmat serta Tim Survei di Solok serta berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih kepada Bpk. Agung Pambudhi di KPPOD yang berkenan memberikan data yang cukup lengkap. Penulis menyadari bahwa keterbatasan ilmu dan pemahaman yang penulis miliki membuat disertasi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Atas perhatian semua pihak, penulis ucapkan terima kasih. Bogor, Februari 2008
Penulis
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Jepara pada tanggal 5 Oktober 1970 sebagai anak bungsu dari pasangan Umar dan Barisah. Pendidikan sarjana ditempuh di Jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB, lulus pada tahun 1995. Pada tahun 2003 penulis lulus program magister pada Program Studi Ilmu-Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan pada Program Pascasarjana IPB. Pada tahun 2004, penulis masuk Program Doktor Sekolah Pascasarjana IPB pada program studi Ilmu-Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan. Penulis bekerja sebagai peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak tahun 1996 dan tidak kurang lebih dari 40 kegiatan penelitian telah penulis ikuti. Sejak tahun 1997 penulis juga menjadi staf pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menikah dengan Dewi Arini pada tahun 1999 dan telah dikarunia dua anak yaitu Hafizhah Indriyani dan Indra Mahib Zuhair.
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL.................................................................................................... xii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xiv DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... xv I. PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Latar Belakang .......................................................................................... Identifikasi dan Perumusan Masalah ........................................................ Tujuan Penelitian ...................................................................................... Kegunaan Penelitian ................................................................................. Ruang Lingkup dan Batasan Studi ...........................................................
1 5 11 12 12
II. TINJAUAN TEORI DAN PUSTAKA ............................................................ 14 2.1. Korupsi dan Perilaku Pencarian Rente(Rent Seeking Behaviour)............ 2.2. Teori Pembangunan Ekonomi Wilayah: Peranan Politik dan Kelembagaan...................................................................................... 2.3. Keterkaitan antara Korupsi dengan Pembangunan Ekonomi Wilayah : Kajian Teoritis dan Empiris .................................... 2.4. Keterkaitan Korupsi dengan Faktor Budaya : Kajian Empiris ................ 2.5. Berbagai Pendekatan (Model) yang Digunakan dalam Mengkaji Keterkaitan Korupsi dengan Pembangunan Ekonomi ............ 2.6. Keterkaitan antara Korupsi dengan Perumusan Regulasi : Tinjauan Teori dan Model-Model Ekonomi Politik dalam Kebijakan Publik........
14 18 20 24 28 30
III. KERANGKA PEMIKIRAN HIPOTESIS ...................................................... 43 3.1. Kerangka Konseptual ............................................................................... 43 3.2. Hipotesis Penelitian ................................................................................. 58 IV. METODE ANALISIS DAN PROSEDUR PENELITIAN ............................. 60 4.1. Metode Analisis untuk Menelaah Kaitan Antara Korupsi dengan Perda-Perda Bermasalah serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya : Pendekatan Secara Makro ............................. 60 4.2. Metode Analisis untuk Menelaah Kaitan antara Korupsi dengan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya : Pendekatan Studi Kasus ……………………………………………….. 68 4.3. Data dan Prosedur Memperolehnya ........................................................ 72 V. EKONOMI POLITIK KORUPSI NASIONAL DAN 75 FAKTOR BUDAYA YANG MEMPENGARUHINYA: SOFISTIKASI STRUKTUR RENTE WARISAN ORDE BARU......................
5.1. Ekonomi Politik Korupsi dan Faktor Budaya Pemicu Korupsi 75 di Era Orde Baru ...................................................................................... 5.2. Konfigurasi Ekonomi Politik di Level Nasional pada Era Reformasi … 87 5.3. Dari Orde Baru ke Era Reformasi : Pola Korupsi dan Kinerja Perekonomian............................................................................................. 103 5.4. Simpulan ………………………………………………………………… 108 VI. FAKTOR EKONOMI POLITIK DAN BUDAYA 111 YANG MEMPENGARUHI KORUPSI DI DAERAH-DAERAH PADA ERA OTONOMI ……………………………………………………. 6.1. Deskripsi Faktor Ekonomi Politik di Daerah pada Era Desentralisasi……………………………………………………….. 114 6.2. Faktor Ekonomi Politik dan Budaya yang Mempengaruhi Korupsi di Daerah pada Era Desentralisasi : Hasil Analisis Model Ekonometrika……………………………………………………. 125 6.3. Apakah Benar Korupsi Sudah Membudaya ? .......................................... 134 6.4. Simpulan................................................................................................ 143 VII. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELUANG 145 TERJADINYA KORUPSI : STUDI KASUS DI KABUPATEN SUKOHARJO, KABUPATEN SOLOK DAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA………………………………………………… 7.1. Gambaran Umum Struktur Sosio Budaya Masyarakat di Tiga Lokasi 145 Studi ………………………………………………………..................... 7.2. Gambaran Umum Struktur Ekonomi Politik Pembangunan Wilayah di Tiga Lokasi Studi …………………………………………………….... 153 7.3. Korupsi dalam APBD dan faktor-Faktor Ekonomi Politik dan Budaya yang Mempengaruhinya: Mekanisme Proses Perumusan, Pelaksanaan dan Pengawasan Perda APBD …………………………………………. 158 7.4. Korupsi dalam Perizinan Usaha dan Faktor-Faktor Ekonomi Politik dan Budaya yang Mempengaruhinya …………………………………... 192 7.5. Simpulan ………………………………………………………….......... 227 VIII. SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
230
8.1. Simpulan ………………………………………………………………... 230 8.2. Implikasi Kebijakan dan Saran …………………………………………. 231 8.3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya ……………………………………... 233 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….... 235 LAMPIRAN……………………………………………………………………… 242
xii
DAFTAR TABEL
1 2 3 4 5 6 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17. 18. 19. 20 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Halaman Variabel yang Digunakan dalam model Ekonometrika dan Deskripsinya…………………………………………………………….. 62 Distribusi Kursi DPR Hasil Pemilu 1999 ………………………………. 92 Kelompok Usaha , Perusahaan dan Proyek yang Dimenangkan dalam Tender ………………………………………………………………….. 97 Proporsi Anggota DPR yang Juga Pengusaha.......................................... 99 Indikator Kinerja Perekonomian Indonesia dari Era Orde Baru sampai Era Reformasi…....................................................................................... 104 Nilai APBD Beberapa Kabupaten/Kota Tahun 1996/1997 dan Tahun 2001.......................................................................................................... 115 Perbandingan Dana Bagi Hasil (Pajak Non Pajak), SDO, Inpres Sebelum Desentralisasi Fiskal (Tahun 1996/1997) dengan Dana Perimbangan Setelah Desentralisasi Fiskal Tahun 2001………………... 116 Kenaikan (dalam %) APBD Daerah (Kabupaten/kota dan Propinsi) Tahun 2001 Dibandingkan dengan APBD Daerah Tahun 2000............ 117 Dana Perimbangan (Triliun Rupiah) 2002-2005……………………….. 117 Kualitas Kepemimpin Kepala Daerah dan Tingkat Kemiskinan ………. 120 Latar Belakang Pekerjaan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada Langsung 2005-2006……………………………………………………. . 120 SK Menteri Keuangan untuk Pembatalan Perda Bermasalah………....... 123 Hasil Estimasi Faktor Ekonomi Politik dan Budaya yang Mempengaruhi Indeks Korupsi (KORUPNDX)................................................................. 126 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Perumusan dan Pelaksanaan Perda…........................................................................... 131 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Birokrasi...... 132 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Menentukan Besarnya DAU tahun 2005…………................................................................................. . 132 Deskripsi Sosio-Budaya di Tiga Lokasi Penelitian.................................... 153 Karakteristik Demografi dan Ekonomi Daerah Penelitian………………. 154 Perolehan Suara Pemilu 2004 Masing-Masing Partai Politik (dalam persen) di Daerah Penelitian.......................................................... 155 Bupati, Wakil Bupati dan Parpol Pendukung dalam Pilkada Langsung Tahun 2005……………………………….………………... ... 157 Laporan Perhitungan Belanja APBD Kabupaten Solok Tahun 2005…..... 171 Struktur Belanja APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005……………... 175 Persentase Sektor Usaha yang di Survei..................................................... 193 Jumlah dan Persentase Responden Menurut Pilihan Parpol pada Pemilu 2004................................................................................................. 194 Keterlibatan Pengusaha dalam Perumusan Regulasi (%)........................... 200 Persentase Respon Pengusaha Terhadap Perubahan Kebijakan............... .. 200 Persebaran Jumlah Perizinan Menurut Jenis Perizinan Kuasa Pertambangan (KP) di Kaltim…………………………………...... 207 Beberapa Perusahaan yang Memiliki Izin Kuasa Pertambangan …………………………………………………………..... 208
xiii
29. Jumlah Izin Kuasa Pertambangan (KP) Menurut Jenis Usaha di Kaltim Tahun 2006…………………………………………………………...... 30. Biaya Administrasi Resmi yang Harus Dibayarkan Oleh Pemohon Kuasa Pertambangan…………………………………………………… 31. Besarnya Biaya Untuk Unit Pelayanan Informasi dan Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP) di Kabupaten Kukar………………………………………………………... 32 Proporsi Responden di Tiga Daerah dan Waktu yang Digunakan untuk Berhubungan dengan Birokrasi…................................................... 33 Persepsi Responden (%) Terhadap Hambatan Aktivitas yang Disebabkan oleh Perizinan………………………………………………. 34 Hasil Uji Chi-Square untuk Melihat Kaitan antara Fenomena Penyuapan dalam Perizinan Usaha dengan Faktor Ekonomi Politik dan Budaya……………………………………………………….. 35. Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peluang Menyuap………... 36. Penilaian Prinsip-Prinsip Penadbiran Baik di Daerah Penelitian…............
208 216
218 221 221
223 224 227
xiv
DAFTAR GAMBAR Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Buchanan –Tullock Model………………………………………................... 33 Aktor-Aktor Utama dalam Pemerintahan Representatif…………................. 44 Skema Representasi Permintaan dan Penawaran Kebijakan………………. 47 Kecenderungnan Kenaikan Indeks Harga Konsumen dari Tahun 1990-2006............................................................................................ 105 Indeks Gini Indonesia..................................................................................... 107 Persentase Responden yang Menjawab Uang Pelicin Sebagai Sesuatu yang Wajar dan sebagai Suatu Kebiasaan .............................................................. 138 Tingkat Apatisme Perusahaan terhadap Korupsi di Daerah Penelitian ........ Respons Malu Pengusaha di Daerah Penelitian, Jika Mereka Melakukan Korupsi dan Ditayangkan di Televisi ......................................... 139 Perolehan Suara di DPRD masing-masing Parpol di Daerah Penelitian........ 157 Alur Proses Perencanaan Pembangunan……………………………………. 162 Lama Melakukan Kegiatan (Umur) Usaha Responden …………………...... 194 Urutan Perizinan KP ....................................................................................... 211 Mekanisme Proses Perizinan KP Eksploitasi dan Pertambangan................... 212 Indeks Kualitas Pelayanan Perizinan di Tiga Daerah Penelitian…................. 220 Banyaknya Perusahaan yang Melakukan Penyuapan dan Tidak Menyuap ketika Mengurus Perizinan …………………................................................. 222
xv
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Variabel-Variabel yang Terdapat pada Data KPPOD 2005……….. 243 Lampiran 2. Kuesioner untuk Survei Lapangan……………………………......... 253 Lampiran 3. Gambar Pembangunan Proyek Mercusuar dan Dominasi Media Massa Pendukung Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara…...... 264 Lampiran 4. Gambaran Suasana Perizinan di Kabupaten Solok……………….... 265 Lampiran 5. Gambaran Suasana Perizinan di Kabupaten Sukoharjo……………. 267 Lampiran 6. Gambaran Suasana Perizinan di Kabupaten Kukar………………… 268
